Pasca Penetapan Pasangan Calon

Edisi VII|September 2015

Jurnal Suara .......................

KPU

SULUT

MENJAGA HAK RAKYAT DALAM PEMILU

Pasca Penetapan Pasangan Calon Pasca Penetapan Pasangan Calon Edisi VII-September 2015

Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

Edisi VII-September 2015

Daftar Isi

KPU SULUT PENASEHAT Yessy Y. Momongan, Ardiles M.R. Mewoh, Vivi Teskri Lidia George, Zulkifli Golonggom, Fachruddin Noh, Jona Oroh, Ferri Ranti, Spenner Manossoh, Djemmy Tamboto

TIM JURNAL

Penanggung Jawab : Vivi George. Editor: Rudi. Redaktur : Fachruddin Noh (Koordinator), Lidya Rantung, Christie Talumewo, Raymond Mamahit, Jeiky Mentang, Febry Langkun, Evans Tulengen, Angel, Billy, Santos, Valentino. Layout: Enra P. Keuangan: Pegi Lantu.

SEKRETARIAT

KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364. Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

5

Berita Utama

Gugatan Sengketa, Sebuah Proses

10

Bawaslu, KPU, dan KPI Gelar Rakor Gugus Tugas Kampanye Pilkada KPU Serius Tindaklanjuti Temuan BPK

PKPU Nasional

KPU Laporkan Progres Pilkada Ke Komite I DPD RI KPU Gelar FGD Pengelolaan Informasi Berbasis Digital Hadapi Sengketa Pilkada, KPU Gelar Rakor Pelayanan Hukum Ingat Pemilu maka ingat 5D (Datang, Daftar, Dicoblos, Dimasukan dan Dicelup)

22

PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

26 KEGIATAN KOMISI Kabar Daerah

PEMILIHAN UMUM PROV. SULUT BULAN JUNI 2015


Salam Redaksi

E

disi Jurnal kali ini memasuki medio September 2015 menjadikan sebuah pengalaman bagi KPU Provinsi Sulut sebagai Penyelenggara menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015. Pasca ditetapkannya 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terjadi dinamika proses Sengketa dimana Pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Sulut atas putusan Termohon dalam hal ini KPU Provinsi. Sulut . Sidang Musyawarah yang digelar oleh Bawaslu Prov. Sulut dilakukan hampir 2 Vivi George/Komisioner KPU (dua) minggu lamanya mulai dari pembacaan tuntutan oleh Pemohon Elly Engelbert Lasut dan David Bobihoe Provinsi Sulawesi Utara sampai Sidang Musyawarah membacakan Jawaban dari Termohon dalam hal ini KPU Prov. Sulut sampai kedua pihak baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyiapkan Saksi ahli sebagai Pemberi Keterangan. Dasar Tuntutan Pemohon dalam hasil penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU Prov. Sulut mendapatkan kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pasangan Calon mengajukan tuntutan sehingga Sidang Sengketa dilanjutkan pula tuntutan Partai Golkar agar mengganti Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan memintakan KPU Prov. Sulut melalui Bawaslu Prov. Sulut mengembalikan Hak Konstitusi dari Partai Pengusung. KPU Prov. Sulut melalui Rapat Pleno mengakomodir Rekomendasi Bawaslu Prov.Sulut agar menggantikan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ,sehingga ditetapkan ada 3 (tiga) Pasangan Calon yang diawali dengan tahapan Verifikasi Factual dan dalam Keputusan KPU Prov. Sulut akan diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Tahapan Sosialisasi Jadwal dan Tahapan terus berlanjut termasuk Kampanye yang dilakukan masingmasing Pasangan Calon, pendistribusian Alat Peraga Kampanye, pembagian Bahan Kampanye jadi agenda penting dalam Pasangan Calon menyampakan visi misi di konstituennya. Tak kalah menariknya, semua persiapan Alat Peraga Kampanye maupun Bahan Kampanye disiapkan KPU sebagai Penyelenggara dan tidak di bebankan kepada Pasangan Calon. Pasangan Calon dibatasi Dana Kampanye dimana berdasarkan aturan yang berlaku dalam pembuatan bahan kampanye yang dibatasi nominal rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah )hanya bisa menyiapkan dalam bentuk kaos,topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan/atau sticker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm. Kampanye jadi Hak Pasangan calon selain pertemuan terbatas,ada pula pertemuan tatap muka dan nantinya akan ada tahapan rapat umum dan akan diberi ruang oleh KPU Provinsi Sulut bagi Pasangan Calon dimana 14 hari sebelum masa tenang bisa melaksanakan Iklan Kampanye baik media cetak dan elektronik yang diatur sesuai aturan yang berlaku. Pasca Penetapan Pasangan Calon Kampanye sedang berlangsung, Sosialisasi oleh Penyelenggara tetap sebagai bagian dari Tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terus bergulir.Sajian edisi kali ini moga berguna bagi para pembaca. Salam Demokrasi

KPU SULUT|

4


Berita Utama

Gugatan Sengketa, Sebuah Proses

Jurnal KPU SULUT, - Pengalaman sebagai Penyelenggara saat menjalankan tugas mulai tahap Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai Penetapan Pasangan Calon , prinsip dasarnya mengikuti Tahapan yang diatur dalam Keputusan KPU Prov. Sulut Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

S

alah satu Pasangan Calon yang mendapatkan kategori Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak puas dengan Putusan ,Pasangan Calon mengambil langkah Penyelesaian sengketa melalui Kuasa Hukum terkait Keputusan KPU Prov. Sulut. Pengajuan permohonan sengketa di lakukan Pasangan Calon Pasca Penetapan di Bawaslu Provinsi Sulut mengisahkan pembelajaran menarik saat-saat penyelesaian sengketa dan putusan. Sidang Musyawarah pertama digelar oleh Tim Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yakni mendengarkan pembacaan KPU SULUT|

5

Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU Prov. Sulut sebagai Termohon. Sidang Musyawarah kedua dilanjutkan dengan Jawaban Termohon yang dibacakan secara tertulis dan di hadiri oleh Termohon. Lanjutan Sidang Musyawarah ketiga , Tim Bawaslu Provinsi Sulut menghadirkan Para saksi Ahli terkait oleh kedua pihak baik Pemohon dan Termohon. Bahkan pada Sidang Musyawarah ke empat masih diberi kesempatan pihak Pemohon menghadirkan Saksi Ahli tambahan. Menarik dalam Sidang Musyawarah ketiga selama proses istilah-istilah mantan narapidana, mantan terpidana,bebas


Berita Utama berakhir,pembebasan bersyarat ,klien pemasyarakatan,muncul dalam persidangan dan sangat alot untuk dimaknai arti dari istilah-istilah tersebut diatas. Dasar Gugatan Pasangan Calon memintakan Bawaslu Provinsi Sulut membatalkan Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/ KPU-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. Regulasi menjadi acuan dasar bagi kami sebagai Penyelenggara menggunakan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 setelah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 terdapat dalam Pasal 1 Huruf f yaitu bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 huruf f menerangkan dengan sangat jelas bahwa untuk dapat menjadi Calon Gubernur dan wakil Gubernur adalah Mantan Terpidana. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 secara tegas pula mengatur yang berhak mendaftar sebagai Calon Gubernur / Wakil Gubernur adalah MANTAN TERPIDANA. Hal ini sesuai dengan makna dari Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Sebagai Jawaban Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara ,istilah Pemasyarakatan junto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasal 1 angka 4 bahwa Pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan KPU SULUT|

6

kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 49 ayat 1 menegaskan istilah pembebasan beryarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemayarakatan kecuali anak didik yang telah memenuhi syarat. Artinya telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau dua per tiga dengan ketentuan 2/3 atau dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 atau Sembilan bulan. Selanjutnya Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen seperti dalam Pasal 50 : 1 antara lain , a. fotokopi kutipan putusan hakim dan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan b. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dana anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan e. salinan register F dari Kepala Lapas f. salinan daftar perubahan dari kepala lapas g. surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Edisi VII-September 2015

Berita Utama lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat dalam Pasal 53, bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 harus juga memenuhi syarat: a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membentu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. Telah menjalani pling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana paing sedikit 9 (Sembilan) bulan; dan c. Telah menjalalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan pada Bab I Pasal 1: a. Pada angka 6 menyebutkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Pada angka 7 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang di LAPAS KPU SULUT|

7

c. Pada angka 9 Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS d. pada angka 10 Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan Proses sengketa yang dijalankan Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara, prinsipnya telah melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan berpedomankan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Selanjutnya Tambahan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),Peraturan-Peraturan KPU serta Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara, oleh KPU Prov Sulut melakukan Penelitian dan Verifikasi factual dan melakukan menyangkut status Ada pengakuan pemohon bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Istilah mantan pidana adalah seseorang yang telah menjalani hukuman secara lengkap dan sempurna dalam arti telah mempunyai keputusan BEBAS MURNI dari ekse-


Berita Utama kutor. Terbukti dalam hasil Penelitian dan verifikasi pada saat mendaftarkan diri, Pemohon masih dalam Status Bebas Bersyarat.

Syarat dan memintakan KPU Prov. Sulut mengabulkan Partai Pengusung untuk memberikan waktu pengusulan kembali Calon Gubernur baru.

Bebas Bersyarat secara normatif yang dialami Pemohon masih diawasi oleh Pihak Kejaksaan Negeri setempat dan masih sebagai klien BAPAS Jawa Barat. Istilah Klien adalah seseorang yang ada dalam bimbingan BAPAS. Sangat jelas Pemohon masih berstatus Terpidana, oleh sebab itu KPU Prov. Sulut tetap dengan Keputusan menolak untuk tidak dikutsertakan dalam Pemilihan Gubernur.

Dengan demikian , KPU Prov Sulut menjalankan rekomendasi Tim Musyawarah Bawaslu Prov. Sulut dan merevisi kembali Jadwal dan tahapan dan menerima kembali pengusulan Partai Pengusung menyiapkan Calon Gubernur Baru untuk mengikuti Tahaan proses mulai dari memasukkan dokumen Syarat Pencalonan, Syarat Calon, Pemerikasaan Kesehatan, melakukan Penelitian dan Verifikasi factual, menetapkan dan mengumumkan, sehingga Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dari 2 (dua) pasangan menjadi 3 (tiga) pasangan Calon.

Sidang kelima oleh Tim Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulut mendengarkan jawaban Termohon dengan tetap pada putusan Menolak permintaan Pemohon yang berlangsung sampai larut malam dan masih diberi waktu bagi tim Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulut kepada pihak Pemohon dan termohon Musyawarah untuk mendapatkan kata sepakat, dan kesimpulan baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan ke Tim Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulut apapun Hasil rekomendasi. Penetapan Hasil Rekomendasi pada tanggal 16 September 2015 dengan 8 (delapan) putusan sebagai Rekomendasi. Gugatan sengketa ke pihak KPU Prov. Sulut bukan hanya dari pasangan calon tapi juga Partai yang mengusung untuk memberikan waktu pengusulan kembali Calon Gubernur baru. Tim Musyawarah Bawaslu Prov. Sulut salah satu point rekomendasi meminta kepada KPU Prov. Sulut memulihkan Hak Konstitusi Gabungan partai Politik untuk melakukan Pengisian Calon Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi

KPU SULUT|

8

Gugatan Sengketa, sebuah proses yang menjadi catatan sejarah bagi Sulawesi Utara dalam setiap pengambilan keputusan asalkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka akhirnya dapat menjalankan tahapan selanjutnya menuju Penyelenggara yang diharapkan dapat menghasilkan produk yang diharapkan untuk menyiapkan Pemimpin daerah ini. Ini sebuah awal berproses, sebuah pengalaman yang menjadikan dasar berpijak, atas kajian, kerja maksimal dan kesimpulan yang matang diperkuat dengan regulasi.


Berita Utama

KPU SULUT|

9


Nasional KPU Laporkan Progres Pilkada Ke Komite I DPD RI

Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik (kanan: berbicara melalui interkom) menjelaskan progres yang telah dilakukan oleh KPU dalam menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015, (1/9)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan progres pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 kepada Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang sesuai jadwal telah memasuki tahapan kampanye peserta pemilihan, Selasa (1/9.

H

al tersebut dilaporkan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik saat melakukan rapat kerja antara Komite I DPD RI bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Budi Gunawan, dan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan Pilkada serentak KPU SULUT|

10

tahun 2015. Pada kesempatan itu, Husni menjelaskan bahwa terdapat 253 daerah yang berhasil melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Sampai sekarang, dapat kami laporkan proses pendaftaran calon pada tanggal 26 sampai 28 Juli sampai

dengan penetapan calon yang sesuai jadwal tanggal 24 Agustus adalah sebanyak 253 daerah,” papar Husni di ruang rapat lantai II Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Meskipun muncul kendala selama masa pendaftaran, ia mengatakan bahwa mayoritas daerah yang menyelenggarakan pilkada dapat melaksanakan tahapan itu sesuai jad-


Nasional wal. “Jadi dari 253 daerah tersebut berbanding dengan 269 daerah artinya mayoritas bisa memenuhi jadwal,” lanjutnya. Mengenai tren penurunan jumlah pasangan calon yang mendaftarkan diri dalam pemilihan, salah satu faktor yang dikemukakan oleh Husni adalah jumlah syarat dukung bagi calon independen dan jumlah perolehan kursi partai politik yang meningkat. “Pada penyelenggaraan pilkada periode ketiga pasca reformasi yang diselenggarakan secara langsung, jumlah dukungan persyaratan meningkat. Dari jalur perseorangan peningkatannya hampir 100 persen, sementara untuk jalur partai politik, peningkatanya sekitar 30

persen,” ungkap Husni. Menurutnya, peningkatan tersebut secara tidak langsung berimbas pada jumlah pasangan calon yang mendaftarkan diri. “Konsekuensi peningkatan jumlah dukungan ini akan mempersempit ruang, baik calon perseorangan maupun calon dari partai politik dan gabungan partai politik untuk mengajukannya,” ujar dia. Dengan kerja keras, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Oesman Sapta Odang percaya seluruh instansi terkait bisa menyukseskan pilkada serentak 2015. “Saya percaya instansi-instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilu sudah melakukan banyak hal maksimal, dengan support semua pihak dan

kerja keras, saya rasa pelaksanaan pilkada ini bisa baik,” tuturnya. Atas paparan yang disampaikan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Wakapolri, dan Ketua BIN, anggota Komite I DPD RI, Nurmawati memberikan apresiasi atas progres yang disampaikan. “Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ketua KPU; Ketua Bawaslu; Kepala BIN; dan Pak Wakapolri untuk persiapannya menghadapi pilkada serentak 2015. Setelah mendengar paparan tokoh-tokoh ini saya merasa lebih tenang, khususnya untuk daerah Sulawesi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ujar dia. (rap/ red. FOTO KPU/dosen/ Hupmas) Sumber Website KPU RI

“Sampai sekarang, dapat kami laporkan proses pendaftaran calon pada tanggal 26 sampai 28 Juli sampai dengan penetapan calon yang sesuai jadwal tanggal 24 Agustus adalah sebanyak 253 daerah,”

KPU SULUT|

11


Nasional KPU Gelar FGD Pengelolaan Informasi Berbasis Digital Jakarta, kpu. go.id- Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, KPU mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Digital dan Online dan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Kamis (3/9).

F

GD tersebut dihadiri oleh Indonesian Parlementary Center (IPC), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Sosial (Kemensos) dan Komisi Informasi (KI). Dalam memberikan pelayanan kepada publik, KPU masih membutuhkan waktu dan koordinasi dengan biro-biro terkait untuk mengumpulkan dan me-

KPU SULUT|

12

nyusun informasi yang dikuasai, untuk itu KPU memerlukan aplikasi agar bisa memangkas waktu dalam memberikan pelayanan kepada publik. “Walaupun KPU melayani permintaan informasi melalui surat elektronik, tetapi banyak dari permintaan informasi dilakukan secara manual, dan waktu untuk pendisposisian itu yang memakan waku cukup lama, sehingga e-PPID menjadi jalan keluar,” ujar Supriatna, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas yang merupakan PPID KPU. Pembentukan e-

PPID ini disusun oleh KPU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dewasa ini makin kritis mengenai informasi yang dikuasai oleh badan publik. Sejalan dengan Supriatna, Setyo Direktur IPC menilai bahwa tema ePPID in menarik dikarenakan perubahan zaman dan tuntutan terhadap penggunaan teknologi yang praktis, cepat, mudah dan murah yang sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi. (ajg/red. FOTO KPU/ ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI


Nasional Hadapi Sengketa Pilkada, KPU Gelar Rakor Pelayanan Hukum

Jakarta, kpu.go.id- Pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan. Dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2015, terdapat 3 daerah yang pelaksanaannya ditunda ke pilkada tahun 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Khusus untuk pilkada Kota Surabaya, yang baru memiliki satu pasangan calon memenuhi syarat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya tengah membuka pendaftaran kembali.

H

asil penetapan ini masih menyisakan paslon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu paslon yang tidak memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan. Terkait sengketa pilkada pasca penetapan, terdapat 9 daerah yang menghadapi sengketa di Bawaslu. Untuk itu, KPU perlu melakukan koordinasi dengan KPU KPU SULUT|

13

Provinsi/KIP Aceh dalam rangka menyamakan persepsi untuk menghadapi sengketa pilkada. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) KPU dan KPU Provinsi/ KIP Aceh tentang pelayanan hukum menghadapi sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/

atau Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (3/9) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. “Materi rakor ini antara lain untuk evaluasi sengketa proses penerimaan dukungan pasangan calon, kemudian pemetaan dan potensi sengketa, strategi advokasi Tata usaha Negara pilkada, dan konsep pelayanan hukum dalam menghadapi sengketa di


Nasional Mahkamah Konstitusi,” ujar Husni yang juga didampingi jajaran komisioner KPU RI lainnya. Rakor yang dihadiri Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh Divisi Hukum dan Kepala Bagian Teknis, Hupmas, dan Hukum KPU Provinsi seluruh Indonesia ini diharapkan bisa membuat hasil spesifik dalam menyamakan persepsi untuk menghadapi sengketa pilkada. Selain itu, juga untuk

menyiapkan strategi bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait penangana sengketa pilkada tersebut. Husni berharap, pelayanan hukum sengketa pilkada ini bisa dilakukan di KPU tiap tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. sehingga penanganan sengketa tata usaha negara ini bisa ditangani dengan baik pada masing-masing tingka-

tan, jadi tidak semua sengketa dituntaskan di pusat. Sementara itu, Anggota KPU RI divisi hukum, Ida Budhiati ingin rakor itu bisa membahas pandangan sengketa dari daerah untuk mengkonfirmasi keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu maupun Panwaslu. (arf/ red. FOTO KPU/ook/ Hupmas) Sumber Website KPU RI

Ingat Pemilu maka ingat 5D (Datang, Daftar, Dicoblos, Dimasukan dan Dicelup)

Keterangan Foto : Sala satu siswi SDN 01 Menteng sedang berdiri di samping bilik suara, saat dirinya ditunjuk sebagai petugas KPPS

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan belajar dari SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini rutin dilakukan sekolah tersebut tiap tahunnya, dimana siswa kelas 6 mendapatkan karya wisata berkunjung ke lembaga negara salah satunya KPU.

KPU SULUT|

14


Nasional

K

ali ini kunjungan mereka diterima oleh Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat, Titik Prihati Wahyuningsih dan Kepala Sub. Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah II, Didi Suhardie, Selain Wali kelas turut hadir dalam kunjungan itu perwakilan komite perwalian murid. Pada paparannya, Didi Suhardie, menggunakan metode diskusi dengan para siswa, dimana para siswa diberi kesempatan yang luas untuk bertanya seputar Pemilu dan Demokrasi dan apabila tidak ada pertanyaan maka hal sebaliknya dilakukan olehnya. Sebelumnya acara diawali dengan tanya jawab disertai pembagian doorprize bagi para siswa/i yang dapat menjawabnya “Hari ini saya akan menunggu pertanyaan dari adik – adik semua, jadi kita akan berdiskusi saja

KPU SULUT|

15

tidak dengan cara pemberian teori saja,” terang Didi, di depan siswa/i SDN 01 di Ruang Sidang Utama KPU, Jumat (11/9). Para siswa/i kemudian dikenalkan dengan istilah 5D, yakni Datang, Daftar, Dicoblos, Dimasukan dan Dicelup, istilah tersebut tidak lain merupakan langkah – langkah yang dilakukan pada saat pemilihan. Materi belajar lainnya yang diberikan kepada siswa seputar struktur organisasi KPU, pengenalan terhadap makna pemilu dan demokrasi serta tata cara memilih Datang yakni para pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian Daftar, maka pemilih mendaftarkan dirinya di TPS sebelum mendapatkan kertas suara, Dicoblos yaitu pemilih mencoblos surat suara yang ada, Dimasukan ke kotak suara dan terakhir Dicelup yakni pemilih

menandai jari nya dengan mencelupkan kedalam tinta. Sedangkan Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat, Titik Prihati Wahyuningsih mengharapkan kerjasama ini dapat terus berlanjut karena saat ini KPU memiliki program pendidikan pemilih yang salah satu sasarannya merupakan pemilih pemula. “KPU memiliki bagian bina partisipasi masyarakat yang melakukan pendidikan pemilih, sasaran yang akan kita jadikan pendidikan pemilih salah satunya kelompok Pemilih pemula,” terang Titik. Acara diakhiri dengan simulasi pemungutan suara dengan prinsip 5D yang telah diajarkan sebelumnya, untuk memilih ketua kelas. (dam.Foto KPU/hupmas/sij) Sumber Website KPU RI


KOMISI PEMILIHAN UMUM


PROV. SULAWESI UTARA


Nasional Bawaslu, KPU, dan KPI Gelar Rakor Gugus Tugas Kampanye Pilkada

Padang, kpu.go.id- Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015 telah dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2015, hingga 5 Desember 2015. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Gugus Tugas dan Penetapan Pedoman Pengawasan Bersama Kampanye di Media terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada Pilkada Tahun 2015, Senin (14/9) di Padang Sumatera Barat.

M

erujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye. Khusus untuk kampanye di meKPU SULUT|

18

dia cetak dan elektronik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penayangan iklan kampanye, itu pun dilaksanakan pada 14 hari terakhir masa tahapan kampanye. Rakor yang diselenggarakan Bawaslu RI dengan mengundang KPU RI, KPI, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Edisi VII-September 2015

Nasional

“Kegiatan apapun mengenai pasangan calon yang ditayangkan di media penyiaran, itu bisa dikategorikan sebagai kampanye. Bawaslu sudah mengkomunikasikan dengan Komisi II DPR-RI, mengenai perspektif kumulatif kampanye. Bawaslu juga berdiskusi dengan KPI mengenai adanya media televisi yang telah mendesain program khusus tentang pilkada serentak ini. Peraturan KPU pun sudah jelas mengatur bagaimana kampanye dilakukan di media cetak dan elektronik, bahkan termasuk pengaturan kampanye di media sosial,”

KPID Provinsi yang menyelenggarakan pilkada ini juga untuk menginvetarisasi semua permasalahan yang muncul di daerah. Seperti pemberitaan di media penyiaran yang tidak berimbang, terdapatnya iklan kampanye di media cetak, dan indikasi-indikasi lain yang mengarah pada kampanye di media penyiaran. Inventarisasi permasalahan ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk mengatur norma yang belum tercantum di Peraturan KPU. “Kegiatan apapun mengenai pasangan calon yang ditayangkan di media penyiaran, itu bisa dikategorikan sebagai kampanye. Bawaslu sudah mengkomunikasikan dengan Komisi II DPR-RI, mengenai perspektif kumulatif kampanye. Bawaslu juga berdiskusi dengan KPI mengenai adanya media televisi yang telah mendesain program khusus tentang pilkada serentak ini. Peraturan KPU pun sudah jelas mengatur bagaimana kampanye dilakukan di media cetak dan elektronik, bahkan KPU SULUT|

19

termasuk pengaturan kampanye di media sosial,” papar Komisioner Bawaslu RI Nasrullah yang memimpin proses rakor ini. Nasrullah berharap forum tersebut dapat membangun kesepahaman bersama mengenai kampanye di media penyiaran. Seperti pada contoh kasus iklan ucapan selamat, seharusnya tidak dilakukan berulang kali dan memuat gambar pasangan calon, karena bisa dikategorikan kampanye. Bawaslu juga tidak akan mentolerir kampanye di media penyiaran yang diluar aturan 14 hari itu, kecuali yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh KPU, seperti pelaksanaan debat dan sosialisasi. Sementara itu, Komisioner KPI, Idy Muzayyat juga menegaskan bahwa penyiaran iklan kampanye pilkada di daerah itu tetap harus dilakukan pada lembaga penyiaran yang telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP). Lembaga penyiaran yang belum memiliki IPP akan dianggap melanggar UU Edisi VII-September 2015

Nasional atau ilegal apabila melakukan penyiaran, dan hal ini bisa dijerat dengan pidana. Untuk itu KPU harus tetap berkoordinasi dengan KPID untuk mengidentifikasi lembaga penyiaran yang berijin dalam kerjasama sosialisasi dan kampanye di media penyiaran. “Rakor ini membicarakan persoalan yang muncul di daerah, kemudian bagaimana pelaksanaan pengawasannya, baik di KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan KPID Provinsi, sehingga diharapkan hasilnya nanti bisa menjadi pedoman untuk dimasukkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bawaslu, KPU, dan KPI,” tambah Idy. (arf/red. FOTO KPU/arf/Hupmas) Sumber Website KPU RI

KPU SULUT|

20


Nasional KPU Serius Tindaklanjuti Temuan BPK

Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik sampaikan progres temuan BPK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI yang juga membahas tentang RKA K/L Tahun 2016 (22/9).

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan hasil tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Selasa, (22/9) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Jakarta.

D

alam rapat yang juga dihadiri oleh Ombusdman Republik Indonesia (ORI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tersebut, Husni memaparkan bahwa terkait pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan sebagian telah dalam proses pengembalian ke kas Negara. Hingga tanggal 17 September 2015, KPU telah menindaklanjuti temuan itu sebesar Rp2.428.823.798,37. Sebelumnya pada bulan Juli 2015 telah ditindaklanjuti sebesar Rp233.241.687.294,78. Pada kesempatan yang sama, KPU melaporkan penambahan anggaran yang diterima KPU dari APBN-Perubahan sebesar Rp140.285.761.000, yang dialokasikan untuk kegiatan pengawalan dan pengawasan naskah perjanjian hibah daerah, bimbingan teknis (bimtek) sengketa huKPU SULUT|

21

kum, bimtek dan supervisi pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pemenuhan anggaran operasional kantor, seleksi Anggota KPU dan pemenuhan sarana dan prasarana di 13 Daerah Otonom Baru (DOB). KPU juga melaporkan realisasi anggaran KPU hingga 14 September 2015 sebesar Rp. 1.136.714.187.400 yang secara garis besar teralokasi untuk berbagai kegiatan, khususnya terkait dengan pilkada serentak, seperti penyusunan Peraturan KPU mengenai tahapan pemilihan, bimbingan teknis (bimtek) penyelenggaraan pemilihan, pendidikan pemilih, infrastruktur pemutakhiran data dan daftar pemilih, supervisi pengelolaan logistik, bimtek operator Sistem Informasi Logistik (Silog), serta seleksi anggota KPU di DOB. (ftq/red. FOTO KPU/rap/Hupmas) Sumber Website KPU RI Edisi VII-September 2015

dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan

Aceh

Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh

atau

perbaikan

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

dukungan

Bakal

menyatakan

Pasangan

(3)

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

menetapkan

PKPU

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak

Calon

memenuhi syarat.

perseorangan memenuhi syarat. (3)

atau

Pasangan Calon.

PKPU Nomor 9 Tahun 2015

Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana

Pasal 69

dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan

tentang (1)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

(2)

Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DANnomor WAKIL melakukan pengundian urut Pasangan Calon yang KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan telah ditetapkan sebagaimana dimaksud GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAUdalam Pasal 67 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon ayat (2) dalam rapat pleno. DAN WAKIL WALIKOTA perseorangan tidak memenuhi WALIKOTA syarat. dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh

atau

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

BAB VI

a.

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

b.

yang mengajukan Pasangan Calon;

Pasal 67 (1)

c.

Pasangan Calon perseorangan;

d.

Tim Kampanye;

persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon

e.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

peserta

f.

media massa; dan

g.

tokoh masyarakat.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, Pemilihan

dalam

Berita

Acara

Penetapan

Pasangan Calon. (2)

Berdasarkan

Berita

Acara

Penetapan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau

(3)

(dua)

Pasangan

Calon

dengan

Keputusan

(4)

Negara

keputusan

pejabat

yang

berwenang

tentang

pleno

pada

pada

ayat

(3)

daftar

Pasangan

rancangan

dan

Kampanye. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari

Republik

Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan

rapat

Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim (5)

Kepolisian

dimaksud

penandatanganan

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Indonesia,

dalam

Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam

sebagaimana

sebagaimana . . .

Nasional

hadir

dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1)

wajib

rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang

mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU

Pasal 68

Calon

ayat (2).

KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. - 60 KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasangan

c. Pasangan . . .

pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada

KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2

(3)

Pasangan Calon; - 61 wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasangan Calon. (6)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan

pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia,

hasil

pengundian

nomor

urut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi/KIP

Aceh

atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

menetapkan Pasangan Calon. (2)

Pasal 70 (1)

Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan

Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.

wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha

(2)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh

atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

daftar Pasangan Calon. (3)

(4)

memenuhi syarat.

Calon

sebagaimana

Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

Pasal 71

Pasal 69 KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

(1)

Pasal 71 . . . KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon

melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang

yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling

telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67

lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan

ayat (2) dalam rapat pleno.

Calon.

Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a.

Pasangan

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP - 62 Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak

(2)

daftar

Penetapan Pasangan Calon.

Pasangan Calon.

(1)

Penyusunan

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara

menetapkan

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada

(3)

Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan

(2)

Penetapan

dan

pengumuman

Pasangan

Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasangan Calon;

wakil Partai Politik | 22 KPUb.SULUT

atau Gabungan Partai Politik

yang mengajukan Pasangan Calon;

Edisi VII-September 2015 Pasal 72 Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta

c. Pasangan . . .

Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan

(2)

Penetapan

dan

pengumuman

PKPU

Pasangan

Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Kabupaten/Kota. (2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur Pasal 72

(3)

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta untuk: a.

menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b.

mencetak surat suara;

c.

keperluan kampanye; dan

dan tidak dapat diganti. - 64 Selain dinyatakan gugur

dapat

diganti,

BAB VII

dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pasal 77 (1) Pasal 73

klarifikasi

negara

Komisi

hasil

penelitian

Pemberantasan

dan/atau

calon yang diusulkan berhalangan tetap.

Korupsi

(2)

kepada

suara,

dengan

difasilitasi

oleh

KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam

hal

Pasangan

Calon

berhalangan

untuk

(3)

a.

meninggal dunia; atau

b.

tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan

tetap

karena

meninggal

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat

mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan

atau camat setempat.

Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau - 63 - KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:

masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan

Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal

Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

(2)

tidak

PENGGANTIAN CALON

pemungutan suara.

(1)

dan

Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada . . . dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan

d.

Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri

(4)

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Pasal 74 (1)

dari rumah sakit pemerintah.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasal 7471. ... Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)

Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai

Pasal 78 Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut: a.

KPU/KIP Kabupaten/Kota.

b.

sebelum penetapan Pasangan Calon;

c.

sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat - 65 dimulainya kampanye.

Pasal 75 (1)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan

Calon

dan/atau

Pasangan

Politik

tidak

dapat

mengusulkan

Pasal 79

Calon

mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Pasangan

Calon

(1)

Calon

dan/atau

Pasangan

Calon

yang

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan

gugur

sebagai

peserta

Pemilihan,

Politik

atau

Gabungan

Partai

Politik,

(2)

Gabungan

Partai

Politik

dapat

dan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon

diumumkan kepada masyarakat. (3)

atau

tetap.

dan

diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai

Politik

sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan Pasal berhalangan 79 . . .

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan

Partai

mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari

pengganti. (2)

sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau

pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai

Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana

Politik tetap dinyatakan sah.

dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

Pasal 80 (1)

Pasal 76 (1)

melakukan

Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan

dan

(tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti. dinyatakan

kelengkapan

huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7

Kabupaten/Kota.

Selain

terhadap

Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

(3)

penelitian

kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan

diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta

(2)


gugur

(2)

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan

dan

| 23 KPUPasangan SULUTCalon perseorangan

penelitian

terhadap

kelengkapan

dan

diganti,


sebagaimana dimaksud


tidak

dapat

pada . . .


huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat

(2)


Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang


mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

atau Pasangan Calon pengganti.

Pemilihan.


penelitian

terhadap

kelengkapan

(2)

Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon

tahapan

pelaksanaan

Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana (sepuluh) hari.

(3)

Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon

paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat

atau

pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasangan

Calonnya

berhalangan

tetap,

dapat

mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon


dinyatakan berhalangan tetap.

menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau

(4)

sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.- 66 -

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menarik dukungannya

Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari

kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan. (5)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan

Pasal 81 (1)

menunda

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10

dan


(3)

PKPU

huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon

Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Pasal 81 ... Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(2)

Pasal 85 (1)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau

Pasangan

Calon

pengganti

dinyatakan

tidak

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon Calon

pengganti

dinyatakan

(empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon - 68 -pengganti. atau Pasangan Calon

tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon

Pasal 86 . . .

kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

membuka

kembali

pendaftaran Pasangan Calon. (2)

dan

pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti. (2)

Pasangan

kelengkapan

ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat

Pasal 82 atau

terhadap


tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan

(1)

penelitian


memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon lain.


Pasal 86 (1)

Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), calon atau Pasangan Calon

Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan

dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti. (2)

Pasal 83 (1)

ayat (1) yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari

Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai

2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon

Kabupaten/Kota

yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota

melanjutkan

tahapan

(3)

Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap BAB VIII

dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon

LARANGAN DAN SANKSI

pengganti. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU- 67Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Pasal 87 (1)

pencalonan Pemilihan.

Pasal 84

Pasal 84 . . .

Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai

(2)

bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan

Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota

mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP menunda

tahapan

pelaksanaan

dan Wakil Walikota. (3)

KPU SULUT| (sepuluh) hari.

Politik

atau

Gabungan

Partai

Politik

yang

harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah


24

Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10

Partai

menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemilihan. (2)

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau

Kabupaten/Kota

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses

Kabupaten/Kota.

(1)

pendaftaran


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur

(3)

kembali

dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

Pemilihan. (2)

membuka

Pasangan Calon.

Pasangan Calon atau lebih, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada

memperoleh kekuatan hukum tetap. (4)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada

(2)

(3)

mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada

KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

ayat (1) yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari

a.

PKPU

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti

2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

menjanjikan

Kabupaten/Kota

materi

membuka

kembali

pendaftaran

dan/atau

lainnya

memberikan

untuk

uang

memengaruhi

atau

pemilih

Pasangan Calon.

berdasarkan


mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

putusan

pengadilan

yang

telah

pemungutan suara;

dibuka paling lama 3 (tiga) hari. b.

Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling

BAB VIII

singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan

LARANGAN DAN SANKSI

putusan

pengadilan

yang

telah

mempunyai

kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

Pasal 87 (1)

c.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan

d.

Gabungan

Partai

Politik

e.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

(2)

memberi

imbalan

dalam

Pemilihan

Pembatalan

Pasangan

Gubernur,

Bupati,

Wakil

Bupati,

Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

sejak

ditetapkan

sebagai

(2) Pembatalan . . . peserta Pemilihan

Calon

Pasal 89 (1)

Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon

terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada

atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU

ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Provinsi/KIP

undang-undang tentang Pemilihan.

Aceh

atau

KPU/KIP

Kabupaten/Kota

memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon. (2)

Pasal 88 (1)

Panwas

PENUNDAAN

Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6)

berdasarkan atau

BAB IX

proses

penetapan Pasangan Calon peserta pencalonan . . . Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Wakil

Provinsi

melakukan penggantian pejabat dan menggunakan

pencalonan, Gubernur,

elektronik,

nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai - 69 kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau terbukti

atau Bawaslu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah

periode berikutnya di daerah yang sama.

lembaga

telah

Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon - 70 yang berstatus sebagai Petahana.

terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada

(5)

cetak

kegiatan

memperoleh kekuatan hukum tetap.

bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada

yang

program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk

harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah

ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

pengadilan

dan/atau pencalonan

Aceh;

yang

menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

(4)

proses

Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP

dan Wakil Walikota. atau

putusan

rekomendasi

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota Politik

menerima

dalam

Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media

bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan

Partai

terbukti

imbalan

mempunyai kekuatan hukum tetap;

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

(3)

Calon

berdasarkan

pencalonan Pemilihan. (2)

Pasangan

memberikan

menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai

1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan,

peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau


KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

a.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan materi

dan/atau

lainnya

berdasarkan

memberikan

untuk

putusan

uang

memengaruhi pengadilan

yang

ditolak

telah

pemungutan suara;

Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah

pemilih

mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari b.

(3)

atau

atau

telah

(4)

Sebelum

memperpanjang

masa

pendaftaran

atau

pada ayat (1) dan ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau

kejahatan yang diancam pidana penjara paling

KPU/KIP

singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan

tahapan pencalonan.

pengadilan

yang

telah

Kabupaten/Kota

Pasangan

Calon

memberikan

terbukti

imbalan

berdasarkan

putusan

dalam

menerima proses

pengadilan

dan/atau pencalonan

yang

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; cetak

rekomendasi

atau Bawaslu

elektronik, Provinsi

berdasarkan atau

Panwas

Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP

KPU SULUT Aceh; |

penundaan

Pasal 90 Penetapan

25

melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk

penundaan

tahapan

pencalonan

oleh

KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, diberitahukan kepada: a.

Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media

menetapkan

mempunyai

suara;

e.

memenuhi

membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud

kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan

d.

tidak

Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana

putusan

c.

dinyatakan

persyaratan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri dalam

yang negeri,

menyelenggarakan dengan

urusan

dilampiri

pemerintah

Keputusan

KPU

Edisi VII-September 2015 Provinsi/ . . .

Kabar Daerah

3 September 2015 Bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut dilaksanakan Rapat Pleno berkaitan dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Prov. Untuk ditetapkan sebagai DPS. Peserta Rapat Pleno di Fasilitasi oleh KPU Prov. Sulut dan dihadiri 15 KPU Kab/Kota ( Ketua KPU Kab/Kota, Divisi Data dan Operator. Rapat Pleno dihadiri oleh Bawaslu Prov. Sulut, Tim Kampanye 2 Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur. Hasil Rekapitulasi sbb : Total 1.988.903 terdiri dari jlh pemilih laki-laki 1.006.542 dan jlh pemilih perempuan 982.361. JLH KEC ; 167, JLH KELURAHAN/DESA ; 1.838, JLH TPS ; 4559 15 KPU Kab/Kota mempresentasikan Rekapitulasi dan hasilnya sebagai berikut : 1. Kab. Bolaang Mongondow Jlh Kec 15, jlh kelurahan/desa 202,jlh TPS 396, Jlh Pemilih laki-laki 9584, Jlh Pemilih Perempuan 88881= Total 14765 2. Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jlh Kec 5, jlh kelurahan/desa 81,jlh TPS 111, Jlh Pemilih laki-laki 24466, Jlh Pemilih Perempuan 22490= Total 46956 3. Kab. Bolaang Mongondow Timur Jlh Kec 5, jlh kelurahan/desa 80,jlh TPS 98, Jlh Pemilih laki-laki 27588, Jlh Pemilih Perempuan 25130= Total 52718 4. Kab. Bolaang Mongondow Utara Jlh Kec 6, jlh kelurahan/desa 107,jlh TPS 124, Jlh Pemilih laki-laki 29621, Jlh Pemilih Perempuan 28352= Total 57973

KPU SULUT|

26

5. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Jlh Kec 10, jlh kelurahan/desa 93,jlh TPS 181, Jlh Pemilih laki-laki 27818, Jlh Pemilih Perempuan 28292= Total 56110 6. Kepulauan Sangihe Jlh Kec 15, jlh kelurahan/desa 167 ,jlh TPS 299, Jlh Pemilih laki-laki 55030, Jlh Pemilih Perempuan 54317= Total 109347 7. Kepulauan Talaud Jlh Kec 19, jlh kelurahan/desa 153,jlh TPS 201, Jlh Pemilih laki-laki 34560, Jlh Pemilih Perempuan 33624= Total 68184 8. Kota Bitung Jlh Kec 8, jlh kelurahan/desa 69,jlh TPS 353, Jlh Pemilih laki-laki 85246, Jlh Pemilih Perempuan 8227= Total 168073


Kabar Daerah 9. Kota Kotamobagu Jlh Kec 4, jlh kelurahan/desa 33,jlh TPS 239, Jlh Pemilih laki-laki 44123, Jlh Pemilih Perempuan 43139= Total 87262 10. Kota Manado Jlh Kec 11, jlh kelurahan/desa 87,jlh TPS 800, Jlh Pemilih laki-laki 183897, Jlh Pemilih Perempuan 187978= Total 371875 11. Kota Tomohon Jlh Kec 5, jlh kelurahan/desa 44,jlh TPS 203, Jlh Pemilih laki-laki 35926, Jlh Pemilih Perempuan 35534= Total 71460 12. Kab. Minahasa Jlh Kec 25, jlh kelurahan/desa 270,jlh TPS 584, Jlh Pemilih laki-laki 142960, Jlh Pemilih Perempuan 140931= Total 2838891 13. Kab. Minahasa Selatan Jlh Kec 17, jlh kelurahan/desa 177,jlh TPS 378, Jlh Pemilih laki-laki 95726, Jlh Pemilih Perempuan 91375= Total 187101 14. Kab. Minahasa Tenggara Jlh Kec 12, jlh kelurahan/desa 144,jlh TPS 221, Jlh Pemilih laki-laki 43255, Jlh Pemilih Perempuan 40111= Total 83366 15. Kab. Minahasa Utara Jlh Kec 10, jlh kelurahan/desa 131,jlh TPS 371, Jlh Pemilih laki-laki 80442, Jlh Pemilih Perempuan 79380= Total 159822

8 – 16 September 2015 Sidang sengketa Pasangan Calon Elly engelbert Lasut dan David Bobihoe dari Partai Golkar dan Partai Pengusung PKPI dan PKS. Sidang Musyawarah digelar di Kantor Bawaslu Prov. Sulut. Sidang diawali dengan tuntutan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat ,dan Pihak Pemohon dan Termoho dalam sidang menyiapkan masing-masing Ahli sebagai Pemberi Keterangan. KPU Prov. Sulut menyiapkan Jawaban untuk menolak semua dalil-dalil. Hasil Putusan Sidang Bawaslu pada Tanggal 16 September 2015 sebagai berikut : Pembacaan Putusan Bawaslu Prov. Sulut atas Partai Golkar dan Partai Pengusung dan Pembacaan Putusan Gugatan EEL-DB tentang Keputusan Sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/ IX/2015 yang menetapkan : 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan Calon Gubernur a.n Elly Engelbert Lasut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Meminta KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memulihkan Hak Konstitusional Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) 4. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memulihkan hak Konstitusional Gabungan Partai Politik untuk melakukan Pengisian Calon Gubernur Sulawesi Utara yang di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat 5. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor 35/ Kpts/KPU-Pro-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

KPU SULUT|

27


Kabar Daerah 6. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan waktu pengusulan Calon Gubernur baru oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya ((Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera paling lambat 7 hari terhitung sejak keputusan ini ditetapkan 7. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan veriikasi persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon terhadap Calon Gubernur yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik tingkat proinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya ((Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera 8. Menolak Permohonan pemohon untuk selebihnya

KPU SULUT|

28


Kabar Daerah 18 September 2015 KPU Provinsu Sulut Pasca Putusan Bawaslu melakukan Sosialisasi Jadwal dan Tahapan untuk Pengusulan Cagub Pengganti E2L berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/ IX/2015 sosialisasikan kepada Partai Golkar, partai pengusung (PKPI dan PKS). Sosialisasi dilaksanakan di Kantor KPU Prov. Sulut . Adapun Jadwal Tahapan untuk pengusulan Cagub Pengganti E2L sebagai berikut : a. Persiapan tgl 16 -17 Sept 2015 b. Sosialisasi pencalonan tgl 17-19 Sep 2015 di Media c. Pengusulan Calon Gubernur tgl 20 – 22 Sept 2015 d. Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur tgl 21 – 24 Sep 2015 e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur tgl 24-2 Sept 2015 f. Veriikasi Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Gubernur yang diusulkan tgl 21 Sept – 27 Sep 2015 g. Penetapan Pasangan Calon tgl 27 Sept 2015 h. Pemberian Nomor Urut 27 Sep 2015 i. Penyerahan Laporan Awal dana Kampanye (LADK)

20 – 22 September 2015 Tahapan Pengusulan Calon Gubernur dari Partai Golkar dibuka kembali oleh KPU Prov. Sulut berdasarkan Tahapan selama 3 hari yakni pada tanggal 20 – 22 September 2015. Partai Golkar dan Partai Pengusung menyampaikan Calon Gubernur atas nama Benny Mamoto dan Partai Pengusung ( PKPI dan PKS) pada tanggal 22 Sept 2015 bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut. Penerimaan Pengusulan Calon Gubernur dihadiri oleh Tim Kampanye pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, Bawaslu Prov. Sulut , Media kepada KPU Prov. Sulut dan penerimaan Dokumen Syarat Pencalonan dan syarat Calon Menghadiri Masa .

KPU SULUT|

29


Info KPU 27 September 2015 KPU Prov. Sulut melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon Gubernur atas Benny Mamoto yang Memenuhi Syarat , dan dalam Pencalonan Benny Mamoto bersama David Bobihoe di lanjutkan dengan Pemberian Nomor Urut 3. Rapat Pleno di laksanakan di Kantor KPU Prov. Sulut

29 September 2015 KPU Prov. Sulut mendapatkan Kunjungan PLT Gubernur Sulawesi Utara Dr Sony Sumarsono bersama Jajaran Pejabat Prov. Sulawesi Utara berkaitan dengan Perkenalan dan mendapatkan informasi Tahapan Pilkada Serentak 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015

KPU SULUT|

30


Info KPU

KPU SULUT|

5



Pasca Penetapan Pasangan Calon

Recommend Documents