KEPUTUSAN SENAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA NOMOR: 001/Senat/XII/2014 Tentang TATA TERTIB SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
Menimbang
:
Mengingat
:
1. Bahwa berdasarkan Permenkes RI nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu dibentuk Senat 2. Bahwa berdasarkan Permenkes RI nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes RI nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu dibentuk Senat 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 495/KMK.05/2010 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu dibentuk Senat; 4. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat perlu ditetapkan Tata Tertib Senat. 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3859); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 3860); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.04.04.3.I.A.256 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Direktur Politeknik di Lingkingan Kementerian Kesehatan.
Memperhatikan : Pendapat dan Saran Anggota Senat MEMUTUSKAN Menetapkan: Pertama : Tata Tertib Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini; Kedua : Tata Tertib ini berlaku sampai dengan disahkannya tata tertib yang baru berdasarkan hasil sidang Senat. Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya Ditetapkan Pada Tanggal
: di Surabaya : 17 Desember 2014
Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya Sekretaris,
Ketua,
drg.Bambang Hadi Sugito.,M.Kes. NIP 196204291993031002
Sunarto, S.Kep.,Ns.,M.MKes NIP 196708051993031004
1
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Keputusan Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya : 001/Senat/XII/2014 : 17 Desember 2014. : Tata Tertib Senat
TATA TERTIB SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Politekkes Kemenkes Surabaya adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum; 2. Senat adalah badan normatif tertinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. Komisi adalah kelengkapan organisasi Senat yang dibentuk oleh Senat untuk bidang kajian tertentu sesuai dengan kebutuhan. 4. Panitia Khusus (Pansus) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Senat Akademik bersifat temporer, anggotanya lintas komisi dan atau di luar anggota Senat, untuk bidang tertentu yang bersifat mendesak dan bertanggung jawab kepada Senat. 5. Pimpinan Senat adalah anggota yang dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris Senat. 6. Ketua Senat adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Senat (1) Senat adalah badan normatif tertinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya. (2) Senat bertugas: a. Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai peraturan perundangan; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta keprobadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan; c. Merumuskan, menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes Surabaya d. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; e. Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya f. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik; g. Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur; dan h. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya karena berakhirnya masa jabatan dan atau karena alasan lain (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Senat berwenang: a. Memberikan pertimbangan kepada Direktur atas usulan pembukaan dan penutupan Jurusan, Program Studi, dan unit-unit penunjang lainnya; b. Memberikan masukan kepada Direktur atas penyusunan rencana strategis sebelum diajukan kepada Badan PPSDM Kesehatan RI sebelum dibahas dan disahkan. c. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang bakal calon Direktur sebelum dilaksanakan pemilihan. d. Mengusulkan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada Direktur. e. Membentuk komisi-komisi atau panitia sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan anggota Senat. Pasal 3 Pimpinan Senat (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleb seorang Sekretaris yang berasal dari dan dipilih oleh Anggota Senat. (2) Ketua senat dijabat oleh Direktur Poltekkes terpilih (3) Penetapan, pengusulan dan pemberhentian pimpinan Senat dilakukan sebagai berikut: a. Ketua dijabat oleh Direktur Poltekkes Terpilih b. Sekretaris dipilih dari anggota dalam rapat yang dipimpin oleh pimpinan sementara rapat;
2
c. Anggota tertua dan anggota termuda diberi tugas menjadi pimpinan sementara rapat sebagai Ketua dan Sekretaris dengan tugas khusus untuk Penetapan Tata Terib Senat dan pemilihan dan penetapan Pimpinan Senat; d. Pimpinan rapat sementara bertugas menyeleksi persyaratan calon, menetapkan calon Sekretaris Senat dan menyelenggarakan pemilihan dan menenetapkan pimpinan dengan Ketetapan Senat; e. Pimpinan rapat sementara menerima kesediaan dan mengumumkan calon sekretaris yang memenuhi persyaratan; f. Pimpinan rapat sementara menetapkan seorang ketua dan seorang sekretaris sebagai pimpinan Senat melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan suara terbanyak apabila calon lebih dari satu; g. Pimpinan rapat sementara berakhir tugasnya setelah terbentuk dan ditetapkannya Pimpinan Senat Pasal 4 Masa Jabatan Senat Anggota Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya kecuali anggota ex-officio dianggkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 5 Berakhirnya Keanggotaan dan Pimpinan Senat (1) Pimpinan Senat dan Pimpinan Komisi, berakhir apabila sebagai berikut: a. mengundurkan diri; b. berhalangan tetap; c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya. d. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. e. dinilai tidak memiliki kinerja yang baik oleh Senat; f. berakhirnya masa jabatan ex-officio; g. berakhirnya masa jabatan Senat; (2) Senat dalam waktu sekurang-kurang 15 (lima belas hari) setelah pemberhentian anggota melakukan rapat untuk menetapkan penggantian anggota antar waktu. (3) Senat dalam waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas hari) setelah pemberhentian pimpinan melakukan rapat untuk memilih dan mengangkat pimpinan Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 6 Persidangan (1) Sidang Senat terdiri dari; a. Sidang Pleno b. Rapat Komisi c. Rapat Gabungan Komisi d. Rapat Pimpinan e. Rapat kerja (2) Sidang Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun di luar sidang terbuka saat acara Wisuda (3) Rapat Komisi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. (4) Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja diadakan sesuai dengan keperluan. (5) Sidang Senat pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang memutuskan untuk menyatakan suatu sidang bersifat tertutup. (6) Sidang dan/atau rapat yang bersifat tertutup hanya dihadiri oleh anggota sidang dan mereka yang diundang secara khusus. (7) Isi pembicaraan dalam sidang tertutup tidak boleh diumumkan kecuali keputusan sidang. (8) Syarat sahnya sidang : a. Sidang Pleno dan Rapat Komisi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota. b. Bila waktu sidang yang ditetapkan sudah sampai dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam sub ayat (a) ayat ini, maka sidang dan atau rapat ditunda paling lama 30 menit. c. Bila setelah ditunda sesuai dengan sub ayat (b) ayat ini, jumlah anggota yang hadir belum juga mencapai syarat sah, maka sidang atau rapat dilanjutkan dengan tidak lagi memperhitungkan syarat sah. d. Rapat satuan tugas tidak memperhitungkan syarat sah sidang. (9) Pimpinan Sidang a. Sidang pleno dipimpin Ketua atau Sekretaris Senat; b. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi; c. Rapat Gabungan Komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih diantara Komisi yang ada. d. Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
3
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
e. Rapat Kerja dipimpin oleh salah satu yang dipilih. f. Apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka Pimpinan Sidang dipilih salah satu dari Pimpinan Komisi. Usul Mengadakan Sidang a. Sidang Pleno dan atau Rapat Komisi dapat diadakan atas kesepakatan Sidang Pleno dan atau Rapat Komisi sebelumnya, atau atas undangan Ketua atau atas usul sekurang-kurangnya lima orang anggota untuk Sidang Pleno dan tiga orang anggota untuk Rapat Komisi . b. Bila sidang atau rapat diadakan atas undangan Ketua atau atas usul dari anggota seperti tertera pada sub ayat (a), maka dalam undangan harus secara jelas dinyatakan acara yang akan dibahas dalam Sidang atau Rapat. c. Undangan Sidang atau rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya dua hari sebelum waktu sidang dan atau rapat yang ditentukan melalui e-mail, faximili dan atau media yang lainnya. Jenis Keputusan a. Keputusan Sidang Senat dapat berbentuk ; 1) Keputusan dan atau 2) Risalah b. Keputusan Sidang berbentuk Ketetapan bila menyangkut hal yang prinsipil, terutama yang bersangkutan dengan Peraturan, Pedoman, atau Ketentuan Norma Akademik. c. Keputusan Sidang berbentuk Keputusan bila berhubungan dengan internal Senat, atau yang berkenaan dengan hubungan Senat dengan lembaga lain di luar Senat. d. Keputusan Sidang berbentuk Risalah yang berkenaan dengan hal yang dibicarakan dalam Sidang Senat atau Rapat Komisi. Risalah baru dapat menjadi keputusan setelah disetujui oleh Sidang Senat dan Rapat Komisi berikutnya. Pengambilan Keputusan a. Keputusan Sidang Senat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Bila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. b. Keputusan Sidang yang berkenaan dengan orang, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, dan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia. Hak Bicara dan Hak Suara a. Semua anggota Senat mempunyai hak suara dan hak bicara dalam pengambilan keputusan. b. Anggota hanya dapat bicara setelah mendapat izin dari Ketua Sidang. c. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara. d. Ketua Sidang dapat menentukan lamanya para anggota berbicara. e. Bila pembicaraan melebihi waktu berbicara yang ditetapkan, Ketua Sidang memperingatkan pembicara, dan pembicara harus mentaati peringatan tersebut. f. Sebelum berbicara, para pembicara harus mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Ketua Sidang. g. Giliran berbicara diatur sesuai dengan anggota yang mendaftar. h. Selama anggota atau Ketua Sidang berbicara dapat dilakukan interupsi. Pembicaraan interupsi harus dalam pokok yang dibahas dan paling lama dalam waktu tiga menit. Interupsi yang menyimpang dari pokok pembahasan dapat diperingatkan atau diberhentikan oleh Ketua Sidang. Penghentian dan Penundaan Sidang a. Sidang Senat berhenti setelah menyelesaikan semua acara yang diagendakan. b. Sidang dapat diperpanjang untuk membicarakan acara diluar agenda sidang atas persetujuan sidang. c. Sidang yang sedang berjalan dapat dihentikan atas keputusan sidang. d. Sidang yang sedang berjalan dapat ditunda sementara atas keputusan Ketua Sidang atau atas usul mayoritas anggota sidang. Pasal 7 Kedudukan Komisi
(1) Komisi adalah salah satu alat kelengkapan organisasi Senat. (2) Komisi dibentuk oleh Senat sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas tertentu. (3) Komisi sebagai kelengkapan organisasi Senat k meniliki tanggungjawab dalam bidang kajian tertentu. Pasal 8 Tugas dan Wewenang Komisi (1) Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam lingkup kerja kebijakan normatifnya, sedangkan kekuatan validitas hasil kerja berada pada keputusan Senat. (2) Komisi sebagai unsur kelengkapan organisasi Senat menjalankan tugas Senat bersifat jangka panjang dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya tugas Senat. (3) Lingkup kerja kajian normatif setiap komisi ditetapkan secara fungsional efektif sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Senat. (4) Komisi dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu dapat menunjuk nara sumber yang bukan anggota Senat, diajukan dan ditunjuk dengan keputusan Senat.
4
(5) Komisi membuat rencana kerja yang memuat hasil yang dicapai dengan memperhatikan azas manfaat dan fungsional, efisien dan efektif dalam mendukung tugas dan peran Senat sebagai lembaga normatif tertinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya di bidang akademik. (6) Komisi menyelenggarakan rapat dan kegiatan lainnya, dan wajib melaporkan pada rapat pleno Senat (7) Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam rapat komisi dibicarakan dan diputuskan pada rapat pleno Senat Pasal 9 Pembentukan dan Penetapan Lingkup Bidang Kerja Komisi (1) Jumlah dan komposisi keanggotaan komisi ditetapkan oleh Senat disesuaikan dengan daya dukung terhadap lingkup kerja kebijakan normatifnya. (2) Pembentukan dan kenggotaan serta rincian lingkup kerja kebijakan untuk setiap komisi ditetapkan oleh Keputusan Senat. (3) Lingkup Tugas Komisi yang dimaksud ayat (1) di atas adalah meliputi lingkup kerja kebijakan normatif sebagai berikut: Tugas Komisi A Bidang Pengembangan Akademik 1. Menetapkan dokumen STATUTA Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Menetapkan dokumen RENSTRA dan RENOP Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. 3. Menetapkan dokumen program kerja Direktur 4. Merumuskan dan menetapkan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya 5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penilaian prestasi akademik 6. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik; Tugas Komisi B Bidang Kode Etik 1. Menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat 2. Menetapkan dokumen etik perilaku dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa dalam kehidupan di kampus 3. Menetapkan dokumen peraturan kerjasama dengan alumni, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dalam dan luar negeri 4. Menetapkan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam bentuk dokumen peraturan akademik, peraturan penelitian dan peraturan Pengabmas. Tugas Komisi C Bidang Manajemen 1. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan 2. Memberikan pertimbangan kepada Kepala BP PSDMK berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur 3. Memberikan Pertimbangan kepada Kepala BP PSDMK berkenaan dengan pemberhentian Direktur Karena berakhirnya masa jabatannya atau alasan lain 4. Bersama Direktur memberikan pertimbangan kepada Kepala BP PSDMK bagi pengangkatan dan pemberhentian jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Merumuskan Kriteria dan tatacara pemilihan Direktur 6. Merumuskan dan menetapkan dokumen Tata Kelola Poltekkes Kemenkes Surabaya. 7. Menetapkan dokumen kebijakan mutu internal Poltekkes Kemenkes Surabaya Pasal 10 Tata Cara Penetapan Anggota dan Pemilihan Pimpinan Komisi (1) Pimpinan Komisi terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi. (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rapat penetapan Pimpinan Komisi dipimpin oleh pimpinan rapat sementara; b. Pimpinan rapat sementara terdiri dari angota tertua dan termuda masing-masing sebagai ketua dan sekretaris rapat;
5
c. Setiap anggota komisi berhak mengajukan dirinya atau anggota lain untuk mencadi calon ketua dan sekretaris komisi; d. Rapat komisi menetapkan ketua dan sekretaris komisi dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara apabila lebih dari satu pasangan; e. Pimpinan rapat sementara komisi, mengusulkan calon pimpinan komisi untuk ditetapkan oleh Senat Pasal 11 Panitia Khusus (1) Panitia Khusus (Pansus) dibentuk dan bertangung jawab sepenuhnya kepada Senat untuk menyelesaikan suatu hal yang bersifat mendesak dan tidak tercakup dalam bidang kajian komisi-komisi. (2) Panitia khusus dipimpin oleh anggota Senat dan beranggotakan anggota lintas komisi pada Senat dan dapat ditambah dari luar anggota Senat. (3) Anggota Panitia Khusus jumlah dan kualifikasinya ditetapkan dengan memperhatikan keahlian, dan efektivitas kerja. (4) Panitia khusus bersifat temporer, tugas dan batas kerjanya ditentukan dengan keputusan Senat. Pasal 12 Etika Kerja Senat Akademik (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, keilmuan serta jati diri Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam menjalankan tugas Senat. (2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkuat landasan normatif bagi kemajuan Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan mengutamakan kepentingan Poltekkes Kemenkes Surabaya di atas kepentingan lainnya. (3) Berusaha mewujudkan kehidupan kampus yang religius, edukatif dan ilmiah. (4) Menumbuhkan semangat kebersamaan, efesiensi, efektifiktivitas, produktivitas dan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. (5) Menunjukkan kinerja yang terpuji, dan berusaha dengan sungguh-sunguh untuk mewujudkan Senat sebagai lembaga normatif. Pasal 13 Anggaran Biaya Senat (1) Senat Akademik menyusun anggaran setiap tahun. (2) Anggaran Senat disusun atas dasar usulan dari Komisi dan Sidang Senat. (3) Anggaran Senat Akademik dibebankan kepada anggaran Poltekkes Kemenkes Surabaya Pasal 14 Penutup (1) Tata Tertib ini ditetapkan dan berlaku untuk Senat sejak tanggal ditetapkan; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Senat. Ditetapkan di : Surabaya Pada Tanggal : 17 Desember 2014 Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya Sekretaris,
Ketua,
drg.Bambang Hadi Sugito.,M.Kes. NIP 196204291993031002
Sunarto, S.Kep.,Ns.,M.MKes NIP 196708051993031004
6
