DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 01/TT/DPM FE UNY/II/2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan lembaga kemahasiswaan yang mandiri dan demokratis berdasarkan Peraturan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, perlu dibuat tata tertib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; b. bahwa ketentuan Peraturan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta perlu diatur lebih lanjut. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta perlu membentuk ketetapan mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. MENGINGAT : Pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 8 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 12 ayat (1), (2), dan (7), dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Penjelasan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KETETAPAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan : a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut FE UNY merupakan lembaga kemahasiswaan yang diatur dalam ketetapan ini. b. Mahasiswa FE UNY adalah seluruh mahasiswa FE UNY dari semua jenjang yang ada di lingkungan FE UNY. c. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut KM FE UNY adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktvitas kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut DPM FE UNY adalah lembaga tinggi yang memiliki kekuasaan legislatif. e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut BEM FE UNY adalah lembaga tinggi yang memiliki kekuasaan eksekutif. f. Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disebut HIMA FE UNY yang terdiri dari HIMA Akuntansi, HIMA Manajemen, HIMA Pendidikan ekonomi, HIMA Pendidikan Akuntansi, HIMA Pendidikan Administrasi Perkantoran, serta HIMA D3 Wates g. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut UKMF adalah lembaga khusus yang berada di tingkat fakultas. h. Musyawarah Anggota adalah musyawarah yang dilakukan oleh semua anggota DPM dan bertujuan untuk memperoleh suatu keputusan dengan segera secara kekeluargaan. i. Garis-Garis Besar Haluan Kerja, yang selanjutnya disebut GBHK adalah pedoman acuan kerja BEM FE UNY, HIMA FE UNY dan UKMF FE UNY yang dibuat oleh DPM FE UNY. j. Organisasi Mahasiswa, yang selanjutnya disebut ORMAWA terdiri dari DPM FE UNY, BEM FE UNY, HIMA FE UNY, dan UKMF FE UNY. k. Stuktur Organisasi DPM FE UNY terdiri atas Badan Kerhormatan yang kemudian disingkat BK, Pengurus Inti yang kemudian disingkat PI, Komisi I (satu) yang membidangi advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, Komisi II (dua) yang membidangi Legislasi, Komisi III (tiga) yang membidangi Media, jaringan, dan kebijakan publik, dan Komisi IV (empat) yang membidangi Auditing. l. Badan Kehormatan (BK) terdiri dari anggota DPM periode sebelumnya yang tidak menjabat di periode selanjutnya, berjumlah ganjil, dan dipilih oleh Ketua DPM FE UNY. m. Pengurus Inti yang selanjutnya disebut PI terdiri atas Ketua DPM FE UNY; Sekretaris Jendral (Sekjen); Sekretaris; Bendahara; Ketua Komisi I; Ketua Komisi II; Ketua Komisi III; dan ketua Komisi IV. n. Pengurus Harian yang selanjutnya disebut PH adalah seluruh anggota DPM FE UNY o. Produk hukum adalah segala peraturan yang dibuat oleh DPM FE UNY.
BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 2 Nama Nama lembaga ini adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPM FE UNY. Pasal 3 Kedudukan DPM FE UNY merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif yang berkedudukan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
BAB III STATUS, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 4 DPM FE UNY berstatus sebagai lembaga kemahasiswaan yang memiliki kekuasaan legislatif di tingkat fakultas. Pasal 5 DPM FE UNY memiliki fungsi : a. Sebagai lembaga pusat penampung, pendamping dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas. b. Sebagai lembaga pengambil kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yang diputuskan bersama dengan BEM. c. Sebagai lembaga pengawas dan pengontrol kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. d. Sebagai lembaga pengontrol kebijakan fakultas dan universitas menyangkut segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa. Pasal 6 DPM FE UNY bertugas : a. Meminta pertanggungjawaban BEM KM FE UNY untuk direkomendasikan kepada Sidang Umum DPM KM FE UNY b. Meminta penrtanggungjawaban Ormawa KM FE UNY untuk direkomendasikan dalam Sidang tengah Periode KM FE UNY c. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada Ormawa KM FE UNY berdasarkan sidang tengah periode. d. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM FE UNY periode berikutnya.
Pasal 7 DPM KM FE UNY mempunyai wewenang :
a. membentuk Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; b. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY dan Undang-undang serta peraturan dalam lingkup Fakultas Ekonomi UNY. c. mengawasi kinerja BEM FE UNY, HIMA FE UNY, serta UKMF FE UNY di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; d. mengevaluasi dan menilai kinerja BEM FE UNY selama satu periode;
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 8 Anggota DPM FE UNY terdiri dari: a. Anggota umum tiap jurusan yang dipilih langsung oleh mahasiswa dari masing-masing jurusan melalui PEMILWA FE UNY. b. Anggota delegasi tiap jurusan yang dipilih melalui mekanisme internal HIMA apabila poin a tidak terpenuhi. c. 1 orang anggota delegasi dari UKMF. Pasal 9 Syarat-syarat calon anggota DPM FE UNY: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Sehat jasmani dan rohani c. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa FE UNY. d. Berintegritas dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah di DPM FE UNY. e. Pernah mengikuti kepanitiaan atau kegiatan di lingkungan UNY khususnya di FE UNY. f. Tidak pernah mendapatkan sanksi atau scorching karena pelanggaran yang bersifat akademis di lingkungan FE UNY. g. Tidak terlibat dalam gerakan atau ormas yang bersifat radikal yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
Pasal 10 Setiap anggota DPM FE UNY: a. Diperkenankan merangkap jabatan dan/atau kepengurusan di Unit Kegiatan Mahasiswa baik di tingkat Universitas maupun Fakultas sebagai staff atau anggota atas persetujuan Ketua DPM FE UNY. b. Tidak diperkenankan menjadi pengurus inti dan kepala departemen/divisi/bidang di Unit Kegiatan Mahasiswa baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. c. Tidak diperkenankan untuk menjabat di lembaga eksekutif baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. d. Tidak diperkenankan mengikuti kepanitiaan yang diselenggaran oleh BEM Universitas maupun BEM Fakultas dan HIMA Jurusan. e. Apabila terdapat anggota DPM FE UNY yang kemudian hari diketahui melanggar huruf (b), (c), dan (d) maka akan diberikan surat peringatan untuk mengundurkan diri dari
lembaga terkait diluar DPM FE UNY dan diberikan tenggang waktu selama 30 hari sejak dikeluarkan surat peringatan. f. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan surat peringatan sebagaimana yang tercantum dalam huruf (e) maka anggota yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatan di DPM FE UNY.
Pasal 11 (1) Anggota DPM FE UNY berhenti karena: a. meninggal dunia; b. tidak berstatus aktif sebagai mahasiswa UNY; c. mengundurkan diri; d. diberhentikan; e. ditarik mandatnya oleh jurusan dan atau program studi yang bersangkutan; (2) Dalam hal anggota DPM FE UNY mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c: a. Apabila yang mengundurkan diri merupakan
anggota umum, maka anggota
tersebut harus mendapat persetujuan seluruh anggota DPM FE UNY dalam sidang pleno. b. Apabila yang mengundurkan diri merupakan anggota delegasi, maka anggota tersebut harus mendapat persetujuan dari ketua HIMA yang bersangkutan yang akan disahkan oleh ketua DPM FE UNY dalam sidang pleno. (3) Dalam hal anggota DPM FE UNY diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d: a. Tidak menjalankan amanah di DPM FE UNY selama 30 hari berturut-turut tanpa keterangan apapun. b. Melanggar sumpah atau janji jabatan anggota DPM FE UNY. c. Tidak menghadiri rapat rutinan selama 4 kali berturut-turut tanpa keterangan apapun. d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPM FE UNY. e. Terbukti melanggar ketetapan ini.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPM Bagian Kesatu Pasal 12 Hak DPM
(1) DPM FE UNY mempunyai hak: a. Interpelasi b. Angket c. Menyatakan pendapat
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPM untuk meminta keterangan kepada lembaga eksekutif dan lembaga khusus mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan FE UNY dan/atau UNY. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah hak DPM untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan lembaga eksekutif dan lembaga khusus yang penting dan strategis serta berdampak luas pada keharmonisan kehidupan bermasyarakat di lingkungan FE UNY dan/atau UNY yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Keluarga Mahasiswa FE UNY dan /atau UNY. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPM untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan lembaga eksekutif dan lembaga khusus mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan Ormawa Fakultas Ekonomi disertai rekomendasi penyelesainnya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Pasal 13 (1) Anggota umum DPM FE UNY yang dipilih melalui Pemilwa mempunyai hak: a. Mencalonkan atau dicalonkan sebagai Ketua DPM FE UNY. b. Memilih atau dipilih sebagai ketua DPM FE UNY c. Menjadi Pengurus Inti atas persetujuan Ketua DPM FE UNY. d. Hak suara dalam pengambilan keputusan dan atau pemungutan suara terhitung memiliki 2 (dua) suara. e. Apabila poin a tidak terpenuhi, maka anggota DPM yang berasal dari delegasi diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai ketua DPM periode selanjutnya atas persetujuan forum dalam sidang pleno. f. Mengajukan rancangan peraturan untuk kelangsungan FE UNY yang lebih baik g. Mengikuti orientasi dan/atau pendalaman tugas melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan DPM FE UNY atas persetujuan ketua DPM FE UNY h. Membela diri apabila terbukti melakukan dugaan pelanggaran
(2) Anggota delegasi DPM FE UNY yang berasal dari HIMA dan UKMF mempunyai hak: a. Memilih ketua DPM untuk periode selanjutnya. b. Menjadi staf dan memilih komisi yang dikehendaki atas persetujuan pengurus inti DPM FE UNY. c. Hak suara dalam pemungutan suara terhitung memiliki 1 (satu) suara. d. Mengajukan rancangan peraturan untuk kelangsungan FE UNY yang lebih baik e. Mengikuti orientasi dan/atau pendalaman tugas melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan DPM FE UNY atas persetujuan ketua DPM FE UNY f. Membela diri apabila terbukti melakukan dugaan pelanggaran
(3) Anggota Khusus DPM FE UNY hanya memiliki hak bicara dan mengemukakan pendapat atau usulan.
Bagian Kedua Pasal 14 Kewajiban Anggota DPM
(1) Kewajiban seluruh anggota DPM FE UNY: a. Mentaati ketentuan peraturan KM FE UNY dan peraturan penjelas KM FE UNY. b. Menjaga nama baik DPM FE UNY, FE UNY,dan UNY. c. Melaksanakan tugas dan fungsi anggota DPM sesuai dengan Peraturan KM FE UNY. d. Mendahulukan kepentingan mahasiswa diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. e. Memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa. f. Menaati tata tertib DPM FE UNY yang telah disahkan. g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa FE UNY. h. Mengawasi, mengevaluasi, memberikan pertimbangan, dan pendapat kepada lembaga eksekutif dan lembaga khusus KM FE UNY dalam menjalankan peraturan KM FE UNY, GBHK , Ketetapan dan Keputusan DPM KM FE UNY. BAB VI ORGAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Pasal 15 Susunan (1) Organ kelembagaan DPM FE UNY disusun dalam rangka tugas dan wewenang DPM FE UNY. (2) Organ kelembagaan DPM FE UNY terdiri dari : a. Badan Kehormatan b. Ketua Umum c. Sekretaris Jendral (Sekjen) d. Sekretaris e. Bendahara f. Komisi (3) Alat kelengkapan lain yaitu Panitia Khusus
Bagian Kedua Pasal 16 Badan Kehormatan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPM FE UNY dan merupakan alat kelembagaan yang bersifat tetap. Pasal 17 (1) Badan Kehormatan DPM FE UNY dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan DPM FE UNY.
(2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anggota DPM FE UNY periode sebelumnya yang sudah tidak menjabat di periode selanjutnya dan berjumlah ganjil. (3) Ketua Badan Kehormatan DPM FE UNY sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih langsung oleh anggota Badan Kehormatan pada saat sidang pleno pemilihan ketua DPM FE UNY periode yang akan datang.
Pasal 18 Badan Kehormatan mempunyai tugas: a. Menjaga kehormatan DPM KM FE UNY secara utuh. b. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPM FE UNY dalam rangka menjaga martabat dan nama baik DPM FE UNY; c. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPM FE UNY terhadap Tata Tertib yang telah disahkan. d. Memantau dan memberi masukan terhadap kinerja DPM KM FE UNY.
Pasal 19 Untuk menjalankan tugasnya Badan Kehormatan mempunyai wewenang: a.
Memanggil pihak terkait sebagaimana yang dimaksu d dalam pasal 18 huruf c adalah memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan melakukan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
b.
Selain kewenangan memanggil pihak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, Badan Kehormatan juga berwenang memperoleh informasi dari pelapor, saksi san atau pihak-pihak lain yang dapat dimintai keterangan. Bagian Ketiga Pasal 20 Ketua Umum
(1). Ketua Umum adalah penanggung jawab tertinggi DPM FE UNY. (2). Ketua Umum dipilih dalam sidang pleno DPM FE UNY diawal periode Pasal 21 Tugas Ketua Umum: a. Melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus DPM FE UNY dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja. b. Membawahi dan mengawasi secara langsung Sekretariat Jendral (Sekjen) DPM FE UNY. c. Memfasilitasi pelaksanaan sidang pleno DPM FE UNY d. Mewakili dan menjadi juru bicara DPM FE UNY dalam menjalin hubungan denga pihakpihak eksternal baik diluar FE UNY maupun UNY. e. Memantau seluruh program kerja DPM FE UNY.
Pasal 22 Wewenang Ketua Umum:
a.
Ketua Umum memiliki wewenang untuk mendelegasikan anggota DPM FE UNY dalam urusan eksternal kelembagaan apabila berhalangan hadir.
b. Ketua Umum melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas eksternal kepada seluruh anggota DPM FE UNY. c. Ketua Umum memiliki wewenang untuk memilih dan menyusun pengurus inti. d. Ketua Umum mempunyai hak preogratif untuk memilih anggota yang berhak mendapatkan sertifikat dari DPM maupun birokrasi atas persetujuan pengurus inti.
Bagian Keempat Sekretariat Jendral (Sekjen) Pasal 23 Tugas Sekretariat Jenderal: a. Menjalankan tugas dan wewenang ketua umum jika ketua umum berhalangan hadir. b. Menjadi supervisi komisi I, komisi II, komisi III, dan komisi IV. c. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi I, komisi II, komisi III, dan komisi IV baik secara berkala maupun secara mendesak. d. Menjaga hubungan internal DPM FE UNY agar lebih harmonis dan solid. e. bertanggungjawab langsung kepada ketua umum.
Bagian Kelima Sekretaris Pasal 24 Tugas Sekretaris: a. menjalankan fungsi administrasi organisasi DPM FE UNY yang bersifat kesekretariatan; b. melakukan inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas, pengaturan manajemen ruangan dan organisasi; c. Mengelola surat masuk dan keluar d. Mencatat hasil rapat dan membacakan hasil rapat kepada anggota. e. Membuat matriks program kerja bersama bendahara. f. Menyebarkan informasi atau pengumuman kepada seluruh anggota. g. bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Sekjen. Bagian Keenam Bendahara Pasal 25 Tugas Bendahara: a. bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan organisasi DPM FE UNY; b. mengontrol kebijakan tata alur uang DPM FE UNY; c. memantau dan menentukan pembagian keuangan di setiap kegiatan DPM FE UNY; d. membuat laporan keuangan berkala setiap bulan kepada Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Komisi;
e. melakukan kontrol terhadap alokasi anggaran setiap kegiatan DPM FE UNY dan meminta pertanggungjawaban terhadap di setiap bendahara kegiatan; f. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tengah dan Akhir Tahun Keuangan DPM FE UNY; g. bersama Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Komisi merencanakan, memutuskan, melaksanakan kebijakan keuangan DPM FE UNY; h. bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Sekjen
Bagian Ketujuh Komisi Ketentuan Umum Pasal 26 (1) Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM FE UNY yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Komisi DPM FE UNY terdiri dari: a. Komisi I bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa b. Komisi II bidang Legislasi c. Komisi III bidang Media, Jaringan, dan Kebijakan Publik d. Komisi IV bidang Auditing (3) Pembagian dan jumlah anggota komisi ditentukan oleh masing-masing ketua komisi atas persetujuan ketua DPM FE UNY. (4) Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak luar untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. (5) Komisi berhak mengadakan penyelidikan sendiri guna memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. (6) Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi. (7) Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada ketua umum dan sekjen DPM FE UNY melalui rapat koordinasi. (8) Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kepada anggota DPM FE UNY dalam rapat rutinan yang wajib dihadiri Ketua Umum sekurangkurangnya 1 (satu) bulan sekali. (9) Komisi wajib menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah selesai dilaksanakan kepada pihak Birokrasi dan Ketua Umum DPM FE UNY. (10) Komisi wajib menjaring aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing komisi. (11) Seluruh komisi berkewajiban membuat program kerja dalam rangka memenuhi fungsinya masing-masing dan disosialisasikan dalam rapat rutinan. (12) Setiap anggota komisi tidak diperkenankan untuk rangkap jabatan di komisi lain.
Pasal 27 Ketentuan Komisi (1) Komisi dipimpin oleh ketua komisi.
(2) Anggota Komisi dipilih oleh Ketua Komisi atas persetujuan Pengurus Inti. (3) Anggota komisi dapat mengikuti rapat komisi lain dengan izin komisi yang bersangkutan dan memiliki hak bicara tanpa hak suara. (4) Ketua Komisi bertanggung jawab terhadap komisi yang dipimpinnya dan berhak menyelenggarakan dan memimpin rapat komisi.
Pasal 28 Tugas dan Wewenang (1) Komisi I bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Tugas: a. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa FE UNY b. Mengadvokasi kepentingan mahasiswa FE UNY c. Melakukan pengkaderan terhadap mahasiswa FE pada level legislatif d. bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum. Wewenang: a. Menyebarkan angket terkait dengan aspirasi dan keluhan mahasiswa b. Mengadakan sharing bersama dekanat, jajaran karyawan dan staff maupun mahasiswa. (2) Komisi II bidang Legislasi Tugas: a. Menyiapkan rancangan peraturan dan Undang-undang bagi seluruh Ormawa di FE UNY. b. Memberikan pertimbangan terhadap kritik dan saran yang diajukan anggota, komisi, dan mahasiswa untuk rancangan produk hukum yang akan dibuat. c. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan produk hukum yang telah dibuat. d. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi produk hukum yang telah dibuat pada akhir masa jabatan DPM FE UNY untuk dapat digunakan oleh komisi legislasi periode selanjutnya. e. bertanggung jawab secara langsung kepada ketua umum. Wewenang: a. Memberikan teguran dan atau surat peringatan bagi Ormawa yang melanggar Undang-undang yang berlaku atas persetujuan ketua umum. b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan terhadap Ormawa lain di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. c. Mengadakan sidang-sidang untuk membahas rancangan produk hukum yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan. d. Menerima saran untuk perbaikan produk hukum yang akan ditetapkan maupun yang sudah ditetapkan dari seluruh mahasiswa FE UNY. (3) Komisi III bidang Media, Jaringan, dan Kebijakan Publik Tugas:
a. Mengembangkan media informasi baik melalui jejaring sosial maupun situs web untuk mempublikasikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. b. Membangun dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak diluar DPM FE UNY dalam segala kepentingan baik formal maupun informal tanpa merugikan DPM FE UNY. c. Membangun jaringan guna mempererat silaturahmi dengan lembaga legislatif mahasiswa maupun pemerintahan. d. Mempublikasikan kegiatan, agenda kerja, dan hasil kerja DPM FE UNY. e. Mempublikasikan hasil kerja setiap komisi atas persetujuan ketua komisi masingmasing. f. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum. Wewenang: a. Memberikan rekomendasi kepada ketua DPM FE UNY untuk membangun hubungan DPM FE UNY yang semakin baik dan sebagai pencitraan DPM FE UNY. b. Melakukan editing terhadap artikel atau informasi yang akan di publikasikan melalui media di DPM FE UNY. c. Memperoleh informasi terkait program kerja yang telah terlaksana dari setiap komisi. (4) Komisi IV yang membawahi bidang Auditing Tugas: a. Merancang sistem penilaian Proposal, Laporan Pertanggungjawaban, dan Laporan Keuangan dari BEM FE UNY, HIMA FE UNY, dan UKMF FE UNY. b. Melakukan Auditing Proposal, Laporan Pertanggungjawaban, dan Laporan keuangan tiap BEM, HIMA, dan UKMF di FE UNY. c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BEM FE UNY, HIMA FE UNY, dan UKMF FE UNY dalam pelaksanaan program kerja. d. Memberikan teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis terhadap Ormawa yang melakukan pelanggaran. e. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum Wewenang: a. Merencakan dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan matrik dan metode pemeriksaan yang telah disusun. b. Meminta dokumen atau keterangan mengenai informasi keuangan dari Ormawa yang bersangkutan. c. Menerima laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dan laporan keuangan Ormawa pada tengah tahun dan akhir tahun dari Ormawa yang bersangkutan. d. Mengeluarkan surat peringatan apabila Ormawa terlambat memberikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan setelah mendapat teguran. e. Melakukan pemeriksaan di tempat berlangsungnya kegiatan Ormawa yang bersangkutan.
Bagian kedelapan Pasal 29 Alat Kelengkapan Lain (1) Ketua DPM FE UNY dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan keputusan DPM dan atas usul pendapat anggota DPM FE UNY (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPM FE UNY yang bersifat tidak tetap. (3) Jumlah Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan DPM FE UNY dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30 orang. (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berasal dari berbagai jurusan yang ada di FE UNY. Pasal 30 (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu program kegiatan di DPM FE UNY (2) Panitia Khusus bertanggungjawab langsung kepada ketua DPM FE UNY (3) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPM FE UNY setelah jangka waktu penugasannya berakhir.
BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT Bagian Kesatu Pasal 31 Persidangan Pada masa awal jabatan keanggotaan tahun sidang DPM dimulai pada saat serah terima jabatan dari DPM yang lama kepada DPM yang baru. Pasal 32 (1) Sidang DPM FE UNY terdiri atas: a. Sidang Umum b. Sidang Pleno c. Sidang Komisi d. Sidang Istimewa e. Sidang kerja f. Sidang Paripurna (2) Sidang yang tercantum pada huruf (a), (b), (c), (d), dan (f) dipimpin oleh pimpinan sidang. (3) Sidang DPM dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pasal 33 (1) Sidang Umum merupakan sidang yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Ketua BEM pada akhir tahun masa jabatannya dan mendemisionerkan ketua BEM FE UNY dan DPM FE UNY. (2) Sidang Umum diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun periode. (3) Sidang Umum dipimpin oleh Pimpinan sidang yang mekanisme pemilihannya diatur melalui forum peserta sidang. Pasal 34 (1) Sidang Pleno merupakan sidang yang dilaksanakan oleh intern DPM yang bertugas: a. Merekomendasikan isu-isu strategis dan aktuan dalam atau luar kampus b. Memberikan penilaian terhadap kinerja BEM FE UNY c. Mempertimbangkan dan memutuskan perlu tidaknya dilaksanakan Sidang Istimewa d. Memilih ketua DPM FE UNY
(2) Sidang Pleno dapat diajukan oleh seluruh anggota DPM FE UNY. (3) Sekretariat Jenderal berhak mengajukan usulan sidang pleno yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. (4) Sidang Pleno dipimpin oleh pimpinan sidang yang mekanisme pemilihannya diatur dalam forum peserta sidang. Pasal 35 (1) Sidang Komisi merupakan sidang yang dihadiri oleh anggota komisi dan dipimpin oleh ketua komisi untuk memperoleh keputusan sementara. (2) Sidang komisi dapat diselenggarakan atas usulan dari anggota komisi. Pasal 36 (1) Sidang Istimewa merupakan sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota KM FE UNY, yang bertugas: a. Memutuskan perlu tidaknya restrukturisasi Ketua BEM. Restrukturisasi Pimpinan Eksekutif tersebut dilaksanakan apabila laporan kinerja (progress report) pimpinan eksekutif yang disampaikan dalam Sidang Pleno dan atau Sidang Paripurna ditolak oleh sedikitnya setengah ditambah satu anggota DPM. b. Mencabut Peraturan KM FE UNY dan Peraturan Penjelasan KM FE UNY yang sebelumnya didahului dengan referendum terhadap mahasiswa FE UNY. c. Mengamandemen Peraturan KM FE UNY, Peraturan Penjelasan KM FE UNY dan GBHK KM FE UNY. (2) Sidang istimewa dipimpin oleh pimpinan sidang yang mekanisme pemilihannya melalui forum peserta sidang. Pasal 37 (1) Sidang Kerja adalah sidang yang diselenggarakan di awal kepengurusan oleh DPM FE UNY yang bertujuan untuk merancang program kerja dan anggaran dana untuk satu tahun periode berjalan. (2) Sidang Kerja dipimpin oleh ketua DPM FE UNY. Pasal 38 Sidang Paripurna merupakan sidang evaluasi Laporan Pertanggungjawaban BEM FE UNY kepada KM FE UNY serta mendemisionerkannya, yang dilaksanakan di akhir periode kepengurusan.
Bagian Kedua Tata Cara Sidang Pasal 39 (1) Setiap peserta sidang wajib mengisi presensi sidang (2) Sidang akan dimulai apabila telah dihadiri oleh setengah ditambah satu anggota DPM FE UNY, kecuali untuk sidang komisi. (3) Apabila yang dimaksud dalam ayat (2) belum terpenuhi maka sidang dapat ditunda paling lama 30 menit atau dimulai atas persetujuan kuorum. (4) Apabila ada peserta sidang yang harus meninggalkan persidangan maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pimpinan sidang dan dianggap menerima segala keputusan yang diambil dalam sidang. (5) Pimpinan sidang wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan sesuai dengan hasil sidang yang telah berlangsung. Bagian Ketiga RAPAT Ketentuan Rapat Pasal 40 (1) DPM FE UNY mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan yang pelaksanaannya diatur oleh Sekretariat Jenderal. (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain yang dimaksud dalam ayat (1) atas permintaan anggota DPM sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPM dan/atau atas permintaan Ketua DPM FE UNY. (3) Setiap Komisi di DPM FE UNY mengadakan rapat komisi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Komisi atas persetujuan seluruh anggota komisi.
(4) Rapat Komisi sebagaiamana yang dimaksud dalam ayat (2) hanya dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan dan minimal dihadiri 1 pengurus inti (5) Anggota komisi yang satu dapat mengikuti rapat anggota komisi yang lain atas persetujuan seluruh anggota komisi yang melaksanakan rapat. (6) Hasil rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus di tetapkan oleh Ketua DPM FE UNY atau pimpinan rapat dan dicatat oleh sekretaris dan/atau notulen rapat.
Waktu dan Tempat Rapat Pasal 41 (1) Rapat dapat dilaksanakan hari senin sampai dengan minggu pukul 09.00 – 20.00 WIB (2) Apabila jam rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka rapat bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan anggota DPM. (3) Tempat rapat dilakukan di Sekretariat DPM FE UNY atau diluar sekretariat DPM FE UNY atas persetujuan peserta rapat.
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6) (7)
Tata Cara Rapat Pasal 42 Rapat dibuka dan dipimpin oleh pimpinan rapat. Pimpinan rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Ketua DPM FE UNY b. Sekretariat Jenderal DPM FE UNY c. Ketua Komisi d. Anggota DPM FE UNY yang memiliki kepentingan untuk mengadakan rapat Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan undangan rapat Apabila yang dimaksud dalam ayat (3) belum terpenuhi maka pimpinan rapat mengumumkan penundaan rapat paling lama 30 menit atau dimulai berdasarkan kesepakatan anggota rapat yang hadir. Anggota DPM yang hadir dalam rapat apabila hendak meninggalkan rapat, wajib memberitahu kepada pimpinan rapat. Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua agenda yang telah ditetapkan selesai dibicarakan. Pimpinan rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan sesuai dengan hasil rapat yang telah berlangsung. BAB VI SANKSI DAN PEMBELAAN Bagian Kesatu Sanksi Pasal 43
(1) Ketua DPM FE UNY apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal dikenai sanksi berdasarkan kesepakatan seluruh anggota DPM yang diatur dalam sidang pleno. (2) Anggota DPM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal dikenai sanksi berdasarkan keputusan Ketua DPM FE UNY. (3) Sanksi berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. pencabutan hak suara d. diberhentikan dari ketua dan/atau anggota DPM FE UNY.
Mekanisme pemberian sanksi Pasal 44
1. Sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 14 tentang kewajiban anggota DPM FE UNY 2. Sanksi tertulis diberikan kepada: a. anggota DPM FE UNY yang mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali; b. anggota DPM FE UNY yang diketahui memberikan informasi yang bersifat privasi organisasi kepada pihak luar. 3. Sanksi pencabutan hak suara selama 2 (dua) kali sidang pleno diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis sebanyak 2 (dua) kali. 4. Anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 (tiga) kali akan direkomendasikan kepada fakultas untuk dicabut mandatnya. 5. Selama proses pencabutan mandat berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota DPM FE UNY yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM FE UNY. Pasal 45 Semua sanksi diberikan melalui sidang pleno. Pasal 46 Sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan.
Bagian Kedua Pembelaan Pasal 47 1. Pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang pleno. 2. Mekanisme pembelaan: a. Anggota DPM KM FE UNY melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak yang akan diberikan sanksi; b. setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam poin a, sidang dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tanpa menghadirkan pihak yang akan diberi sanksi.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di :Yogyakarta Pada Tanggal : 13 Maret 2014 Pukul
: 20.14 WIB
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Pimpinan Sidang II
Pimpinan Sidang I
Pimpinan Sidang III
(Baskara Adisakti)
(Abi Sofyan R)
(Irma Widyastuti)
