TATA TERTIB MAHASISWA VISI : Terdepan dalam dharma, widya dan budaya MISI : 1. Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hindu melalui Pendidikan Tinggi Hindu; 2. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang teknologi, seni dan budaya; 3. Meningkatkan
kualitas
sarana
prasarana
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Hindu.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
2015
TATA TERTIB MAHASISWA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR Tim Penyusun : I Ketut Sudarsana, I Ketut Gunarta, I Nyoman Kiriana, dan I Wayan Nerta
Diterbitkan Oleh : Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Jln. Ratna Nomor 51 Denpasar Tlp/Fax (0361) 226656
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR NOMOR : Ihn/1123/Kep/2015 TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR REKTOR INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan akademik dan kehidupan kampus berjalan dengan baik, maka dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar; b. bahwa Tata Tertib Mahasiswa ini adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dalam mengemban tugas dan kewajibannya baik
sebagai
pribadi maupun anggota sivitas
akademika; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Tata Tertib Mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen; 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
4
Tahun
2014
Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Memperhatikan
: 1. Hasil Workshop Penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2015; 2. Hasil Rapat Senat Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Pengesahan Pedoman Audit Mutu Internal, Kode Etik Dosen dan Tata Tertib Mahasiswa pada tanggal 13 Juli 2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Tata Tertib Mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ini yang dimaksud dengan: 1. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang selanjutnya disingkat IHDN Denpasar adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Denpasar; 2. Tata Tertib adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa IHDN Denpasar; 3. Mahasiswa IHDN Denpasar adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IHDN Denpasar; 4. Pimpinan IHDN Denpasar adalah Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, dan Ketua Lembaga; 5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
6. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perbuatan dan busana yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa IHDN Denpasar; 7. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan mahasiswa; 8. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima mahasiswa selama menempuh studi di IHDN Denpasar; 9. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar tata tertib; 10. Pembelaan adalah usaha yang sah dilakukan oleh mahasiswa untuk meringankan atau membebaskannya dari sanksi; 11. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi; 12. Dewan Kehormatan Tata Tertib adalah Unsur LPM, Dosen, dan Orkemas (Organisasi kemahasiswaan) yang ditetapkan oleh Rektor. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud tata tertib mahasiswa adalah: 1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran agama Hindu; 2. Menjunjung tinggi nama baik Almamater IHDN Denpasar; 3. Menanamkan budi pekerti dalam bersikap, berbuat, berkata, berbusana di kampus IHDN Denpasar dan di masyarakat. Pasal 3 Tujuan tata tertib mahasiswa IHDN Denpasar adalah: 1. Terciptanya Tertib Administrasi dan hubungan harmonis civitas akademika; 2. Terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran di IHDN Denpasar; 3. Terbentuknya sarjana yang berbudi pekerti luhur. BAB III KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA Pasal 4 Mahasiswa IHDN Denpasar berkewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan tata tertib ini dan peraturan/ketentuan yang berlaku di IHDN Denpasar; 2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan IHDN Denpasar; 3. Menegakkan dan mengamalkan ajaran agama Hindu serta menjunjung tinggi nama baik almamater IHDN Denpasar; 4. Hadir di kampus 15 menit sebelum perkuliahan dimulai; 5. Melaksanakan Puja Trisandhya bersama di ruangan sebelum perkuliahan dimulai. 6. Mengikuti perkuliahan sesuai jadwal masing-masing yang dilaksanakan pagi mulai pukul 07.30 – 11.00 wita, siang mulai pukul 13.00-16.30 dan sore mulai pukul 17.00 – 20.40 wita; 7. Mengucapkan salam: a. Panganjali “Om Swastyastu” pada saat bertemu dengan dosen/pegawai/civitas akademika dan umat sedharma; b. Pada saat perkuliahan diawali dengan Panganjali “Om Swastyastu” dan diakhiri dengan Parama Santi “Om Santih, Santih Santih Om”. 8. Menonaktifkan alat komunikasi (Handphone) selama perkuliahan; 9. Menanda tangani daftar hadir perkuliahan; 10. Memohon izin pada dosen bersangkutan jika tidak mengikuti perkulihan baik melalui penyampaian langsung maupun tidak langsung; 11. Mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap mata kuliah dalam satu semester; 12. Memakai atau menggunakan pakaian sesuai ketentuan: a. Putra : kemeja, celana panjang kain, bebas rapi dan sopan; b. Putri: kemeja, celana panjang kain/rok kain (panjang rok minimal 10 cm di bawah lutut), bebas rapi dan sopan; c. Pada saat ujian memakai kemeja putih, bawah gelap; d. Sepatu kulit warna gelap (hitam); e. Jas Almamater digunakan pada saat Ujian, Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar dan tugas lain yang diberikan oleh lembaga untuk mewakili IHDN Denpasar; 13. Mengikuti persembahyangan dengan berpakaian adat sopan setiap Purnama dan Tilem serta upacara keagamaan lainnya di kampus; 14. Bertanggungjawab akan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam perkuliahan serta pergaulan kampus; 15. Berlangganan Pers kampus “Brahmastra”;
16. Mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai ketentuan; 17. Mengikuti kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh lembaga. Pasal 5 Khusus untuk mahasiswa Fakultas Dharma Acarya, kewajiban memakai atau menggunakan pakaian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan. Pasal 6 Mahasiswa IHDN Denpasar mempunyai hak: 1. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan bidang keilmuan dan peraturan/ketentuan yang berlaku; 2. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik; 3. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku; 4. Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku; 5. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara lisan dan atau tulisan sesuai etika akademik; 6. Memilih dan dipilih dalam Organisasi Kemahasiswaan (Orkemas) sesuai ketentuan; 7. Mendapat dispensasi ketika melaksanakan tugas lembaga dan dianggap hadir dalam perkuliahan yang sedang berlangsung; 8. Mendapat cuti akademik maksimal 2 (dua) semester. BAB IV LARANGAN Pasal 7 Mahasiswa IHDN Denpasar dilarang: 1. Berpolitik praktis; 2. Menyalahgunakan nama dan lambang kemahasiswaan atau lembaga IHDN Denpasar; 3. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus; 4. Menggunakan, memakai atau mengambil sarana dan prasarana IHDN Denpasar tanpa izin pimpinan; 5. Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 ( dua ) orang di dalam kampus; 6. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek, sarung, sandal serta memakai pakaian dan aksesoris secara berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
7. Memakai baju dan celana ketat, tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus; 8. Merusak sarana dan prasarana kampus; 9. Memalsu tanda tangan, daftar hadir, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya; 10. Melakukan tindakan plagiat atau menyontek atau menjiplak; 11. Berjudi, minum minuman yang memabukkan, merokok, dan bertato; 12. Mencuri/menipu, berkelahi, membunuh; 13. Membawa senjata tajam dan atau senjata api; 14. Membawa, memiliki dan menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya; 15. Melakukan
perbuatan
perzinahan,
dan
menyebarluaskan/mengakses
hal-hal
pornografi/pornoaksi; 16. Mencemarkan nama baik orang lain dan atau lembaga IHDN Denpasar. BAB V SANKSI Pasal 8 Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib dikenakan secara berjenjang terdiri atas: 1. Teguran lisan; 2. Peringatan terlulis; 3. Pembayaran ganti rugi; 4. Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi tertentu; 5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu; 6. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa IHDN Denpasar; 7. Diberhentikan dengan tidak hormat; 8. Dilaporkan ke pihak berwajib.
BAB VI BENTUK SANKSI Pasal 9 Pelanggaran terhadap pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pelanggaran terhadap pasal 7 Ayat 1, 3, 5, 6, dan 7 dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
2. Pelanggaran terhadap pasal 7 Ayat 2, 10 dan 16 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1, 4, 5, 6, 7, dan 8; 3. Perlanggaran terhadap pasal 7 Ayat 4 dan 8 dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi; 4. Pelanggaran terhadap pasal 7 Ayat 6, 7, 8, 11 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 1 (satu) semester; 5. Pelanggaran terhadap pasal 7 Ayat 9, 10, 12, 13, 14 dan 15 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester; 6. Pelanggaran terhadap pasal 7 Ayat 2, 10, 12, 13, 14, 15 dan 16 dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa. BAB VII PEMBERIAN SANKSI Pasal 10 1. Sanksi dijatuhkan setelah proses pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib. 2. Sanksi yang termaktub pasal 9 Ayat 1, 2, 4, dan 5 dijatuhkan oleh Pimpinan Fakultas. 3. Sanksi yang termaktub dalam pasal 9 Ayat 3 dan 6 dijatuhkan oleh Pimpinan Institut. BAB VIII PEMBELAAN REHABILITASI Pasal 11 Mahasiswa yang tertuduh melanggar tata tertib dapat mengajukan pembelaan dan untuk meringankan atau membebaskannya dari sanksi. Pasal 12 Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tata tertib. BAB IX DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB Pasal 13 Dewan Kehormatan Tata Tertib dibentuk berdasarkan surat permintaan dari Pimpinan Fakultas kepada Rektor.
Pasal 14 Dewan Kehormatan Tata Tertib melaksanakan tugas selama satu kali masa sidang. Pasal 15 Dewan Kehormatan Tata Tertib berfungsi: 1. Menelaah pelanggaran-pelanggaran berat (Pasal 7 Ayat 2, 8, 12, 13, 14, 15 dan 16) yang dilakukan oleh mahasiswa; 2. Memberikan rekomendasi atas sanksi yang akan dijatuhkan oleh pemberi sanksi. Pasal 16 Dewan Kehormatan Tata Tertib terdiri atas: 1. Unsur Dosen 3 Orang (salah satu menjadi ketua merangkap anggota); 2. Unsur Orkemas 2 Orang. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 1. Semua ketentuan yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bangli Pada tanggal 22 Juli 2015 Rektor,
Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. NIP. 19671231 200112 1 003
