Buku Tata Tertib Akademik

Buku Tata Tertib Akademik

Fakultas Hukum Universitas Mataram 2015/2016

ii

Fakultas Hukum Universitas Mataram


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 2015/2016


iii

Judul

: Buku Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram Penulis : Tim Penyusun Layout : Tim Pustaka Bangsa Design sampul : Lukman Hakim dan Muhammad Muchsin

Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Mataram Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189. Cetakan pertama,

Agustus 2015

Buku Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram = Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Mataram= 76 + xxvi hlm. 14 cm x 21 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit. iv


KATA PENGANTAR

Dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat, hidayah serta taufiq-Nya, Fakultas Hukum Universitas Mataram dapat merevisi Buku Pedoman Akademik Tahun 2013/2014 menjadi Tata Tertib Akademik Tahun 2015/2016 yang diterbitkan dengan Keputusan Dekan. Tata Tertib Akademik ini berlaku bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Unram yang mengatur semua proses belajar mengajar bagi Program Strata satu (S1) Reguler Pagi maupun Reguler Sore. Dalam Tata Tertib Akademik Tahun 2015/2016 ini telah menghimpun dan menyajikan informasi mengenai sistem dan proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku, serta Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun 2015/2016. Disamping itu, menguraikan juga materi mengenai sejarah berdirinya Fakultas Hukum Unram, Visi, Misi, dan tujuan Pendidikan, penyelengaraan Pendidikan, serta dilengkapi dengan lampiran yang memuat; daftar Nama dan alamat Dosen, staf Administrasi, Kalender Akademik, tabel konversi mata kuliah, dan lain-lain.

KATA PENGANTAR Dengan terbitnya Tata Tertib Akademik Tahun 2015/2016, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak termasuk stakeholders dan dapat menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saran dan kritik positif sangat diharapkan dari semua pihak demi penyempurnaan Tata Tertib Akademik ini kedepan, untuk mewujudkan Visi, Misi pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Unram. Kepada Tim Revisi disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas dharma baktinya pada Almamater dengan kerja yang optimal dan telah menyelesaikan Revisi Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Unram Tahun 2015/2016 sebagaimana diharapkan.

Mataram, 7 Agustus 2015 Dekan,

Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. NIP. 196212311988031010

vi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS HUKUM Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370), 633035, Fax. 626954 Mataram 83125

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM Nomor : 3722/UN18.4/DT/2015 TENTANG PENETAPAN BUKU TATA TERTIB AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2015/2016 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa untuk menjadi pedoman atau sumber informasi yang baku tentang sistem dan proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Mataram, perlu disusun dan diterbitkan Buku Tata Tertib Akademik;

b.

bahwa sebagai dasar untuk dapat dipergunakannya Buku Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016 sebagai pedoman yang baku, perlu ditetapkan secara formal dengan menerbitkan Surat Keputusan;

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336);

3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

KEPUTUSAN DEKAN (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);

5.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;

6.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013 – 2017;

7.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;

8.

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 5105/H18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;

9.

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 2831/UN18/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Periode Tahun 2014 – 2018;

10. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 5268/UN18/HK.000.01/2015 tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016;

viii


KEPUTUSAN DEKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERTAMA:

KEDUA:

KETIGA:

Menetapkan Buku Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2015/2016 sebagai pedoman resmi kegiatan pembelajaran serta sumber informasi Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan lampiran keputusan. Buku Tata Tertib Akademik dimaksud pada Diktum Pertama dinyatakan berlaku sejak semester gasal tahun 2015/2016 dan buku pedoman akademik tahun 2013/2014 tidak berlaku lagi dengan ketentuan akan dievaluasi dan di-sempurnakan sesuai dengan kebutuhan setiap awal tahun akademik. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 25Agustus 2015 Dekan, ttd Prof. Dr. H.Lalu Husni, SH., M.Hum. NIP. 1196212311988031010

Tembusan : 1. Rektor Universitas Mataram 2. Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Unram 3. Ketua Program S1 Reguler Sore Fakultas Hukum Unram 4. Ketua Unit Pelaksana Akademik dan Unit Pelaksana Teknis Fakultas Hukum Unram Buku Tata Tertib Akademik

ix

KEPUTUSAN DEKAN

x


DAFTAR ISI

Hal HALAMAN JUDUL-------------------------------------------------- i KATA PENGANTAR ------------------------------------------------v KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN BUKU TATA TERTIB AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2015/2016 ---------------------------------------------------------- vii DAFTAR ISI--------------------------------------------------------- xi FOTO DEKAN FAKULTAS HUKUM ----------------------------- xv FOTO WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM ----------------- xvii FOTO WAKIL DEKAN II FAKULTAS HUKUM -----------------xix FOTO WAKIL DEKAN III FAKULTAS HUKUM ----------------xxi FOTO KEPALA BAGIAN TATA USAHA ---------------------- xxiii FOTO KEPALA SUBBAGIAN------------------------------------ xxv BAB I.

SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN-------------------1 A. Sejarah ....................................................................... 1 B.

Visi, Misi Dan Tujuan............................................... 3 1. Visi........................................................................ 3

DAFTAR ISI 2. Misi....................................................................... 3 3. Tujuan .................................................................. 4 BAB II.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ---------------- 7 A. Jenjang dan Lama Pendidikan.................................. 7 B.

Penasehat Akademik ................................................ 7

C.

Rencana Studi ........................................................... 8

D. Proses Pembelajaran ............................................... 10 E.

Ujian ........................................................................ 11

F.

Sistem Penilaian...................................................... 14

G. Evaluasi.................................................................... 16 H. Indeks Prestasi ........................................................ 18

BAB III.

I.

Kuliah Kerja Nyata.................................................. 18

J.

Penulisan Skripsi..................................................... 19

K.

Yudisium ................................................................. 21

L.

Kuliah Semester Pendek (KSP) .............................. 22

KURIKULUM------------------------------------------- 23 A. Pendahuluan ........................................................... 23 B.

Kurikulum Tahun 2012 .......................................... 23

C.

Matrik Kurikulum Tahun 2012.............................. 32

D. Tabel Konversi ........................................................ 38 BAB IV.

ADMINISTRASI PENDIDIKAN-----------------------45 A. Penerimaan Mahasiswa Baru ................................. 46

BAB V.

B.

Registrasi Mahasiswa .............................................. 46

C.

Mahasiswa Pindahan .............................................. 47

KODE ETIK-------------------------------------------- 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN ------------------------------------------ 51 xii


DAFTAR ISI 1.

KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA REVISI BUKU TATA TERTIB AKADEMIK ........................................ 53

2.

KODE ETIK DOSEN................................................................. 57

3.

KODE ETIK TENAGA PENDIDIKAN.................................... 70

4.

KODE ETIK MAHASISWA ..................................................... 83

5.

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2015/2016............................................. 95 a. Semester Gasal 2015 – 2016 ................................................ 95 b. Semester Genap 2015 - 2016............................................... 96 c. Semester Pendek................................................................. 97

6.

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT DOSEN ............................. 98 a. Bagian Hukum Tata Negara ................................................ 98 b. Bagian Hukum Perdata ....................................................... 99 c. Bagian Hukum Bisnis ........................................................ 100 d. Bagian Hukum Pidana....................................................... 102 e. Bagian Hukum Acara ........................................................ 103 f. Bagian Hukum dan Masyarakat........................................ 104

7.

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TENAGA KEPENDIDIKAN.................................................................... 105

8.

CONTOH SURAT – SURAT .................................................. 107 a. Surat Permohonan Mengikuti Kegiatan Akademik Setelah Menjalani Cuti Akademik.................................... 107 b. Contoh Permohonan ......................................................... 108 c. Surat Permohonan Cuti Akademik .................................. 109 d. Surat Permohonan Pindah Kuliah.................................... 110


xiii

DAFTAR ISI

xiv


FOTO DEKAN

PROF. DR. H. LALU HUSNI, SH., M.HUM. DEKAN FAKULTAS HUKUM


xv

FAKULTAS HUKUM UNRAM

xvi


FOTO WAKIL DEKAN SATU

H. ABDUL KHAIR, SH., MH. Wakil Dekan I


xvii


xviii Fakultas Hukum Universitas Mataram

FOTO WAKIL DEKAN DUA

DR. KURNIAWAN, SH., M.HUM. Wakil Dekan II


xix


xx


FOTO WAKIL DEKAN TIGA

SUNARJO EDY SISWANTO, SH., M.Sc. Wakil Dekan III


xxi


xxii


FOTO KEPALA BAGIA TATA USAHA

Dra. NI LUH PUTU DAMAYANTI Kepala Bagian Tata Usaha


xxiii


xxiv Fakultas Hukum Universitas Mataram

FOTO KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

M. NATSIR, S.Sos.

H. Ahmad, S.Sos.

Kasubbag Umum dan Perlengkapan

Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian

H. Misbah, SH. Kasubbag Kemahasiswaan

M.Ramdhan H.W.,S.Kom.,MM. Kasubbag Pendidikan


xxv


xxvi Fakultas Hukum Universitas Mataram

BAB I SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Sejarah

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada awalnya merupakan bagian dari Sunda Kecil. Semenjak tahun 1958, Sunda Kecil terpisah menjadi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan berdirinya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ber ibu kota di Mataram. Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan sumberdaya manusia guna mengantar masyarakat pada suatu perubahan sikap yang dilandasi oleh pola pikir ilmiah sebagai modal dasar untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia sejak tahun 1959 dirintis persiapan untuk pendirian lembaga pendidikan tinggi yang kemudian persiapannya ditingkatkan pada tahun 1960 dalam bentuk yayasan yang bernama Yayasan Sangkareang.

Harapan daerah untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi ternyata mendapat peluang dengan lahirnya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969. Atas dasar Ketetapan MPRS tersebut itu, maka pada tahun 1961 persiapan untuk mendirikan lembaga pendidikan

BAB I

tinggi sudah merupakan rencana yang matang dan ketika itu pula dibentuk yayasan pembina yang diberi nama Yayasan Pendidikan Sangkareang.

Pada tahun 1962, yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang dimaksudkan untuk menampung lulusan SLTA di daerah yang secara ekonomis tidak mampu melanjutkan studinya ke Pulau Jawa atau daerah lain. Selanjutnya pada tahun 1963 Yayasan Pendidikan Sangkareang tersebut mendirikan satu fakultas yaitu Fakultas Ekonomi. Beberapa bulan semenjak berdirinya Fakultas Ekonomi, tepatnya pada bulan Desember 1963, yaitu dalam rangka memperingati Lima Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah mengambil alih Fakultas Ekonomi dari Yayasan Sangkareang menjadi Fakultas Ekonomi Negeri yang ketika itu menjadi fakultas pertama dari Universitas Mataram.

Universitas Mataram berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 3 Nopember 1962 dan kemudian menyusul Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat masuk menjadi Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 25 Januari 1967 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. I/1967 dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Mataram. Untuk peningkatan mutu lulusan, semenjak itu pula diadakan hubungan kerja sama antara berbagai Fakultas Hukum Pembina yang ada di Pulau Jawa seperti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada tanggal 29 April 1969 diadakan kerja sama dalam bentuk afiliasi antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ketika itu 2


SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN

Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat telah dirubah namanya menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Mataram. Pendiri Fakultas Hukum Universitas Mataram sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lalu Anggrat, BA I Gusti Bagus Ngurah, BA. H.A. Malada Drs. Lalu Srigede Mr.Lalu Mala Syarifuddin Lalu Lukman Lalu Muslihin Lalu Thohir Burdasari Drs. Lalu Syukri Drs. Lalu Azhar

B. Visi, Misi dan Tujuan 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi hukum yang berbasis riset dan berdaya saing internasional pada tahun 2025. 2. Misi

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang berkemampuan akademik dan profesional, jujur, humanis bermartabat serta berkepribadian;

2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum dan sebagai dasar pertimbangan pembuatan, penerapan atau penegakkan hukum yang religius; Buku Tata Tertib Akademik

3

BAB I

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendayagunaan ilmu hukum dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta martabat dan berkepribadian bangsa;

4. Membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma PT yang berstandar mutu nasional dan internasional; 5. Melaksanakan tata-kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata-kelola yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (good university governance), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tridharma PT yang berstandar mutu nasional dan internasional. 3. Tujuan

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan yang luas, disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan guna mendorong pengembangan budaya;

3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah; 4. Mampu melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan hukum; 5. Mempunyai kepedulian terhadap kemaslahatan umat dan masyarakat luas, sehingga dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat kemanusiaan; 4


SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN

6. Mampu melakukan penelitian mengembangkan ilmu hukum;

hukum

dalam

rangka

7. Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan hukum baik dalam skala nasional maupun internasional.


5

BAB I

6


BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Jenjang dan Lama Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Mataram menyelenggarakan pendidikan Program Strata satu (S-1) dengan Satuan Kredit Semester (SKS) sekurang-kurangnya 144 SKS (bagi angkatan 2015/2016 dan selanjutnya sekurang-kurangnya 147 SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester atau paling lama 14 semester dan dapat diperpanjang 1 (satu) semester khusus untuk penyelesaian tugas akhir (skripsi). B. Penasehat Akademik Penasehat Akademik (PA) adalah Dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa, yaitu membantu mengarahkan proses pendidikan mahasiswa agar dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu menyelesaikan studinya tepat waktu serta memperoleh predikat kelulusan dengan baik. Dosen Penasehat Akademik ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tugas dan Kewajiban Penasehat Akademik sebagai berikut :

BAB II a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik; b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik; c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar; d. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian; e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan wawasan belajar keilmuan Hukum. Pada awal perkuliahan, Penasehat Akademik berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan: a. Memproses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa dan memverifikasi kebenaran isi KRS mahasiswa; b. Menyetujui jumlah SKS dan matakuliah yang diprogramkan mahasiswa dalam semester yang bersangkutan sesuai dengan hasil beban studi yang diperoleh; c. Proses bimbingan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester. C. Rencana Studi 1. Setiap mahasiswa harus menyusun rencana studi pada awal semester dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas dibawah bimbingan Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA). 2. Bagi mahasiswa baru (semester I) mengisi Kartu Rencana Studi dengan sistem paket sebanyak 20 SKS. 8


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 3. Berdasarkan sifatnya, suatu mata kuliah dapat ditetapkan sebagai mata kuliah prasyarat (pre-requisite) dan matakuliah lanjutan. 4. Untuk mengambil mata kuliah lanjutan, setiap mahasiswa harus menempuh dan lulus mata kuliah prasyarat minimal dengan nilai C. 5. Setiap mahasiswa semester selanjutnya, dapat merencanakan SKS sesuai dengan tabel 1. 6. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus direncanakan didalam Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. 7. Perubahan mata kuliah yang telah diisi dalam KRS, hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. 8. Perubahan KRS tersebut harus mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik dan pengesahannya dilakukan pada subbagian pendidikan. 9. Bagi mahasiswa yang terlambat mengisi dan menyerahkan KRS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dikenakan sanksi pengurangan 2 SKS. 10. Jumlah SKS maksimal yang dapat diprogramkan setiap mahasiswa dalam rencana studinya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester yang telah dijalani dengan pedoman pada tabel sebagai berikut : Tabel 1 Rencana Studi Mahasiswa Menurut SKS yang Diperoleh Tiap Semester


9

BAB II Jumlah SKS sebelumnya Rencana

Dicapai

19-24 19-24 19-24 19-24 13-18 13-18 13-18 7-12 7-12 0-6

19-24 13-18 7-12 0-6 13-18 7-12 0-6 7-12 0-6 0-6

Indeks Prestasi (IP) 0.00 1.50 2.00 2.50 3.001.49 1.99 2.49 2.99 4.00 Jumlah SKS maksimum yang dapat direncanakan 16 18 20 22 24 15 17 19 21 23 13 15 17 19 21 10 12 14 16 18 14 16 18 20 22 12 14 16 18 20 9 11 13 15 17 11 13 15 17 19 8 10 12 14 16 7 9 11 13 15

D. Proses Pembelajaran Proses pelaksanaan dan penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram, setiap mahasiswa harus mengikuti kuliah dan ujian sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, dan telah memperoleh minimal 144 SKS / 147 SKS untuk angkatan 2015 dan selanjutnya dengan Indeks Prestasi (IP) serendah rendahnya 2.00. 1. Tahun Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram dibagi dalam Semester Gasal dan Semester Genap. 2. Semester merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari 19 minggu kuliah dan kegiatan terjadwal lainnya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan evaluasi. 3. Setiap mata kuliah dalam program studi Ilmu Hukum diberi nomor kode dan bobot kredit yang dinamakan Satuan Kredit Semester ( SKS ). 10


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 4. Satuan Kredit Semester (SKS) perkuliahan ditentukan atas dasar beban kegiatan yang meliputi 3 (tiga) macam acara perminggu : a. 50 menit acara tatap muka terjadwal; b. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur dan tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar; c. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendalami, mempersiapkan suatu tugas akademik tertentu. 5. Untuk memperoleh angka kredit atas mata kuliah tertentu, setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas. 6. Setiap SKS dilaksanakan dalam 8 (delapan) kali tatap muka termasuk ujian. E. Ujian 1. Ujian pada setiap semester dilaksanakan 3 (tiga) tahap yang terdiri atas ujian kesatu (U1), ujian tengah semester (U2) dan ujian akhir semester (U3). 2. Setiap ujian sebagaimana dimaksud pada poin 1 diselenggarakan secara terjadwal kecuali ujian kesatu (U1). 3. Ujian Tengah Semester (U2) dan Ujian Akhir semester (U3) harus dilaksanakan secara tertulis sesuai jadwal ujian dari Fakultas Hukum kecuali matakuliah praktek peradilan. 4. Jadwal ujian sebagaimana dimaksud pada poin 2 dikeluarkan oleh Fakultas Hukum dengan berpedoman pada Kalender Akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Mataram.


11

BAB II 5. Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Terdaftar pada semester yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan Kartu Mahasiswa dan Kwitansi SPP. b. Mengikuti proses belajar mengajar dengan kehadiran pada perkuliahan minimal 75% dari seluruh tatap muka untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan. c. Bagi dosen yang perkuliahannya kurang dari 75% diharuskan memberikan kuliah tambahan sampai memenuhi minimal 75%. d. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi perkuliahan 75%, tidak berhak ikut ujian akhir semester (UAS) atau dinyatakan TB, dan nilai tugas (U1) dan Ujian Tengah Smester (UTS) atau U2 tidak diperhitungkan sehingga diberikan nilai K. e. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah karena ada alasan tertentu seperti; sakit, mendapat musibah, mengikuti kegiatan yang direkomendasikan/ atas persetujuan Rektor atau Dekan, diberikan dispensasi sebagai pengecualian sehingga tidak diperhitungkan dalam jumlah kehadiran minimum untuk mengikuti ujian. f.

Ketidakhadiran mahasiswa tersebut pada poin “e” harus dibuktikan/ dilengkapi dengan surat keterangan yang sah, akan tetapi hanya dapat diakui apabila jumlah kehadiran kuliah dalam satu semester adalah sama dengan dan/atau lebih dari lima puluh persen (50%).

g. Semua matakuliah tersebut sudah terprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester yang bersangkutan. 5. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Poin 4 karena alasan khusus, dapat 12


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan untuk mengikuti ujian susulan dan melampiri bukti alasan khusus tersebut. 6. Alasan khusus yang dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada Poin 5 adalah sakit, musibah atau mengikuti kegiatan lain dengan persetujuan Rektor atau Dekan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah) dan diajukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak mata kuliah yang bersangkutan diujikan. 7. Ujian susulan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unram, dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan dengan melampirkan bukti pendukung yang sah. 8. Setiap mahasiswa yang sudah menempuh tahun terakhir atau telah melaksanakan masa studi selama 14 semester (tanpa cuti akademik) di Fakultas Hukum Universitas Mataram, tidak dapat memprogramkan lagi mata kuliah, tetapi dapat melakukan/mengikuti ujian perbaikan akhir hanya satu kali. 9. Untuk dapat mengikuti ujian perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada Poin 8 mahasiswa tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut. b. Sudah pernah diprogramkan, dan mengikuti ujian U1, U2, dan U3 dengan nilai D & E atas mata kuliah yang akan diujikan, berdasarkan KHS dan surat rekomendasi pengecekan nilai dari bagian pendidikan Fakultas Hukum Unram. c. Jumlah mata kuliah/sks yang dapat diikuti dalam ujian perbaikan akhir adalah maksimal 10 sks, dan bukan merupakan mata kuliah prasyarat. Buku Tata Tertib Akademik

13

BAB II F. Sistem Penilaian 1. Ukuran penilaian adalah 0 s/d 10 ( 10 s/d 100) 2. Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma (PAN) dan atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) 3. PAN digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan norma kelompok (membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompok) 4. PAN pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompokkelompok: sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. a. PAN dapat digunakan dengan cara sebagai berikut: Setelah angka terkumpul, kemudian disusun dalam tabel (tabel distribusi) dan ditentukan sebagai berikut: Derajat Penguasaan 10 % teratas 10 % di bawahnya 10 % di bawahnya 20 % di bawahnya 20 % di bawahnya 10 % di bawahnya lagi 10 % di bawahnya lagi 10 % terbawah

Nilai A B+ B C+ C D+ D E

b. PAN digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai lebih dari 40 dan untuk mata kuliah tertentu yang penguasaan materinya harus dimiliki oleh mahasiswa. c. Untuk menentukan Grade nilai sebagaimana disebutkan pada butir a digunakan rumus sebagai berikut : 14


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN N

= NT – NR

A

= NT – (N X 10 %)

B+

= A – (N X 10 %)

B

= B+ – (N X 10 %)

C+

= B – (N X 20 %)

C

= C+ – (N X 20 %)

D+

= C – (N X 10 %)

D

= D+ – (N X 10 %)

E

= E – (N X 10 %)

Dimana : N

: Selisih Nilai tertinggi dan Nilai terendah

NT

: Nilai Tertinggi

NR

: Nilai Terendah

A s/d E : Rumus untuk mendapatkan Grade Nilai 5. Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan dengan patokan sebagai berikut : Derajat penguasaan > = 80 72 - < 80 65 - < 72 60 - < 65 56 - < 60 50 - < 56 46 - < 50 < 46

Nilai A B+ B C+ C D+ D E Buku Tata Tertib Akademik

15

BAB II a. PAP digunakan apabila jumlah mahasiswa yang dinilai kurang dari 41 orang. b. Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut: A = 4.0; B+ = 3.5; B = 3.0; C+ = 2.5; C = 2.0; D+ = 1.5; D = 1; E = 0 6. Nilai akhir hasil ujian semester diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan, apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka nilai akhir mata kuliah akan diproses dengan nilai B tanpa perbaikan. 7. Perubahan/perbaikan nilai ujian yang sudah diserahkan kepada subagian Pendidikan/diumumkan, dapat dilakukan oleh Dosen karena ada kekeliruan tertentu dengan melampirkan bukti/ berkas nilai pada semester bersangkutan, atas persetujuan tim pengajar di kelas mata kuliah tersebut. 8. Perubahan/perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada Poin 7 di atas dapat dilakukan selambat-lambatnya pada saat/sebelum berakhirnya waktu pengisian KRS semester berikutnya. G. Evaluasi 1. Setiap mahasiswa dievaluasi secara berjenjang, yaitu Evaluasi Pertama dan Evaluasi Akhir masa studi. 2. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester 4(empat), dengan ketentuan mahasiswa harus memperoleh minimal 40 SKS terbaik dengan IP Kumulatif minimal 2,00 untuk dapat melanjutkan studi. 3. Evaluasi akhir masa studi adalah evaluasi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh proses kuliah atau masa studi selama 14 semester efektif, untuk mengetahui dan menetapkan mahasiswa yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan selesai studi dengan memperoleh 144/147 SKS bagi angkatan 16


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 2015 dan selanjutnya serta IPK minimal 2,00 atau belum selesai =Gagal studi. 4. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dinyatakan Gagal studi (DO). Dan selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat diberikan surat keterangan yang menerangkan mengenai jumlah SKS dan IPK yang telah dicapai (Surat Keterangan pernah kuliah) 5. Untuk memenuhi IP kumulatif sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 di atas, dihitung dengan mengambil mata kuliah (SKS) yang nilainya dapat memenuhi ketentuan dimaksud. 6. Bagi mahasiswa yang telah menempuh kuliah/masa studi selama 14 (empat belas) semester efektif dan belum dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi), dapat mengajukan perpanjangan masa studi selama satu semester hanya untuk keperluan penyelesaian tugas akhir (skripsi). 7. Permohonan perpanjangan masa studi diajukan kepada Rektor setelah mendapat rekomendasi/persetujuan Dosen pembimbing skripsi dan Dekan, melalui Kepala subbagian Pendidikan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya semester ke 14 (empat belas). 8. Rekomendasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas dapat dikeluarkan setelah mempertimbangkan mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan seluruh tugas akhirnya dalam masa perpanjangan studi tersebut. H. Indeks Prestasi Penentuan Mata Kuliah yang diprogramkan ditentukan berdasarkan Indek Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya. Indeks Prestasi ( IP ) dihitung dengan rumus sebagai berikut: Buku Tata Tertib Akademik

17

BAB II IP = (MK1 x B1) + (MK2) x B2) + ......... (MKn x Bn) Jumlah SKS MK yang diambil Dengan penjelasan : MK = Mata Kuliah B = Bobot. Untuk menghitung IP tersebut nilai huruf dikonversi, sebagai berikut : A = 4.0; B+ = 3.5; B = 3.0; C+ = 2.5; C = 2.0; D+ = 1.5; D = 1; E = 0 Indeks Prestasi (IP) diperhitungkan pada setiap akhir semester. I.

Kuliah Kerja Nyata

1. Setiap mahasiswa harus mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau yang dapat dipersamakan untuk menjadi pengganti program KKN Tematik (setara 4 SKS). 2. Untuk dapat mengikuti KKN, mahasiswa harus memperoleh sekurang-kurangnya 120 SKS pada semester yang bersangkutan dengan IP minimal 2.00; 3. Program KKN bagi Mahasiswa pindahan yang telah mengikuti KKN di Universitas /Institut/Akademi asal, dapat diakui jika memenuhi bobot 4 (empat) SKS; 4. Penjabaran lebih lanjut tentang pelaksanaan KKN akan diatur oleh lembaga. J.

Penulisan Skripsi

1. Setiap Mahasiswa yang telah : (1) Mencapai 120 SKS (2) Lulus matakuliah pokok konsentrasi dengan nilai minimal B 18


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (3) Lulus mata kuliah MPH dengan nilai minimal C (4) Lulus semua mata kuliah wajib konsentrasi dengan nilai minimal C dapat mengajukan permohonan penelitian dan penulisan Skripsi 2. Ketua Bagian / Ketua Non Reguler menunjuk seorang dosen Pembimbing Pertama dan seorang dosen Pembimbing Kedua untuk membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi. 3. Ketua Bagian / Ketua Non Reguler menunjuk seorang penguji netral setelah selesai penulisan dan penelitian skripsi. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang penulisan skripsi di atas ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Hukum Unram tentang Buku Pedoman Penyusunan Skripsi. 5. Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 terdiri atas: Penelitian Hukum Normatif dan/atau Penelitian Hukum Empirik. 6. Selain penulisan Skripsi, mahasiswa dimungkinkan melakukan penulisan lain dalam bentuk: - Memorandum Hukum (Legal Memorandum) - Pendapat Hukum (Legal Opinion) - Komentar Hukum (Legal Comment) 7. Penjelasan lebih rinci tentang penulisan skripsi akan diatur secara khusus dalam buku pedoman penelitian hukum dan penulisan skripsi. 8. Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf J Penulisan Skripsi poin 2 bertujuan untuk memperlancar penelitian dan penulisan skripsi. 9. Bimbingan harus dilaksanakan sejak diterimanya usulan judul oleh Dosen Pembimbing sampai dengan Skripsi tersebut diuji. Buku Tata Tertib Akademik

19

BAB II 10. Kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas Dosen Pembimbing diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. 11. Tenggang waktu penelitian hukum dan penulisan skripsi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Dekan. 12. Perpanjangan waktu penyelesaian penelitian hukum dan penulisan skripsi hanya dapat diberikan satu kali dengan rentang waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan/ rekomendasi Dosen Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua. 13. Ujian proposal skripsi dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya tenggang waktu penulisan skripsi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan. 14. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi point 13 Penulisan Skripsi,harus mengajukan judul yang baru. 15. Ujian Skripsi baru dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah ujian proposal, selama SK penelitian dan penulisan skripsi masih berlaku. 16. Bagi mahasiswa yang sedang proses melakukan penelitian dan penulisan skripsi berdasarkan Keputusan Dekan berpedoman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata tertib ini. K. Yudisium 1. Yudisium di tingkat Fakultas dilaksanakan 4 (empat) kali setahun sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan. 2. Setiap mahasiswa berhak diyudisium dengan ketentuan; 20


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN a. Sudah mengumpulkan minimal 144 SKS bagi angkatan 2015 dan selanjutnya serta IPK minimal 2,00. b. Telah lulus semua mata kuliah prasyarat dengan nilai minimal C. 3. Setiap yudisium dilakukan rapat pra yudisium yang dihadiri oleh semua wakil Dekan, seluruh Ketua/Sekretaris Bagian, Kabag Tata Usaha, Kasubag dan staf Bagian Pendidikan,yang diadakan untuk menjadi salah satu dasar penetapan yudisium. 4. Setiap mahasiswa dapat ditetapkan yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Poin 2 (dua) di atas. 5. Predikat kelulusan adalah sebagai berikut : a. Memuaskan

:IPK 2.00 - 2,75

b. Sangat Memuaskan

:IPK 2.76 - 3.50

c. Dengan Pujian (Cum Laude) :IPK 3.51- 4.00, masa studi yang dijalani maksimum selama 8 semester dan tanpa nilai D serta nilai tidak diperoleh dengan program ujian ulang termasuk Kuliah Semester Pendek (KSP). L. Kuliah Semester Pendek (KSP) Perkuliahan Semester Pendek / KSP dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah matakuliah minimal 20 dengan jumlah peserta minimal 20 pada masing-masing matakuliah, dengan perencanaan Studi sebagai berikut : 1. Mahasiswa yang akan mengikuti KSP terlebih dahulu memprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan dosen Penasehat Akademik (PA).


21

BAB II 2. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang boleh diprogramkan seorang mahasiswa adalah maksimal 10 (sepuluh) SKS. 3. Mahasiswa yang mengikuti KSP adalah mahasiswa yang pernah memprogramkan pada semester reguler dengan nilai E, D atau C. 4. Nilai KSP maksimal B 5. Mahasiswa yang tidak aktif pada kegiatan akademik (sedang cuti akademik) tidak diperkenankan mengikuti KSP.

22


BAB III KURIKULUM

A. Pendahuluan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang berlaku di Fakultas hukum Universitas Mataram adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataran Nomor: 311/H18.4/DT/2013 tentang Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram yang dilandasi oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 11.437/H.18/HK/ 2007 tentang Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Smester Universitas Mataram. Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Mataram mengacu pada kurikulum yang berbasis kompetensi (Competence Based), dengan demikian Fakultas Hukum Universitas Mataram telah menetapkan kompetensi lulusan yang dihasilkan yaitu Sarjana

BAB III Hukum yang mampu memecahkan dan menyelesaikan masalahmasalah hukum yang secara konkrit terjadi di masyarakat. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka setiap proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa memiliki kemampuan pemahaman teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif, terampil dalam memahami dan memecahkan masalah hukum serta memiliki sikap kritis terhadap masalah hukum, keadilan dan masalah sosial di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan di atas Fakultas Hukum Universitas Mataram menetapkan beban studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sebanyak minimal 144 SKS /147 SKS untuk angkatan 2015 dan selanjutnya serta sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester sampai paling lama 14 (empat belas) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester. Beban studi tersebut terdiri dari: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 19 SKS, Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 87 SKS, Mata Kuliah Keahlian Berkarya 16 SKS, Mata Kuliah Perilaku Berkarya 4 SKS, Mata Kuliah Berkehidupan Bersama 6 SKS, Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 12 SKS dan Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi masingmasing 4 – 6 SKS, Mata Kuliah Konsentrasi merupakan mata kuliah yang mencerminkan arah minat khusus bagi mahasiswa tetapi bukan merupakan spesialisasi. Kurikulum yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Mataram adalah Kurikulum Tahun 2012 terdiri atas: NO

NAMA MATA KULIAH

KODE

SKS

A

MK Pengembangan kepribadian

MPK

19

B

MK Keilmuan dan Keterampilan

MKK

49

C

MK Keahlian Berkarya

MKB

16

24


KURIKULUM D

MK Prilaku Berkarya

MPB

4

E

MK Berkehidupan Bersama

MBB

6

MK Keilmuan dan Keterampilan I

MIK

38

B.I

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi B.II.1

MK Wajib Konsentrasi Hukum Acara

MWKA

10

B.II.2

MK Wajib Konsentrasi Hukum Pidana

MWPD

10

B.II.3

MK Wajib Konsentrasi Hukum Pemerintahan

MWHP

10

B.II.4

MK Wajib Konsentrasi Hukum Bisnis

MWHB

10

B.II.5

MK Wajib Konsentrasi Hukum Perdata

MWPT

10

B.II.6

B.II.1a

MK Wajib Konsentrasi Hukum MWES Ekonomi Syariah Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi MK Pilihan Konsentrasi Hukum MPKA Acara

10

4

B.II.2a

MK Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana

MPPD

4

B.II.3a

MK Pilihan Konsentrasi Hukum Pemerintahan

MPHP

6

B.II.4a

MK Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis

MPHB

4

B.II.5a

MK Pilihan Konsentrasi Hukum Perdata

MPPT

8

B.II.6a

MK Pilihan Konsentrasi Hukum dan Masyarakat

MPES

8


25

BAB III B. Kurikulum Tahun 2012 NO

KODE

NAMA MATA KULIAH

SKS

PRASYARAT

STATUS

SMT

MK PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 1.

MPK1204

Pendidikan Agama

2

UNIV

1

2.

MPK1203

Pendidikan Pancasila

2

UNIV

1

3.

MPK1207

Pendidikan Kewarganegaraan/ PPKn

2

UNIV

1

4.

MPK1202

Bahasa Indonesia

2

UNIV

1

5.

MPK1201

Bahasa Inggris

2

UNIV

1

6.

MPK1205

Kewirausahaan

2

UNIV

3

7.

MPK1306

Komputer

3

UNIV

3

MPK4401

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

4

UNIV

7/8

INTI

1

8.

120 SKS

MK KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 9.

MKK1209

Ilmu Negara

2

10.

MKK1420

Hukum Dagang

4

PIH/PHI

INTI

2

11.

MKK1421

H.Internasional (HI)

4

PIH/PHI

INTI

2

12.

MKK1222

Hukum Adat

2

PIH/PHI

INTI

2

13.

MKK1223

Hukum Lingkungan

2

PIH/PHI

INTI

3

4

INTI

1

2

INTI

2

14.

MKK1410

15.

MKK1211

16.

MKK1412

17.

MKK1413

18.

MKK1414

19.

MKK2401

20.

MKK2306

26

Peng. Ilmu hukum (PIH) Pengantar Hukum Indonesia(PHI) Hukum Perdata

4

PIH/PHI

INTI

2

Hukum Pidana

4

PIH/PHI

INTI

2

4

PIH/PHI+IN

INTI

2

4

HTN

INTI

4

3

HAN

INTI

4

Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Administrasi Negara (HAN) Hukum Acara PTUN & Mahkamah


KURIKULUM Konstitusi 21.

MKK2208

Hukum Islam

2

PIH/PHI

INTI

3

22.

MKK2209

Hukum Agraria

2

PIH/PHI

INTI

3

INTI

3

INTI

4

INTI

5/6

INTI

5/6

INTI

5/6

23.

MKK2304

Hukum Acara Perdata

3

24.

MKK2305

Hukum Acara Pidana

3

Hukum Perdata Hukum Pidana

MK KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 25.

MKB3217

Praktek Peradilan Pidana

2

26.

MKB3218

Praktek Peradilan Perdata

2

27.

MKB3219

28.

MKB3220

29.

MKB3221

30.

MKB3201

31.

MKB4402

Praktek Peradilan PTUN Teknik PerundangUndangan

2

Hukum Acara pidana Hukum Acara perdata Hukum Acara PTUN

2

HTN

INTI

5/6

Perancangan Kontrak

2

Hukum Perjanjian+ 100 SKS

INTI

5/6

MPH

2

82 SKS

INTI

5/6

4

MPH & MK Konsentrasi

INTI

7/8

2

80 SKS

INSTI.

5/6

2

80 SKS

INSTI.

5/6

SKRIPSI

MK PERILAKU BERKARYA (MPB) 32.

MPB3222

33.

MPB3241

Etika dan Tanggungjawab Profesi Pengantar Filsafat Hukum

MK BERKEHIDUPAN BERSAMA (MBB) 34.

MBB1215

Antropologi Budaya

2

INSTI.

1

35.

MBB1216

Sosiologi

2

INSTI.

1

36.

MBB3223

Hukum dan HAM

2

60 SKS

INSTI.

5

Hukum

INSTI.

4

MK KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MIK) 37.

MIK2212

Hukum Pidana di Luar

2


27

BAB III KUHP 2

Hukum Perdata

INSTI.

4

2

PIH/PHI

INSTI.

3

2

HTN

INSTI.

3

INSTI.

3

INSTI.

3

INSTI.

4

INSTI.

4

INSTI.

4

HTN

INSTI.

3

sosiologi

INSTI.

5

INSTI.

5

INSTI.

6

INSTI.

5

INSTI.

6

INSTI.

6

INSTI.

6

INSTI.

6

38.

MIK2213

39.

MIK2216

40.

MIK2217

41.

MIK2218

Hukum Perbankan

2

42.

MIK2219

Hukum Ekonomi Syariah

2

43.

MIK2220

Hukum Investasi

2

44.

MIK2221

Hukum Perusahaan

2

45.

MIK2223

Delik-delik tertentu dalam KUHP

2

46.

MIK2224

Hukum Pajak

2

47.

MIK3224

Sosiologi Hukum

2

48.

MIK3225

Antropologi Hukum

2

49.

MIK3236

Hukum Kewarisan

2

50.

MIK3212

51.

MIK3237

52.

MIK3238

Hukum Perdata Internasional

2

53.

MIK3239

Peradilan Agama

2

MIK3240

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2

54.

28

Hukum Perjanjian

pidana

Hukum Ketenagakerjaan Hukum Pemda dan Pemdes

Hukum Sumber Daya Alam Hukum Hak Kekayaan Intelektual


2 2

Hukum Perdata Hukum Islam Hukum Perusahaan Hukum Dagang Hukum pidana

Antropologi Budaya Hk Islam dan Hk Adat dan Hk Perdata Hukum Agraria Hukum Perusahaan Hukum Internasional Hukum Islam Hukum Perusahaan

KURIKULUM Hukum Perlind. Anak dan Wanita MK KEILMUAN DAN KETERAMPILAN II, di tempuh setelah mencapai 100 SKS 55.

MIK3241

2

60 SKS

INSTI.

6

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8


29

MK Wajib Konsentrasi Hukum Acara(MWKA) 56.

MWKA4203

Mahkamah Internasional

2

57.

MWKA4205

Peradilan Anak

2

58.

MWKA4206

Eksaminasi dan Legal Opinion

2

59.

MWKA4210

Peradilan Hubungan Industrial

2

60.

MWKA4207

Peradilan HAM

2

Hukum Internasional Hukum Pidana HA Pdn & Pdt&TUN& Agm Hukum Ketenagakerjaan Hukum dan HAM

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Acara(MPKA) 61.

MPKA4209

Sistem Peradilan Pidana

2

62.

MPKA4211

Peradilan Militer

2

Hukum Acara Pidana Hukum pidana

MK Wajib Konsentrasi Hukum Pidana (MWPD) 63.

MWPD4213

Perbandingan Hukum Pidana

2

64.

MWPD4214

Viktimologi

2

65.

MWPD4215

Kriminologi

2

66.

MWPD4216

Hukum Pidana Anak

2

67.

MWPD4217

Pembaharuan Hukum Pidana

2

Hukum Pidana+100 SKS Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana(MPPD) 68.

MPPD4218

Hukum Pidana Militer

2

Hukum

BAB III Pidana 69.

MPPD4219

Kejahatan Korporasi

2

Hukum Pidana

INSTI.

7/8

MK Wajib Konsentrasi Hukum Pemerintahan(MWHP) 70.

MWHP4220

Hukum tata ruang dan perizinan

2

HAN

INSTI.

7/8

71.

MWHP4235

Perbandingan HTN

2

HTN+100 SKS

INSTI.

7/8

72.

MWHP4236

Hukum KWN

2

HTN

INSTI.

7/8

73.

MWHP4239

Hukum Keuangan Negara

2

HAN

INSTI.

7/8

74.

MWHP4240

Hukum Kepegawaian

2

HAN

INSTI.

7/8

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Pemerintahan(MPHP) 75.

MPHP4226

Hukum Kependudukan dan Keimigrasian

2

HTN

INSTI.

7/8

76.

MPHP4227

Hukum Pengawasan

2

HAN

INSTI.

7/8

77.

MPHP4228

Politik hukum dan demokrasi

2

HTN

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

MK Wajib Konsentrasi Hukum Bisnis(MWHB) 78. 79. 80.

Hukum Lbg Pembiayaan non bank Hukum Perdagangan MWHB4229 Internasional Hukum Persaingan MWHB4230 Ush&Perlind Kons. MWHB4233

81.

MWHB4231

Hukum Asuransi

82.

MWHB4236 Hukum Pengangkutan

2 2 2 2 2

Hukum Perusahaan Hukum Dagang Hukum Perusahaan Hukum Dagang Hukum Dagang

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis(MPHB) 83.

MPHB4234

Hukum Pasar Modal

2

84.

MPHB4235

Hukum Surat-Surat Berharga

2

MK Wajib Konsentrasi Hukum Perdata(MWPT)

30


Hukum Perusahaan Hukum Perusahaan

KURIKULUM Perbandingan Hukum Perdata

85.

MWPT4238

86.

MWPT4239

87.

MWPT4241

88.

MWPT4242

Hukum Kesehatan

2

89.

MWPT4243

Hukum Perlind. Tenaga Kerja/Jamsostek

2

Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata Hukum Tata Guna Tanah

2

Hukum Perdata + 100 SKS Hukum Perjanjian Hukum Agraria Hukum Perdata Hukum Ketenagakerjaan

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8


31

2 2

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Perdata(MPPT) 90.

MPPT4240

Hukum Keluarga

2

91.

MPPT4256

Hukum Jaminan

2

92.

MPPT4245

Politik Hukum Pertanahan

2

93.

MPPT4246

Hukum Penempatan Tenaga Kerja di LN

2

Hukum Perdata Hukum Perjanjian Hukum Agraria Hukum Ketenagakerjaan

MK Wajib Konsentrasi Hukum Masyarakat(MWHM) Hukum Lembaga Pembiayaan Syariah

94.

MWES4247

2

95.

MWES4248 Hukum Keluarga Islam

2

96.

MWES4257

Penyelesaian Sengketa Adat dan ADR

2

97.

MWES4250

Hukum Zakat

2

98.

MWES4251

Hukum Perbankan Syariah

2

Ekonomi Syariah Hukum Islam Hukum Adat Hukum Islam Ekonomi Syariah

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Masyarakat(MPHM) 99.

MPES4249

Hukum Muamalat

2

100.

MPES4255

Hukum Wakaf

2

Hukum Islam Hukum Islam

BAB III 101.

MPES4258

Hukum Pertanahan

2

102.

MPES4259

Pluralisme Hukum Pertanahan

2

Hukum Agraria Hukum Adat

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

Matakuliah Wajib TPB3222 Matematika 3 SKS bagi angkatan 2015 dan seterusnya. C. Matrik Kurikulum Tahun 2012 NO

KODE MK

NAMA MATA KULIAH

STA TUS

SMT

2

UNIV

1

2

UNIV

1

2

UNIV

1

SKS

PRA SYARAT

Mata Kuliah Tahun I (Pertama) 1

MPK1204

Pendidikan Agama Pendidikan Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan

2

MPK1203

3

MPK1207

4

MPK1202

Bahasa Indonesia

2

UNIV

1

5

MPK1201

Bahasa Inggris

2

UNIV

1

6

MKK1209

Ilmu Negara

2

INTI

1

4

INTI

1

2

INSTI.

1

INSTI.

1

Peng. Ilmu hukum (PIH) Antropologi Budaya

7

MKK1410

8

MBB1215

9

MBB1216

Sosiologi

2

10

MKK1420

Hukum Dagang

4

PIH/PHI

INTI

2

11

MKK1421

Hukum Internasional (HI)

4

PIH/PHI

INTI

2

12

MKK1222

Hukum Adat

2

PIH/PHI

INTI

2

13

MKK1211

Peng. Hukum Indonesia(PHI)

2

INTI

2

14

MKK1412

Hukum Perdata

4

PIH/PHI

INTI

2

15

MKK1413

Hukum Pidana

4

PIH/PHI

INTI

2

16

MKK1414

Hukum Tata Negara (HTN)

4

PIH/PHI+IN

INTI

2

32


KURIKULUM Mata Kuliah Tahun II (Kedua) 17

MPK1205

Kewirausahaan

2

UNIV

3

18

MPK1306

Komputer

3

UNIV

3

19

MKK1223

Hukum Lingkungan

2

PIH/PHI

INTI

3

20

MKK2208

Hukum Islam

2

HAN

INTI

3

21

MKK2209

Hukum Agraria

2

HAN

INTI

3

3

Hukum Perdata

INTI

3

2

PIH/PHI

INSTI.

3

2

HTN

INSTI.

3

INSTI.

3

INSTI.

3

Hukum.Acara Perdata Hukum Ketenagakerjaan Hukum Pemda dan Pemdes

22

MKK2304

23

MIK2216

24

MIK2217

25

MIK2218

Hukum Perbankan

2

26

MIK2219

Hukum Ekonomi Syariah

2

27

MIK2224

Hukum Pajak

2

HTN

INSTI.

3

28

MKK2401

4

HTN

INTI

4

29

MKK2306

3

HAN

INTI

4

30

MKK2305

INTI

4

31

MIK2212

INSTI.

4

32

MIK2213

Hukum Perjanjian

2

INSTI.

4

33

MIK2220

Hukum Investasi

2

INSTI.

4

34

MIK2221

Hukum Perusahaan

2

INSTI.

4

35

MIK2223

Delik-delik tertentu dalam KUHP

2

INSTI.

4

INSTI.

5

Hukum Administrasi Negara (HAN) HAPTUN dan Mahkamah Konstitusi Hukum Acara Pidana Hukum Pidana di Luar KUHP

3 2

Hukum Perdata Hukum Islam

Hukum Pidana Hukum pidana Hukum Perdata Hukum Perusahaan Hukum Dagang Hukum Pidana

Mata Kuliah Tahun III (Ketiga) 36

MBB3223

Hukum dan HAM

2

60 SKS


33

BAB III 37

MIK3224

38

MIK3225

39

MIK3212

40

MIK3236

Hukum Kewarisan

2

41

MIK3237

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

2

42

MIK3238

Hukum Perdata Internasional

2

43

MIK3239

Peradilan Agama

2

44

MIK3240

45

MIK3241

46

MKB3217

47

MKB3218

48

MKB3219

49

MKB3220

50

MKB3221

51

MKB3201

52

MPB3222

34

Sosiologi Hukum Antropologi Hukum Hukum Sumber Daya Alam

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Hukum Perlind. Anak dan Wanita Praktek Peradilan Pidana Praktek Peradilan Perdata Praktek Peradilan PTUN Teknik PerundangUndangan Perancangan Kontrak

2 2 2

Sosiologi Antropologi Budaya Hukum Agraria Hk. Islam dan Hk Adat serta Hk. Perdata Hukum Perusahaan Hukum Internasional Hukum Islam

INSTI.

5

INSTI.

5

INSTI.

5

INSTI.

6

INSTI.

6

INSTI.

6

INSTI.

6

2

Hukum Perusahaan

INSTI.

6

2

60 SKS

INSTI.

6

INTI

5/6

INTI

5/6

INTI

5/6

2 2 2

Hukum Acara pidana Hukum Acara perdata Hukum Acara PTUN

2

HTN

INTI

5/6

2

Perjanjian+ 100 SKS

INTI

5/6

MPH

2

82 SKS

INTI

5/6

Etika dan Tanggungjawab Profesi

2

80 SKS

INSTI.

5/6


KURIKULUM 53

MPB3241

Pengantar Filsafat Hukum

2

80 SKS

INSTI.

5/6

Mata Kuliah Tahun IV (Keempat) 54

MPK4401

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

4

120 SKS

UNIV

7/8

55

MKB4402

SKRIPSI

4

MPH & MK Konsentrasi

INTI

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

MK Wajib Konsentrasi Hukum Acara(MWKA) 56

MWKA4203

Mahkamah Internasional

2

57

MWKA4205

Peradilan Anak

2

58

MWKA4206

Eksaminasi dan Legal opinion

2

59

MWKA4210


2

60

MWKA4207

Peradilan HAM

2

Hukum Internasional Hukum Pidana Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Dan TUN & Agm Hukum KetenagaKerjaan Hukum dan HAM

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Acara(MPKA) 61

MPKA4209

Sistem Peradilan Pidana

2

61

MPKA4211

Peradilan Militer

2

Hukum Acara Pidana Hukum pidana

MK Wajib Konsentrasi Hukum Pidana (MWPD) 56

MWPD4213

Perbandingan Hukum Pidana

2

57

MWPD4214

Viktimologi

2

58

MWPD4215

Kriminologi

2

59

MWPD4216

Hukum Pidana

2

Hukum Pidana + 100 SKS Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum


35

BAB III Anak 60

MWPD4217

Pembaharuan Hukum Pidana

Pidana 2

Hukum Pidana

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana(MPPD) 61

MPPD4218

61

MPPD4219

Hukum Pidana Militer Kejahatan Korporasi

2 2

Hukum Pidana Hukum Pidana

MK Wajib Konsentrasi Hukum Pemerintahan(MWHP) 56

MWHP4220

Hukum tata ruang dan perizinan

2

HAN

INSTI.

7/8

57

MWHP4235 Perbandingan HTN

2

HTN+100 SKS

INSTI.

7/8

58

MWHP4236

2

HTN

INSTI.

7/8

2

HAN

INSTI.

7/8

2

HAN

INSTI.

7/8

59

MWHP4239

60

MWHP4240

Hukum KWN Hukum Keuangan Negara Hukum Kepegawaian

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Pemerintahan(MPHP) 61

MPHP4226

61

MPHP4227

61

MPHP4228

Hukum Kependudukan dan Keimigrasian Hukum Pengawasan Politik hukum dan demokrasi

2

HTN

INSTI.

7/8

2

HAN

INSTI.

7/8

2

HTN

INSTI.

7/8

2

Hukum Perusahaan

INSTI.

7/8

2

Hukum Dagang

INSTI.

7/8

2

Hukum Perusahaan

INSTI.

7/8

2

Hukum

INSTI.

7/8

MK Wajib Konsentrasi Hukum Bisnis(MWHB) 56

57

58 59

36

Hukum Lembaga Pembiayaan non bank Hukum MWHB4229 Perdagangan Internasional Hukum Persaingan MWHB4230 Uasaha dan Perlindungan Kons. MWHB4233

MWHB4231

Hukum Asuransi


KURIKULUM Dagang 60

MWHB4236

Hukum Pengangkutan

Hukum Dagang

2

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis(MPHB) 61

MPHB4234

61

MPHB4235

Hukum Pasar Modal Hukum Surat-Surat Berharga

Hukum Perusahaan Hukum Perusahaan

2 2

MK Wajib Konsentrasi Hukum Perdata(MWPT) Perbandingan Hukum Perdata

2

Hukum Perdata + 100 SKS

INSTI.

7/8

2

Hukum Perjanjian

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

56

MWPT4238

57

MWPT4239

58

MWPT4241

59

MWPT4242

Hukum Kesehatan

2

60

MWPT4243

Hukum Perlind. Tenaga Kerja/Jamsostek

2

Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata Hukum Tata guna tanah

Hukum Agraria Hukum Perdata Hukum Ketenagakerjaan

2

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Perdata(MPPT) 61

MPPT4240

Hukum Keluarga

2

61

MPPT4256

Hukum Jaminan

2

61

MPPT4245

61

MPPT4246

Politik Hukum Pertanahan Hukum Penempatan Tenaga Kerja di LN

2 2

Hukum Perdata Hukum Perjanjian Hukum Agraria Hukum Ketenagakerjaan

MK Wajib Konsentrasi Hukum Masyarakat(MWHM) 56

MWES4247

57

MWES4248

Hukum Lembaga Pembiayaan Syariah Hukum Keluarga Islam

2

Ekonomi Syariah

INSTI.

7/8

2

Hukum Islam

INSTI.

7/8


37

BAB III 58

MWES4257

Penyelesaian Sengketa Adat dan ADR

2

59

MWES4250

Hukum Zakat

2

60

MWES4251

Hukum Perbankan Syariah

2

Hukum Adat Hukum Islam Ekonomi Syariah

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

INSTI.

7/8

MK. Pilihan Konsentrasi Hukum Masyarakat(MPHM) 61

MPES4249

Hukum Muamalat

2

61

MPES4255

Hukum Wakaf

2

61

MPES4258

Hukum Pertanahan

2

61

MPES4259


2

Hukum Islam Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Adat

D. Tabel Konversi NO

1

2

3

38

NAMA MATA KULIAH

PERUBAHAN / MATERI

STATUS

HUKUM Internasional (HI) Hukum Internasional Hukum Humaniter + HUKUM Humaniter digabung Hukum Laut + HLI Internasional Hukum Pidana + Hukum Pidana Penologi dan digabung Penologi & Penitensier Penitensier

KONVERSI

Hukum Internasional

Hukum Pidana

Penyelesaian Sengketa Adat Penyelesaian Sengketa Penyelesaian PelanggaranAdat + Pelanggaran2 digabung Sengketa Adat Pelanggaran Hukum Adat + Arbitrase dan dan ADR Adat ADR Arbitrase dan ADR


KURIKULUM 4

5

Hukum Acara PTUN Hukum Acara PTUN + digabung Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Perbankan Syariah (Bagian Bisnis)

6

Peradilan Niaga

7

Hukum Koperasi

8

Dasar-dasar perekonomian adat

9

Perbuatan Melawan Hukum

10

Hukum Perjanjian dalam Islam

11

Hukum Perusahaan & Kepailitan

12

Hukum Perlind. Anak dan Wanita

13

Hukum Jaminan

14

Hukum Muamalat

digabung (Materi dimasukan di Hukum Perbankan)

Peradilan Niaga + Hukum Kepailitan

Hukum Perusahaan + Hukum Koperasi Hukum adat + Dasar dasar perekonomian adat Hukum Perdata + Perbuatan Melawan Hukum Hukum Muamalat + Hukum Perjanjian dalam Islam MK. Dipisah, Hukum Kepailitan digabung dengan Peradilan Niaga Wajib Konsentrasi ke Mata Kuliah Ilmu dan Keterampilan (MIK) Mata Kuliah Ilmu dan Keterampilan (MIK) menjadi Pilihan Konsentrasi Wajib Konsentrasi menjadi Pilihan Konsentrasi

digabung

Hukum Acara PTUN dan Mahkamah Konstitusi Hukum Perbankan

Hukum Kepailitan dan digabung Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Hukum digabung Perusahaan digabung

Hukum Adat

digabung

Hukum Perdata

digabung

Hukum Muamalat

dipisah

Hukum Perusahaan

Hukum dipindah Perlind. Anak dan Wanita dipindah

Hukum Jaminan

dipindah

Hukum Muamalat


39

BAB III Wajib Konsentrasi menjadi Pilihan Konsentrasi Wajib Konsentrasi menjadi Pilihan Konsentrasi Wajib Konsentrasi menjadi Pilihan Konsentrasi Pilihan konsentrasi menjadi Wajib konsentrasi

dipindah

Hukum Lbg Pembiayaan non bank

dipindah

Hukum Pasar Modal

dipindah

Hukum Keluarga

15

Hukum Lembaga Pembiayaan non bank

16

Hukum Pasar Modal

17

Hukum Keluarga

18


19

Hukum peradilan Anak

ganti nama

20

Hukum Dagang Internasional

ganti nama

21

Lbg & Instrumen Pembiayaan Syariah

ganti nama

22

Hukum Pengawasan dan Ombudsman

ganti nama

23

Filsafat Hukum

24

Hukum Pertanahan

25


26

MPH

dipindah

Filsafat Hukum (3 SKS) menjadi Pengantar Filsafat Hukum (2 SKS) Prasyarat : Hukum Agraria (Pilihan Konsentrasi) Prasyarat : Hukum Adat (Pilihan Konsentrasi) 3 SKS dirubah menjadi 2 SKS

ganti nama

Pengantar Filsafat Hukum

baru

Hukum Pertanahan

baru


SKS dikurangi

MPH

Keterangan : Untuk mata kuliah dengan status: 40


Peradilan Hubungan Industrial Hukum Pidana Anak Hukum Perdagangan Internasional Hukum Lembaga Pembiayaan Syariah Hukum Pengawasan

KURIKULUM 1. Gabung : Apabila salah satu mata kuliah ini telah diprogram, maka harus memprogram kembali mata kuliah hasil penggabungan. Bila ke dua mata kuliah ini telah diprogram maka akan diambil nilai tertinggi. 2. Pisah : Apabila mata kuliah ini belum diprogram maka mata kuliah ini diprogram salah satudan apabila telah diprogram, maka untuk perbaikan nilai salah satu dapat diprogramkan. 3. Dipindah : Mahasiswa memprogram sesuai dengan kurikulum awal masuk kuliah 4. Ganti nama : Nama mata kuliah akan disesuaikan dengan kurikulum awal masuk kuliah 5. Baru : Mahasiswa harus memprogram mata kuliah ini sesuai dengan konsentrasi yang diambil 6. SKS di kurangi : SKS akan disesuaikan dengan kurikulum yang pernah ditempuh


41

BAB III

42


BAB IV ADMINISTRASI PENDIDIKAN

A. Penerimaan Mahasiswa Baru Yang dapat diterima menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Mataram adalah: 1. a. Warga Negara Indonesia (WNI); b. Lulusan SLA dan/atau sederajat; c. Lulus dalam seleksi yang diadakan oleh lembaga yang berwenang . 2. Pegawai Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah dapat diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram atas dasar kerjasama pendidikan dengan Universitas Mataram (Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama akan diatur dalam Keputusan Dekan/Peraturan Fakultas) 3. Warga Negara Asing (WNA), yang memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah dan memenuhi ketentuan B. Registrasi Mahasiswa 4. Mahasiswa pindahan dari fakultas hukum negeri lain yang telah menempuh dua semester dengan indeks prestasi minimal 2.00, atas persetujuan Rektor Unram.

BAB IV 5. Mahasiswa pindahan dari fakultas lain di lingkungan Universitas Mataram harus sudah menempuh 2 (dua) semester di fakultas asal dengan Indeks Prestasi minimal 2.00 dilengkapi dengan rekomendasi dari fakultas/program studi asal bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan bebas narkoba. 6. Nilai mahasiswa pindahan dapat dikonversi sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Unram. 7. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dalam huruf “B”. (tentang Registrasi Mahasiswa angka 2 dan angka 3 di bawah kehilangan hak sebagai mahasiswa; B. Registrasi Mahasiswa 1. Setiap mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus ujian seleksi harus melakukan daftar ulang (re regestrasi) dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter b. Membayar SPP dan sumbangan lainnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Unram; c. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas Hukum Unram; 2. Untuk mahasiswa lama, syarat-syarat pendaftaran ulang sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya. b. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh universitas bagi yang mengambil cuti akademik. 46


ADMINISTRASI PENDIDIKAN c. Mahasiswa yang tidak mengambil cuti akademik dan tidak terdaftar pada semester sebelumnya pada dasarnya dapat mendaftar kembali. d. Telah membayar SPP pada semester yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Bukan mahasiswa putus kuliah atau Drop Out (DO) f.

Bukan mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat.

3. Syarat-syarat pendaftaran mahasiswa asing : a. Mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa kepada Rektor Universitas Mataram. b. Mendapat ijin belajar dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia c. Memenuhi persyaratan keimigrasian untuk belajar dan tinggal di Indonesia. d. Menyetujui peraturan dan tata tertib pendidikan di Unram. e. Mempunyai penyandang dana yang jelas selama belajar di Indonesia. C. Mahasiswa Pindahan 1. Setiap mahasiswa pindahan dari program studi ilmu hukum universitas/institut negeri lain, dapat diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Bagi mahasiswa pindahan kurikulum yang dipergunakan adalah kurikulum Fakultas Hukum Universitas Mataram (Berlaku ketentuan konversi).


47

BAB IV 3. Mahasiswa pindahan dari program studi ilmu hukum universitas/institut negeri lain atau program studi lain, dapat diterima menjadi mahasiswa program reguler sore pada Fakultas Hukum Unram. 4. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang dapat menunjukkan surat pindah atau transkrip nilai dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Unram yang berlaku. 5. Mahasiswa pindahan dari fakultas lain yang berada dalam lingkungan Universitas Mataram minimal sudah menempuh 2 (dua) semester di fakultas asal dengan Indeks Prestasi 2.00. Dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau transkrip nilai dari fakultas asal. 6. Mahasiswa pindahan dari universitas/ fakultas/ program studi membawa rekomendasi dari universitas/fakultas/program studi asal bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan bebas narkoba.

48


BAB V KODE ETIK

Untuk mengatur kehidupan sivitas akademika dalam berfikir, bersikap dan bertindak dalam aktifitas-aktifitas akademik telah diterbitkan norma-norma etika baik yang mengatur baik untuk dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Untuk Kode Etik Dosen diatur dengan Peraturan Universitas Mataram No. 1 Tahun 2011, Kode Etik Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Universitas Mataram No. 2 Tahun 2011 dan Kode Etik Mahasiswa diatur dalam Peraturan Universitas Mataram No. 3 Tahun 2011. Kode Etik-Kode Etik ini harus dipatuhi baik oleh tenaga dosen, tenaga kependidikan maupun oleh mahasiswa. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan – peraturan tentang kode etik ini. Untuk lebih jelasnya tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa tersebut di atas dapat dilihat pada lampiran buku tata tertib ini.

BAB V

50


Lampiran - Lampiran Buku Tata Tertib Akademik

Fakultas Hukum Universitas Mataram 2015/2016

LAMPIRAN

52


LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PANITIA REVISI BUKU TATA TERTIB AKADEMIK KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS HUKUM Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125Telp. (0370), 633035, Fax. 626954

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM NOMOR : 3721/UN18.4/TU/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI BUKU TATA TERTIB AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2015/2016 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa untuk penyempurnaan Buku Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016, maka dipandang perlu untuk dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada;

b.

bahwa untuk mempercepat proses revisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Revisi Buku Tata Tertib Akademik Tahun Akademik 2015 /2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Buku Tata Tertib Akademik

53

LAMPIRAN Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336); 3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);

5.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;

6.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013 – 2017;

7.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;

8.

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 5105/H18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;

9.

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 5268/UN18/HK.000.01/2015 tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016;

10. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor:

54


LAMPIRAN 2831/UN18/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Periode Tahun 2014 – 2018; Memperhatikan :

Buku Panduan Akademik Universitas Mataram 2013/2014

Fakultas

Hukum

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA:

Membentuk Tim Penyusunan Revisi Buku Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016 dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA:

Kepada Tim sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA diberikan tugas melakukan revisi dan menyelesaikan Buku Tata Tertib Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016.

KETIGA:

Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA – PNBP Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun anggaran 2015.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : 25Agustus 2015 Dekan,

Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. NIP. 1196212311988031010


55

LAMPIRAN LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

NO

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM : 3721 /UN18.4/TU/2015 : 25 Agustus 2015 : Susunan Tim Penyusunan Revisi Buku Tata Tertib AkademikFakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016 . NAMA

JABATAN DALAM TIM

1.

Prof. Dr. H.Lalu Husni, SH., M.Hum.

2.

H. Abdul Khair, SH., MH.

3.

Dr. Kurniawan, SH., M.Hum.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Muhammad Umar, SH.,MH. Lubis, SH.,M.Hum. Budi Sutrisno,SH.,M.Hum. Minollah,SH.,MH. Lewis Grindulu,SH.,MH. H. Israﬁl,SH.,MH. H. Fatahullah, SH.,MH. Abdul Hamid, SH.,MH. H. Zaeni Asyhadie, SH.,M.Hum. Dra. Ni Luh Putu Damayanti Muhammad Ramdhan Hadi Wiryo,S.Kom

Penanggungjawab merangkap Ketua Sekretaris merangkap Anggota Koord. Bid. Administrasi & Keuangan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Dekan, ttd Prof. Dr. H.Lalu Husni, SH., M.Hum. NIP.196212311988031010 56


LAMPIRAN 2. KODE ETIK DOSEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram – Lombok 83125 Telp.0370 - 633007, 6311680 Fax. 636041

PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2011 Tentang KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MATARAM REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, Menimbang :

a.

bahawa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu penegtahuan, teknologi, dan seni (ipteks) melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dalam melaksanakan tugas tersebut perlu Kode Etik;

b.

bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, yang diberlakukan bagi semua dosen Universtias Mataram agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.

bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;

d.

bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas maka perlu dibuat Peraturan Rektor Buku Tata Tertib Akademik

57

LAMPIRAN Universitas Mataram tentang Kode Etik Dosen Universitas Mataram; Mengingat :

58

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2009-2013;

6.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;

7.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;


LAMPIRAN 8.

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 088/U/2003 tentang Statuta Universitas Mataram.

Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 7 Mei 2011 M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Pertama: Kedua: Ketiga:

Kode Etik Dosen Universitas Mataram. Kode Etik Dosen Universitas Mataram sebagaimana yang dimaksud Diktum Pertama diberlakukan bagi semua dosen di Universitas Mataram. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 10 Mei 2011 Rektor,

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D NIP. 196208041986091001

Tembusan : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta; 2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta; 3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta; 4. Irjen Kemendiknas di Jakarta; 5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Unram 6. Sekretaris Senat Universitas Mataram di Mataram


59

LAMPIRAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan : 1.

Universitas adalah Universitas Mataram.

2.

Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pada Universitas.

3.

Statuta adalah pedoman dasar sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan pedoman operasional yang berlaku di Universitas.

4.

Senat Universitas adalah badan normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada tingkat Universitas.

5.

Komisi IV adalah Komisi Senat Universitas yang melaksanakan tugas pokok senat tentang etika dosen Universitas.

6.

Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ Senat Universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.

7.

Etika merupakan norma yang menjadi pemandu perilaku bagi setiap orang untuk berpikir, bersikap, dan bertindak tentang apa yang baik dan semestinya dilakukan.

8.

Kode Etik adalah segugus norma etika yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitasaktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

9.

Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluas-kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional/akademik tertinggi di Universitas. 11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.

60


LAMPIRAN 12. Integritas adalah keteladanan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji. 13. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri. BAB II KEWAJIBAN DOSEN Pasal 2 Sebagai diri sendiri, dosen wajib : a.

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan;

b.

Menjunjung tinggi tatasusila dengan kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;

c.

Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;

d.

Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;

e.

Menjaga kelestarian, keutuhan, kehormatan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;

f.

Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain;

g.

Memberi pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;

h. Memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; i.

Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan demi memelihara rasa persatuan dan kesatuan; Buku Tata Tertib Akademik

61

LAMPIRAN j.

Saling menghargai antara rekan sejawat baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam lingkungan kerja;

k.

Menghargai perbedaan pendapat untuk tercapainya tujuan bersama; dan

l.

Menjaga dan menjalin kerjasama yang baik sesama dosen. Pasal 3

Sebagai ilmuwan dan peneliti, dosen wajib : a.

Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni;

b.

Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan seni untuk kepentingan masyarakat;

c.

Bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, jujur, dan bijaksana;

d.

Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ipteks kepada mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat dengan penuh integritas dan moralitas, yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan : 

Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;



Menghargai penemuan dan pendapat ilmuwan/akademisi lain;



Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;



Menjunjung tinggi sifat kesemestaan dan obyektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;



Menjunjung tinggi sifat hakiki ilmu pengetahuan keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagian kemanusiaan.

guna

e.

Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

f.

Melaksanakan penelitian dengan mematuhi metode ilmiah dank kode etik penelitian:

62


LAMPIRAN

g.



Bersikap dan berpikir analitik dan kritik;



Jujur, obyektif berdasarkan fakta/data, metodik, dan sistematik dengan berpegang teguh pada semua gatra proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data dan hasil analisis penelitian;



Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain; kecuali data yang dapat dipatenkan;



Menghormati dan menghargai obyek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia/hewan percobaan tersebut;



Memiliki buku harian penelitian (log book)

Memberikan interprestasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti;

h. Bertanggung jawab kepada rekan seprofesinya; i.

Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;

j.

Tidak menutup-nutupi kelemahan atau memperbesar-besarkan hasil penelitian;

k.

Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian;

l.

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap menghargai peran serta masyarakat dalam menetapkan programprogram kegiatan pengabdian; dan

m. Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

dalam

Pasal 4 Sebagai pendidikan dan pengajar, dosen wajib : a.

Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan keapadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :


63

LAMPIRAN

b.



Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;



Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan pribadi dalam proses belajar mengajar;



Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidikan yang terhormat;



Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan. BAB III KODE ETIK DOSEN Pasal 5

Dosen wajib : a.

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara, dan Universitas;

b.

Menjunjung tinggi Statuta, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;

c.

Menjunjung tinggi, menghayati, dan melaksanakan Tridharma Pengurus Tinggi dengan mematuhi Kode Etik Dosen seperti yang dinyatakan pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4;

d.

Dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas untuk mencapai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas;

e.

Berperan sebagai panutan (role model) bagi rekan sejawat, mahasiswa, dan masyarakat;

f.

Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan yang beriman. Bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan berguna bagi masyarakat, negara dan umat manusia;

64


LAMPIRAN g.

Membangun kerjasama secara harmonis dengan rekan sejawat, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;

h. Dengan jabatan guru besar (professor), menulis buku dan karya ilmiah (termasuk karya ilmiah untuk pengukuhan) serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat; i.

Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial;

j.

Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Universitas;

k.

Mentaati ketentuan jam kerja;

l.

Menciptakan dan memelihara suasana akademik dan suasana kerja yang baik dengan membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;

m. Mendorong dan member kesempatan dosen yunior untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengembangkan kariernya; dan n. Berpakaian rapi, sopan, bersikap dan bertingkah laku santun terhadap masyarakat, rekan sejawat, dan atasan. Pasal 6 Setiap dosen Universitas dilarang : a.

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan /atau martabat, Bangsa, Negara, dan Universitas;

b.

Menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;

c.

Sebagai peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan menjiplak (memplagiasi) karya ilmiah orang lain;

d.

Tanpa ijin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

e.

Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Universitas;

f.

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Universitas secara tidak sah; Buku Tata Tertib Akademik

65

LAMPIRAN g.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas;

h. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya; i.

Membocorkan dan /atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

j.

Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas; dan

k.

Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 7

Setiap dosen Universitas yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif. Pasal 8 (1) Untuk mengawasi pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Dosen. (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Dosen diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. (3) Keanggotaan terdiri atas Rektor sebagai Ketua dan beranggotakan beberapa anggota Komisi IV, dan beberapa Guru Besar yang ditetapkan dalam rapat Senat. (4) Dewan Kehormatan Dosen wewenang untuk menerima pengaduan, mengklarifikasi, memroses, memutuskan dan member sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen.

66


LAMPIRAN (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan keputusan Rektor. BAB V PENUTUP Pasal 9 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D. NIP. 196208041986091001


67

LAMPIRAN PENJELASAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MATARAM I. UMUM Universitas Mataram sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, didirikan untuk turut berperan serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks); yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dosen Universitas Mataram sebagai individu, anggota masyarakat, pendidik yang professional, dan ilmuwan; diberi tugas dan wewenang untuk mendidik, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar anak didik, melakukan pembimbingan, member pelatihan, melakukan kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang dosen dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, dosen Universitas Mataram tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga dituntut berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mampu mempraktekkan nilai-nilai, asas-asas akhlak berdasarkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Mataram; dibutuhkan Kode Etik Dosen yang merupakan panduan berpikir, bersikap, dan bertindak yang semestinya sesuai profesi yang diembannya. Atas dasar tuntutan wujud keluhuran profesi dosen tersebut maka jabatan Kode Etik Dosen Universitas Mataram dirumuskan berikut ini.

68


LAMPIRAN II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a-c Cukup jelas Huruf d ; Yang dimaksud dengan integritas dalam ketentuan ini adalah suatu prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji. Yang dimaksud dengan moralitas dalam ketentuan ini adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku manusia. Sistem dimaksud merupakan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar itu meliputi kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran. Tujuan pokok dari pembatasn ini adalah melindungi hak azasi orang lain. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Buku Tata Tertib Akademik

69

LAMPIRAN 3. KODE ETIK TENAGA PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram – Lombok 83125 Telp.0370 - 633007, 6311680 Fax. 636041

PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2011 Tentang KODE ETIK TENAGA PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, Menimbang:

a.

b.

Mengingat :

70

1.

bahwa Tenaga Kependidikan sebagai salah satu unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari hari bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika Tenaga Kependidikan; bahwa untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi Tenaga Kependidikan dilingkungan Universitas Mataram, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mataram tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan


LAMPIRAN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Sipil; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas mataram Periode 2009-2013; Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram; Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;


71

LAMPIRAN Menperhatikan:

Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 7 Mei 2011 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Pertama:

Kedua:

Ketiga:

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mataram. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mataram sebagaimana yang dimaksud diktum Pertama diberlakukan bagi semua Pegawai Administrasi, kepustakaan dan Laboran di Universitas Mataram Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal Rektor,

: Mataram : 10 Mei 2011

ttd Prof. Ir. Sunarpi, Pd.D. NIP.196208041986091001

Tembusan : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Mentri Pendidikan Nasional RI di Jakarta. 2. Sekretaris Jendral Kemendikmas di Jakarta. 3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta. 4. Irjen Kemendiknas di jakarta. 5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Unram. 6. Sekretaris Senat Universitas Mataram.

72


LAMPIRAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 2.

Universitas adalah Universitas Mataram. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Mataram yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas. 3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan tata kelola Fakultas. 4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 5. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Mataram. 6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 7. Etika merupakan norma yang menjadi pemandu perilaku bagi setiap orang untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak tentang apa yang baik dan semestinya dilakukan. 8. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalh pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 9. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non structural pada Universitas yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan. 10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan. Buku Tata Tertib Akademik

73

LAMPIRAN 11. Pejabat yang berwenag adalah Rektor atau Pejabat yang mendapat delegasi dari Rektor. BAB II KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 2 Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Tenaga Kependidikan wajib bersikap dan berpedoman pada: a. b. c. d. e.

etika dalam bernegara; etika dalam berorganisasi; etika dalam bermasyarakat; etika terhadap diri sendiri; dan etika terhadap sesame tenaga kependidikan. BAB III KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 3

Etika dalam bernegara meliputi: a.

melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program universitas dan/atau fakultas; g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan h. tidak memberikan kesaksian palsu atu keterangan yang tidak benar.

74


LAMPIRAN Pasal 4 Etika dalam berorganisasi adalah: a. b. c.

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuang yang berlaku. menjaga informasi yang bersifat rahasia; melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh rektor atu dekan; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kopetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taan terhadap standar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka penigkatan kinerja organisasi; dan i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Pasal 5 Etika dalam bermasyarakat meliputi: a. b. c. d. e.

mewujudkan pola hidup sederhana; memberikan pelanyanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsure pemaksaan; memberikan pelanyana secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; tenggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri meliputi: a. b. c. d.

jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; bertindak dengan kesungguhan dan ketulusan; menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; Buku Tata Tertib Akademik

75

LAMPIRAN e. f. g. h.

memiliki daya juang yang tinggi; memelihara kesehatan jasmani dan rohani; menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. Pasal 7

Etika terhadap sesama tenaga kependidikan: a. b. c. d. e. f. g.

saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama tenaga kependidikan; saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam satu unit kerja maupun unit kerja; menghargai perbedaan pendapat; menjunjung tingg harkat dan martabat tenaga kependidikan; menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama tenaga kependidikan; dan berhimpun dalam satu wadah korps pegawai republik indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua tenaga kependidikan dalam memperjuangkan hak-haknya. BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 8

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif. Pasal 9 (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenag. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka.

76


LAMPIRAN (3) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaiamana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan. (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pejabat lain yang sekurang-kurangnya pejabat structural eselon IV. Pasal 10 Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dapat juga dikenakan sanksi administrative sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Pasal 11 (1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Pasal 13 (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota. b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota. (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa. Pasal 13 (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melanggar kode etik. (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Tenaga Kependidikan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Keputusan majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Buku Tata Tertib Akademik

77

LAMPIRAN (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Keputusan Majelis Kode Etik Bersifat final. Pasal 14 Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administrative kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri. (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal Rektor,

: Mataram : 10 Mei 2011

Prof. Ir. Sunarpi, Pd.D. NIP.196208041986091

78


LAMPIRAN PENJELASAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN I. UMUM Tenaga Kependidikan merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik dan adil untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, diperlukan Tenaga Kependidikan yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profisional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetian dan ketaatan kepada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar Tenaga Kependidikan mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mataram akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap Tenaga kependidikan. Dengan adanya kode etik bagi Tenaga Kependidikan dimaksud sebagai sebagian dari upaya meningkatkan kwalitas Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam Peraturan Rektor ini diatur mengenai etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendir, dan etika sesama Tenaga kependidikan, serta penegakan kode etik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Buku Tata Tertib Akademik

79

LAMPIRAN Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Hurud f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan wadah Korps Pegawai Repubik Indonesia adalah wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka, membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Tenaga Kependidikan sebagai salah satu unsur Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas

80


LAMPIRAN Ayat (2) Huruf a Peryataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian peryataan tersebut hanya diketahui oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Tenaga Kependidikan yang bersankutan. Huruf b Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Tenaga Kependidikan, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik, selain dikenakan sanksi moral, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin, harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal (11) Ayat (1) Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seseorang Tenaga Kependidikan melanggar kode etik, maka perlu dibentuk Majelis Kode Etik.Majelis Kode Etik bersifat temporer yaitu dibentuk apabila ada Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Buku Tata Tertib Akademik

81

LAMPIRAN Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Untuk mendapatkan keterangan yang obyektif atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik disamping dapat memanggil dan memeriksa Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan. Pasal 14 Ketentuan ini menegaskan bahwa yang memberikan sanksi moral kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik adalah Pejabat yang berwenang. Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersankutan dinyatakan telah melanggar kode etik Tenaga Kependidikan. Pasal 15 Cukup jelas

82


LAMPIRAN 4. KODE ETIK MAHASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MATRAM Jalan Majapahit No. 62. Mataram – Lombok 83125 Telp. (0370) 633007, 631166 Fax-636041 PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2011 Tentang KODE ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS MATARAM REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, Menimbang

:

a. bahwa tujuan Universitas Mataram sebagaimana ditetapkan dalam statuta Universitas Mataram adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi antara lain; (1) bersifat jujur, bertanggung jawab, disiplin, berempati; (2) menguasai ipteks dalam bidang keahliannya; (3) mampu mengembangkan ipteks dalam bidang keahliannya; dan (4) dan berprilaku dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku; b. bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Mataram tidak saja ditunjuk kearah pengembangan kemampuan akademik dan profesional tetapi juga mendorong terbentuknya prilaku yang baik dalam berintraksi di dalam maupun di luar Universitas; c. bahwa kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi Komisi Disiplin dalam Buku Tata Tertib Akademik

83

LAMPIRAN

d.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

84

melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik; bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram yang dilandaskan pada norma – norma yang berlaku dalam kehidupan masayarakat akademis dan masyarakat pada umumnya; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Repubkik Indonesia Nomor 4301); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Priode Tahun 2009-2013; Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1995 tetntang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/U/2003 tentang Statuta Universitas Mataram.


LAMPIRAN Memperhatikan :

Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 7 Mei 2011 MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama Kedua

: : :

Ketiga

:

Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram. Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram sebagaimana yang dimaksud Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa di Universitas Mataram. Keputusan ini melalui berlaku pada tanggal ditetapkan


Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D. NIP. 196208041986091001

Tembusan : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta; 2. Sekretariat Jenderal Kemendiknas di Jakarta; 3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta; 4. Irjen Kemendiknas di Jakarta; 5. Dekan Fakultas dakam Lingkungan Unram 6. Sekretariat Senat Universitas Mataram di Mataram


85

LAMPIRAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan : 1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Mataram adalah pedoman tertulis yang memuat standar etika bagi Mahasiswa Universitas Mataram dalam berintraksi dengan sesama warga Universitas dan masyarakat luas di luar Universitas. 2. Etika merupakan norma yang menjadi pemandu perilaku bagi setiap orang untuk berpikir, bersikap, dan bertindak tentang apa yang baik dan semestinya dilakukan. 3. Fakultas dan Jurusan adalah Fakultas-Fakultas dan Jurusan-Jurusan yang ada di dalam lingkungan Universitas Mataram. 4. Warga Universitas adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni Universitas. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan di Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administarsai, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Universitas. 7. Mahasiswa adalah perserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas. 8. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas. 9. Kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan diluar kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk mendukung kegiatan intrakulikuler dan mengembangkan diri mahasiswa sesuai dengan minat, kegemaran, dan bakat mahasiswa. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

86


LAMPIRAN Pasal 2 (1) Mahasiswa mempunyai hak antara lain : a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akademik; b. mengikuti proses belajar-mengajar dan memperoleh layanan bidang akademik dan administrative dengan sebaik-baiknya; c. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab; dan d. mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban antara lain : a. menjaga nama baik, citra dan kehormatan universitas; b. mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku, baik pada tingkat universitas maupun fakultas; c. membantu memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan universitas; d. mengikuti proses belajar-mengajar dengan tekun dan sungguhsungguh untuk memperoleh prestasi tinggi; dan e. menjaga universitas dari kemungkinan masuknya kegiatan politik praktis. BAB III KODE ETIK MAHASISWA Larangan Pasal 3 Setiap mahasiswa dilarang: a. menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainya, baik di universitas maupu fakultas; b. melakukan pemalsuan atas dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok; c. melakukan plagiat dan kecurangan-kecurangan akademik lainya;


87

LAMPIRAN d.

melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasaran kampus; e. melakukan kegiatan perjudian dan minum minuman keras; f. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalah gunaan narkotika dan psikotropika; g. membawa senjata tajam dan senjata api ke dalam universitas; h. menginap di universitas, kecuali ada izin dari pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas; dan i. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar universitas yang mengatasnamakan universitas atau fakultas, kecuali ada izin dari pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas. Standar Etika Mahasiswa Pasal 4 Standar etika Mahasiswa adalah nilai-nilai yang sesuai dengan normanorma yang berlaku di dalam masyarakat akademis yang harus diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar Universitas, yang meliputi: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha ESA; b. memiliki akhlak yang baik; c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; d. menghormati hak asasi manusia; e. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan universitas di atas kepentingan siri sendiri, seseorang atau kelompok; f. menjaga citra dan nama baik universitas; g. taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akademik; h. memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi; i. menghargai dan menjunjung tinggi ipteks dan budaya nasional; j. memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan dan kemauan mengembangkan diri secara terus – menerus; k. saling menghargai dan menghormati antar sesama tanpa diskriminasi baik di dalam maupun di luar universitas; dan l. berpenampilan sopan dan rapi.

88


LAMPIRAN Etika Dalam Proses Pembelajaran Pasal 5 (1) Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum yaitu: a. hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium; b. berpakaian rapi, bersih, dan sopan; c. mempersiapkan peralatan/perlengkapan yang diperlukan d. tidak melakukan tindakan/ucapan yang dapat mengganggu proses perkuliahan/pratikum; e. berani menyampaikan pendapat/pertanyaan dengan santun; f. menandatangani daftar hadir untuk diri sendiri; g. tidak menandatangani daftar hadir mahasiswa lain yang tidak hadir; h. menjaga kebersihan ruang kuliah/laboratorium dan keutuhan peralatan/perlengkapan yang ada di dalamnya; dan i. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel. (2) Etika mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu: a. mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi ujian; b. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan oleh fakultas; c. jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian; d. tidak melakukan tindakan/ucapan yang dapat mengganggu selama pelaksanaan ujian berlangsung; dan e. tidak melakukan tindakan atau upaya lain yang dapat mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan. (3) Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/ skripsi/tesis yaitu: a. jujur dan mematuhi standar etika ilmiah dalam penulisan dan penyajian laporan akhir/skripsi/tesis; b. dalam proses penulisan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis tidak melakukan plagiat dan menggunakan biro jasa; dan


89

LAMPIRAN c.

tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada dosen atau pihak lainya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pembimbingan dan ujian dalam rangka penyelesaian tugas/laporan akhir/skripsi/tesis. Etika Dalam Hubungan Mahasiswa Dengan Dosen Pasal 6

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu : a. menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, rasa suka dan tidak suka; b. bersikap sopan santun kepada dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar universitas; c. satuan dalam berpendapat di dalam forum ilmiah; dan d. bekerjasama dengan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Etika Dalam Hubungan Sesama Mahasiswa Pasal 7 Etika mahasiswa Universitas dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu: a. menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras,status social, rasa suka dan tidak suka; b. bersikap sopan santun dalam interaksi dengan sesame mahasiswa baik di dalam maupun di luar universitas; c. gemar bekerja dalam suatu team work baik di dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakulikuler; d. memiliki kesadaran dan solidaritas yang tinggi untuk membangun citra almamater; e. membantu mahasiswa yang kurang mampu baik dalam bidang akademis maupun social ekonomi; dan f. menghormati perbedaan pendapat antar sesama mahasiswa.

90


LAMPIRAN Etika Dalam Hubungan Mahasiswa Dengan Tenaga Kependidikan Pasal 8 Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan yaitu: a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, rasa suka dan tidak suka; dan b. bersikap sopan-santun kepada tenaga kependidikan terutama dalam layanan administrasi. Etika Hubungan Mahasiswa Dan Pimpinan Universitas/Fakultas Pasal 9 Etika mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas/Fakultas yaitu; a. menghormati pimpinan universitas/fakultas tanpa membedakan suku, agama, ras, rasa suka dan tidak suka; b. bersikap sopan-santun kepada pimpinan universitas/fakultas dalam intraksi baik di dalam maupun di luar universitas; c. menjaga kehidmatan prosesi upacara di universitas/fakultas dengan tidak melakukan tindakan/ ucapan yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan d. santun dan rasional dalam menyampaikan pendapat yang berbeda terhadap kebijakan pimpinan universitas/fakultas. Etika Dalam Hubungan Masyarakat Pasal 10 Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu: a. berperan serta secara aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat; b. menegakkan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma hukum, adat istiadat, maupun agama; dan Buku Tata Tertib Akademik

91

LAMPIRAN c.

menjadi panutan yang terpuji bagi masyarakat di lingkungannya. BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA Pasal 11

(1) Pimpinan Universitas dan Fakultas bertanggungjawab terhadap Kode Etik Mahasiswa. (2) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di tingkat Fakultas. (3) Komisi disiplin terdiri atas Dekan, Pembantu Dekan III, beberapa anggota senat dan satu orang pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. (4) Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Setiap mahasiswa diperlaukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; b. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainya yang hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan buktibukti kuat; c. Sanksi hanya dapat dijatuhkan kepada mahsiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan. Pelaporan Pasal 12 (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik agar melaporkan kepada Komisi Disiplin, dengan disertai bukti yang kuat. (2) Komisi Disiplin dapat merahasiakan identitas plapor bila dikehendaki oleh plapor. (3) Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor atau Dekan.

92


LAMPIRAN Pemeriksaan Pasal 13 (1) Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima buktu-bukti permulaan yang cukup mengenai dengan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa. (2) Komisi Disiplin memanggil mahasiswa terlapor. (3) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. (4) Komisi Disiplin tidak dapat memberi sanksi kepada mahasiswa terlapor apabila melebihi 14 (empat belas) hari kerja pemeriksaan; (5) Pemeriksaan terhadap mahasiswa terlapor dilakukan diluar jam perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan. (6) Mahasiswa terlapor diperlukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan. (7) Mahasiswa terlapor memili hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan. Sanksi Pasal 14 (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap mahasiswa terlapor adalah teguran, peringatan tertulis, scorsing, dan diberhentikan sebagai mahasiswa. (2) Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa terlapor diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisis Disiplin. Keberatan Mahasiswa Pasal 15 (1) Mahasiswa terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas akibat pelanggaran Kode Etik Mahsiswa. (2) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor. Buku Tata Tertib Akademik

93

LAMPIRAN BAB V PENUTUP Pasal 16 (1) Kode Etik Mahasiswa merupakan bagian dari peraturan di universitas untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan universitas. (2) Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan dengan tujuan mengembangkan potensi diri mahasiswa kepada hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat. Pasal 17 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri. (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D. NIP.196208041986091001

94


LAMPIRAN 5.

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2015/2016

a. Semester Gasal 2015 – 2016 1

Pascasarjana - Pendaftaran mahasiswa baru

: Februari - Mei 2015

- Seleksi mahasiswa baru

: Minggu I Juni 2015

- Pengumuman hasil seleksi

: Minggu III Juni 2015

- Daftar Ulang

: 22 - 30 Juni 2015

- Matrikulasi

: Juli - Agustus 2015

2

Test SBMPTN

: 9 Juni 2015

3

Tes Mandiri

: Agustus 2015

4

Pembayaran SPP/UKT Mahasiswa Lama

: 1 - 31 Juli 2015

5

Pengisian KRS Mahasiswa KKM Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)/Kegiatan Lapangan Batas Akhir Pengajuan Pindah Program Studi /Pindah Fakultas Daftar Ulang/Pembayaran UKT Mahasiswa Baru SNMPTN Daftar Ulang/Pembayaran UKT Mahasiswa Baru SBMPTN Daftar Ulang/Pembayaran UKT Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Konsultasi/Pengisian KRS Mahasiswa Lama Orientasi dan pengisian KRS Mhs. Baru/KARISMA (2 hari di Rektorat dan 3 hari di fakultas) Kegiatan Perkuliahan/Kuliah Tingkat Pertama Bersama Perubahan KRS

: 1 - 7 Juli 2015

6 7 8 9 10 11 12 13 14

: Juli - Agustus 2015 : 14 Desember 2015 : 10 Mei - 9 Juni 2015 : Juli - Agustus 2015 : 10 - 20 Agustus 2015 : 10 - 22 Agustus 2015 : 24 - 28 Agustus 2015 1 September 2015 - 16 Januari 2016 : 7 - 12 September 2015 :


95

LAMPIRAN 15 Dies Natalis UNRAM

: 2 Oktober 2015

16 Libur Idul Fitri Batas akhir pengajuan cuti akademik 17 semester gasal 2015/2016

: 17 - 18 Juli 2015

18 Ujian Tengah Semester (UTS)

:

Batas akhir Yudisium untuk Wisuda periode I Tahun 2015/2016 20 Wisuda periode I Tahun 2015/2016 19

21 Minggu Tenang 22 Ujian Akhir Semester (UAS) 23 Evaluasi dan Penerbitan KHS Batas akhir Yudisium I untuk Wisuda periode II Tahun 2015/2016 *) Batas akhir Yudisium II untuk Wisuda 25 periode II Tahun 2015/2016 26 Wisuda periode II Tahun 2015/2016 24

: 12 Oktober 2015 19 Oktober - 31 Oktober 2015

: 30 November 2015 : 12 Desember 2015 28 Desember 2015 - 2 : Januari 2016 : 4 - 16 Januari 2016 18 Januari - 30 Januari : 2016 : 30 Januari 2016 : 14 Maret 2016 : 26 Maret 2016

b. Semester Genap 2015 - 2016 1

Pembekalan KKM

:

2

: 4 - 30 Januari 2016 14 - 31 Desember : 2015 Januari - Pebruari : 2016

6

Pembayaran SPP Pengisian KRS (sementara) Mahasiswa KKM Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)/Kegiatan Lapangan Batas Akhir Pengajuan Pindah Program Studi /Pindah Fakultas Konsultasi/Pengisian KRS

7

Kegiatan Perkuliahan

: 1 Maret - 9 Juli 2016

8

Perubahan KRS Batas akhir pengajuan cuti akademik semester genap 2015/2016

: 7 - 12 Maret 2016

3 4 5

9

96


: 6 Juni 2016 : 8 - 20 Februari 2016

: 9 April 2016

LAMPIRAN 10 Ujian Tengah Semester (UTS) Batas akhir Yudisium untuk Wisuda 11 periode III Tahun 2015/2016 12 Wisuda periode III Tahun 2015/2016

: 18 - 30 April 2016

13 Minggu Tenang

: 20 - 25 Juni 2016

14 Ujian Akhir Semester (UAS)

: 27 Juni - 13 Juli 2016

15 Evaluasi dan Penerbitan KHS Batas akhir Yudisium I untuk Wisuda 16 periode IV Tahun 2015/2016 *) Batas akhir Yudisium II untuk Wisuda 17 periode IV Tahun 2015/2016 18 Wisuda periode IV Tahun 2015/2016 Batas Akhir Pengajuan Perpanjangan 19 Masa Studi

: 14 Juli - 23 Juli 2016

: 14 Juni 2016 : 25 Juni 2016

: 30 Juli 2016 : 10 September 2016 : 24 September 2016 : Juni 2016

c. Semester Pendek 1

Pendaftaran Peserta & Pengisian KRS

2

Kegiatan Perkuliahan Semester Pendek

3

Ujian Akhir Semester Pendek (UAS) Kegiatan Penalaran Mahasiswa 4 (PKM,KKTN & MAWAPRES) Keterangan : *) Tidak bayar SPP

: 12 Mei - 16 Juni 2016 11 Juli - 20 Agustus : 2016 : 22 -27 Agustus 2016 : April - Juli 2016


97

LAMPIRAN 6. DAFTAR NAMA DAN ALAMAT DOSEN a. Bagian Hukum Tata Negara NO.

KO DE

1.

48

2.

51 Sofwan, SH., M.Hum

3.

66

H.Abdul Khair, SH., 19601231 Jln. Merpati no. 57 081999610660 MH.. 198703 1 016 Kekalik Ampenan

4.

69

Jln. Danau Singkarak Prof.Dr. Gatot DHW., 19620323 626472 / No. 65 BTN Pagutan SH., M.Hum. 198803 1 002 081909019009 Permai Mataram

5.

70 Kafrawi, SH., M.Hum

6.

72

7.

80

8. 9.

NAMA

NIP

ALAMAT

NO. TLP/HP

Sunarjo Edy Siswanto, 19530706 Jln. Danau Bayan 2 087865868930 SH., M.Sc. 198603 1 003 BTN Pagutan 19590117 Jln. Patut No. 5 Kbn 622929 / 198602 1 002 Bawak Pejeruk 081907167288

19590417 Jln. Kapuas Raya No. 647330 / 198803 1 001 79 Perumnas 08123705267

Jln. Gili Air I/Blok A2 19601231 No. 5 Lingk. Gatep 629493 / Minollah, SH., MH. 198803 1 005 Indah Taman Sari 081917940399 Ampenan

Prof.Dr.Galang 19590703 Jln. Pariwisata Gg. VI 625066 / No. - Mataram 081803745990 Asmara, SH. M.Hum. 198903 1 002 Dr. Rr. Cahyowati, 19650517 Jln. Pemuda 7 632360 / 86 SH., M.Hum. 199001 2 001 Mataram Barat 081907344268 89

Dr. Muhammad 19670530 Galeri Sambi Tereng 081339553122 Ilwan, SH., M.Hum. 199303 1 001 Gunung Sari L

Dr. Chrisdianto Eko 19780912 Jln. Barito VII No.1 081805282820 P., SH., MH. 200312 1 001 Perumnas Tg. Kr 5 Haeruman Jayadi, SH., 19791231 Jln. Pengatung 11. 105 08175784820 MH. 200501 1 002 Suradadi Terara Johannes Johny 19750119 Jln. Kopajali Dasan 12. 113 081907558735 Koynja, SH., MH. 200801 1 008 Mapak Jempong 10. 99

13. 115 Zunnuraini, SH., MH.

98

19810914 Gg. Dahlia I No. 11 081931448063 200801 2 015 Pejeruk Mataram


LAMPIRAN 14. 122

15.

16. 17. 18. 19.

AD. Basniwati, S.H., 19810321 Jl. Dusun Endut 08175703036 MH. 200812 2 004 Batu Mekar Lingsar

Jl. Gn. Merapi Ga. 19730206 Merdeka 11 No. 191 123 Rusnan, SH., M.Hum. 200812 1 001 Dasan Agung Pelita Selaparang 19780701 124 M. Saleh, SH., MH. Muncuk Rembige 200812 1 002 Dr. H. Kaharuddin, 19681231 Jl. TGH M. Rais 125 SH., MH. 200812 1 009 Perampuan Lobar 19801231 Jl. Swakarsa VII No. 126 Sarkawi, SH., MH. 200812 1 003 28 Kekalik Mataram Dr. Muh. Risnain, 19801230 134 Dasan Sari SH., M.Hum, 201012 1 003

08175743677

081918351337 08175788999 081917431789 081321386015

b. Bagian Hukum Perdata NO

KODE

1.

19

2.

36

3.

50

4.

62

5.

75

6.

76

7.

77

8.

79

9.

81

10. 82

NAMA Prof. Dr. Idrus, H. Abdullah, SH. Mag. Muhammad Umar, SH, MH.. Dr. Salim, HS., SH., M.S. Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum. Arief Rahman, S.H., M.Hum. H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum. Prof. Dr. H.L. Husni, SH., M.Hum. Dr. Djumardin, SH., M.Hum. Dr. H. Arba, SH., M.Hum. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.

NIP

ALAMAT

NO. TLP. / HP

19480930 Jln. Seruni 11A Kr. 08175747002 197801 1 001 Taruna Mataram . . 19521231 Jln. Kelapa III Tg. 645978 198403 1 010 Karang Ampenan . . 08175781856 19600408 Jln. Towuti I/6 638153 / 198603 1 004 Perumnas Tg. Karang 0818363162 19610610 Jln. Malomba No. 9 632851 / 198703 1 001 Kampung Tangsi 0818369863 19610816 Jln. Gili Gede Gg. 10 081805200432 198803 1 004 No.25 Kr. Baru 19610620 Jln. Ade Irma Panda 627107 / 198803 1 001 V Monjok Matar 08175786076 19621231 Jln. Jatiluhur BTN 636775 / 198803 1 010 Kekalik Mataram . 081803791100 19630809 Jln. Panji Masyarakat 0818361701 198803 1 001 Komp. BI Kekalik 19621231 Jln. Swakarya VI Ds. 087864395026 198903 1 018 Sari Pejeruk Amp 19610712 Jln. BTN Seganteng 081917955525 198903 1 002 Indah Cakranegara


99

LAMPIRAN 11. 85

Dr. Any Suryani Hamzah, SH., M.Hum.

624836 / 19640706 Jln. Pejanggik III/3 199001 2 001 Pajang Barat Matrm 08175787744

12. 87

Sahrudin, SH., M.Hum.

Jln. Sunan Malik 19631231 Ibrahim I Blok S No. 081802426062 199203 1 016 17 BTN Bumi Kodya Asri Jempong

Wiwiek 19620719 Jln. Tanjung Ringgit 13. 91 Wahyuningsih, SH., 199702 2 001 27 Griya Pagutan M.Kn. Dr. Sahnan, SH., 19721231 Jln.Sakura 4/6/9 14. 96 M.Hum. 200312 1 005 Gomong Mataram Jln. Gng. Siu No.9 Hasan Asyhari, SH., 19780424 15. 104 Dasan Agung MH. 200501 1 001 Mataram. Lalu Adi Adha, SH., 19741224 Jln. Mantang 16. 108 MH 200501 1 001 Lombok Tengah . Shinta Andriyani, SH., 19760302 Jln. Raya Sandik No. 17. 114 M.Kn. 200801 2 017 13 Batu Layar Jln. Nangka No. 13 Muhammad Irfan, 19761108 18. 127 BTN lingkar Asri, SH., MH. 200812 1 001 Jempong Sekarbela, Rahmawati Kusuma, 19830426 Jl. Pendidikan No. 19. 128 SH., MH. 200812 2 004 11A Gomong 20. 129 21. 131

M. Yazid Fathoni, SH., MH.

19810326 200812 1 001

645473 / 081805265862 081803665955 081907687999 081803732944 08179549521 081917133523 081916053111

Dusun Aik Genit Batu Layar

08175740233

Diangsa Wagian, SH., 19800812 Jl. Pertanian No.1 MH. 200812 1 002 Tegal Selagalas

081917276749

c. Bagian Hukum Bisnis NO

KO DE

1.

29

2.

32

3.

52

NAMA

NIP

ALAMAT

No. Tlp /HP

Prof. Dr. H. Zaenal 19550815 Jln. Menjangan II/6 640939 / Asikin, SH., SU. 198104 1 001 Kr. Tatah Mataram 081237094094 Jln. Bung Hatta No. Dr. Hj. Sumiati 19540408 35 Majeluk 0818543657 Ismail, SH., MH. 198803 2 001 Mataram Dr. Mohammad 19591007 Jln. Patut No. 7 A 640939 / Sood, SH., MH. 198603 1 004 Pejeruk Ampenan . 081339705588

100 Fakultas Hukum, Universitas Mataram

LAMPIRAN 4.

58

Agus Budiarto, SH., M.Hum.

5.

59

Dr. H. Sudiarto, SH., 19580101 M.Hum. 198703 1 004

6.

64

7.

73

8.

74

9.

83

10. 88 11. 92 12. 94

H. Mohammad Saleh, SH., MH. Dr. H. Hirsanuddin, SH., MH. Ignatius D. Primilino Adi, SH.,M.Hum. Budi Sutrisno, SH., M.Hum. L.Hayanul Haq, SH., LLM., Ph.D. Eduardus Bayosili, SH., M.Hum. Dr. L.Wire Pria S, SH., M.Hum.

131689955

19591231 198703 1 014 19621231 198803 1 011 19580422 198803 1 001 19591022 198903 1 002 19671120 199310 1 001 19690210 199903 1 002 19730624 200212 1 001

13. 93

Dr. Muhaimin, SH., 19761001 M.Hum. 200112 1 001

14. 97

Dr. Kurniawan, SH., 19770303 M.Hum. 200312 1 001

15. 98

Ari Ramad Hakim 19760917 BF., SH., M.Hum. 200312 1 002

16. 110

Yudhi Setiawan, SH., 19790521 M.Hum. 200604 1 001

Dwi Martini, SH., 19830321 MH. 200801 2 005 I Gusti Agung 19830711 18. 132 Wisudawan, SH., MH. 200812 1 001 Ahmad Zuhairi, 19860706201 19. 135 SH.,MH. 4041001 17. 116

Gg. Baru/4 Kr. 6601923 / Buaya Pagutan 08175783942 Mataram Jln. Panji Anom 625066 / 14/a Kekalik 0818361195 Ampenan Jln. Kr. Baru 625516 / Pejeruk Ampenan 08175764355 Jln. Gegutu Otak 08174730094 Reban Kekeri Jln. Sapta Pesona 08174730094/0 No. 47 BTN Pagutan 817362425 Jln. BTN Seganteng 621562 / Indah A-15 Cakra 08175750774 Jl. Sedap Malam 627922 / No.2 - Mataram 085972828972 Jln. Energi No. 18 – 085239940090 Ampenan Jln. Pemuda 35 C 642274 / Komplek Unram 081997662848 Gg. Dahlia No. B2 BTN Punia 087865457076 Mataram Jln. Gili Gede Gank 6606509 / IX/II Karang Baru 08175716487 Mataram Gegutu Otak Reban 6635336 / Kekeri 08175798124 Jln. Jatiluhur 3 No. 29 BTN Kekalik 08175705538 Mataram JSenggigi Gg. Masjid 693165 / An Nur Senggigi 08175735992 Jl. Rajawali III Gg. 08175768228 Majalaya Cakra Brt Kr. Genteng 081933158816 Pagutan mataram


101

LAMPIRAN d. Bagian Hukum Pidana NO

KO DE

1.

27

2.

38

3.

39

4.

43

5.

56

6.

60

7.

67

8. 107

9. 109 10. 117 11. 121 12. 133 13. 136

NAMA

NIP

ALAMAT

Elly Kurniawati, SH., 19510407 Jln. Serayu I/9 BTN M.Hum. 197602 2 001 Kekalik Mataram Jln. Bangil V/3 BTN Prof. Dr. Hj. 19560705 Taman Baru Rodliyah, SH., MH. 198403 2 001 Mataram Jln. Lidah Buaya Moch. Ali Bachri, 19540529 No. 29 Kr. Taruna SH., MH. 198502 1 001 Mataram Dr. Lalu Parman, 19580408 Jln. Mawar III/87 SH., M.Hum. 198602 1 001 BTN Sweta Indah Dr. Muhammad 19590126 Jln. Aneka Ds. Natsir, SH., MH. 198703 1 001 Agung Mataram Jln. Patut Kbn Abdul Hamid, SH., 19590731 Bawaq Barat MH. 198703 1 001 RT.06/RW.02 Pejeruk 19590828 Jln. Cilinaya Indah Lubis, SH., M.Hum. 198703 1 002 No.36 Kekalik Amp Jln. Tuan Guru Syamsul Hidayat, 19760319 Lopan No. 54 SH., MH. 200501 1 001 Prapen Jln. Energi Gg. 19770515 Idi Amin, SH., MH. Dahlia No.35 Kp. 200501 1 001 Banjar 19820520 Jln. Pendidikan No. Ufran, SH., MH. 200801 1 011 48 Dasan Agung Lalu Saepuddin, SH., 19801231 Gomong Lama 200812 1 004 MH. Mataram Nanda Ivan Natsir, 19860416 Jln. Aneka Ds. SH.,MH 201012 1 007 Agung Mataram Laely Wulandari, 19750725200 Jln. Mantang SH.,MH. 1122002 Lombok Tengah

No. Tlp /HP 644392 / 08175736068 637531 / 081915945827 635868 087865805225 638059 / 0818367783 623830 / 081933120587 641991 / 081915974156 642540 / 081236886950 081805747174

081936781835 0818452977 081997977055 623830 087857658910

e. Bagian Hukum Acara NO

KO DE

NAMA

NIP


ALAMAT

No. Tlp /HP

LAMPIRAN 1. 33

H. L. Syafrudin, SH., 19571231 Jln. Lestari 6 Pejeruk 622635 / M.Hum. 198303 1 032 Ampenan 081805751018

2. 40

Dr. Amirudin, SH., 19570710 Gg. Dahlia No. 44 Kp 621224 / M.Hum 198503 1 003 Banjar Ampenan 081339830057

3. 44 Ridwan, SH., M.Hum 4. 45

H. Fatahullah, SH., 19561231 MH. 198603 1 021

5. 46

Dewi Sartika, SH.,MH.

6. 57

Lewis Grindulu, SH.MH.

7. 63 8. 71 9. 84 10. 90

11. 100

12. 101 13. 102 14. 103

19571231 Jln. Leo III No. 24 198602 1 002 Ampenan Jln. Leo III/67 Ampenan

633920 / 081353459909

Jln. Reformasi IV/71 19580809 6160920 / Blok G BTN BHP 198603 2 001 08175799708 Labuapi Lobar 19591004 Jln. Danau Singkarak 627431 / 198703 1 001 BTN Pagutan 087865027575

Lalu Adnan Ibrahim, 19561231 Lingk. Taman Kr. SH., M.Hum 198703 1 015 Baru Mataram Ranjok 19621231 198803 1 014 PucangGunung Sari Hj. Muallifah, SH., 19650501 Jln. Gili Air Kapitan Ampenan M.Hum 199001 2 001 M. Khotibul Islam, 19641231 Kelayu Selong SH., M.Hum 199303 1 013 Lombok Timur Jln. Neuningan Ld. Muhammad Jailani, 19721231 Lekong SH.,MH. 200312 1 003 Rt.007/Rw.002 Bertais Sweta M. Zaenuddin, SH., 19780322 Jln. Desa Priggarata MH. 200501 1 001 Pringgarata Rina Khairani 9820430 Jln. Serayu II No.2 Pancaningrum, Mataram 200501 2 001 SH.,LL.M 19800411 Jln. Pacu No. 4 Joko Jumadi, SH.,MH. 200501 1 002 Pejeruk Ampenan M. Faisal, SH.MH.

f.

Bagian Hukum dan Masyarakat

NO

KO DE

1.

26

NAMA

632894 / 0818361332

NIP

ALAMAT

Dr. Anang Husni, SH., 19531228 Jln. Dahlia 45 MS 197703 1 001 Kampung Melayu

621494 / 087778888441 0817365739 644037 / 081805716665 081918422224

081916103905

0818243719 081803708890 0817241134

No. Tlp /HP 624302 / 0817366137


103

LAMPIRAN 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ampenan 19531225 Jln. BTN Seganteng 672177 / 34 Sugiyarno, SH.,MH. 198403 1 003 Indah IV/C7 Cakra 081917001922 H. Supardan Mansyur, 19571231 Jln. Gotong Royong 640176 / 35 SH., MH. 198403 1 010 Pejeruk Ampenan . . 081907936950 Dr. H. Lalu Sabardi, 19550304 Jln. Serayu III/4 BTN 633852 / 37 SH., MS., 198403 1 002 Kekalik Mataram 087865855525 Drs. H. Usman, SH., 19560812 Jln. Swadaya IV/9 642914 / 41 M.Si. 198503 1 002 Kekalik Ampenan 081917980450 19570302 Jln. Patut I/5 Pejeruk 621167 / 54 H. Israfil, SH., M.Hum Ampenan 081907671484 198603 1 003 Dr. M. Imam Purwadi, 19610315 Jln. Seganteng Indah 671562 / 78 SH. M.Hum. 198803 1 002 VI/A. 18 BTN 081805257988 Dr. Widodo Dwi 19701023 Jln. Bunga Matahari 95 O87881146338 Putro, S.H., M.Hum 200312 1 001 X/III Gomong Lam Muzakir Salat, 19790923 Jl. Barejulat Jongat 106 097831111776 SH.,MH. 200501 1 002 Loteng 19770101 Jln. Dasan Tapen 111 Khaeratun, S.Ag., MH. 081339832913 200604 2 002 Gerung Lobar 19840220 Jl. Jember II No. 8 627955 / 118 Fatahullah, SH., MH. 200812 1 004 Taman Baru 08174173392 19790917 Jl. Tulung Agung No. 119 Ita Surayya, SH., MH. 08179507797 2 Taman Baru 200812 2 003 19801231 120 Sri Hariati, M.Si. Mataram 081805260735 200812 2 002


LAMPIRAN 7. DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TENAGA KEPENDIDIKAN NO 1.

NAMA Dra. Ni Luh Putu Damayanti

2.

M. Natsir, S.Sos

3.

H. Misbah, SH.

4.

H. Ahmad, S.Sos

5.

M. Ramdhan HW, S.Kom.,MM

6.

I Gede Matra, SH.

7.

L a s i h, SH.

8.

Adimuddin

9.

M. Mulyadi

10. Siti Ma'ani

11. Ni Nengah Astuti 12. Ridwan 13. M. Sidik 14. H u b b a n 15. Srilastari, SH

NIP ALAMAT 19591231198 Mataram 6032003 19600113 Bengkel - Lobar 198603 2 001 Lingkungan 19590916 Pesinggahan Kel. 198203 1 008 Pagesangan Barat Kampung Bajur 19631231 198503 1 038 Lombok Barat 19830615 Sepakek Priggarata 200501 1 002 Lombok Tengah 19601213 Kr. Medain 198203 1 003 Pejeruk Desa RT.03 19611231 RW.010 Kel. Pejeruk 198203 1 028 Kec. Amp. Jl. Patut No.7B Pejeruk Kebun 19591231 198603 1 018 Bawak Tengah Ampenan 19591116 Jl. Cilinaya Indah 197903 1 002 No. 44 Kekalik Jaya Jl.Sakura IV No.110 19651231 BTN Sweta 198603 2 007 Cakranegara Jl. Abdul Kadir 19601017 Munsyi Gg. IX/10 198103 2 001 Mataram 19600921 Moncok – Ampenan 199203 1 001 Jl. Mars IV/32 BTN 19610103 198203 1 002 BHP LA. Dasan Agung 19631231 198603 1 023 Lombok Tengah 19711231 Jl. Saleh Sungkar 199203 2 002 Gg.P. Turi 12

No. Tlp /HP 087865477840 6683627 / 08175762035 / 081803741817 / 081916003199 / 081933140760 / 081547175136 / 081805248004

644434 / 081915997859 / 081917953025 673045 / 0817357565 / 08175785362 / 081907408774 / 087864692820 / 087864012723 / 08175731835


105

LAMPIRAN

16. Murniasih, SH

19681231 199203 2 003

Dian Indayani, A.Md.

19800327 200801 2 018

17.

18. Madun Husin

19590421 198203 1 004

19. Tarmuzi

19740406 200112 1 001

20. Sulhini, SE. 21. Muhammad Rais 22. Junaidi 23. Jus'an Sauri 24. Amasturi Hadi 25. Mieke Megawati 26. Syamsul Hadi 27. Ishak 28. Ruba'i

19801231 200212 2 001 19691002 199103 1 001 19581231 199002 1 002 19671231 200701 1 010 19780103 200810 1 001 19810502 200810 2 001 19830512 200810 1 001 19770219 200810 1 001 19760305 200810 1 001

Kb.Pesek Amp.Utara Lingk. Taman Karang Baru Mataram Jln. Merapi Gg.Merdeka VI No. 107 Pelita Dasan Agung Penujak, Praya Barat, Lombok Tengah Jl. Koperasi Gg. Mangga I Sukaraja Timur Ampenan Jl. Gili air I Blok A3 No. 4 Kebun Jeruk Ampenan Dasan Tereng Narmada Kelurahan Dasan Agung Baru Mataram

639659 / 081339830068 625786 / 087864515960

/ 081805726724

/ 081907815543 / 08175773291 / 087865900191 / 081917131060 633035 /

Lombok Tengah

/ 081917928788

BTN Sandik Gunung Sari

/ 081907016787

Kekalik Mataram

633035 /

Dasan Agung Perigi Mataram Dasan Agung – Mataram

29. Syarifudin Zohri


/ 081936745588 633035/081907 043233

LAMPIRAN 8. CONTOH SURAT – SURAT a. Surat Permohonan Mengikuti Kegiatan Akademik Setelah Menjalani Cuti Akademik Yth. Bapak Rektor Universitas Mataram Mataram Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : …………………………….. Nomor Mahasiswa : …………………………….. Fakultas : Hukum Bagian :Program Studi : Ilmu Hukum Mengajukan permohonan kiranya dapat diijinkan untuk mengikuti kuliah kembali mulai semester genap tahun akademik 20……/20……. setelah saya menjalani cuti akademik pada semester gasal tahun akademik 20……./20………. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih. Mengetahui : Orang tua/wali,

Mataram,

20….

Pemohon,

____________________

____________________ D1A. Mengetahui : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unram,

____________________ NIP. Tembusan Yth: 1. Dekan Fak. Hukum Unram 2. Kasub. Bag. Kemahasiswaan FH. Unram 3. Dosen Wali yang bersangkutan. Buku Tata Tertib Akademik

107

LAMPIRAN b. Contoh Permohonan ….................., 20…. Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dengan hormat Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nomor Mahasiswa Alamat

: : :

Dengan ini mengajukan permohonan keterangan bagian, bahwa Ijazah yang diberikan kepada kami adalah memang benar bagian Hukum ………………………… Demikian surat permohonan ini kami buat, atas kebijaksanan Bapak disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

_______________


LAMPIRAN c. Surat Permohonan Cuti Akademik Yth. Bapak Rektor Universitas Mataram Mataram Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nomor Mahasiswa Fakultas Bagian Program Studi Dosen Wali Nama Orang Tua: Alamat Orang Tua

: : : Hukum : : Ilmu Hukum :: :

Mengajukan permohonan kiranya dapat diijinkan untuk tidak kuliah (Cuti akademik) selama 1(satu) semester yaitu semester Ganjil 20…/20…. disebabkan karena : Terlambat mengurus KRS. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih. Mataram, Mengetahui : Dosen Pembimbing Akademik,

20…. Pemohon,

____________________ NIP.

____________________ D1A. Mengetahui : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unram,

____________________ NIP.

Tembusan : 1. Dekan Fakultas Hukum unram 2. Ketua Bagian 3. Dosen Wali yang bersangkutan


109

LAMPIRAN d. Surat Permohonan Pindah Kuliah Yth. Bapak Rektor Universitas Mataram Mataram Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nomor Mahasiswa Fakultas Bagian Program Studi

: : D1A. : Hukum : : Ilmu Hukum

Dengan ini mengajukan permohonan pindah kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Mataram ke _________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Untuk dimaklumi bahwa terakhir saya tercatat di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada semester …..Tahun Akademik 20…./20…. Mataram, 20…. Pemohon,

Orang tua/wali ____________________

____________________ D1A.

Mengetahui : Wakil Dekan I, ____________________ NIP.

Tembusan Yth : 1. Dekan FH Unram 2. Kasub. Bag. Kemahasiswaan 3. Dosen Pembimbing Akademik


Buku Tata Tertib Akademik

Recommend Documents