PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Republik

Indonesia

memandang perlu memiliki Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik

Indonesia

tentang

Tata

Tertib

yang

mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan

Rakyat

Republik

Indonesia

beserta

alat

kelengkapannya; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

perlu

membentuk

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib; Mengingat:

1. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal

1

22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: 1.

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

5.

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.

6.

Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7.

Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8.

Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.

9.

Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 11. Program

Legislasi

Nasional,

selanjutnya

disebut

Prolegnas,

adalah

instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang. 13. Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR. 14. Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. 15. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 16. Sekretariat

Jenderal

DPR

adalah

sistem

pendukung

DPR

yang

berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara. 17. Badan Keahlian DPR adalah sistem pendukung DPR yang memberikan dukungan keahlian.

3

18. Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi

rakyat

yang

berada

di

daerah

pemilihan

Anggota

yang

bersangkutan. 19. Hari adalah hari kerja. 20. Panel adalah panel sidang pelanggaran kode etik Anggota.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SERTA FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 2 DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 3 DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Bagian Kedua Fungsi Pasal 4 (1)

DPR mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan.

(2)

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka

representasi

rakyat

dan

juga

untuk

mendukung

upaya

Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Pasal 5 (1)

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2)

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

(3)

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Bagian Ketiga Wewenang Pasal 6

DPR berwenang: a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang; c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

5

e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; f.

membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD

atas

pelaksanaan

undang-undang

mengenai

otonomi

daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain; h. memberikan

persetujuan

atas

perjanjian

internasional

tertentu

yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; i.

memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;

j.

memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;

k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; l.

memberikan

persetujuan

kepada

Presiden

atas

pengangkatan

dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial; m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Bagian Keempat Tugas Pasal 7 DPR bertugas: a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan prolegnas; b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;

6

c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; f.

memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;

g. menyerap,

menghimpun,

menampung,

dan

menindaklanjuti

aspirasi

masyarakat; dan h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. BAB III KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1)

Anggota berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.

(2)

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya

mengucapkan

sumpah/janji

secara

bersama-sama

yang

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. (3)

Anggota

pengganti

antarwaktu

sebelum

memangku

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang

jabatannya dipandu oleh

pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. (4)

Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

7

(5)

Setiap Anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

(6)

Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah. Bagian Kedua Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Pasal 9

Tata cara mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah: a. Anggota didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing; b. dilakukan menurut agama, yakni: 1.

diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;

2.

diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;

3.

diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;

4.

diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha; dan

5.

diawali dengan ucapan "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah," untuk penganut agama Khonghucu.

c. setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji Anggota menandatangani formulir sumpah/janji yang telah disiapkan. Pasal 10 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut: ”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

8

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguhsungguh,

demi

tegaknya

kehidupan

demokrasi,

serta

mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 11 Anggota berhak: a. mengajukan usul rancangan undang-undang; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. mendapatkan imunitas; g. mendapatkan protokoler; h. mendapatkan keuangan dan administratif; i. melakukan pengawasan; j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan k. melakukan sosialisasi undang-undang. Pasal 12 Anggota berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

9

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan

pertanggungjawaban

secara

moral

dan

politis

kepada

konstituen di daerah pemilihannya. Bagian Keempat Pemberhentian Antarwaktu Pasal 13 (1)

Anggota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.

(2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undangundang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD; g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain. Pasal 14 (1)

Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik dan sekretaris jenderal kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.

(2)

Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul

pemberhentian

Anggota

kepada

Presiden

untuk

memperoleh

peresmian pemberhentian. (3)

Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian Anggota dari pimpinan DPR diterima. Pasal 15

(1)

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan yang bersangkutan

mengajukan

keberatan

melalui

pengadilan,

pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2)

Dalam hal belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR tidak menindaklanjuti usulan partai politik atas pemberhentian Anggota kepada Presiden.

11

(3)

Dalam

hal

Kehormatan

pemberhentian Dewan

didasarkan

mengenai

atas

pemberhentian

Putusan

Mahkamah

tetap,

Mahkamah

Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. (4)

Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian Anggota dari pimpinan DPR diterima. Bagian Kelima Penggantian Antarwaktu Pasal 16

(1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. (2)

Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3)

Masa jabatan Anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya. Bagian Keenam Tata Cara Penggantian Antarwaktu Pasal 17

(1)

Pimpinan

DPR

menyampaikan

nama

Anggota

yang

diberhentikan

antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum. (2)

Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada

12

pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPR diterima. (3)

Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.

(4)

Paling

lambat

14

(empat

belas)

Hari

sejak

nama

Anggota

yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden. (5)

Sebelum

memangku

jabatannya,

anggota

pengganti

antarwaktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10. (6)

Penggantian antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota

yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung mundur

dari tanggal pelantikan Anggota yang baru. Bagian Ketujuh Pemberhentian Sementara Pasal 18 (1)

Anggota diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

(2)

Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.

(3)

Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan

13

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan direhabilitasi dan diaktifkan. (4)

Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedelapan Tata Cara Pemberhentian Sementara Pasal 19

Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut: a. pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang; b. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR wajib menyampaikan surat kepada pimpinan DPR mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. pimpinan

DPR

setelah

menerima

surat

keterangan

mengenai

status

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diteruskan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan; d. Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan verifikasi mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan diambil keputusan; e. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna DPR untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan f. keputusan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada partai politik Anggota yang bersangkutan. BAB IV FRAKSI Pasal 20 (1)

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR, serta hak dan kewajiban Anggota.

14

(2)

Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(3)

Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

(5)

Fraksi

bertugas

melaksanakan

mengoordinasikan

wewenang

dan

kegiatan

tugas

DPR

anggotanya serta

dalam

meningkatkan

kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. (6)

Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.

(7)

Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh Fraksinya masing-masing.

(8)

Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21

(1)

Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli.

(2)

Sekretariat Fraksi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan persetujuan pimpinan Fraksi.

(3)

Tenaga ahli pada setiap Fraksi paling sedikit sejumlah alat kelengkapan DPR dan mendapat tambahan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota setiap Fraksi.

(4)

Rekrutmen tenaga ahli Fraksi dilakukan oleh pimpinan Fraksi dan hasil rekrutmen disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

(5)

Rekrutmen tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kompetensi keahlian yang ditentukan oleh pimpinan Fraksi.

(6)

Fraksi mengajukan anggaran serta kebutuhan sekretariat dan tenaga ahli Fraksi kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

15

(7)

Badan Urusan Rumah Tangga meneruskan usulan Fraksi sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(6)

kepada

Sekretaris

Jenderal

DPR

untuk

ditindaklanjuti. BAB V ALAT KELENGKAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 22 Alat kelengkapan DPR terdiri atas: a. pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan Legislasi; e. Badan Anggaran; f. Mahkamah Kehormatan Dewan; g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; h. Badan Urusan Rumah Tangga; i. panitia khusus; dan j. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Pasal 23 (1)

Sebelum

pemilihan

pimpinan

alat

kelengkapan

DPR

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR atau pada awal tahun sidang untuk menentukan: a. jumlah komisi; b. mitra kerja komisi; dan c. jumlah anggota alat kelengkapan DPR.

16

(2)

Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3)

Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(4)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Hasil rapat

konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat

paripurna DPR untuk ditetapkan. Pasal 24 Pimpinan alat kelengkapan DPR tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPR tetap lainnya, kecuali pimpinan DPR sebagai pimpinan Badan Musyawarah. Pasal 25 (1)

Dalam melaksanakan tugas, alat kelengkapan DPR wajib menyusun rencana dan tata kerjanya.

(2)

Alat kelengkapan DPR menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

kebutuhan

yang

selanjutnya

disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. (3)

Dalam menyusun rencana dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi.

(4)

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR. Pasal 26

(1)

Setiap alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang terdiri atas: a. tenaga administrasi; dan b. tenaga ahli.

17

(2)

Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal DPR.

(3)

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus oleh alat kelengkapan DPR dan diangkat untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

(4)

Tenaga administrasi dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.

(5)

Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

(6)

Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk 1 (satu) orang koordinator tenaga ahli oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan ditetapkan dalam rapat pleno alat kelengkapan DPR.

(7)

Dengan terbentuknya Badan Keahlian DPR, tenaga ahli alat kelengkapan DPR

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

berada

pada

bagian

pelaksanaan tugas dari Badan Keahlian DPR. Bagian Kedua Pimpinan Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 27 (1)

Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua

yang

dipilih

dari

dan

oleh

Anggota

dengan

memperhatikan

keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara paket bersifat tetap selama 5 (lima) tahun dalam rapat paripurna DPR pada masa awal keanggotaan DPR. (2)

Paket bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Fraksi dan Anggota.

18

(3)

Pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(4)

Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR. Pasal 28

(1)

Tata cara pemilihan pimpinan DPR: a. calon ketua dan wakil ketua DPR diusulkan oleh Fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua DPR dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR; b. setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR; c. pimpinan sementara DPR mengumumkan nama paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR; d. paket calon pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR; e. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, paket calon pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara; f. setiap Anggota memilih satu paket calon pimpinan DPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; g. paket

calon

pimpinan

DPR

yang

memperoleh

suara

terbanyak

ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR terpilih dalam rapat paripurna DPR; h. dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan DPR, maka pimpinan sementara DPR langsung menetapkannya menjadi pimpinan DPR; i. ketua dan wakil ketua DPR selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR; dan

19

j. pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada huruf i memberikan kata sambutan yang berisi harapan yang akan diwujudkan dalam 1 (satu) masa keanggotaan DPR. (2)

Pimpinan sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari Anggota yang tertua dan termuda dari Fraksi yang berbeda.

(3)

Pimpinan sementara DPR bertugas memimpin rapat paripurna DPR pertama kali untuk memilih pimpinan DPR.

(4)

Pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

(5)

Penetapan pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR. Pasal 29

(1)

Pimpinan

DPR

sebelum

memangku

jabatannya

mengucapkan

sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. (2)

Bunyi sumpah/janji ketua/wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

20

Pasal 30 Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah: a. pimpinan DPR didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masingmasing; b. dilakukan menurut agama, yakni: 1. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam; 2. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik; 3. diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; 4. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha; dan 5. diawali dengan ucapan "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah," untuk penganut agama Khonghucu. c. setelah

pimpinan

DPR

mengucapkan

sumpah/janji,

diakhiri

penandatanganan formulir sumpah/janji yang telah disiapkan. Paragraf 2 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 31 (1)

Pimpinan DPR bertugas: a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja pimpinan DPR; c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR; d. menjadi juru bicara DPR; e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR; f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;

21

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; h. mewakili DPR di pengadilan; i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau

rehabilitasi

Anggota

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; j. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR; k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu; l. menindaklanjuti

usulan

Mahkamah

Kehormatan

Dewan

untuk

membentuk panel sidang dalam hal pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian; dan m. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Anggota dalam rapat paripurna DPR. (2)

Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. menentukan kebijakan kerja sama antarparlemen berdasarkan hasil rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah; b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain; c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu; d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu; f. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap suatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan

22

peraturan perundang-undangan setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait; g. mengadakan rapat pimpinan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; h. membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait; i. menetapkan pembentukan kaukus atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera atas usul Anggota dalam kerangka pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan; j. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPR dalam persidangan di pengadilan; dan k. memberikan kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf j untuk persidangan Mahkamah Konstitusi kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang. Pasal 32 (1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, pimpinan DPR: a. memimpin rapat paripurna DPR, rapat Badan Musyawarah, dan rapat konsultasi DPR; b. memperhatikan kuorum rapat; c. menyampaikan acara rapat; d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup; e. membacakan surat masuk; f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat Anggota/Fraksi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, pimpinan DPR: a. mengadakan rapat pimpinan;

23

b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang; c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pimpinan yang selanjutnya; dan d. mengadakan pembagian tugas pada masa reses. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c: a. ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR mengenai kebijakan DPR yang penting dan strategis; b. wakil ketua DPR sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan DPR paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang, yaitu pada awal dan pada akhir masa sidang; dan c. wakil ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses DPR. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, pimpinan DPR: a. menyampaikan keterangan pers yang berkaitan dengan kegiatan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam masa sidang; dan b. menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan DPR atau Fraksi. (5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dan huruf i, pimpinan DPR menindaklanjuti keputusan DPR sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, pimpinan DPR mewakili DPR dalam memenuhi

undangan

lembaga negara lainnya, baik dalam upacara kenegaraan maupun dalam acara resmi lembaga negara. (7)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g, pimpinan DPR:

24

a. mengadakan

konsultasi

sesuai

dengan

ketentuan

mengenai

alat

kelengkapan DPR; dan b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai dengan kesepakatan pimpinan lembaga negara lainnya. (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h, pimpinan DPR dapat: a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang di pengadilan; dan/atau b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi. (9)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k, pimpinan DPR: a. mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPR dan pimpinan Fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR selama 1 (satu) tahun sidang; dan b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna DPR. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas, pimpinan DPR bertanggung jawab kepada rapat paripurna DPR. Paragraf 3 Pemberhentian Pimpinan Pasal 34 Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.

25

Pasal 35 (1)

Dalam

hal

salah

seorang

pimpinan

DPR

berhenti

sementara

dari

jabatannya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, anggota pimpinan lain menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif. (2)

Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR. Pasal 36

Tata cara pemberhentian sementara anggota pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) adalah: a. pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang pimpinan DPR yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang; b. pimpinan

DPR

setelah

menerima

surat

keterangan

mengenai

status

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diteruskan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan; c. Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan verifikasi mengenai status pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk diambil keputusan; d. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan kepada rapat paripurna DPR untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara; dan e. keputusan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada partai politik pimpinan DPR yang bersangkutan melalui Fraksi masing-masing. Pasal 37 Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c apabila:

26

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan; c. dinyatakan

bersalah

berdasarkan

putusan

pengadilan

yang

telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota oleh partai politiknya; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD; atau g. diberhentikan

sebagai

anggota

partai

politik

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pasal 38 Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a: a. partai

politik

mengusulkan

pemberhentian

secara

tertulis

mengenai

meninggalnya salah seorang pimpinan DPR kepada pimpinan DPR yang dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang sah; b. pimpinan DPR mengumumkan pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR; dan c. pimpinan DPR menyampaikan keputusan DPR kepada Presiden. Pasal 39 Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b:

27

a. pimpinan DPR yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR; b. pimpinan

DPR

menyampaikan

surat

pengunduran

diri

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan permintaan pengganti pimpinan DPR yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan DPR; c. paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR; d. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu

sebagaimana

dimaksud

dalam

huruf

c,

pengunduran

diri

sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden; dan e. paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan DPR yang mengundurkan diri tersebut kepada Presiden. Pasal 40 Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf f: a. pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPR; b. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pengumuman dalam rapat paripurna DPR; c. dalam

jangka

waktu

30

(tiga

puluh)

Hari,

pimpinan

partai

politik

memberikan keputusan atas pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. dalam

hal

pimpinan

partai

politik

memberikan

keputusan

atas

pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pimpinan DPR menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden; dan

28

e. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Pasal 41 Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, huruf e, dan huruf g: a. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPR secara tertulis kepada pimpinan DPR; b. pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR; c. keputusan pemberhentian harus disetujui dengan suara terbanyak dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR; dan d. paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan dalam rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan DPR kepada Presiden. Pasal 42 Penggantian pimpinan DPR yang ditarik oleh Fraksi harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR. Paragraf 4 Pimpinan Sementara Pasal 43 (1)

Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.

(2)

Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari Anggota yang tertua dan termuda dari Fraksi yang berbeda.

(3)

Pimpinan

sementara

DPR

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPR.

29

(4)

Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sidang DPR sampai dengan terbentuknya pimpinan definitif. Pasal 44

(1)

Dalam hal ketua sementara DPR berhalangan, pimpinan sementara DPR dilanjutkan oleh wakil ketua sementara DPR.

(2)

Dalam hal ketua dan wakil ketua sementara DPR berhalangan secara bersamaan, pimpinan sementara DPR dilanjutkan oleh Anggota tertua dan termuda berikutnya dari Fraksi yang berbeda. Pasal 45

Pimpinan sementara DPR menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan DPR yang telah ditetapkan dan telah mengucapkan sumpah/janji. Paragraf 5 Penggantian Pimpinan Pasal 46 (1)

Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, DPR secepatnya mengadakan penggantian.

(2)

Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan, salah seorang pimpinan DPR meminta nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR yang berhenti kepada partai politik yang bersangkutan melalui Fraksi.

(3)

Pimpinan partai politik melalui Fraksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR kepada pimpinan DPR.

(4)

Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

30

(5)

Setelah ditetapkan sebagai ketua dan/atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua dan/atau wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/janji.

(6)

Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden. Bagian Ketiga Badan Musyawarah Paragraf 1 Penetapan Anggota dan Pimpinan Pasal 47

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pasal 48 (1)

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2)

Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah Anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna DPR.

(3)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Ketua dan/atau sekretaris Fraksi, karena jabatannya, menjadi anggota Badan Musyawarah.

(6)

Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

31

(7)

Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila

anggota

yang

bersangkutan

berhalangan

tetap

atau

ada

pertimbangan lain dari Fraksinya. Pasal 49 (1)

Pimpinan DPR karena jabatannya menjadi pimpinan Badan Musyawarah.

(2)

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili Fraksi. Paragraf 2 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 50

Badan Musyawarah bertugas: a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya; b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR; c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR; e. menentukan

penanganan

suatu

rancangan

undang-undang

atau

pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; f. mengusulkan kepada rapat paripurna DPR mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan

mitra

kerja komisi yang telah dibahas dalam

konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan

32

g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna DPR kepada Badan Musyawarah. Pasal 51 (1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, Badan Musyawarah: a. membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam

setiap

masa

persidangan

yang

diajukan

oleh

pimpinan DPR selaku pimpinan Badan Musyawarah; b. menetapkan

rancangan

jadwal

acara

DPR

dalam

rapat

Badan

Musyawarah; dan c. menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan seluruh Anggota. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPR.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, Badan Musyawarah

meminta dan/atau

memberikan kesempatan

kepada alat kelengkapan DPR untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai

pelaksanaan

tugas

masing-masing

dalam

rapat

Badan

Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah. (4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, Badan Musyawarah menjadwalkan dan menentukan alat kelengkapan DPR dan/atau Fraksi yang akan mewakili DPR untuk melakukan konsultasi dan koordinasi.

(5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, Badan Musyawarah dapat: a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undangundang; b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang; c. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan

rancangan

undang-undang

tidak

dapat

diselesaikan

setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau

33

d. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna DPR. (6)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf e, Badan Musyawarah menentukan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan DPR masing-masing. Paragraf 3 Rapat dan Pengambilan Keputusan Pasal 52

(1)

Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai hak bicara.

(2)

Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan

DPR

secepatnya

memanggil

Badan

Musyawarah

untuk

mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi. (3)

Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan pemungutan suara ulang, pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir. Pasal 53

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, diadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi. Bagian Keempat Komisi

34

Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota Pasal 54 Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pasal 55 (1)

DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2)

Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang.

(3)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan

jumlah

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. (6)

Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota

komisi

yang

bersangkutan

berhalangan

tetap

atau

ada

pertimbangan lain dari Fraksinya. Pasal 56 (1)

Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.

(2)

Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi kepada Badan Musyawarah.

35

(3)

Komisi dapat membentuk subkomisi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup dan mitra kerja komisi. Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 57

(1)

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)

Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.

(4)

Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.

(5)

Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(7)

Calon ketua dan wakil ketua komisi diusulkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan komisi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.

(8)

Pimpinan rapat komisi mengumumkan nama paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.

(9)

Paket calon pimpinan komisi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat komisi.

(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan komisi dipilih dengan pemungutan suara.

36

(11) Setiap anggota komisi memilih satu paket calon pimpinan komisi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (12) Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat komisi. (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan komisi, pimpinan rapat komisi langsung menetapkannya menjadi pimpinan komisi. (14) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 58 (1)

Tugas

komisi

dalam

bidang

pembentukan

undang-undang

adalah

mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. (2)

Tugas komisi dalam bidang anggaran adalah: a. mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah; b. mengadakan

pembahasan

dan

mengajukan

usul

penyempurnaan

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah; c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; d. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi;

37

e. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran; f. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir penetapan APBN; g. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan; h. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi. (3)

Tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi: a. melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

undang-undang,

termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; c. memberikan

masukan

kepada

BPK

dalam

hal

rencana

kerja

pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan f. menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen. (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat mengadakan: a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga; b. konsultasi dengan DPD;

38

c. rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya; d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; f. kunjungan kerja; g. rapat kerja gabungan; dan/atau h. kunjungan kerja gabungan. (5)

Komisi

menentukan

tindak

lanjut

hasil

pelaksanaan

tugas

komisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4). (6)

Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

(7)

Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

(8)

Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR. Pasal 59

(1)

Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), diberlakukan ketentuan mengenai tata cara pembentukan undangundang.

(2)

Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), diberlakukan ketentuan mengenai tata cara penetapan APBN.

(3)

Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat: a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah; b. mengadakan konsultasi dengan BPK;

39

c. mengadakan konsultasi dengan DPD; d. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya; e. mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti; g. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat apabila dipandang perlu dengan

pejabat

pemerintah yang mewakili instansinya, yang

tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf e atas persetujuan pimpinan DPR serta memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan; dan h. mengadakan rapat gabungan komisi apabila terdapat masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi. (4) Anggota atau sekelompok anggota komisi dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f atas persetujuan rapat komisi. (5)

Dalam hal pimpinan komisi berhalangan memimpin kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, kunjungan kerja dipimpin oleh salah seorang anggota komisi. Pasal 60

(1)

Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2)

Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

komisi

dapat

mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak Anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40

(3)

DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Dalam hal badan hukum atau warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi. Pasal 61

(1)

Komisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk

melalui mekanisme rapat kerja, rapat

dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas atau rapat tim lain yang dibentuk oleh komisi demi kepentingan bangsa dan negara. (2)

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi komisi, komisi dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota komisi mengajukan pertanyaan.

(4)

Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota komisi mengajukan pertanyaan.

(5)

Komisi dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi komisi.

(6)

Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.

41

Bagian Kelima Badan Legislasi Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota Pasal 62 Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pasal 63 (1)

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan setiap masa sidang.

(2)

Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi.

(3)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan

komposisi

keanggotaan

Badan

Legislasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (4)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Legislasi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(6)

Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 64

(1)

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

42

(2)

Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.

(4)

Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.

(5)

Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(7)

Calon ketua dan wakil ketua Badan Legislasi diusulkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.

(8)

Pimpinan rapat Badan Legislasi mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.

(9)

Paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.

(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih dengan pemungutan suara. (11) Setiap anggota Badan Legislasi memilih satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (12) Paket calon pimpinan Badan Legislasi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Legislasi.

43

(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Badan Legislasi, pimpinan

rapat

Badan

Legislasi

langsung

menetapkannya

menjadi

pimpinan Badan Legislasi. (14) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 65 Badan Legislasi bertugas: a.

menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;

b.

mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;

c.

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;

d.

memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas;

e.

melakukan

pembahasan,

pengubahan,

dan/atau

penyempurnaan

rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah; f.

melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;

g.

menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;

h.

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

i.

melakukan sosialisasi Prolegnas; dan

44

j.

membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundangundangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. Pasal 66

(1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia

khusus

yang

mendapat

penugasan

pembahasan

rancangan

undang-undang. (4)

Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Prolegnas.

(5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j,

Badan

Legislasi

mempertimbangkan

melakukan pelaksanaan

inventarisasi Prolegnas

prioritas tahunan, penyusunan dan

dan

satu

pembahasan

evaluasi

masa

dengan

keanggotaan,

rancangan undang-

undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundangundangan. (6)

Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. Bagian Keenam Badan Anggaran Paragraf 1

45

Tata Cara Penetapan Anggota Pasal 67 Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pasal 68 (1)

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran berdasarkan representasi Anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan dan pemerataan

jumlah

anggota

setiap

Fraksi

pada

permulaan

masa

keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. (2)

Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian oleh Fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang, kecuali keanggotaan dari unsur pimpinan komisi dapat dilakukan penggantian oleh komisi yang bersangkutan.

(3)

Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas

Anggota

dari

tiap-tiap

komisi yang

dipilih oleh

komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah Anggota dan usulan Fraksi. (4)

Anggota dari tiap-tiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas salah satu pimpinan komisi dan anggota komisi.

(5)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan

komposisi

keanggotaan

Badan

Anggaran

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (6)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3), keputusan

diambil

berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR. (7)

Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Anggaran kepada komisi sesuai dengan perimbangan

jumlah

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. (8)

Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh komisinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada

46

pertimbangan lain dari komisinya dengan

memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 69 (1)

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.

(4)

Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.

(5)

Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(7)

Calon ketua dan wakil ketua Badan Anggaran diusulkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.

(8)

Pimpinan rapat Badan Anggaran mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.

(9)

Paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran.

47

(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih dengan pemungutan suara. (11) Setiap anggota Badan Anggaran memilih satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (12) Paket calon pimpinan Badan Anggaran yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Anggaran. (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Badan Anggaran, pimpinan rapat Badan Anggaran langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Anggaran. (14) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 70 (1)

Badan Anggaran bertugas: a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan; c. membahas

rancangan

undang-undang

tentang

APBN

bersama

Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah; d. melakukan

sinkronisasi

hasil

pembahasan

di

komisi

dan

alat

kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

48

e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi; f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN; dan g. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (2)

Badan

Anggaran

hanya

membahas

alokasi

anggaran

yang

sudah

diputuskan oleh komisi. (3)

Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi

dan

menyampaikan

hasil

pelaksanaan

tugas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada komisi melalui rapat komisi. Pasal 71 (1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, Badan Anggaran bersama Pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.

(3)

Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN bersama Pemerintah.

(4)

Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai tata cara penetapan APBN.

Bagian Ketujuh Badan Kerjasama Antar-Parlemen Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota

49

Pasal 72 Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pasal 73 (1)

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2)

Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

(3)

Keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian oleh Fraksi yang bersangkutan pada setiap masa sidang.

(4)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(5)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

(6)

Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan

jumlah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)

untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. (7)

Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota

BKSAP

yang

bersangkutan

berhalangan

tetap

atau

ada

pertimbangan lain dari Fraksinya. Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 74 (1)

Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)

Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam

50

satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. (3)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.

(4)

Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.

(5)

Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6)

Paket calon pimpinan BKSAP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(7)

Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BKSAP yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.

(8)

Pimpinan rapat BKSAP mengumumkan nama paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.

(9)

Paket calon pimpinan BKSAP dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BKSAP.

(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BKSAP dipilih dengan pemungutan suara. (11) Setiap anggota BKSAP memilih satu paket calon pimpinan BKSAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (12) Paket

calon

pimpinan

BKSAP

yang

memperoleh

suara

terbanyak

ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BKSAP. (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan BKSAP, pimpinan rapat BKSAP langsung menetapkannya menjadi pimpinan BKSAP. (14) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas

51

Pasal 75 BKSAP bertugas: a.

mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral

maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang

menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain; b.

menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;

c.

mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan

d.

memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen. Pasal 76

(1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, BKSAP: a.

menjalin hubungan dengan

parlemen

negara

lain, organisasi

parlemen international, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR; b.

melakukan kajian serta menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;

c.

mengadakan

kunjungan

dan/atau

menghadiri

pertemuan

persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR; d.

mengevaluasi pelaksanaan

dan

mengembangkan

tugas

kunjungan

tindak

lanjut

dan/atau

dari

hasil

menghadiri

sidang/pertemuan persahabatan; e.

membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing-masing negara sahabat;

f.

memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral; dan/atau

52

g.

mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, BKSAP: a. menetapkan alat kelengkapan DPR yang akan menerima kunjungan parlemen

negara

lain,

organisasi

parlemen,

dan

organisasi

internasional; dan b. mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional. (3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, BKSAP dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.

(4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, BKSAP memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR, baik secara langsung maupun tertulis. Pasal 77

(1)

BKSAP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat membentuk panitia kerja.

(2)

BKSAP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada DPR.

(3)

Hasil kunjungan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dilaporkan dalam rapat BKSAP dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.

(4)

BKSAP menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. Bagian Kedelapan Mahkamah Kehormatan Dewan

53

Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota Pasal 78 (1)

Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(2)

Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

menjaga

serta

menegakkan

kehormatan

dan

keluhuran

martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pasal 79 (1)

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan

yang

perimbangan

terdiri dan

atas

semua

pemerataan

Fraksi

jumlah

dengan

anggota

memperhatikan

setiap

Fraksi

pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. (2)

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(3)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

Mahkamah Kehormatan Dewan (2)

dengan

berdasarkan

prinsip

musyawarah untuk mufakat. (4)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Fraksi mengusulkan nama anggota Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(6)

Penggantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dapat dilakukan oleh Fraksinya

apabila

bersangkutan

anggota

berhalangan

Mahkamah tetap

Fraksinya.

54

atau

Kehormatan ada

Dewan

pertimbangan

lain

yang dari

Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 80 (1)

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.

(4)

Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.

(5)

Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6)

Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(7)

Calon

ketua

dan

wakil

ketua

diusulkan

dalam

rapat

Mahkamah

Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 2 (dua) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan

Mahkamah

Kehormatan

Dewan

dalam

rapat

Mahkamah

Kehormatan Dewan. (8)

Pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan mengumumkan nama paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.

(9)

Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.

55

(10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih dengan pemungutan suara. (11) Setiap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan memilih satu paket calon pimpinan

Mahkamah

Kehormatan

Dewan

yang

telah

ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (12) Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan. (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan langsung menetapkannya menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. (14) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Paragraf 3 Tata Cara Pembentukan Panel Pasal 81 (1)

Mahkamah Kehormatan Dewan membentuk panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian Anggota.

(2)

Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.

(3)

Anggota panel yang berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

(4)

Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 (tiga) anggota panel yang berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.

56

(5)

Anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan praktisi hukum.

(6)

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menerima usulan bakal calon anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat secara terbuka.

(7)

Bakal calon anggota panel yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan.

(8)

Pembentukan panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat berat terhadap Anggota. Pasal 82

(1)

Panel dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panel berdasarkan musyawarah dan mufakat.

(2)

Panel melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki dan memverifikasi dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat berat.

(3)

Panel melakukan persidangan secara tertutup.

(4)

Panel berhak memanggil saksi dan ahli serta menghadirkan barang bukti dalam persidangan.

(5)

Panel dalam penetapan putusannya berbunyi; a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

(6)

Putusan panel disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.

(7)

Panel bekerja paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Pasal 83

Syarat menjadi anggota panel yang mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) adalah: a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela; b. memiliki kredibilitas dan integritas; c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

57

d. berpendidikan paling rendah magister; dan e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Pasal 84 Tata cara rekrutmen anggota panel yang mewakili unsur masyarakat adalah: a. Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan secara terbuka kepada publik perihal rekrutmen anggota panel paling sedikit di 3 (tiga) media cetak nasional dan Televisi Republik Indonesia dalam 1 (satu) Hari; b. penerimaan pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari; c. bakal calon anggota panel yang sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan menyiapkan syarat administrasi berupa: kartu tanda penduduk, daftar riwayat hidup, dan visi misinya secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) halaman; dan d. Mahkamah Kehormatan Dewan menerima berkas administrasi bakal calon anggota panel untuk dilakukan seleksi. Pasal 85 Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota panel yang mewakili unsur masyarakat melalui: a. seleksi yang dilakukan terhadap rekam jejak dan visi misi yang disampaikan oleh bakal calon anggota panel paling lama 2 (dua) Hari; b. Mahkamah Kehormatan Dewan yang dapat meminta keterangan terhadap pihak-pihak terkait berkenaan dengan rekam jejak bakal calon anggota panel; dan c. Mahkamah

Kehormatan

Dewan

yang

melakukan

rapat

pleno

untuk

menetapkan 4 (empat) orang bakal calon anggota panel. Paragraf 4 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 86 Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

58

Bagian Kesembilan Badan Urusan Rumah Tangga Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota Pasal 87 Badan Urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Pasal 88 (1)

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

(2)

Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima) orang atas usul komisi dan Fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota setiap Fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada permulaan tahun sidang.

(3)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Fraksi mengusulkan nama anggota BURT kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan unsur pimpinan Fraksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(6)

Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota

BURT

yang

bersangkutan

berhalangan

pertimbangan lain dari Fraksinya. Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan

59

tetap

atau

ada

Pasal 89 (1)

Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)

Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.

(4)

Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.

(5)

Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(7)

Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BURT yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.

(8)

Pimpinan rapat BURT mengumumkan nama paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.

(9)

Paket calon pimpinan BURT dipilih secara

musyawarah untuk mufakat

dan ditetapkan dalam rapat BURT. (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BURT dipilih dengan pemungutan suara. (11) Setiap anggota BURT memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (12) Paket calon pimpinan BURT yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BURT.

60

(13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan BURT, pimpinan rapat BURT langsung menetapkannya menjadi pimpinan BURT. (14) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 90 BURT bertugas: a. menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR untuk setiap tahun anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk dilaksanakan; b. menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR dan Fraksi; c. dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BURT memperhatikan geografis daerah pemilihan Anggota; d. dalam menyusun program dan kegiatan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BURT dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama; e. melakukan

pengawasan

terhadap

Sekretariat

Jenderal

DPR

dalam

pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; f. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugasi oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah; g. menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan umum anggaran tahunan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan; h. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu; dan i. mengatur alokasi anggaran untuk kunjungan kerja Anggota atau sekelompok anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).

61

Pasal 91 (1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, BURT: a. menetapkan arah, kebijakan umum, dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan pimpinan DPR yang selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan DPR sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran; b. menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR; c. dapat mengundang unsur pimpinan Fraksi untuk membicarakan usulan anggaran Fraksi yang disampaikan melalui Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Sekretariat Jenderal DPR; e. mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR; dan f. menyampaikan usulan pagu anggaran DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Badan Anggaran untuk mendapatkan masukan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, BURT: a. menyusun rencana strategis DPR untuk 1 (satu) masa keanggotaan; b. menyusun peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran; dan c. menyusun arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR setiap tahun.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, BURT: a. menyusun pedoman koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan DPR, DPD, dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR; dan

62

b. mengadakan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, BURT: a. menetapkan

tata

cara

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

dan

pengelolaan anggaran DPR; b. mengadakan rapat dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk membahas realisasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR setiap triwulan; c. dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasan; dan d. dapat menyampaikan hasil pengawasan BURT sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. (5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, BURT menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap Anggota secara tertulis atau melalui rapat paripurna DPR.

(6)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h, BURT menyampaikan laporan kinerja BURT dalam rapat paripurna DPR yang khusus. Pasal 92

(1)

Sebelum rencana kerja dan anggaran disahkan dalam rapat paripurna DPR, BURT mengadakan rapat dengan Badan Anggaran untuk membahas rencana kerja dan anggaran DPR.

(2)

BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikan masukan terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

BURT

melaporkan

hasil

pembahasan

rencana

kerja

dan

anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Bagian Kesepuluh Panitia Khusus

63

Paragraf 1 Tata Cara Penetapan Anggota Pasal 93 Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. Pasal 94 (1)

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

(2)

Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

(3)

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan

komposisi

keanggotaan

panitia

khusus

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (4)

Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 95

(1)

Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2)

Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3)

Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.

64

(4)

Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

(5)

Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan panitia khusus yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan panitia khusus dalam rapat panitia khusus.

(6)

Pimpinan

rapat

panitia

khusus

mengumumkan

nama

paket

calon

pimpinan panitia khusus dalam rapat panitia khusus. (7)

Paket calon pimpinan panitia khusus dipilih secara

musyawarah untuk

mufakat dan ditetapkan dalam rapat panitia khusus. (8)

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, paket calon pimpinan panitia khusus dipilih dengan pemungutan suara.

(9)

Setiap anggota panitia khusus memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(10) Paket calon pimpinan panitia khusus yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat panitia khusus. (11) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan panitia khusus, pimpinan

rapat

panitia

khusus

langsung

menetapkannya

menjadi

pimpinan panitia khusus. (12) Pimpinan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pasal 96 (1)

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna DPR.

65

(2)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh

Badan

Musyawarah

apabila

panitia

khusus

belum

dapat

menyelesaikan tugasnya. (3)

Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pasal 97

(1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), panitia khusus dapat melakukan: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau d. rapat tim sinkronisasi.

(2)

Dalam melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Bagian Kesebelas Panitia Kerja atau Tim Paragraf 1 Panitia Kerja Pasal 98

Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat membentuk panitia kerja. Pasal 99 (1)

Susunan dan keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

(2)

Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

(3)

Panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpinan alat kelengkapan DPR.

66

Pasal 100 (1)

Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

(3)

Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

(4)

Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

(5)

Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

(6)

Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya. Paragraf 2 Tim Pasal 101

(1)

Pimpinan DPR dapat membentuk tim.

(2)

Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

(3)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPR.

(4)

Tim dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR. Pasal 102

(1)

Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya.

67

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

(3)

Tata cara kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.

(4)

Tim bertanggung jawab kepada pimpinan DPR dan selanjutnya melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

(6)

Tindak lanjut hasil kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.

BAB VI TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Bagian Kesatu Umum Pasal 103 (1)

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2)

Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

(3)

Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.

(4)

Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.

(5)

Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat

dan

daerah,

pembentukan,

pemekaran,

dan

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (6)

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai:

68

a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 104 (1)

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.

(2)

Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas. Pasal 105

(1)

Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

(2)

Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak

rancangan

undang-undang

tersebut

disetujui

bersama,

rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan, serta Penyebarluasan Prolegnas Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Pasal 106 (1)

Penyusunan Prolegnas antara DPR, Pemerintah, dan DPD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

(2)

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

69

Pasal 107 (1)

Badan Legislasi dalam menyusun Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan

mempertimbangkan

usulan

dari

Fraksi,

komisi,

dan/atau

masyarakat. (2)

Usulan dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota.

(3)

Badan Legislasi meminta usulan dari Fraksi atau komisi paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Fraksi, atau komisi, paling lambat 20 (dua puluh) Hari dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.

(5)

Usulan dari Fraksi atau komisi disampaikan oleh pimpinan Fraksi atau pimpinan komisi kepada pimpinan Badan Legislasi.

(6)

Usulan dari komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 2 (dua) usulan rancangan undang-undang dalam (1) satu tahun.

(7)

Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi.

(8)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan undang-undang disertai dengan alasan yang memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.

(9)

Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi dan selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi

untuk

menjadi

bahan

koordinasi

dengan

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

70

menteri

yang

Pasal 108 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Badan Legislasi dapat mengundang pimpinan Fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat. Pasal 109 (1)

Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan DPD dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum guna menyusun dan menetapkan Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.

(2)

Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Prolegnas 5 (lima) tahunan; dan b. Prolegnas prioritas tahunan.

(4)

Penyusunan dan penetapan Prolegnas 5 (lima) tahunan dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai pelaksanaan Prolegnas pada 1 (satu) periode masa keanggotaan.

(5)

Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

(6)

Penyusunan

dan

penetapan

Prolegnas

prioritas

tahunan

sebagai

pelaksanaan Prolegnas 5 (lima) tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang APBN. (7)

Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan: a. rapat kerja; dan/atau b. rapat panitia kerja.

(8) Dalam pembahasan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undangundang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah undang-undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional;

71

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah; dan h. aspirasi masyarakat. (9)

Penyusunan

dan

penetapan

Prolegnas

prioritas

tahunan,

selain

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan: a. pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya; b. tersusunnya naskah rancangan undang-undang; dan/atau c. tersusunnya naskah akademik. (10) Hasil penyusunan Prolegnas antara Badan Legislasi, DPD, dan menteri yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. (11) Di

luar

daftar

rancangan

undang-undang

dalam

daftar

Prolegnas

sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Anggota dapat mengajukan usul rancangan undang-undang. (12) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan DPR. (13) Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Penyebarluasan Pasal 110 (1)

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (12) disampaikan kepada Presiden, DPD, dan masyarakat.

(2)

Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh: a. Badan Legislasi kepada Anggota, Fraksi, komisi, dan masyarakat; b. Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD; dan

72

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada instansi Pemerintah dan masyarakat. (3)

Penyebarluasan Prolegnas kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya. Paragraf 3 Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar Prolegnas Pasal 111

(1) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 ayat (2) disertai konsepsi pengaturan

rancangan undang-undang yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (2)

Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.

(3)

Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; b. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau d. mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4)

Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk

73

mendapatkan persetujuan bersama dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pasal 112 (1)

Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebagai usul inisiatif.

(2)

Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih.

(3)

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh Anggota lain dengan membubuhkan tanda tangan.

(4)

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi. Pasal 113

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Pasal 114 Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR, Presiden, atau DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 115 (1)

Anggota, komisi, dan gabungan komisi dalam mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.

(2)

Rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang tentang

penetapan

peraturan

pemerintah

74

pengganti

undang-undang

menjadi undang-undang, rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional, atau rancangan undang-undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi dapat disertai naskah akademik. (3)

Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: Judul Bab I

Pendahuluan a. Latar Belakang b. Identifikasi Masalah c. Tujuan dan Kegunaan d. Metode Penelitian

Bab II

Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Bab V

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Bab VI Penutup (4)

Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran draf awal rancangan undang-undang. Pasal 116

(1)

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, komisi atau gabungan komisi dapat membentuk panitia kerja.

(2)

Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

(3)

Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

(4)

Anggota, komisi, atau gabungan komisi dalam penyusunan rancangan undang-undang dibantu oleh Badan Keahlian DPR.

75

Pasal 117 Dalam

penyusunan

rancangan

undang-undang,

Anggota,

komisi,

atau

gabungan komisi, dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang. Bagian Keempat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang Pasal 118 Pengharmonisasian,

pembulatan,

dan

pemantapan

konsepsi

rancangan

undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 119 (1)

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislasi.

(2)

Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 20 (dua puluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

(3)

Dalam hal rancangan undang-undang disampaikan pada masa reses, 20 (dua puluh) hari dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya. Pasal 120

(1)

Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja.

(2)

Dalam hal Badan Legislasi menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Badan Legislasi membahas permasalahan tersebut dengan mengundang pengusul.

76

(3)

Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh

komisi atau

gabungan komisi, pengusul diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau Anggota. (4)

Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh Anggota, pengusul diwakili oleh paling banyak 4 (empat) orang. Pasal 121

(1)

Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam panitia kerja gabungan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang.

(2)

Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.

(3)

Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.

(4)

Rapat Badan Legislasi mengambil keputusan terhadap hasil perumusan ulang rancangan undang-undang.

(5)

Pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Legislasi dan 1 (satu) orang yang mewakili pengusul. Pasal 122

Rancangan

undang-undang

yang

telah

dilakukan

pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Bagian Kelima Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD

77

Pasal 123 (1)

Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

(3)

Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirim surat kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD.

(4)

Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.

(5)

DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Bagian Keenam Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Pasal 124

(1)

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diputuskan menjadi rancangan undang-undang dari DPR dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. persetujuan tanpa perubahan; b. persetujuan dengan perubahan; atau

78

c. penolakan. (3)

Rapat paripurna DPR dengan tegas mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan.

(4)

Dalam pendapat Fraksi secara tegas dinyatakan persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal pendapat Fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang langsung disampaikan kepada Presiden.

(6)

Dalam

hal

Fraksi

menyatakan

persetujuan

dengan

perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi. (7)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang.

(8)

Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan persetujuan dengan perubahan, rancangan undang-undang dianggap disetujui tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden.

(9)

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Pasal 125

(1)

Untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (7), Badan Musyawarah menugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

(2)

Penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dilakukan dengan memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

79

Pasal 126 (1)

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) didasarkan atas pertimbangan usul rancangan undang-undang dan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup komisi.

(2)

Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada komisi atau gabungan komisi sebagai pengusul rancangan undang-undang.

(3)

Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisi tersebut.

(4)

Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan komisi.

(5)

Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus. Pasal 127

(1)

Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa sidang.

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi,

Badan

penyempurnaan

Musyawarah

rancangan

dapat

undang-undang

memperpanjang berdasarkan

waktu

permintaan

tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus. (3)

Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari masa sidang.

(4)

Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyempurnaan rancangan undang-undang belum selesai, rancangan undang-undang hasil keputusan rapat paripurna DPR dianggap telah disempurnakan dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.

80

Pasal 128 Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan rancangan undangundang, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum. Pasal 129 (1)

Komisi,

gabungan

komisi,

Badan

Legislasi,

atau

panitia

khusus

menyampaikan rancangan undang-undang hasil penyempurnaan dengan surat kepada pimpinan DPR. (2)

Rancangan undang-undang hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam

melakukan

pembahasan

rancangan

undang-undang

tersebut

dengan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus. Pasal 130 (1)

Paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterima surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), Presiden menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

(2)

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.

Bagian Ketujuh Pembahasan Rancangan Undang-Undang Paragraf 1 Umum

81

Pasal 131 (1)

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan.

(2)

Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

(3)

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden; dan b. Tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

(4)

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membahas rancangan undang-undang tentang APBN. Pasal 132

(1)

Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah.

(2)

Penugasan

pembahasan

rancangan

undang-undang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan: a. pengusul rancangan undang-undang; b. penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang; c. keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan d. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi. Pasal 133 (1)

Komisi atau gabungan komisi sebagai pengusul rancangan undang-undang diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan undang-undang.

(2)

Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapat tugas penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) langsung bertugas membahas rancangan undang-undang.

82

Pasal 134 (1)

Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut.

(2)

Pembahasan

rancangan

undang-undang

ditugaskan

kepada

Badan

Legislasi atau panitia khusus dengan ketentuan: a. jumlah

rancangan

undang-undang

yang

ditangani

komisi

telah

melebihi jumlah maksimal; b. komisi

sedang

menangani

rancangan

undang-undang

yang

mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau c. sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus. (3)

Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi.

(4)

Ketentuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

berlaku

terhadap

penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi. (5)

Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.

(6)

Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan undang-undang tetap berlaku terhadap Badan Legislasi. Pasal 135

(1)

Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang bukan pengusul atau panitia khusus, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang undang.

83

(2)

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rapat panitia khusus sebelum pembahasan dengan Pemerintah, atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

(3)

Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pimpinan alat kelengkapan pengusul atau anggota pengusul paling banyak 4 (empat) orang. Pasal 136

(1)

Pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah ditugaskan paling banyak 2 (dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangkut pembahasan rancangan undang-undang mengenai: a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; b. pembentukan pengadilan tinggi; c. ratifikasi perjanjian internasional; d. rancangan undang-undang paket; dan e. rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

(2)

Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi mendapat penugasan baru untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I. Pasal 137

Setiap Anggota mendapatkan penugasan paling banyak 3 (tiga) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali untuk pembahasan rancangan undang-undang mengenai: a.

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;

b.

pembentukan pengadilan tinggi;

c.

ratifikasi perjanjian internasional; dan

d.

rancangan undang-undang paket.

84

Pasal 138 (1)

Pembahasan rancangan undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan d. pengambilan keputusan.

(2)

Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dalam rapat Badan Anggaran.

(3)

DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(4)

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD; c. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD; d. Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau e. Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(5)

Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;

85

b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden. c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD; d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. (6)

Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh: a. Fraksi; b. DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan c. Presiden.

(7)

Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pembicaraan Tingkat I tetap dilaksanakan.

(8)

Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Pasal 139

Dalam pembahasan rancangan undang-undang komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh Badan Keahlian DPR. Pasal 140 (1)

Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a dilakukan dalam: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau d. rapat tim sinkronisasi.

86

(2)

Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Paragraf 2 Rapat Kerja Pasal 141

Rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu

menyepakati

jadwal

rapat

Pembicaraan

Tingkat

I

pembahasan

rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan daftar inventarisasi masalah. Pasal 142 (1)

Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas

rancangan

undang-undang

serta

tanggapan

terhadap

daftar

inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan menteri apabila rancangan

undang-undang

berasal

dari

DPR

dan

penjelasan

atau

keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. (2)

Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undangundang bersama dengan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan Fraksi/Anggota apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden dan penjelasan atau keterangan atas rancangan undangundang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3)

DPD memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undangundang serta tanggapan terhadap daftar inventarisasi masalah dan pertanyaan yang diajukan Fraksi/Anggota atau menteri yang mewakili

87

Presiden untuk membahas rancangan undang-undang apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD. (4)

Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta Fraksi atau Anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau tanggapan. Pasal 143

(1)

Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

(2)

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

(3)

Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, dan

pimpinan

panitia

khusus

memberikan

laporan

perkembangan

pembahasan rancangan undang-undang kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa sidang dan tembusan kepada Badan Legislasi. (4)

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pembahasan materi rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas oleh periode DPR sebelumnya.

(5)

Perpanjangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam Prolegnas serta diajukan kembali. Pasal 144

(1)

Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia

88

khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan: a. daftar inventarisasi masalah dari semua Fraksi atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah dan daftar inventarisasi masalah dari DPD jika rancangan

undang-undang

menyatakan

rumusan

berkaitan

“tetap”,

dengan

langsung

kewenangan

disetujui

sesuai

DPD

dengan

rumusan; b. penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus; c. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; atau d. dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja. (2)

Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tetap seperti rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.

(3)

Dalam daftar inventarisasi masalah Fraksi terdapat kolom masalah yang kosong, rumusan yang digunakan adalah yang sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.

(4)

Dalam rapat kerja dapat dibahas substansi di luar daftar inventarisasi masalah apabila diajukan oleh Anggota atau menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat.

(5)

Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran lebih lanjut diserahkan kepada panitia kerja. Pasal 145

(1) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat meminta menteri yang mewakili Presiden membahas rancangan undang-undang untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam rapat kerja atau

89

mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. (2) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah. (3) Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran. (5) Usulan rencana kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat: a. urgensi; b. kemanfaatan; dan c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang. Paragraf 3 Panitia Kerja Pasal 146 (1)

Panitia kerja dibentuk oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

(2)

Panitia kerja bertugas membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran.

90

(3)

Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(4)

Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.

(5)

Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(6)

Keanggotaan tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(7)

Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran. Paragraf 4 Tim Perumus dan Tim Kecil Pasal 147

(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. (2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja. (3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

91

Pasal 148 (1)

Tim

kecil

bertugas

merumuskan

materi

rancangan

undang-undang

konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undangundang berkaitan dengan kewenangan DPD. (2)

Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(3)

Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja. Paragraf 5 Tim Sinkronisasi Pasal 149

(1)

Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(2)

Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undangundang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3)

Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(4)

Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan. Paragraf 6 Pengambilan Keputusan Pasal 150

(1)

Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

92

(2)

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.

(3)

Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau

beberapa

rumusan

rancangan

undang-undang,

permasalahan

dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan. (4)

Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 151

Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara: a. pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran; b. laporan panita kerja; c. pembacaan naskah rancangan undang-undang; d. pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; e. penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan f.

pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. Pasal 152

(1)

Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh: a. penyampaian

laporan

yang

berisi

proses,

pendapat

pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

93

mini

Fraksi,

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan c. pendapat

akhir

Presiden

yang

disampaikan

oleh

menteri

yang

mewakilinya. (2)

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3)

Dalam

hal

rancangan

undang-undang

tidak

mendapat

persetujuan

bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. (4)

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

(5)

Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama Paragraf 7 Kuasa DPR di Persidangan Mahkamah Konstitusi Pasal 153

(1)

Dalam hal suatu undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kuasa DPR untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undangundang sudah tidak ada pada saat undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.

94

(3)

Dalam hal tertentu, DPR dapat memanggil setiap orang yang terlibat dalam penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang yang diuji untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan/atau ahli.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Bagian Kesatu Umum Pasal 154 (1)

Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

(2)

Rancangan rencana kerja pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.

(3)

Rencana kerja pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Bagian Kedua Pembicaraan Pendahuluan Pasal 155

(1)

Pemerintah

menyampaikan

pokok-pokok

pembicaraan

pendahuluan

rancangan APBN dalam rapat paripurna DPR, yang meliputi: a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya; b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan c. perincian unit organisasi, fungsi, dan program.

95

(2)

Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya pada rapat paripurna DPR.

(3)

Apabila tanggal 20 Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, rapat paripurna DPR dilakukan 1 (satu) Hari sebelumnya.

(4)

Fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.

(5)

Pemerintah

memberikan

tanggapan

terhadap

pandangan

Fraksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPR. (6)

Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tersebut.

(7)

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran.

(8)

Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Pemerintah untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

(9)

Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rapat paripurna DPR.

(10) Pengaturan jadwal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (9) disesuaikan dengan alokasi waktu pembahasan

pembicaraan

pendahuluan

dan

sesuai

dengan

jadwal

persidangan. (11) Pembahasan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN paling lambat selesai pada bulan Juli. Bagian Ketiga Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

96

Pasal 156 (1)

Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

(2)

Terhadap

Rancangan

Undang-Undang

tentang

APBN

beserta

nota

keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR. (3)

Pemandangan umum Fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

(4)

Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Pasal 157

(1)

Terhadap

Rancangan

Undang-Undang

tentang

APBN

beserta

nota

keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), DPD memberikan pertimbangan kepada DPR. (2)

Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan Rancangan UndangUndang tentang APBN kepada pimpinan DPD.

(3)

DPD menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

(4)

Pimpinan DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD. Pasal 158

(1)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya berlaku ketentuan sebagai berikut: a. rapat kerja diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga dan

97

hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis; dan b. rapat kerja penyelesaian akhir Rancangan Undang Undang tentang APBN diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan pemandangan umum Fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, alokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga. (2)

Anggota Badan Anggaran dari komisi membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi bersama Badan Anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis.

(3)

Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterima,

komisi bersama

mitra kerjanya

membahas alokasi anggaran dan hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan. (4)

Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara: a. pengantar ketua Badan Anggaran; b. laporan panita kerja; c. pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; d. pendapat mini sebagai sikap akhir Fraksi; e. pendapat Pemerintah; f. penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan g. pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

(5)

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan yang didahului dengan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir Fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

98

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan c. pendapat

akhir

Presiden

yang

disampaikan

oleh

menteri

yang

mewakilinya. (6)

Hasil penetapan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga sebelum disampaikan

ke

Menteri

Keuangan

terlebih

dahulu

disetujui

dan

ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait untuk selanjutnya diproses menjadi daftar isian perencanaan anggaran kementerian/lembaga. Bagian Keempat Dana Transfer Daerah Pasal 159 (1)

Badan

Anggaran

membahas

dana

alokasi

umum

dengan

mempertimbangkan masukan dari DPD. (2)

Badan Anggaran menerima usulan program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi terkait.

(3)

Badan Anggaran menerima, membahas, dan mengintegrasikan usulan Anggota berdasarkan aspirasi daerah pemilihan kepada komisi terkait.

(4)

Badan

Anggaran

bersama

Pemerintah

melakukan

sinkronisasi

dan

penetapan atas usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang selanjutnya hasil penetapan tersebut disampaikan kepada komisi terkait sesuai dengan prioritas program dana transfer daerah. Bagian Kelima Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 160 (1)

Pembahasan terhadap perubahan atas APBN dilakukan oleh Badan Anggaran dan komisi terkait dengan Pemerintah paling lama 1 (satu) bulan

99

dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. (2)

Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4).

(3)

Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPR.

(4)

Untuk acara rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 158 ayat (5). Bagian Keenam Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 161

(1)

Pemerintah

menyampaikan

pokok-pokok

Rancangan

Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna DPR kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2)

Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan UndangUndang

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBN

yang

disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR. (3)

Pemerintah

memberikan

tanggapan

terhadap

pandangan

Fraksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna DPR. (4)

BPK menyampaikan laporan keuangan pemerintahan pusat pada rapat paripurna DPR.

(5)

Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBN

dengan

mempertimbangkan pemandangan umum Fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah, serta laporan keuangan pemerintahan pusat.

100

(6)

Pembahasan

dan

penetapan

Rancangan

Undang-Undang

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah disampaikan oleh BPK ke DPR. (7)

Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8)

Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4).

(9)

Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPR.

(10) Untuk acara rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 158 ayat (5).

BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN Pasal 162 (1)

DPR mempunyai fungsi pengawasan.

(2)

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pelaksanaan undang-undang; b. pelaksanaan keuangan negara; dan c. kebijakan Pemerintah. Pasal 163

(1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dilaksanakan melalui pelaksanaan hak DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak DPR.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaksanaan

tugas

pengawasan

komisi

ketentuan mengenai alat kelengkapan DPR.

101

sebagaimana

diatur

dalam

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui: a. pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh BPK; b. hasil pemeriksaan semester BPK; c. tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK; d. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK; e. hasil pengawasan DPD; dan/atau f. pengaduan masyarakat.

(4)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dapat dilaksanakan

melalui

pembentukan

tim

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan mengenai alat kelengkapan DPR. (5)

Dalam melaksanakan pengawasan, DPR dapat melakukan konsultasi dengan

lembaga

negara

lain

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan

mengenai konsultasi dan koordinasi sesama lembaga negara. BAB IX TATA CARA PELAKSANAAN HAK DPR Bagian Kesatu Umum Pasal 164 (1)

DPR mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat.

(2)

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3)

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-

102

undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4)

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau c. dugaan

bahwa

Presiden

dan/atau

Wakil

Presiden

melakukan

pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi Pasal 165 (1)

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(2)

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah; dan b. alasan permintaan keterangan.

(3)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

103

Pasal 166 (1)

Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

(2)

Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

(3)

Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul interpelasinya secara ringkas.

(4)

Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.

(5)

Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.

(6)

Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(7)

Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.

(8)

Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

104

(9)

Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. Pasal 167

(1)

Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden atau pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya.

(2)

Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menugasi menteri/pejabat terkait untuk mewakilinya.

(3)

Terhadap keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.

(4)

Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden memberikan jawabannya. Pasal 168

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (4). (2) Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali. (3) Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya. (4) Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

105

(5) Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (4), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali. (6) Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna DPR. Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket Pasal 169 (1)

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(2)

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan b. alasan penyelidikan.

(3)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir. Pasal 170

(1)

Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

(3)

Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat

106

memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul hak angket secara ringkas. (4)

Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.

(5)

Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota.

(6)

Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan

Tingkat

I

menjadi

kurang

dari

jumlah

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. (7)

Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.

(8)

Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota

yang

membubuhkan

menyatakan tanda

ikut

tangan

sebagai

pada

pengusul

lembar

angket

pengusul,

ketua

dengan rapat

paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan. (9)

Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. Pasal 171

(1)

DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).

107

(2)

Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur Fraksi.

(3)

Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 172

(1)

Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

(2)

Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga penentuan biaya panitia angket.

(3)

Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 173

(1)

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3), selain meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.

(2)

Dalam melaksanakan tugas, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan.

(3)

Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi panggilan panitia angket.

(4)

Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat

108

memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (5)

Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6)

Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

dibebankan

pada

anggaran DPR. Pasal 174 (1)

Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

(2)

Warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan panitia angket.

(3)

Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4)

Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.

(5)

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.

(6)

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat yang berwajib, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas permintaan panitia khusus.

(7)

Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera

109

paling lama 15 (lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 175 (1)

Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.

(2)

Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan,

termasuk

menunjukkan

dan/atau

menyerahkan

segala

dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus. (3)

Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.

(4)

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.

(5)

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.

(6)

Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 176

(1)

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

(2)

Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua Anggota.

110

(3)

Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panita angket.

(4)

Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir Fraksi. Pasal 177

(1)

Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak bernegara

luas

pada

bertentangan

kehidupan dengan

bermasyarakat, ketentuan

berbangsa,

peraturan

dan

perundang-

undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. (2)

Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak

luas

pada

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa,

dan

bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali. (3)

Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

(4)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR.

(5)

DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

111

Pasal 178 (1)

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota.

(2)

Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir. Pasal 179

(1)

Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua Anggota.

(3)

Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapatnya secara ringkas.

(4)

Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum

disetujui

oleh

rapat

paripurna

DPR,

pengusul

dapat

mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali. (5)

Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada

112

pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikan kepada semua Anggota. (6)

Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(7)

Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.

(8)

Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

(9)

Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. Pasal 180

(1)

DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1).

(2)

Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur Fraksi dengan keputusan DPR.

(3)

Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

(4)

Panitia

khusus

sebagaimana

dimaksud

pembahasan dengan Presiden.

113

pada

ayat

(1)

melakukan

(5)

Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dapat menugasi menteri atau pejabat terkait untuk mewakilinya.

(6)

Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul. Pasal 181

(1)

Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia khusus.

(2)

Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus. Pasal 182

(1)

Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah.

(2)

Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.

(3)

Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.

(4)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan

114

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir. (5)

Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden.

(6)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir. Pasal 183

(1)

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana

dimaksud

menyelenggarakan

rapat

dalam

Pasal

paripurna

182 DPR

ayat untuk

(2)

terbukti,

DPR

meneruskan

usul

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. (2)

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) tidak terbukti, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. BAB X TATA CARA PELAKSANAAN HAK ANGGOTA Bagian Kesatu Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang Pasal 184

(1)

Anggota mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang.

(2)

Anggota mengajukan rencana anggaran usul rancangan undang-undang melalui Fraksi untuk disampaikan kepada BURT.

(3)

BURT berkewajiban menindaklanjuti dan memperjuangkan ketersediaan anggaran terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota.

(4)

Dalam

mempersiapkan

rancangan

undang-undang,

meminta dukungan dari Badan Keahlian DPR.

115

Anggota

dapat

(5)

Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran penyusunan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)

Ketentuan mengenai tata cara mengajukan usul rancangan undangundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 185

(1)

Rancangan undang-undang yang telah disusun oleh Anggota disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

(2)

Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan,

dan

pemantapan

konsepsi

rancangan

undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis ketentuan

pengajuan

rancangan

undang-undang

usul

komisi

dan

gabungan komisi. Bagian Kedua Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 186 (1)

Anggota mempunyai hak mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan pejabat pemerintahan terkait kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang.

(2)

Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan Anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

(3)

Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan dijawab secara langsung oleh Presiden kepada Anggota yang bersangkutan secara interaktif.

116

(4)

Anggota dapat menggunakan hak bertanya secara tertulis kepada Presiden dan Presiden menjawab langsung kepada Anggota yang bersangkutan secara tertulis.

(5)

Dalam hal pertanyaan secara lisan disampaikan oleh Anggota secara langsung kepada Presiden melalui rapat kerja dengan anggota kabinet, Presiden menjawab secara langsung kepada Anggota yang bersangkutan dalam rapat DPR melalui anggota kabinet terkait.

(6)

Dalam hal terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera, Anggota dapat membentuk kaukus dalam rangka melaksanakan hak mengajukan pertanyaan.

(7)

Kaukus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Pimpinan DPR untuk ditetapkan sebagai kaukus DPR. Pasal 187

(1)

Dalam hal pimpinan DPR menerima surat jawaban pertanyaan dari Presiden, pimpinan mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Presiden kepada Anggota dalam rapat paripurna DPR.

(2)

Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.

(3)

Dalam

hal

Musyawarah

Presiden

menjawab

menentukan

pertanyaan

jadwal

rapat

secara paripurna

lisan,

Badan

DPR

untuk

mendengarkan jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)

Penyampaian jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diwakilkan kepada menteri/pejabat terkait.

(5)

Dalam hal Anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Presiden, Anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja.

(6)

Dalam hal jawaban Presiden mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan Anggota, Anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat kerja.

117

(7)

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengambil kesimpulan atas jawaban Presiden apakah DPR dapat menerima atau tidak menerima yang kemudian dapat dilanjutkan menjadi pelaksanaan hak DPR. Bagian Ketiga Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Pasal 188

(1)

Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.

(2)

Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, Anggota mendaftar pada ketua rapat.

(3)

Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada Anggota yang datang lebih awal.

(4)

Terhadap Anggota yang datang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah acara rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat tidak dapat digunakan.

(5)

Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.

(6)

Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat Anggota yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

(7)

Dalam hal Anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.

(8)

Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.

(9)

Apabila

diperlukan,

menyampaikan

usul

ketua dan

rapat pendapat

dapat untuk

meminta

Anggota

memperjelas

yang

usul

dan

pendapatnya. (10) Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat diberikan tanggapan atas usul dan pendapat Anggota yang bersangkutan

berada dalam

118

setelah

ruang rapat atau tidak

diberikan tanggapan apabila Anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat. Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih Pasal 189 (1)

Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan DPR ini. Bagian Kelima Hak Membela Diri Pasal 190

(1)

Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau

tidak

melaksanakan

kewajiban

sebagai

Anggota

diberi

kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. (2)

Pembelaan disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain dan tidak dapat didampingi pengacara.

(3)

Teradu berhak memperoleh informasi dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan.

(4)

Teradu berhak menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli yang meringankan.

(5)

Teradu berhak menghadirkan bukti untuk membela diri.

(6)

Teradu berhak untuk diberi waktu untuk menyiapkan pembelaan diri. Bagian Keenam Hak Imunitas Pasal 191

(1)

Anggota mempunyai hak imunitas.

119

(2)

Anggota

tidak

dapat

dituntut

di

depan

pengadilan

karena

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (3)

Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau Anggota.

(4)

Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (6)

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan

tindak

pidana

sehubungan

dengan

pelaksanaan

tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. (7)

Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut diterima.

(8)

Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum. Bagian Ketujuh Hak Protokoler Pasal 192

(1)

Pimpinan dan Anggota mempunyai hak protokoler.

120

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3)

Selain hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Anggota mendapat fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus.

(4)

Sekretariat Jenderal DPR harus memfasilitasi untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Kedelapan Hak Keuangan dan Hak Administratif Pasal 193

(1)

Pimpinan dan Anggota mempunyai hak keuangan dan hak administratif.

(2)

Hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota mendapatkan hak atas jaminan kesehatan sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesembilan Hak Pengawasan Pasal 194

(1)

Setiap

Anggota

berhak

mengawasi

pelaksanaan

undang-undang,

pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pemilihan. (2)

Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota berhak: a. meminta data dan informasi mengenai pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; b. mengadakan kunjungan lapangan; dan c. menyampaikan hasil pengawasan kepada publik.

121

(3)

Kementerian/lembaga wajib menyerahkan bahan tertulis melalui komisi terkait mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN ditetapkan di rapat paripurna DPR.

(4)

Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik.

(5)

Hasil pengawasan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan di dalam rapat komisi dengan mitra kerja.

(6)

Pihak

terkait

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(5)

wajib

menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Anggota. (7)

Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan daerah pemilihannya.

(8)

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, diserahkan kepada komisi terkait, instansi Pemerintah, dan pihak lain.

(9)

Kunjungan spesifik dan inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat masalah yang mendesak dan/atau kejadian luar biasa di daerah pemilihan dan/atau provinsi asal Anggota yang bersangkutan. Bagian Kesepuluh Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan Pasal 195

(1)

Anggota

berhak

mengusulkan

dan

memperjuangkan

program

pembangunan daerah pemilihan. (2)

Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.

122

(3)

Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

(4)

Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari tiap-tiap daerah pemilihannya selama 1 (satu) menit atau setara 1 (satu) lembar kertas A4 pada setiap rapat paripurna DPR.

(5)

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, Anggota mendaftarkan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR.

(6)

Pimpinan DPR meneruskan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja.

(7)

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasikan.

(8)

Badan Anggaran menyampaikan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada komisi terkait dan selanjutnya komisi terkait memberitahukan kepada Anggota yang mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya.

(9)

Anggota yang bersangkutan memberitahukan hasil tindak lanjut usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada konstituen di daerah pemilihannya. Bagian Kesebelas Hak Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Pasal 196

(1)

Anggota berhak melakukan sosialisasi undang-undang.

(2)

Sosialisasi undang-undang dilakukan pada masa reses, terutama di daerah pemilihan dan juga dapat dilakukan di daerah lain di seluruh Indonesia.

123

(3)

Sosialisasi undang-undang adalah kegiatan menjelaskan program legislasi nasional, pembentukan undang-undang baru, dan implementasinya serta menerima tanggapan masyarakat.

(4)

Pelaksanaan

sosialisasi

undang-undang

difasilitasi

oleh

Sektetariat

Jenderal DPR RI. BAB XI MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI KETERANGAN Pasal 197 (1)

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

(2)

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3

(tiga)

kali

berturut-turut

tanpa

alasan

yang

sah,

DPR

dapat

menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau Anggota dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan. (4)

Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturutturut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5)

Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6)

Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

124

BAB XII MENGAJUKAN DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN, ATAU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/KONSULTASI, BERDASARKAN MUFAKAT Bagian Kesatu Mengajukan, Memberikan Persetujuan, atau Memberikan Pertimbangan atas Keputusan Berdasarkan Mufakat Pasal 198 (1)

Dalam

hal

peraturan

perundang-undangan

menentukan

agar

DPR

mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna DPR menugasi Badan

Musyawarah

untuk

menjadwalkan

dan

menugaskan

pembahasannya kepada komisi terkait. (2)

Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi: a. penelitian administrasi b. penyampaian visi dan misi; c. uji kelayakan (fit and proper test); d. penentuan urutan calon; dan/atau e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan terhadap pengisian jabatan yang oleh undang-undang ditentukan hanya memberikan persetujuan. Pasal 199

(1)

Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

125

Pasal 200 Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan

pertimbangan/konsultasi,

pertimbangan/konsultasi

tersebut

diberikan oleh pimpinan DPR bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain. Bagian Kedua Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat Pasal 201 Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa sidang DPR dilakukan sebagai berikut: a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim; b. surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas dalam konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan Fraksi secara rahasia; dan c. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden secara rahasia. Pasal 202 Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa reses dilakukan sebagai berikut: a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan oleh pimpinan DPR segera disampaikan kepada pimpinan Fraksi secara rahasia; b. surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a segera dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan komisi terkait, dan pimpinan Fraksi secara rahasia; c. hasil pembahasan konsultasi segera disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; dan

126

d. dalam rapat paripurna DPR pada masa sidang berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan

bahwa

telah

dilakukan

pembahasan

terhadap

surat

Presiden mengenai pencalonan duta besar negera sahabat tersebut tanpa menyebut nama dan negara pengirim. Pasal 203 Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut: a. surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima; b. rapat paripurna DPR tersebut menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia; c. hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR; dan d. pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia. Bagian Ketiga Memberikan Persetujuan terhadap Pemindahtanganan Aset Negara dan Perjanjian yang Berakibat Luas dan Mendasar bagi Kehidupan Rakyat Pasal 204 (1)

DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang

menjadi

kewenangannya

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. (2)

DPR

memberikan

rekomendasi

atas

konsultasi

terhadap

pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

DPR memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

127

Pasal 205 (1)

Pemindahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

(2)

Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.

(3)

Badan Musyawarah menugasi komisi terkait membahas pemindahan aset dengan Pemerintah.

(4)

Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk

mendapatkan

persetujuan

atau

rekomendasi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 204. Pasal 206 (1)

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

(2)

Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR.

(3)

Badan Musyawarah menugasi komisi terkait untuk membahas pemberian persetujuan terhadap perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah.

(4)

Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. Bagian Keempat Pemilihan Anggota BPK Pasal 207

(1)

DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

(2)

Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugasi oleh Badan Musyawarah. Pasal 208

(1)

Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada pimpinan DPD dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan

128

sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) atas calon anggota BPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK. (2)

Penyampaian pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis, tertutup, dan rahasia kepada pimpinan DPR. Pasal 209

(1)

Pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

207

ayat

(1)

disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang melakukan pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan. (2)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) berlaku untuk pemilihan anggota BPK.

(3)

Hasil pemilihan anggota BPK oleh alat kelengkapan DPR dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.

(4)

Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal rapat paripurna DPR, pimpinan DPR mengirimkan calon terpilih anggota BPK kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

(5)

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR. BAB XIII REPRESENTASI RAKYAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Bagian Kesatu Representasi Rakyat Pasal 210

(1)

Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

129

(2)

Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

dapat

dilakukan,

antara

lain,

melalui

kunjungan

kerja,

pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. (3)

Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan bahan dan disampaikan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan rapat paripurna DPR.

(4)

Dalam pembukaan ruang partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota dapat membuat Rumah Aspirasi. Pasal 211

(1)

Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota.

(2)

Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses; dan b. kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR.

(3)

Kunjungan kerja pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan ke daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan luar negeri: a. 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang; dan b. 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

(4)

Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan ke daerah pemilihan,

termasuk daerah pemilihan luar negeri, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari. (5)

Anggota membuat rencana dan mengajukan anggaran kegiatan kunjungan kerja daerah pemilihan kepada Fraksi yang selanjutnya disampaikan kepada BURT untuk ditindaklanjuti.

130

(6)

Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Anggota kepada Fraksi masing-masing.

(7)

Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.

(8)

Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pengunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

(9)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan program kegiatan kepada: a. rapat paripurna DPR; dan b. komisi terkait.

(10) Usulan program yang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan dengan usulan Anggota dari daerah pemilihan yang sama. (11) Pertanggungjawaban berdasarkan

surat

atas

pelaksanaan

perintah

perjalanan

kunjungan dinas

kerja

dengan

dilakukan

tanda

bukti

penerimaan biaya perjalanan dinas atau secara lumsum atas nama yang bersangkutan. Pasal 212 (1)

Hasil kunjungan kerja dapat disampaikan sebagai usulan dan perjuangan program pembangunan daerah pemilihan dalam rapat paripurna DPR.

(2)

Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kunjungan kerja ke daerah pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan DPR mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Pasal 213

(1)

Dalam menjalankan fungsi rumah

aspirasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 210 ayat (4), Anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi. (2)

Rumah

aspirasi

didukung

oleh

anggaran yang

dibebankan

pada

anggaran DPR. (3)

Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

131

sesuai dengan pedoman pengelolaan anggaran DPR. Pasal 214 Anggota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah pemilihannya. Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat Pasal 215 Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses: a. penyusunan dan penetapan Prolegnas; b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang; c. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN; d. pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan e. pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pasal 216 (1)

Dalam hal masukan diberikan secara tertulis dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, masukan

disampaikan

kepada

Anggota

dan/atau

pimpinan

alat

kelengkapan DPR. (2)

Dalam hal masukan diberikan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c, masukan disampaikan kepada pimpinan komisi.

(3)

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan menyebutkan

identitas yang jelas ditujukan kepada pimpinan

DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan

komisi, pimpinan panitia

khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan undang-undang serta

melakukan

pengawasan

pelaksanaan

undang-undang

atau

melaksanakan kebijakan pemerintah. (4)

Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

132

kepada pimpinan DPR,

masukan diteruskan kepada pimpinan komisi,

pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran yang menyiapkan rancangan undang-undang. Pasal 217 (1)

Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.

(2)

Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk

rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan

komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, atau pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan undangundang. (4)

Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dipersiapkan. Pasal 218

Pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan Pasal 217 menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut atas masukan kepada masyarakat melalui surat atau media elektronik. BAB XIV PERAN DIPLOMASI DPR

133

Pasal 219 (1)

DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)

Dalam rangka pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

(3)

Dalam rangka pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota berhak mendapatkan hak protokoler diplomatik, paspor, dan visa diplomatik.

(4)

Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh Anggota.

BAB XV KONSULTASI DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA NEGARA Pasal 220 (1)

Konsultasi dan koordinasi antara DPR dan lembaga negara yang lain dilaksanakan dalam bentuk: a. pertemuan

antara

pimpinan

DPR

dan

Presiden,

pimpinan

MPR,

pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK berdasarkan keputusan DPR; b. pertemuan antara pimpinan DPR bersama unsur pimpinan Fraksi DPR dan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK; c. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK; atau d. pertemuan antara alat kelengkapan DPR dan jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, atau BPK.

134

(2)

Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR, unsur pimpinan Fraksi, dan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR terkait dengan Presiden dilakukan secara berkala atau dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai dengan kebutuhan.

(3)

Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD dilakukan secara berkala.

(4)

Pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun lembaga negara tertentu yang lain.

(5)

Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat paripurna DPR.

(6)

Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.

(7)

Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPR harus mendapat persetujuan rapat paripurna DPR.

BAB XVI TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT Bagian Kesatu Umum Pasal 221 (1)

Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

135

(2)

Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah.

(3)

Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan. Bagian Kedua Persidangan Pasal 222

(1)

Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah

dengan

memperhatikan

ketepatan

waktu

pembahasan

Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN. (2)

Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi. Pasal 223

(1)

Sebelum

pembukaan

tahun

sidang,

Anggota

dan

anggota

DPD

mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian selama 5 (lima) tahun. (2)

Sidang

bersama

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diawali

penyelenggaraannya oleh DPR. (3)

Pimpinan sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bergantian sesuai dengan penyelenggara sidang. Pasal 224

(1)

Pada hari permulaan tahun sidang acara pokok adalah pidato kenegaraan Presiden dalam rapat paripurna yang naskah pidatonya sudah dibagikan kepada para Anggota sebelum acara dimulai.

136

(2)

Dalam hal Presiden berhalangan hadir dalam rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidato kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden. Pasal 225

(1)

Pimpinan

DPR

menguraikan

menyampaikan

rencana

pidato

kegiatan

DPR

pembukaan dalam

masa

yang

terutama

sidang

yang

bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR pertama dari suatu masa sidang. (2)

Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR terakhir dari suatu masa sidang.

(3)

Pimpinan DPR menutup masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPR selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.

(4)

Pimpinan DPR menutup masa sidang dengan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.

(5)

Pidato pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun oleh pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan Fraksi dan dibagikan kepada Anggota pada saat akan dibacakan. Bagian Ketiga Rapat Paragraf 1 Umum

137

Pasal 226 (1)

Waktu rapat DPR adalah: a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.

(2)

Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

(3)

Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR. Paragraf 2 Jenis Rapat Pasal 227

Jenis rapat DPR adalah: a. rapat paripurna; b. rapat paripurna luar biasa; c. rapat pimpinan DPR; d. rapat konsultasi; e. rapat Badan Musyawarah; f.

rapat komisi;

g. rapat gabungan komisi; h. rapat Badan Legislasi; i.

rapat Badan Anggaran;

j.

rapat BURT;

k. rapat BKSAP; l.

rapat Mahkamah Kehormatan Dewan;

m. rapat panitia khusus; n. rapat panitia kerja;

138

o. rapat tim; p. rapat kerja; q. rapat dengar pendapat; r.

rapat dengar pendapat umum; dan

s. rapat Fraksi. Pasal 228 (1)

Rapat paripurna DPR adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR.

(2)

Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(3)

Setiap rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota.

(4)

Selama penyelenggaraan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengadakan rapat atau kegiatan lain.

(5)

Dalam setiap pembukaan rapat paripurna DPR, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan. Pasal 229

(1)

Rapat paripurna luar biasa adalah rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diusulkan oleh: a. Presiden; b. pimpinan alat kelengkapan DPR; c. pimpinan Fraksi; atau d. Anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(2)

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan Musyawarah atau rapat konsultasi.

(3)

Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri rapat paripurna luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

139

Pasal 230 Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi. Pasal 231 (1)

Rapat pimpinan DPR adalah rapat pimpinan DPR yang dipimpin oleh ketua DPR.

(2)

Dalam keadaan mendesak, apabila ketua DPR berhalangan hadir, rapat pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPR yang ditunjuk oleh ketua DPR. Pasal 232

Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR. Pasal 233 (1)

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah.

(2)

Rapat Badan Musyawarah dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan Badan Musyawarah. Pasal 234

(1)

Rapat komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan komisi.

(2)

Rapat komisi dipimpin oleh pimpinan komisi dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan komisi.

(3)

Rapat pimpinan komisi adalah rapat pimpinan komisi yang dipimpin oleh ketua komisi atau salah seorang wakil ketua komisi yang ditunjuk oleh ketua komisi. Pasal 235

(1)

Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan gabungan komisi.

140

(2)

Pimpinan gabungan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur pimpinan komisi yang bersangkutan.

(3)

Pimpinan gabungan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan dari pimpinan komisi tersebut dalam rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.

(5)

Pembagian tugas anggota pimpinan gabungan komisi diatur sendiri oleh pimpinan gabungan komisi berdasarkan tugas gabungan komisi.

(6)

Dalam hal pada rapat pimpinan gabungan komisi ada anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir, anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir tersebut dapat digantikan oleh anggota pimpinan komisi yang bersangkutan dalam rapat pimpinan gabungan komisi tersebut.

(7)

Rapat pimpinan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan rapat pimpinan gabungan komisi yang dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dari gabungan komisi yang ditunjuk oleh ketua gabungan komisi.

(8)

Penggantian anggota gabungan komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 236

(1)

Rapat Badan Legislasi adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan Badan Legislasi.

(2)

Rapat Badan Legislasi dipimpin oleh pimpinan Badan Legislasi dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan Badan Legislasi.

(3)

Rapat pimpinan Badan Legislasi adalah rapat pimpinan Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua Badan Legislasi atau oleh salah seorang wakil ketua Badan Legislasi yang ditunjuk oleh ketua Badan Legislasi.

141

Pasal 237 (1)

Rapat Badan Anggaran adalah rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan Badan Anggaran.

(2)

Rapat Badan Anggaran dipimpin oleh pimpinan Badan Anggaran dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan Badan Anggaran.

(3)

Rapat pimpinan Badan Anggaran adalah rapat pimpinan Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua Badan Anggaran atau salah seorang wakil ketua Badan Anggaran yang ditunjuk oleh ketua Badan Anggaran. Pasal 238

(1)

Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan BURT.

(2)

Rapat BURT dipimpin oleh pimpinan BURT dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan BURT.

(3)

Rapat pimpinan BURT adalah rapat pimpinan BURT yang dipimpin oleh ketua BURT atau salah seorang wakil ketua BURT yang ditunjuk oleh ketua BURT. Pasal 239

(1)

Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan BKSAP.

(2)

Rapat BKSAP dipimpin oleh pimpinan BKSAP dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan BKSAP.

(3)

Rapat pimpinan BKSAP adalah rapat pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh ketua BKSAP atau oleh salah seorang wakil ketua BKSAP yang ditunjuk oleh ketua BKSAP. Pasal 240

(1)

Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan adalah rapat anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2)

Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan dipimpin oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dan

142

(3) (4)

dihadiri oleh semua pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Rapat pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan adalah rapat pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Kehormatan

Dewan

atau

salah

seorang

wakil

ketua

Mahkamah

Kehormatan Dewan yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 241 (1)

Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan panitia khusus.

(2)

Rapat panitia khusus dipimpin oleh pimpinan panitia khusus dan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang pimpinan panitia khusus.

(3)

Rapat pimpinan panitia khusus adalah rapat pimpinan panitia khusus yang dipimpin oleh ketua panitia khusus atau salah seorang wakil ketua panitia khusus yang ditunjuk oleh ketua panitia khusus. Pasal 242

Rapat panitia kerja atau tim adalah rapat anggota panitia kerja atau tim yang dipimpin oleh pimpinan panitia kerja atau tim. Pasal 243 (1)

Rapat kerja adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus dan Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau menteri/menteri koordinator/pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya atau dengan alat kelengkapan DPD atas undangan pimpinan DPR yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

(2)

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden atau menteri/menteri koordinator/pimpinan lembaga setingkat menteri

yang

ditunjuk

untuk

mewakilinya

143

dengan

mencantumkan

persoalan yang akan dibicarakan serta diberi waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut. Pasal 244 Rapat dengar pendapat adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan pejabat Pemerintah setingkat eselon I yang membidangi tugas untuk mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus. Pasal 245 Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus. Paragraf 3 Sifat Rapat Pasal 246 (1)

Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.

(2)

Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.

(3)

Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

144

Pasal 247 (1)

Rapat

terbuka

yang

sedang

berlangsung

dapat

diusulkan

untuk

dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh Anggota atau oleh salah satu Fraksi dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut. (2)

Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan rapat, Fraksi, dan/atau Pemerintah untuk membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Rapat

yang

bersangkutan

memutuskan

apakah

usul

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak. (4)

Apabila rapat menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat. Pasal 248

(1)

Rapat tertutup dapat dinyatakan bersifat rahasia.

(2)

Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia dilarang diumumkan/disampaikan kepada pihak lain atau publik.

(3)

Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

(4)

Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul ketua rapat atau Anggota maupun atas usul salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang

menghadiri

rapat

tersebut,

rapat

dapat

memutuskan

untuk

mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu. Paragraf 4 Tata Cara Rapat Pasal 249 (1)

Untuk kepentingan administrasi setiap Anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.

145

(2)

Kehadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan.

(3)

Ketidakhadiran Anggota dalam rapat diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan dan disampaikan kepada sekretariat.

(4)

Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri. Pasal 250

Kehadiran Anggota dilaporkan oleh sekretariat alat kelengkapan secara periodik kepada pimpinan Fraksi. Pasal 251 (1)

Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.

(2)

Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.

(3)

Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.

(4)

Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.

(5)

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan. Pasal 252

(1)

Setelah rapat dibuka, ketua rapat menyatakan rapat terbuka atau tertutup dan

selanjutnya

dapat

meminta

kepada

sekretaris

rapat

untuk

memberitahukan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat.

146

(2)

Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 253

(1)

Ketua rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

(2)

Ketua rapat menunda penyelesaian acara rapat untuk dibicarakan dalam rapat

berikutnya

atau

meneruskan

penyelesaian

acara

rapat

atas

persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 telah berakhir. (3)

Ketua rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

(4)

Ketua rapat menyampaikan hasil rapat kepada publik melalui pers/media massa. Pasal 254

Apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan lainnya dan apabila semua pimpinan berhalangan, ketua rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir. Pasal 255 Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasan, materi rapat, atau pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum. Pasal 256 (1)

Pemerintah atau pakar yang diundang pada rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum memberikan jawaban atau penjelasan atas materi yang akan dibicarakan dalam rapat paling lambat 2 (dua) Hari sebelum hari rapat.

(2)

Sebelum dilaksanakannya rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum setiap Anggota dapat menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah dan/atau pihak yang diundang.

147

(3)

Pertanyaan Anggota tersebut disampaikan secara tertulis paling lambat 2 (dua) Hari sebelum jadwal rapat melalui sekretariat komisi atau sekretariat alat kelengkapan DPR.

(4)

Pemerintah dan/atau pihak yang ditanya wajib menyampaikan jawaban tertulis pada saat rapat dilaksanakan.

(5)

Apabila pada saat rapat dilaksanakan, jawaban tertulis tidak disampaikan, Anggota yang mengajukan pertanyaan tersebut berhak meminta penjelasan atau jawaban dalam rapat.

(6)

Dalam rapat komisi dan alat kelengkapan DPR, setiap Anggota dalam mengajukan pertanyaan dan/atau klarifikasi terhadap jawaban pemerintah dan/atau pihak yang ditanya berhak meminta jawaban secara langsung secara interaktif dan/atau tertulis. Pasal 257

Setiap Anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 (tiga) menit dan 5 (lima) menit bagi juru bicara. Paragraf 5 Tata Cara Mengikuti Rapat Pasal 258 Dalam setiap rapat di gedung DPR, setiap orang dilarang untuk: a. makan; b. merokok; dan/atau c. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler. Pasal 259 Dalam setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, Anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapi, dan resmi. Pasal 260 Dalam setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, Anggota dilarang membawa senjata api.

148

Paragraf 6 Tata Cara Mengubah Acara Rapat Pasal 261 (1)

Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.

(2)

Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

(3)

Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

(4)

Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5)

Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. Pasal 262

(1)

Dalam

keadaan

memaksa,

pimpinan

DPR,

pimpinan

Fraksi,

atau

Presiden/menteri dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung. (2)

Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut. Paragraf 7 Tata Cara Permusyawaratan Pasal 263

(1)

Ketua rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

(2)

Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang

149

sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat. (3)

Dalam hal ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

(4)

Pimpinan yang hendak berbicara selaku anggota sebagaimana dimsksud pada ayat (3) berpindah dari kursi pimpinan ke kursi anggota. Pasal 264

(1)

Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.

(2)

Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat ketua rapat ada alasan yang dapat diterima. Pasal 265

(1)

Giliran berbicara diatur oleh ketua rapat menurut urutan pendaftaran nama.

(2)

Anggota

rapat

berbicara

di

tempat

yang

telah

disediakan

setelah

dipersilakan oleh ketua rapat. (3)

Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan ketua rapat.

(4)

Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara. Pasal 266

(1)

Ketua

rapat

dapat

memperpanjang

dan

menentukan

lamanya

perpanjangan waktu anggota rapat berbicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257. (2)

Ketua

rapat

memperingatkan

dan

memintanya

supaya

pembicara

mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

150

Pasal 267 (1)

Ketua

rapat

memberikan

kesempatan

kepada

anggota

rapat

yang

melakukan interupsi untuk: a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan; b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya; c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara. (2)

Ketua rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan, dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

(3)

Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.

(4)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

(5)

Ketua rapat berhak menghentikan pembicaraan dari

anggota yang

melakukan interupsi terhadap anggota lain apabila interupsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), kecuali anggota yang diinterupsi tersebut melanggar tata tertib rapat. Pasal 268 (1)

Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1).

(2)

Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, ketua rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan. Pasal 269

(1)

Ketua rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau

151

menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (2)

Ketua rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya

untuk

menarik

kembali

kata

yang

tidak

layak

dan

menghentikan perbuatannya. (3)

Dalam hal pembicara memenuhi permintaan ketua rapat, kata yang tidak layak pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat. Pasal 270

(1)

Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

269,

ketua

rapat

melarang

pembicara

meneruskan

pembicaraan dan perbuatannya. (2)

Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan

oleh

pembicara,

ketua

rapat

meminta

kepada

yang

bersangkutan meninggalkan rapat. (3)

Dalam

hal

pembicara

tersebut

tidak

mengindahkan

permintaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat. (4)

Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau. Pasal 271

(1)

Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa

rapat

tidak

mungkin

dilanjutkan

karena

terjadi

peristiwa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan Pasal 269. (2)

Dalam hal kejadian luar biasa, ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.

(3)

Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

152

Paragraf 8 Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat Pasal 272 (1)

Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.

(2)

Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang: a. jenis dan sifat rapat; b. hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. ketua dan sekretaris rapat; g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan h. undangan yang hadir.

(3)

Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu. Pasal 273

(1)

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

(2)

Risalah rapat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat.

(3)

Risalah rapat yang bersifat tertutup dan bersifat rahasia tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi.

(4)

Risalah rapat yang bersifat tertutup dan tidak menyatakan sifat rahasia dapat

diberikan

kepada

pemohon

153

informasi

dengan

mengajukan

permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5)

Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Pasal 274

(1)

Dalam setiap rapat pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, rapat BURT, rapat BKSAP, rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, dan rapat panitia

khusus

dibuat

catatan

rapat

dan

laporan

singkat

yang

ditandangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan. (2)

Catatan

rapat

kesimpulan,

adalah

catatan

dan/atau

yang

keputusan

memuat

yang

pokok

dihasilkan

pembicaraan, dalam

rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2). (3)

Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat. Pasal 275

(1)

Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) selesai.

(2)

Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu empat

hari

sejak

catatan

rapat

sementara

tersebut

diterima

menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

154

dan

Pasal 276 (1)

Risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup yang bersifat rahasia harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.

(2)

Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat. Paragraf 9 Undangan, Peninjau, dan Wartawan Pasal 277

(1)

Undangan adalah: a. mereka yang bukan anggota yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan DPR; dan b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan pimpinan DPR selain anggota alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

(2)

Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan pimpinan DPR dengan sepengetahuan dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

(3)

Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

(4)

Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

(5)

Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.

(6)

Peninjau mendaftarkan kehadiran dalam rapat DPR melalui saluran elektronik yang tersedia.

(7)

Peninjau

membawa

notifikasi

pendaftaran

kehadiran

dalam

rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk cetakan atau elektronik. (8)

Wartawan menempati tempat yang disediakan.

(9)

Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

155

Pasal 278 (1)

Ketua rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) tetap dipatuhi.

(2)

Ketua rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.

(3)

Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. BAB XVII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Umum Pasal 279

(1)

Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2)

Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Mufakat Pasal 280

(1)

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

156

(2)

Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat. Pasal 281

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir. Bagian Ketiga Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak Pasal 282 Keputusan

berdasarkan

suara

terbanyak

diambil

apabila

keputusan

berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. Pasal 283 (1)

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.

(2)

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan dan pemilihan pimpinan secara paket.

(3)

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat. Pasal 284

(1)

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir.

157

(2)

Dalam hal masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan

suara,

diusahakan

agar

diperoleh

jalan

keluar

yang

disepakati atau dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang. (3)

Pemungutan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

(4)

Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 285

(1)

Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.

(2)

Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiaptiap anggota rapat.

(3)

Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

(4)

Dalam

hal

hasil

pemungutan

suara

tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. (5)

Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3), masalahnya menjadi batal. Pasal 286

(1)

Pemberian

suara

secara

rahasia

dilakukan

dengan

tertulis,

tanpa

mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

158

(2)

Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

(3)

Dalam

hal

hasil

pemungutan

suara

tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga. (4)

Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal. Pasal 287

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. BAB XVIII LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 288 (1)

Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya; b. hakim pada badan peradilan; atau c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan

usaha

milik

daerah,

atau

badan

lain

yang

anggarannya

bersumber dari APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2)

Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai Anggota.

159

(3)

Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagian Kedua Sanksi Pasal 289

(1)

Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2)

Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

(3)

Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota. Pasal 290

(1)

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) berupa: a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis; b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian tetap sebagai Anggota.

(2)

Ketentuan mengenai jenis pelanggaran dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 291

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288.

160

BAB XIX KODE ETIK Pasal 292 (1)

DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota

selama

menjalankan

tugasnya

untuk

menjaga

martabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. (2)

Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR tentang Kode Etik BAB XX PENYIDIKAN Pasal 293

(1)

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Anggota tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 224 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2)

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota

yang

diduga

melakukan

tindak

pidana

harus

mendapat

persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. (3)

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari

terhitung

sejak

diterimanya

permohonan,

pemanggilan

dan

permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan. (4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Anggota: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana

161

kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus. (4)

Setelah pemanggilan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, pemanggilan dan permintaan keterangan harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin paling lambat dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

(5)

Selama Anggota menjalani penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

yang

bersangkutan

tetap

menerima

hak

keuangan

dan

hak

administratif sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. BAB XXI SISTEM PENDUKUNG Bagian Kesatu Umum Pasal 294 (1)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPR.

(2)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Kedua Sekretariat Jenderal Pasal 295

(1)

Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR yang diusulkan oleh pimpinan DPR sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.

162

(2)

Usul pengangkatan Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh tim yang dibentuk pimpinan DPR yang terdiri atas unsur pimpinan Fraksi.

(3)

Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Sebelum

mengajukan

usul

nama

calon

Sekretaris

Jenderal

DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPR harus berkonsultasi dengan Pemerintah. (5)

Usul nama calon Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR untuk diangkat dengan keputusan Presiden.

(6)

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab kepada pimpinan DPR. Pasal 296

Pegawai Sekretariat Jenderal DPR terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. Pasal 297 Sekretaris Jenderal DPR dengan persetujuan pimpinan DPR dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para sekretaris jenderal parlemen dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada pimpinan DPR. Bagian Ketiga Badan Keahlian DPR Pasal 298 (1)

Badan Keahlian DPR secara fungsional bertanggungjawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR.

(2)

Badan Keahlian DPR terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

163

(3)

Badan Keahlian DPR memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR.

(4)

Badan Keahlian DPR antara lain terdiri atas: a. pusat perancangan undang-undang; b. pusat kajian anggaran; c. pusat kajian akuntabilitas keuangan negara; dan d. pusat penelitian.

(5)

Susunan dan tata kerja Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Presiden atas usul DPR.

(6)

Susunan dan tata kerja Badan Keahlian DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh DPR paling lama 6 (enam) bulan setelah terpilihnya Pimpinan DPR. Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pasal 299

(1)

Dalam

rangka

melaksanakan

wewenang

dan

tugas

DPR,

dibentuk

kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan, terutama untuk Anggota. (2)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota.

(3)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli di bidang konstitusi, perundang-undangan, ekonomi dan keuangan, dan berbagai bidang keahlian yang dibutuhkan oleh DPR.

(4)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus oleh lembaga profesional.

(5)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPR.

(6)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah sekretariat.

164

(7)

Pakar atau ahli yang diperbantukan kepada

Anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus berdasarkan usul dari Anggota. (8)

Pakar atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Anggota yang bersangkutan. Pasal 300

Kelompok pakar atau tim ahli dari DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan memiliki hak berbicara atas permintaan ketua rapat. Bagian Kelima Tenaga Ahli Pasal 301 (1)

Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan tenaga ahli Fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR, Anggota, dan Fraksi.

(2)

Rekrutmen tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

alat

kelengkapan

DPR,

Anggota,

dan

Fraksi

yang

dalam

pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal DPR. (3)

Tenaga ahli alat kelengkapan DPR dan tenaga ahli Anggota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

(4)

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada: a. pimpinan alat kelengkapan DPR bagi tenaga ahli alat kelengkapan DPR; b. Anggota bagi tenaga ahli Anggota; dan c. pimpinan Fraksi bagi tenaga ahli Fraksi. Pasal 302

(1)

Jumlah tenaga ahli bagi Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sesuai dengan ruang lingkup tugas DPR.

165

(2)

Selain tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota didukung oleh 2 (dua) orang staf administrasi.

(3)

Tenaga

ahli

Anggota

tidak

boleh

memiliki

hubungan

darah

atau

kekeluargaan dengan Anggota yang bersangkutan dalam derajat ketiga. (4)

Dalam satu kali periode masa bakti DPR, terdapat paling sedikit 1 (satu) kali kenaikan honorarium tenaga ahli dan staf administrasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Tenaga ahli dan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkrut oleh Anggota dan diusulkan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR. Pasal 303

(1)

Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau alat kelengkapan DPR dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup.

(2)

Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota mendampingi Anggota dalam kunjungan kerja, kunjungan spesifik, atau inspeksi mendadak apabila diperlukan dan diputuskan dalam rapat komisi atau alat kelengkapan DPR.

(3)

Tenaga ahli Fraksi atau tenaga ahli Anggota melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Fraksi atau Anggota. Pasal 304

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tenaga ahli dan staf administrasi diatur dalam peraturan DPR. BAB XXII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Bagian Kesatu Umum

166

Pasal 305 Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, baik surat yang bersifat terbuka, tertutup, maupun rahasia diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Surat Masuk Pasal 306 (1)

Surat yang dialamatkan kepada DPR selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.

(2)

Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat Jenderal DPR, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR, yang berisikan pemberitahuan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal itu dapat diberitahukan kepada pengirim surat.

(3)

Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan. Pasal 307

(1)

Surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR kepada pimpinan DPR.

(2)

Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPR dan/atau pimpinan Fraksi.

(3)

Apabila pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

167

Pasal 308 (1)

Kepala unit pendukung alat kelengkapan DPR setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok isi surat dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

(2)

Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.

(3)

Dalam hal pimpinan DPR memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

masalahnya

akan

dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan. Bagian Ketiga Surat Keluar Pasal 309 (1)

Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disampaikan kepada pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal DPR.

(2)

Dalam hal surat jawaban dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh alat kelengkapan DPR, pimpinan DPR segera mengirimkan kepada alamat yang bersangkutan. Pasal 310

(1)

Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPR. Pasal 311

(1)

Pimpinan DPR segera mengirimkan surat yang merupakan hasil keputusan rapat alat kelengkapan DPR kepada alamat lembaga yang dituju.

(2)

Dalam hal pimpinan DPR tidak mengirimkan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 2 (dua) kali disampaikan oleh alat kelengkapan DPR

168

kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal DPR menyampaikan surat secara langsung kepada alamat lembaga yang dituju. Pasal 312 (1)

Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

(2)

Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.

(3)

Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

(4)

Dalam

hal

pimpinan

DPR

memandang

perlu,

surat

keluar

dapat

diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota. Bagian Keempat Arsip Surat Pasal 313 Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.

BAB XXIII LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 314 (1)

Lambang terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPR RI yang berbentuk bulat dengan batasan: a. sebelah kanan

: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;

b. sebelah kiri

: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan

169

c.

sebelah bawah

: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya terdapat pita lain yang bertuliskan DPR RI.

(2)

Perisai Garuda dengan warna sesuai dengan warna aslinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Lambang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 315 Bentuk, warna, dan makna lambang secara lengkap tercantum dalam Lampiran II Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Pasal 316 (1)

Penggunaan

lambang

DPR

berbentuk

lencana

dipakai

pada

saat

melaksanakan tugas sebagai Anggota dengan ketentuan: a. berukuran kecil disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita; dan b. berukuran besar disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional. (2)

Penggunaan lambang DPR bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPR.

(3)

Lambang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran III Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

(4)

Lambang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran IV Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Pasal 317

(1)

Lambang DPR dalam bentuk lencana digunakan oleh Anggota selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara kenegaraan resmi.

170

(2)

Lambang DPR dalam bentuk grafis yang dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap jabatan pimpinan DPR, rumah jabatan Anggota, ruangan gedung DPR, kop surat, spanduk, buku atau majalah yang diterbitkan oleh DPR atau dengan izin DPR, atau di tempat diadakan acara resmi DPR.

(3)

Lambang DPR yang dibuat dalam stiker atau plat dicetak dengan mencantumkan nomor Anggota dan hanya digunakan oleh anggota sesuai dengan nomor Anggota yang tercantum pada stiker atau plat.

(4)

Lambang DPR yang dibuat dalam bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan di kendaraan bermotor, ditempatkan pada kaca depan sebelah kanan.

(5)

Lambang DPR yang dibuat dalam bentuk plat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila digunakan pada kendaraan bermotor, ditempatkan pada plat nomor kendaraan dengan izin dari Kepolisian.

(6)

Lambang DPR yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPR atau Anggota. Pasal 318

Pencetakan kertas dengan kop surat lambang DPR, stiker, dan plat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Pasal 319 Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, plat, atau kertas dengan menggunakan lambang DPR. Bagian Kedua Tanda Anggota Pasal 320 (1)

Dalam melaksanakan tugas, Anggota disediakan: a. kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPR; b. plat; c. stiker;

171

d. kartu nama; e. kop surat; f. alamat email; dan g. tanda pengenal Anggota. (2)

Kartu dan tanda pengenal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g digunakan pada acara resmi.

Bagian Ketiga Penyebutan Anggota Pasal 321 Dalam rangka menegaskan fungsi representasi Anggota, penyebutan Anggota secara resmi wajib mencantumkan: a. nama Anggota; b. asal daerah pada daerah pemilihannya; dan c. Fraksi. BAB XXIV TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK Pasal 322 (1)

Usul perubahan Peraturan DPR tentang Tata Tertib dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Fraksi atau alat kelengkapan DPR.

(2)

Usul perubahan yang berasal dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPR yang disertai dengan daftar Fraksi dan tanda tangan pimpinan Fraksi.

(3)

Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan DPR kepada pimpinan DPR.

172

Pasal 323 (1)

Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) diajukan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.

(2)

Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

(3)

Dalam

hal

usul

perubahan

disetujui,

rapat

paripurna

DPR

menyerahkannya kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan. (4)

Dalam hal Badan Legislasi belum terbentuk, perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) dilakukan oleh panitia khusus.

(5)

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan. Pasal 324

(1)

Dalam hal undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan perubahan pada saat menjelang masa keanggotaan DPR berakhir, Badan Musyawarah menugasi Sekretariat Jenderal DPR untuk menyiapkan konsep rancangan peraturan DPR tentang tata tertib.

(2)

Badan Musyawarah menugaskan panitia khusus untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 325

Evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR tentang Kode Etik dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 326 (1)

DPR membentuk peraturan mengenai:

173

a. tata penggunaan ruang untuk tamu, wartawan, tempat wawancara, restoran, kafetaria, dan penjualan buku di lingkungan DPR; b. kode etik tenaga ahli; dan c. pengamanan dan penggunaan gedung di lingkungan DPR, wisma, dan rumah jabatan Anggota. (2)

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini diatur lebih lanjut dengan peraturan DPR secara tersendiri.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 327 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 328 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

174

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA,

DR. H. MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO.

DR. IR. H.PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.

IR. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1607

175

LAMPIRAN I. PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

LAMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2014

176

LAMPIRAN II. PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

BENTUK, MAKNA, DAN WARNA LAMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BENTUK: A. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas tiga bagian: 1. Garuda di tengah-tengah. 2. Padi dan Kapas melingkari Garuda. 3. Pita dengan huruf-huruf DPR RI. B. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk bulat dengan batasan sebagai berikut: 1.

Sebelah kanan

: gambar kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah.

2.

Sebelah kiri

: gambar padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah.

3.

Sebelah bawah

: Gambar tangkai padi dan kapas diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR RI.

C. Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. MAKNA: A. Makna Garuda yang digantungi perisai dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar mewujudkan lambing tenaga pembangunan. Di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung itu terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan khatulistiwa.

177

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Pancasila. 1. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, terlukis dengan Nur Cahaya di ruang tengah berbentuk Bintang yang bersudut Lima. 2. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilukiskan dengan Tali Rantai bermata bulatan dan persegi. 3. Dasar Persatuan Indonesia, dilukiskan dengan pohon beringin tempat berlindung. 4. Dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

dilukiskan

dengan

Kepala

Banteng

sebagai Lambang Tenaga Rakyat. 5. Dasar Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dilukiskan dengan Kapas dan Padi sebagai tanda tujuan kemakmuran. B. Makna gambar Kapas dan Padi adalah sebagai berikut: 1. Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan kemakmuran rakyat di bidang (pakaian). 2. Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan (makanan). C. Makna pita dengan huruf-huruf DPR RI ditengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan Rakyat yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia. D. Disamping warna dasar kuning emas, Nampak dua warna dari bendera keabngsaan kita yaitu Merah-Putih yang melambangkan Kedaulatan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Apabila dirangkum warna-warna Merah-Putih dan Hitam pada Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka ini tidak lain melambangkan keteguhan hati Dewan sebagai alat perjuangan untuk

178

senantiasa membela dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan Republik Indonesia. E. Apabila diperhatikan maka Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan suatu kesatuan lingkaran yang bulat dan ini melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat. F. Makna

keseluruhan

Lambang

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Republik

Indonesia: Melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai tenaga pembangun dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa harus berdasarkan Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwa Pancasila untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2014

179

LAMPIRAN III. PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

PENGGUNAAN LAMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA A. Lambang DPR RI digunakan dalam bentuk Lencana/Insigne saja untuk sementara, sedangkan penggunaan Lambang DPR RI dalam bentuk-bentuk lain akan ditetapkan kemudian. B. Penggunaan Lencana DPR RI adalah sebagai berikut: 1. Lencana DPR RI dipakai selama memangku jabatannya oleh para Anggota DPR RI, setiap hari kerja dan dikenakan pada baju di dada kiri. 2. Pada Upacara Kenegaraan/Resmi, Lencana DPR RI dipakai sebagai berikut: a.

bagi wanita

:

pada baju di dada kiri.

b.

Bagi pria

:

Pada lidah jas bila mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), atau di dada kiri bila mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 September 2014

180

LAMPIRAN IV. PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

LAMBANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BUKAN LENCANA 1. Contoh Memo/Kop Surat Anggota

Spesifikasi: Lebar kertas: 148 mm Panjang kertas: 210 mm Berat kertas: 80 gr Warna lambang: emas Warna teks: hitam Warna kertas: putih

181

2. Contoh Stiker dan Plat

Spesifikasi: Diameter: 100 mm Plat Bahan: tembaga Warna lambang dan teks: hitam dan silver Warna dasar: tembaga Stiker Bahan: plastik Warna lambang: emas + full color Warna teks: hitam Warna dasar: putih

182

3. Contoh Kartu Nama

A. Kartu Nama Bahasa Indonesia

Depan

Belakang

B. Kartu Nama Bahasa Inggris

Depan

Belakang

Spesifikasi: Panjang: 90 mm Lebar: 55 mm Berat: 230 gr Jenis Kertas: fenci paper Hot print: Gold + Full color Warna kertas: putih (sisi depan) hitam (sisi belakang) Warna teks: hitam Finishing: laminating doff Cetak huruf: emboss

183

4. Contoh Kartu Anggota

Foto

Depan

Belakang

Spesifikasi: Panjang: 90 mm Lebar: 55 mm Ketebalan: 0.8 mm Jenis Kertas: PVC Hot print: Gold + Full color Warna teks: hitam Warna dasar: silver Finishing: laminating glossy Ukuran Foto: 2 X 3 Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 16 September 2014.

184