PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2OO7 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI,AKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan pada Badan Negara Bukan Berlaku Pajak yang Standardisasi Nasional: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ciala"rrihuruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (21Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;
Mengingat
1 . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 . Undang-Undang
7997 Nomor Tahun tentang 20 Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36871;
3. Peraturan
-23. Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1997 tentang Jenis Pajak Negara Bukan dan Penyetoran Penerimaan 1997 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37601; MEMUTUSI{AN: Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PAJAK YANG JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pasal 1 ( 1 ) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional melit:uti penerimaan dari: a. Jasa Akreditasi; b. Jasa Pendidikan Standardisasi; c. Jasa Informasi Standardisasi; dein d. Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank.
(2) Tarif
Pajak atas Jenis Penerimaan Negara Bukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2
Pajak sebagaimana Jenis Penerimaan Negara Bukan dimaksud dalam Pasal I mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, dan persentase. Pasal 3 {1) Tarif .Iasa Akreditersl, .Jnsa Pendidikan $tandardisasi, dan Jasel Permohonan Nomor Identilikasi Bank sebagairnana dirnaksud dalam l,a.rr:piran Perilturan Pernerjnl.ah inj ticistk termasr,rk biaya konsumsi. tran.sporiasi. dan al
3(2) Bierya akomr:cltlsi konsumsi. dan transportasi, sei:agcri*:*.na djrnaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Pasal 4 (1) Tarif jasa penjualan dokumen dan/atau standar Peraturan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah ini tidak termasuk biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen. (21 Biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Pasal 5 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4I2L), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Pemerintah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar
+memerintahkan mengetahuinya, orang Agar setiap dengan ini Pemerintah pengundangan Peraturan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2OO7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2OO7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
ANDI MAT"IALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO7 NOMOR 136
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2OO7 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
I . UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Badan Standardisasi Nasional telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional dengan Peraturan Pemerintah. I I . PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5
-2Pasal 5 Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 478I
LAMPIRAN PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2OO7 TANGGAL 16 Nopember 2007
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARISASI NASIONAL NO I
JENIS PENERIMAAN
TARIF
JASA AI(REDITASI 1. Permohonan Akreditasi 2. Asesmen: a. Pal<et A b. Paket B c. Paket C d. Paket D e. Paket E f. Paket F
4. Survailen: a. PaketA b. Paket B c. Paket C d. Paket D 5. Uji a. b. c.
3.500.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp, Rp. Rp.
12.500.000,00 15.500.000,00 18.500.000,00 21.500.000,00 24.500.000,00 27.500.000,00
Rp
2.500.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp.
2.500.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 7.000.000,00
Per Komoditi Per Komoditi Per Komoditi
Rp. Rp. Rp.
500.000,00 1 000.000,00 I 500.000,00
6. Iuran Tahunan
Per Tahun
Rp.
1.000.000.00
Per Orang/Hari Per Orang/Hari
Rp. Rp.
550.000,00 440.000,00
Per Orang/Hari Per Orang/Hari
Rp. Rp.
1 000.000,00 800.000,00
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
Per Orang/Hari Per Per Per Per
Profisiensi: Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C
JASA PENDIDIKAN
Rp.
Per Permohonan Per Per Per Per Per Per
3. Asesmen Bersama Dengan Badan Akreditasi Asing (Cross Frontiefl
u
SATUAN
Paket Paket Paket Paket
STANDARISASI
1. Seminar/Lokakarya: a. Standarisasi Umum untuk: a.7. Umum a.2. AnggotaMasyarakat Standarisasi Indonesia b, Standarisasi Strategis untuk: b.1. Umum b.2. Anggoia Masyi*r"akat $tandarisilsi Ind.*nesii,r
2. Kursus
NO
JENIS PENERIMAAN
TARIF
SATUAN
2 . Kursus: a. Standarisasi Umum untuk: a.L Umum a"l}^ Anggol-a Mr:syaral
Per Orang/Hari Per Orang/Hari
Rp. Rp.
500.000,00 400.000,00
Per Orang/Hari Per Orang/Hari
Rp. Rp.
800.000,00 640.000,00
Per Orang/Hari Per Orang/Hari
Rp. Rp.
900.000,00 720.000,00
Per Paket/Hari Per Paket/Hari
Rp Rp
8.000.000,00 7.200.000.00
Per Paket/Hari Per Paket/Hari
Rp. Rp.
8.500.000,00 7.650.000,00
Per Paket/Hari Per Paket/Hari
Rp Rp
9.000.000,00 8.100.000.00
Per Standar
Rp.
1.500.000,00
3 . Pelatihan di Tempat Pelanggan (In House Trainingl : a. Standarisasi Umum untuk: a. 1. Umum a.2. Ar:ggrjta Masynlakat Stan tlarj.seusil*clcr:l*sia., Agen, dan Lembaga Pendidikan b. Standa.risasi Khusus (Aplikasi): b.1. Umum b.2. AnggoiaMasyarahal $tanrlarisiLsi Indcnesii,r, Agen dan Lembaga Pendidikan c. Kursus Kompetensi Bidang Standarisasi untuk: c.l. Umum Anggota Mas..varakat c.2. ,5ta*.dnrisnsi I:r.dnn.rsia, Agen dan Lembaga Pendidikan:
UI
JASA INFTORMASI STANDARISASI l.
Layanan Dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk: a. Umum a.1. SNI lebih dari 1O0O lembar
NO
JENIS PENERIMAAN a.2. a.3. a,4. a.5. a.6. a.7. a.8. a.9. a.10. a.11. a.12. a.13. a.14. a. 15. a. 16.
SNI 501-1000 lembar SNI 401-500 lembar SNI 301-400 lembar SNI 201-300 lembar SNI 101-200 lembar SNI 91-100 lembar SNI 81-90 lembar SNI 71-80 lembar SNI 61-70 lembar SNI 51-60 lembar SNI 41-50 lembar SNI 31-40 lembar SNI 21-30 lembar SNI 11-20 lembar SNI 1-10 lembar
SATUAN
TARIF
Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
945.000,00 525.000,00 420.000,00 315.000,00 210.000,00 150.000,00 135.000,00 r20.000,00 105.000,00 90.000,00 75.000,00 60.000,00 45.000,00 30.000,00 15.000,00
Per Standar
Rp.
750.000,00
Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per
Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Staldar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
472.500,OO 262.500,0O 210.000,00 157.500,00 105.000,00 75.000,00 67.500,00 60.000,00 52.500,00 45.000,00 37.500,00 30.000,00 22.500,00 15.000,00 7.500,00
Per Standar
Rp.
1.050.000,00
Per Per Per Per Per Per
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per
b . fuqp;oia Masrraralsat Standarisa.si In
Standar Standar Standar Standar Standar Standar
661.500,00 367.500,00 294.OOO,OO 220.500,00 147.000,00 105.000,00
NO
JENIS PENERIMAAN c.8. SNI c.9. SNI c. 10. SNI c. 11. SNI c.1,2. SNI c.13. SNI c.14. SNI c.15. SNI c.16. SNI
81-90 lembar 71-80 lembar 61-70 lembar 51-60 lembar 41-50 lembar 31-40 lembar 21-30 lembar 11-20 lembar 1-10 lembar
Penggandaan Non Standar Koleksi Perpustakaan Penjualan Standar International O rg aniz atio n fo r St andariz atio n (1SO) untuk: a. Umum
TARIF
SATUAN Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Per Halaman
Rp.
Per Per Per Per Per Per Per Per Per
94.500,00 84.000,00 73.500,00 63.000,00 52.500,00 42.000,00 31.500,00 21.000,00 10.500,00 300,00
Per Standar
807o dari daftar harga (Price Lisf yang ditetapkan ISO
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Per Standar
60%odari daftar }rarga (Price List) yang ditetapkan ISO
Lernbaga Pendidikan
Per Standar
60%odari daftar harga (Price Listl yang ditetapkan ISO
Per Standar
507o dari daftar harga (Price Listl yang ditetapkan ISO
Per Standar
50%odari daftar lrarga (Price List) yang ditetapkan ISO
f. Lembaga Penilaian Kesesuaian
Per Standar
6O%odarr daftar harya(Price Lisf yang ditetapkan ISO
g. Agen
Per Standar
60%odari daftar harga (Price List) yang ditetapkan ISO
Penjualan Standar International Ele ctr o te clvtical Co mmisio n (IE Q untuk: a. Umum
Per Standar
9O%odari daftar harga (Price List) vane ditetapkan IEC
d . IlelajallMahasisrva
Angg;oia Masrrarahat Si-anderisasi Incionesiil
NO
SATUAN
TARIF
b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Per Standar
7oo/o dari daftar harga (Price Listl yang ditetapkan IEC
c . Lerrtbaga Pendidikan
Per Standar
7Oo/odari daftar harga (Price Lisfl yang ditetapkan IEC
ri. PeLljar/Mahi,rsisrva
Per Standar
6O7o dari daftar harga (Price Listl yang ditetapkan IEC
Anggota Masyarakal Stanclarisasi Indonesia
Per Standar
6096
Lembaga Penilaian Kesesuaian
Per Standar
7oo/o darj daftar harga (Price Listl yang ditetapkan IEC
Per Standar
7oo/o dari daftar harga (Price Listl yang ditetapkan IEC
a. Umum
Per Standar
1007o dari daftar harga (Price LisQ yang ditetapkan ASTM
b . Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Per Standar
807o dari daftar harga (Price Listl yang ditetapkan ASTM
Leurb;lga Pendidikan
Per Standar
8O7o dari daftar t:arga (Pice Listl yang ditetapkan ASTM
ct. Pelajar/ Mlahasisrvsr
Per Standar
80%odari daftar harga (Price Listl yang ditetapkan ASTM
e. Anggota. Ivla.svaral
Per Standar
80% dari daftar haqa (Pice Listl yang ditetapkan ASTM
JENIS PENERIMAAN
g. Agen
5 . Penjualan Standar Amencan Standard Testing Mateial (ASTM untuk :
NO
JENTS PENERIMAAN
o
TARIF
Lembaga Penilaian Kesesuaran
Per Standar
80% dari daftar harga (Price List) yang ditetapkan ASTM
Agen
Per Standar
8O7o dari daftar harga (Price Lisfl yang ditetapkan ASTM
Per Standar
1 107o dari daftar harga (Price Listl
6. Jasapenjualan standar dan atau dokumen selain yang diterbitkan dari ISO. IEC dan ASTM
w
SATUAN
JASA PERMOHONAN NOMOR IDENTIFIKASI BANK 1. Permohonan Nomor Identifikasi Bank
Per Nomor
USD
100
2. Pemrosesan data Isster Identification Numb er (llN)
Per Nomor
Rp.
500.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
