SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 2 /JUKLAK/SESMEN/06/2014 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
b.
bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang …
-2-
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.
BAB …
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 20052025, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN 2010-2014 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 6. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. 7. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah Menteri yang …
-4-
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 12. Kerangka Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional adalah arahan yang disepakati bersama yang menjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 13. Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan. 14. Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 16. Trilateral Meeting adalah pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. 17. Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan yang ada di RPJMN 2015-2019. 18. Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing program/ kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan pendanaannya.
Pasal …
-5-
Pasal 2 Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kajian pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, penyusunan rancangan RPJMN 20152019, pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi dalam penyusunan RPJMN 2015-2019, serta proses penetapan RPJMN 2015-2019.
Penyusunan
RPJMN
Pasal 3 2015-2019
Penyusun RPJMN 2015-2019 Keputusan Menteri Perencanaan.
dilaksanakan yang
oleh
ditetapkan
Tim
dengan
Pasal 4 Tahapan Penyusunan RPJMN 2015-2019 meliputi tahapan sebagai berikut : a. penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study); b. pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014; c. d. e. f. g. h.
penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik; penyusunan rancangan awal RPJMN 2015-2019; penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019; penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019; penetapan RPJMN 2015-2019; pelaksanaan sosialisasi RPJMN 2015-2019. BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 Bagian Pertama Penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study) Pasal 5
(1) (2)
Para Deputi menyampaikan hasil Kajian Pendahuluan kepada Tim Penyusun RPJMN 2015-2019. Hasil Kajian Pendahuluan digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.
Bagian …
-6-
Bagian Kedua Pelaksanaan Evaluasi RPJMN 2010-2014 (1)
Deputi
Bidang
Pasal 6 Evaluasi
Kinerja
Pembangunan
mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi RPJMN 20102014. (2)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 sebagai bahan acuan penyusunan RPJMN 2015-2019. Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik
(1)
Pasal 7 Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyusun Konsep
(2)
Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik. Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari hasil evaluasi RPJMN dan disusun dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025 dan hasil Kajian Pendahuluan.
(1)
(2)
(3)
Pasal 8 Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat atas Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang telah disusun. Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik. Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan. Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019
(1)
Pasal 9 Rancangan awal RPJMN 2015-2019 disusun berdasarkan RPJPN 2005-2025, Rancangan Rencana Pembangunan
Teknokratik …
-7-
Teknokratik, (2)
dan
Visi,
Misi
dan
program
prioritas
Presiden. Rancangan awal RPJMN 2015-2019 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum dan program prioritas Presiden, Kerangka Ekonomi Makro serta strategi pendanaan jangka menengah.
(3)
Program prioritas Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas kementerian/lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional.
(1)
(2)
Tim Penyusun rancangan awal
Pasal 10 RPJMN 2015-2019 menyampaikan RPJMN 2015-2019 kepada Menteri
Perencanaan sebagai bahan Sidang Kabinet. Menteri Perencanaan menyampaikan rancangan awal RPJMN 2015-2019 kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet.
(3)
Rancangan awal RPJMN 2015-2019 yang telah disepakati dalam Sidang Kabinet digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra K/L dan penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019. Bagian Kelima Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 11 Rancangan awal RPJMN 2015-2019 dan rancangan Renstra K/L digunakan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 untuk menyusun rancangan RPJMN 2015-2019. Rancangan Renstra K/L ditelaah oleh Menteri Perencanaan untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian/lembaga dengan rancangan awal RPJMN 2015-2019. Menteri Perencanaan menugaskan para Deputi untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Hasil penelaahan Renstra K/L oleh Menteri Perencanaan dibahas dengan kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan dalam Trilateral Meeting penyusunan RPJMN 2015-2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Trilateral Meeting akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan …
-8-
Pelaksanaan
Trilateral
Meeting
yang
Sekretaris Kementerian Perencanaan Nasional/Sekretaris Utama Badan
ditetapkan
oleh
Pembangunan Perencanaan
Pembangunan Nasional. (6)
Hasil penelaahan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN menjadi rancangan RPJMN 2015-2019.
(7)
2015-2019
Rancangan RPJMN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Nasional. Pasal 12
(1)
(2)
Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 mengkoordinasikan proses dan bahan pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional. Musrenbang Jangka Menengah Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan
(3) (4)
(5)
masyarakat. Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN 20152019. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Musrenbang Jangka Menengah Nasional akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagian Keenam Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019
(1) (2)
Pasal 13 Rancangan RPJMN 2015-2019 yang telah disempurnakan disusun menjadi rancangan akhir RPJMN 2015-2019. Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 menyampaikan rancangan akhir RPJMN 2015-2019 kepada Menteri Perencanaan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Musrenbang Jangka Menengah Nasional.
Bagian …
-9-
Bagian Ketujuh Penetapan RPJMN 2015-2019
(1)
Pasal 14 Menteri Perencanaan menyampaikan
rancangan akhir
RPJMN 2015-2019 kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi RPJMN 2015-2019 dalam Peraturan Presiden. (2)
RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan penyesuaian rancangan Renstra K/L dan sebagai RPJMD.
bahan
penyusunan
dan/atau
penyesuaian
(3)
Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 2015-2019.
(4)
Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD
(5)
dengan RPJMN 2015-2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Bilateral Meeting akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagian Kedelapan Pelaksanaan Sosialisasi RPJMN 2015-2019
Pasal 15 Kementerian Perencanaan melakukan sosialisasi atas RPJMN 2015-2019 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sistematis dengan kerangka kerja logis yang koheren dan konsisten disusun Tata Cara Penyusunan RPJMN 2015-2019 yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional …
- 10 -
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 17 Dalam rangka menciptakan sinergi antara kebijakan dengan kerangka
regulasi
untuk
mendukung
sasaran
pembangunan nasional disusun pedoman Kerangka Regulasi yang diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan
oleh
Sekretaris
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Peraturan
Menteri
ini
Pasal 18 mulai berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Desember 2014 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2015, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.
Peraturan
Pemerintah
tentang Tata Cara Pembangunan Nasional; 4.
Nomor
40
Tahun
Penyusunan
2006
Rencana
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan …
-2Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 5.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.
PERTAMA
:
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
KEDUA
:
Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SLAMET SENO ADJI
LAMPIRAN …
-3-
LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 3 /JUKLAK/SESMEN/06/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ii DAFTAR ISI
DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang.......................................................................................... B. Tujuan...................................................................................................... C. Ketentuan Umum......................................................................................
1 1 2 2
II
KERANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 A. Keterkaitan RPJMN dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.................... B. Tahap Penyusunan RPJMN...................................................................... C. Penyusunan Struktur Kebijakan............................................................... D. Kerangka Kerja Logis dalam penyusunan Program dan Kegiatan..............
5
III SUBSTANSI DAN STRUKTUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015 - 2019 A. RPJPN 2005-2025.................................................................................... B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.............................................. C. Pengarusutamaan Pembangunan............................................................. D. Kerangka Ekonomi Makro........................................................................ E. Kaidah Pelaksanaan................................................................................. F. Buku RPJMN 2015-2019.......................................................................... G. Outline Buku RPJMN 2015-2019.............................................................. IV PENUTUP ANAK LAMPIRAN 1. Contoh Worksheet Kerangka Pikir Logis 2. Kerangka Pikir Logis 3. Tata Cara Penyusunan Kerangka Kelembagaan Tatacara Perumusan Kebijakan 4. Tahapan dan Kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019 5.
Kerangka
Alur/Mekanisme Penyusunan Kebijakan Kerangka Kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019
5 7 13 17 30 30 32 34 35 35 37 38 52
iii 6. 7. 8.
Alur Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerangka Kelembagaan Identifikasi Kerangka Kelembagaan RPJMN 2015-2019 (Disertai Contoh) Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
-1-
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pembangunan pembangunan
nasional
merupakan
berkesinambungan
yang
rangkaian
upaya
mencakup
seluruh
aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
merupakan
RPJMN
tahap
ke-3
dari
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya (RPJMN 2010-2014). Berdasarkan hasil evaluasi, RPJMN 20102014 telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan, namun belum seluruh bagian yang ada dalam RPJMN tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain : (1) Penyusunan struktur kebijakan yang ada dalam RPJMN 2010-2014 belum semuanya menggunakan kerangka kerja logis (logical framework) yang sesuai, sehingga rumusan sasaran dan arah kebijakannya menjadi tidak jelas; (2) Indikator yang digunakan masih belum dirumuskan dengan baik dan terukur; (3) Terdapat perbedaan penggunaan istilah
dan
sistimatika dalam Buku I, II dan III RPJMN sehingga sulit menemukan benang merah antara ketiga buku tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan RPJMN Tahun
2015-2019
telah
ditetapkan
Peraturan
Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan ...
-2-
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sistematis dengan kerangka kerja logis yang koheren dan konsisten sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan
Petunjuk
Pelaksanaan
Penyusunan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
B.
Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai panduan bagi: 1.
Tim Penyusun RPJMN Tahun 2015-2019 dalam menyusun RPJMN Tahun 2015-2019;
2.
Unit kerja dalam mendukung penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019.
C.
Ketentuan Umum 1.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
4.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5.
Isu
Strategis
adalah
kondisi
atau
hal
yang
harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka
menengah ...
-3-
menengah/panjang, dan bersifat sebagai pengungkit untuk mencapai sasaran nasional. 6.
Arah kebijakan merupakan penjabaran misi dan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk
mencapai
menyelesaikan
sasaran
yaitu
masalah
perubahan
dalam
rangka
kondisi
sosial
masyarakat yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. 7.
Strategi
merupakan
cara
yang
digunakan
untuk
melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yang berisikan program-program. 8.
Program Lintas adalah program yang bersifat mewadahi kegiatan-kegiatan berdasarkan
prioritas
karekteristik
yang tertentu
dikelompokkan dalam
rangka
mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional yang dapat bersifat lintas program, lintas K/L, lintas bidang atau lintas wilayah. 9.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai
penyediaan
alokasi
anggaran,
atau
kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk
menghasilkan
keluaran
(output)
dalam
bentuk
barang/jasa. 11. Masukan (Input) adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang perlukan dalam rangka untuk menghasilkan output.
12. Keluaran …
-4-
12. Keluaran (Output) atau Sasaran kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 13. Hasil (Outcome) atau Sasaran program adalah segala sesuatu dihasilkan dari suatu program yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan. 14. Dampak (Impact)
adalah pernyataan perubahan pada
masyarakat seperti apa yang ingin dituju sebagai akibat dari hasil pembangunan yang tercapai yang bersifat Jangka Menengah atau Jangka Panjang. 15. Menteri
adalah
Nasional/Kepala
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
BAB II …
-5-
BAB II KERANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019
A.
Keterkaitan RPJMN dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional (RPJPN) terbagi dalam 5 (lima) tahap periodisasi RPJMN sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat; 2.
RPJMN memuat arah kebijakan, strategi pembangunan nasional, program Kementerian/Lembaga (K/L) dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro;
3.
RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional;
4.
RKP memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka
ekonomi
makro
yang
mencakup
gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 5.
RPJMN menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
K/L
dalam
rangka
mendukung
pencapaian
program prioritas Presiden; 6.
Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi yang memuat program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L;
7.
Renstra K/L dijabarkan ke dalam Rencana Kerja K/L (Renja K/L) yang merupakan rencana tahunan K/L; 8. Renja...
-6-
8.
Renja K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada RKP;
9.
Renja K/L
memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; 10. RPJMN
diperhatikan
menyusun
Rencana
oleh
Pemerintah
Pembangunan
Daerah
Jangka
dalam
Menengah
Daerah (RPJMD); 11. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah jangka menengah; 12. RPJMD
harus
diselaraskan
dengan
arah
kebijakan,
prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah; 13. Keterkaitan antara RPJMN dengan dokumen perencanaan lain tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1 ...
-7-
Gambar 1 Keterkaitan antara RPJMN dengan Dokumen Perencanaan lain
B.
Tahap Penyusunan RPJMN 1.
Penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study) Kajian pendahuluan disusun pada tahun terakhir RPJMN berjalan untuk menganalisis berbagai kebijakan RPJMN berjalan dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Kajian pendahuluan dilakukan oleh Kedeputian Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil kajian
pendahuluan menjadi salah satu masukan dalam
penyusunan rancangan teknokratik RPJMN.
2. Pelaksanaan ...
-8-
2.
Pelaksanaan Evaluasi RPJMN 2010-2014 Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan untuk mengetahui
hasil
mengidentifikasi
capaian
kinerja
berbagai
pembangunan
permasalahan
yang
dan
belum
terselesaikan pada periode 2010-2014 serta tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program kegiatan RPJMN 20152019. 3.
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik Penyusunan rancangan teknokratik RPJMN dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir logis untuk
menganalisis
mempertimbangkan selama
periode
rancangan
kondisi
beberapa rencana
teknokratik
mempertimbangkan
skenario
dengan
pembangunan
berikutnya.
RPJMN
RPJPN
obyektif
Penyusunan
dilakukan
2005-2025,
hasil
dengan kajian
pendahuluan, hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat. Penjaringan
aspirasi
masyarakat
pertemuan
dengan
para
dilakukan
pemangku
melalui
kepentingan
(stakeholders) antara lain para pakar, tokoh politik, dan tokoh masyarakat. 4.
Penyiapan Rancangan Awal RPJMN a.
Rancangan Awal RPJMN mulai disiapkan pada tahun terakhir RPJMN berjalan, dengan mengacu pada RPJPN, visi/misi dan program prioritas presiden terpilih, dan berdasarkan pada rencana teknokratik yang
telah
pelaksanaan
mempertimbangkan RPJMN
berjalan,
hasil hasil
evaluasi kajian
pendahuluan ...
-9-
pendahuluan (background study) RPJMN serta aspirasi masyarakat; b.
Rancangan awal RPJMN memuat kebijakan umum, strategi
pembangunan,
dan
program
prioritas
Presiden, serta kerangka ekonomi makro; c.
Program prioritas Presiden dijabarkan ke dalam isu strategis yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional;
d.
Rancangan awal RPJMN disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam sidang Kabinet dan menjadi pedoman atau acuan penyusunan Rancangan Renstra K/L.
5.
Penyiapan Rancangan Renstra K/L a.
Pimpinan K/L menyusun Rancangan Renstra K/L yang diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya dengan memperhatikan
hasil
evaluasi
dan
aspirasi
masyarakat; b.
Rancangan
teknokratik
K/L
perlu
disinkronkan
dengan rancangan teknokratik RPJMN; c.
Pimpinan
K/L
berkoordinasi
dengan
Pemerintah
Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional di sektornya; d.
Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi yang memuat program dan kegiatan sesuai
dengan
tugas
dan
fungsi
K/L
dengan
berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN;
e. Rancangan ...
-10-
e.
Rancangan Renstra K/L disampaikan kepada Menteri untuk ditelaah.
6.
Penyusunan Rancangan RPJMN a.
Rancangan RPJMN disusun menggunakan Rancangan Awal RPJMN dan hasil penelahaan Rancangan Renstra K/L;
b.
Menteri menelaah Rancangan Renstra K/L agar : 1) Sasaran program prioritas Presiden terjabarkan kedalam
tujuan
dilaksanakan
K/L
oleh
dan
tugas
Pemerintah
yang
akan
Daerah
sesuai
dengan kewenangannya; dan 2) Kebijakan K/L konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJMN. c.
Penelaahan
Rancangan
Renstra
K/L
meliputi
penelaahan terhadap konsistensi Rancangan Renstra K/L dengan Rancangan Awal RPJMN dan batasan substansi rancangan Renstra K/L. 1) Penelaahan konsistensi Rancangan Renstra K/L meliputi konsistensi sasaran tujuan K/L dengan sasaran program prioritas Presiden, konsistensi arah
kebijakan
nasional,
dengan
konsistensi
dengan
kebutuhan
ekonomi
makro
arah
kebijakan
program/kegiatan
program/kegiatan
konsistensi kondisi
K/L
nasional
sumberdaya yang
tertuang
K/L serta
dengan dalam
rancangan awal RPJMN. 2) Penelaahan batasan substansi Rancangan Renstra K/L dilakukan terhadap isi pokok Rancangan Renstra K/L yang meliputi visi, misi, tujuan, arah
kebijakan ...
-11-
kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. d.
Hasil penelaahan Rancangan Renstra K/L digunakan sebagai
bahan
RPJMN
menjadi
penyempurnaan rancangan
rancangan
RPJMN
dan
awal bahan
penyempurnaan Rancangan Renstra K/L. e.
Rancangan RPJMN selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Nasional.
7.
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional a.
Musrenbang Jangka Menengah Nasional merupakan proses
perencanaan
partisipatif
yang
mengikutsertakan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat untuk menyempurnakan Rancangan RPJMN; b.
Musrenbang
Jangka
diselenggarakan
paling
Menengah lambat
2
Nasional
bulan
setelah
Presiden dilantik. c.
Hasil
Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional
digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN menjadi Rancangan Akhir RPJMN. 8.
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN a.
Rancangan Akhir RPJMN disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional;
b.
Rancangan
Akhir
RPJMN
dibahas
dalam
Sidang
Kabinet untuk penyempurnaan.
9. Penetapan ...
-12-
9.
Penetapan RPJMN a.
Rancangan Akhir RPJMN yang telah disempurnakan ditetapkan
menjadi
RPJMN
dengan
Peraturan
Presiden; b.
Rancangan Akhir RPJMN ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
10. Penyesuaian Renstra K/L dan RPJMD dengan RPJMN a.
RPJMN yang telah ditetapkan digunakan untuk : 1) pedoman penyesuaian Renstra K/L; 2) bahan penyusunan dan perbaikan RPJMD dengan memperhatikan tugas Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN.
b.
Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN dilakukan melalui Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN;
c.
Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L bertujuan menjaga konsistensi dan sinergi sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan yang ada dalam RPJMN.
d.
Penyesuaian
RPJMD
dengan
RPJMN
dilakukan
melalui Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN; e.
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
RPJMD
bertujuan
menjaga konsistensi sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait serta meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. f. Alur ...
-13-
f.
Alur
penyusunan
RPJMN
dan
kaitannya
dalam
penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut: Gambar 2: Alur Penyusunan RPJMN
C.
Penyusunan Struktur Kebijakan 1.
Penyusunan Logika Berfikir a.
Penyusunan
Struktur
Kebijakan
(Policy
Structure),
dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja logis; b.
Penyusunan struktur kebijakan dilakukan berdasarkan logika berfikir yang konsisten, yaitu: 1)
Identifikasi permasalahan;
2)
Penyusunan isu strategis;
3)
Penentuan sasaran pokok yang ingin dicapai;
4) Penetapan ...
-14-
4)
Penetapan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
c.
Penyusunan struktur kebijakan yang disusun secara sistematis
bertujuan
agar
perencanaan
dapat
dilaksanakan dan dievaluasi. 2.
Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Isu Strategis a.
Perumusan kebijakan pembangunan nasional dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan penyebab permasalahan yang dirumuskan
berdasarkan
hasil evaluasi RPJMN periode sebelumnya, background study RPJMN dan kondisi bangsa saat ini (baseline); b.
Permasalahan yang telah teridentifikasi menjadi dasar bagi perumusan isu strategis;
c.
Isu strategis merupakan hal-hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan;
d.
Isu strategis disusun berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, tantangan yang akan dihadapi dalam periode 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), masukan dari pemangku kepentingan, serta isu nasional dan isu global yang sangat mendesak untuk dipertimbangkan;
e.
Karakter isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat
penting,
menengah/panjang,
dan
mendasar, bersifat
sebagai
berjangka pengungkit
untuk mencapai sasaran nasional; f.
Penyusunan
rumusan
isu-isu
strategis
memerlukan
analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.
3. Penetapan ...
-15-
3.
Penetapan Sasaran Pokok Nasional a.
Sasaran pokok pembangunan nasional merupakan tujuan akhir (goal) yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
b.
Sasaran
Pokok
Pembangunan
Nasional
ditetapkan
berdasarkan permasalahan, tantangan dan isu strategis yang telah teridentifikasi, skala prioritas RPJPN 20052025 serta visi,
misi dan program prioritas presiden
terpilih; c.
Sasaran Pokok Nasional yang telah ditetapkan menjadi dasar
bagi
penentuan
arah
kebijakan
dan
strategi
pembangunan. 4.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional a.
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan
dan
isu
strategis
yang
telah
teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan; b.
Arah kebijakan memuat strategi dan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja sebagai dasar penetapan
Prioritas
Nasional,
Prioritas
Bidang,
Program Lintas untuk mewujudkan Sasaran Pokok Nasional yang telah ditetapkan; c.
Masing-masing Prioritas Nasional, Prioritas Bidang memiliki sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode
RPJMN
2014-2019,
arah
kebijakan
dan
strategi pembangunan; d.
Setiap rantai hasil/pencapaian digunakan berbagai indikator untuk mengukurnya, antara lain:
1) Pencapaian ...
-16-
1)
Pencapaian Prioritas Nasional diukur dengan indikator kinerja prioritas nasional (indikator impact/dampak);
2)
Program Lintas diukur dengan menggunakan indikator
kinerja
Program
Lintas
(indikator
outcome antara/intermediate outcome); 3)
Program diukur dengan indikator kinerja program (indikator outcome langsung/immediate outcome);
4)
Pencapaian Kegiatan diukur dengan indikator kinerja kegiatan (indikator output). Gambar 3 Level Indikator dalam Struktur Kebijakan
Indikator KinerjaPrioritas Fokus Prioritas Nasional
e.
Indikator Kinerja Prioritas Nasional (Indikator Dampak)
Program Lintas
Indikator Kinerja Program Lintas (Indikator Outcome Antara)
Program
Indikator Kinerja Program (Indikator Outcome Langsung)
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (Indikator Output)
Strategi Pembangunan Nasional merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
f.
Strategi pembangunan Nasional memuat programprogram dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
g. Alur ...
-17-
g.
Alur perumusan struktur kebijakan (policy structure) dalam
perumusan
arah
kebijakan
pembangunan
nasional RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: Gambar 4 Alur Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan
D.
Kerangka Kerja Logis dalam Penyusunan Program dan Kegiatan 1.
Kerangka kerja logis merupakan kerangka pikir secara logis yang mengaitkan berbagai tahapan atau kegiatan dan memberikan
pemetaan
untuk
pencapaian
misi
suatu
program/kegiatan; 2.
Kerangka kerja logis menjelaskan tujuan dan sasaran dari kebijakan
ataupun
pencapaian
hasil
program,
dan
kinerja
aliran
dari
kontribusi
setiap
tahap
program/kegiatan dalam pencapaian sasaran; 3.
Kerangka kerja logis merupakan diagram/bagan yang menggambarkan bekerja
dengan
program/kegiatan baik
untuk
saling
terkait
mencapai
dan
sasaran
pembangunan ...
-18-
pembangunan,
antara
lain
capaian
sasaran
Prioritas
Nasional; 4.
Keterkaitan antara program/kegiatan dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:
Gambar 5 Struktur Kebijakan (Policy Structure) dan Kinerja Pembangunan RPJMN 2015-2019
5.
Keterkaitan
sebagaimana
menunjukkan
hubungan
dimaksud dari
pada
kegiatan
angka
menjadi
4,
hasil
dengan alur sebab akibat yang sederhana (satu arah) atau kompleks
(multi
arah),
sehingga
kinerja
suatu
program/kegiatan dapat diidentifikasi pada masing-masing level, dan kinerja tersebut dapat diukur dengan lebih baik; 6.
Kerangka kerja logis ini menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome dan impact dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan;
7.
Penyusunan kerangka kerja logis dapat dilakukan melalui langkah-langkah umum dengan menggunakan Kertas Kerja Kerangka Kerja Logis;
8. Kerangka ...
-19-
8.
Kerangka
kerja
logis
diawali
dengan
mengidentifikasi
masalah yang ingin diselesaikan melalui program/kegiatan dan merunut hingga outcome yang ingin dicapai; 9.
Tahapan penerapan kerangka kerja logis adalah sebagai berikut: Gambar 6 Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis
a.
Uraikan rasional dari program: Identifikasi permasalahan dan dampak yang diinginkan. 1)
Identifikasi permasalahan yang dihadapi
target
group/masyarakat dan penyebab permasalahan yang mendorong perlunya program; a)
permasalahan yang menyebabkan program dibutuhkan (kondisi awal, dapat ditunjukkan dengan indikator baseline);
b)
penyebab-penyebab
permasalahan
yang
telah diketahui; c)
pilih beberapa penyebab utama yang akan ditangani oleh program ini sesuai dengan kemampuan.
2) Tentukan ...
-20-
2)
Tentukan
dampak
yang
ingin
dicapai
dari
pelaksanaan program tersebut; a)
kembangkan pernyataan tentang dampak yang diinginkan;
b)
pernyataan dampak harus merefleksi situasi yang
hendak
dicapai
berkenaan
dengan
permasalahan yang dihadapi. 3)
Contoh
konversi
pernyataan
Permasalahan
menjadi pernyataan Dampak. Permasalahan: Rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, rendahnya status kesehatan dan gizi pada ibu hamil/menyusui, bayi
dan
balita
serta
rendahnya
tingkat
keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Penyebab
utama
permasalahan
yang
dipilih
untuk diselesaikan adalah: a)
masih
terbatasnya
pengetahuan
dan
keterampilan tentang kesehatan ibu, bayi dan balita baik masyarakat maupun tenaga pelayanan kesehatan. b)
rendahnya penanganan masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita.
Dampak: Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat
dan maupun
keterampilan tenaga
dikalangan
kesehatan
serta
Peningkatan ...
-21-
peningkatan penanganan masalah gizi pada ibu hamil/menyusui, bayi dan balita. b.
Buatlah rantai sebab-akibat dari outcome yang menghasilkan dampak yang diperlukan untuk menangani situasi (permasalahan): 1)
menyusun
rangkaian
sebab-akibat
dari
outcome/manfaat langsung dan manfaat antara yang
dibutuhkan
untuk
menangani
kondisi/masalah dan mencapai dampak yang diinginkan. 2)
Outcome
antara
Outcome)
(Intermediate
merupakan rangkaian manfaat yang menuju pada dampak, dengan ketentuan: a)
Outcome antara merupakan manfaat yang terkait
dengan
penyebab
yang
akan
ditangani. b)
Outcome
antara
mengkonversikan
disusun kendala
dengan ke
dalam
pernyataan manfaat yang positif. Contoh outcome antara: Jika rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak adalah penyebabnya maka outcome/manfaat yang diinginkan adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak (proses yang sama seperti mengkonversi permasalahan menjadi dampak). 3)
Outcome Langsung (Immediate Outcome) adalah manfaat yang merupakan efek langsung dari hasil program. Manfaat langsung berkaitan dengan apa yang
harus
dicapai
oleh
program
sehingga
manfaat antara dapat tercapai.
c. Uraikan ...
-22-
c.
Uraikan apa yang dilakukan mencapai setiap manfaat. 1)
program
untuk
Output adalah berbagai produk atau layanan tangible yang disalurkan oleh suatu program agar berkontribusi
kepada
pencapaian
berbagai
tahapan outcome/manfaat program. 2)
Kegiatan (proses) adalah segala sesuatu yang dilakukan
program
untuk
mencapai
outcome/manfaat. Hal ini termasuk program dan pelayanan publik, dan mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen organisasi yang diperlukan untuk program dan pelayanan. 3)
Input adalah sumber daya, baik manusia, dana dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output.
d.
Uraikan kondisi yang diinginkan (kriteria sukses) dari setiap dampak, outcome, output dan input. 1)
berdasarkan dampak, outcome, output, dan input yang telah disusun maka perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang diinginkan, misalnya terkait kuantitas, kualitas, standar yang digunakan, timeliness, dan sebagainya.
2)
Untuk
mengidentifikasi
kriteria
keberhasilan,
dapat dilakukan beberapa hal berikut : a)
mendefinisikan
terminologi
dari
outcome,
proses, output dalam suatu pernyataan; b)
menentukan what, with whom, when, where, how,
why?
dari
masing-masing
tahapan/proses;
c) melakukan ...
-23-
c)
melakukan
konsultasi
dengan
para
stakeholder (siapa saja stakeholder dan apa yang merupakan concern mereka). e.
Identifikasi indikator-indikator kinerja relevan untuk setiap kriteria sukses. 1)
Berdasarkan
kriteria
sukses
yang
sebagaimana
dimaksud pada huruf d, disusun indikator kinerja yang tepat, yang relevan dengan kriteria sukses tersebut, baik untuk level dampak, outcome, output maupun input; 2)
Indikator yang digunakan harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan;
3)
Setiap indikator, baik ukuran kuantitatif maupun kualitatif, sudah tersedia informasi tentang jenis data-data yang akan digali, sumber data, dan cara mendapatkan data tersebut;
4)
Indikator yang tepat harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART).
D.1 Kriteria Indikator Kinerja 1.
Indikator kinerja merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif untuk mengukur pencapaian kemajuan atau perubahan yang terjadi akibat dari suatu intervensi yang dilakukan, dan digunakan untuk mengukur atau menilai pencapaian kinerja (kualitas kerja) suatu organisasi atau agen pembangunan;
2.
Penetapan indikator kinerja penting untuk mendukung pelaksanaan rencana, pengukuran kinerja dan kepastian akuntabilitasnya; 3. Dokumen ...
-24-
3.
Dokumen
perencanaan
yang
akuntabel
mempunyai
sasaran dan indikator kinerja yang relevan dan tepat, konsistensi dan koherensi serta ketepatan penetapan indikator capaian kinerja sesuai hierarkinya, dimulai dari dampak, outcome, output, dan input; 4.
Dalam
menyusun
mempertimbangkan
indikator kriteria
kinerja
indikator
perlu
untuk
kinerja
SMART
sebagai berikut: a.
Specific/Spesifik (S) Terdefinisikan dengan jelas dan fokus sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Hanya mengukur unsur indikator
(output,
outcome,
atau
dampak)
yang
memang ditujukan untuk mengukur dan tidak ada unsur-unsur lain dalam indikator tersebut. b.
Measurable/Terukur (M) Dapat
diukur
dengan
skala
penilaian
tertentu
(kuantitas atau kualitas). Untuk jenis data dalam bentuk
kualitas
dapat
dikuantitatifkan
dengan
persentase atau nominal. Terukur juga berarti dapat dibandingkan mendefinisikan
dengan
data
pengukuran,
lain artinya
dan
jelas
data
yang
dikumpulkan oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda adalah konsisten. c.
Attributable/Achievable/Accountable/Attainable (A) Dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan dengan metode yang sesuai, serta berada di dalam rentang kendali/akuntabilitas dan kemampuan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kredibel dalam kondisi yang diharapkan. Indikator dapat diperoleh dengan program atau kegiatan itu sendiri ...
-25-
sendiri dan tidak bergantung pada data eksternal. Indikator harus diterapkan dan dicapai oleh sumber daya internal program atau kegiatan. Indikator juga harus sudah disepakati dalam pengertian umum. d.
Result-Oriented/Relevant (R) Terkait secara logis dengan program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
e.
Time-Bound (T) Memperhitungkan rentang waktu pencapaian, untuk analisa
perbandingan
kinerja
dengan
masa-masa
sebelumnya. Dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
D.2 Pendekatan Penentuan Indikator Outcome 1.
Penetapan Indikator Outcome dari Perubahan Atas Pelaksanaan Berbagai Kegiatan (Penyusunan Indikator Outcome Berdasarkan Kerangka Kerja Logis) a.
Capaian indikator outcome menandakan capaian perubahan yang diharapkan sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan.
b.
Indikator outcome merupakan tolak ukur sejauh mana tujuan program telah dicapai.
c.
Indikator
outcome
dapat
ditetapkan
dengan
mengukur resultan berbagai indikator outcome langsung dari berbagai kegiatan.
Gambar 7 ...
-26-
Gambar 7 Indikator Outcome dari Pelaksanaan Berbagai Kegiatan
Gambar 8 Contoh Indikator Outcome dari Pelaksanaan Berbagai Kegiatan DAMPAK
Peningkatan Kualitas Hidup, kesejahteraan dan independensi Mortalitas, Morbiditas, Disabilitas
INDIKATOR OUTCOME ANTARA
Pola hidup sehat
Pelayanan kesehatan yang efektif
Lingkungan yang sehat
INDIKATOR OUTCOME LANGSUNG
Kesadaran akan pentingnya kesehatan
Pengaruh dan kegiatan sosial
Penerapan kebijakan dan organisasi kesehatan
KEGIATAN
Edukasi kesehatan bagi masyarakat
Penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat
Advokasi kesehatan oleh pemerintah
2. Indikator ...
-27-
2.
Indikator Outcome dari Data Primer atau Data Sekunder a.
Indikator outcome menggunakan berupa
dapat
ditetapkan
dengan
data primer atau data sekunder
nilai/besaran/indeks
yang
diperoleh
melalui penelitian/survey. b.
Penelitian atau survey dapat dilakukan oleh lembaga
tertentu
Lembaga,
(antara
Organisasi
lain
Kementerian/
Independen,
Badan
Internasional, dll). c.
Beberapa
contoh
indikator
outcome
hasil
penelitiam atau survey antara lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). d.
Berbagai
lembaga
Internasional
memiliki
referensi terkait indikator yang dapat digunakan, antara MDGs, target
lain:
(1)
Laporan-laporan
pencapaian
(2) UNDPs Human Development Index, Pembangunan
Manusia
Berkelanjutan
(Sustainable Human Development Goals), (3) the World
Bank
Report,
Handbook
misalnya:
Pembangunan Pedesaan, dan (4) IMF,
Financial
Soundness Indicators.
Gambar 9 ...
-28Gambar 9 Indikator Outcome dalam Bentuk Data Primer/Data Sekunder Indikator Outcome merupakan Composite Index dari Indikator Output
Indikator Outcome merupakan Pemanfaatan Hasil Survey
Indeks Gabungan (Composite Indexes) diperoleh dengan membobot output
OUTCOME
OUTCOME
Indikator : (I = ƩPt/ƩPt-1 x 100)
Output 1 Indikator output 1 : (Pta)
Output 2 Indikator output 2 : (Ptb)
Output 1 Indikator output 1
Output 3 Indikator output 3: (Ptc)
Output 2 Indikator output 2
Output 3 Indikator output 3
Gambar 10 Contoh Indikator Outcome dalam Bentuk Data Sekunder
3.
Menetapkan Terpenting a.
Indikator
Penggunaan menggunakan
Outcome
indikator indikator
dari
outcome terpenting
Output dengan hanya
dilakukan jika indikator outcome tidak dapat
ditentukan ...
-29-
ditentukan
dengan
menggunakan
pendekatan
sebelumnya
ataupun
2
(dua)
pendekatan
lainnya. b.
Indikator
outcome
ditetapkan
dengan
menggunakan beberapa indikator output yang dianggap penting dari berbagai kegiatan. c.
Indikator output yang dianggap penting tersebut adalah indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pencapaian indikator outcome.
Gambar 11 Indikator Outcome merupakan Beberapa Indikator Output Terpenting
Bab III ...
-30-
BAB III SUBSTANSI DAN STRUKTUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019
A.
RPJPN 2005-2025 1.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan.
2.
Dalam rangka mencapai visi tersebut maka dilakukan upaya-upaya ideal melalui 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu:
(1)
Mewujudkan
bermoral,
beretika,
masyarakat
berbudaya
berakhlak
dan
mulia,
beradab,
(2)
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (3) Mewujudkan masyarakat
demokratis
berlandaskan
hukum,
(4)
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan, (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 3.
Pencapaian sasaran pokok RPJPN 2005-2025 pada masingmasing misi pembangunan tersebut, dilakukan melalui tahapan
dan
skala
prioritas
pembangunan
jangka
menengah. 4.
Misi pembangunan sebagaimana dimaksud pada angka 3, di dalam setiap tahap rencana pembangunan jangka menengah dijabarkan arah pembangunan dan sasaran pokok 5 (lima) tahunannya.
5. Tahapan ...
-31-
5.
Tahapan pembangunan dalam RPJPN adalah sebagai berikut: RPJMN 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJMN 2 (2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
RPJMN 3 (2015-2019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek.
RPJMN 4 (2020-2025)
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
6. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025 prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 adalah pemantapan pembangunan secara
menyeluruh
dengan
pembangunan keunggulan
penekanan
pada
kompetitif perekonomian
berbasis:
7.
a.
Keunggulan Sumber Daya Alam.
b.
Kualitas Sumber Daya Manusia.
c.
Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keunggulan SDA, SDM yang berkualitas dan penguasaan Iptek akan dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional menuju pembangunan berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan sehingga tercapai tujuan akhir nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. 8. Pencapaian ...
-32-
8.
Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui strategi pembangunan dari
9 (sembilan) Bidang Pembangunan
RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,
(2)
Ekonomi,
(3)
Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi, (4) Politik, (5) Pertahanan dan Kemanan, (6) Hukum dan Aparatur, (7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan (9) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 9.
Kerangka
pembangunan
berkelanjutan
dalam
RPJMN
2015-2019 digambarkan sebagai berikut : Gambar 12 Kerangka Penyusunan RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berkelanjutan, Inklusif dan Berkeadilan
B.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 1.
Arah kebijakan merupakan kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, yaitu
perubahan ...
-33-
perubahan kondisi yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun ke depan. 2.
Arah kebijakan memuat strategi sebagai dasar penetapan Prioritas pembangunan nasional.
3.
Strategi pembangunan merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui pelaksanaan program
dan
kegiatan
pada
masing-masing
Prioritas
Nasional/Bidang Pembangunan. 4.
Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk
periode
2015-2019
yang
telah
dicanangkan
semenjak masa kampanyenya, dan mempertimbangkan hal-hal penting lainnya. 5.
Keberhasilan
capaian
Prioritas
Nasional
diukur
menggunakan indikator dampak/impact. 6.
Keberhasilan pencapaian Prioritas Nasional tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah tapi juga pelaku pembangunan
lainnya,
seperti
pihak
swasta
dan
masyarakat. 7.
Penentuan
Prioritas
Nasional
dilakukan
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a.
Prioritas dalam konteks sasaran RPJPN 2005-2025 tahap ke-3 yaitu RPJMN periode 2015-2019 dan Prioritas terkait dengan kondisi saat ini.
b.
Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden Terpilih, yang utama
merupakan yang
agenda
perlu
pembangunan
mendapatkan
nasional
dukungan
dan
menjadi prioritas keberhasilan pemerintahan dalam 5 tahun ke depan.
c. Kebijakan ...
-34-
c.
Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap RPJMN 2010-2014 yang belum tuntas penyelesaiannya serta perlu untuk diteruskan dalam periode selanjutnya.
8.
Prioritas Nasional dapat dijabarkan ke dalam Program Lintas yang bersifat lintas program, lintas K/L, lintas bidang atau lintas wilayah.
9.
Program Lintas terdiri dari beberapa kegiatan prioritas K/L atau lintas K/L yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik
tertentu
dalam
rangka
mendukung
pencapaian sasaran Prioritas Nasional. 10. Program lintas ditetapkan oleh Bappenas dan memiliki sasaran, target dan indikator kinerja. 11. Untuk program yang bersifat lintas K/L maka perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antar K/L. Koordinator program lintas ditentukan oleh Bappenas berdasarkan
pertimbangan:
kegiatannya;
(b)
(a)
K/L
Kementerian
yang
Koordinator,
dominan atau
(c)
Bappenas. 12. Prioritas Bidang merupakan kebijakan yang diambil untuk mencapai pelaksanaan
sasaran program
bidang dan
pembangunan kegiatan
prioritas
melalui yang
dikelompokkan kedalam beberapa Program Lintas. C.
Pengarusutamaan Pembangunan 1.
Pengarusutamaan pembangunan (mainstreaming) adalah isu utama yang membutuhkan perhatian khusus yang melibatkan program/kegiatan Lintas Bidang dan atau lintas K/L.
2.
Pengarusutamaan
pembangunan
dimaksudkan
untuk
mensinergikan suatu isu ke dalam proses pembangunan di setiap Bidang dan atau program/kegiatan. 3. Pengarusutamaan ...
-35-
3.
Pengarusutamaan terintegrasi ke dalam program/kegiatan Lintas Bidang dan atau K/L dalam bentuk indikator outcome/output untuk isu pengarusutamaan tertentu.
4.
Pengarusutamaan
menjadi
landasan
operasional
pembangunan di tingkat pusat dan daerah. 5.
Penerapan
pengarusutamaan
akan
menghasilkan
kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata. 6.
Untuk
memastikan
pelaksanaan
pengarusutamaan
di
Bidang dan atau program/kegiatan pembangunan, perlu ditunjuk
koordinator
untuk
masing-masing
isu
pengarusutamaan. 7.
Koordinator pelaksana
bersama
dengan
terkait
pengarusutamaan dilakukan
Kementerian/Lembaga
menyepakati dan
serta
rencana
indikator
sasaran tindak
utama
yang
capaian
akan
outcomes
program/output kegiatan. 8.
Masing-masing
Kementerian/Lembaga
berkewajiban
untuk
pengarusutamaannya
pelaksana
melaporkan
yang
telah
capaian
dilaksanakan
secara
berkala kepada Koordinator Pengarusutamaan. D.
Kerangka Ekonomi Makro 1.
Rumusan strategi pembangunan nasional yang mencakup ekonomi makro untuk menjadi bahan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah.
2.
Kerangka
ekonomi
perekonomian
makro
secara
memuat
menyeluruh,
gambaran termasuk
umum arah
kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah 20152019.
E. Kaidah ...
-36-
E.
Kaidah Pelaksanaan 1.
Kerangka
Pendanaan,
memuat
sumber-sumber
pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara
optimalisasi
penggunaan
sumber
dana
dan
peningkatan kualitas belanja. 2.
Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Perencanaan kerangka regulasi sejak awal perencanaan dimaksudkan untuk : a.
mengarahkan
proses
perencanaan
pembentukan
peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan; b.
meningkatkan undangan
kualitas
dalam
rangka
peraturan
perundang-
mendukung
pencapaian
prioritas pembangunan; dan c.
meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan
pembentukan
peraturan
perundang-
undangan. d.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka regulasi dapat
dilihat
dalam
Petunjuk
Pelaksanaan
Penyusunan Kerangka Regulasi. 3.
Kerangka Kelembagaan menjadi upaya untuk melakukan penataan kelembagaan agar pemerintah memiliki fungsi dan kewenangan yang tepat, aturan main dan hubungan kerja inter dan antar lembaga yang sinergis, serta didukung oleh kualitas aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian kelembagaan pemerintah akan sejalan dengan visi pembangunan nasional dan dapat
melaksanakan ...
-37-
melaksanakan kebijakan/rencana pembangunan dengan efektif dan efisien. Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan kerangka kelembagaan dalam RPJMN menjadi anak lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RPJMN 2015-2019. 4.
Kerangka
Evaluasi
memberikan
gambaran
tata
cara
evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan pasti pencapaian rencana pembangunan,
kemajuan
dan
kendala
yang
dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka perbaikan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. F.
Buku RPJMN 2015-2019 Buku RPJMN 2015-2019 terdiri dari tiga (3) buku yang saling terkait. 1.
Buku I RPJMN
memuat Prioritas Nasional, Program
Lintas, dan program/kegiatan Prioritas Nasional. Buku I mencerminkan
Platform
Presiden
sehingga
Prioritas
Nasional dapat bersifat lintas bidang dan atau sama dengan Prioritas Bidang. Namun pada saat penyusunan rancangan teknokratik
RPJMN,
karena
Prioritas
Nasional
belum
ditentukan maka Prioritas pembangunan pada Buku I dipilih dari isu-isu strategis utama 9 (sembilan) Bidang Pembangunan. 2.
Buku II RPJMN memuat Prioritas Bidang, Program Lintas, dan program/kegiatan Prioritas Bidang. Satu bidang dapat berkontribusi terhadap lebih dari satu Prioritas Nasional. 3. Buku ...
-38-
3.
Buku III RPJMN
berisi rencana pengembangan wilayah
pulau, dan sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar daerah. Buku III merumuskan rencana pembangunan Bidang/K-L untuk mendukung arah pengembangan pulau dengan
basis
wilayah
Provinsi,
sehingga
secara
komprehensif dapat terlihat program-program yang akan dilaksanakan oleh Nasional di masing-masing Provinsi.
G.
OUTLINE BUKU RPJMN 2015-2019 1.
OUTLINE BUKU NASIONAL
I
:
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
BAB I : PENDAHULUAN Merupakan gambaran mengenai RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan RPJPN 2005-2025 dan visi, misi dan program Presiden terpilih. Pendahuluan juga menjelaskan tentang tujuan RPJMN, dan deskripsi Buku I, Buku II, dan Buku III yang merupakan satu kesatuan dalam RPJMN 2015-2019. BAB II : RPJPN 2005-2025 1.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 Berisi uraian mengenai visi dan misi RPJPN 2005-2025 dan strategi pencapaian visi dan misi tersebut melalui skala prioritas utama dalam pentahapan RPJMN. 1.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (2015-2019) Berisi arah kebijakan pembangunan pada RPJMN tahap ke-3 (2015-2019). BAB III : KONDISI UMUM Menjelaskan tentang pencapaian pembangunan periode 20102014 dan permasalahan utama yang terindentifikasi dan harus diselesaikan ...
-39-
diselesaikan selama periode 2015-2019. Bab ini juga antara lain menjelaskan tentang tantangan utama yang akan dihadapi 5 tahun kedepan dan
lingkungan strategis yang berisi isu
nasional dan isu global yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan. BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO Memberi penjelasan tentang gambaran umum ekonomi secara menyeluruh termasuk gambaran ekonomi makro pada RPJMN periode sebelumnya, proyeksi ekonomi, keuangan negara dan arah kebijakan fiskal pada RPJMN 2015-2019. 4.1 Kondisi Ekonomi 2014 Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro pada tahun 2014. 4.2 Prospek Ekonomi 2015-2019 Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. Bagian ini membahas hal-hal yang akan menjadi prospek dan hal-hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019. 4.3 Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal Menjelaskan tentang arah kebijakan fiskal dan perkiraan pendapatan dan belanja negara. BAB V : SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI
Berisi sasaran pokok/utama pembangunan nasional selama 5 tahun ke depan, disertai dengan arah kebijakan pembangunan pada RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) dan strategi pembangunan secara
umum
dengan
penekanan
pada
Pembangunan
Berkelanjutan, Inklusif dan Berkeadilan. 5.1 Visi Indonesia 5.2 Misi Pembangunan Nasional 5.3 Sasaran ...
-40-
5.3 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional 5.4 Prioritas Nasional Prioritas Nasional berisi Prioritas Nasional untuk periode 2015-2019.
Prioritas
Nasional
tersebut
merupakan
perumusan dan penjabaran yang lebih operasional dari Visi dan Misi pembangunan nasional 2015-2019 sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. 5.4.1.
Prioritas Nasional 1 : .................................... 5.4.1.1. Sasaran (Impact) 5.4.1.2. Arah
Kebijakan
dan
Strategi
Pembangunan 5.4.2.
Prioritas Nasional 2 : ...................................
5.4.3.
Prioritas Nasional 3 : ...................................
dst.
BAB VI Kegiatan
: KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL strategis
nasional
merupakan
kegiatan-kegiatan
Kementerian/Lembaga yang dipilih untuk menjadi kegiatan prioritas berdasarkan platform Presiden dan pertimbangan penting lainnya, antara lain : 1.
Kegiatan yang paling utama atau penting.
2.
Kegiatan dengan anggaran besar.
3.
Kegiatan yang memiliki dampak yang besar.
4.
Kegiatan lintas bidang dan atau lintas wilayah.
5.
Kegiatan yang merupakan Direktif Presiden.
Kegiatan strategis nasional ini dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional dan dituangkan dalam bentuk matrik sebagai berikut :
Gambar 13...
-41-
Gambar 13 Daftar Kegiatan Strategis Nasional dalam RPJMN 2015-2019 No
Kegiatan Strategis Nasional
Sasaran Output
Indikator
Target
Pagu Anggaran
Program
K/L Terkait
Lokasi
PRIORITAS NASIONAL 1 : .............................................
PRIORITAS NASIONAL 2 : .............................................
Masing-masing kegiatan strategis tersebut perlu didetailkan ke dalam infomasi kegiatan, yang memuat informasi tentang nama kegiatan/program, waktu pelaksanaan, lokasi, K/L penanggung jawab, instansi terkait dan informasi penting lainnya, sebagai berikut :
Gambar 14 ...
-42-
Gambar 14 Informasi Detail Kegiatan Strategis Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kegiatan Program Waktu Pelaksanaan Lokasi K/L Penanggungjawab Instansi Terkait
: : : : : :
7.
Latar Belakang (Permasalahan) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
8.
Ruang Lingkup Kegiatan ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
9.
Output dan Outcome a. Output b. Outcome
: :
10. Regulasi Terkait ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 11. Pendanaan
RUPIAH MURNI
PHLN
TOTAL :
BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN 7.1 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum, sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja termasuk didalamnya kebijakan transfer ke daerah.
7.2 Kerangka ...
-43-
7.2 Kerangka Regulasi Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka regulasi dan
cara
penerapannya
pada
masing-masing
bidang
pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan mengenai substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk merumuskannya. 7.3 Kerangka Kelembagaan Berisi tentang kelembagaan
prinsip-prinsip/koridor tentang tatanan
yang
efektif
dan
efisien
dalam
rangka
melaksanakan pembangunan. 7.4 Kerangka Evaluasi Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi dan tata cara penerapan evaluasi kinerja pembangunan. BAB VIII
:
PENUTUP
Lampiran
:
Matriks Prioritas Nasional
2. OUTLINE ...
-44-
2.
OUTLINE BUKU II : PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG
BAB I :
PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG
1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Menjelaskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang
bersifat
pengarusutamaan.
Pengarusutamaan
dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai
berikut:
merupakan
(1)
upaya
pembangunan
pengarusutamaan
yang
sektoral;
terpisah
(2)
bukanlah
dari
kegiatan
pengarusutamaan
tidak
mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting
yang
terkait
langsung
dengan
isu-isu
pengarusutamaan. 1.1.1
Pengarusutamaan 1 1.1.1.1
Permasalahan dan Isu Strategis Menggambarkan
permasalahan-
permasalahan yang dihadapi saat ini dan
perkiraan
masalah
yang
akan
dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta menjelaskan isu strategis pengarusutamaan. 1.1.1.2
Sasaran (impact) Memuat sasaran utama pembangunan pengarusutamaan yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan utama pada 5 (lima) tahun ke depan.
1.1.1.3
Arah Kebijakan dan Strategi Arah ...
-45-
Arah Kebijakan menjelaskan tentang kebijakan
umum
pemerintah
yang
diambil
untuk
oleh
mengatasi
permasalahan
yang
dihadapi
dan
sasaran
ingin
dicapai.
Arah
yang
kebijakan
memuat
pembangunan program
yang
atau
strategi
berisi
program-
kegiatan-kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai
sasaran
pembangunan. 1.1.2
Pengarusutamaan 2
dst. 1.2
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang Memuat penjelasan tentang isu-isu lintas bidang, yang mencakup juga arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang. Masing-masing isu lintas bidang perlu ditunjuk
koordinatornya.
Koordinator
Lintas
Bidang
bersama dengan Kementerian/Lembaga pelaksana terkait menyepakati sasaran utama lintas bidang dan rencana tindak yang akan dilakukan serta indikator capaian outcome program. Masing-masing Kementerian/Lembaga pelaksana
berkewajiban
untuk
melaporkan
capaian
program yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Koordinator. Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang, memuat hal-hal sebagai berikut : 1.2.1.
Lintas Bidang 1 1.2.1.1. Permasalahan dan Isu Strategis 1.2.1.2. Sasaran (Impact) 1.2.1.3 Arah ...
-46-
1.2.1.3. Arah
Kebijakan
dan
Strategi
dan
Kerangka
Pembangunan 1.2.1.4. Kerangka Pendanaan 1.2.1.5. Kerangka
Regulasi
Kelembagaan 1.2.2.
Lintas Bidang 2
dst. BAB II : BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 2.1 Permasalahan dan Isu strategis 2.2 Sasaran Bidang (Impact) 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang 2.4 Kerangka Pendanaan 2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BAB III
: BIDANG EKONOMI
BAB IV
: BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BAB V
: BIDANG POLITIK
BAB VI
: BIDANG PERTAHANAN DAN KEMANAN
BAB VII
: BIDANG HUKUM DAN APARATUR
BAB VIII : BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG BAB IX
: BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA,
BAB X
: BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Setiap Bidang Pembangunan harus dibuatkan kerangka pikir logis yang menggambarkan alur logika mulai dari program lintas, prioritas
bidang,
dampak
dan
goal
(tujuan
akhir)
yang
diharapkan dengan gambar sebagai berikut :
Gambar 16 ...
-47Gambar 16 Gambar Kerangka Pikir Pembangunan Bidang
Lampiran Buku II: 1. Matrik Lintas Bidang 2. Matrik Prioritas Bidang 3. Matrik Pembangunan Jangka Menengah Per Kementerian/Lembaga
GAMBAR 17 ...
-48-
GAMBAR 19 …
-49-
2.
OUTLINE BUKU III : PENGEMBANGAN WILAYAH
BAB I : ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2015-2019 1.1 Pendahuluan 1.2 Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah 1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah 1.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Tata Ruang Wilayah Nasional (Darat, Laut dan Pesisir) 1.3.2. Arah
Kebijakan
dan
Strategi
Pengembangan
dan
Strategi
Pengembangan
Otonomi Daerah 1.3.3. Arah
Kebijakan
Kawasan Strategis 1.3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Perkotaan 1.3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Perdesaan 1.3.6. Arah
Kebijakan
dan
Strategi
Pengembangan
Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal 1.3.7 Arah ...
-50-
1.3.7. Arah Kebijakan dan Strategi Pemerataan Pelayanan Dasar 1.4 Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama Antardaerah 1.5 Kerangka Pendanaan 1.6 Kerangka Regulasi 1.7 Kerangka Kelembagaan
BAB II : PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA 2.1 Kondisi Umum 2.2 Sasaran Pengembangan Wilayah Papua 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua 2.3.1
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Papua 2.3.1.1 Arah Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Wilayah (Darat, Laut dan Pesisir) 2.3.1.2 Arah Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah 2.3.1.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis 2.3.1.4 Arah
Kebijakan
Pengembangan
Wilayah
Pengembangan
Wilayah
Perkotaan 2.3.1.5 Arah
Kebijakan
Perdesaan 2.3.1.6 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal 2.3.2
Arah Kebijakan dan Strategi Pemenuhan Pelayanan Dasar Wilayah Papua
2.3.3
Prioritas Program Pembangunan Wilayah Papua
2.4 Kerangka Regulasi 2.5 Kerangka Kelembagaan
BAB III ...
-51-
BAB III
: PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU
BAB IV
: PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA
BAB V
: PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI
BAB VI
: PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN
BAB VII : PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI BAB VIII : PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA Lampiran Buku III : Matriks Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Pencapaian Prioritas Nasional (Matrik dibuat Per-Prioritas Nasional)
BAB IV …
-52-
BAB IV PENUTUP RPJMN merupakan acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan dan mencapai visi dan misi Indonesia. Oleh karena itu RPJMN harus disusun dengan baik, mengikuti alur berfikir logis sehingga menunjukkan keterkaitan yang jelas antar level kebijakan pembangunan dan keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai. Melalui panduan ini, diharapkan dapat menjaga keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang ada dalam dokumen Renstra K/L dan RPJMD dengan yang ada dalam RPJMN 2015-2019. Dengan
diterbitkannya
panduan
ini,
Kementerian
PPN/Bappenas berharap agar Tata Cara Penyusunan RPJMN 20142015 dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai arah sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian RPJMN 2015-2019 tersusun dengan baik, mudah dilaksanakan dan mudah dievaluasi.
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SLAMET SENO ADJI
-1ANAK LAMPIRAN I PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014
CONTOH WORKSHEET KERANGKA KERJA LOGIS: Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Terkait Proses Reproduksi Serta Pelayanan Kesehatan Anak Uraian
Sasaran Prioritas: Pernyataan DAMPAK/ Impacts
“Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dikalangan masyarakat maupun tenaga kesehatan serta peningkatan penanganan masalah gizi pada ibu hamil/ menyusui, bayi dan balita” Penurunan Angka Kematian Ibu
Penurunan Angka Kematian Bayi
Kriteria Sukses (Pencapaian Target)
Indikator Kinerja
Menurunnya Angka Kematian Ibu sebesar 102 Per 100.000 kelahiran hidup pada 2019
Angka Kematian Ibu (AKI)
Menurunnya Angka Kematian Bayi sebesar 23 Per 1.000 kelahiran hidup tahun
Angka Kematian Bayi (AKB)
Uraian ...
-2-
Uraian
Kriteria Sukses (Pencapaian Target)
Indikator Kinerja
2019
OUTCOME ANTARA (manfaat antara : rangkaian dari beberapa outcomes langsung):
dst
dst
Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh tenaga kesehatan berkualitas
Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat meningkat 75% pada tahun 2018
Meningkatnya Angka Ibu Bersalin Sehat Sebesar 25% pada tahun 2018
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) sebesar 90% pada tahun 2018
OUTCOME LANGSUNG (manfaat langsung : hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari output) (perubahan pada target
dst Jumlah Ibu Bersalin dalam Keadaan Sehat
Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikat Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
dst
dst
dst
Meningkatnya kesadaran bagi kesehatan ibu dan anak
90% Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) pada tahun 2017
Perbaikan gizi pada ibu hamil/menyu
90% Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2017 90% ibu hamil/ menyusui,
Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) Persentase Cakupan kunjungan bayi
Persentase ibu hamil/ menyusui, bayi dan
Uraian ...
-3-
Uraian group masyarakat— perubahan yang diakibatkan langsung oleh output yang dihasilkan)
OUTPUT: (Keluaran yang diharapkan dari kegiatankegiatan prioritas melalui pendanaan pemerintah)
-sui, bayi dan balita
Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas
bayi dan balita dengan gizi baik pada tahun 2017 Meningkatnya tenaga kesehatan yang berkualitas sebesar 80% pada tahun 2017
Indikator Kinerja balita dengan gizi baik Persentase tenaga kesehatan yang berkualitas
dst
dst
dst
Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan.
100.000 masyarakat mengikuti sosialisasi dan meningkat pengetahuan nya pada akhir tahun 2017 100.000 ibu hamil/menyusui mendapat tambahan gizi pada tahun 2017 100.000 bayi dan balita mendapat tambahan makanan bergizi 2017
Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya karena sosialisasi
Peningkatan jumlah ibu hamil/ menyusui, bayi dan balita yang mendapat tambahan makanan bergizi Peningkatan kapasitas Tenaga kesehatan
dst KEGIATAN PRIORITAS
Kriteria Sukses (Pencapaian Target)
Pelaksanaan sosialisasi kesehatan ibu dan anak
Jumlah ibu hamil/ menyusui dengan masalah gizi Jumlah bayi dan balita mendapat tambahan makanan bergizi
1500 Tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil pada tahun 2017 dst
Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil dst
Terselenggara nya sosialisasi kesehatan ibu dan anak di tingkat
Frekuensi sosialisasi kesehatan ibu dan anak
Uraian …
-4-
Uraian
ditingkat kecamatan
Penanganan masalah gizi dengan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI
Terselenggara nya 100% pemberian MP-ASI pada anak usia 6 – 24 bulan pada keluarga miskin
Persentase pemberian MP-ASI pada anak usia 624 bulan pada keluarga miskin
Pelayanan posyandu dan puskesmas dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak
Terselenggara nya kegiatan pelayanan di 269.000 Posyandu Terselenggara nya kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di puskesmas melalui 2.269 fasilitas pelayanan kesehatan Terselenggara nya pelatihan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten/ Kota. dst
Jumlah posyandu yang melayani kesehatan Jumlah puskesmas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
dst
100 % penyerapan dana untuk sosialisasi kesehatan ibu dan anak
Jumlah dana untuk sosialisasi kesehatan ibu dan anak
dst
Antara lain: -
Dana
Indikator Kinerja
kecamatan
Penyelenggara an pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi tenaga hatan
INPUTS
Kriteria Sukses (Pencapaian Target)
Dana untuk sosialisasi
Frekuensi pelatihan bagi tenaga kesehatan
Uraian ...
-5-
Uraian -
SDM
-
Managemen dll
Kriteria Sukses (Pencapaian Target)
Indikator Kinerja
100 % penyerapan dana untuk penanganan gizi buruk 100% penyerapan dana untuk pemberdayaan puskesmas dan posyandu
Jumlah dana untuk penanganan gizi buruk
Jumlah dana untuk pelatihan tenaga kesehatan
Tersedianya pelatih dan ekspert pendamping yang kompeten
100 % penyerapan dana untuk pelatihan tenaga kesehatan 30 orang pelatih dan ekspert pendamping yang berkualitas
dst
dst
Dana untuk penanganan gizi buruk
Dana untuk pemberdaya an posyandu dan puskesmas
Dana untuk pelatihan
Jumlah dana untuk pemberda yaan puskesmas dan posyandu
Jumlah pelatih dan ekspert pendamping
dst
Permasalahan : Rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, yang diindikasikan, antara lain oleh:
PERMASALA HAN DAN PENYEBAB PERMASALA HAN (Perumusan permasalahan)
1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi 2. Masih rendahnya status kesehatan dan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada ibu
Uraian ...
-6-
Uraian
Kriteria Sukses (Pencapaian Target)
Indikator Kinerja
hamil dan menyusui, bayi dan balita 3. Rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin Penyebab permasalahan yang akan diselesaikan: 1. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan tentang kesehatan ibu, bayi dan balita baik dikalangan masyarakat maupun tenaga pelayanan kesehatan 2. Rendahnya penanganan masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita
ANAK ...
ANAK LAMPIRAN II PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014
ANAK …
KERANGKA PIKIR LOGIS Program Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Terkait Proses Reproduksi Serta Pelayanan Kesehatan Anak
-1-
-1ANAK LAMPIRAN III PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014 TATA CARA PENYUSUNAN KERANGKA KELEMBAGAAN Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 salah satunya ditentukan oleh tersedianya kerangka kelembagaan yang baik, yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan fungsi dan kewenangan yang tepat, aturan main dan hubungan kerja yang efektif, efisien dan sinergis baik inter dan antar lembaga, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah saat ini belum berfungsi optimal dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2012 yang berjudul “Investing in Indonesia’s Institutions” menyebutkan bahwa, problem utama di Indonesia bukanlah masalah pembiayaan semata, tetapi “lack of effective and accountable institutions that can translate available resources into better development outcomes”. Penyebabnya antara lain adanya ketidakjelasan fungsi/kewenangan, tumpang tindih kewenangan/fungsi inter dan antar lembaga, hubungan antar fungsi/kewenangan yang kurang sinergis, serta rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur sipil negara pada lembaga pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengintegrasian kerangka kelembagaan dalam perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menyediakan lembaga pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam melaksanakan kebijakan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan mencapai sasaran pembangunan. 1.
Sasaran dan Arah Kebijakan Kerangka Kelembagaan Pemerintah Kerangka kelembagaan pemerintah adalah susunan kelembagaan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sesuai peraturan perundangan yang ada, kerangka kelembagaan pemerintah mencakup: (1) Lembaga Negara; (2) Kementerian Negara; (3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian; (4) Lembaga Non Struktural, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (5) Pemerintah Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta (6) bila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinasi pelaksanaan pembangunan, utamanya untuk…
-2untuk pelaksanaan program pembangunan lintas K/L dan/atau lintas sektor, yang besar dan kompleks. Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien maka diterapkan manajemen kinerja pembangunan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sasaran penguatan kerangka kelembagaan pemerintah adalah untuk mewujudkan kerangka kelembagaan yang mampu melaksanakan kebijakan pembangunan secara efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan aturan main inter dan antar lembaga yang harmonis dan sinergis, dan didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional. Untuk mencapai sasaran tersebut maka arah kebijakannya adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
2.
Memastikan adanya fungsi/kewenangan yang jelas dan tepat untuk setiap lembaga; Meminimalisasi adanya tumpang tindih fungsi/kewenangan inter maupun antar lembaga; Memastikan adanya aturan main dan/atau hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antar fungsi/kewenangan, baik inter maupun antar lembaga; Memastikan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional untuk melaksanakan fungsi/kewenangan yang ada di setiap lembaga.
Prinsip Penguatan Kerangka Kelembagaan Penyusunan kebijakan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. b. c. d.
Sejalan dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan, yang terdiri dari sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional; Sejalan dengan kewenangan yang diatur oleh peraturanperundangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi darah; Efisien dan efektif yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik; Pada prinsipnya pembentukan lembaga baru dibatasi, kecuali manfaatnya jauh lebih besar dari biayanya. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat menjadi prasyarat bagi pembentukan lembaga baru; e. Dilakukan…
-3e.
Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel.
ANAK …
3.
Identifikasi kelembagaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Penilaian terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada, yang meliputi: Apakah sudah terdapat lembaga yang dipandang relevan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan; Bila telah ada: o Bagaimana kinerjanya. Bila kinerjanya sudah baik, tidak perlu ada perubahan. o Bila kinerjanya belum baik, lihatlah aspek-aspek berikut ini: Apakah fungsi dan kewenangannya sudah tepat, Apakah terdapat aturan main atau hubungan kerja yang tidak
2.
Keluaran
Lembaga yang dibutuhkan, disertai gambaran fungsi dan kewenangan, dan identifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhan Hasil assessment berupa kesimpulan sementara yang berisi: Ada/tidaknya lembaga yang relevan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan; Kualitas lembaga yang dipandang relevan dilihat dari aspek fungsi/kewenangan, aturan main/hubungan kerja internal dan eksternal, dan kualitas ASN
kebijakan Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Perumusan dan penetapan pembangunan bidang
Tahapan
1.
No.
ANAK LAMPIRAN IV PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014
Idem
Idem
No ...
Deputi Penanggung Jawab Bidang dan Deputi terkait, bekerjasama dengan K/L dan stakeholder lainnya
Penanggung Jawab
Tahapan dan Tatacara Perumusan Kebijakan Kerangka Kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019
-1-
Assessment dan sinkronisasi kebijakan kerangka kelembagaan antar bidang pembangunan Deputi Polhukhankam melakukan asesmen terhadap usulan rumusan kebijakan kerangka kelembagaan masingmasing bidang pembangunan, melakukan pembahasan dengan Deputi Penanggung jawab bidang, dan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dan instansi terkait lainnya.
Penuangan rumusan kebijakan kerangka Rumusan kebijakan kerangka kelembagaan pada bidang pembangunan masing-masing bidang menjadi
6.
Idem
No ...
Deputi Polhukhankam, Bappenas dengan arahan dari Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Deputi Polhukhankam bekerjasama dengan Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kementerian PAN dan RB kelembagaan Deputi Penanggung bagian dari Jawab Bidang
Rumusan konsep kebijakan kerangka kelembagaan dalam bidang pembangunan, yang dapat berisi usulan: Penyesuaian fungsi dan kewenangan: bisa diperkuat atau dikurangi agar harmonis dengan fungsi dan kewenangan lembaga lain; aturan main dan/atau Penyempurnaan hubungan kerja untuk meningkatkan sinergi antara unit internal dan eksternal; Penguatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan fungsi/kewenangan dengan efektif Hasil analisis dan rekomendasi rumusan kebijakan kerangka kelembagaan bidang pembangunan. Hasil analisis dan rekomendasi ini disampaikan Deputi Polhukhankam kepada Deputi Penanggung Jawab Bidang
5.
4.
sinergis dan harmonis antar unit internal maupun dengan lembaga lain; Bagaimana kuantitas dan kualitas ASN di dalamnya Merumuskan konsep kebijakan kerangka kelembagaan dalam rencana pembangunan bidang. Hasil rumusan disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam
-2-
2. Ringkasan …
Catatan 1. Tahapan/ alur penyusunan kerangka kelembagaan disajikan dalam bagan yang tertuang pada Anak Lampiran 5 dan Anak Lampiran 6.
dalam RPJMN 2015-2019 RPJMN 2015-2019. Rumusan kebijakan kerangka kelembagaan ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: Di awali dengan uraian tentang isu pembangunan yang terkait dengan isu kebijakan kerangka kelembagaan yang bersangkutan; Uraian tentang isu kelembagaan terkait isu pembangunan yang relevan; Uraian tentang “arah kebijakan” penguatan kerangka kelembagaan yang diperlukan. Di sini ditekankan bahwa rumusan kebutuhan penguatan kerangka kelembagaan dalam RPJMN dicantumkan pada level “arah kebijakan” . Sebagai contoh, terkait dengan kerangka kelembagaan yang terkait dengan isu konektivitas kebijakan transportasi. Isu diskonektivitas kebijakan transportasi jalan dengan moda transportasi lainnya, bisa terkait dengan isu penggabungan Ditjen Bina Marga ke Kementerian Perhubungan. Hal seperti ini kita coba menghindari, misalnya dengan “hanya” merumuskan menjadi perlu penataan kelembagaan untuk meningkatkan konektivitas kebijakan pembangunan transportasi.
-3-
ANAK ...
2. Ringkasan dari langkah-langkah di atas agar dituangkan dalam tabel. Contoh tabel ada pada Anak Lampiran 7.
-4-
ANAK LAMPIRAN V PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014
TETAP MENGGUNAKAN LEMBAGA YANG SUDAH ADA
LEMBAGA YANG ADA DIPANDANG MASIH RELEVAN DAN EFEKTIF
ASESMEN TERHADAP FUNGSI DAN KINERJA LEMBAGA YANG ADA
IDENTIFIKASI LEMBAGA YANG DIBUTUHKAN
PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN)
BILA LEMBAGA YANG ADA DIPANDANG TIDAK RELEVAN DAN BELUM EFEKTIF ATAU TERDAPAT KEKOSONGAN KELEMBAGAAN, PERLU PERUBAHAN
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DALAM RPJMN
PEMBAHASAN DALAM KOMITE KELEMBAGAAN
ANAK …
INSTITUSI KOORDINASI DAN MANAJEMEN KINERJA
PENGUATAN KAPASITAS ASN
PENATAAN HUBUNGAN KERJA INTER DAN ANTAR LEMBAGA
LIKUIDASI LEMBAGA YANG ADA (DUPLIKASI, FRAGMENTASI, DLL)
PENATAAN FUNGSI/KEWENANGAN
MERGE ATAU SPLIT FUNGSI/LEMBAGA YANG ADA
PERLU PEMBENTUKAN LEMBAGA BARU
ARAH/RANCANGAN LEMBAGA YANG DIBUTUHKAN
ALUR/MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERANGKA KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2015-2019
-1-
ANAK LAMPIRAN VI PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014
MERUMUSKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN KERANGKA KELEMBAGAAN
DEPUTI SEKTOR
KOORDINASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KOORDINASI
DEPUTI POLHUKHANKAM
MERUMUSKAN KORIDOR KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOMPILASI, ASESMEN, SINKRONISASI & REKOMENDASI
KOORDINASI TEKNIS KELEMBAGAAN
DEPUTI KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEMENPAN DAN RB
ANAK …
DRAFT KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DALAM DRAFT RPJMN
MENTERI PPN/ KA BAPPENAS
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERANGKA KELEMBAGAAN
-1-
Reformasi Birokrasi
(1)
Isu Strategis
Meningkat-nya pemerintahan dan efektif dan efisien dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
Sasaran Dan Arah Kebijakan RPJMN 20152019 (2)
Perlunya sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah guna mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
(3)
Identifikasi Kerangka Kelembagaan Yang Dibutuhankan (5)
Kebutuhan Konkrit Penguatan Kelembagaan
Belum sinkronnya pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, mengakibatkan tidak sinkronnya kebijakan perencanaan dan penganggaran yang akhirnya menyebabkan belum optimalnya kualitas belanja pemerintah.
Penataan fungsi dan kewenangan Ditjen Anggaran dan Bappenas, dan penguatan aturan main dan hubungan kerja yang sinergis antara fungsi perencanaan dan penganggaran.
Perencanaan dan pengangaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas belanja pemerintah. Namun hal ini belum berjalan optimal mengingat fungsi perencanaan dan penganggaran belum berjalan secara harmonis. Oleh karena itu diperlukan penataan dan penguatan fungsi perencanaan dan penganggaran.
(6)
Rumusan Kebijakan Kerangka Kelembagaan Dalam Rpjmn Bidang
BIDANG PEMBANGUNAN: HUKUM DAN APARATUR
(4)
Asesmen Terhadap Kerangka Kelembagaan Yang Ada
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
(7)
Dit. Penanggung Jawab
(8)
Dit. Terkait
ANAK …
Direktorat Keuangan Negara, Direktorat Aparatur Negara
ANAK LAMPIRAN VII PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3/JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014
IDENTIFIKASI KERANGKA KELEMBAGAAN RPJMN 2015-2019 (DISERTAI CONTOH)
-1-
-1ANAK LAMPIRAN VIII PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3 /JUKLAK/SESMEN/2014 TANGGAL 26 JUNI 2014 PENYESUAIAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019 Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan tujuan : 1.
Menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait.
2.
Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
Mekanisme penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 1.
RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah.
2.
Berdasarkan
hasil
sosialisasi,
Pemerintah
Daerah
melakukan
penyesuaian RPJMD dengan RPJMN. Hal-hal yang perlu disesuaikan adalah sebagai berikut : a.
konsistensi
sasaran
pokok
RPJMD
dengan
sasaran
pokok
nasional. b.
konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.
c.
penyesuaian
target
dalam
RPJMD
dengan
target
prioritas
nasional terkait. d. 3.
penyesuaian pendanaan yang dialokasikan.
Khusus
untuk
menyesuaikan
Kegiatan
Strategis
Nasional,
RPJMD
harus
arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan
kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut. 4.
Bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun RPJMD maka penyusunannya harus memperhatikan RPJMN 2015-2019, sedangkan pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen RPJMD maka harus memperhatikan .....
-2memperhatikan RPJMN sebagai bahan untuk melakukan perbaikan jika terdapat perbedaan mendasar antara sasaran dan arah kebijakan daerah dengan nasional. Jika perbedaannya tidak terlalu mendasar maka penyesuaian dapat dilakukan pada rencana tahunan (RKPD). 5.
RPJMD yang telah disesuaikan disampaikan kepada Bappenas untuk ditelaah dan dibahas dalam Bilateral Meeting penyesuaian RPJMD dengan RPJMN.
6.
Berdasarkan hasil Bilateral Meeting maka RPJMD yang sudah sesuai, disampaikan kembali kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan. RPJMD
yang
masih
belum
sesuai
dengan
RPJMN
perlu
disempurnakan kembali. Hasil penyempurnaan harus disampaikan kembali kepada Bappenas. Gambar Mekanisme Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SLAMET SENO ADJI
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 2 /JUKLAK/SESMEN/06/2014 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL Menimbang
Mengingat
:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; :
1.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan ...
-24.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
8.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.
PERTAMA …
-3PERTAMA
:
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
KEDUA
:
Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
KETIGA
:
Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SLAMET SENO ADJI
LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014 TANGGAL 25 MARET 2014
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
ii DAFTAR ISI
DAFTAR ISI I.
II
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang................................................................................ B. Maksud dan Tujuan........................................................................ C. Ruang Lingkup................................................................................ D. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi............................... E. Definisi............................................................................................
1 2 2 4 4
TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI
7
A. Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi............................................................... B. Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi Jangka Menengah............................................................. III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL A. Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi ... B. Wahana Partisipasi Masyarakat....................................................... IV
PENUTUP ANAK LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.
Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi Contoh Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi RPJMN 20152019 Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi Tahapan dan Langkah Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis (CBA)) dalam Rangka Sinergitas Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi
7 11 13 13 14 15
-1-
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”. Peran kerangka regulasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Regulasi sendiri merupakan sarana untuk mengoperasionalkan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain, regulasi adalah bentuk formal (formalisasi) suatu kebijakan agar mempunyai kekuatan memaksa (untuk dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan). Regulasi merupakan sarana utama bagi pemerintah untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakannya, terutama yang bersifat strategis. Sedangkan kebijakan merupakan pilihan tindakan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, regulasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan, namun kebijakan sendiri tidak harus selalu dioperasionalkan dengan regulasi. Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan pengaturan (regulasi) dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arah kebijakan mengenai rancangan peraturan perundangundangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu.
Inti ...
-2-
Inti dari kerangka regulasi adalah upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan (regulasi) sejak tahapan yang sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka memberikan pedoman dan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. B.
Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk memberikan panduan bagi Kedeputian Bidang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang bertujuan untuk : 1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan; 2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan 3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.
C.
Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup pedoman pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah. Untuk pengintegrasian kerangka regulasi jangka menengah digambarkan dalam Gambar 1 :
Gambar 1 ...
-3-
Gambar 1. Pengintegrasian Kerangka Regulasi Jangka Menengah
Ruang Lingkup Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi Jangka Menengah antara lain: 1. Persiapan dilakukan melalui proses serial diskusi antara Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan dengan Kedeputian Bidang yang membahas tentang evaluasi awal terkait kebijakan dan regulasi pada periode sebelumnya. Dalam proses ini masing-masing Unit Kerja Eselon 2 menetapkan Focal Point pada masing-masing unitnya. Hasil tiap diskusi serial harus dikoordinasikan oleh Focal Point kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya. 2. Proses penyusunan merupakan tindak lanjut dari hasil serial diskusi yang didalamnya melibatkan masyarakat (stakeholders terkait) dengan hasil akhir berupa draf arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. 3. Penentuan dan penetapan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi sejalan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. D. Prinsip ...
-4-
D.
Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi Prinsip-prinsip dalam penyusunan Kerangka Regulasi adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
E.
2.
Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat.
3.
Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.
4.
Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait.
5.
Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Definisi 1.
Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 4. Kerangka ...
-5-
4.
Kerangka Rencana Pembangunan Nasional adalah arahan yang disepakati bersama yang menjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dan menjelaskan keterkaitannya dalam rangka menyusun RPJMN.
5.
Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6.
Arah Kerangka Regulasi adalah proyeksi kebijakan yang memberikan arahan bagi penyelenggara negara dalam menetapkan strategi kebijakan yang berimplikasi pada diambilnya suatu keputusan yang berupa pembentukan regulasi dan/atau kebijakan lainnya.
7.
Pengkajian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan masalah dan penetapan tujuan/sasaran dengan tetap memerhatikan regulasi yang berlaku.
8.
Penelitian adalah pendalaman masalah dan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atau Analisis Efektifitas Biaya (Cost Effectiveness Analysis).
9.
Analisis Biaya dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya atau resiko sebagai implikasi dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari sebuah kebijakan atau regulasi.
10. Biaya adalah berbagai variabel yang perlu diperhitungkan termasuk resiko untuk mencapai tujuan kebijakan/regulasi yang akan ditetapkan. 11. Manfaat adalah harapan yang akan ditetapkannya suatu kebijakan/regulasi.
diperoleh
dengan
12. Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
13. Kedeputian ...
-6-
13. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan. 14. Kedeputian Bidang adalah Deputi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang terkait yang merupakan mitra dari Kementerian/Lembaga. 15. Focal Point adalah perseorangan yang ditunjuk oleh Unit Kerja Eselon 2 sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.
BAB II ...
-7-
BAB II TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI A.
Tahapan dalam Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi 1.
Pada tahapan awal penyusunan kerangka kebijakan perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada yang memuat substansi kebijakan terdahulu.
2.
Tahapan awal terdiri dari Pengkajian dan Penelitian.
3.
Pengkajian yang meliputi kegiatan: a. identifikasi masalah (problem definition); b. penetapan tujuan (objective setting); dan c. identifikasi regulasi yang ada (existing regulation).
4.
Penelitian yang meliputi kegiatan: a. Analisis mendalam (indepth analysis) terhadap hasil pengkajian termasuk Analisis Biaya dan Manfaat. b. Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat adalah sebagai berikut : 1) Tujuan Penggunaan Analisis Biaya dan Manfaat untuk membantu pengambil kebijakan dan/atau pembentuk regulasi untuk memilih alternatif kebijakan/regulasi yang terbaik. 2) Prinsip-Prinsip dari Analisis Biaya dan Manfaat a) Perlu mendasarkan pada analisis keadaan yang mengacu pada visi-misi Presiden untuk memenuhi tujuan pembangunan Nasional. b) Dalam melakukan analisis perlu mempertimbangkan semua aspek terkait (antar bidang, lintas bidang, dan kewilayahan). c) Analisis dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah kebijakan dan/atau regulasi dibentuk. d) Dilakukan oleh pihak yang memahami bidang terkait sehingga dapat menemukenali dan mempertimbangkan dampak finansial maupun dampak non finansial.
e) Analisis ...
-8-
e) f) 3)
4)
Analisis dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan terkena dampak baik resiko dan manfaat. Analisis Biaya dan Manfaat harus diumumkan kepada masyarakat.
Langkah-langkah dalam Menerapkan Analisis Biaya dan Manfaat a)
Mengidentifikasi siapa saja yang akan terkena dampak. Pihak yang terkena dampak dapat terdiri dari Pemerintah, swasta/dunia usaha, kelompok atau golongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat adat, petani, nelayan, orang miskin, orang sakit, dan lain sebagainya).
b)
Mengidentifikasi semua jenis manfaat dan biaya pada masing-masing kelompok masyarakat yang akan terdampak.
Contoh “Biaya” antara lain meliputi: a)
Pemerintah: biaya yang harus dikeluarkan dalam hal perumusan kebijakan, pembentukan regulasi, penerapan regulasi dan penegakannya;
b)
Dunia usaha: ongkos produksi, kesempatan berusaha/bekerja yang hilang/berkurang, keuntungan yang hilang/berkurang;
c)
Masyarakat umum: pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, banjir, kekeringan, penyakit, kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, kehilangan jiwa, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber mata pencaharian, kehilangan kesempatan sekolah, kehilangan kebebasan berkumpul, mahalnya ongkos transportasi;
d)
Masyarakat Adat: berkurangnya mata pencaharian, kehilangan tempat tinggal, dan lain-lain.
5) Contoh ...
-9-
5)
6)
Contoh “Manfaat” antara lain meliputi: a)
Pemerintah: penerimaan beban anggaran negara;
negara,
berkurangnya
b)
Dunia usaha: terbukanya kesempatan berusaha/kemudahan berusaha, meningkatnya keuntungan, produktivitas dan sebagainya;
c)
Masyarakat Umum: meningkatnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan, harapan hidup, kesejahteraan; bertambahnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan lain-lain.
Mengukur/menilai (dalam rupiah) semua manfaat dan biaya, bila memungkinkan. Seluruh biaya dan manfaat di atas diukur nilainya dalam rupiah. Untuk jenis biaya dan manfaat yang sulit untuk mengukur nilai rupiahnya, maka penghitungan dilakukan berdasarkan penghitungan willingness to pay atau willingness to accept.
7)
Mengukur/menilai (dalam rupiah) baseline manfaat dan biaya, yaitu manfaat dan biaya dalam kondisi saat ini ketika kebijakan dan atau regulasi belum dibentuk (dalam kondisi Business As Usual).
8)
Membandingkan manfaat dan biaya antara baseline dengan apabila ada intervensi (kebijakan dan atau regulasi) dalam rupiah.
9)
Untuk mengetahui apakah manfaat yang diperoleh dari pembentukan kebijakan/regulasi adalah lebih besar daripada biaya dalam konsisi Business As Usual. Bila manfaat yang akan diperoleh adalah sama dengan ketika kondisi Business As Usual, maka tidak perlu ada kebijakan baru/regulasi baru.
10) Membuat laporan hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan menyusun rekomendasi berdasar hasil Analisis Biaya dan Manfaat. 11) Hasil Analisis Biaya dan Manfaat dan rekomendasi diumumkan kepada masyarakat.
c. Hasil ...
-10-
c.
Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan pembentukan/amandemen/penggantian Undang-Undang. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level Undang-Undang, maka rekomendasi meliputi: 1) Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (Peraturan Pemerintah ke bawah), dan/atau; 2) Kegiatan lain yang bersifat peraturan kebijakan atau legislasi semu (contoh: surat perintah atau instruksi mengenai kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden).
5.
Proses pembentukan regulasi mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6.
Untuk memudahkan dalam memahami proses pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi maka dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. Gambar. 2 Proses Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi
B. Tata ...
-11-
B.
Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Kebijakan dengan Kerangka Regulasi Jangka Menengah 1.
Bagan Tata Cara Pengintegrasian Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran I.
2.
Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi disusun oleh masing-masing Kedeputian Bidang berdasarkan hasil kajian background study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk hasil evaluasi dari regulasi terkait yang diidentifikasi bermasalah dan/atau menghambat pencapaian tujuan Pembangunan nasional pada periode sebelumnya. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran II.
3.
Hasil evaluasi meliputi urgensi pembentukan dan/atau revisi regulasi untuk menjawab apakah regulasi yang ada dianggap belum cukup memadai atau perlu menyesuaikan dengan kondisi terikini serta review terhadap peraturan yang ada. Formulir Lembar Penilaian Usulan Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III.
4.
Draf awal kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang ditetapkan wajib melalui analisis biaya dan manfaat dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Formulir pengisian Analisis Biaya dan Manfaat dapat dilihat pada Anak Lampiran IV.
5.
Dalam membahas kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi dari satu Kedeputian Bidang yang membutuhkan dukungan dari Kedeputian Bidang lain, wajib melakukan koordinasi dan komunikasi agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.
6.
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan bertindak selaku koordinator penyusunan kerangka regulasi dengan didukung oleh Sekretariat yang dalam hal ini yaitu Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan.
7.
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan serta Kedeputian-kedeputian Bidang untuk memastikan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi sejalan dengan proses penyusunan teknokratis RPJMN. 8. Masing-masing ...
-12-
8.
Masing-masing Kedeputian Bidang wajib menunjuk satu orang Focal Point di masing-masing Unit Kerja Eselon-2 yang bertugas untuk mengawal proses koordinasi dan komunikasi, serta internalisasi kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun agar sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dicapai.
9.
Focal Point bertugas melakukan proses koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang disusun, baik di internal Kementerian PPN/Bappenas yakni, dengan Unit Kerja Eselon 2 maupun secara eksternal dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitranya dalam hal ini Unit Kerja Eselon yang secara langsung terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang diusulkan.
10. Hasil koordinasi dan komunikasi pembahasan kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi tersebut berupa identifikasi awal Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi yang sinergi dengan prioritas kebijakan termasuk melalui analisis biaya dan manfaat. Contoh Formulir Tabel Identifikasi Kerangka Regulasi dapat dilihat pada Anak Lampiran III. 11. Hasil identifikasi awal menjadi bahan bagi dokumen draf Background Study RPJMN yang kemudian diproses menjadi draf RPJMN Teknokratik yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan selaku koordinator pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 12. Hasil konsolidasi terkait kebutuhan regulasi dan/atau arah kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Pemerintah.
BAB III ...
-13-
BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
A.
Arah Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kerangka Regulasi 1.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan/regulasi menjadi amanat dari: a.
Pasal 2 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
b.
Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
c.
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
2.
Partisipasi masyarakat dimulai sejak pengusulan hingga penetapan kerangka regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pengusulan kebijakan/regulasi disesuaikan dengan karakteristik Kementerian/Lembaga masing-masing.
3.
Keterlibatan masyarakat dalam kerangka regulasi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas regulasi secara lebih nyata dan berkesinambungan.
4.
Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilibatkan : a.
Instansi/Lembaga/Pihak Utama (Main Stakeholders), antara lain: 1) Instansi/Lembaga Pemrakarsa (Inisiator); 2) Instansi yang terkait secara langsung; atau 3) Pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung.
b. Pihak ...
-14-
b.
Pihak yang terkena dampak secara langsung (Affected Parties), antara lain : 1) Pihak yang paling memperoleh manfaat; atau 2) Pihak yang secara potensial akan terkena dampak (negatif) yang paling besar.
c.
Kelompok Masyarakat yang berkepentingan (Interest Groups), antara lain: 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 2) asosiasi; 3) pakar; dan 4) media massa.
d.
Masyarakat luas (Public at Large), antara lain: 1) konsumen, kelompok advokasi lingkungan kelompok advokasi lainnya; 2) penduduk asli, minoritas dan grup etnik; dan 3) asosiasi masyarakat sipil yang berbasis agama.
dan
B. Wahana Partisipasi Masyarakat Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta apresiasi terhadap regulasi. Beberapa wahana yang dapat dilakukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat tersebut antara lain melalui : 1. 2.
Pengembangan model koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memberi masukan dan mengawal kerangka regulasi; Pengembangan model komunikasi interaktif dengan Kementerian/Lembaga untuk mengetahui berbagai perkembangan terkait kerangka regulasi.
BAB IV ...
-15-
BAB IV PENUTUP
Pedoman ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon 2 dalam menyusun Kerangka Regulasi untuk diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SLAMET SENO ADJI
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM
DEPUTI – DEPUTI BIDANG
MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
Evaluasi urgensi pembentukan regulasi; dan review terhadap peraturan yang ada
Identifikasi Awal Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi yang sinergi dengan kebijakan termasuk melakukan analisis biaya dan manfaat
Draf Background Study RPJMN Teknokratik
Draf RPJMN Teknokratik
ANAK LAMPIRAN I PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014 TANGGAL 25 MARET 2014 TATA CARA PENGINTEGRASIAN KERANGKA REGULASI
-1-
Landasan hukum untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi (UMKMK)
Penyusunan aturan pelaksanaan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (5 RPP tentang Perkoperasian yang sedang dibahas: RPP Penyelenggaraan Koperasi, RPP KSP, RPP Lembaga Pengawas KSP, RPP Koperasi Syariah dan RPP Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi) Amanat UU No.17/2012 tentang Perkoperasian
Urgensi Pembentukan/ Revisi UU
Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Evaluasi terhadap Direktorat Existing Penanggung Kebutuhan Regulasi Regulation Jawab Terkait KEDEPUTIAN BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM
Arah Kerangka Regulasi
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
Isu Strategis
Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
Direktorat Terkait
ANAK LAMPIRAN II PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014 TANGGAL 25 MARET 2014 CONTOH TABEL IDENTIFIKASI KERANGKA REGULASI RPJMN 2015-2019
-2-
Arah Kerangka Regulasi
Urgensi Pembentukan/ Revisi UU
Regulasi diperlukan untuk menguatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi
Kebutuhan Regulasi
Peraturan setara dengan Peraturan Presiden terkait koordinasi dan sinkronisasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH Yurisdiksi kasus pertanahan yang Peraturan tentang belum jelas pembentukan kamar sehingga satu khusus pertanahan di Penyelesaian Penyusunan kasus Pengadilan Negeri yang kasus kebijakan dan pertanahan bisa meliputi: pertanahan peraturan diproses pada Percepatan pada Tata Cara Beracara perundangbeberapa penyelesaian pengadilan di Pengadilan Negeri undangan peradilan yang kasus cenderung Khusus untuk untuk berbeda. pertanahan di berlarutkasus-kasus mempercepat Sehingga pengadilan larut karena pertanahan; penyelesaian keputusan yang yurisdiksi kasus dikeluarkan Hakim yang yang tidak pertanahan terhadap satu mengadili; jelas kasus dapat Bentuk keputusan; berbeda-beda dan sulit di Jenjang karier SDM eksekusi
Isu Strategis
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
-3-
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Belum ada landasan hukum yang menaungi pelaksanaan program nasional yang terkait dengan peningkatan daya saing UMKM dan melibatkan sinergi berbagai K/L
Belum ada peraturan perundangan yang mengatur pembentukan kamar khusus pertanahan di pengadilan negeri dan juga perangkat peradilannya sehingga belum dapat dilakukan evaluasi
Direktorat Penanggung Jawab
Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait
Direktorat Hukum dan HAM
Direktorat Pangan dan Pertanian; Direktorat Kelautan dan Perikanan; Direktorat Kehutanan; Direktorat Perdagangan, Investasi dan KEI; Direktorat Industri, IPTEK dan Parekraf; Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN
Direktorat Terkait
Isu Strategis
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 Arah Kerangka Regulasi
Pelatihan khusus bagi aparat terkait seperti: hakim, panitera, jaksa, dan kepolisian.
hakim dan
Kebutuhan Regulasi
Kerangka waktu penyelesaian kasus pertanahan tidak dibatasi sehingga dengan tiga kemungkinan pengadilan yang berbeda menjadi semakin berlarutlarut Percepatan penyelesaian kasus pertanahan dapat meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah yang berdampak pada pembentukan kondisi yang kondusif bidang ekonomi, sosialbudaya, politik, juga dapat mengurangi dan mencegah timbulnya konflik
Urgensi Pembentukan/ Revisi UU
-4-
Evaluasi terhadap Existing Regulation Terkait Direktorat Penanggung Jawab
Direktorat Terkait
2
1
1. 2. 3. 4. 5.
ANAK LAMPIRAN III PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014 TANGGAL 25 MARET 2014
Kualitatif: menjaga/mengelola kualitas regulasi dan mencegah potensi konflik, inkonsisten, duplikasi, dsb. Kuantitatif:mengelola proporsi regulasi agar tetap rasional.
Tujuan utama analisis regulasi/legalitas adalah untuk menjaga „sistem regulasi nasional‟ baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar tetap „sederhana dan tertib‟.
Konsistensi dengan kebijakan/regulasi lain yang terkait. Konsistensi dengan tema dan kebijakan/prioritas nasional pada RPJMN
Tujuan utama analisis kebijakan ini adalah untuk menilai konsistensi antara kebijakan/regulasi yang diusulkan
..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .....................................................................................................................
POLICY/KEBIJAKAN a. Jelaskan apakah substansi proposal usulan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan? b. Apakah substansi proposal usulan berpotensi konflik/inkonsisten dengan kebijakan sektor lain? REGULASI/LEGALITAS a. Jelaskan apakah substansi kebijakan telah sesuai dengan tingkat regulasi yang diusulkan (i.e. UU)? b. Sebutkan regulasi lain yang mengatur substansi yang sama?
Judul Proposal Kebijakan/Regulasi : Kementerian/Lembaga Pengusul : Tahun usulan : Direktorat Mitra di Bappenas : Penilaian :
LEMBAR PENILAIAN USULAN KERANGKA REGULASI
-5-
3
gambaran awal b. Berikan mengenai proyeksi sosial (CBA atau CEA) yang timbul apabila kebijakan ini diimplementasikan Catatan: Proyeksi sosial meliputi aspekaspek sosial yang bersifat kualitatif/tidak dapat dikuantitatifkan.
PROYEKSI FINANSIAL a. Berikan gambaran awal mengenai proyeksi finansial (CBA atau CEA) yang timbul apabila kebijakan ini diimplementasikan Catatan: Proyeksi finansial meliputi aspek-2 yang dapat diukur dengan uang dan bersifat kuantitatif/dapat dikuantitatifkan.
Penilaian secara umum memberikan penilaian dan pertimbangan(berdasarkan informasi di atas) mengenai perlu atau tidak perlunya suatu proposal dari K/L untuk diakomodasi di dalam RPJM. Penilaian secara umum juga dapat merekomendasikan pilihan tindakan lain (misalnya pengaturan pada regulasi di bawah UU).
Biaya pembentukan, penerapan dan penegakan regulasi, Potensi manfaat yang diperkirakan akan di diperoleh. Analisis dilakukan dengan CBA atau CEA
Tujuan utama analisis finansial ini adalah untuk meningkatkan efisiensi regulasi dengan membandingkan
-6-
5
4
DIREKTORAT SEKTOR KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NAMA
PENILAIAN SECARA UMUM
-7-
TANDA TANGAN
Identifikasi siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis
TAHAP
II. Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terkait
I.
ANAK LAMPIRAN IV PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/03/2014 TANGGAL 25 MARET 2014
KETERANGAN
a. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Berapa? b. Apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang? c. Apakah ada dampak menurutnya kesehatan? d. Apakah ada dampak kehilangan mata
Urut-urutan ini berlaku sebagai daftar periksa (scorecard) sebagai alat bantu identifikasi awal mengenai biaya-dan manfaat suatu kebijakan.
Pihak yang terkena dampak dapat terdiri Semakin banyak pihak yang bisa dari: teridentifikasi maka akan semakin analisis akan semakin kaya. 1. Pemerintah, 2. Sektor privat/swasta/bisnis 3. Organisasi-organisasi masyarakat sipil 4. Kelompok-kelompok dan golongangolongan di dalam masyarakat (pemuda, perempuan, anak, orang tua, suku, dan lain sebagainya)
LANGKAH
TAHAPAN DAN LANGKAH ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT (COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA)) DALAM RANGKA SINERGITAS KERANGKA KEBIJAKAN DENGAN KERANGKA REGULASI
-8-
III. Kuantifikasi atas dampak kebijakan
TAHAP
Pada langkah ketiga ini pembuat kebijakan diminta untuk melakukan kuantifikasi atas tiap dampak dari kebijakan. Tidak seluruh dampak mudah dikuantifikasi, namun dianjurkan untuk memonetasinya seoptimal mungkin
pencaharian Apakah ada dampak terhadap keselamatan jiwa? f. Apakah ada dampak terhadap kehilangan lingkungan tempat tinggal yang baik? g. Apakah ada dampak terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik? h. Apakah ada dampak terhadap kebebasan berkumpul? i. Apakah ada dampak terhadap kebebasan beragama? j. Apakah ada dampak terhadap diskiriminasi? k. Apakah ada dampak terhadap persaingan usaha dan kemudahan perijinan? l. Apakah ada potensi korupsi? e.
LANGKAH
-9-
Setiap pengeluaran yang mampu dinilai secara ekonomis oleh masing-masing aktor harus bisa diidentifikasi secara riil, dengan menggunakan asumsi dasar yang paling umum. Sementara untuk aktivitas yang belum bisa diidentifikasi nilai ekonomisnya maka alternatif yang diusulkan adalah dengan menghitung
KETERANGAN
V. Kuantifikasi Sepenuhnya
IV. Valuasi terbatas
TAHAP
KETERANGAN
Tahapan valuasi ini kemungkinan besar membutuhkan supply data lebih jauh karena untuk membuktikan market price dan willingnes to pay bisa jadi K/L belum memiliki sumberdaya-nya. Selain verifikasi soal market price/willingnes to pay, studi perilaku (behavioural studies) patut dipertimbangkan sebagai salah satu alat bantu untuk menentukan valuasi.
potensi manfaat yang hilang apabila kebijakan tersebut tidak diambil.
Pada langkah kelima semua manfaat dan Cukup jelas biaya sudah terhitung sepenuhnya dalam satuan mata uang. Jadi, pada tahapan itu, pembuat kebijakan telah dapat menentukan pilihan yang paling baik dari kebijakan yang akan diambil.
Pada langkah ini pembuat kebijakan bisa menggunakan teknik tersendiri yang diperkenalkan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi. Pada tahapan awal, biasanya ditentukan impact yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi atau tidak. Apabila bisa, biasanya digunakan market price untuk menilainya. Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan willingness to pay dalam konteks keuntungan atau willingness to accept dalam konteks biaya.
LANGKAH
-10-
