2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID

APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10

21 MEI 2015

THE REDUCTION OF OPPORTUNITIES FOR CORRUPTION IN SUB – NATIONAL GOVERNMENTS IN INDONESIA THROUGH THE MORE TRANSPARENT AND EFFICIENT DELIVERY OF LOCAL GOVERNMENT SERVICES Hotel Aston Rasuna Jakarta 21 Mei 2015

www.apeksi.or.id

1


21 MEI 2015

Adminduk Arsip 2011

8

Kabupaten Minahasa - Lemari Arsip 2014

9

www.apeksi.or.id

2


21 MEI 2015

Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)

Latar Belakang “Piloting Corruption Prevention with Sub-National Government in Sulawesi”

10

Latar Belakang Proyek SIPS •

Tahun keempat di Proyek SIPS (2011 – 2015) dengan dukungan dana DFATD Canada (dulunya dikenal dengan CIDA) dilaksanakan oleh Cowater International

•

Mitra Pemerintah di tingkat nasional adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

•

Tujuan secara umum adalah untuk mengidentifikasi, mempromosikan dan mensosialisasikan praktek tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di 10 Pemda di Sulawesi dengan fokus di 3 area pelayanan publik (Adminduk, Perizinan, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah): Propinsi Sulsel, Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulut, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sangihe

www.apeksi.or.id

•

Hasil jangka panjang yang diharapkan adalah untuk mengurangi peluang korupsi di Pemda melalui praktek pencegahan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas.

•

Kesetaraan gender dan tatakelola pemerintahan yang ramah lingkungan

•

Berkoordinasi dan kolaborasi dengan Kemendagri, Bappenas, KemenPAN & RB, LKPP, KLH dan Ombudsman RI

11

3


21 MEI 2015

Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) The mandate of SIPS with respect to sub-national governments in Sulawesi is: Mandat SIPS sehubungan dengan pemerintah daerah di Sulawesi adalah: Reducing the opportunities for corruption through improving public service delivery ”pencegahan kesempatan untuk korupsi lewat perbaikan pelayanan publik” Partnering with KPK, SIPS targets institutional change Bermitra dengan KPK, SIPS mentargetkan perubahan kelembagaan. Technical assistance is one part of this Bantuan teknis adalah salah satu bagiannya. Bagian besar – bagian sulit – adalah persegeran paradigma, perubahan pola pikir untuk melihat peran pemerintah sebagai satu dari layanan dan mencoba untuk menghidupkan kepercayaan bahwa tempat – tempat umum didalam kita untuk melayani publik yang sama dengan cara yang jujur, transparan, dan kompeten.

12

Latar Belakang Proyek SIPS (lanjutan) Program dengan Pemda: •

Dukungan terhadap pembentukan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perizinan dan pelayanan lainnya.

•

Dukungan terhadap peningkatan pelayanan Kependudukan dan Pencatan Sipil (KTP dan dokumen kependudukan lainnya)

•

Dukungan terhadap pengembangan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan, adil, dan efisien

Program dengan KPK: • •

Bantuan teknis untuk penguatan kapasitas KPK dalam perannya membantu Pemda dalam pencegahan korupsi Bantuan teknis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan efisien 13

www.apeksi.or.id

4


21 MEI 2015

Metodologi Reformasi Pelayanan SIPS Langkah Langkah • penilaian teknis awal mengenai status layanan dan infrastruktur • “sosialisasi” di Dinas dan masyarakat sipil di daerah; STA • pembentukan Gugus Tugas dengan tanggung jawab pengawasan dan kebijakan dan pembentukan Pokja untuk memimpin kegiatan reformasi sehari-hari di setiap wilayah layanan yang dipilih; • pengembangan rencana aksi untuk peningkatan layanan masyarakat dengan memperhatikan kerangka hukum, SOP, penguatan sumber daya manusia (HRD), IT, software dan dukungan infrastruktur, pengarusutamaan gender dan integrasi upaya perlindungan lingkungan • pengembangan indikator keberhasilan untuk mengukur hasil (PMF) • bantuan teknis dari konsultan Indonesia dan konsultan internasional yang terpilih; • Penyampaian lokakarya dan pelatihan terkait; • Penyelenggaraan kunjungan kerja dan magang ke fasilitas – fasilitas praktik terbaik di Indonesia; • Disusul dengan mentoring ditempat kerja oleh konsultan-konsultan jangka pendek; • monitoring dan evaluasi

14


Kegiatan Kunci

15

www.apeksi.or.id

5


21 MEI 2015

Kegiatan Kunci - Pemda •

Dengan Gugus Tugas dan Pokja, memfasilitasi pembuatan Rencana Aksi di 10 mitra pemda pada 3 sektor pelayanan publik

•

Implementasi Rencana Aksi mulai pada kuartal IV 2012

•

Kemajuan proyek telah dapat diraih melalui: 1. Komitmen – komitmen dari unsur pemerintahan dan masyarakat sipil yang terlibat 2. Dukungan dari KPK 3. Penguatan Kapasitas untuk 3 sektor pelayanan publik dalam bentuk pelatihan, lokakarya, magang 4. Mendukung pengembangan renovasi front office, partisi, ruang arsip 5. Memfasilitasi peralatan IT hardware (komputer, server, genset, mesin antrian) dan sofware (aplikasi pelacakan di PTSP/OSS). 16

Kegiatan Kunci Pemda Dengan Capil, PTSP dan PBJ (LPSE dan ULP) ada serangkaian pelatihan dan lokakarya tentang: Perda/SK (kepastian hukum), SOPs, standar layanan, menguatkan SDM, arsip, service excellence, asitensi dengan modal terbatas untuk IT dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi Kunjungan kerja dan magang ke lokasi praktik-praktik yang baik termasuk: Yogya, Surakarta, Gunung Kidul, Provinsi Jawa Barat, Surabaya Pelatihan/Lokakarya di Sulut dan Sulsel tentang: • Manajemen Perubahan • Administrasi Kependudukan, PTSP dan PBJ • Jender • Lingkungan Hidup (Green Procurement dan Perijinan/izin lingkungan) • APPK (Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) kerjasama Sekretariat Stranas PPK BAPPENAS December 2013 • Strategi Komunikasi • Pelatihan Result Based Management (RBM) Planning: Pilot Kab Pinrang, Sulsel Oktober 2014 • Assitensi modal terbatas untuk IT dan infrastruktur • Pengembangan software SIPS untuk Capil dan PTSP Survei Integritas dan PIAK 2011 dan 2013 17

www.apeksi.or.id

6


21 MEI 2015

Kegiatan Kunci dengan KPK Menyusun Rencana Peningkatan Kapasitas, antara lain: • Lokakarya Tentang Etika dan Nilai di dalam Pemerintahan Daerah untuk Pencegahan Korupsi (dengan Malaysia Anti-Corruption Academy) (Bogor, Maret 2013) • Lokakarya Tentang Pencegahan Korupsi Melalui Pengawasan EProcurement (dengan LPSE Jawa Barat, LKPP, ICW dan IPW) (Bandung, Mei 2013) • Mendukung tiga staf KPK menempuh pendidikan Postgraduate Certificate pada Corruption Studies di University of Hong Kong (November 2013) Formulasi Strategi Komunikasi Pencegahan Korupsi, termasuk FGD di KPK (18 Juni), Makassar (26-27 Juni) dan Manado (3-4 Juli 2013)

18

Kegiatan Kunci dengan KPK Lokakarya Preventing Corruption at the Local Government Level: Vulnerabilities in LG Planning, Budgeting and Public Expenditures (PFM), Bandung, Juni 2014 Review dan Perbaikan Diagnostic Tools, termasuk Institutional Risk Assessment (IRA) - KPK melakukan ujicoba atas alat IRA di Sulsel (Juni di PTSP, Juli di ULP & PU) Kunjungan studi banding ke Korea Selatan untuk kerjasama perbaikan Diagnostic Tools (Survey Integritas dan PIAK), Agustus 2014 Pembelian kendaraan baru untuk Penyebaran Informasi oleh Direktorat Dikyanmas KPK yang akan digunakan di Sulawesi Rapat umum di Kantor KPK Jakarta dengan 2 Gubernur, 15 Walikota dan Bupati dan 10 Ketua DPRD tentang Hasil Survei Integritas (2x) 19

www.apeksi.or.id

7


21 MEI 2015

Kolaborasi dengan Lembaga-Lembaga Nasional

      

KemenPAN & RB - Public Service Innovation Summit, June 2014 LKPP – Pelatihan dan Sertifikasi LPSE dan ULP Bappenas – APPK Kemendagri – Adminduk dan PTSP Ombudsman – Manajemen Pengaduan KLH – Green Procurement, Integration of Environmental Considerations into Licences/Permits KPK

20


Dokumentasi

21

www.apeksi.or.id

8


21 MEI 2015


Pelatihan

22

SOP Adminduk SOP Training

23

www.apeksi.or.id

9


21 MEI 2015

Procurement/ULP & LPSE

24

Pelatihan Service Excellence

25

www.apeksi.or.id

10


21 MEI 2015

PTSP Minahasa, Ruang Pengaduan

26

Pinrang Layanan Mobil Keliling Adminduk Capil

27

www.apeksi.or.id

11


21 MEI 2015

Pinrang Layanan Mobil Keliling PTSP

28

OSS Kota Bitung, Team Building Adminduk Capil

29

www.apeksi.or.id

12


21 MEI 2015


Pelayanan Publik

30

PINRANG Layanan Mobil Keliling Adminduk Capil dan PTSP

31

www.apeksi.or.id

13


21 MEI 2015

Pinrang Layanan Mobil Keliling PTSP

32

Kabupaten Tana Toraja – Kantor Disdukcapil

33

www.apeksi.or.id

14


21 MEI 2015

Kabupaten Tana Toraja – Kantor Disdukcapil

34

OSS/PTSP Kota Bitung, Front Office

35

www.apeksi.or.id

15


21 MEI 2015

Pinrang Layanan Mobil Keliling Adminduk Capil

36


Infrastruktur

37

www.apeksi.or.id

16


21 MEI 2015

Kabupaten Pinrang: Perkembangan sampai saat ini Sebelum Ruang Tunggu

Ruang Verifikasi

38

PINRANG

CAPIL

ULP

BP2TPM

www.apeksi.or.id

17


21 MEI 2015

Kabupaten Pinrang: Perkembangan sampai saat ini Pusat Pelayanan Publik – Kependudukan dan Catatan Sipil

40

41

www.apeksi.or.id

18


21 MEI 2015

Kabupaten Tana Toraja Kantor Disdukcapil

42

TANA TORAJA

Kantor LPSE Kantor PAS/DISDUKCAPIL

www.apeksi.or.id

19


21 MEI 2015

PROVINSI SULSEL UPT P2T INFORMATION DESK

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

www.apeksi.or.id

20


21 MEI 2015

KOTA MAKASSAR

DISDUKCAPIL Office

DISDUKCAPIL Enrekang

Front office

www.apeksi.or.id

21


21 MEI 2015

PTSP Minahasa, Front Office

48

Kabupaten Minahasa, Lemari Arsip

49

www.apeksi.or.id

22


21 MEI 2015


Terima Kasih

50

www.apeksi.or.id

23

2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID

Recommend Documents