TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012 STMIK "AMIKOM" YOGYAKARTA PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
Nama: Tommy Suhartono NIM: 11.02.7985 Kelompok: A Jurusan: D3-MI Dosen: Drs. M. Khalis Purwanto, MM.
Latar Belakang Masalah Perjalanan hidup bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Selama kurun waktu lebih dari 60 tahun penyelenggaraan pemerintahan negara ternyata masih diwarnai banyak kemelut politik, termasuk berbagai gangguan keamanan yang sangat mengganggu stabilitas nasional. Benturan-benturan politik pada tataran elit akibat perbedaan visi kenegaraan, dengan mudah merambah tata kehidupan masyarakat bawah, dan berpengaruh terhadap menurunnya kadar hubungan sosial masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi tersegmentasi sehingga kondisi persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin longgar. Di sisi lain, benturan kepentingan politik dapat sangat menghambat kemajuan bangsa, terutama dalam upaya mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Belajar dari sejarah sejak tumbuhnya kesadaran kebangsaan hingga memasuki era perjuangan kemerdekaan, seharusnya segenap bangsa Indonesia sadar bahwa hanya dengan mengutamakan kehendak bersama dan demi satu tujuan bersama pula, bangsa ini berhasil mewujudkan cita-citanya, yaitu merdeka, lepas dari belenggu kekuasaan penjajah. Tetapi, sejarah telah membuktikan pula bahwa ketika bangsa ini melupakan tujuan bersamanya, serta dengan sadar mengingkari konsensus yang juga telah didasari oleh kehendak bersama, maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai bentuk konflik sosial, perlawanan bersenjata di dalam negri, dan munculnya ide-ide separatis. Akibat dari kesemuanya ini sudah pasti, yaitu beban penderitaan yang mesti ditanggung oleh rakyat.
Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan pendekatan historis dan bagaimana menjelaskan Pancasila melalui pendekatan historis? 2. Apa yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dan bagaimana menjelaskan Pancasila melalui pendekatan sosiologis? 3. Apa yang dimaksud dengan pendekatan yuridis dan bagaimana menjelaskan Pancasila melalui pendekatan yuridis?
Pendekatan A. Historis Mengingat secara de yure dan de facto, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri melalui suatu hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat maupun segenap potensi nasional yang ada.
B. Sosiologis Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasi ternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan Pancasila dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak.
C. Yuridis Dengan cara mempedomani ketentuan-ketentuan nilai, norma, dan standar yang ada serta mempunyai relevansi yang kuat dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pembahasan A. Pendekatan Historis 1. Masa pergerakan nasional Berbagai gerakan dan perkumpulan yang terorganisir mulai terbentuk pada awal abad XX. Contoh gerakan yang dimaksud antara lain: Budi Utomo (1908), Sarekat Dagang Islam (1909), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), ISDV (1914), Jong Java (1915), Jong Sumatera Bond (1917), Jong Minahasa (1918), PNI (1927), dll. Melalui
gelombang
pasang
surut
perjuangannya,
berbagai
pergerakan
kebangsaan tersebut akhirnya membulatkan tekad untuk menyatukan segenap potensi perjuangan demi terciptanya satu kekuatan yang lebih besar untuk merealisasikan segala impian kebangsaan dan kemerdekaan. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 merupakan wujud tekad seluruh komponen masyarakat Nusantara untuk menyatukan diri sebagai satu bangsa, dalam satu wadah kesatuan tanah air, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan, Indonesia. 2. Masa perjuangan kemerdekaan Masa ini ditandai dengan gerakan perjuangan rakyat yang makin luas, semesta, dan makin terarah. Perjuangan tidak terbatas pada aspek militer, melainkan juga lewat aspek politik dan budaya. Di berbagai daerah terjadi perlawanan dengan bermacam cara serta intensitas yang berbeda terhadap tentara penjajahan. Walaupun perlawanan dilakukan dengan kekuatan tidak setara dan pada medan yang terpisah-pisah, akan tetapi rasa kebangsaan serta hasrat untuk merdeka di kalangan rakyat ternyata telah mampu membakar semagat tidak kenal menyerah. Betapapun besarnya pengorbanan yang mesti ditanggung akhirnya perjuangan rakyat ini membuahkan hasilnya, yaitu Kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, keberhasilan perjuangan di bidang politik (diplomasi) telah semakin mengukuhkan keberadaan negara Indonesia yang baru lahir, yaitu berupa dukungan pengakuan dari berbagai negara atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Para tokoh nasional dengan cepat dan tepat memanfaatkan momentum proklamasi kemerdekaan ini dengan menetapkan bentuk negara, sistem kenegaraan
serta
menyusun
dan
meletakkan
dasar-dasar
penyelenggara negara. 3. Masa pemerintahan Sukarno, dikenal sebagai masa Orde Lama
fundamental
bagi
Pembangunan yang dinyatakan sebagai "National and Character Building" lebih menekankan pentingnya mengukuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menanamkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang mampu mandiri. Masa ini juga diwarnai berbagai pergolakan bersenjata di beberapa daerah, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, RMS, dll menandakan bahwa pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya nampaknya belum memenuhi tuntutan aspirasi seluruh rakyat secara adil dan merata. 4. Masa pemerintahan Suharto, dikenal sebagai masa Orde Baru Pembangunan yang dinyatakan sebagai pembangunan Semesta Berencana, merupakan koreksi atas konsep masa sebelumnya yang dinilai belum menuju sasaran dengan tepat. Secara garis besar pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan tahap demi tahap telah berhasil membawa bangsa Indonesia kepada situasi kemajuan. Namun di sisi lain semangat mengeksploitasi segenap potensi nasional ternyata juga membawa pengaruh kurang menguntungkan. Kesenjangan sosial mulai nampak dan semakin melebar. Penetrasi kepentingan politik dan ekonomi dari luar negeri bebarengan dengan situasi nasional dan internasional yang semakin mengglobal telah mengusik rasa kebersamaan. Isu kedaerahan dan primordialisme mulai muncul sebagai titik balik terhadap semangat persatuan dan kesatuan. 5. Masa reformasi (1998 s/d sekarang) Masa ini merupakan koreksi atas pembangunan pada masa sebelumnya yang dinilai sangat sentralistik, kurang berpihak kepada kepentingan daerah, dan dilaksanakan dengan pola yang sangat represif, kurang menghargai prinsip-prinsip HAM. Berbagai kepentingan politik yang saling tarik menarik, dibarengi kepentingan global yang makin menekan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang mengangkat tema keterbukaan dan kebebasan belum dimaknai secara taat asas.
B. Pendekatan Sosiologis 1. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki budaya yang beragam berdasarkan etnis dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, membentuk masyarakat bangsa yang multikultur. 2. Secara sosiologis masyarakat multikultur memerlukan pengakuan dan penghargaan secara lintas budaya. Betapapun kecilnya suatu etnis, mereka tetap mengharapkan pengakuan dan penghargaan sebagai entitas sosial dan sebagai warga bangsa.
3. Dalam tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman etnis dan budaya masyarakat Indonesia harus diikat dalam nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan kebangsaan dan kenegaraan. 4. Di tengah persaingan kehidupan antar bangsa, timbul tantangan baik internal maupun eksternal, sebagai akibat semakin terbukanya arus informasi dan komunikasi. Untuk itu, maka komitmen kebangsaan harus terus ditumbuhkembangkan dan dibina secara berlanjut dan berkesinambungan untuk mewujudkan kecintaan pada tanah air, kesadaran bela negara, dan persatian nasional, dalam suasana saling menghargai keberagaman.
C. Pendekatan Yuridis 1. UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 dalam alinea empat menyuratkan bahwa tujuan nasional adalah segenap daya upaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indoensia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. 4. UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. 5. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan dengan adanya undang-undang di atas, adalah untuk menghadapi dan mengantisipasi perkembangan keadaan di dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global, pemberdayaan daerah perlu dilakukan dengan menyelenggarakan otonomi daerah. 6. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 7. UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. 8. UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas: kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerja sama, kemanfaatan, dan pengayoman. 9. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2006 tentang Revitalisasi Lemhannas Menetapkan Lemhannas sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang setingkat dengan Kementerian Negara / Departemen, dengan melakukan perubahan tugas dan fungsi pada salah satu kedeputian, yakni Deputi Evaluasi dan Pengembangan berubah menjadi Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Kesimpulan dan Saran Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada nilai-nilai yang digali dari bumi Indonesia dan dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut bersumber dari empat konsensus dasar bangsa yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Perkembangan lingkungan strategis telah menimbulkan perubahan di seluruh aspek kehidupan termasuk pola sikap, pola pikir, dan pola tindak masyarakat. Perubahan tersebut dirasakan sangat mempengaruhi kehidupan nasional sehinga dapat mengurangi rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai ciri khas utama dan kepribadian bangsa Indonesia yang apabila tidak diantisipasi secara tepat dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Sejalan dengan perkembangan kehidupan, nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia juga mengalamai perkembangan, oleh sebab itu sebagai bangsa yang telah menegara harus memiliki kemandirian yang didukung oleh jati diri bangsa. Nilai-nilai tersebut seyogyanya diseimbangkan, diselaraskan, dan diserasikan dengan perkembangan yang terjadi tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang telah dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Guna mendapatkan hasil rumusan yang lebih baik perlu disarankan sebagai berikut: 1. Memperluas keanggotaan kelompok kerja perumus nilai-nilai kebangsaan dengan melibatkan pejabat/personil institusi terkait di luar Lemhannas RI. 2. Merumuskan payung hukum dan metoda sosialisasi nilai-nilai kebangsaan sehingga dapat menjangkau seluruh komponen bangsa.
Referensi Wikipedia (id.wikipedia.org) Google (google.co.id) Wordpress (wordpress.com) Blogspot (blogspot.com) Yahoo Answers (id.answers.yahoo.com) Kaelan, "Pendidikan Pancasila", Paradigma, Yogyakarta, 2010.
