TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012 STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA
Disusun Oleh : Gangsar Indra Permana Putra (11.02.7947)
Kelompok A Citra 1 PANCASILA Drs. M Khalis Purwanto, MM JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR Assalâmu’alaikum Warrohmatullâhi Wabarokâtuh Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatNya penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul “Tugas Akhir Kuliah Pendidikan Pancasila” yang berjudul “Hilangnya Wakil untuk Rakyat”. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selesainya makalah ini tidak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dengan ikhlas. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Drs. M. Khalis Purwanto, MM, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. 2. Kedua orang tua yang telah mendukung dalam hal pendidikan. 3. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Dalam membuat makalah ini, saya selaku penulis telah berusaha membuat makalah ini sebaik mungkin. Akan tetapi tentu saja masih jauh dari sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna dan luput dari kesalahan. Oleh karena itu saya selaku penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Wassalâmu’alaikum Warrohmatullâhi Wabarokâtuh
Yogyakarta, 25 Oktober 2011
(Gangsar Indra Permana Putra)
Abstrak Pancasila merupakan dasar ideologi di negara Indonesia ini. Didalam Pancasila terkandung nilai-nilai moral yang sangat penting bagi suatu negara. Masyarakat harus berpegang teguh terhadap isi yang terkandung di dalam Pancasila yang didalamnya terdapat 5 sila yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan
Yang
Dipimpin
Oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun akhir-akhir ini Pancasila seolah-olah hilang dan sudah tidak dijadikan sebagai dasar bagi hati nurani dari masing-masing tiap individu masyarakat Indonesia ini. Sering terjadi demonstrasi dan berbagai reaksi penolakan-penolakan dari hasil kinerja pemerintah, hal ini menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka sudah pudar. Pudarnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bukan tanpa alasan, akhir-akhir ini pemerintah sudah melupakan apa tujuan dari mereka mengabdi dan apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Dari permasalahan tersebut sangat disayangkan apabila pemerintah sebagai wakil rakyat telah melupakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka dan menjadikan masyarakat gusar dan ingin mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.
DAFTAR ISI Judul Kata Pengantar
...................................................................................i
Abstrak
................................................................................. ii
Daftar Isi
............................................................................... iii
Latar Belakang
………..................................................................... 1
Rumusan Masalah
………..................................................................... 1
Pendekatan Historis
................................................................................. 1
Pembahasan
………..................................................................... 2
Kesimpulan dan Saran
………..................................................................... 4
Referensi
………..................................................................... 6
I. Latar Belakang Masalah Berbagai reaksi penolakan masyarakat terhadap keputusan dan kinerja pemerintah saat ini merupakan bukti bahwa kinerja dari pemerintah kurang maksimal dan kurang mewakili dari keinginan masyarakat. Dalam memutuskan berbagai masalah pemerintah terkesan tidak mewakili aspirasi masyarakat dan telah melupakan apa yang sudah seharusnya menjadi kewajiban mereka sebagai wakil rakyat. Banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat hanya demi kepentingan pribadi beberapa oknum pemerintah. Melihat dari dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila seharusnya halhal tersebut tidak perlu terjadi. Melalui makalah ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau pemikiran baru bagi pembaca.
II. Rumusan Masalah Dengan
banyaknya
reaksi-reaksi
penolakan
dan
kekecewaan
masyarakat akan kinerja dari pemerintah dapat ditarik beberapa rumusan masalah : a. Apa yang menyebabkan terjadinya penolakan keputusan pemerintah oleh masyarakat ? b. Apa dampak dari reaksi penolakan masyarakat terhadap pemerintah ? c. Apa ada hubungan
tindakan penolakan masyarakat terhadap
kinerja pemerintah dengan dasar ideologi negara kita, pancasila ?
d. Apa yang harus kita perbuat untuk mengatasi atau meminimalisir akibat dari kejadian kekecewaan masyarakat dari kinerja pemerintah ?
III. Pendekatan Historis Pancasila bukan hanya merupakan ideologis suatu bangsa yang hanya menjadi sosok simbol melainkan suatu dasar negara yang harus diterapkan pada setiap aspeknya. Pendidikan Pancasila harus mampu membawa anak didik pada suasana dimana Pancasila merupakan dasar negara yang harus dihafalkan dan diamalkan pada setiap individu masingmasing sehingga muncul sebuah kesinambungan dari penerapan Pancasila. Dengan menyikapi Pancasila lebih dari sebuah dasar sebuah negara, rasa tanggung jawab akan nasionalisme dan kemauan untuk membangun negara Indonesia ini bisa ditanamkan dan dibiasakan dalam cara berpikir setiap individu masyarakat.
IV. Pembahasan Akhir-akhir ini sering terjadi berbagai tindakan dari masyarakat yang menggambarkan dari rasa ketidak puasan mereka dengan kinerja pemerintah. Banyak masalah ekonomi mau pun politik yang tidak dapat diselesaikan
dengan
baik,
bahkan
kadang
kebijakan-kebijakan
ekonomi/politik sering dikeluarkan tanpa melihat dari keadaan masyarakat dan terkesan merugikan masyarakat. Dari kejadian tersebut masyarakat melakukan demonstrasi dan berbagai aksi penolakan yang lain dengan harapan akan memberikan pandangan bagi pemerintah. Namun sepertinya pemerintah menutup mata akan suara rakyatnya yang menuntut akan hak mereka dan pemerintah juga terkesan melupakan akan kewajibannya. Keadaan yang terkesan timpang ini sangatlah tidak bagus untuk proses kemajuan bangsa Indonesia. Seharusnya terjadi komunikasi dua arah dari
masyarakat
ditujukan
untuk
pemerintah
yang
kemudian
dipertimbangkan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Banyak kejadian dimana sebuah aspirasi hanya dijadikan sebuah omong kosong bagi pemerintah dan tidak diberikan tanggapan hanya karena mereka lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dalam Pancasila sudah diatur dalam sila ke – 4 yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.” yang dalam sila tersebut sudah ditekankan bahwa masyarakat dipimpin oleh pemerintah yang dalam pengambilan
keputusannya diambil secara musyawarah dan diputuskan secara bijaksana. Namun kenyataannya pemerintah sekarang tidak seperti yang tertulis dalam sila ke- 4 tersebut. Dalam pengambilan keputusan pemerintah sering memasukan unsur - unsur politik dan kepentingan individunya. Contoh paling dekat untuk saat ini adalah penentuan status keistimewaan dari kota Yogyakarta, setelah melalui berbagai siding yang rumit dan tegang akhirnya dipilihlah jalan voting yang diambil dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Diberitakan dalam sebuah media cetak nasional bahwa dari hasil voting 33 provinsi di Indonesia hanya ada 5 provinsi yang tidak setuju dengan penetapan keistimewaan Yogyakarta. Namun kenyataan dari hasil voting
tersebut masih dijadikan sebuah
masalah yang berlarut-larut hanya demi kepenting beberapa oknum tertentu. Hal tersebut sudah keluar dari ideologi bangsa Indonesia dan hal tersebut harus segera diluruskan karena apabila diabaikan akan menjadi sebuah polemik tersendiri yang akan semakin berkembang diberbagai bidang. Dari berbagai masalah yang sudah ada, seharusnya hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih peduli dan bisa menyikapi lebih dini masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik dengan baik tanpa harus mencampurkan urusan pribadi didalamnya.
V. Kesimpulan dan Saran Negara Indonesia membutuhkan sebuah pencerahan baru dalam kepemimpinan
dan
pendidikan
mental
bangsanya.
Masyarakat
membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan mereka pengayoman dan pemerintah juga membutuhkan masyarakat terpelajar yang berkeinginan untuk memajukan bangsanya. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila baik dari pihak masyarakat ataupun pemerintah dapat saling berdampingan. Pendidikan Pancasila harus bisa lebih ditanamkan didalam cara berfikir dan mengambil keputusan oleh setiap warga negara, sehingga terciplah keadaan dimana ideologi suatu bangsa akan bermanfaat sebagai pondasi disetiap langkah masyarakatnya. Selalu tanamkan dan tanyakan dalam diri masing-masing “apa yang sudah kalian berikan untuk negara” bukan ”apa yang akan kalian dapat dari negara”.
