P U T
U S
A
N
NOMOR: 283 / PDT / 2012 PT - MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
DRS. YANNIS SIMANJUNTAK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Garu III No.122 Kelurahan Harjo Sari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang disebut .........................................................PEMBANDING ;
-L A W A N –
1.HUSMAN PAINAN,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Batang Kuis No.4-A Kelurahan Pandau Hulu Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT , sekarang ...TERBANDING ;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Karya Jasa No.17 Pangkalan Mansyur Medan, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT, sekarang disebut................................TURUT TERBANDING;
Pengadilan Tinggi Tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
1
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 283 / PDT/2012/PT-MDN, Tanggal 5 Oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 128/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONPENSI :
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
-
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat
konpensi / Tergugat
Rekonpensi sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah );
Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh BILIATER SITEPU, SH,
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan
yang
menyatakan bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 09 Desember 2010, Penggugat ( DRS
YANNIS
berdasarkan
SIMANJUNTAK
Surat
Kuasa
)melalui
Khusus
kuasanya
tertanggal.
25
IBENG.S.RANI, Februari
2010,
SH No,
502/Penk/2010/PN-Mdn, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh
Pengadilan
Negeri
Medan,
tanggal.
2
29
Nopember 2010, Nomor :
128/Pdt.G/2010 / PN-Mdn, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;
Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama
kepada
Tergugat
/
Terbanding, dan Turut
Tergugat/Turut Terbanding melalui kuasanya Pande Uly Boy Pardomuan, SH,dan BUDIMAN, Staf TU pada Kantor BPN Kota Medan, oleh BELINUN SEMBIRING Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal. 18 dan 23 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari Risalah pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding tanggal. 18 dan 23 Mei 2011 Nomor :128/Pdt.G/2010/.PN-Mdn ;
Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori Banding, tertanggal. 10 Oktober 2012, dan copy memori Banding mana telah dikirimkan kepada Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Medan dengan surat tertanggal. 16 Oktober 2012 Nomor : W2.U/5670/HT.A/X/2012, oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan dengan permintaan agar memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding ;
Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan dipanggil untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh BELINUN SEMBIRING Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tenyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal. 25 dan 26 Mei 2011 Nomor : 128/Pdt.G/2010/PN.Mdn ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding diajukan
Kuasa Penggugat /
dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta
persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;
Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi setelah dengan
seksama
mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 128/Pdt.G/2010/PN-
3
Mdn, memori banding , serta surat-surat yang dijadikan bukti dalam perkara ini, yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berpendapat sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi, yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat
/Terbanding, dan
Turut tergugat/Turut terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan benar, sehingga pertimbangan tersebut
diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk
dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus eksepsi ini sehingga dengan demikian
sudah
sepatutnya
jika
eksepsi
Tergugat/Terbanding
dan
Turut
tergugat/Turut terbanding ditolak ;
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya dengan mendasarkan kepada Pasal 23 huruf (a) angka 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasanalasan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan azas horizotal yang berlaku terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang memungkinkan adanya pemisahan antara tanah dengan bangunan yang ada diatasnya yang menurut Pengadilan Tinggi terjadi dalam sengketa ini ;
Menimbang, bahwa dari bukti P2 ( Sertifikat Hak Milik No.689 tanggal. 7 September 2001, dapat dibuktikan bahwa saat ini pemilik tanah sengketa adalah Penggugat , yang diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli dari pemegang Hak Pakai Nomor : 485, Tanggal. 31 Desember 1968 ;
4
Menimbang, bahwa meskipun Hak Pakai Nomor : 485, Tanggal 31 Desember 1968 masa berlakunya telah berakhir pada Tahun 1970, dan setelah itu tanah sengketa statusnya dikuasai langsung oleh Negara, namun secara Juridis pemegang Hak pakai yang secara nyata menguasai dan mengelola tanah sengketa adalah merupakan pihak yang memiliki prevelage untuk mendapatkan Hak-hak atas tanah sengketa dari Negara ;
Menimbang, bahwa atas dasar sebagai pengelola tanah sengketa (karena hak pakainya telah berakhir) Thien Heoe Kioeng telah memindahkan haknya kepada pihak lain dan terakhir dipegang oleh Penggugat ;
Menimbang, bahwa sebagai pengelola tanah bekas Hak Pakai No.485, Tanggal. 31 Desember 1968, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapat hak milik, dan berdasarkan pengakuan dipersidangan dari Turut tergugat (Badan Pertanahan Kota Medan) permohonan penggugat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang untuk mendapatkan Hak milik atas tanah sengketa karenanya kepadanya diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 689 tanggal. 7 September 2001 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor :5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai oleh seseorang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (dengan tidak menghilangkan fungsi sosial dari tanah tersebut ) ;
Menimbang, bahwa pengertian terkuat dalam Hak milik adalah paling kuat, paling atas, dan tidak ada hak lain diatas hak milik itu, sehingga mengandung arti bahwa hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang berada dibawah hak milik ini ; Menimbang, bahwa pengertian terpenuh adalah dalam membuktikan suatu hak atas tanah, seseorang cukup menunjukkan sertifikat Hak milik tersebut sehingga tidak perlu diikuti dengan alat-alat bukti lain atau tambahan bukti lainnya karena secara hukum sudah dianggap lengkap dan penuh ;
Menimbang, bahwa adalah benar Tergugat adalah pemilik bangunan yang
5
didirikan diatas tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat, yang dibeli oleh Tergugat dari Pemerintah Kota Medan yang membangun pertokoan dalam rangka pembenahan pertokoan sesuai master plan kota Medan ;
Menimbang, bahwa jika diteliti bukti T-1, berupa akte jual beli Nomor : 88 Tahun 1983, yang dijadikan objek jual beli antara RIAWAN KESUMA ( KE LIAN TJOAN dengan HUSMAN PAINAN ( Tergugat ) adalah satu pintu bangunan toko bertingkat permanen, lantai semen, dinding tembok, atap genteng berukuran kurang lebih 4,20 X 20 m (empat koma dua puluh perseratus meter kali dua puluh meter), berikut turutannya lengkap dengan saluran-saluran air dan listrik serta sebuah pesawat telepon Nomor : 29692 serta hak-hak atas langganannya yang terletak di dalam kota Medan, setempat dikenal sebagai jalan Pandu dahulu Jalan Mangunsarkoro Nomor 2-A, bangunan toko bertingkat yang dimaksudkan diatas adalah kepunyaan RIAWAN KESUMA ( KE LIAN TJOAN ) yang antara lain berdasarkan “ Surat Keterangan “ tertanggal 28 Mei 1967 Nomor : 200/PPS/67 yang diberikan dan dikeluarkan oleh Panitia Penertiban Toko-Toko Kios-Kios jalan Pandu Kota Medan ;
Menimbang, bahwa dalam akta tersebut Tergugat mengakui bahwa Toko yang dibelinya tersebut berdiri diatas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang berarti pembelian tersebut adalah hanya atas gedung toko dan tidak termasuk tanahnya karena pada saat jual beli tanah sengketa dikuasai langsung oleh Negara ;
Menimbang, bahwa oleh karena tanah tempat berdirinya pertokoan pada saat itu dibawah pengelolaan Tien Hoee Lioeng dan terakhir dipindahkan hak pengelolaannya kepada Penggugat dan atas dasar itu pula Penggugat memperoleh Hak Milik dari Negara, maka secara hukum dengan memperhatikan azas horizontal harus diakui bahwa Penggugat adalah pemilik atau pihak yang berhak atas tanah sengketa sedang Tergugat adalah pemilik atau pihak yang berhak atas bangunan toko yang berdiri diatasnya ;
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat yang mohon agar Penggugat secara hukum dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas ± 83 M2 yang terletak di Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Mangunsarkoro No.2-A) Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan bata-batas sebagai berikut :
6
-
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pandu ;
-
Sebelah Timur berbats dengan Bangunan Rumah No.2 B dengan Toko Gaya Baru ;
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Kebakaran ;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahkamah, adalah milik Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.689/Pasar Baru, tanggal 07 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, cukup beralasan untuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad) karena telah menguasai tanah sengketa Pengadilan Tinggi menilainya tidak beralasan karena keberadaan bangunan Toko tersebut diatas tanah yang kemudian menjadi milik Penggugat bukanlah kehendak Tergugat melainkan kehendak Panitia Penataan kembali bangunan Toko yang ada didaerah tersebut, dan Tergugat mendapatkan bangunan Toko tersebut dengan cara membeli secara sah dari Panitia, maka kepemilikan atas toko tersebut haruslah dianggap sah secara hukum, sehingga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga permintaan Penggugat sebagai mana tertuang dalam petitum angka 3 dan 5 tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan permohonan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ) terhadap kedua belah pihak maka dengan kedudukan keduanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Menimbang, bahwa dengan posisi kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, pihak Penggugat adalah merupakan pihak yang sama sekali tidak mendapatkan kenikmatan dari hak yang dimilikinya, yaitu tanah sengketa sebagai tanah yang menjadi miliknya, sedang Tergugat dapat menikmati hak yang diperoleh dari hak kepemilikan atas bangunan toko yang telah dibelinya itu, yaitu dapat melakukan usaha dengan memanfaatkan tokonya itu ;
Menimbang, bahwa dengan demikian adalah adil jika Tergugat dihukum
7
untuk membayar ganti rugi atas pemanfaatan tanah sengketa kepada Penggugat untuk membayar uang sewa yang dihitung sejak terbitnya sertifikat Hak milik atas nama Penggugat yaitu sejak Tahun 2001 hingga saat putusan ini dijatuhkan yang lamanya jika dihitung adalah selama 11 tahun, dan jika nilai harga sewa tanah tersebut setiap tahunnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka adalah patut jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas sewa tanah yang seyogianya dapat diperoleh oleh Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 x 11 = Rp. 220.000.000,- ( dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa permintaan Penggugat yang mohon agar sita jaminan (Conservatoir Beslag) dinyatakan sah dan berharga oleh karena selama persidangan pada peradilan tingkat pertama tidak ada dilakukan penyitaan maka permohonan tersebut menjadi tidak beralasan pula dan karenanya haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa permintaan Pengugat yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi karena kewenangan yang demikian itu bukan berada pada peradilan tingkat banding maka permohonan tersebut menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah pula ditolak ;
Menimbang, bahwa permintaan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwang soom ) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai untuk menjalankan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena salah satu amar putusan Pengadilan Tingi adalah untuk membayar sejumlah uang yang eksekusinya terbilang sulit maka permohonan tersebut menjadi relevan ntuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat / Pembanding akan dikabulkan sebahagian sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 29 Nopember 2010 Nomor : 128/Pdt.G/2010/PN-Mdn, sepanjang mengenai pokok perkara, tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini : DALAM REKONPENSI :
8
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi/Terbanding, ternyata gugatan tersebut hanyalah merupakan refleksi dari gugatan konpensi dan karena gugatan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan sebahagian maka gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi/Terbanding, haruslah dinyatakan tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kopensi/Tergugat rekonpensi/Pembanding, dikabulkan sebahagian dan Tergugat kopensi/Penggugat rekonpensi/Terbanding,
berada
dipihak
konpensi/Penggugat rekonpensi/Terbanding,
yang
kalah
maka
Tergugat
akan dihukum untuk membayar
ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana disebut dalam amar putusan ini ;
Mengingat, peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta R.B.G ;
MENGADILI:
-
Menerima permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 128/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang dimohonkan Banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding sebahagian ;
9
-
Menyatakan demi hukum tanah seluas ± 83 m2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Pandu No.2-A (d/h. Jalan Maungsarkoro No.2-A) Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
-
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pandu ;
-
Sebelah Timur berbats dengan Bangunan Rumah No.2 B
dengan
Toko Gaya Baru ; -
Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Kebakaran ;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahkamah,
adalah milik Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.689/Pasar Baru,tanggal 07 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ; -
Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membayar ganti rugi atas pemanfaatan
tanah
milik
Penggugat/Pembanding
kepada
Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 220.000.000.- ( dua ratus dua puluh juta rupiah); -
Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat/Pembanding atas setiap kelalaian untuk mematuhi isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
-
Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;s
DALAM REKONPENSI :
-
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi/Terbanding untuk seluruhnya ;
DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI : -
Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat rekonpensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan : -
Dalam tingkat pertama sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu ) rupiah ;
-
Dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (sratus lima puluh ribu) rupiah ;
10
DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM’AT, tanggal 19 OKTOBER 2012, oleh Kami Kami : H. DJUMALI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan SAUT H. PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2012 No. 283/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 05 NOPEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut diatas serta
dibantu oleh SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
SAMA RAJA MARPAUNG, SH.
H. DJUMALI, SH.
ttd SAUT H. PASARIBU, SH.
Panitera Pengganti,
ttd SAIFUL AKHYAR, SH. Biaya-Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,-
11
