1
P U T
U S
A
N
NOMOR 122 / Pdt / 2012 PT - MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. TUAN BISHOP DARWIS MANURUNG, S.Th, Pimpinan/Bishop Gereja Methodist
Indonesia
berkedudukan
di
Wilayah
Jalan
Kartini
I, No.31
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, semula sebagai Penggugat I sekarang ,...... ................PEMBANDING I;
2.
YAYASAN
PENDIDIKAN
GEREJA
METHODIST
INDONESIA
WIAYAH I, berkedudukan di Jalan. Hang Tuah No.11 (dahulu di Jalan.Kartini No.31 Medan),
semula
Penggugat
sebagai
II
sekarang, .......................PEMBANDING II ;
-- M E L A W A N --
1. Pdt.FAJAR LIM, MTh,
beralamat di Jalan. Bukum No.145 Bandar Baru
Sibolangit,
Sumatera
Utara
dan
berkantor di Jl. Sei.Sikambing No.21 Medan 20113, Telp. (061) 45171245, semula sebagai Tergugat I, sekarang ......TERBANDING I ;
2.Drs. JATONGAM NAINGGOLAN, MM, beralamat di Jalan.Panci, Lorong Gereja No.8 Kel.Sei.Putih Tengah, Kec. Medan Petisah dan berkantor di Jl. Sikambing No.21 Medan 20113 Telp. (061) 45171245, semula
sebagai
Tergugat
II,
sekarang
........................................TERBANDING II ;
Pengadilan ……..
2 Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Mei 2012, Nomor : 122 / PDT / 2012 / PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA :
Mengutip, serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 175/Pdt.G/2011/PN-MDN, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI -
:
Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;
DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak seluruhnya ;
2.
Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) :
Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH, MH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2012, Penggugat I dan Penggugat
II/Pembanding,
I
dan
Pembanding
FEBRIANSYAH MIRZA, SH berdasarkan Maret 2011 telah
surat
II
melalui
Kuasanya
kuasa khusus tanggal. 21
mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Januari 2012, Nomor : 175/Pdt.G/2011. PN.MDN, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;
Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat
II/
Terbanding I/ Terbanding II, oleh DINNER SINAGA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan Banding tanggal. 20 Februari 2012 Nomor : 175/Pdt.G/2011/PNMDN ; Menimbang……….
3 Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal. 27 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Senin, tanggal 27 Februari 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding I dan Terbanding II sebagaimana ternyata dari Relass pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal. 29 Februari 2012, Nomor : 175/Pdt.G/2011/PN.MDN ;
Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding I dan Terbanding II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal. 30 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Jum’at, tanggal 30 Maret 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Maret 2012, Nomor : 175/Pdt.G/2011/PN.MDN ;
Menimbang,
bahwa
kedua
belah
pihak
yang
berperkara
telah
diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) oleh DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan masing – masing baik untuk Pembanding II, maupun untuk
Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I/ Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding I
/Terbanding II, sebagaimana ternyata dari Relaas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal. 5 Maret 2012 Nomor : 175/Pdt.G/ 2011 PN.Mdn ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pengugat I dan Penggugat II/ Pembanding I dan Pembanding II diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata
cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I dan Pembanding II, melalui penasehat Hukumnya telah mengemukakan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sebagaimana tertuang dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
DALAM ……….
4 DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang mendasari ditolaknya Gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) dalam perkara aquo, sebagaimana dimuat dalam putusan pada pokok perkara pada hal.41 dan hal.42 yang berbunyi sebagai berikut : “Menimbang, bahwa ditengah sedang berjalannya proses pelayanan mengajar dan belajar serta pelayanan terhadap jemaat Gereja Methodist Indonesia beberapa pendeta mengundurkan diri dari Gereja Methodist Indonesia Wilayah I kemudian timbullah forum bersama keprihatinan dan pemurnian Gereja Methodist Indonesia ( GMI KWTS) dengan pernyataan sikap sepakat
mendukung PKMI-8 Medan tetap eksis sebagai lembaga
Pendidikan di Gereja Methodist Indonesia tidak terpisah dari GMI dan dalam rapat sepakat memutuskan bergabung dengan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara sesuai bukti T-7 didukung keterangan saksi Pengugat I – Penggugat II Drs.Marudut Nadapdap dan saksi Tergugat I dan Tergugat II: Mister Silaban, jadi bukanlah perbuatan pengambil alihan dan atau penguasaan secara paksa sebagaimana didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya;
“Menimbang, bahwa yang hadir pada saat rapat pada tanggal. 12 Juni 2006, Ketua Pdt.W.Siahaan, STh, Wakil Ketua Pdt.Fajar Lim, MTh, Sekretaris Ls.Drs.Mega Ginting, Msi, sedangkan anggota : Pdt. Netty H. Aritonang
STh,Pdt.Remeanna
Sihombing,
Pdt.Samidi
Sitorus,
STh,
Drs.KB.Manik, MPd, Drs.Edison Sagala MS, Drs.R.Tambun, sedangkan Pimpinan dan Kepala Sekolah yang hadir Drs.Marudut Nadapdap, MM, Pimpinan
Perguruan
Kristen
Methodist
Indonesia
8,
Kepala
TK
Dra.Lindawati Purba, Kepala SD/SMK Drs.Batner Sibarani, Kepala SMP Eslon Sidabutar, SE, SPd dan Kepala SMA Drs.HW Nainggolan “;
“Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 bergabungnya Perguruan Kristen Methodist Indonesia 8 (PKMI-8 )dengan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara hak kuasa pengelolaan berada pada Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara maka untuk kelancaran pelayanan di Gereja Methodist Indonesia khususnya pelayanan dalam proses mengajar dan belajar di Lembaga yang diasuh Gereja Methodist Indonesia, maka Pimpinan /Ketua Gereja Methodist Indonesia Koprensi Tahunan Wilayah Sementara menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia 8 (PKMI-8) Jl.Yos Sudarso N0.016/A.I.1/GMI/2006 tanggal. 8 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Ketua Wilayah ……….
5 Wilayah Sementara Gereja Methodist Indonesia Pdt.FajarLim, M.Th ( Tergugat I) bukti T-8 ;
Bahwa Pembanding I dan Pembanding II (dahulu Penggugat I dan Penggugat II) menolak pertimbangan hukum judex Factie tersebut dengan alasan sebagai berikut : 1.1
Bahwa pertimbangan hukum Judek Factie yang menyatakan penguasaan sekolah PKMI – 8 milik Pembanding I dan II oleh Terbanding (Tergugat) bukanlah perbuatan pegambil alihan dan atau penguasaan secara paksa adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan bukti-bukti autentik yang diajukan dipersidangan sebagaimana bukti P-7, P-9, P-10,
P-12 yakni
Sertifikat Hak Pakai No.3 Surat Ukur No.291/1951 Tahun 1951 dan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Gereja Methgodist Indonesia ( GMI) Wilayah I yang membuktikan objek sengketa aquo in casu Sekolah PKMI-8 adalah milik Pemohon Banding ;
1.2
Bahwa hak kepemilikan Pemohon Banding atas Sekolah PKMI-8 (bukti P-7, P-9, P-10, P-12) tersebut, sampai saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada Terbanding (Para Tergugat) baik melalui kesepakatan maupun dalam betuk lain. Disamping itu, Terbanding (Para Tergugat) pada saat persidangan aquo berlangsung, tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak atas kepemilikan sekolah PKMI-8 (bukti P-7, P-9, P-10, P-12) dari Pembanding kepada Terbanding. Oleh karena itu, pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo adalah pertimbangan putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum;
1.3.
Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan penguasaan Sekolah PKMI - 8 dengan mendasarkan pada adanya “ beberapa pendeta-pendeta yang mengundurkan diri dari Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I yang kemudian bergabung dengan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementera dengan pernyataan sikap sepakat untuk mendukung PKMI-8 Medan tetap eksis sebagai lembaga pendidikan di Gereja Mthodist Indonesia tidak terpisah dari GMI “ ......., dan kesepakatan yang dibuat dalam rapat pada tanggal. 12 Juni 2006....dst, adalah pertimbangan hukum yang keliru karena Pendeta……….
6 Pendeta-pendeta maupun pihak lain yang hadir dalam rapat tersebut tidak memiliki hak, serta tidak memiliki kewenangan untuk
mengalihkan
atas
kepemilikan
harta
benda
milik
Pembanding i.c Sekolah PKMI-8 kepada Para Terbanding i.c Kepada GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara.
1.4
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat, sebelum pendeta-pendeta tersebut mengundurkan diri dari GMI Wilayah I tugas pendeta-pendeta tersebut hanyalah melayani jemaat di gereja dimana para pendeta tersebut ditempatkan Pimpinan GMI Wilayah I, sedang pihak lain yang hadir dalam rapat tersebut adalah karyawan dan guru-guru sekolah yang
ditempatkan
oleh
Pembanding.
Dengan
demikian
pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan penguasaan dan pengelolaan PKMI-8 atas hasil rapat tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan cacat menurut hukum ;
1.5
Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara tidak terpisah dari GMI adalah pertimbangan putusan yang keliru dan tidak mendasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (bukti P-2, P-3, P-4 dan bukti T-1, T-2 ) karena keberadaan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara bukan bahagian dari GMI (Gereja Methodist Indonesia) yang hanya memiliki atau terdiri dari 2 (dua) wilayah kerja yaitu Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I saat ini berkedudukan di jalan di Jalan.R.A.Kartini No.31 Medan, Sumatera Utara, GMI Wilayah I tersebut memiliki wilayah kerja dari daerah AcehSumatera
Utara
hingga
Propinsi
Riau.
GMI
wilayah
II
berkedudukan di Jl.Prof.Dr.Latumenten, No.109-A Jakarta Barat, GMI Wilayah II memiliki wilayah kerja meliputi daerah Sumatera Selatan-Lampung hingga pulau Jawa dan Bali ( bukti P-2, P-4) serta didukung oleh saksi Pembanding antara lain saksi Pdt.Abdi.M.Perangin angin, Drs.Batner Sibarani, Pdt. Perdinandus Sitanggang, S.Th, Drs.Marudut Nadapdap dan keterangan saksi yang diajukan Terbanding antara lain saksi Pdt. Mister Silaban ;
1.6.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Medan dalam
membuat
pertimbangan
putusannya
Negeri tidak
mempertimbangkan ………..
7 mempertimbangkan atau tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd), terhadap bukti P-2, P-3, P-4 dan bukti T-1, T-2, serta keterangan saksi-saksi, karena dari bukti – bukti tersebut didapati fakta hukum, bahwa keberadaan atau pembentukan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara tidak sesuai dengan ketentuan Displin Gereja Methodist Indonesia Tahun 1997 maupun ketentuan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2005, khususnya dalam Pasal. 82 ayat 2 (bukti P-2 dan T1,T-2) tentang persyaratan pembentukan GMI Konprensi Tahunan Sementara didalam wilayah kerja Gereja Methodist Indonesia (GMI). Dalam ketentuan tersebut diatur tata cara pembentukan GMI Konprensi Tahunan Sementara ( wilayah kerja baru) yaitu harus berdasarkan usulan dari 3 (tiga) Distrik melalui konprensi Distrik GMI, selanjutnya disahkan dalam Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam organisasi Gereja Methodist Indonesia ;
1.7
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya yang menyatakan “......... sejak tahun 2006 bergabungnya Perguruan Kristen Methodist Indonesia 8 (PKMI-8) dengan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara hak kuasa pengelolaan berada pada Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara....., maka pimpinan /Ketua Gereja Methodist Indonesia Konprensi Tahunan Wilayah Sementara menerbitkan Surat Keputusan tentang Penempatan Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia 8 (PKMI – 8) ...........dst, adalah pertimbangan hukum yamg tidak objektif dan keliru karena hanya mendasarkan pada bukti yang diajukan Terbanding tanpa mempertimbangkan bukti P-7, P-9, P-10, P-12 yang merupakan bukti yang sah menurut hukum yang diajukan oleh Pembanding. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut, serta tidak adanya peralihan hak secara sah atas kepemilikan sekolah PKMI-8 dari Pembanding selaku pemilik yang sah kepada Terbanding, maka tindakan Terbanding menguasai dan menerbitkan Surat Keputsan tentang Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia (PKMI-8) adalah perbuatan melawan hak, ic hak Pembanding selaku pemilik yang sah atas Perguruan Kristen Methodist Indonesia (PKMI-8) dalam perkara aquo ; Berdasarkan ……….
8 1.8.
Berdasarkan aasan-alasan tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim
tidak
membuat
pertimbangan
sebagaimana
dalam
putusannya karena berdasarkan bukti-bukti tersebut secara hukum keberadaan GMI Konprensi Tahunan Sementara tidak pernah ada (ilegal) selain alasan-alasan tersebut, pada tangal.22 s/d 25 Oktober tahun 2009, Gereja Methodist Indonesia melaksanakan Konperensi Agung di Batam yang dihadiri peserta dari GMI Wilayah I dan GMI Wilayah II. Sedangkan GMI Konprensi Tahunan Sementara yang diketuai oleh Terbanding I tidak turut serta dalam konprensi Agung tersebut karena GMI konprensi Tahunan Sementara bukan bagian dari Gereja Methodist Indonesia ;
2. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II (dahulu Penggugat I dan Penggugat II) menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo yang menyatakan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa selama PKMI-8 bergabung dengan GMI KTWS dan dikelola GMI KTWS Pemerintah Kota Medan percaya lalu keluarlah izin operasional TK.Swasta Methodist-8 Glugur Jl.KL.Yos Sudarso N0.166 A Glugur Medan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No.420/15186/PPD/2009 tanggal. 30 Nopember 2009 dan izin operasional atas nama Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indnesia Wilayah I sesuai bukti T-29 dan bukti P-7 ; 2.1
Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim diatas adalah tidak benar, izin operasional TK Swasta Methodist-8 Glugur Jl.KL.Yos Sudarso No.166 A Glugur Medan aquo diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Medan N0.420/15186/PPD/2009 tanggal.30 Nopember 2009 bukan karena PKMI-8 bergabung dengan GMI KTWS dan dikelola GMI KTWS, melainkan izin operasional TK PKMI-8 tersebut sejak semula adalah milik dan dikelola Pembanding ( P-7, P-9 dan P-10) atas nama Yayasan Pendidikan Gereja Metodist Indonesia. Selain itu, sesuai dengan bukti P-3, P14, P-15, P-16 dan P-17, izin operasional PKMI-8 bukan hanya izin operasional TK melainkan izin operasional untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Medan atas permohonan yang diajukan Pembanding dengan melampirkan akta pendirian yayasan sedangkan GMI KTWS yang dipimpin Terbanding I tidak memiliki badan hukum yayasan untuk mengelola sekolah PKMI-8. Sesuai fakta-fakta dipersidangan, Para Terbanding ………
9 Terbanding
tidak
pernah
mendalilkan
dan
membuktikan
keberadaan akta pendirian yayasan dan akta kepemilikan lain sebagai pemilik atau sebagai pengelola PKMI-8 dalam perkara aquo ;
2.2.
Bahwa pertimbangan putusan majelis Hakim tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, karena majelis Hakim hanya mempertimbangkan kata yang tertulis pada bukti T29, P-7, dan bukti kepemilikan dan pengelolaan atas PKMI-8 sejak tahun 1951 (P-7) serta terbentuknya Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia pada tanggal. 22 Maret 1988 (P-9, P-10), yang mana
pada
masa
itu
Gereja
Methodist
Indonesia
yang
berkedudukan dan berkantor pusat di Medan belum membagi wilayah kerja menjadi 2 (dua) wilayah yaitu GMI Wilayah I dan GMI Wilayah II, sehingga nama yayasannya belum menggunakan istilah Wilayah I sebagaimana dalam akta pendirian badan hukum GMI maupun alas hak kepemilikan atas tanah tempat berdirinya PKMI-8 berada. Seharusnya Majelis Hakim aquo mempertimbangkan dengan seksama tentang keberadaan GMI Konpensi Tahunan Sementara yang baru terbentuk pada tahun 2006 dan bukan merupakan bagian dari Gereja Methodist Indonesia Wilayah I maupun Wilayh II, dapat menguasai PKMI-8 tanpa adanya peralihan hak dari Pembanding selaku pemilik yang sah serta telah megelola PKMI-8 tersebut sebelum berdirinya GMI Konprensi Tahunan Sementara aquo.
2.3.
Bahwa Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan riwayat terbentuknya Gereja Methodist Indonesia di Medan serta tidak mempertimbangkan keberadaan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia yang dibentuk pada tanggal.22 Maret 1988 yang sebelumnya bernama Yayasan Gereja Methodist Indonesia (P-7, P-9), Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dan alat bukti (T-29) yang diajukan Terbanding. Sehingga pertimbangan putusan yang
demikian
adalah
pertimbangan
yang
tidak
cukup
mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan ( Onvoeldoende gemotiveerd).
Pembanding ………
10 3. Pembanding I dan II keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada hal.45 dan hal.46 yang menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang,
bahwa
tentang
adanya
laporan
perusakan,
pengambil alihan PKMI-8 oleh KTWS dan kemudian ditindak lanjuti pihak Kepolisian Polda Sumut dengan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dimana yang ditetapkan sebagai tersangka Karli Christian Siagian dan Abdul Hakim Tanjung serta Sihar Pandapotan Panggabean sesuai bukti P-32 dan P-33 dan T-20 maka secara hukum pertanggung jawabannya tidak dapat dimintakan atau dibebankan kepada Terggat I dan Tergugat II, atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dinyatakan bersalah secara hukum atas perbuatan pidana/kejahatan yang dapat dinyatakan bersalah secara hukum atas perbuatan pidana/kejahatan yang dilakukan Karli Christian Siagian dan Abdul Hakim Tanjung, serta Sihar Pandapotan Panggabean, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diundang ke Polresta Medan dan kePolsek Medan Barat untuk menyelesaikan kepemimpinan PKMI-8 bukan karena kejahatan sesuai bukti T-21 dan P-22 serta Tergugat I dan Tergugat II mengelola PKMI-8 bukan karena paksaan melainkan kerena kesepakatan dan pengelolaan berjalan dengan baik oleh karena itu petitum gugatan Penggugat I-Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak ;
3.1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti P-32, P-33 dan keterangan saksi Drs.Batner Sibarani dan Johni Manurung yang membuktikan penguasaan secara tanpa hak atas perguruan Kristen Methodist Indonesia ( PKMI-8 ) milik
Pembanding dengan cara melakukan pengrusakan dan
penggantian kunci pintu gerbang (pintu utama memasuki lingkungan perguruan (PKMI) -8, pengrusakan pintu dan kunci kantor pimpinan, dan pintu kantor kepala sekolah yang dilakukan oleh Karli Christian Siagian dan Abdul Hakim Tanjung serta Sihar Pandapotan Panggabean dan sekelompok orang dengan mengatasnamakan dirinya dari kelompok Gereja Methodist Indonesia Konprensi Tahunan Wilayah Sementara ( GMI-KTWS) yang dibentuk dan dipimpin oleh Terbanding II pada tanggal. 2 Oktober 2010. Dari uraian fakta tersebut diatas
membuktikan adanya
perbuatan melawan
hukum atas
Penguasaan ………
11 penguasaan PKMI-8 sebagaimana yang telah Pembanding dalilkan pada uraian gugatan, bukan untuk membuktikan dan meminta pertanggung jawaban sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut ;
3.2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak petitum gugatan Penggugat I, Penggugat II (Pembanding) dengan mendasarkan pada undangan dari Polresta Medan dan Polsek Medan Barat kepada Terbanding (Tergugat I dan Tergugat II) untuk menyelesaikan kepemimpinan PKMI-8 bukan karena kejahatan sesuai bukti T-21 dan P-22
adalah
pertimbangan
mempertimbangkan
hukum
yang
keliru
dan
hanya
dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh
Terbanding dikarenakan Polresta Medan dan Polsek Medan Barat tidak
memiliki
kewenangan
untuk
menyelesaikan
sengketa
keperdataan antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan putusan aquo ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dimuat pada hal.46 sampai dengan hal 49 putusan aquo adalah pertimbangan yang keliru atau tidak cukup pertimbangan hukum putusannya ( onvoeldoende gemotiveerd ) dengan alasan-alasan sebagai berikut :
4.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan salah menafsirkan Akta Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Pauline Sinaga, SH dan Akta Perdamaian No.305 tanggal. 16 Juli 2008 (bukti P-25, T-5), karena akte perjanjian yang dibuat antara Pembanding I dengan Terbanding I aquo adalah untuk mengakhiri persengketaan tentang pembentukan dan keberadaan organisasi GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara yang dibentuk Terbanding I di wilayah kerja GMI Wilayah I (Vide perkara 759 K/Pdt/2008 tanggal. 19 Desember 2008, bukti T-4) dan perkara perdata yang terjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 akta Perjanjian Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 (P-25, P-26) bukan kesepakatan tentang penyerahan dan pengelolaan PKMI-8 ;
4.2 Bahwa Pasal 3 Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2008 dihadapan Pauline Sinaga, SH Notaris di Medan (bukti P-25, T-4, T-5), yang menyatakan : Akta………
12 “ akta perdamaian ini dibuat bukan merupakan pengakuan terhadap keberadaan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara (KTWS),dan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara (KTWS) akan diupayakan agar disahkan pada Konprensi Agung GMI tahun 2009 melalui usulan 3 (tiga) Distrik dan Rekomendasi Konprensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2008 dan 2009”
Dari ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal. 15 Juli 2008 tersebut tidak ada kesepakatan tentang pengalihan hak maupun pengelolaan PKMI-8 dari Pembanding kepada Terbanding sebagaimana yang ditafsirkan dan dimuat dalam putusan Majelis Hakim aquo. Bahkan Pasal 3 Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2008 tersebut, keberadaan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara (KTWS) yang dibentuk dan dipimpin oleh Terbanding baru dianggap sah keberadaannya dan bergabung menjadi GMI Konprensi Tahunan Sementara atau GMI Wilayah yang baru dalam naungan Gereja Methodist Indonesia setelah disahkan dalam Konprensi Agung Gereja Methodist Indonesia ;
4.3 Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Medan
tidak
mempertimbangkan dengan seksama Pasal. 4 Akta Perjanjian Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008, yang menyatakan “ pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa jemat-jemat yang berhadapan langsung dengan konflik sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) akta perjanjian aquo (bukti P-26), agar diurus dan diselesaikan masing-masing pihak ..........dst, “ karena PKMI-8 tidak termasuk dalam lampiran 1 (satu), dan PKMI-8 bukan merupakan objek perjanjian perdamaian dimaksud yang dilakukan Pembanding I dengan Terbanding I ;
4.4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding kepada Terbanding dengan adanya perjanjian perdamaian (Vide Akta Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 dan Akta Perdamaian No.305 tanggal. 16 Juli 2008, bukti P-25, T-5) dengan hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 1858 KUH.Perdata adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cukup pertimbangan hukum dalam putusannya, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama akta perjanjian perdamaian aquo, dimana PKMI-8 dalam perkara aquo bukan merupakan ………
13 merupakan
objek
perjanjian
perdamaian
tersebut,
sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1855 KUH Perdata yang menyatakan : “ setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktup didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan “, Dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim aquo adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;
4.5 Bahwa
pertimbangan
Majelis
Hakim
dalam
putusannya
yang
menyatakan pengelolaan PKMI-8 dilaksanakan oleh Terbanding secara terus menerus adalah tidak benar karena pertimbangan putusan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan kenyataan-kenyataa yang ada yakni kepemilikan dan pengelolaan PKMI-8 adalah milik Pembanding dan pengelolaannya dilakukan sejak tahun 1951 (P-7, P-9, P-10, P-18). Sementara keberadaan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara yang tidak sesuai dengan ketentuan Disiplin Gereja Methodist Indonesia serta tidak pernah disahkan pada konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia tersebut baru terbentuk pada tahun 2006, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan pengelolaan PKMI-8 dilaksanakan oleh Terbanding secara terus menerus pertimbangan putusan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup ( onvoeldoende gemotiveerd ) ;
4.6 Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Medan
tidak
mempertimbangkan dengan seksama bukti T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-19 yang diajukan Terbanding yang mana kesemua bukti tersebut tertulis atas nama Pembanding ic Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Wilayah I, bukti-bukti mana juga telah dapat membuktikan secara sah, bahwa pengelolaan PKMI-8 dalam perkara aquo dilakukan oleh Pembanding;
Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, kuasa dari Tergugat I dan II/Terbanding, telah mengajukan
Kontra Memori Banding yang pada
pokoknya sebagai berikut : I.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah mengadili dan memutuskan perkara Perdata No.175/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal. 19 Januari 2012 telah mempertimbangkan seluruh gugatan, jawaban, replik, duplik ………..
14 duplik, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi, konklusi dan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan hukumnya telah sangat adil dan benar, sehingga oleh karena itu haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;
2. Bahwa mulai tahun 2006 Perguruan Kristen Methodist Indonesia -8 (PKMI-8) adalah milik Gereja Methodist Indonesia yang berada dibawah pengelolaan Gereja Methodist Indonesia Konprensi Tahunan Wilayah Sementara (GMIKTWS) yan dipimpin oleh Tergugat I/Terbanding I yang mana pada tanggal 12 Juni 2006 Pendeta dan Majelis GMI Glugur dan Pengurus serta Komisi Penyantun Perguruan (KPP) PKMI-8 telah setuju dan sepakat secara tertulis untuk menyatakan bergabung dengan Gereja Methodist Indonesia Wilayah Sementara ( bukti T-7) dan hal tersebut telah dituangkan dalam akta perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 yang telah dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung
No.759 K/PDT/2008, tanggal. 19
Desember 2008 (bukti T-4) dan telah ditanda tangani oleh Bishop Humala Dolok Saribu (Pimpinan GMI Wilayah I) dan Pendeta Fajar Lim, MTh/Tergugat I/Terbanding I (Pimpinan GMI Wilayah Sementara) sehingga yang menjadi pemilik /pemimpin PKMI-8 yang sah menurut hukum adalah GMI Wilayah Sementara yang dipimpin oleh Tergugat I/Terbanding I dan bukan milik GMI Wilayah I yang dipimpin oleh Penggugat I/ Pembanding I ; 3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 yang dibuat dan tanda tangani dihadapan Notaris Pauline Sinaga, SH (bukti T-5) pada Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan “ Bahwa pihak pertama (Gereja Methodist Indonesia Wilayah I) dan pihak kedua (GMI KTWS) sepakat untuk mejalankan tugas pelayanannya masing-masing. Pihak Pertama dan Kedua sepakat tidak akan mempengaruhi Gereja-gerja dan Lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup pelayanan dibawah naungan masing-masing pihak. Masing-masing pihak tidak akan menerima perpindahan keanggotaan /Pendeta kecuali atas persetujuan Pimpinan Pusat masing-masing “. Dan kesepakatan damai tersebut adalah bukti sempurna dan otentik ( Vide Pasal. 1870 KUH.Perdata, yang berbunyi : “ Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwarisahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “ ); Dengan demikian maka PKMI-8 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No,166 Medan yang sudah bergabung dengan GMI Wilayah Sementara Pimpinan Tergugat I/Terbanding I adalah tetap berada di GMI Wilayah Sementara tidak dapat ………..
15 dapat berpindah ke Wilayah lain karena sudah disepakati dalam akte perdamaian dan akte tersebut telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahakamah Agung R.I sebagai lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia; 4. Bahwa Tegugat I/Terbanding I sebagai pemimpin GMI KTWS tidak perlu lagi memberi bukti atas kewenangan dan kekuasaan terhadap pengelolaan PKMI-8 kepada Pengggat I/Pembanding I karena dari awalnya PKMI-8 secara suka rela dan sesuai dengan mekanisme rapat yang mewakilkan semua unsur GMI Glugur dan sekolah PKMI-8 telah resmi menyatakan diri bergabung dengan gereja Methodist Indonesia Wilayah Sementara (GMI KTWS) pada tanggal.12 Juni 2006 dan telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, tidak ada gejolak yang terjadi dengan bergabungnya PKMI-8 ke GMI Wilayah Sementara serta pengelolaan PKMI-8 sudah mendapat izin operasional yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan sehingga tidak memerlukan pembuktian adanya peralihan kepemilikan dari Pengggat I/Pembanding I kepada Tergugat I/Terbanding I ;
5. Bahwa dapat dipertegas kembali kepada Penggugat I/Pembanding I bahwa pada tanggal. 30 Agustus 2010 telah ditanda tangani Surat Pernyataan bersama antara Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Konprensi Tahunan Wilayah I/Pengugat I/Pembanding I dengan Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Konprensi Tahunan Wilayah Sementara/Tergugat I/Terbanding I (bukti T-3) inti isinya adalah tetap pada kesepakatan sebagaimana Akta Perjanjian Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No.759 K/Pdt/2008 tanggal. 19 Desember 2008 dan sepakat untuk menjalankan pelayanan dan daerah pelayanannya masing-masing sehingga surat pernyataan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal. 1338 KUH.Perdata );
6. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat – Penggugat/Pembandingpembanding sebagaimana telah dikutip diatas tidak menunjukkan hak kepemilikannya terhadap PKMI-8 karena :
- Sertifikat Hak pakai No.3 bukan tercatat atas nama GMI Wilayah I yang dipimpin oleh Penggugat I/Pembanding I ; - Sertifikat Hak Pakai tersebut telah jatuh tempo dan berakhir pada tahun 1979 ; Bahwa ……..
16 - Bahwa Penggugat-penggugat /Pembanding-Pembanding telah ingkar janji dan lalai mematuhi isi akta Perjanjian Damai No.20 tanggal. 15 Juli 2008 karena tidak dan belum menyerahkan Sertifikat Hak Pakai tersebut kepada GMI Wilayah Sementara yang dipimpin Tergugat I/Terbanding I sebagaimana diamanatkan perjanjian damai tersebut ;
7. Bahwa adapun hasil rapat yang mendasarkan adanya penguasaan dan pengelolaan PKMI-8 merupakan hasil rapat yang sah karena peserta dalam rapat tersebut cukup representatif dan berwenang serta semua lapisan terwakili untuk membuat keputusan dan mengikat yaitu yang mewakili GMI Glugur dan mewakili PKMI-8 (yaitu Pendeta, Majelis GMI Glugur, Komisi Penyantun Pendidikan, Pimpinan Perguruan dan Kepala Sekolah-kepala sekolah di PKMI-8) maka sangatlah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadikan hasil rapat tersebut sebagai pertimbangan sehingga harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ;
8. Bahwa berdasarkan keputusan-keputusan Konprensi Agung GMI pada tahun 1997 dan tahun 2001 dimana pada saat itu Gereja Methodist Indonesia masih terdiri dari 2 wilayah yaitu GMI Wilayah I dan GMI Wlayah II namun sejak tahun 2006 karena gejolak dan tindakan sewenang-wenang pimpinan GMI Wilayah I serta ketidak nyamanan beribadah maka berdasarkan “winwin solution” yang dijembatani oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah lahir GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara ( GMI KTWS) tersebut sehingga rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2006 adalah sah dan segala hal yang menjadi kesepakatan dalam rapat tersebut juga adalah sah khususnya i.c. dalam pengelolaan PKMI-8 sepenuhnya ditangan GMI KTWS bukan GMI Wilayah I yang dipimpin oleh PenggugatI/Pembanding I ;
9. Bahwa pernyataan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II seperti dikutip dalam memori Banding diatas sangatlah mengada-ada dan terkesan “ berdusta “ karena dengan jelas-jelas Penggugat I/Pembanding I adalah salah satu pelaku sejarah dan mengetahui dengan persis dan pasti perihal keberadaan dan berdirinya Gereja Methodist Indonesia Konprensi Tahunan Wilayah Sementara, yang mana terbentuknya GMI KWTS akibat terjadinya konflik pada tahun 2005 dan perpecahan ditubuh Gereja Methodist Indonesia Wilayah I dibawah pimpinan Bishop Humala Dolok Saribu yang mencakup daerah Sumatera Utara, NAD dan RIAU sehingga oleh karena itu GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementera yang disepakati berdiri dengan ditengahi dan didamaikan oleh PGI Sumatera Utara dan
17 selanjutnya………. selanjutnya telah ditanda tangani bersama Akta Perdamaian dan telah dikukuhkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI, dimana GMI Wilayah Sementara masih merupakan bagian dari Gereja Methodist Indonesia yang sah secara hukum ;
10. Bahwa pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo sangatlah tepat dan benar karena Majelis Hakim sudah jelas-jelas dapat melihat kebenaran dalildalil yang diberikan dan disampaikan oleh para pihak dalam persidangan khususnya bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga oleh karena itu pernyataan Penggugat I/Pembanding I yang menyatakan bahwa GMI KTWS tidak sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia tahun 1997 maupun Disiplin Gereja Metodist Indonesia tahun 2005 merupakan pernyataan yang salah, keliru dan tidak masuk akal, dimana berdirinya GMI KTWS bersumber dari keadaan konflik ditubuh GMI Wilayah I yang sekarang dipimpin oleh Penggugat I/Pembanding I yang mana atas konflik tersebut telah terciptalah dan telah disepakati perdamaian yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian No.20 tertanggal. 15 Juli 2008 yang mana Penggugat I/Pembanding I sebagai Pimpinan GMI Wilayah I dan pihak yang membuat akta perdamaian tersebutlah yang mengingkari kesepakatan yang telah tertuang dalam akta meskipun sudah berulang kali ditindaklanjuti dengan itikad baik oleh GMI Wilayah Sementara namun sampai sekarangpun GMI Wilayah I i.c Pengggat I/Pembanding I tidak melaksanakan isi Pasal 3 Akta Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 tersebut yang isinya : “ Akte Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani bukan merupakan pengakuan terhadap keberadaan Konprensi Tahunan Wilayah Sementara ( KWTS), dengan
demikian
pihak
kedua
(Konperensi
Tahunan
Wilayah
I)
mengupayakan agar keberadaan Konprensi Tahunan Wilayah Sementara GMI dapat disahkan pada Konprensi Agung GMI tahun 2009 melalui minimal 3 (tiga) distrik dan rekomendasi Konprensi Tahunan Wilayah I GMI tahun 2008 dan 2009 ; 11. Bahwa amanat Pasal. 3 Akta Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 belum pernah dilaksanakan oleh Pengugat/Pembanding-pembanding karena di dalam Konprensi Tahunan GMI Wilayah I tahun 2008 s/d 2011 Pengugatpenggugat/Pembanding
belum
pernah
mengusulkan,
membahas
dan
merekomendasikan GMI Wilayah Sementara untuk dibawa dan disahkan dalam Konprensi Agung GMI, sehingga perbuatan Penggugat-penggugat /Pembanding-pembanding jelas-jelas tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
18 Bahwa ………. 12. Bahwa akan tetapi walaupun GMI Wilayah I yang dipimpin Penggugat I/Pembanding I belum merekomendasikan GMI KTWS dalam Konprensi Tahunan tahun 2008 dan 2009 dan bahkan walaupun belum disahkan di Konprensi Agung dengan kata lain GMI Wilayah I telah ingkar janji dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun GMI KTWS sudah sah dan diakui menurut Undang-undang dan hukum di Indonesia dan sudah terdaftar pada Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara juga sudah dikukuhkan dalam Keputusan Mahkamah Agung No.759 K/Pdt/2008 tanggal. 19 Desember 2008 serta telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik dan saat ini Konprensi Tahunan Wilayah Sementara telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh kurang lebih 100 gereja dan kurang lebih 24 lembaga bahkan telah melakukan sendiri konprensi tahunan yang dimulai pada Konprensi
tahunan
pertama
pada
tahun
2006
dengan
mendapat
persetujuan/izin mengadakan Konprensi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara dan turut dihadiri oleh Ketua /Pimpinan PGI Wilayah Sumatera
Utara tanpa bantuan maupun persetujuan dari Penggugat I/
Pembanding I ;
13. Bahwa bergabungnya PKMI-8 dibawah pengelolaan GMI KTWS adalah sah menurut hukum yang berlaku maka segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I sebagai pimpinan GMI KTWS secara penuh berhak melakukan tindakan apa saja didalam PKMI-8 baik dalam menguasai maupun menerbitkan Surat Keputusan yang berlaku dalam PKMI-8 serta dalam penerbitan Surat Keputusan yang berlaku dalam PKMI-8 serta dalam penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia (PKMI-8) sejak tahun 2006, yang mana sejak berdirinya GMI KTWS sudah menerbitkan beberapa kali surat keputusan tentang Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan di PKMI-8 seperti yang sudah diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :
13.1. Surat Keputusan Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara Nomor : 016/A.I.I/GMI/2006 tertanggal. 8 Juli 2006 tentang Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan di PKMI-8 an. Sdr.Marudut Nadapdap (bukti T-8) ; 13.2. Surat Keputusan Ketua Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara Nomor :001/A.1.1/GMI/2007 tertanggal. 8 Juli 2007 tentang Penetapan
dan
Penempatan
Pimpinan
an.Sdr.Marudut Nadapdap (bukti T-9);
Perguruan
di
PKMI-8
19 Surat ………. 13.3. Surat Keputusan Ketua Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara Nomor : 020/A.1.1/GMI/2006 tertanggal. 31 Agustus 2009 tentang. Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan di PKMI-8 an.Sdr.Marudut Nadapdap (bukti T-10) ; 13.4. Surat Keputusan Ketua Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara Nomor : 053/A.1.1/GMI – KTWS/VII/2010 teretanggal. 04 Juli 2010 tentang Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan di PKMI-8 an. Drs. Jatongam Nainggolan, MM. (bukti T-11); 13.5. Surat Keputusan Ketua Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara Nomor : 019/A.1.1./GMI/VIII/2011 tertanggal. 22 Agustus 2011 tentang Penetapan dan Penempatan Pimpinan Perguruan di PKMI8 an. Drs.Jatongam Nainggolan, MM (bukti T-12) ; Bahwa dengan melihat seluruh Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding I dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gereja Methodist Indonesia Wilayah Sementara (Ketua KTWS) tentang Pengangkatan pimpinan PKMI-8 sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mulai berdirinya GMI KTWS sampai saat ini adalah sah dan sejak tahun 2006 tidak pernah diganggu gugat oleh Pimpinan GMI Wilayah I maupun pimpinan GMI wilayah II karena sejak awalnya telah disepakati bersama dalam akte Perdamaian dan pengaturan serta penerbitan SK tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari akta Perdamaian yang telah ditanda tangani bersama antara GMI Wilayah I yang sekarang dipimpin Penggugat I/Pembanding I dengan GMI Wilayah Sementara yang sekarang dipimpin oleh Tergugat I/Terbanding I sehingga Tergugat I/Terbanding I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikatakan oleh Penggugat I/Pembanding I dalam memori Bandingnya, justru sebaliknya Penggugat I/Pembanding I lah yang telah beritikad tidak baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;
14. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah disebutkan diatas adalah tepat dan adil jika putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo dipertahankan dan dikuatkan serta selanjutnya menolak permohonan banding dari Pembanding-pembanding ;
II. 1.
Bahwa tidaklah beralasan jika Pembanding-pembanding menyatakan bahwa sejak semula izin operasional TK Swasta Methodist -8 Glugur yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Medan adalah miliknya dan dikelola Pembanding-pembanding (P-7, P-9 dan P-10) karena jika dilihat dalam bukti P-7 yaitu sertifikat Hak Pakai No.3 adalah milik GMI keseluruhan ( bukan Gereja Methodist Indonesia
Wilayah I ),
20 kemudian ……… kemudian P-9 adalah berupa Anggaran Dasar Yayasan GMI (bukan GMI Wilayah I) dan kalaupun kemudian quad non P-10 berupa Perubahan Anggaran Dasar yayasan GMI Wilayah I itu baru terjadi pada tahun 2008 sementara PKMI-8 sudah menyatakan diri bergabung dengan GMI Wilayah Sementara sehingga dengan demikian ketiga bukti tersebut bukan merupakan bukti yang dapat membuktikan tentang keberadaan izin operasional TK swasta Methodist-8 maupun izin operasional SD, SMP dan SMA dan ternyata bukti-bukti Penggugat – penggugat/Pembanding-pembanding yang dimaksudkan pada bukti P-7, P9 dan P-10 tersebut telah dipatahkan oleh bukti T-29 yaitu izin Operasional sekolah Swasta atas nama Yayasan Gereja Methodist Indonesia yang beralamat di Jalan. Sei.Sikambing No.21 Medan (Kantor Pusat GMI Wilayah Sementara) dan dikuatkan lagi dengan bukti T-30, T-31, T-31, T-33 dan bukti T-34 tentang laporan PKMI-8 yang berada dibawah pengelolaan GMI Wilayah Sementara ke Dinas Pendidikan ;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, dan bukti T-34 tentang laporan PKMI-8 ke Dinas Pendidikan Medan yang berada dibawah pengelolaan GMI
Wilayah Sementara telah menunjukkan
dengan jelas dan terang bahwa izin operasional sekolah PKMI-8 adalah atas nama Greja Methodist Indonesia Wilayah Sementara bukan atas nama Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, yang dipimpin oleh Penggugat I/Pembanding I dan PKMI-8 telah dikelola dan dipimpin oleh Tergugat I/Terbanding I sejak tahun 2006 serta Gereja Methodist Indonesia Wilayah Sementara (GMI KTWS) merupakan satu kesatuan /bagian dari Gereja Methodist Indonesia secara keseluruhan ;
3. Bahwa dulunya Gereja Methodist Indonesia terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu GMI Wilayah I dan GMI Wilayah II namun setelah terjadi konflik dan perpecahan dalam tubuh GMI Wilayah I pada tahun 2005 dibawah pimpinan Bishop GMI Wilayah I Humala Dolok Saribu yang mencakup daerah Sumatera utara, NAD, dan Riau maka atas inisiatif dari Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dengan ditengahi oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Sumatera Utara ntuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mengundang hadir kedua belah pihak pada tanggal. 04 April 2006 yaitu antara Bishop Humala Dolok Saribu (Pimpinan GMI Wilayah I dengan Pdt.Fajar Lim (Terggat I/Terbanding I/Pendeta di GMI Wilayah I), yang mana dalam proses
21 perdamaian………. perdamaian tersebut Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Sumatera Utara dijadikan sebagai mediator dan fasilitator dalam perdamaian keduanya dan perdamaian terwujud sehingga lahirlah GMI wilayah Sementara di Teritorial GMI Wilayah I ;
4. Bahwa dengan rendah hati iznkanlah kami Terbanding-terbanding menceritakan kronologis dan proses perdamaian untuk memecahkan perselisihan dan perkelahian yang terjadi di GMI Wilayah I untuk mencari win-win solution atas konflik dan sengketa yang dialami di GMI Wilayah I, yaitu bahwa kedua belah pihak (GMI Wilayah I pimpinan Bishop Humala Dolok Saribu, MTh dan pendeta-pendeta serta jemaat-jemaat dan sekolah-sekolah yang tergabung dalam Forum Pemurnian Gereja Methodist Indonesia (yang selanjutnya menjadi GMI wilayah sementara) pimpinan Pdt. Fajar Lim , MTh sepakat untuk menunjuk dan menetapkan wakil/Tim masing-masing pihak sebanyak 8 (delapan) orang yang disebut TIM DAMAI yaitu dari Gereja Methodist Indonesia Wilayah I diwakili oleh Pdt . A.C.Damanik, STh, Pdt.Darwis Manurung, STh,/ Penggugat I/Pembanding I, Drs.Tiandi Lukman, Drs.Hotlan Butar-butar/Penggugat II/Pembanding II, Pdt. David Utawi, STh, Pdt. Mister Silaban, STh, Pdt.A.Sihombing, STh, Pdt.Paulus Subyanto, STh, Ibrahim Siddik, Burhan Sidabariba, SH, Drs.M.Nadapdap, sehingga kedua Tim berjumlah 16 (enam belas) orang serta sepakat untuk menyelesaikan masalah yang ada di GMI Wilayah I dengan berpedoman pada ajaran Alkitab sesuai konstitusi /disiplin Gereja Methodist Indonesia, dan selanjutnya Surat pernyataan Bersama tertanggal. 04 April 2006 ini adalah termasuk serta merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Perdamaian dan bagian Pernyataan Bersama ini ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal. 26 April 2006 kedua tim tersebut (TIM DAMAI) sepakat melebur menjadi satu tim yang disebut dengan TIM REKONSILIASI DAMAI GMI yang mana tim ini kembali melakukan pertemuan pada tanggal. 06 Mei 2006 di Kantor PGI Wilayah Sumatera Utara dimana Ketua Umum PGI Pdt.W.T.P Simarmata, MA, bertindak selaku pimpinan pertemuan, yang mana dalam pertemuan ini berhasil merumuskan 2(dua) keputusan penting yaitu : 1). TIM REKONSILIASI DAMAI GMI sepakat agar ada Konprensi Tahunan Sementara di Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sesuai dengan aturan Gereja Methodist Indonesia, dan tim ini akan membuat “ Blue Print”nya untuk disosialisasikan kepada Gereja
22 Methodist……… Methodist Indonesia, agar Konprensi Tahunan (Konta) yang akan datang secara resmi dapat mengusulkannya kepada Konprensi Agung (Konag) Gereja Methodist Indonesia ; 2). Masalah perkara perdata ditangguhkan pemrosesannya dan masalah pidana akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak yang terkait dan pihak yang bermasalah guna penyelesaiannya ;
6. Bahwa setelah mengadakan pertemuan beberapa kali antara pihak GMI Wilayah I dipimpin (Bishop Humala Dolok Saribu) dengan pihak GMI KTWS Wilayah I dipimpin ( Bishop Humala Dolok Saribu) dengan pihak GMI KTWS dipimpin (Pdt.Fajar Lim, MTh) maka diadakanlah perdamaian untuk menyelesaikan seluruh perkara yang sedang berjalan baik perdata maupun pidana, dimana perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh pihak GMI Wilayah I dan GMI KTWS dihadapan Pauline Sinaga, SH, Notaris di Medan (bukti T-5), dan Akta Perdamaian
tersebut
telah
pula
dikukuhkan
dengan
Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.759K/Pdt/2008 tertanggal. 19 Desember 2008 (bukti T-4) ;
7. Bahwa dengan adanya kesepakatan dari Tim Rekonsiliasi Damai GMI sebagaimana telah diuraikan diatas untuk membentuk GMI KTWS di GMI Wilayah I dan telah dimuat dalam Akta Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 tersebut, maka keberadaan GMI KTWS adalah sah dan merupakan bagian dari Gereja Methodist Indonesia, yang mana akta perdamaian tersebut adalah akta otentik yang merupakan bukti sempurna (vide Pasal. 1870 KUH.Perdata );
8. Bahwa menurut Pasal. 154 ayat (2) DAN (3) RBg, jo. Pasal.130 ayat (2) HIR menyatakan bahwa : suatu akta damai dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian mereka itu, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak diajukan banding maupun kasasi, bahwa akta perdamaian tersebut adalah sesuai dengan Keputusan Hukum Tetap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 454/K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa : “ Akta perdamaian hanya dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-undang “, sehingga oleh karena akta perdamaian tersebut merupakan akta otentik dan sempurna ; 9.Bahwa………..
23 9. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah disebutkan diatas adalah tepat dan adil jika putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan alasan banding Pembanding-pembanding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan selanjutnya menolak permohonan Banding dari Pembanding-pembanding ;
III. 1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sangatlah tepat dan harus dikuatkan sekaligus menegaskan bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II /Terbanding II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat I/Pembanding I dalam memori bandingnya karena berdasarkan bukti P-32, dan P-33 yaitu berupa pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Kepolisian yang kemudian didalam persidangan Pengadilan Negeri Medan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan terdakwa-terdakwa (karli Christian Siagian dan Abdul Hakim Tanjung yang dituduh Penggugat-penggugat /Pembanding-pembanding melakukan tindak pidana
pengrusakan
PKMI-8)
dalam
perkara
pidana
No.1067/Pid.B/2011/PN.Mdn, tertanggal. 11 Juli 2011 lepas dari segala tuntutan (onslaag van rechts vervolging) tidak terbukti melakukan perusakan PKMI-8, sementara yang menjadi dasar hukum pengelolaan PKMI-8 oleh Tergugat I/TerbandingI dan Tergugat II/Terbanding II bukan karena paksaan namun karena adanya kesepakatan dan pengelolaannya sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja sehingga alasan banding Penggugat I/Pembanding I tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa kepemilikan dan pengelolaan PKMI-8 oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku maka segala tindakan mereka terhadap PKMI-8 haruslah dilindungi oleh hukum sehingga pemilik dan pengelola yang sah dan mempunyai itikad baik Tergugat I/Terbanding I berhak melakukan seluruh upaya sesuai hukum yang berlaku bahkan menurut bukti-bukti yang diajukan Penggugat-penggugat tersebut bahwa telah ternyata dan terbukti bahwa
Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding
yang
tidak
mempunyai itikad baik ;
4. Bahwa turut campurnya Polresta Medan dan Polsek Medan Barat dalam masalah pengelolaan PKMI-8 ini adalah dalam urusan pidana yang mana Penggugat……..
24 5.
Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding sendirilah yang menuduh dan menyatakan adanya tindakan anarkis, yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dengan melakukan pengrusakan, penggantian kunci gerbang (pintu utama memasuki lingkungan perguruan PKMI-8) pengrusakan pintu dan kunci kantor pimpinan pintu kantor kepala sekolah yang dilakukan oleh Karli Siagian dan AbdulHakim Tanjung serta Sihar Pandapotan Panggabean, yang akhirnya tuduhan Penggugat – Penggugat/Pembanding-Pembanding tersebut tidak terbukti diPengadilan, dimana Terdakwa-terdakwa tersebut dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertera dalam Putusan perkara pidana register perkara No.1067/Pid.B/2011/PN.Mdn (vide Bukti T-20) ;
4. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No.175/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal. 19 Januari 2011 adalah telah sesuai dengan : Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal.23 ayat (1) yang berbunyi : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “ jo Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal. 25 ayat (1) yang berbunyi : “ segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili jo,Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal.50 ayat (1) YANG BERBUNYI : “ (1)
Putusan pengadilan
selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundang-undangan yang bersangkutran atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; Pasal. 172 ayat (2) HIR jo Pasal. 189 ayat (2) RBG yang berbunyi :pada waktu mengadakan permusyawarahan permusyawarahannya Hakim karena Jabatannya harus mencukupkan dasar-dasar hukum yang oleh pihak-phak ada dimajukan; (2) ia wajib mengadili tiap bagian tuntutan, (3) ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak ada dituntut atau untuk mengabulkan lebih banyak dari apa yang dituntut “ ; Surat…….
25 Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 1974 tertanggal 25 Nopember
1974
tentang
Putusan
yang
harus
cukup
diberi
pertimbangan /alasan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah disebutkan diatas adalah tepat dan adil jika putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo dipertahankan dan dikuatkan oleh Yth, Majelis Hakim Pengadlan Tinggi dan selanjutnya menolak permohonan dan alasan banding dari Pembanding-pembanding ;
IV. 1. Bahwa kesepakatan dan penandatanganan Akte Perdamaian No.20 Tanggal. 15 Juli 2008 yang dbuat dihadapan Notaris Pauline Sinaga, SH dan Akta Perdamaian No.305 tanggal 16 Juli 2008 (bukti P-25, T-5) dibuat antara Pembanding I dengan Terbanding I adalah guna mengakhiri persengketaan pembentukan dan keberadaan organisasi GMI KTWS yang dibentuk oleh kesepakatan GMI Wilayah I dengan GMI Wilayah Sementara, yang mana salah satu isi dari akta perdamaian tersebut adalah mewajibkan dan mengharuskan GMI Wilayah I didalam Konprensi Tahunan GMI Wilayah I yang dipimpin oleh Penggugat I/Pembanding I untuk membahas dan mengusulkan pengesahan GMI Wilayah Sementara yang kemudian akan dibawa dan diminta pengesahannya didalam Konprensi Agung Gereja Methodist se-Indonesia (GMI), akan tetapi Penggugat I/Pembanding I tidak pernah/belum pernah melaksanakan pembahasan dan rekomendasi tersebut sehingga Penggugat I/Pembanding I telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama dan menunjukkan itikad tidak baiknya serta dengan kasat mata telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang mana atas perbuatan melawan hukum tersebut Terbanding-Terbanding
dan
seluruhnya jemaat GMI Wilayah Sementara akan mempertimbangkan untuk menggugat dan menuntut Penggugat I/Pembanding I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa benarlah pengelolaan dan pimpinan PKMI-8 adalah ditangan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II karena PKMI-8 berada dibawah penguasaan GMI KTWS bukan GMI Wilayah I dan pengelolaannya telah dipimpin dan dilakukan secara terus menerus oleh Terbanding-terbanding sejak PKMI-8 bergabung dengan GMI Wilayah 4.
Sementara dan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan dengan 5. Lancar…….
26 6.
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia pendidikan di Indonesia ; 6. Bahwa tidak benar bukti T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-19 yang kesemuanya berupa laporan audit dan kegiatan GMI Wilayah I dan Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I yang mencantumkan bahwa pengelola dan pemilik PKMI-8 adalah Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I, hal ini dapat dilihat dengan jelas dan seksama pada bukti-bukti yang telah diajukan sebelumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding II pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang antara lain sebagai berikut :
3.1. Dalam Laporan Hasil Audit atas Kantor Pusat GMI Wilayah I dan Lembaga/Institusi serta unit Usaha Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tahun 2006/2007 dan tahun 2007/2008 Nomor : Lap.001BPKK-GMI/VI/2009 tertanggal 26 Juni 2009 (bukti T-13), PKMI-8 tidak ada dalam Laporan Hasil Audit GMI Wilayah I tersebut ;
3.2. Dalam Laporan Kegiatan dan keuangan Yayasan /Badan Pendidikan GMI Wilaya I terhitung sejak 1 Juni 2008 s/d 31 Mei 2009 pada Konprensi Tahunan GMI Wilayah I ke-64 tanggal. 30 Juni s/d 5 Juli 2009 (bukti T-14), PKMI-8 tidak ada dalam laporan Kegiatan dan keuangan GMI wilayah I tersebut ;
3.3. Dalam Laporan Badan Pendidikan GMI Wilayah I pada Konprensi Tahunan GMI Wilayah I ke-65 tanggal. 30 Juni s/d 4 Juli 2010 (bukti T-15), PKMI-8 tidak ada dalam laporan Badan Penddikan GMI Wilayah I tersebut ;
3.4. Dalam pemaparan Keadaan dan Kegiatan serta Keuangan Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I dan Institusi/unit tahun 2010 pada Konprensi Tahunan GMI Wilayah I ke-65 tanggal. 30 Juni s/d 4 Juli 2010 (bukti T-16), PKMI-8 tidak ada dalam Pemaparan GMI Wilayah I tersebut ;
3.5. Dalam Notulen Konprensi Agung Gereja Methodist Indonesia XI tanggal. 26 Februari s/d 01 Maret 2010 ( bukti T-18), PKMI-8 tidak ada………
27 ada tercantum dalam Notulen GMI Wilayah I tersebut ; 3.6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/15186 PPD/2009 tentang izin operasional Sekolah Swasta tertanggal. 30 Oktober 2009 (bukti T-29) bahwa PKMI-8 adalah dibawah naungan Gereja Methodist Indonesia yang dibawah pengelolaan Gereja Methodist Indonesia Wilayah Sementara (GMI KTWS) yang berkantor di Jalan.Sikambing No.21 Medan
3.7.Bahwa sejak tahun 2006, PKMI-8 yang dikelola secara terus menerus oleh GMI Wilayah Sementara dibawah pimpinan Tergugat – tergugat / Terbanding-terbanding
selalu memberikan laporan
bulanan, laporan tahunan, laporan kelulusan siswa dan berbagai –bagai hal perihal operasional pendidikan di PKMI-8 (bukti T-30, bukti T31, bukti T-32, bukti T-33, bukti T-34 ) ;
Berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi hukum seperti yang diuraikan diatas adalah menunjukkan dengan jelas bahwa PKMI-8 sama sekali tidak pernah dibawah pengelolaan Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding ; 4. Bahwa sangatlah tidak relevan jika Pembanding II menyebut dirinya sebagai Yayasan Gereja Methodist Wilayah I karena keberadaan dan status dari Penggugat II Pembanding II didalam gugatannya tidak djelaskan wujud dan nama manusianya dan hal itu telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat-penggugat adalah janggal dan tidak sempurna karena bertentangan dengan UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo UU.No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 berbunyi : Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan “, namun kenyataannya yang menjadi Pembanding II adalah Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I tanpa menyebutkan siapa nama Pengurus atau Pembina yang bertindak mewakili Yayasan tersebut sehingga pernyataan Pembanding i.c Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagai Pengelola PKMI-8 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;
4. Bahwa akta perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu GMI Wilayah I dibawah pimpinan Penggugat I/Pembanding I adalah 5.
telah tepat dan benar dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1851 dan
6.
Pasal 1858 KUH.Perdata yang berbunyi sbb : Pasal. 1851…….
28 Pasal. 1851 berbunyi : “ Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis ;
Pasal. 1858 berbunyi : “ Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan ;
6. Bahwa di dalam tindakan-tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh Penggugat-penggugat/Pembanding-pembanding dengan tidak mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dalam akta perdamaian No.20 tanggal.15 Juli 2008 yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Pauline Sinaga, SH telah menunjukkan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum dari Penggugat-penggugat/Pembandingpembanding, hal ini dapat terlihat dari :
-
Bahwa Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tidak mau menyerahkan kepada Tergugat-Tergugat /Terbanding-Terbanding Sertifikat Hak Pakai No.3, Surat Ukur No.291/1951 Tahun 1951 karena PKMI-8 telah bergabung dengan GMI Wilayah Sementara, karena hal itu adalah salah satu perintah dan amanat perdamaian tersebut ;
-
Bahwa Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding tidak pernah /belum pernah/tidak mau menjadikan agenda pembahasan GMI Wilayah Sementara didalam Konprensi Tahunan GMI Wilayah I dibawah Pimpinan Penggugat I/Pembanding I yang selanjutnya akan dibawa ke Konprensi Agung GMI untuk disahkan ;
-
Bahwa Pengugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding ikut menjadi anggota TIM REKONSILIASI DAMAI GMI sehingga tahu maksud dan tujuan perdamaian tersebut akan tetapi tidak mau mematuhi isi perdamaian tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika Memori Banding PembandingPembanding ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan selanjutnya menguatkan dan mempertahankan ; 8. Putusan………
29 9.
putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo dan membebankan kepada Pembanding-Pembanding segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi
setelah
dengan
seksama
mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal. 19 Januari 2012 Nomor : 175/Pdt.G/2011. PN.MDN, surat-surat dan alat-alat bukti lainnya, serta memori Banding, dan kontra memori banding sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam provisi yang pada pokoknya menyatakan gugatan provisi dari Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Peradilan Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena selain apa yang telah dipertimbangkan Peradilan Tingkat Pertama tersebut, permohonan Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II mempunyai penafsiran yang luas yang dampaknya dapat mengganggu kegiatan belajar dan mengajar sehingga kemungkinan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (siswa-siswi PKMI-8) yang tidak terlibat dalam sengketa ini cukup besar, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permohonan itu, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal. 19 Januari 2012 Nomor : 175/Pdt.G/2011. PN.MDN, sepanjang mengenai provisi haruslah dikuatkan;
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi para Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding I dan Terbanding II, tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, karena Yayasan adalah merupakan Badan Hukum yang menurut ketentuan dalam Pasal.1 angka 1 Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum, maka oleh karena…….
30 karena itu putusan dalam eksepsi tersebut cukup beralasan untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam merumuskan pokok sengketa yang harus dicari kebenarannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa Gereja Methodist Indonesia (GMI) didirikan di Indonesia dengan wilayah kerja untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah lainnya, berdasarkan Konprensi Tahunan Istimewa pada tanggal. 9 Agustus 1964 yang untuk pertama kali berkantor pusat di Medan, Jalan. Hang Tuah No.8 dan kemudian terakhir beralamat di Jalan. Kartini No.31 Medan Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Konprensi Agung ke VIII yang berlangsung dari tanggal 7 sampai 12 Desember 1997 di Bangun Dolok Parapat , ( bukti P-2 ) wilayah kerja Gereja Methodist Indonesia yang semula mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu wilayah I untuk wilayah kerja yang meliputi Aceh, Sumatera Utara dan Riau dengan Kantor Pusat di Jalan. Kartini No.31 Medan, (Penggugat I dan Pengugat II/Pembanding I dan Pembanding II ) sedang wilayah II yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa dan Bali berkantor pusat di Jalan. Prof.Dr.Latumenten, No.109-4 Jakarta Barat ;
Menimbang, bahwa Gereja Methodist Indonesia melalui Bishop dan Departemen Pendidikan Gereja Methodist Indonesia telah mendirikan lembaga Pendidikan dalam bentuk Yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia atau disingkat YP.GMI sebagaimana tertuang dalam akta Notaris NY.ET.PANGGABEAN-SITANGGANG, SH
, tertanggal. 22 Maret 1988
Nomor : 48 , yang untuk pertama kali berkedudukan di Medan Jalan.Hang Tuah No.8 ( bukti P-9 ) ;
Menimbang, bahwa guna menyesuaikan dengan ketentuan Undangundang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang Yayasan, angaran dasar Yayasan sebagai tersebut diatas telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Notaris PARNINGOTAN SIMBOLON, SH, dengan akta nomor : 12 tanggal……
31 12 tanggal. 24 September 2008, terutama perihal tentang nama Yayasan menjadi nama YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I, dan berkedudukan di Medan Jalan.Kartini No.31 Medan ( bukti P10 = T-19 ) ;
Menimbang, bahwa pada tahun 2006 terjadi perpecahan ditubuh GMI Wilayah I, dimana sebagian para pendeta dan jemaat yang sudah merasa tidak nyaman dalam melakukan ibadah di GMI Wilayah I, kemudian mengundurkan diri dari GMI wilayah I dan selanjutnya mendeklarasikan diri menjadi GMI Wilayah
Sementara
yang
sekarang
dikenal
dengan
GMI
KTWS
( Tergugat/Terbanding) ;
Menimbang, bahwa konflik yang terjadi antara GMI wilayah I (Penggugat/Pembanding) dengan GMI KTWS (Tergugat/Terbanding) berlanjut kepada sengketa penguasaan aset-aset GMI Wilayah I, yang diantaranya adalah pengelolaan
terhadap
aset
milik
YAYASAN
METHODIST INDONESIA WILAYAH I,
PENDIDIKAN
GEREJA
yang dikenal dengan PKMI-8
tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa sengketa yang berujung pada sengketa perkara Pidana dan Perdata oleh kedua belah pihak pada akhirnya diakhiri dengan perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris PAULINE SINAGA, SH sebagaimana ternyata dari Akta Perdamaian No.20 Tanggal. 15 Juli 2008, ( bukti T-5 ) dan perdamaian mana dikukuhkan dengan Putusan lembaga peradilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung R.I No.759 K/Pdt/2008, tanggal. 19 Desember 2008 ( bukti T4); Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II, yang menyatakan bahwa putusan perdamaian merupakan putusan yang berkekuatan hukum pasti sehingga mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perdamaian itu, dan dapat dilakukan upaya paksa ( eksekusi ) manakala salah satu pihak tidak atau mengingkari isi perjanjian perdamaian tersebut ;
Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II, dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II, telah ingkar janji karena tidak memenuhi isi Pasal 3, Perjanjian Perdamaian No.20 tanggal. 15 Juli 2008 ( bukti T-5 ), yaitu mengupayakan pengesahan GMI KTWS pada Konprensi Agung GMI pada Tahun 2009 di Pakanbaru, pendapat mana oleh Pengadilan Tinggi dinilai keliru……..
32 keliru karena Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding Idan Terbanding II, sendiri tidak terbukti ada melakukan pendekatan kepada distrik – distrik guna mendapat dukungan minimal dari 3 ( tiga ) distrik, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akta perdamaian itu, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tanpa upaya mendapatkan dukungan 3 (tiga) distrik sudah barang tentu Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II, tidak mempunyai dasar untuk mengupayakan dalam konprensi Agung dimaksud ;
Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II, telah melanggar isi perdamaian Pasal. 2, yang antara lain berbunyi : “ Pihak pertama dan pihak kedua sepakat tidak akan mempengaruhi gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang berada dilingkup pelayanan dibawah naungan masing-masing pihak. Masing-masing pihak tidak akan menerima perpindahan keanggotaan /pendeta kecuali atas persetujuan pimpinan Pusat masing-masing “; Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa pengelola PKMI-8 secara yuridis formal adalah GMI Wilayah I, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II, yang nyata-nyata telah keluar dari GMI Wilayah I, dan menyatakan dirinya sebagai GMI KTWS ( Konprensi Tahunan Wilayah Sementara ) telah melakukan pengambilan paksa PKMI-8 dari kekuasaan Penggugat/Pembanding sebagaimana ternyata dari bukti T-20, berupa putusan Pidana atas nama terdakwa SIHAR PANDAPOTAN PANGGABEAN dan BINSAR PARULIAN PANGGABEAN yang meskipun dalam perkara tersebut para terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Medan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dalam kerangka menjalankan tugas profesionalnya, sehingga meskipun perbuatan tersebut telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak Pidana, namun disisi lain sebagaimana bunyi dakwaan Jaksa Penuntut Umum
perbuatan tersebut
dilakukan bersama-sama dengan Tergugat II Drs.JATONGAM NAINGGOLAN, dkk, ( bukti T-20 ), dan jika dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Drs.BATNER SIBARANI terbukti bahwa Tergugat II telah melanggar Pasal 2 isi perdamaian tersebut ;
Menimbang, bahwa meskipun wacana pembentukan wilayah baru yang diinginkan sebagian Jemaat, sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II beserta kelompoknya adalah merupakan hal yang tidak dilarang oleh Disiplin GMI, namun upaya tersebut haruslah dilakukan secara prosedural dan berdasarkan Disiplin yang ada di GMI, yaitu…….
33 yaitu harus diputuskan melalui Konprensi Agung dengan dan atas usulan 3 (tiga) distrik ;
Menimbang, bahwa kedua belah yang berperkara mengakui bahwa Konprensi Agung adalah Lembaga yang berhak memutuskan pemekaran wilayah sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, (bukti P-25 = T- 17 namun ternyata hingga saat ini keberadaan GMI KTWS, belum pernah dibawa dan dibicarakan serta diputuskan dalam Konprensi Agung GMI yang merupakan lembaga tertinggi dalam GMI, sehingga keberadaan GMI KTWS secara kelembagaan dalam GMI saat ini adalah bersifat ilegal karena tidak berdasarkan Disiplin GMI ;
Menimbang, bahwa meskipun secara kelembagaan keberadaan GMI KWTS bersifat Ilegal, namun para jemaatnya termasuk para pendetanya tetap bebas melakukan ibadah di Gereja Methodist Indonesia ( GMI ) termasuk Gereja Methodist Indonesia Wilayah I,
(GMI Wilayah I ) karena beribadah adalah
merupakan hak Azasi yang melekat pada pribadi masing-masing jemaat, tetapi karena keberadaannya secara kelembagaan bersifat ilegal maka GMI KTWS tidak berhak mengurus harta kekayaan GMI baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk mengambil alih pengelolaan atas Yayasan milik GMI Wilayah I dalam hal ini PKMI-8 karena tidak memiliki legal standing ;
Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II yang menyatakan bahwa ia tidak pernah mengambil paksa PKMI-8, melainkan PKMI-8 yang menyatakan bergabung dengan GMI KTWS, juga adalah alasan yang tidak berdasar, karena secara hukum GMI KTWS tidak mempunyai legal standing untuk mengurus dan mengelola PKMI-8, maka ketika ada pernyataan dari PKMI-8, yang menyatakan ingin bergabung, seharusnya secara itikad baik GMI KTWS menolak penggabungan tersebut sampai adanya Konprensi Agung yang mengesahkan keberadaannya, guna memenuhi isi Disiplin GMI dan isi perdamaian yang telah disepakati ;
Menimbang, bahwa dengan demikian semua kegiatan yang menyangkut kebijakan kedalam lembaga yang sifatnya internal antara lain penerbitan Surat Keputusan Ketua Gereja Methodist Indonesia Konta Wilayah Sementara No.053/A.J.I/GMI-KTWS/VII/2010 tentang Penetapan Penempatan Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia – 8, ( Jl.Yos Sudarso No.166 Medan ) yang antara lain memutuskan “ Mengangkat , Menetapkan, Menempatkan Drs.Jatongam Nainggolan, MM (Tergugat II) sebagai
Pimpinan
Perguruan
Kristen……..
34 Kristen Methodist Indonesia – 8 K.L. Yos Sudarso No.166 A Gelugur Medan, berikut surat-surat lain yang mengikutinya menjadi tidak sah, kecuali perbuatanperbuatan hukum yang telah dilakukan terhadap lembaga-lembaga lain diluar GMI Wilayah I haruslah dianggap sah sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad yang baik dan guna kepentingan
Gereja Methodist Indonesia
Wilayah I dan pihak ketiga (siswa-siswi yang sedang menuntut ilmu di PKMI-8 ); Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam alenia kedua gugatan ini cukup beralasan untuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II, adalah cukup beralasan karena Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II yang menamakan dirinya sebagai GMI KTWS tidak mempunyai legal standing untuk mengurus dan mengelola PKMI-8 padahal mereka mengetahui kedudukan Pengggugat I / Pembanding I sebagai Bishop adalah ditetapkan oleh Konprensi Agung GMI, yang kebijakannya haruslah diikuti dan dipatuhi oleh para Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II, sehingga perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia, sehingga dapat di kwalifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I danTergugat II/Terbanding I dan Terbanding II secara kelembagaan tidak mempunyai legal standing untuk mengelola dan mengurus PKMI-8, sedang pada saat ini PKMI-8 berada didalam kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II maka Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II haruslah dihukum untuk mengembalikan PKMI-8 berikut aset-aset yang melekat padanya baik barang bergerak maupun tidak bergerak
didalamnya yang terletak di
Jalan.Kolonel Laut Yos Sudarso No.166-A Gelugur Medan kepada Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II, secara sekali gus dan seketika, dalam keadaan utuh dan baik tanpa ada beban atas hak apapun juga, paling lambat sehari setelah putusan Pengadilan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (in krachts van gewijsde ) Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II, yang mohon agar Tergugat I dan Trgugat II/Terbanding I dan Terbanding II, dihukum untuk membayar kerugian moriil, karena disamping kerugian moril nilainya tidak jelas sehingga sulit dihitung besar………
35 besar nilai kerugian itu, kedudukan seorang Bishop adalah sangat terhormat sehingga tidaklah layak jika harus dinilai dengan materi (uang) oleh karena itu gugatan ini haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, maupun kasasi ( uitvoerbaar bij voorraad ), haruslah ditolak karena permohonan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam SEMA Nomor :3 Tahun 2000 dan selain itu Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengabulkan permohonan tersebut ; Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permohonan yang mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan provisionil oleh karena permohnan tersebut telah dipertimbangkan sebagai mana tersebut diatas maka permohonan tersebut juga haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 19 Januari 2012 Nomor : 175/Pgt.G/2011/PN-Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding I dan Terbanding II berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini ; Mengingat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2004, tentang Yayasan, dan Disiplin GMI serta RBG dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ; MENGADILI: -
Menerima permohonan Banding dari Penggugat I dan Penggugat II /Pembanding I dan Pembanding II ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 19 Januari 2012 Nomor : 175/Pdt.G/2011/PN-Mdn ; MENGADILI SENDIRI :
DALAM PROVISI : -
Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II / tidak dapat diterima;
36 DALAM EKSEPSI……… DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;
-
Menyatakan tidak sah SURAT KEPUTUSAN KETUA GEREJA METHODIST INDONESIA KONTA WILAYAH SEMENTARA Nomor :053/A.J.I/GMI-KTWS/VII/2010 tentang PENETAPAN PENEMPATAN PIMPINAN
PERGURUAN, PERGURUAN KRISTEN MEHODIST
INDONESIA
-
8
(
Jl.
Yos
MEMUTUSKAN, antara lain
Sudarso
No.166
Medan),
yang
“ Mengangkat, Menetapkan dan
Menempatkan Drs.Jatongam Nainggolan, MM (Tergugat II ) sebagai Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia – 8 K.L. Yos Sudarso No.166
A
Glugur
Medan,
berikut
surat-surat
keputusan
yang
mengikutinya ; -
Menyatakan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II baik secara bersamasama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;
-
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengembalikan PKMI-8 berikut aset-asetnya baik berupa benda bergerak didalamnya di Jalan.Kolonel Laut Yos Sudarso No.166-a Glugur Medan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara sekali gus dan seketika, dalam keadaan utuh dan baik tanpa ada beban atas hak apapun juga, paling lambat sehari setelah Putusan Pengadilan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ( In Krachts Van Gewijsde ) ;
-
Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk dan selebihnya ;
-
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) secara tanggung renteng ; Demikian diputuskan
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada hari ini : JUM’AT ,Tanggal 1 Juni 2012, yang dihadiri oleh kami SYAFARUDDIN NASUTION, SH Ketua Majelis, H.DJUMALI, SH dan SAUT H PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim mana
diucapkan
dalam
Anggota, putusan
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
RABU Tanggal. 13 Juni 2012 , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim - Hakim Anggota
yang sama
serta J A I N A B, SH.
37 Panitera……….. Panitera Pengganti , akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat I dan Penggugat ; II/Pembanding I dan Pembaning II maupun Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II ataupun kuasanya ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
ttd.
ttd.
( H. DJUMALI, SH. )
( SYAFARUDDIN NASUTION, SH )
ttd. ( SAUT.H.PASARIBU, SH )
PANITERA PENGGANTI, ttd.
( J A I N A B, SH.)
