2009 TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.28/MEN/2009 TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal perikanan berbendera Indonesia yang produknya baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa, serta mendukung upaya nasional dalam memberantas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), perlu diterapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Pemantauan Kapal Perikanan;

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

Nomor Sistem

1

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009; 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; Memperhatikan: Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Hasil Tangkapan (Catch Certificate) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bukan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). 2. Lembar Awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan adalah lembar yang memuat seluruh hasil tangkapan ikan yang dilakukan untuk setiap satu kali kegiatan pembongkaran ikan untuk tujuan pencatatan. 3. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan adalah lembar yang memuat sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal untuk tujuan perdagangan. 4. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Yang Disederhanakan adalah lembar yang memuat sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan untuk tujuan perdagangan bagi ikan hasil tangkapan dengan kapal ukuran maksimal 12 meter tanpa mesin penarik jaring, atau kapal dengan ukuran maksimal 8 meter menggunakan mesin penarik jaring, atau kapal dengan ukuran lebih kecil/sama dengan 20 GT.


2

5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2 Setiap produk perikanan laut yang merupakan hasil tangkapan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang akan diekspor baik langsung maupun tidak langsung ke Uni Eropa dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. Pasal 3 (1) Produk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi: a. produk kegiatan perikanan budidaya; b. produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, scallops, dan oyster. (2) Perubahan pengecualian produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal berdasarkan pemutahiran yang diterbitkan oleh Komisi Eropa.

Pasal 4 (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten untuk menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. (2) Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompoten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Daerah melalui Kepala Daerah setempat. (3) Pelabuhan Perikanan UPT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: a. lokasinya relatif jauh dari Pelabuhan Perikanan UPT Pusat; b. mempunyai sarana komunikasi yang memadai; dan c. mempunyai SDM yang telah mengikuti bimbingan teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.


3

(4) Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang dapat menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan terdiri dari 3 (tiga) jenis: a. Lembar Awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. b. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. c. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Yang Disederhanakan. Pasal 6 (1) Lembar Awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b memuat: a. Nomor dokumen (nomor seri yang tertera pada Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan); b. Otoritas pemvalidasi; c. Nama, alamat, nomor telepon dan fax dari Otoritas pemvalidasi; d. Nama kapal, bendera pelabuhan asal dan nomor registrasi, kode panggil, nomor IMO/Lloyd (jika ada), nomor izin penangkapan dan masa berlaku (nomor immarsat, nomor fax, nomor telepon, alamat e-mail (jika ada)); e. Deskripsi produk, tipe cara pengolahan yang diizinkan di atas kapal, (spesies ikan, kode produksi, area dan tanggal penangkapan, estimasi berat hidup, estimasi berat yang didaratkan, verifikasi berat ikan yang didaratkan); f. Referensi dari tindakan pengelolaan dan konservasi yang diterapkan; g. Nama nakhoda kapal, tandatangan, stempel; h. Deklarasi transhipment di laut (untuk kapal dalam satu kesatuan manajemen usaha, termasuk kerjasama usaha)/ nama nakhoda kapal penangkapan, tanggal dan tandatangan, tanggal transhipment/ area/ posisi, estimasi berat, nama nakhoda kapal penerima, tandatangan, nama kapal, kode panggil, nomor IMO/Lloyd (jika ada);


4

i. Otoritas transhipment pada area pelabuhan perikanan (nama, otoritas, tandatangan,

alamat,

telepon,

pelabuhan

pendaratan,

tanggal

pendaratan, dan stempel); j. Nama dan alamat eksportir, tandatangan, tanggal, stempel; k. Otoritas validasi bendera negara (nama/ jabatan, tandatangan, tanggal, stempel); l. Detail pengangkutan; 1. Negara pengekspor pelabuhan/bandara/tempat (nama kapal dan bendera, nomor penerbangan, nomor kendaraan darat pengangkut, nomor kereta api, dan dokumen transport lainnya); 2. Keterangan eksportir (nomor kontainer, nama, alamat, dan daftar lampiran; dan 3. tanda tangan. m. Deklarasi importir (nama dan alamat importir, tandatangan, tanggal, stempel, kode produk CN, Dokumen yang sesuai dengan artikel 14 (1) dan (2) dari regulasi (EC) No. 1005/2008, dan referensi); n. Otoritas pengendalian impor, tempat, impor diperbolehkan, impor ditahan, verifikasi yang diminta tanggal, deklarasi bea cukai (jika dikeluarkan) nomor, tanggal, dan tempat. (2) Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Yang Disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat: a. Nomor dokumen (nomor seri yang tertera pada Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan); b. Otoritas pemvalidasi (nama, alamat, telepon, dan fax); c. Deskripsi produk dan spesies; d. Referensi dari tindakan pengelolaan dan konservasi yang diterapkan (kode produk dan verifikasi berat ikan yang didaratkan; e. Daftar kapal penangkap ikan dan jumlah yang ditangkap tiap kapal penangkap ikan (nama, nomor registrasi, dan lain-lain); f. Nama, alamat, telepon, dan fax eksportir, tandatangan, tanggal, dan cap stempel; g. Validasi otoritas bendera negara (nama/ jabatan, tandatangan, tanggal, dan cap stempel);


5

h. Detail pengangkutan; 1. Negara pengekspor pelabuhan/bandara/tempat (nama kapal dan bendera, nomor penerbangan, nomor kendaraan darat pengangkut, nomor kereta api, dan dokumen transport lainnya); 2. Keterangan eksportir (nomor kontainer, nama, alamat, dan daftar lampiran; dan 3. tanda tangan. i. Deklarasi importir (nama dan alamat importir, tandatangan, tanggal, stempel, dan kode produk CN); j. Otoritas pengendalian impor, tempat, impor yang diperbolehkan, impor yang ditahan, verifikasi yang diminta, tanggal, deklarasi bea cukai (jika dikeluarkan), nomor, tanggal, dan tempat. (3) Bentuk dan format Lembar Awal dan Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk dan format Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Yang Disederhanakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. (5) Penggunaan istilah dalam bahasa asing untuk Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Uni Eropa. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengisian Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 7 (1) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan diterbitkan apabila terdapat permohonan dari pemilik kapal, eksportir atau Unit Pengolah Ikan (UPI). (2) Kepala

Pelabuhan

Perikanan

berdasarkan

permohonan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan dan memproses dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.


6

Pasal 8 (1) Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten melakukan pembinaan terhadap Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Daerah sebagai pelaksana penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. (2) Kepala

Pelabuhan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pasal 10 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bukan merupakan surat jalan.

Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Desember 2009 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, ttd. FADEL MUHAMMAD


7

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. 28/MEN/2009 TENTANG SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN NOMOR LAMPIRAN

ISI LAMPIRAN

I

Lembar Awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

II

Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

III

Lembar Turunan disederhanakan

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Yang

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, ttd. FADEL MUHAMMAD


8

Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan


9


10


11


12

Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan


13


14


15


16

Lampiran III : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan


17


18


19

2009 TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

Recommend Documents