6 PENGEMBANGAN PRODUKSI HASIL TANGKAPAN
6.1 Ketersediaan Sumberdaya Ikan Potensi perairan Kabupaten Nunukan sangat luas yang terdiri dari perairan laut dan perairan umum. Wilayah perairan Kabupaten Nunukan termasuk ke dalam WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmaher sebagaimana diperlihatkan Gambar 11.
Gambar 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan 716 (Permen KP. 01/2009) Berdasarkan DJPT (2011), estimasi potensi sumberdaya ikan dominan adalah ikan pelagis kecil (230,9 ribu ton/tahun), pelagis besar (70,1 ribu ton/tahun) dan ikan demersal (24,7 ribu ton/tahun). Sedangkan jenis ikan lain relatif sedikit yaitu ikan karang konsumsi (6,5 ribu ton/tahun), udang penaid (1,1 ribu ton/tahun), lobster dan cumi-cumi masing-masing dengan potensi 0,2 ribu/tahun). Produksi penangkapan ikan di wilayah ini didominasi oleh jenis ikan pelagis besar dimana pada tahun 2010 mencapai 111 ribu ton. Kelompok ikan selanjutnya adalah pelagis kecil dengan produksi 69 ribu ton, demersal dan udang-
70
udangan masing-masing dengan produksi 26 ribu ton dan 6 ribu ton ; sedangkan cumi-cumi dan ikan lainnya masing-masing seribu ton.
Lainnya
1
Cumi-cumi
1 6
Udang-udangan
26
Demersal
69
Pelagis Kecil
111
Pelagis Besar 0
20
40
60
80
100
120
Gambar 12 Produksi penangkapan ikan di WPP RI 716 tahun 2010 (ribuan ton) Nelayan Kabupaten Nunukan sendiri yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional masih melakukan penangkapan hanya di sekitar perairan pantai Nunukan. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai daerah-daerah penangkapan tersebut berkisar antara setengah jam sampai satu jam. Daerah penangkapan ikan di Kabupaten Nunukan dapat dibagi dalam beberapa zona penangkapan sesuai dengan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan setempat. Daerah Muara Sungai Sebuku sampai di sebelah selatan Pulau Nunukan yaitu di antara Tanjung Cantik dan Pulau Pukat merupakan daerah operasi jaring kantong (trawl atau dogol) yang ditarik dengan kapal motor di bawah 5 GT. Sedangkan daerah operasi penangkapan dengan alat pancing hampir di semua perairan Kabupaten Nunukan. Di sepanjang pantai Pulau Sebatik sampai Tanjung Arus merupakan daerah operasi jaring klitik (pukat gondrong) dan jaring insang (gillnet). Daerah penangkapan kerang dara terdapat di sekitar Tanjung Cantik, di pantai timur Pulau Nunukan dan di sebelah selatan Pulau Tinabasan. Sedangkan daerah pengkapan tiram terdapat di sekitar Pulau Tinabasan. Daerah operasi alat tangkap tanang (hampang) dan jermal (kelong) terdapat di sekitar pantai timur Pulau Nunukan. Sedangkan di sebelah utara Pulau Bukat dan di sebelah selatan Pantai Nunukan merupakan daerah operasi alat tangkap julu (tugu). Berdasarkan
71
sebaran geografisnya, nelayan Kabupaten Nunukan tersebar di sepanjang pantai Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan. Rincian konsentrasi nelayan tersebut untuk wilayah Pulau Sebatik meliputi Liang Bunyu, Bina lawan, Mantikas Muara, Setabu, Balang Situ, Tembaring, Tanjung Karang, Sungai Bajau, Tanjung Aru, Sungai Nyamuk dan Sungai Pancang, sedangkan Pulau Nunukan meliputi Sungai Balong, Sungai Menteri, Kampung Pukat, Pangkalan, Sedadap, Tanjung Harapan, Semeng Kado dan Sungai Fatimah. Produksi perikanan laut Kabupaten Nunukan selama tahun 2005-2010, berfluktuasi, meski secara rata-rata pertumbuhan tahunannya relatif meningkat. Pada tahun 2006, produksi perikanan laut mencapai 4.051,17 ton menurun 1,67 % bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.120,17 ton. Penurunan produksi juga terjadi pada tahun 2009 sebesar 27,33 % yang hanya 3.348,22 ton dari tahun sebelumnya yang mencapai 4.607,38 ton.Produksi mengalami
Jumlah produksi (ton)
pertumbuhan rata-rata 0,39 % sebagaimana disajikan pada Gambar 13.
5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00
4.439,26 4.120,17
4.607,38 3.937,84
4.051,17 3.348,22
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gambar 13 Produksi perikanan laut Kab. Nunukan tahun 2005-2010
Proporsi produksi penangkapan ikan Kabupaten Nunukan dibandingkan dengan Propinsi Kalimantan Timur masih relatif kecil yaitu sekitar 5 %. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan produksi hasil tangkapn WPP RI 716 yang hanya 0,76 %.
Hal ini menunjukkan bahwa perikanan laut Nunukan masih perlu
72
dikembangkan dengan melakukan upaya penangkapan ikan yang relatif lebih jauh dari fishing base-nya. Hasil tangkapan yang diperoleh per trip penangkapan berkisar antara 40 kg sampai 100 kg. Peningkatan jumlah hasil tangkapan tersebut terutama disebabkan karena berkurangnya trip penangkapan (Tabel 17). Hal ini sangat terlihat pada tahun 2008 dimana jumlah trip penangkapan hanya 47.660 trip yang sangat menurun dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan trip penangkapan ternyata
meningkatkan hasil tangkapan per tripnya. Tabel 17
Hasil tangkapan per upaya penangkapan ikan tahun 2005-2010 2005
Jumlah produksi (ton) Jumlah trip (trip) penangkapan
4.120,17 101.495
2006 4.051,17 100.752
2007 4.439,26
2008 4.607,38
105.876
2009 3.348,22
2010 3.937,84
45.660
64.824
43.550
CPUE (kg/trip) 40,59 40,20 41,92 100,90 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Nunukan, 2011(diolah)
51,65
90,42
Nilai produksi perikanan laut Kab. Nunukan secara umum mengalami peningkatan meski pada tahun 2006 mengalami penurunan 2,94 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan produksi, nilai produksi pada tahun 2009 juga mengalami penurunan 4,51 % sehingga rata-rata pertumbuhan nilai produksi periode 2005-2010 sebesar 4,03 % per tahun.
Nilai produksi perikanan laut (juta)
90.000 79.172
80.000 70.000
74.535 65.625 63.696
60.000
71.173
69.184
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gambar 14 Nilai produksi perikanan laut Kab. Nunukan tahun 2005-2010
73
6.2 Komoditas Ikan Unggulan Komoditas unggulan adalah komoditas ikan yang layak diusahakan saat ini dan di masa yang akan datang.
Dalam penelitian ini, kriteria komoditas
unggulan adalah komoditas yang cukup tersedia, mempunyai nilai ekonomi tinggi dan
mempunyai
keunggulan
komparatif
untuk
dibandingkan dengan wilayah penghasil lainnya.
komoditas
yang
sama
Ketersediaan sumberdaya
didekati dengan nilai pertumbuhan produksi penangkapan yang positif dan relatif meningkat setiap tahunnya dan relatif tersedia selama lima tahun terakhir. Nilai ekonomi didekati dengan melihat pertumbuhan nilai produksi/produksi. Sedangkan komoditas didekati dengan menggunakan metode Location Quation. Berdasarkan hasil perhitungan skoring (Tabel 18 dan Lampiran 1) diketahui bahwa terdapat 11 komoditas ikan unggulan dari Kabupaten Nunukan yaitu udang putih, bawal hitam, teri, tenggiri, bawal putih, udang bintik, kerapu lumpur, arut (gerot-gerot), kuwe/putih, pari kembang dan kurau. Udang putih mempunyai kekuatan hampir di semua kriteria. Produksi udang putih tersedia sepanjang tahun selama pada tahun 2010 relatif banyak yaitu 173 ton, dengan pertumbuhan produksi rata-rata yang relatif tinggi. Harga udang putih di pasaran juga relatif baik dibandingkan dengan yang lain yaitu Rp33.000,00/kg nya. Demikian pula halnya dengan ikan bawal yang mempunyai kekuatan pada ketersediaan dan pertumbuhannya. Tidak semua jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan mempunyai kekuatan di semua kriteria artinya pada kriteria tertentu mempunyai kekuatan tetapi pada kriteria yang lain tidak. Jenis ikan dengan volume produksi yang relatif banyak secara kuantitas adalah udang putih, bawal hitam, teri, tenggiri, udang bintik dan gerot-gerot. Sedangkan produksi jenis ikan yang lainnya relatif sedikit. Seluruh jenis komoditas unggulan mempunyai kontinuitas yang relatif tinggi artinya jenis-jenis ikan tersebut selama lima tahun terakhir tertangkap oleh nelayan. Pertumbuhan produksi semua jenis ikan relatif tinggi kecuali untuk ikan gerot-gerot dan ikan kurau. Sedangkan jenis ikan yang mempunyai harga yang tinggi adalah bawal putih, udang putih, bawal hitam dan kurau.
74
Tabel 18
Komoditas unggulan berdasarkan perhitungan skoring Nama Ikan
Produksi
kontinuitas
pertumbuhan produksi
nilai produksi/pro duksi
LQ
Total
No
Udang putih (Penaeus merguiensis)
5
5
5
4
1
20
Bawal hitam (Formio niger)
4
5
5
4
2
20
Teri (Stolephorus spp)
5
4
5
3
2
19
Tenggiri (Scomberomorus commerson)
5
5
5
2
2
19
Bawal putih (Pampus argenteus)
1
5
5
5
3
19
Udang bintik
5
5
5
2
1
18
Kerapu lumpur (Epinephelus tauvina)
1
5
5
2
5
18
Arut (gerot-gerot) (Pomadasys maculatus)
5
5
1
1
5
17
Kuwe/putih (Caranx spp)
2
5
5
3
2
17
Pari kembang/pari macan (Dasyatis spp)
2
5
5
1
3
16
Kurau (Eleutheronema tetradactylum)
1
5
1
4
5
16
Nama Indonesia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nilai Skoring
Sumber : Hasil olahan data
6.3 Tingkat Teknologi Penangkapan Ikan Jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Nunukan selama tahun 2005-2010 relatif berfluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata -3 % per tahun. Artinya pada kurun waktu tersebut terjadi kecenderungan penurunan jumlah armada penangkapan ikan (Gambar 15).
75
2.500 2.284
Jumlah armada (unit)
2.116 2.072
2.000
1.528
1.679
1.500 1.516 1.000
500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gambar 15 Perkembangan jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Nunukan tahun 2005-2010 Berdasarkan sebarannya, armada penangkapan ikan paling banyak terdapat di Kecamatan Sebatik yaitu 68 %, sisanya tersebar di empat kecamatan lainnya yaitu Kec. Nunukan (16 %), Kec. Nunukan Selatan (8 %), Kec. Sembakung dan Kec. Sebatik Barat masing-masing 4 %. (Gambar 16).
Sebatik Barat
75
Sebatik
1.141
Nunukan Selatan
130
Nunukan
267
Sembakung
66 -
200
400
600
800
1.000
1.200
Gambar 16 Sebaran armada penangkapan ikan di Kabupaten Nunukan tahun 2010 (unit) Nelayan Nunukan sebagian besar menggunakan alat tangkap payang, jaring insang, serok, jarring angkat dan alat pengumpul kerang. Alat tangkap tersebut berjumlah diatas seratus unit setiap tahunnya. Oleh karena itu dapat
76
dikatakan bahwa alat tangkap yang digunakan masih relatif tradisional dengan tingkat produktivitas penangkapan yang relatif kecil. Disamping itu juga terdapat alat tangkap lainnya seperti pukat pantai, bagan, rawai dan lain-lain.
Tabel 19
Perkembangan jumlah alat tangkap di Kabupaten Nunukan tahun 2005-2010
Jenis Alat Tangkap Payang (termasuk lampara) Dogo (Lampara dasar, cantrang) Pukat Pantai (Jaring Arad)
Jumlah Alat tangkap 2005
2006
2007
2008
2009
2010
708
677
639
0
0
13
86
83
81
124
15
107
45
44
42
18
0
0
579
554
499
836
695
438
Jaring Insang Tetap
0
0
0
0
208
178
Jaring tiga lapis
0
0
0
331
324
527
Bagan Tancap
45
44
285
191
181
373
154
150
280
1
62
11
0
0
0
45
0
0
33
33
30
62
100
34
0
0
0
0
9
3
Jaring Insang Hanyut
Jaring angkat lainnya Rawai Hanyut Lainnya Rawai tetap Pancing tonda Pancing ulur
40
41
47
0
7
35
Serok
844
857
836
120
2
11
Bubu
288
291
293
97
1
7
1279
1299
1299
47
131
54
Alat pengumpul kerang 128 125 126 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Nunukan, 2011
0
14
0
Perangkap lainnya
Produktivitas penangkapan di Kabupaten Nunukan masih relatif rendah yaitu 95 kg/trip pada tahun 2008.
Hal ini lebih besar dibandingkan tahun
sebelumnya yang hanya 41 kg/trip. Selama tahun 2005-2007, alat tangkap yang mempunyai produktivitas terbesar adalah pukat pantai dimana tahun 2007 mencapai 577 kg/trip penangkapan. Namun demikian kondisinya sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 49 kg/tripnya. Justru alat tangkap bagan yang sebelumnya tidak terlalu produktif, pada tahun 2008 dapat mencapai 236 kg/trip. Data selengkapnya mengenai produktivitas alat tangkap disajikan pada Tabel 20.
77
Tabel 20
No 1 2 3 4
Trip penangkapan ikan berdasarkan alat tangkap
Alat Tangkap Payang Dogol Pukat pantai Jaring Insang Hanyut
2005 16.992 2.063 1.080
2006 16.248 1.992 1.056
Tahun 2007 2008 15.336 1.944 2.490 1.008 540
13.896
13.296
11.976
0 5.700
10656 21720
10539 14920
3.600
6.720
400
1488
220
0
0
0
900
0
0
792 0 960
792 0 984
768 0 1.128
0 0 0
3360 216 1632
680 60 700
20.256
20.568
20.064
3.170
48
221
6.912
6.984
7.032
2.440
24
140
30.696
31.176
31.176
3.200
5304
1350
0
0
6 7
Jaring Tiga Bagan Tancap Jaring Angkat lainnya Rawai Hanyut Lainnya Rawai Tetap Pancing tonda Pancing Ulur Sero (termasuk Kelong) Bubu (termasuk Bubu ambal) Perangkap lainnya
0 1.080
0 1.056
3.696
13 14 15
Tabel 21
8760 3560
0
10 11 12
13560
2140 0
6048
Jaring Insang tetap
9
2010
0 11.340 4.620
5
8
16.560
2009 260 432 0
Produktivitas alat tangkap per trip penangkapan
Produkfitas per trip penangkapan (kg) Nama alat tangkap 2005 2006 2007 2008 2009 549,19 541,74 563,55 60,56 41,48 Dogol 564,88 550,27 576,71 48,70 0 Pukat pantai 47,29 44,94 54,78 122,32 103,17 Jaring Insang Hanyut 0 0 0 0 61,42 Jaring Insang tetap 0 0 0 41,22 19,71 Jaring Tiga 133,17 133,04 85,37 235,93 16,64 Bagan Tancap Jaring Angkat 86,47 85,32 49,56 16,98 264,34 lainnya Rawai Hanyut 0 0 0 14,00 0 Lainnya 235,82 226,57 241,47 0 52,95 Rawai Tetap 486,25 Pancing tonda 237,78 222,88 200,26 0 46,92 Pancing Ulur Sero (termasuk 5,74 5,97 6,30 43,98 320,00 Kelong) Bubu (termasuk 7,54 7,81 7,60 110,90 1.121,67 Bubu ambal) 5,33 5,56 6,54 29,67 34,64 Perangkap lainnya 81,06 75,98 73,24 0 28,54 Lainnya 40,89 39,15 41,93 100,88 51,44 Jumlah Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Nunukan, 2011
2010 87,86 0 77,02 52,20 94,56 95,39 18,09 0 97,35 166,67 246,31 79,64 30,14 144,55 0 90,96
78
6.4 Praktek IUU Fishing Salah satu permasalahan yang cukup besar dan kritikal di wilayah perbatasan adalah adanya praktek-praktek penangkapan illegal terutama yang dilakukan oleh nelayan/armada penangkapan asing. Modus operandi yang biasa dilakukan adalah (1) Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan armada penangkapan mereka yang langsung memasuki wilayah perairan Indonesia, (2) Memalsukan dokumen-dokumen perizinan penangkapan ikan, dimana modus ini berupa (i) penggunaan dokumen untuk beberapa kapal yang beroperasi dan (ii) penggunaan dokumen yang sudah kadaluarsa dan (iii) ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi fisik dan alat tangkap yang digunakan (3) Para pemodal dari luar negeri membiayai para nelayan lokal untuk usaha penangkapannya. Sekilas memang tidak ada permasalahan karena untuk melakukan operasi penangkapan, nelayan memerlukan modal dan ini diperoleh dari para pemodal dari luar negeri. Namun demikian, apabila dikaji lebih mendalam pola ini secara tidak langsung merupakan penangkapan yang illegal. Hal ini disebabkan karena distribusi dan pemasaran ikan yang dilakukan ke Tawau Malaysia tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pemasaran luar negeri. Hal ini relatif tidak disadari oleh para pengambil kebijakan di daerah. Sedangkan kapal-kapal asing yang sering melakukan pelanggaran penangkapan di wilayah perairan Nunukan biasanya berasal dari Malaysia dan Philipina. Tindak pelanggaran yang sering terjadi adalah (i) pelanggaran wilayah, dalam arti bahwa para nelayan asing memasuki wilayah Indonesia (ii) illegal fishing, (iii) penyelundupan. kapal-kapal
Malaysia
yang
Berdasarkan Tabel 22 di bawah terlihat bahwa melakukan
pelanggaran
penangkapan
ikan
menggunakan alat tangkap trawl. Kapal-kapal ini menangkap udang di perairan Nunukan dengan hasil tangkapan dapat mencapai 300 kg.
Sedangkan kapal
Philipina menggunakan alat tangkap purse seine. Ketika terjadi tindak kriminal maka yang akan melakukan penyidikan pertama adalah KRI kemudian Lanal melakukan penyidikan lanjutan. Setelah itu tergantung kasus yang dilanggar.
Apabila kasus yang dilanggar itu adalah
masalah perikanan, maka Lanal akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Setelah melengkapi berita acara pemeriksaan maka berkas tersebut
79
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri yang akan melanjutkannya ke Pengadilan Negeri. Terkait dengan pelanggaran oleh nelayan asing, dilihat apakah ada perjanjian kedua negara yang berbatasan. Apabila tidak ada perjanjian, maka kapal dan awaknya kemudian dilepas kembali. Sedangkan apabila ada perjanjian, maka pelanggaran tersebut akan ditindak sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani. Ada dilema ketika terjadi penangkapan nelayan asing yaitu ketika harus mendeportasi mereka karena membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi mereka. Prosedur penangkapan kapal ikan (i) deteksi radar, (ii) melihat gerakan kapal tersebut apakah bergerak atau tidak. Apabila kapal tersebut tidak bergerak dalam waktu yang relatif lama, maka kapal tersebut akan didekati. Apabila terjadi tindak pelanggaran, biasanya kapal tersebut akan melarikan diri. Selanjutnya kapal tersebut dikejar dan diberi tembakan peringatan. Wilayah perairan yang rawan pelanggaran di perairan Nunukan ada 6 titik yaitu perairan sebatik (Pancang, Sei Nyamuk dan Sei Taiwan) dan perairan Nunukan (Tanjung Aus, Sei Bani dan Tinabasan).
Di 6 titik tersebut ditempatkan Pos Angkatan Laut
(POSAL). Namun demikian, personil yang ditempatkan masih relatif terbatas. Idealnya personil di setiap Posal berjumlah 12 orang, namun saat ini hanya 4 orang. Tabel 22
Asal dan jenis kapal asing yang tertangkap di Perairan Nunukan Kalimantan Timur
Tahun
Nama kapal
Asal kapal
Ukuran (GT)
Alat tangkap
Muatan ikan (kg)
2008
KMN Sudirman 1
Malaysia
15
Trawl
300 kg udang
KMN Rejeki Maju
Malaysia
16
Trawl
300 kg udang
KMN Nurul Hidayah
Malaysia
16
Trawl
300 kg udang
Philipina
5 (2 unit)
Pancing
Philipina
30
Purse seine
2009
Kosong (diduga hanya kapal penangkap)
80
Selama tahun 2008-2009, beberapa kapal asing berhasil ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan oleh DKP Nunukan bekerjasama dengan Polair wilayah setempat. Modus operandi yang dilakukan kapal-kapal tersebut adalah pemalsuan dokumen dan memasuki wilayah perairan Indonesia secara illegal. Selanjutnya kapal-kapal tersebut disita oleh negara dan nakhoda kapal diproses di pengadilan. Tabel 23
Perkembangan penangkapan ikan illegal di Perairan Nunukan
Tahun
Nama kapal
2008
2009
Instansi penangkap
Status Nakhoda
Status kapal
Modus
KMN Sudirman 1
DKP NUnukan dan Polair
Disita negara
Ditahan 2,8 tahun
Pemalsuan dokumen
KMN Rejeki Maju
DKP NUnukan dan Polair
Disita negara
Ditahan 2,8 tahun
Pemalsuan dokumen
KMN Nurul Hidayah
DKP Nunukan dan Polair
Disita negara
Ditahan 2,8 tahun
Pemalsuan dokumen
Lanal
P21
-
Masuk wilayah Indonesia
lanal
P21
-
Masuk wilayah Indonesia
Sumber : Wawancara dengan Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan IUU Fishing ini. Namun demikian masih mengalami berbagai kendala pelaksanaan. Kendala-kendala tersebut mencakup kendala kelembagaan, teknis penyidikan, Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana pengawasan dan anggaran. Selengkapnya disajikan pada Tabel 24. Permasalahan kelembagaan adalah terkait dengan banyaknya lembaga yang menangani pengawasan kapal ikan yang bisa terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai instansi yang menangani teknis perikanan, angkatan laut dan kepolisian; sedangkan aspek koordinasi diantara lembaga tersebut masih belum berjalan optimal. Kendala teknis yang dihadapi terkait dengan aspek aspek teknis penyidikan seperti standar anggaran pemberkasan, penanganan barang bukti, penafsiran penegak hukum terhadap suatu kasus pelanggaran dan lain-lain.
81
Tabel 24
Permasalahan pengawasan kapal ikan
Aspek Kelembagaan
Kendala Dihadapi Banyaknya institusi yang menangani pengawasan kapal ikan Adanya tumpang tindih kewenangan dan kepentingan antar penyidik yang ada (PPNS Perikanan, Angkatan Laut dan Kepolisian) Pemahaman yang berbeda akibat kebijakan dan kepentingan antar lembaga yang berbeda Teknis penyidikan Belum adanya standar anggaran pemberkasan Penafsiran penegak hukum yang berbeda-beda terhadap suatu pelanggaran Belum jelasnya penanganan barang bukti setelah dijatuhkannya vonis . Belum adanya prosedur yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan penanganan barang bukti. Saat ini prosedurnya adalah barang bukti yang berhasil disita diserahkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan pelelangan atau dilimpahkan ke daerah. Proses ini memerlukan waktu yang lama sehingga barang bukti kapal mengalami kerusakan dan kemubaziran SDM Jumlah pengawas yang masih relatif sedikit Penguasaan teknis pengawasan Mentalitas petugas pengawas yang masih perlu ditingkatkan (adanya ‗permainan‖ aparat keamanan di laut yang meminta setoran Sarana Pengawasan Terbatasnya jumlah sarana pengawasan Belum adanya teknologi yang benar-benar efisien dan efektif Anggaran Keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan Biaya investasi dan operasional yang relatif mahal Sumber : Wawancara dengan berbagai sumber
Tabel 25 No 1. 2.
Tugas pokok dan fungsi instansi terkait penanganan pengawasan ikan di laut
Nama Instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dinas Perikanan dan Kelautan Polisi Air/POLRI
TNI AL 3.
-
KRI
Tugas Pokok Pengawasan kapal dan sumberdaya perikanan di laut Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk pelanggaran penangkapan ikan Pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum dan Perlindungan, Pengayoman & Pelayanan Masyarakat menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi kepentingan nasional di laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum internasional. Melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Menjaga keamanan Negara di wilayah perairan yang berada diatas 6 mil laut
82
Lanjutan Tabel 25 No
Nama Instansi -
Lanal
4.
Bea Cukai
5.
Imigrasi
Tugas Pokok Keamanan laut terbatas yaitu sampai 5-6 mil laut dan Pembinaan potensi wilayah maritim kepabeanan dan cukai dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Kejaksaan
melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
7.
Pengadilan Negeri
Melakukan penetapan hukum terhadap perkara-perkara yang diadili
Sumber : Dari berbagai sumber diolah
Sehubungan dengan hal tersebut aspek terpenting dalam penanganan pengawasan ini adalah kesamaan persepsi mengenai obyek pengawasan dan penanganannya, kejelasan pembagian tugas antar institusi yang terlibat dan adanya koordinasi yang efektif. 6.5 Infrastuktur Pelabuhan Perikanan Infrastruktur
pelabuhan
perikanan
sangat
penting
artinya
dalam
pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap yaitu sebagai interface antara kegiatan penangkapan ikan di laut dan pengolahan dan pemasaran di darat. Peran pelabuhan perikanan yang sangat penting tersebut terlihat dari fungsi pelabuhan perikanan ada pada UU No 45 tahun 2009 sebagai perubahan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Undang undang tersebut menjelaskan bahwa fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa
83
(a) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, (b) pelayanan bongkar muat, (c) pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, (d) pemasaran dan distribusi ikan (e) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan (f) tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, (g) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, (h) tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, (i) pelaksanaan kesyahbandaran (j) tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan (k) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan (l) tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan (m) pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau (n) pengendalian lingkungan.
Pengembangan pelabuhan perikanan
terutama dalam konteks wilayah perbatasan hendaknya dipahami sebagai suatu proses pengembangan fungsi-fungsi yang ada dalam wilayah tersebut termasuk fungsi-fungsi ekonomi (Solihin dan Rokhman 2009). Infrastruktur pelabuhan perikanan di Kabupaten Nunukan masih sangat minim. Pelabuhan perikanan yang ada hanyalah PPI Sebatik yang ada di Pulau Sebatik. Secara fisik, pada dasarnya pelabuhan ini mempunyai fasilitas yang relatif lengkap (Tabel 26).
Namun demikian secara operasional, pelabuhan
perikanan ini dapat dikatakan tidak berjalan.
Aktifitas yang ada hanyalah
pencatatan dan pengambilan retribusi hasil tangkapan yang akan dijual ke Tawau Malaysia.
Ketiadaan aktifitas ini menyebabkan sebagian besar fasilitas fisik
mengalami kerusakan akibat tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya. Tabel 26
Jenis dan kondisi fasilitas PPI Sebatik Kab. Nunukan
Nama Fasilitas
Jumlah Volume (unit)
Satuan
Kondisi
Pemanfaatan Tahun Sumber Dana Fasilitas Pembuatan
Fasilitas Pokok Areal daratan pelabuhan
1
40
ha
-
-
Dermaga
1
50
m
Rusak berat
Sesuai
2000
APBD
Jetty
1
1300
m
Rusak berat
Tidak sesuai
2000
APBD
Pemecah Gelombang (Breakwater)
1
40
m2
Baik
Sesuai
2000
APBD
Alur Pelayaran
1
60
m2
Rusak ringan
Sesuai
2000
APBD
Tempat Tambat (Bollard)
2
unit
Rusak ringan
Tidak sesuai
2000
APBD
84
Lanjutan Tabel 26 Jum lah (unit) 1
Volu me
Satu an
Kondi si
Pemanfaat an Fasilitas
40
m2
Baik
Sesuai
Tahun Pembuat an -
1
20
m2
Baik
Sesuai
-
APBD
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1
200
m2
Baik
Sesuai
2000
APBD
Penampung/Tangki Air
1
1.100
liter
Baik
Sesuai
2000
APBD
3.500
KVA
Baik
Tidak sesuai
2000
APBD
Rumah Genset
1
unit
Rusak berat
Sesuai
2000
APBD
Tangki BBM
2
liter
Baik
sesuai
2000
APBD
Tempat Penampungan Ikan hidup
2
unit
Baik
Tidak dimanfaat kan
2000
APBD
Kantor Administrasi Pelabuhan
1
m
Rusak ringan
-
-
Kendaraan Inventaris Roda 2
2
unit
Rusak ringan
Sesuai
2000
APBD
Tempat Parkir
1
m
Baik
Tidak sesuai
2000
APBD
Kapal Pengawas
3
unit
Rusak ringan
sesuai
2000
APBD
2000
APBD
2000
APBD
2000
APBD
Nama Fasilitas Jalan Drainase
Sumber Dana APBD
Fasilitas Fungsional
Daya Listrik
50
150
150
Fasilitas Penunjang Balai Pertemuan Nelayan
1
100
m
Rusak ringan
Rumah Karyawan
1
36
m2
Baik
Pos Jaga
1
6
m
Rusak ringan
Pos Pelayanan Terpadu
Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak dimanfaat kan
Rusak ringan
sesuai
APBD
Guest House
1
35
m
Rusak berat
Tidak dimanfaatk an
2000
Tempat Peribadatan
1
40
m
Rusak ringan
Tidak sesuai
2000
Sumber : PPI Sebatik, 2009
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar fasilitas pelabuhan perikanan dalam kondisi rusak baik rusak ringan maupun berat. Padahal kalau diperhatikan, fasilitas tersebut dibangun pada tahun 2000. Demikian pula ditinjau dari pemanfaatannya, sebagian besar fasilitas dimanfaatkan tidak sesuai dengan
85
peruntukkannya bahkan banyak juga fasilitas yang tidak dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa aktifitas perikanan dan kepelabuhan seperti pendaratan ikan, penyediaan bahan perbekalan, perbaikan kapal dan alat tangkap, dan pengolahan tidak terdapat di pelabuhan ini.
Satu-satunya aktifitas yang ada
adalah pencatatan dan penarikan retribusi hasil tangkapan yang akan dipasarkan ke Tawau Malaysia. Selama ini para nelayan mendaratkan hasil tangkapannya di rumah masing-masing yang sebagian besar berada di pantai atau pinggir sungai. Untuk nelayan yang berasal dari suku Bugis, bahkan rumah-rumah mereka berada di pantai/laut. Mereka menyetorkan langsung hasil tangkapannya kepada para tauke/pedagang pengumpul yang memang membiayai kebutuhan operasional nelayan tersebut. Ketika pelabuhan perikanan sudah berjalan, aspek pengawasan kapal ikan akan lebih ditingkatkan lagi dan kapal-kapal perikanan akan diarahkan memasuki pelabuhan perikanan tersebut. Beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak beroperasi pelabuhan perikanan tersebut adalah : (1) Sebenarnya saat ini akan dibangun pelabuhan perikanan yang relatif memadai.
Namun demikian masih belum selesai juga.
Bangunan masih
berupa tiang pancang. Komitmen pemerintah untuk membangun pelabuhan perikanan di Nunukan masih belum optimal. Dana yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan perikanan tersebut diperkirakan 86 milyar, sedangkan dana dari APBN untuk pembangunan pelabuhan perikanan
hanya 2-3
milyar/tahun. (2) Adanya ketergantungan nelayan dengan para pedagang pengumpul yang merupakan kepanjangan tangan dari para tauke Tawau.
Ketergantungan
tersebut meliputi ketergantungan permodalan dan pemasaran.
Seluruh
pembiayaan melaut ditanggung oleh pedagang pengumpul tersebut. (3) Dukungan infrastruktur penunjang yang belum optimal seperti infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih (4) Belum berkembangnya industri pengolahan ikan pasca panen yang mampu menampung hasil tangkapan para nelayan.
86
Gambar 17 Sebaran pelabuhan perikanan di Kalimantan Timur Adanya berbagai permasalahan tersebut menyebabkan seluruh hasil tangkapan dipasarkan ke Tawau yang memang menampung semua jenis ikan dari
87
Nunukan. Demikian pula dengan penyediaan bahan perbekalan melaut bahkan kebutuhan sehari-hari lainnya, mereka peroleh dari Tawau. Pada dasarnya para pemodal Tawau berminat untuk berinvestasi di Nunukan, hanya saja mengalami berbagai kendala, diantaranya: (1) Keterbatasan infrastruktur terutama listrik dan air. Pelabuhan
perikanan
merupakan
suatu
perekonomian perikanan berlangsung.
lingkungan
dimana
aktifitas
Ketidaktersediaannya infrastruktur
yang memadai merupakan disinsentif bagi para pelaku ekonomi perikanan untuk beraktifitas di sana. Padahal seluruh aktifitas ekonomi seperti cold storage, pabrik es, ice storage, galangan kapal, pabrik pengolahan hasil tangkapan sangat membutuhkan infrastruktur dasar seperti pasokan listrik dan air bersih. (2) Regulasi yang belum kondusif. Banyaknya perizinan dan pengurusan mulai dari tingkat nasional (karena termasuk PMA), tingkat propinsi maupun kabupaten. Disamping itu adanya ketidakpastian dalam pengurusan tersebut dalam arti bahwa meskipun sudah melalui berbagai tahap pengurusan yang memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar, belum ada kepastian bahwa usaha tersebut akan berjalan.
Hal ini berbeda dengan pengurusan
usaha di Tawau Malaysia yang hanya membutuhkan waktu satu minggu dimana ketika seorang pengusaha mengajukan usaha, mereka menerima ajuan tersebut melalui satu pintu.
Pihak-pihak pemerintah yang berkepentingan
berkumpul untuk membahas usulan tersebut.
Maka kemudian mereka
memutuskan berbagai hal yang terkait dengan usaha yang diajukan baik pengurusan administrasi, pembiayaan dan lainnya. Setelah itu tidak ada lagi pungutan lagi yang bermacam-macam. Hanya secara periodik (tiga bulanan) akan dilakukan monitoring terhadap usaha yang dijalankan. Apabila macet atau tidak sesuai dengan aturan, maka usaha tersebut akan dicabut. Keberadaan pelabuhan perikanan yang memadai menjadi sangat penting tidak hanya dalam konteks pembangunan ekonomi Kab Nunukan tetapi juga termasuk di seluruh Kalimantan Timur. Data DJPT (Gambar 17) menunjukkan bahwa belum ada pelabuhan perikanan di Kalimantan Timur yang relatif memadai sebagai pusat industri perikanan. Sampai saat ini pelabuhan perikanan yang ada
88
sebagian besar merupakan pelabuhan perikanan tipe D (Pangkalan Pendaratan Ikan) atau bahkan lebih kecil dari itu. Kabupaten Nunukan sendiri hanya mempunyai PPI Sebatik. Adanya pelabuhan perikanan di Nunukan menjadi sangat strategis dimana dapat menjadi pusat pemasaran hasil tangkapan dari seluruh wilayah Kalimantan Timur sebelum akhirnya dapat diekspor ke Tawau Malaysia atau wilayah lainnya. 6.6 Industri Pengolahan Hasil Tangkapan Pengembangan industri pengolahan hasil tangkapan mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan, diversifikasi pangan, nilai
tambah,
perluasan
kesempatan
kerja
dan
kesempatan
berusaha,
pengembangan sektor perekonomian lain, pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan devisa negara. Peran-peran tersebut tentu sangat penting dalam kontek pembangunan wilayah Kabupaten Nunukan. Namun demikian, industri pengolahan hasil tangkapan di Kabupaten Nunukan masih belum berkembang dengan baik.
Sebagian besar usaha
pengolahan masih bersifat tradisional dengan skala usaha industri mikro, kecil dan meengah. Pelaku usahanya pun masih relatif terbatas. Data tahun 2010 (Tabel 27) menunjukkan bahwa usaha pengolahan masih didominasi usaha pengeringan dengan pelaku usaha sebanyak 442 pengolah. Sedangkan yang lainnya berupa ekstraksi, olahan segar dan surimi masing-masing hanya 1 orang, 14 orang dan 3 orang. Tabel 27 Kec. Nunukan
Jumlah pemilik usaha pengolahan tahun 2010
Pengeringan
Jumlah Pemilik Usaha Pengolahan Olahan Ekstraksi Segar
Surimi/Jelly Ikan
80
-
2
2
221
1
12
-
Sebatik Barat
79
-
-
-
Sebatik
62
-
-
1
14
3
Nunukan Selatan
TOTAL 442 1 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Nunukan, 2011
89
6.7 Sumberdaya Manusia Perikanan Tangkap Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) selama kurun waktu 2001-2010 relatif mengalami peningkatan dengan rata-rata 18 % per tahun. Jumlah RTP pada tahun 2001 baru mencapai 468 buah, melonjak menjadi 1.772 buah pada tahun 2008 meski mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 1.884 buah. Namun demikian pada tahun 2009 dan 2010 relatif mengalami penurunan meskipun tidak signifikan.
Adanya peningkatan
permintaan hasil tangkapan dari Tawau Malaysia mendorong meningkatnya jumlah RTP tersebut.
2000 1884
1800
Jumlah RTP (unit)
1600
1402
1400
1772 1720 1679
1351
1200 1094
1000
976
800 600 400
468
567
200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gambar 18 Perkembangn jumlah RTP perikanan laut tahun 2001-2010 Sedangkan jumlah nelayan relatif mengalami penurunan. Jumlah nelayan pada tahun 2004 mencapai 2.664 jiwa yang terus menurun sampai tahun 2007 hanya 587 jiwa meskipun naik kembali tahun 2008 menjadi 1.874 jiwa sebagaimana disajikan pada Tabel 28.
Produktivitas nelayan Kab. Nunukan masih relatif berfluktuasi mulai tahun 2005-2010. Namun secara keseluruhan produktivitas nelayan relatif masih rendah.
Masih rendahnya produktivitas tersebut diduga disebabkan karena
teknologi penangkapan yang digunakan masih relatif tradisional dan jangkauan penangkapan yang terfokus di perairan pantai Nunukan saja. Disamping itu,
90
secara kualitas, SDM nelayan pun masih relatif rendah. Sebagian besar nelayan yang di Nunukan mempunyai pendidikan formal hanya tamatan SD. Hasil survey menunjukkan bahwa 70 % responden nelayan berpendidikan SD dan sisanya berpendidikan SMP.
Rendahnya tingkat pendidikan ini dapat berimplikasi
terhadap relatif sulitnya melakukan introduksi teknologi penangkapan ikan dan kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha penangkapan ikan. Tabel 28 Tahun
Perkembangan jumlah nelayan dan produktivitas penangkapannya Produktivitas/tahun (kg/orang/tahun)
Produktivitas per hari (kg/orang/hari)
Kab. Nunukan
Produksi (kg)
2005
2664
4.150.230
1.557,89
4,33
2006
1137
3.944.850
3.469,53
9,64
2007
2402
4.439.260
1.848,15
5,13
2008
1874
4.606.378
2.458,05
6,83
2009
3189
3.348.000
1.049,86
2,92
2010 2757 3.938.000 1.428,36 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Timur, 2011
3,97
6.7 Pembahasan Pengembangan perikanan tangkap pada dasarnya diawali dengan kajian mengenai ketersediaan sumberdaya perikanan di wilayah tersebut. Berdasarkan kajian sebelumnya diperoleh informasi bahwa sebenarnya perairan Nunukan mempunyai potensi sumberdaya ikan yang relatif melimpah terutama apabila dihubungkan dengan potensi di WPP 716. Jenis-jenis ikan yang dominan adalah jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar dan ikan demersal.
Berdasarkan hasil
analisis skoring diperoleh jenis-jenis ikan yang dapat menjadi komoditas unggulan Kabupaten Nunukan yaitu udang putih (Penaeus merguiensis), bawal hitam (Formio niger), teri (Stolephorus spp), tenggiri (Scomberomorus commerson), bawal putih (Pampus argenteus), udang bintik, kerapu lumpur (Epinephelus tauvina), arut (gerot-gerot) (Pomadasys maculatus), kuwe/putih (Caranx
spp),
pari
kembang/pari
macan
(Dasyatis
spp)
dan
Kurau
(Eleutheronema tetradactylum). Berdasarkan jenis ikan yang ditangkap tersebut dan dihubungkan dengan alat tangkap yang digunakan, maka alat tangkap yang cocok digunakan adalah alat
91
tangkap yang dioperasikan untuk menangkap ikan pelagis seperti jaring insang, rawai tetap dan pancing tonda dan ikan demersal seperti dogol. Namun demikian masih terdapat kendala dalam pengembangan perikanan tangkap di Nunukan. Kendala tersebut adalah masih rendahnya produktivitas penangkapan yang dilakukan para nelayan. Saat ini hasil tangkapan per unit penangkapan masih berada pada besaran 90 kg/trip penangkapan. Alat tangkap dengan produktivitas penangkapan tinggi adalah pancing tonda dan pancing ulur masing masing 167 kg dan 246 kg per trip penangkapannya. Sedangkan alat tangkap lainnya masih di bawah 100 kg/trip penangkapannya.
Demikian pula
halnya dengan produktivitas nelayan yang masih relatif rendah.
Data
menunjukkan bahwa produktivitas nelayan untuk menangkap ikan berada pada besaran di bawah 10 kg/orang/hari ; bahkan terdapat kecenderungan menurun bila dilihat data produksi dari tahun 2005 sampai 2010 (Tabel 28). Produktivitas nelayan pada tahun 2006 adalah 9,64 kg/orang/hari dan menjadi 3,97 kg/orang/hari pada tahun 2010. Angka ini masih dibawah produktivitas nelayan secara nasional dimana pada tahun 2010 adalah 6,47 kg/orang/hari (data produksi nasional 5.039.446 ton dan jumlah nelayan 2.162.442 orang, jumlah hari diasumsikan 360 hari dalam setahun). Faktor penyebab masih rendahnya produktivitas nelayan diduga adalah kemampuan unit penangkapan dalam menangkap ikan dan ketersediaan sumberdaya ikan yang relatif menurun
terutama di wilayah perairan pesisir.
Berdasarkan komposisi armada penangkapan di Kabupaten Nunukan, 79 % armada penangkapan merupakan motor tempel (1.329 unit), 16 % kapal motor (269 unit) dan 4 % perahu tanpa motor (81 unit). Komposisi armada penangkapan seperti itu berimplikasi pada kemampuan jelajah armada hanya terbatas pada perairan di sekitar pantai yaitu dibawah 4 mil laut. Hal ini juga berimplikasi pada tingkat persaingan antar nelayan dalam mendapatkan hasil tangkapan relatif tinggi sehingga produktivitas mereka menjadi rendah.
Disamping itu, banyaknya
penangkapan ikan di sekitar pantai menyebabkan terjadinya tekanan juga terhadap ketersediaan sumberdaya ikan di perairan tersebut. Permasalahan lain yang memberikan tekanan ketersediaan sumberdaya ikan adalah adanya praktek IUU Fishing yang dilakukan oleh nelayan Indonesia
92
maupun nelayan asing.
Pencegahan terhadap IUU Fishing diyakini dapat
memulihkan ketersediaan sumberdaya ikan di perairan Nunukan. Penanganan pengawasan praktek IUU Fishing pada dasarnya dilakukan oleh beberapa instansi terkait. Konteks pengawasan itu sendiri terdiri dari aspek monitoring, controlling, surveillance, investigasi, penuntutan dan penetapan sanksi/vonis hukum. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, yang ditunjukkan Tabel 30, aspek monitoring dan controlling merupakan kewenangan satu instansi saja yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya bahwa tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain. Monitoring sendiri merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk menilai tingkat pemanfaatan dan kelimpahan sumber daya ikan, mencakup antara lain kapal penangkapan ikan, operasi, hasil tangkapan, upaya penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pengepakan hasil (FAO, 1995).
Sedangkan controlling menurut FAO (1995) merupakan
mekanisme pengaturan yang antara lain meneakup penyusunan/pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perijinan, pembatasan alat tangkap, zonasi penangkapan.
Adanya pengendalian akan dapat diidentifikasi, antara lain
ketaatan pelaku kegiatan usaha penangkapan pada peraturan perundanganundangan dan ketentuan-ketentuan perizinan yang berlaku dan legalitas kegiatan penangkapan. Kegiatan yang taat dan legal akan dilindungi:, sedang yang tidak taat dan atau ilegal akan ditindak sesusai peraturan perundang undangan yang berlaku (Martono 1997; Purwaka 1995; Purwaka 1984 dalam Sarana, 2007). Monitoring dan controlling ini sangat penting terutama terkait dengan arah pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada. penangkapan
dan
teknik
penangkapan
yang
Kuota penangkapan, daerah memberikan
keberlanjutan
penangkapan ikan akan dapat ditentukan apabila monitoring dan controlling ini dapat berjalan dengan baik. Hanya saja akan terjadi bias ketika ada praktekpraktek IUU Fishing. Dalam konteks perikanan di Nunukan, permasalahannya lebih kompleks lagi karena berbatasan dengan negara lain. IUU Fishing yang terjadi, tidak hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan asing tetapi juga oleh nelayan-nelayan lokal yang berkolaborasi dengan pemodal dari Malaysia.
93
Tabel 29
Aspek pengawasan praktek IUU Fishing
√
√
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
Penetapan dan vonis hukum
Investigation
√
Penuntutan
Surveilance
Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dinas Perikanan dan Kelautan POLRI Lanal Kapal Republik Indonesia Imigrasi Beacukai Kejaksaan Pengadilan
Control
Instansi Terkait
Monitoring
Fungsi Pengawasan
√ √
Dalam aspek surveillance dan investigasi terjadi cukup banyak tumpang tindih kewenangan antar instansi yang dapat berimplikasi terhadap kontra produktifnya penanganan IUU Fishing. Tumpang tindih tersebut adalah antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, POLRI, imigrasi dan beacukai. Namun demikian, tumpang tindih yang relatif besar terjadi pada tiga institusi pertama (Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan POLRI), sedangkan imigrasi dan beacukai relatif berbeda fokus penanganannya.
Sedangkan dalam
penuntutan dan penetapan vonis hukum relatif tidak terjadi tumpang tindih dimana untuk kedua aspek tersebut masing-masing ditangani oleh Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perikanan tangkap adalah pengembangan industri pengolahan.
Selama ini, nelayan
memasarkan hasil tangkapannya masih dalam bentuk segar. pengolahan
yang
pengeringan/pengasinan.
dilakukan
masih
bersifat
Kalaupun ada,
tradisional
berupa
Hal ini terlihat dari komposisi pemilik usaha
pengolahan yang ada di Kab. Nunukan yaitu 442 pengusaha pengeringan, 1 orang pengusaha ekstrasi, 14 orang pengolah ikan segar dan 3 orang pengusaha surimi. Lemahnya pengembangan industri pengolahan ikan selama ini salah satunya disebabkan karena sebagian besar hasil tangkapan nelayan Nunukan dipasarkan dalam bentuk segar. Semua jenis ikan dapat diserap pasar Tawau. Ikan segar
94
tersebut, disamping langsung dipasarkan kepada pengguna akhir di pasar Tawau juga menjadi bahan baku pabrik-pabrik pengolahan di sana.
Akibatnya nilai
tambah dan dampak ekonomi turunannya hanya dirasakan oleh masyarakat Tawau. Rachman dan Sumedi (2002) dalam Supriyati dan Suryani (2006) mengatakan bahwa permasalahan umum yang dihadapi agroindustri –termasuk perikanan- adalah (i) sifat produk pertanian yang mudah rusak dan bulky sehingga memerlukan teknologi pengemasan yang memadai dan sarana transportasi yang mampu mengatasi hal tersebut (ii) sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi kondisi iklim sehingga aspek kontinuitas produk tidak terjamin (iii) kualitas produk pertanian dan industri yang dihasilkan masih rendah sehingga kesulitan dalam persaingan pasar baik dalam negeri maupun internasional dan (iv) sebagian besar termasuk industri skala kecil dengan tingkat teknologi yang rendah.
Sementara kendala pengembangan industri yang
diidentifikasi Depperindag (Supriyati dan Suryani (2006) lebih jauh lagi meliputi (i) bahan baku yang berupa komoditas belum mampu memenuhi industri pengolahan secara berkesinambungan (ii) kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas dalam penguasaan manajemen dan teknologi menyebabkan rendahnya efisiensi dan daya saing produk agroindustri (iii) investasi di bidang agroindustri kurang berkembang (iv) lembaga keuangan menerapkan sistem suku bunga yang sama antara produk pertanian dan lainnya (v) informasi peluang usaha dan pemasaran belum memadai (vi) homogenitas kebijakan pembangunan baik regional maupun regional tanpa memperhatikan karakteristik wilayah masingmasing (vii) belum terciptanya sinergi kebijakan yang mendukung iklim usaha (viii) kurangnya sarana dan prasarana transportasi (ix) kemitraan usaha dan keterkaitan produk hulu dan hilir belum berjalan lancer (x) masih kurangnya penelitian mengenai teknologi proses dan (xi) ketergantungan pada lisensi produk dan teknologi dari luar negeri. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan hasil tangkapan di Kabupaten Nunukan hendaknya memperhatikan pertimbangan (i) ketersediaan bahan baku ikan baik dalam jumlah maupun kesinambungannya. Berdasarkan analisis komoditas unggulan maka terdapat beberapa jenis ikan yang potensial
95
menjadi bahan baku industri pengolahan yaitu ikan tenggiri, arut, udang putih, bawal hitam dan bawal putih (ii) industri yang dikembangkan bertahap dari industri kecil dan menengah. Hal ini untuk mengantisipasi ketiadaannya bahan baku dalam jumlah yang relatif banyak.
(iii) adanya keterkaitan industri
pengolahan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pemasarannya (iv) peningkatan kualitas SDM dan (v) adanya keberpihakan pemerintah dalam mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah diantaranya penyediaan infrastruktur dasar, kebijakan pembinaan dan mediasi permodalan dan pemasaran. Dalam rangka pengembangan perikanan tangkap tersebut baik dalam upaya peningkatan produksi penangkapan maupun peningkatan nilai tambah produk dengan adanya industri pengolahan diperlukan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai wadah dan fasilitasi aktifitas bisnis perikanan.
Kabupaten Nunukan
bahkan Propinsi Kalimantan Timur belum mempunyai pelabuhan perikanan yang relatif memadai dalam rangka pengembangan industri perikanan dan aktifitas pemasaran. Pelabuhan perikanan yang ada di Kabupaten Nunukan adalah PPI Sebatik dengan kodisi kurang beroperasi. Padahal apabila melihat UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan, banyak fungsi yang diemban oleh suatu pelabuhan perikanan.
Fungsi-fungsi tersebut mencakup keseluruhan aktifitas bisnis
perikanan tangkap mulai dari pra produksi penangkapan (penyediaan bahan perbekalan melaut, sarana melaut, perbaikan dll), produksi penangkapan (penyediaan sarana dan informasi penangkapan) dan pasca produksi (pendaratan, pelelangan, pengolahan dan pemasaran.
