PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER
/MEN-KP/2017
TENTANG SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu, keamanan pangan, kesehatan
dan
kenyamanan
ikan,
tanggung
jawab
lingkungan serta tanggung jawab sosial dan ekonomi pada kegiatan perikanan budidaya maka diperlukan sertifikasi budidaya ikan yang baik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Budidaya Ikan yang Baik; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
-2-
3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan
Presiden
Nomor
63
Tahun
2015
tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; 8. Peraturan
Menteri
PER.25/MEN/2012
Kelautan tentang
dan
Perikanan
Pembentukan
Nomor
Peraturan
Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 9. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SERTIFIKASI BUDIDAYA IKAN YANG BAIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Cara Budidaya Ikan yang Baik di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Indonesian
Good
Aquaculture
Practices
(IndoGAP)
adalah
proses
-3-
pembudidayaan ikan dengan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) dan/atau Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan sanitasi, sarana produksi yang digunakan, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan ikan, tanggungjawab lingkungan dan sosial ekonomi. 2. Lembaga Sertifikasi Proses IndoGAP yang selanjutnya disebut LSPro IndoGAP adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penilaian sertifikasi IndoGAP. 3. Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah cara mengembangbiakan ikan dengan cara melakukan manajemen induk 4. Cara Pembesaran Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari hasil pembesaran ikan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan kesejahteraan ikan, tanggungjawab lingkungan dan sosial ekonomi. 5. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya CPPIB adalah serangkaian
kegiatan
pembuatan
pakan
ikan
meliputi
penyediaan,
pengolahan, penyimpanan dan distribusi yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan, manusia dan ramah lingkungan. 6. Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan obat ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. 7. Sertifikasi IndoGAP adalah serangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam CPIB, CBIB, CPPIB dan/atau CPOIB. 8. Sertifikat IndoGAP adalah tanda pengakuan yang diterbitkan oleh LSPro kepada unit pembenihan, unit pembesaran, unit produksi pakan ikan dan produksi obat ikan yang telah memenuhi kesesuaian yang dipersyaratkan. 9. Unit pembenihan ikan adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pembenihan ikan.
-4-
10. Unit pembesaran Ikan adalah usaha pembesaran ikan baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok pembudidaya ikan, perusahaan atau badan hukum. 11. Unit produksi pakan ikan adalah unit usaha yang memproduksi pakan ikan yang
dimiliki
oleh
perorangan,
kelompok
atau
badan
hukum
(perusahaan/koperasi) 12. Unit produksi obat ikan adalah unit atau sarana yang memproduksi obat ikan mulai bahan baku sampai menjadi obat ikan. 13. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 15. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pembenihan, pembesaran, produksi pakan ikan, dan/atau produksi obat ikan untuk melaksanakan audit CPIB, CBIB, CPPIB dan/atau CPOIB. 16. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI
adalah
rumusan
kemampuan
kerja
yang
mencakup
aspek
pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17. Surveilen
adalah
kegiatan
pengawasan
terhadap
unit
pembenihan,
pembesaran, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan yang telah mendapatkan
sertifikat
IndoGAP
yang
bertujuan
untuk
memastikan
konsistensi penerapan sesuai dengan persyaratan Sertifikasi IndoGAP. 18. Keamanan pangan (food safety) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 19. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan ikan. 20. Keamanan biologi (biosecurity) adalah upaya mencegah peluang masuknya penyakit ke dalam sistem budidaya dan mencegah penyebarannya ke luar lingkungan budidaya. 21. Kesehatan dan kenyamanan ikan (animal health and welfare) adalah perlakuan dan kondisi optimal yang mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan selama proses pembudidayaan.
-5-
22. Ketelusuran (traceability) adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait. 23. Banding adalah permintaan secara tertulis dari unit bersertifikat IndoGAP untuk peninjauan kembali atas keputusan sertifikasi. 24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. 25. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. kriteria dan persyaratan sertifikasi IndoGAP; b. persyaratan Lembaga Sertifikasi Proses IndoGAP (LSPro IndoGAP); c.
pendelegasian kewenangan
d. kewajiban dan sanksi LSPro IndoGAP e. pengajuan penyelesaian keluhan dan banding; f.
penggunaan logo;
g. ketentuan peralihan; dan h. Ketentuan penutup BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI IndoGAP Pasal 3 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembenihan ikan, pembesaran ikan, pembuatan pakan ikan dan obat ikan harus menerapkan: a. SNI CPIB untuk kegiatan pembenihan ikan; b. SNI CBIB untuk kegiatan pembesaran ikan; c. SNI CPPIB untuk kegiatan produksi pakan ikan; dan/atau d. Peraturan menteri tentang CPOIB untuk kegiatan produksi obat ikan. (2) Dalam hal belum ditetapkan SNInya, kriteria dan persyaratan mengacu pada SNI yang paling mendekati.
-6-
Pasal 4 Setiap orang yang melakukan kegiatan pembenihan ikan, pembesaran ikan, pembuatan pakan ikan dan obat ikan harus mengendalikan proses produksi sesuai kriteria dan persyaratan IndoGAP untuk memastikan keamanan pangan dan keberlanjutan produk yang dihasilkan. Pasal 5 (1) Setiap orang yang telah menerapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan sertifikat IndoGAP sesuai dengan ruang lingkup bidang yang diajukan. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSPro Pasal 6 LSPro IndoGAP bertanggung jawab sepenuhnya atas Sertifikat IndoGAP yang diterbitkan. Pasal 7 (1) Setiap orang untuk memperoleh sertifikat IndoGAP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (3) Dalam
hal
permohonan
dinyatakan
lengkap,
selanjutnya
dapat
dilaksanakan sertifikasi oleh LSPro IndoGAP. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta pelaksanaan sertifikasi IndoGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal. (5) Setiap
orang
yang
telah
memperoleh
sertifikat
IndoGAP
dapat
menggunakan logo IndoGAP pada produk yang dihasilkannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan logo IndoGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal. BAB III PERSYARATAN LSPro IndoGAP Pasal 8 LSPro IndoGAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional sebagai LSPro IndoGAP; dan
-7-
b. Terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai LSPro IndoGAP. Pasal 9 (1) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu mengajukan
permohonan
pendaftaran
kepada
Menteri
dengan
melampirkan: a. fotokopi bukti akreditasi dari KAN; b. prosedur tetap tentang penerbitan Sertifikat IndoGAP yang dipublikasikan pada
portal
LSPro
IndoGAP
sesuai pedoman
penerbitan
Sertifikat
IndoGAP; dan c. daftar perangkat teknologi informasi serta tenaga teknis yang berkompeten di bidang teknologi informasi. d. daftar auditor yang sudah memiliki sertifikat kompetensi auditor sesuai dengan SKKNI auditor IndoGAP dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau sertifikat kompetensi personil dari lembaga profesi yang diakui kesetaraannya. e. daftar personil tetap yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penerbitan sertifikat IndoGAP yang berkualifikasi auditor f. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan
kesanggupan
untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Berdasarkan
permohonan
sebagaimana
dimaksud
ayat
(1),
Direktur
Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. (3) Terhadap dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan penilaian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. (4) Berdasarkan hasil penilaian lapangan yang sesuai, Direktur Jenderal paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja, menerbitkan surat penetapan LSPro IndoGAP. (5) Terhadap hasil penilaian lapangan yang dinyatakan belum sesuai, pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan paling lama 5 (lima) hari kerja. (6) Apabila tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan: a. surat penetapan LSPro, apabila tindakan perbaikan telah sesuai; b. surat penolakan, apabila tindakan perbaikan tidak sesuai atau tidak dilakukan tindakan perbaikan
-8-
Pasal 10 Surat Penetapan LSPro IndoGAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi. BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 11 Menteri
mendelegasikan
kewenangan
kepada
Direktur
Jenderal
untuk
penetapan LSPro IndoGAP. BAB V KEWAJIBAN DAN SANKSI Pasal 12 LSPro IndoGAP yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, mempunyai kewajiban : a. menetapkan personil yang menandatangani Sertifikat IndoGAP, beserta spesimen tanda tangan petugas dan stempel LSPro IndoGAP dan menginformasikan kepada Direktur Jenderal apabila ada perubahan. b. melaksanakan proses Sertifikasi IndoGAP yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi IndoGAP. c. menyampaikan Sertifikat IndoGAP kepada pelaku usaha. d. menyediakan daftar dan profil pelaku usaha yang diterbitkan Sertifikat IndoGAPnya di portal LSPro IndoGAP. e. menyampaikan laporan Sertifikat IndoGAP yang dibatalkan kepada Direktur Jenderal. f. menyampaikan laporan Sertifikat IndoGAP yang diperpanjang masa berlakunya
kepada
Direktur
Jenderal.
Laporan
kepada
Direktur
Jenderal. g. menyampaikan laporan penggantian Sertifikat IndoGAP kepada Direktur Jenderal dalam hal rusak atau hilangnya Sertifikat IndoGAP. Laporan kepada Direktur Jenderal. h. menyediakan informasi penyelesaian atas laporan keluhan dan banding terkait penerbitan Sertifikat IndoGAP pada portal LSPro IndoGAP.
-9-
i. mendokumentasikan dan memelihara semua dokumen yang diterima minimal selama 4 (empat) tahun. j. Melakukan surveilen terhadap unit yang disertifikasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. k. Dalam
hal
terjadi
pergantian
LSPro
IndoGAP,
maka
dokumen
dipindahkan ke LSPro IndoGAP yang melanjutkan dan dilaporkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 13 (1) LSPro IndoGAP yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Peringatan tertulis; b. Pembekuan surat penetapan; dan c. Pencabutan surat penetapan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) kalender. (4) Pembekuan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan paling lama 90 hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga (5) Pencabutan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan surat penetapan. BAB VI KELUHAN DAN BANDING Pasal 14 (1) LSPro IndoGAP harus memiliki unit layanan keluhan dan banding yang ditetapkan oleh pimpinan LSPro IndoGAP. (2) Unit layanan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menanggapi keluhan dan banding yang diajukan oleh pemegang sertifikat. (3) Keluhan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti relevan.
- 10 -
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Sertifikat CPIB dan CBIB yang dimiliki oleh unit pembenihan dan unit pembesaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan menteri: 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang cara budidaya ikan yang baik; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI Persetujuan No
Jabatan
1.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
2.
Sesditjen Perikanan Budidaya
3.
Direktur Perbenihan
4.
Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
5.
Direktur Pakan
Paraf
- 11 -
6.
Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan
7.
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas
