PERAN GERAKAN PRAMUKA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
12/23/2009
1
BIODATA LAHIR : SURABAYA/ 50 TH YL : KASUBID PENINGKATAN SD JABATAN : ENDYAH PRASETYASTUTI NAMA PENDIDIKAN : S2 (PENGEMBANGAN SDM) : JL.MANYAR JAYA I/A-16, SBY DOMISILI PENGALAMAN KERJA : - BAPPEDA PROP JATIM - BIRO BANGDA - BIRO ORGANISASI - BPDE - BIRO SOSIAL - DINAS PERTANIAN - BAKESBANG 12/23/2009
12/23/2009
2
¾
Prinsip Dasar Penanganan Bencana
¾
¾
¾
Manajemen Bencana dan Kedaruratan
Pedoman Umum Penanggulangan Bencana
¾ ¾ ¾ ¾
Prinsip Dasar Bencana
Pengertian Jenis Bencana Siklus Penanganan Bencana
Prinsip Dasar Penanganan Pengungsi (Korban Bencana) Dasar Hukum Kebijakan dan Strategi Organisasi dan Mekanisme Kerja Rencana Kerja Pemerintah
Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
Evaluasi 12/23/2009
3
Penanggulangan Bencana
Dilakukan oleh :
12/23/2009
3 Domain : - Pemerintah - Swasta - Masyarakat
4
Gambaran Resiko Bencana
12/23/2009
Ancaman Bahaya (hazard) Gempa Bumi Tsunami Letusan Gunungapi Banjir Tanah Longsor Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan Epidemi dan Wabah Penyakit Kebakaran Gedung dan Pemukiman Kegagalan Teknologi Kerentanan Kerentanan Fisik Kerentanan Ekonomi Kerentanan Sosial Kerentanan Lingkungan Kemampuan Risiko 5
BENCANA ALAM BanjirINTERAKSI ALAM DAN MANUSIA
Tanah Longsor Letusan Gunung Api Tsunami Angin Topan Gempa Bumi Kekeringan Kebakaran Kebakaran Hutan/Haze Hama Tanaman 12/23/2009 Wabah Penyakit
ULAH MANUSIA Musibah Industri Kegagalan Teknologi Pencemaran Lingkungan Kecelakaan Konflik/Kerusuhan Sosial Aksi Teror/Sabotase INTERAKSI ALAM DAN MANUSIA
6
Bencana besar / Sering Terjadi di Jawa Timur Jenis Bencana
Penyebab
1. Banjir
Kerusakan Hutan
2. Tanah Longsor
Penggundulan Hutan Jenis Tanah Labil
3. Kebakaran
Kelalaian Manusia
4. Konflik Sosial
Konflik
5. Kebakaran Hutan / Bencana Asap
-
6. Pencemaran Industri/Pabrik/Objek Vital
- Interaksi Ulah Manusia dan Alam
7. Gempa Bumi/Stunami
-Gerakan
12/23/2009
Kelalaian manusia - Musim kemarau panjang
lempeng bumi 7
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA BENCANA
12/23/2009
8
Dasar Hukum : 1. Undang- undang Dasar 1945 2. Undang- undang yang terkait dengan PB, ( UU Sumber Daya Air, UU Lingkungan Hidup) 3. UU RI No. 24 Th 2007, tentang Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Presiden RI nomor 83 tahun 2005, tentang Pembentukan BAKORNAS PB 5. Kepmendagri nomor 131 th 2003, Pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsi 6.
12/23/2009
9
BAGAN ORGANISASI PENANGANAN BENCANA SECARA BERJENJANG BAKORNAS PBP SEKRETARIAT BAKORNAS PBP
Pusat
SATKORLAK PBP SEKRETARIAT SATKORLAK PBP
Propinsi SATLAK PBP SEKRETARIAT SATLAK PBP
Kab./Kota
Unit Ops PBP Satuan linmas /diLokasi Bencana
12/23/2009
10
SATKORLAK PBP PROV JATIM TUGAS : Mengkoordinasikan upaya PB diwilayahnya meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. ORGANISASI : Ketua : Gubernur Wakil Ketua I : Pangdam Wakil Ketua II : Kapolda Wakil Ketua III : Pangarmatim Pelaksana Harian : Wakil Gubernur Wakil Lakhar I : Sekda Prov Wakil Lakhar II : Assisten Kesmas Sekda Pro Sekretaris : Bakesbang dan Linmas Anggota : Unsur dinas, TNI/Polri, PMI, SAR, Organisasi Profesi, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Pakar, PT, LSM. 12/23/2009
11
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PROPINSI JAWA TIMUR KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II
PELAKSANA HARIAN WAKIL LAKHAR I WAKIL LAKHAR II SEKRETARIS PELAKS. HARIAN
BIDANG - BIDANG
SULUH
MITI GASI
SIAGA
SAR
KOMU NIKASI
KAM
PIO NER
BAN SOS
KESH
REHAP SARANA
REHAP SOSIAL
ANGGOTA
12/23/2009
( KEPUTUSAN GUBERNUR NO.188/66/KPTS/013/2006 )
12
ANGGOTA SATKORLAK PBP PROV JATIM YG TERGABUNG DLM 11 BIDANG DIKELOMPOKKAN SESUAI TAHAPAN PB (SK GUB JATIM NO 188/66/KPTS/013/2006 27 PEB 2006)
Kelompok Pra Bencana : - Bidang Penyuluhan/Informasi; - Bidang Mitigasi/ Penjinakan/Pencegahan; - Bidang Kesiapsiagaan. Kelompok Penanganan Pada saat Bencana : - Bidang SAR; - Bidang Komunikasi dan Perhubungan/ Angkutan; - Bidang Keamanan; - Bidang Pioner, Penampungan / Permukiman dan Dapur Umum; - Bidang Bantuan Sosial; - Bidang Kesehatan. Kelompok penanganan pasca bencana - Bidang Rehabilitasi sarana dan prasarana; - Bidang Rehabilitasi Sosial.
12/23/2009
13
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK PBP KAB/KOTA KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II SEKRETARIS PELAKSANA HARIAN SEK. PELAKSANA HARIAN ANGGOTA
12/23/2009
: BUPATI/WALIKOTA : DANDIM : KAPOLRES : SEKDA KAB/KOTA : WAKIL BUPATI/WALIKOTA : KA BADAN/DINAS/KANKESBANG & LINMAS KAB/KOTA / KA. UNIT PELAKSANA FUNGSI LINMAS : - UNSUR DINAS/KANT. TERKAIT - UNSUR TNI/POLRI - PALANG MERAH INDONESIA - KANTOR SAR DAERAH - UNSUR ORGS PROFESI - UNSUR DUNIA USAHA - TOKOH MASY & PAKAR - UNSUR MASY LAINNYA/LSM
14 04
Salurkan bantuan
6.
Antisipasi dampak bencana
7.
Siapkan bantuan lanjutan
1.
Susun rencana PB
2.
Tentukan Plan Of Action
Siapkan peralatan dan sarana
5.
Siapkan personel
6.
Perkuat jaringan kerja
7.
Siapkan Anggaran
5.
Siapkan rehabilitasi lanjutan
SAAT BENCANA PASCA BENCANA PRA BENCANA
PERENCANAAN KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI
12/23/2009
Pantau dan evaluasi kegiatan rehabilitasi
SI
4.
4.
N VE
Himpun sumber dan potensi
Lakukan rehabilitasi
ER TT IN
3.
3.
SI
5.
Tentukan metode, cara dan materi rehabilitasi
VE N
Aktifkan semua sistem
2.
1.
Lakukan kajian dampak bencana
2.
Susun rencana tindak lanjut dampak bencana
3.
Susun strategi kerja sama dampak bencana
4.
Pengkondisian situasi untuk aman bencana
5.
Pantau terus dampak bencana
6.
Buat laporan dan rekomendasi
IN TT ER
4.
PERBAIKAN
SI
Kerahkan Semua Potensi
Catat dan seleksi dampak bencana
VE N
3.
TINDAKAN
1.
IN TT ER
Himpun data dan Info
REHABILITASI
SI
2.
TANGGAP DARURAT
N VE
Lakukan Tindakan
ER TT IN
1.
PENGUATAN RESOSIALISASI DAN RUJUKAN
POLA KERJA PENANGANAN BENCANA
15
Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana
Program pengurangan risiko bencana dijadikan sebagai prioritas nasional dan daerah dengan didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat.
Melakukan identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana dan memperkuat peringatan dini.
Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan terhadap bencana di semua tingkatan.
Mengurangi faktor utama penyebab bencana.
Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk menjamin pelaksanaan tanggap darurat yang efektif.
12/23/2009
16
UNSUR BNPB & BPBD a. pengarah penanggulangan bencana; dan b. pelaksana penanggulangan bencana. Unsur Pengarah PB terdiri atas : a. pejabat pemerintah terkait; dan b. anggota masyarakat profesional, ahli (Fit & Proper DPR). Unsur Pelaksana PB terdiri atas : Tenaga profesional dan ahli 12/23/2009
17
BADAN PB DAERAH terdiri atas : a. Badan pada Tingkat Propinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib. b. Badan pada tingkat Kabupaten/ Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa. ( Pembentukannya merupakan kewenangan PEMDA melalui koordinasi dengan BNPB & penetapannya melalui PERDA ) 12/23/2009
18
Unsur pelaksana mempunyai fungsi: a. b. c.
Koordinasi; Komando; dan Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
12/23/2009
19
Penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN
Koordinasi
Tidak ada Bencana -Perencanaan PB -Pengurangan risiko -Pencegahan -Pemaduan kedlm Pembangunan -Pensyaratan analisis risiko bencana -Perencanaan tataruang
Kesiapsiagaan
-Mitigasi -Kesiapan -Peringatan Dini
Pada PadaSaat SaatDarurat Darurat
-Kajian -Kajiankilat kilat -Penetapan -Penetapankeadaan keadaanbencana bencana -Pemenuhan kebutuhan -Pemenuhan kebutuhandasar dasar -Perlindungan kelompok rentan -Perlindungan kelompok rentan -Pemulihan -Pemulihansarana saranakunci kunci
Pemulihan Pemulihan
-Rehabilitasi -Rehabilitasi -Rekonstruksi -Rekonstruksi
Komando 12/23/2009
20
PERAN KELEMBAGAAN PB PENANGANAN BENCANA KOORDINASI KOMANDO KENDALI KOORD. PENCEGAHAN
KOORDINASI
MITIGASI KESIAPSIAGAAN
TANGGAP DARURAT PEMULIHAN
12/23/2009
SEBELUM
PADA SAAT
SESUDAH
SEKTORAL
TERPUSAT
SEKTORAL
21
Penyiapan 6 PP dan 2 Perpres
Pelaksanaan kegiatan PB oleh lembaga internasional dan asing non pemerintah ( PP Psl 30 ) Kemudahan akses ( PP psl 50 ) Rehabilitasi ( PP psl 58 ) Rekonstruksi ( PP psl 59 ) Mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana ( PP psl
60 s/d 62 )
Pengelolaan bantuan ( PP psl 69 ) Penetapan status & tingkatan bencana (Perpres psl 7 ) Organisasi (BNPB) (perpres psl 17 )
12/23/2009
22
HARAPAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA BERAZASKAN PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN BENCANA YAITU : SATU KOMANDO ( ONE COMMAND ) SATU ATURAN
( ONE RULE )
SATU KORSA
( ONE CORPS )
AGAR TERCIPTA PROSES DAN MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA YANG, TEPAT SASARAN TEPAT BANTUAN CEPAT TINDAKAN CEPAT PEMULIHAN
12/23/2009
2T&2C
23
12/23/2009
24
