2000 Jln. Raden Saleh No. 17 kota Gorontalo, Telp. (0435) HTTP:

SK. MENDIKNAS RI NO. 86/D/O/2000 Jln. Raden Saleh No. 17 kota Gorontalo, Telp. (0435)831247 HTTP: www.stmik-ac.id email:[email protected]

BAB I MUKADIMAH Atas berkat Rahmat Tuhan yang maha Esa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo menyusun statuta yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Sekolah tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan salah satu ikhtiar dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membentuk manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.

Bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan manusia yang berlangsung seumur hidup, maka Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo, ikut mengambil peran dalam membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati pendidikan khususnya dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi.

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) ICHSAN GORONTALO dalam menjalankan perannya tetap mengacu pada dasar falsafah negara Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan tinggi serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo dengan dasar bidang teknologi informasi dan komunikasi terutama bidang sistem informasi, manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi yang berisi keterampilan yang tinggi untuk membangkitkan kepemimpinan berkualitas dan percaya diri, yang kiranya menjadi sumbangan dalam usaha pembangunan nasional. Untuk maksud itulah maka disusun statuta sekolah tinggi sebagai pedoman penyelenggara Tridarma perguruan tinggi sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku dalam lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo.

STATUTA STMIK Ichsan Gorontalo

1


BAB II KETENTUAN UMUM Pasal I PENGERTIAN DASAR Dalam statuta ini yang dimaksud dengan : 1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah jalur sekolah, 2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 3. Statuta perguruan tinggi adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku diperguruan tinggi. 4. Dewan penyantun adalah tokoh – tokoh masyarakat yang diangkat untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi. 5. Pimpinan perguruan tinggi adalah ketua sekolah tinggi 6. Senat perguruan tinggi adalah badan normative dan perwakilan tertinggi pada sekolah tinggi 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaan kegiatan belajar mengajar. 8. Jenis, Jenjang an program pendidikan adalah jenis pendidikan sekolah yang dilaksanakan dikampus dan /atau diluar kampus, jenjang pendidikan sarjana dan diploma, program pendidikan akademik profesional. 9. Warga kampus atau civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. 10. Tenaga pendidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik. 11. Dosen adalah seoran yang berdasarkan pendidika dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar. 12. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboratoriun, dan tehnisi sumber belajar. 13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. 14. Pendidikan professional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada sekolah tinggi. 16. Sekolah tinggi adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ( STMIK ) Ichsan Gorontalo. 17. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di sekolah tinggi. 18. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. 19. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas diperguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan


2


20. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para civitas akademikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 21. Otonomi pengelolaan adalah kewenangan badan penyelenggara perguruan tinggi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, mencakup pula kewenangan dalam bidang keuangan pimpinan dalam pengelolaan kegiatan akademik pada sekolah tinggi. 22. Tri darma perguruan tinggi adalah penyelenggaraan perguruan tinggi, penelitian dan pengabdian dalam masyarakat. 23. Menteri adalah menteri pendidikan nasional. 24. Badan penyelenggara perguruan tinggi adalah yayasan Lembaga Pendidikan Indonesia Gorontalo.

BAB III VISI, MISI dan TUJUAN Pasal 2 VISI Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam bidang sistem Informasi di Indonesia bagian Timur serta mampu menghasilkan lulusan yang jujur, bertanggung jawab, berkualitas dan mampu bekerjasama Pasal 3 MISI 1. Menyelengarakan pendidikan dan penelitian kepada masyarakat dalam bidang teknologi Informasi dan komputer. 2. Memberikan pelayanan akademik yang baik dan bermutu, untuk menjamin peningkatan kualitas, akuntabilitas, fungsi dan peran sekolah tinggi. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan, pengendalian, pembinaan kepada seluruh lulusan agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja baik negeri maupun swasta. Pasal 4 TUJUAN 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas,siap pakai dan mampu berwirausaha dalam bidang Teknologi dan Informasi dan Komputer 2. Meningkatkan mutu pelayanan sekolah tinggi sebagai perguruan tinggi yang akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam Teknologi Informasi dan Komputer 3. Memberikan hasil karya terbaik dalam bidang Teknologi Informasi dan Komputer agar dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

BAB IV IDENTITAS Pasal 5 NAMA DAN TEMPAT 1. Sekolah tinggi ini diberi nama “Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ichsan Gorontalo” disingkat STMIK Ichsan Gorontalo. 2. Sekolah Tinggi ini berkedudukan di Gorontalo, Jalan Raden Saleh No.17 Telp.(0435) 831247.


3


Pasal 6 PENDIRIAN 1. SekolahTinggi ini didirikan/dibina oleh yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknolog Ichsan Gorontalo berdasarkan Akte Notaris No.39 tanggal 25 Oktober 1996 2. Sekolah Tinggi mulai beroprasi pada tanggal 9 juni 2000 berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS No.86/D/O/2000 Tanggal 9 juni 2000.

1. 2. 3.

4.

5.

Pasal 7 ASAS, FUNGSI dan TUJUAN Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Sekolah Tinggi adalah menyelengarakan pendidikan akademik dan/akan fropessional dalam lingkup ilmu komputer. Untuk menjalankan fungsi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekolah Tinggi adalah menyelenggarakan: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian c. Pengabdian kepada masyarakat d. Pembinaan civitas akademika dan hubunganya dengan lingkungan. e. Kegiatan pelayanan administrasi. Tujuan Sekolah Tinggi adalah: a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,teknologi dan/atau kesenian. b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,teknologi dan/ atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menyelenggarakan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada: a. Tujuan pendidikan nasional, b. Kaidah,moral dan etika ilmu pengetahuan, c. Kepentingan masyarakat,serta d. Memperhatikan minat,kemampuan,dan prakarsa pribadi.

Pasal 8 LAMBANG Lambang Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK)Ichsan Gorontalo ditetapkan oleh Yayasan dan mengandung makna cita-cita luhur untuk menunjukan ilmu pengetahuan dan Teknologi yaitu: 1. Lambang 5 bagian yang mempunyai arti yakni: a. Obor b. Disket c. Sayap d. Buku e. Pentongan perisai yang berbentuk segi lima 2. Arti simbolis a. Obor artinya ilmu yang merupakan penerangan seluruh kehidupan yang membawa cahaya bahagia menuju keluhuran budi.


4


b. Disket ialah melambangkan salahsatu perangkat keras Teknologi Komputer yang berfungsi sebagai media penyimpan data yang senantiasa berputar yang berarti Teknologi komputer selalu mengalami perubahan dan perkemba yang menuntut STMIK ICHSAN Gorontalo untuk peka dalam menghadapi perkembangan Teknologi. c. Sepasang sayap ialah melambangkan perwujudan cita-cita masyarakat Gorontalo bagaikan terbang tinggi mengarungi angkasa raya dan tujuh buah sayap melambangkan 7 tahun berdirinya ICHSAN’S COMPUTER Lembaga Pendidikan Ketrampilan Komputer Akuntansi Farsing’s dan berahli menjadi STMIK ICHSAN Gorontalo. d. Buku terbuka ialah merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wawasan dan tempat berkecimpung para ilmuan. e. Perisai tang berbentuk segi lima: ialah pancasila,azas negara yang menjadi pedoman bagi segla usaha serta kegiatan STMIK ICHSAN Gorontalo demi kepentingan negara dan bangsa. Tata cara penggunaan lambang diatur dengan surat keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi. Pasal 9 BENDERA 1. Bendera Sekolah Tinggi adalah berwarna Hijau Toska yang didalamnya terdapat lambang STMIK Ichsan Gorontalo 2. Tata cara penggunaan bendera diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi. PASAL 10 HYMNE 1. Sekolah tinggi memiliki Htmne/Mars yang berjudul Untukmu STMIK ciptaan Siti Haslina Said,SH,MH. 2. Hymne /Mars Sekolah Tinggi dikumandamkan pada acara-acara resmi dalam lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ichsan Gorontalo. 3. Hymne/Mars Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan pimpinan Sekolah Tinggi. Pasal 11 BUSANA AKADEMIK 1. Sekolah tinggi mempunyai busana akademik untuk pimpinan dan unsure pimpinan,guru besar,wisudawan dalam bentuk topi/toga dan kalung /salempang,tabung (tempat izasah) dan jaket almamater untuk mahasiswa yang digunakan dalam upacara akademik.

2. Tatacara upacara akademik,warna dan bentuk busana akadamik dan cara pemakaian busana akademik diatur dengan surat keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer(STMIK) Ichsan Gorontalo.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 12 TRIDARMA PERGURUAN TINGGI 1. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan Tinggi dan Penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 2. Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).


5


3. Penelitian merupakan kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi,dan/atau kesenian. 4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pegetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

Pasal 13 PENELITIAN Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh pusat penelitian yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tarapan dan/atau penelitian dasar. Hasil kerja penelitian merupakan karya intelektual yang dilindunggi oleh Undang-undang. Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik.Kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Publikasi hasil penelitian merupakan hasil dari peneliti. Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditunjukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga pada khususnya. Pelaksanaan penelitian diatur dengan keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Gorontalo. Pasal 14 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh pusay pengabdian kepada masyarakat yang merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekolah Tinggi. Jenis pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat,baik dalam bentuk PKL atau KKLP dan jenis pengabdian masyarakat lainnya. Kebijaksanaan pengabdian kepada masyarakat terutama ditunjukan untuk pengabdian Sekolah Tinggi kepada Masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 15 JENIS,JENJANG,DAN BENTUK PERGURUAN TINGGI 1. Bentuk perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi 2. Jenjang pendidikan yang dibina Sekolah Tinggi adalah jenjang sarjana (S1)dan jenjang Diploma Tiga (DIII). 3. Jenis program studi yang dibina: a. Program Studi Sistem Informasi jenjang strata Satu (S1) b. Program Studi Manajemen Informatika jenjang Diploma Tiga (DIII) c. Program Studi Komputerisasi Akuntansi dengan Jenjang Diploma Tiga (DIII) Pasal 16 CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 1. Cara penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. 2. Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, symposium, diskusi, lokakarya, praktikum dan kegiatan ilmiah lainnya. 3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


6


Pasal 17 BAHASA PENGANTAR 1. Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tinggi dalam penyampaian pengetahuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. 3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan baik secara sebahagian maupun secara keseluruhan.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2.

3. 4.

5.

Pasal 18 TAHUN AKADEMIK Tahun akademik penyeleggara pendidikan dimulai pada bulan september Tahun akademik dibagi dalam mininum 2(dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan propesinal diadakan wisuda. Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan senester “pendek” diantara 2 (dua) semester reguler yang ekivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (SKS). Pelaksnaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2), ayat (3)dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK) Ichsan Gorontalo.

Pasal 19 ADMINISTRASI AKADEMIK A dministrasi akademik diselengarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester disingkat SKS. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semeser. Satuan kredit semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, penulisan skripsi dan/atau karya tulis. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan yang yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri baik oleh mahasiswa maupun dosen. Dalam setia semester 1 (satu) SKS sama dengan beban studi setiap minggu masing-masing: a. 1 (satu) jam tatap muka b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri Untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.


7


Pasal 20 METODE PENDIDIKAN Penyelenggaraan pendidikan menggunakan metode: 1. Kuliah adalah proses belajar-mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, prktikum, praktikum di laboratorium dan penyelenggaraan percobaan serta pemberian tugas akademik lain. 2. Seminar adalah pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawah pimpinan seorang yang ahli dan berwewenang dalam bidang tersebut. 3. Simposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah mengenai aspek berbeda tetapi saling berkaitan dengan satu sama lain. 4. Diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan sekelompok orang dihadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiakan sebelumnya. 5. Lokakarya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan ilmiah. 6. Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode: a. Ceramah b. Praktikum c. Diskusi d. Tanya Jawab e. Tgas Khusus f. Dan metode lain sesuai kebutuhan

1. 2.

3. 4.

5.

6.

Pasal 21 PENERIMAAN MAHASISWA Sekolah Tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi diselenggrakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan social dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan. Warga negara asing tidak dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa yang merupakan mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa ahli rogram baik yang berasal dari dalam lingkungan sekolah tinggi, mauun dari perguruan tinggi lain melalui proses konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) diatur oleh piminan sekolah tinggi, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri. Tata cara, prosedur, syarat penerimaan mahasiswa, dan hak serta kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 22 BADAN ENYELENGGARA 1. Badan penyelenggara Sekolah Tinggi adalah Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi Ichsan Gorontalo. 2. Struktur organisasi yayasan terdiri atas: a. Badan Pendiri (BP) b. Badan penyelenggara Pengurus Yayasan (BP-PT)


8


c. Badan Pelaksana Harian (BPH) 3. Susunan pengurus, rincian tugas dan ketentuan yang berkaitan dengan badan penyelenggara diatur tersendiri dalam statuta ini. Pasal 23 KERJASAMA 1. Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau instansi lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri. 2. Rincian lebih lanjut diatur tersendiri dalam statuta ini.

BAB VI KURIKULUM Pasal 24 PENGERTIAN KURIKULUM Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengertian mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar Dan/atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah mempelajari paket program belajar tertentu. Pasal 25 ORIENTASI KURIKULUM 1. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sesuai dengan jenjang dan program studi yang dibina sekolah tinggi.

2. Kurikulum yang diterapkan pada sekolah tinggi berpedoman pada kurikulum nasional. 3. Kurikulum disusun oleh Sekolah Tinggi.

1.

2. 3. 4.

Pasal 26 ISI KURIKULUM Isi kurikulum berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliuti : a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) Kurikulum local terutama yang berbasis komputer dikembangkan sesuai jalur konsentrasi yang dipilih pada setiap program studi. Sebagai pembulat studi pada rogram sarjana diharuskan membuat skripsi dan pada program diploma diharuskan membuat karya tulis. Tata cara penyusunan skripsi dan karya tulis diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh pembina sekolah tinggi.


9


1.

2. 3.

4.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 27 PELAKSANAAN KURIKULUM Kurikulum disusun oleh Sekolah Tinggi yang diadakan pada setiap program studi merupakan pedoman enyelenggaraan pendidikan untuk pendidikan Akademik dan/atau professional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai yang ditempuh oleh mahasiswa. Rambu-rambu untuk menjamin kemampuan dan mutu sesuai dengan program studi yang ditempuh, merupakan patokan terhadap kategori kelompok mata kuliah. Pada dasarnya seluruh mata kuliah dapat ditawarkan kepada mahasiswa untuk diprogramkan pada setiap semester, sehingga mahasiswa dapat memprogramkan rencana belajarnya yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Akademik yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah tinggi. Pasal 28 EVALUASI KURIKULUM Kurikulum yang berlaku di evaluasi/ditinjau kembali minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun. Setiap perubahan kurikulum ditetapkan dengan keputusan pimpinan sekolah tinggi. Besarnya bobot SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa setiap semester didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester-semester yang sudah dilalui. Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibantu oleh penasehat akademik yang ditentukan/ditetapkan oleh pimpinan sekolah tinggi. Penyesuaian studi mahasiswa selain persyaratan administrative juga persyaratan akademik termasuk penyelesaian ujian intern dan ujian negara atas ujian engawas mutu.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

1.

2. 3. 4.

Pasal 29 PROSES PENILAIAN Terhadap kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan serta partisipasi kelas. Ujian dapat diselenggarkan melalui ujian semester, ujian tengah semester, ujian karya tulis, ujian skripsi dan ujian pengawas mutu. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,B,C,D, dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1, dan 0. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pimpinan sekolah tinggi.

Pasal 30 YUDISIUM 1. Predikat kelulusan (Yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude yang dinyatakan dalam transkrip Akademik. 2. Indeks restasi kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan redikat kelulusan nilai yudisium adalah :


10


a. IPK 2,0 – 2,75 : memuaskan b. IPK 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan c. IPK 3,51 – 4,00 : cum laude 3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan pimpinan sekolah tinggi. Pasal 31 SYARAT KELULUSAN 1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum 2,00. 2. Sekolah tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut: a. Beban studi program sarjana sekurng-kurangnya 146 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan lama studi maksimal 14 semester. b. Beban studi program dilom tiga (D111) sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyakbanyaknya 120 SKS dengan lama studi maksimal 10 semester. 3. Indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah sama atau lebih tinggi dari 2,75 baik untuk program sarjana Diloma.

BAB VIII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Pasal 32 KEBEBASAN AKADEMIK Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi secara bertanggung jawab dan mandiri. Pimpinan sekolah tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademik dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh moral dan kaidah keilmuan. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika Sekolah tinggi harus menguayakan agar kegiatan serta hasilny meningkat pelaksanaan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap civitas akademika Sekolah Tinggi harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sekolah Tinggi dapat mengijinkan penggunaan sumber daya sekolah tinggi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi dan semata-semata untuk memperoleh keuntungan materi bagi ribadi yang melakukannya. Melaksanakan kebebasan akademik diarahkan untuk memantakan terwujudnya pengembangan civitas akademik, almu pengetahuan, tekhnologi, dan kesenian. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat sekolah tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


11


Pasal 33 KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK 1. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, tekhnologi dan kesenian. 2. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 34 OTONOMI KEILMUAN 1. Dalam rangka engembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sekolah tinggi ilmu dan civitas akademikanya berpedoman pada otonomi keilmuan. 2. Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi diatur dan dikelola oleh Senat Sekolah Tinggi.

BAB 1X GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 35 GELAR DAN SEBUTAN Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan untuk menggunakan gelar akademik. Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disekolah tinggi sarjana komputer disingkat S.Kom Sebutan profesional sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disekolah tinggi adalah ahli madya,disingkat A.MD,bagi kelulusan program diploma tiga (D111). Gelar sebutan profesional sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan dibelakang nama pemilih hak atas penggunaan gelar dan sebutan yang bersangkutan. Gelar akademik atau sebutan rofesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

Pasal 36 PENGHARGAAN 1. Penghargaan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan,teknologi. Kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. 2. Pemberian penghargaan berupa pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) diusahakan oleh Senat Sekolah Tinggi. 3. prosedur pengurusan/ pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur oleh mentri.


12


BAB X SUSUNAN ORGANISASI Pasal 37 PENGURUS YAYASAN Susunan Pengurus Sekolah Tinggi adalah terdiri atas : a. Badan penyelenggara b. Dewan penyantun c. Unsur pimpinan d. Unsur Tenaga Para Dosen e. Senat perguruan tinggi f. Unsur pelaksanaan Akademik 1) Bidang pendidikan 2) Bidang penelitian 3) Bidang penelitian bidang pengabdian kepada masyarakat g. Unsur penunjang untuk pelaksanaan yang meliputi: a. Perpustakaan b. Laboratorium c. Bengkel d. Pusat komputer e. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 38 KOMPOSISI PENGURUS 1. Komposisi Badan Pendiri terdiri dari 1) Ketua 2) Anggota 2. Komposisi Badan Pengurus Yayasan terdiri atas: 1) Ketua 2) Wakil ketua 3) Sekretaris 4) Bendahara 5) Anggota 3. Komposisi Badan pelaksana Harian (BPH) 1) Sekurang-kurangnya seorang ketua (merangkap anggota) 2) Sekurang-kurangnya seorang sekretaris (merangka anggota) 3) Sekurang-kurangnya seorang Bendahara (merangkap anggota) 4) Skurang -kurangnya seorang pengurus (bukan anggota) Susunan personalia BPH diatur tersendiri dengan keputusan Badan pengurus. 1. Badan pendiri adalah pencetus ide dan pengambil inisiatif dalam pendirian yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo. 2. Badan pendiri sebagai pengambil inisiatif dan pencetus ide memisahkan sebagian hartanyauntuk kepentingan yayasan guna mendiri Sekolah Tinggi Manajeen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo dalam bentuk sarana dan prasarana.


13


3. Tugas pendiri adalah memberikan pemikiran,garis-garis besar dan kebijaksanaan pengembangan organisasi. 4. Badan pendiri meruakan badan yang terpisah dari badan pengurus dan badan pelaksan harian. 5. Kedudukan badan pendiri tidak dapat diwariskan tetapi dapat digantikan sesuai persetujuan anggota badan pendiri. 6. Badan pendiri mempunyai wewenang: a. Badan pengurus menyelenggarakan tugas yayasan diamankan oleh badan pendiri b. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan umum dan sasaran Yayasan c. Melaksanakan pengawsan dan pembinaan terhadap Badan pengurus. Pasal 39 BADAN PENGURUS YAYASAN 1. Badan Pengurus menyelenggarakan tugas Yayasan yang diamatkan oleh badan pendiri. 2. Untuk menyelenggarakan tugas yayasan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) badan pengurus mempunyai fungsi /kewenangan: a. Menetapkan kebijakan umum yayasan menesahkan Statuta Sekolah Tinggi. b. Menetakan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundanganundangan yang berlaku. c. Memberi pertimbangan dan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Yang oleh pimpinan sekolah tinggi setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi. d. Mengesahkan struktur organisasi sekolah tinggi dan personalianya atas usul pimpinan setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi. e. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan sekolah tinggi (ketua) setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi. f. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pimpinan sekolah Tinggi (Ketua). g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar. h. Mengangkat dan memberhantikan dosen tetap yayasan, dosen dipekerjakan,dosen luar biasa,dosen tamu dan dosen kontrak atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapatkan pertimbangan senat sekolah tinggi. i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf Administrasi dan tenaga staf lainnya atas usul pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. j. Menetapkan tata pengaturan keuangan meliputi : gaji, honor dan tata pengaturan keuangan lainnya atas usul pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan penggangkatan dan pemberhentian dewan penyantun asal usul pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi k. Mengangkat dan memberhentikan badan pelaksanaan harian (BPH) l. Memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian dewan penyantun atas usul pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi m. Menetapkan tatacara pemberian pertimbangan senat sekolah tinggi yang diatur dengan keputusan tersendiri. n. Ketua dan anggota badan pengurus tidak dibenerkan menjadi pimpinan sekolah tinggi. Pasal 40 BADAN PELAKSANA HARIAN 1. Badan Pelaksanaan Harian (BPH) adalah badan yang diangkat dan diberhentikan pengurus Yayasan sebagai pelasana tugas sehari-hari badan pengurus yayasan 2. Pengurus BPH bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan 3. Ketua dan anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagian pimpinan sekolah tinggi.


14


4. Pimpinan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Ketua b. Wakil ketua c. Ketua dan sekretaris jurusan d. Kepala bagian dan sup bagian unsur pelaksana administrasi e. Kepala UPT f. Wakil dosen dan senat sekolah tinggi 5. BPH berfungsih dan bertugas sebagai pengawas atas pengelolaan sumber daya pendidikan dan keuangan yang menyangkut tridarma perguruan tinggi 6. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai wewenang: a. Memberi pertimbangan,usul dan saran kepada badan pengurus dan pimpinan sekolah tinggi untuk pengembangan sekolah tinggi b. Membahas,mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada badan pngurus yayasan usulan RAPB yang diajukan oleh pimppinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan senat sekolah tinggi untuk memperoleh pengesahan dari badan pengurus. c. Hasil pembahasan, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana pada butir “b” dibuat dalam bentuk tertulis. d. Mengarahkan,mengawasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan sesuai RAPB yang telah disahkan oleh badan pengurus yayasan e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pimpinan yang dilakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan kalender akademik sekolah tinggi. f. Membuat dan memberi laporan sewaktu-waktu kepada menteri apabila diminta. 7. Masa bakti keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 8. Untuk menjamin kontinuitas dan keserasian kerja, maka salah seorang dari badan pengurus yayasan dapat merangkap sebagai pengurus BPH.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 41 DEWAN PENYANTUN Dewan penyantun terdiri atas tokoh masyarakat baik formal maupun non formal yang fungsinya membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sekolah tinggi Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan dari senat sekolah tinggi dan badan pengurus yayasan Ketua dan sekertaris dewan penyantun adalah dipilih oleh dan diantara anggota dewan penyantun sendiri. Masa jabatan dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali Keanggotaan dewan penyantun berakhir karena a. Habis masa bakti b. Atas permintaan sendir c. Meninggal dunia d. Atau sebab-sebab lain yang tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik

Pasal 42 PIMPINAN SEKOLAH TINGGI 1. Pimpinan sekolah tinggi disebut ketua 2. Ketua bertanggung jawab langsung kepada badan pengurus langsung


15


3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh badan pengurus yayasan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dan melaporkan kepada menteri. 4. Masa bakti jabatan ketua adalah 4 (empat) tahun 5. Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut 6. Didalam menjalankan perannya ketua mempunyai tugas : a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian, tenaga administrasi dan administrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya. b. Merintir, melaksanakan dan membina kerja sama dengan instansi pemerintah, badanbadan swasta, dan masyarakat baik dalam negri maupun luar negeri yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. c. Mengangkat dan memberhentikan Wakil ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. d. Memimpin rapat senat sekolah tinggi e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) sekolah tinggi yang akan disahkan oleh badan pengurus yayasan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan senat sekolah tinggi. f. Mengusulkan kepada badan pengurus yayasan personil yang akan menduduki jabatan struktural, dosen, staf administrasi lainnya untuk mendapatkan pengesahan. g. Menyusun dan menetapkan struktur tarif dalam pelaksanaan kegiatan akademik untuk mendapatkan pengesahan dari badan pengurus yayasan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. h. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada badan pengurus yayasan untuk dievakuasi kinerjanya. 7. Bila mana ketua berhalangan tidak tetap, Wakil ketua bidang akademik bertindak sebagai pelaksna harian ketua. 8. Bila mana ketua berhalangan tetap, badan pengurus yayasan mengangkat pejabat ketua sebelum diangkat ketua yang baru. 9. Syarat untuk menjadi ketua : a. Minimal berijazah sarjana S1 b. Telah menjadi dosen diperguruan tinggi minimal 4 (empat) tahun c. Mendapat penilaian yang layak dari senat sekolah tinggi d. Tidak menjabat sebagai piminan diperguruan tinggi lain e. Berdomisili di Gorontalo (di tempat sekolah tinggi) atau daerah disekitarnya yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas sehari-hari f. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelolah sekolah tinggi g. Ada ijin tertulis dari piminan institusinya bila mana bersangkutan adalah pegawai karyawan di tempat lain yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan tugas ketua sekolah tinggi secara penuh. Pasal 43 UNSUR PIMPINAN 1. Sekolah tinggi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang ketua yang terdiri atas Wakil ketua bidang akademik,Wakil ketua bidang administrasi umum dan Wakil ketua bidang kemahasiswaan. 2. Wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan pertimbangan badan pengurus yayasan.


16


3. Wakil ketua bidang akademik (disebut juga Wakil ketua 1) Membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Wakil ketua bidang administrasi umum (disebut juga pembatu ketua 11)membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum. 5. Wakil ketua bidang kemahasiswaan disebut juga disebut pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 6. Jumlah Wakil ketua disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tinggi. 7. Dalam hal Wakil kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang maka fungsi bidang akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan tetap harus ada dan dilaksanakan atas persetujuan senat sekolah tinggi. 8. Dalam hal terjadi penambahan sekolah jabatan Wakil ketua lebih dari 3 (tiga) orang maka tugas yang dilaksanakan adalah pembamntu ketua bidang perencanaan dan atau sistem informasi. 9. Masa jabatan ketu adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Pasal 44 SENAT SEKOLAH TINGGI Senat sekolah tinggi meruakan badan normatif dan perwakilan tertinggi disekolah tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo. Senat sekolah tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sekolah sekolah tinggi b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika. c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan sekolah tinggi d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tinggi yang diajukan oleh pimpinan sekolah tinggi. e. Menilai pertanggung jawaban pimpinan sekolah tinggi atas pelaksanan kebijakan yang ditetapkan. f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kegiatan akademik,kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada sekolah tinggi g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggaraan sekolah tinggi. Badan pengurus yayasan berkenaan dengan calon dan atau calon-calaon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua sekolah tinggi dan dosen yang dicalonkan mengaku jabatan diatas lector. h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika. Senat sekolah tinggi terdiri atas para guru besar, ketua, ketua jurusan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat sekolah tinggi. Prosedua dan penentuan jumlah wakil dosen dan unsur-unsur lain yang akan diangkat menjadi anggota senat sekolah tinggi ditetapkan dalam rapat senat yang khusus dilakukan untuk itu. Senat sekolah tinggi diketua oleh ketua sekolah tinggi didampingi oleh sekertaris senat sekolah tinggi yang dipilih anggota. Dalam menjalankan tugasnya,senat sekolah tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat sekolah tinggi dan bila dianggap perlu anggota-anggota komisi dapat ditambah anggota lain. Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Dalam hal tidak dapat tercapai, musyawarah mufakat dalam keputusan diambil nilai berdasarkan suara terbanyak. Rapat senat terdir atas:


17


10.

11.

12.

13. 14.

1.

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

a. Rapat senat biasa b. Rapat senat luar biasa Rapat senat luar biasa dapat barsifat terbuka atau tertutup Rapat senat terbuka hanya dilakukan untuk keadaan tertentu yang memerlukan pengambilan keputusan enting seperti :raat senat luar biasa terbuka dalam rangka wisuda dan atau dies natalies. Rapat senat luar biasa tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu yang menerlukan pengambilan keputusan penting seperti penentu calon-calon yang akan menduduki jabatan sekolah tinggi dan atau pemberhentian pejabat yang belum habis masa jabatanny a. Syarat syahnya rapat senat: a. Peserta rapat mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota. b. Dalam hal tidak mencapi kuorum,maka rapat ditundah dalam 7 (tujuh) hari c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut undangan rapat disampaikan kepada seluruh anggot senat yang dibuktikan dengan ekspedisi surst. Dalam surat undangan rapat tersebut dicantumkan : 1) Hari, tanggal dan jam pelaksanaan rapat 2) Tempat pelaksanaan rapat 3) Acara rapat Rapat senat biasa dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun pada awal dan atau akhir setiap semester. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat ditetakan keputusannya baik antara pimpinan sekolah tinggi dengan senat dan atau BPH atau badan pengurus Yayasan, dapat digunakan jasa pihak ketiga antara lain koordinator Kopertis Wilayah IX, anggota dewan penyantun atau diselesaikan melalui jalur hukum diengadilan negeri setemat. Pasal 45 UNSUR PELAKSANAAN AKADEMIK Unsur pelaksanaan akademik terdiri atas : a. Jurusan atau program studi b. Pusat penelitian c. Pusat pengabdian kepada masyarakat d. Laboratorium dan pranata komputer Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sebagian cabangilmu engetahuan dan teknologi Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium atau pranata komputer Jurusan terdiri atas : a. Unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan b. Unsur pelaksanaan akademik : Para Dosen Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang dibantu oleh sekertaris jurusan Ketua jurusan bertangguan jawab kepada ketua Ketua dan sekertaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Ketua dan sekertaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. Baik ketua dan sekertaris jurusan maupun ketua laboratorium komputer dilaporkan oleh ketua kepada badan pengurus yayasan.


18


1.

2. 3. 4.

Pasal 46 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana dilingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau pengkajian. Pusat penelitian dan pengabddianmasyarakat dibentuk sesuai keerluan penelitian dan kemampuan terutama sumber daya manusia. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti dan tenaga administrasi. Pimpinan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab kepada ketua sekolah tinggi.

Pasal 47 UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI 1. Pelaksana administrasi pada sekolah tinggi terdiri atas: a. Bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan b. Bagian administrasi umum 2. Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua Pasal 49 UNSUR PENUNJANG 1. Unsur penunjang pada sekolah tinggi dapat berbentuk a. Unit pelaksana tekhnis yang terdiri atas: 1) Perpustakaan 2) Pusat Komputer 3) Laboratorium b. Unsur penunjang lainnya yang terdiri atas 1) Teknisi 2) Pusat sumber belajar 2. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh personil lain sesuai kebutuhan diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua. Pasal 50 UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN 1. Sekolah tinggi dapat membentuk unsur-unsur lain yang diperlukan untuk menunjang perkembangan sekolah tinggi yang diangkat bertanggung jawab kepada Ketua. 2. Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. Unit promosi dan pemasaran b. Unit sistem informasi manajemen c. Unit-unit lain yang diperlukan


19


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

BAB XI TENAGA KEPENDIDIKAN Tenaga kependidikan di sekolah tinggi terdiri atas : a. Dosen b. Tenaga penunjang akademik Dosen dapat merupakan dosen tetap yayasan, dosen tetap dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak. Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh badan pengurus yayasan dan digaji oleh yayasan dan ditempatkan secara tetap disekolah tinggi. Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen pegawai negeri sipil yang diangkat dan digaji oleh pemerintah ditempatkan pada sekolah tinggi. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada sekolah tinggi selama jangka waktu tertentu. Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan tidak ditempatkan secara tetap yang keberadaannya bila saat dibutuhkan. Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh badan pengurus yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu selama masa kontrak. Untuk melaksanakan tugas mengajar dosen harus memiliki jenjang jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar. Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan akademik diatur sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kepentingan admininistrasi personalia ada sekolah tinggi, pengurus sekolah tinggi dapat menentukan peraturan kepegawaian yang khusus berlaku dikalangan pegawai sekolah tinggi melalui pertimbangan senat dan persetujuan dari badan pengurus yayasan . Syarat untuk menjadi dosen adalah: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa b. Berwawasan pancasila dan undang-undang Dasar 1945 c. Memiliki kualitas sebagai tenaga pengajar d. Mempunyai integritas yang tinggi e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Syarat untuk diangkat menjadi guru besar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang khusus mengatur hal tersebut.

Pasal 51 TENAGA PENUNJANG AKADEMIK 1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, tekhnisi sumber belajar dan tekhnisi lainnya. 2. Persyaratan tatacara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh badan pengurus yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 52 KETENTUAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Pengangkatan dosen, tenaga pengajar akademik dan staf administrasi didasarkan pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip berbagi peran (sharing rinciples) dalam pengadaan tenaga. 2. Pengangkatan tenaga kependidikan dan tenaga admininstrasi dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasar pada kriteria yang meliputi:


20


3.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

a. Kemandirian b. Profesional c. Kepemimpinan d. Kerja sama Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan dan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu oleh yayasan diangkat sebagai tenaga tetap yayasan. Penentuan jenjang dan jawaban didasarkan pada : a. Kualifikasi pendidikan b. Lamanya bekerja (masa kerja) c. Keteranpilan profesionalisme yang dimiliki d. Jenis jabatan yang di jabat e. Pertimbangan lain yang ditetapkan badan pengurus yayasan Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh badan pengurus yayasan secara tersendiri. Setiap dosen diharuskan jenjang jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharakan melalui jalur formal maupun non formal baik atas usaha sendiri maupun atas inisiatif badan engurus yayasan. Tata cara pengangkatan dalam jabatan guru-guru disesuaikan dengan kebutuhan yang berlaku. Sebutan profesor hanya di gunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar disekolah tinggi.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

1.

2.

3. 4.

Pasal 53 SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA Syarat untuk menjadi mahasiswa : a. Warga Negara Republik Indonesia b. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah tinggi d. Sehat jasmani dan rohani e. Mengikuti seleksi untuk penerimaan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan atau ahli program dari perguruan tinggi lain atau dalam lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh menteri. Syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut pada peraturan akademik yang ditetapkan sekolah tinggi.

Pasal 54 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 1. Mahasiswa mempunyai hak: a. Mengemukakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.


21


b. Memperoleh pengajar sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan. c. Memanfaatkan fasilitas sekolah tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan eraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Memanfaatkan sumber daya sekolah tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat. i. Indah keperguruan tinggi lain atau rogram studi lain, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak di masuki dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan. j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada disekolah tinggi. k. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. l. Menentukan pilihan jurusan atau program studi dan jalur konsentrasi yang diminta setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan atau program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan. m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : a. Memenuhi semua peraturan yang berlaku pada sekolah tinggi. b. Ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah tinggi serta menjaga kebersihan,ketertiban dan keamanan sekolah tinggi. c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan d. Menghargai ilmu pengetahuan,teknologi dan atau kesenian serta menjujung tinggi etika keilmuan. e. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah tinggi (almamater) f. Aktif mengikuti proses belajar mengajar

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 55 ORGANISASI KEMAHASISWAAN Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan, penataran,minat,kegemaran dan kesejahteraan, dalam kehidupan kemahasiswaan ada sekolah tinggi, dibentuk organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan sebagai mana dimaksud pada ayat(1) sebagai pelengkap organisasi yang tidak merupakan organisasi struktural. Organisasi kemahasiswaan disekolah tinggi diselenggarakan dari,oleh dan untuk mahasiswa. Didalam sekolah tinggi hanya ada organisasi kemahasiswa intra sekolah tinggi,. Organisasi kemahasiswaan sekolah tinggi bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi. Pada organisasi kemahasiswaan diatur dalam anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga organisasi.


22


1. 2.

3. 4.

Pasal 55 ALUMNI Alumni sekolah tinggi adalah sekolah yang menamatkan pendidikannya disekolah tinggi manajemen informatika dan komputer (STMIK) Ichsan Gorontalo. Alumni sekolah tinggi dapat membentukorganisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan sekolah tinggi dalam rangka upaya utuk menunjang pencapaian tujuan sekolah tinggi Tata organsasi alumni diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Organisasi alumni tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi sekolah tinggi.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana disediakan oleh yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah tinggi dengan persetujuan senat sekolah tinggi dan badan pengurus yayasan. Pengelolaan sarana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan sekolah tinggi diatur oleh pimpinan sekolah tinggi dengan persetujuan senat dan badan pengurus yayasan. Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan disekolah tinggi dapat diusulkan oleh pimpinan sekolah tinggi kepada badan pengurus yayasan melalui pertimbangan senat sekolah tinggi. Sistem inventarisasi atau pendayagunaan sarana dan prasarana disusun atau dibuat oleh pimpinan sekolah tinggi dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana dan prasarana, yang disampaikan secara berkala kepada badan pengurus yayasan. BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 56 PENERIMAAN SUMBER DANA 1. Dana untuk pembiayaan sekolah tinggi diperoleh dari : a. Dana yang diusahakan oleh badan pengurus badan yayasan b. Dana yang berasal dari masyarakat c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah d. Dana yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak lain e. Dana yang berasal dari sumber lain yang syah, halal dan tidak mengikat. 2. Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dari sumber-sumber sebagai berikut: a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) c. Sumbangan Pembangunan Gedung(SPG) d. Biaya hasil seleksi masuk sekolah tinggi.


23


e. Biaya untuk keperluan NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) dan biaya berregistrasi . f. Biaya ujian pengawasan mutu. g. Biaya ujian skripsi , ujian kertas karya tulis, seminar proposal dan hasil penelitian. h. Sumbangan dan hibah perorangan i. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan j. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan k. Penerimaan dari masyarakat lainnya. 3. Usaha untuk meningkatkan adalah penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan. Pasal 57 OTONOMI KEUANGAN 1. Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana berada pada badan penyelenggara sekolah tinggi. 2. Pengalokasian dana yang diperoleh dari masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk: a. Biaya operasional yayasan b. Biaya investasi c. Biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

Pasal 58 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Pimpinan sekolah tinggi menyusun struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana pengalokasian dana yang diusulkan kepada badan pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan melalui persetujuan senat sekolah tinggi. Pimpinan sekolah tinggi mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tinggi (RAPB) untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja oleh badan pengurus yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan senat sekolah tinggi. Rencana anggaran dan pendapatan dan belanja yang diajukan impinan sekolah tinggi dibahas dan dievaluasi oleh badan pelaksana harian yayasan untuk selanjutnya diajukan kepada badan pengurus yayasan untuk mendapatkan pengesahaan. Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB oleh BPH dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh badan pengurus yayasan. Dalam hal terjadi perbedaan antara pimpinan sekolah tinggi dengan BPH atau badan pengurus yayasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja, maka dilakukan rapat bersama antara pimpinan sekolah tinggi sebagai ketua senat dengan BPH dan atau badan pengurus yayasan. Hasil keputusan rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(5) sifatnya mengikuti seluruh unsur yang terlibat. Dalam hal dibutuhkan adanya anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, pimpinan sekolah tinggi megajukan angggaran khusus kepada badan pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan pengalokasian dan yang diusulkan. Dan yang telah setujui oleh badan pengurus yayasan oleh BPH diserahkan kepada pimpinan sekolah tinggi setiap awal atau permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama. Pimpinan sekolah tinggi membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang diserahkan oleh badan pengurus yayasan melalui BPH minimal 1(satu) kali dalam setiap semester.


24


10. Pada akhir setiap semester dan tahunan anggaran akademik, BPH menyusun laporan keuangan berdasarkan paturan tata buku yang berlaku dan disampaikan kepada badan pengurus yayasan untuk selanjutnya kepada badan pendiri yayasan. 11. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diaudit oleh akuntan publik. Dalam hal-hal tertentu, menteri dapat meminta laporan pertanggung jawaban dari BPH 12. Saran pencatatan keuangan dilaksnakan sesuai aturan tata buku yang berlaku. 13. Saran pencatatan keuangan dilaksnakan sesuai aturan tata buku yang berlaku 14. Penggunaan dana yang berasal dari bantuan pemerintah kepada sekolah tinggi diatur sesuai ketentuan yang berlaku. 15. Seluruh pembiayaan operasional hendaknya menganut asas akuntabilitas transparansi dan anditabilitas.

BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

1.

2. 3.

4.

5.

Pasal 59 PENGAWASAN Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tinggi dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu baik mutu lulusan, mutu penyelenggaraan, mutu pelayanan maupun mutu manajemen serta sistem administrasi. Mutu meliputi efektifitas, evisiensi, produktifitas, akuntabilitas, suasana akademik dan ketahanan system. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan oleh badan pendiri, badan pengawas yayasan, badan pelaksana harian pimpinan sekolah tinggi, senat sekolah tinggi dan unsur-unsur pejabat lainnya. Pengawasan terhadap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta tenaga lainnya terutama dimaksudkanuntuk evaluasi kinerja (untuk kerja) dalam rangka penentuan jenjang dan jabatan seorang pekerja. Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) pimpinan sekolah tinggi menyusun atau menetaokan langkah-langkah pembinaan.

Pasal 60 KODE ETIKA, PENGHARGAAN DAN SANKSI 1. Sekolah tinggi mempunyai kode etika yang meruakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlamban pada seluruh jajaran disekolah tinggi. 2. Penghargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh badan pengurus yayasan dan atau sekolah tinggi kepada warga civitas akademik dan unsur tenaga kerja lainnya,terhadap mereka yang telah menunjukkan kesetiaan, kreativitas,prestasi dan jasa lainnya yang menyangkut nama baik sekolah tinggi. 3. Anggaran civitas akademik dan tenaga lainnya yang melanggar kode etika dikenakan sanksi. Pasal 61 1. Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa STMIK Ichsan Gorontalo yang melanggar kode etika,disiplin dan tata tertib,dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi 2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa : a). teguran lisan


25


b). teguran tertulis c).peringatan kerja pembahasan tugas 3. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa : a). teguran Lisan b). Teguran Tertulis c). Peringatan Keras d). larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu e). Pencabutan Hak sebagai mahasiswa

1. 2.

3.

4.

5.

Pasal 62 AKREDITAS Tatacara pengawasan mutu dan efisien sekolah tinggi ditetapkan oleh menteri. Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keterikatan antara tujuan,masukan, proses keluaran yang merupakan tanggung jawab kelembagaan disekolah tinggi. Penilaian mutu dilakukan melalui melalui proses akreditas yang dilakukan oleh pemerintah akan badan akreditas nasional yang merupakan tolak untuk keberhasilan pengelolaan sekolah tinggi. Untuk mencapai tingkat akreditas yang tertinggi diperlukan langkah-langkah yang konkret yang meliputi : a. Unsur tridarma perguruan tinggi atau proses belajar mengajar b. Manajemen sekolah tinggi c. Sarana dan prsarana pendukung Pimpinan sekolah tinggi adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan akreditasi.

BAB XVI KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI Pasal 63 1. Kerja sama sekolah tinggi dengan perguruan tinggi dan instansi lain baik didalam negeri maupun luar negeri dilaksanakan oleh pimpinan sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dan persetujuan dengan bada pengawas yayasan 2. Kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk : a. Kontrak manajemen b. Program kembaran c. Kerja sama dengan perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam usaha mempascasarjanakan dosen d. Program pemindahan kredit e. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik. g. Penerbitan kerja sama karya ilmiah. h. Penyelenggaraan kerja sama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya. i. Penelitian kerja sama dalam peningkatan mutu sumber daya. j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.


26


3. Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri tersebut telah terakreditasi dinegaranya. 4. Prosedur kerja sama dengan perguruan tinggi diluar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi,sekolah tinggi dapat membantu perguruan tinggi lain dalam bentuk kerja sama yang saling menguntukan. 6. Selain kerja sama dibidang akademik, sekolah tinggi dapat menjalin kerja sama yang saling menguntugkan. 7. Selain kerja sama dibidang akademik, sekolah tinggi dapat menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga-lembaga lain baik negeri maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi sekolah tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65 1. Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengeolaan sekolah tinggi. 2. Hal-hal lain yang belum diatur didalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 1. Statuta ini dapat diadakan perubahan, bila mana kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku dan atau statuta ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan sekolah tinggi 2. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.


27


SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) ICHSAN GORONTALO No : 001/STMIK-IG/SKT/II/2010

Tentang STATUTA STMIK ICHSAN GORONTALO Menimbang

: 1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan akademik dilingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ichsan Gorontalo menuntut adanya efektifitas dan efisiensi sehingga berjalan dengan baik; 2. Bahwa untuk pedoman perguruan tinggi khususnya dalam segala bentuk kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan agar memenuhi standar penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkualitas; 3. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan STATUTA STMIK Ichsan Gorontalo

Mengingat

: 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi; 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 tentang peraturan pendirian Perguruan Tinggi Swasta; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0339/U/1994 tanggal 23 Desember tahun 1994 tentang ketentuan pokok penyelenggaraan perguruan tinggi Swasta; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 84/D/O/2000 tanggal 14 Juli tentang pendirian STMIK Ichsan Gorontalo; 6. Statuta STMIK Ichsan Gorontalo.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Keputusan Ketua STMIK Ichsan Gorontalo Tentang STATUTA STMIK Ichsan Gorontalo.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Pada Tanggal

: Gorontalo : 10 Februari 2010

Yayasan PIPT Ichsan Ketua,

STMIK Ichsan Gorontao Ketua,

Dra. Hj. Yuriko Abdussamad, M.Si

Irvan Abraham Salihi, M.Kom

Tembusan : 1. Yth, KOPERTIS WIL. IX Sulawesi di Makassar 2. Yth, Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknollogi Ichsan Gorontalo 3. Yth, Para Wakil Ketua 4. Yth, Para Kepala Bagian dilingkungan STMIK Ichsan Gorontalo 5. Arsip


28

2000 Jln. Raden Saleh No. 17 kota Gorontalo, Telp. (0435) HTTP:

Recommend Documents