20) PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS A. DESKRIPSI SINGKAT Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah Suatu proses pemberhentian seorang PNS dari jabatan negeri oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimana didakwa dengan pasal pidana yang ancaman hukumannya lebih dari empat tahun penjara, atau melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya sebagai PNS. Dan atau melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. B. ISTILAH Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah Suatu proses pemberhentian seorang PNS dari jabatan negeri oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar sumpah jabatan dan atau melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Sumpah PNS adalah sumpah/janji yang wajib dilakukan oleh setiap PNS ketika diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri sipil. Sumpah jabatan adalah sumpah/janji yang wajib dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil ketika hendak diangkat untuk menduduki jabatan Struktural dan atau jabatan lainnya. C. REFERENSI Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang –undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor : 0197/O/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana; Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana.
D. PERSIAPAN Menyiapkan data kepagawaian yang berkaitan dengan data diri dari PNS yang terkait masalah hukum dan atau malsah disiplin lainnya di lingkungan Universitas Nusa Cendana. E.
PELAKSANAAN Melakukan koordinasi dengan unit kerja dari PNS yang bersangkutan dan dengan pihak berwajib bila usul pemberhentian tidak dengan hormat terkait masalah hukum; Menerima, meneliti berkas usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dari PNS yang akan pecat yang diusul oleh Unit Kerja masing-masing ; Memroses SK pemberhentian sementara bila PNS yang bersangkutan ditahan oleh yang berwajib; Memroses bahan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ke Biro Hukum Setjen Kemdikbud, bila kasus hukum telah selesai yang dibuktikan dangan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/inkrach. Menerima SK Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai PNS, dan mendistribusikan kepada PNS yang bersangkutan serta pihak terkait.
F.
RINGKASAN KEGIATAN
Tujuan Ukuran Keberhasilan
Ruang Lingkup
Pihak yang terlibat
Acuan
Penjelasan Prosedur pengusulan Pemberhentian tidak dengan hormat sebgai PNS Terlaksananya Proses Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS dengan terbitnya SK Pemberhentian. Mulai dari melakukan koordinasi, Pengusulan Bahan Usul pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS menerima SK Pemberhentian 1. Rektor 2. Pembantu Rektor II 3. Kepala BAUK 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 5. Biro Kepeg Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 6. Badan Kepegawain Negara 7. Bagian Kepegawain Undana 8. Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas/ Unit kerja Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 TAhun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik
Penanggung jawab utama Dokumen yang digunakan
No 1
2 3
4
5
Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor: 0180/0/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana; Keputusan mendiknas. Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana.
Rektor Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
Penjelasan
Output
Bagian Kepegawaian Universitas melakukan koordinasi dengan Sub. Bagian Keu dan Kepegawian Fakultas bila terkait pelanggaran disiplin. Dan bila terkait masalah hukum maka berkoordinasi dengan pihak berwajib, dalam hal ini ( Kepolisan, Kejaksaan dan Pengadilan). Menerima, Meneliti kelengakapan berkas Usul dari Fakultas dan atau Unit Kerja, serta memroses Bila terkait masalah hukum dan PNS yang bersangkutan ditahan oleh pihak berwajib, maka harus diterbitkan SK Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri. Bila bahan usul telah dinyatakan lengkap, segera membuat konsep surat usul, dan menyampaikan kepada pimpinan untuk diparaf serta ditanda tangani oleh pejabat berwenang Setelah bahan usul dikirim, menunggu proses terbitnya SK dari Biro Hukum Setjen Kemdikbud. Dan bila SK telah datang maka segera mendistribusikan kepada PNS yang bersangkutan serta pihak terkait untuk menjadi maklum.
Laporan lengkap tentang pelanggaran Disiplin, dan atau Surat penitah Penahanan.
Bahan usul Pemberhentian dapat diproses lebih lanjut SK Pemberhentian sementara
Bahan usul dikirim ke Biro Hukum Setjen Kemdikbud untuk diprose lebih lanjut SK Pemberhentian Tidak dendan hormat sebagai PNS
G. Diagram Alir. Prosedur Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS
BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS
KEPOLISIAN,KEJAKSAAN DAN PENGADILAN
SUB.BAG. KEUANGAN & KEPEGAWAIAN FAKULTAS
Mulai
Koordinasi perihal Penangkapan dan Penahanan
Mulai
Melakukan Koordinasi
Mempersiapkan dan melengkapi Bahan Usul Dokumen Pendukung
Penyampaian dokumen hukum
Surat
SP Penangkapan, Penahanan
1
Melakukan Verifikasi Kelengakapan dokumen
Dokumen Putusan PN
Memroses usulan Pemecatan ke Bag. Kepegawain Universitas
Bahan usul Dokumen pendukung 1
Melakukan Verifikasi dokumen
Lengkap
Bahan Usul Dokumen Pendukung
Tidak
YA 1
PNS Menerima SK pemecatan
Membuat konsep surat usul pemecatan
Konsep surat usul pemecatan
Mengirimkan ke Biro Hukum Setjen Kemdikbud
Ditandatangani Rektor/ PR II
Selesai
PENJELASAN 1. Melakukan koordinasi dengan pihak Fakultas atau Unit Kerja pelanggar disiplin dan atau pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait persoalan hukum yang menyangkut PNS, agar mendapatkan dokumen hukum untuk dapat diproses lebih lanjut; 2. Menerima dan meneliti dokumen hukum dari pihak terkait sebagai dasar dalam menerbitkan SK Pemberhentian Sementara apabila PNS tersebut untuk kepentingan proses hukum ditahan oleh pihak berwajib; 3. Setelah SK pemberhentian sementara diterbitkan sambil menunggu proses hukum berlangsung pihak Unit Kerja/Fakultas mempersiapkan dan melengkapi bahan usul Pemberhentiaan tidak dengan hormat sebagai PNS/pemecatan ; 4. Melakukan verifikasi data dan dokumen pengusulan serta mempersiapkan konsep surat pengatar bahan usul; 5. Mengirim bahan usul kepada Rektor Cq Bagian Kepegawaian Universitas untuk diproses lebih lanjut. Sementara yang terkait masalah hukum pengiriman dilakukan setelah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 6. Petugas di bagian Kepegawian Universitas menerima dan meneliti kelengkapan berkas usul; dan bila belum lengkap menyurati pihak Fakultas / Unit Kerja untuk segera melengkapinya. 7. Bila telah dinyatakan lengkap, maka dibuatkan konsep surat pengantar bahan usul kepada Mendikbud Cq. Biro Hukum pada Setjen Kemdikbud; 8. Mengajukan konsep surat pengantar kepada pimpinan untuk dikoreksi dan selanjutnya mengetik sesuai hasil koreksi pimpinan dan mengandakannya; 9. Konsep surat pengantar usul disampaikan pada pimpinan untuk diparaf dan menyerahkannya kepada petugas untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Pejabat berwenang; 10. Menerima kembali surat pengatar yang telah ditanda tangai oleh pejabat berwenang, melakukan pemberkasan dan mengirimkan bahan usul kepada Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Cq. Biro Hukum pada Setjen Kemdikbud; 11. Tembusan disampaikan kepada pihak terkait dan yang bersangkutan untuk maklum; 12. Menerima SK, meneliti dan mendistribusikan kepada pihak terkait dan kepada yang PNS yang bersangkutan; 13. Mengarsipkan dokumen.
H. LAMPIRAN 1.
SYARAT –SYARAT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS A. Syarat-syarat 1. Surat kekputusan mengenai penjatuhan hukuman disisplin 2. Bukti fisik ketidak hadiran dalam melakukan tugas ( ABSEN) 3. Putusan Pengadilan yang telah memiliki keutan hukum tetap B. Waktu pengajuan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Waktu bersifat tentif sangat bergantung pada ada Kasus Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana baik pidana umum maupun pidana dalam kaitan dengan jabatan yang dilakukan dan atau melibatkan oknum PNS.
