PUTUSAN Nomor: 018 K/N/1999 ================================================= DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari: PT. MUSTIKA BUKIT KENCANA, berkedudukan di Jalan Teluk Betung No. 6 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Metiawati, S.H. dan Daryo. M, S.H. Pengacara/penasehat hukum, beralamat di jalan Pintu Air Raya No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 1999; Pemohon kasasi, dahulu Pemohon Pailit/Kreditur; Melawan: Tuan TEKMAN KOENTJORO NJOTO, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Yamin S.H, Rt. 007 Rw. 05 No. 21 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Adjiz Gunawan Wibowo, SH., dan Petrus CKL. Bello, S.H., Advocat/Pengacara, beralamat di Jalan Rangkah I/59 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 1999; Termohon kasasi, dahulu Termohon Pailit/Debitur; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pemohon pailit telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pemohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO NJOTO, SH. Tanggal 8 Nopember 1995 Nomor 15 yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-2952.HT.01.TH.96 (Bukti P-1a, P-1b dan P-1c, P-2a, P-2b); Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor: 6 yang dibuat dihadapan Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO NJOTO tanggal 8 April 1999 Termohon telah menerima uang dari Pemohon sebesar Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen) sesuai dengan bukti transfer pada BANK CENTRAL ASIA Kantor Cabang Pembantu Jakarta Puri Indah tertanggal 8 April 1999 Nomor AJ 245586 dan AJ 225587 dengan janji dalam tujuh hari kerja dijamin para Direksi dan seluruh pemegang saham PT. AKHTES PLYWOOD menandatangani Draft Perjanjian Penyerahan seluruh hasil produksi Logs (kayu bulat) dari Areal HPH milik PT. AKHATES PLYWOOD kepada Pemohon (Bukti P-3, P-4 dan P-5);
Bahwa setelah jangka waktu terlampau ternyata Termohon tidak menyerahkan kayu-kayu logs dan saham-saham PT. AKHATES PLYWOOD kepada Pemohon dan juga tidak mengembalikan uang Pemohon baik secara langsung maupun sesuai pernyataan yaitu dengan setoran kepada BANK CENTRAL ASIA Nomor Rekening 2623002578 maupun secara langsung kepada Pemohon, sehingga pada tanggal 16 April 1999 masa pengembalian uang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo atau dapat ditagih dengan beban bunga keterlambatannya sebesar 2.5% sebulan, sesuai dengan somasi terakhir dari pihak Pemohon tertanggal 3 Mei 1999 (Bukti P-6); Bahwa disamping sebagai Debitur dari Pemohon tersebut di atas, ternyata dapat diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon juga Debitur dari PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Kav-22 Jakarta Pusat yang telah jatuh tempo dan telah dipermasalahkan di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor: 530/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. (Bukti P-7); Bahwa oleh karena Termohon mempunyai 2 (dua) Kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Termohon dapat dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan Negeri (pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan); Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kiranya dapat diletakkan penyitaan jaminan atas barang-barang milik Termohon berupa: 1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 3767/Menteng seluas 942 m2 berikut bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal dan terletak di Jalan Prof. Mohammad Yamin SH, No. 19-A dan 20 Menteng Jakarta Pusat; 2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 3616/Menteng seluas 929 m2 berikut dengan bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal dan terletak di Jalan Prof. Mohammad Yamin SH. No. 21 Menteng Jakarta Pusat; 3. 2 (dua) buah bangunan di Permata SAPHIRE Blok W No. 907 dan 909 Apartemen SAPHIRE REGENCY berikut dengan hak atas tanahnya, Permata Hijau, Jakarta Selatan; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pusat memberikan putusan sebagai berikut: - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya; - Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakkan tersebut; - Menyatakan Tn. TEKMAN KOENTJORO NJOTO. Pailit; - Mengangkat BALAI HARTA PENINGGALAN DKI JAKARTA sebagai Kurator dari Tuan TEKMAN KOENTJORO NJOTO tersebut; - Biaya perkara menurut hukum; Bahwa terhadap Pemohon pailit tersebut Pengadilan Niaga telah mengambil putusannya tanggal 15 Juni 1999 No. 30/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst., yang amarnya sebagai berikut: - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Menghukum Pemohon membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta tersebut diputuskan pada tanggal 15 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 1999, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 Juni 1999, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 17/Kas/Pailit/1999/PN.Niaga/Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga; Bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi yang pada tanggal 17 Juni 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 1999; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: 1. Bahwa Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum tentang Akta Pernyataan tanggal 8 April 1999 Nomor: 6/1999; - Bahwa dalam akta pernyataan telah secara tegas dinyatakan “Tekman Koentjoro Njoto” bertindak untuk diri sendiri dan menjalani jabatannya sebagai Direktur dari PT. Akhates Plywood (bukti P-3/T-3); - Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan sepihak dari Termohon yang dituangkan dalam akta autentik; - Bahwa meskipun telah ada kata-kata yang tegas dalam akta tersebut “Tekman Koentjoro Njoto” bertindak untuk diri sendiri, namun Majelis Hakim telah menafsirkan bahwa perikatan No. 6 tanggal 8 April 1999 tersebut antara PT. Mustika bukit Kencana dengan PT. Akhates Plywood. Bahwa penafsiran Majelis Hakim tersebut adalah keliru; 2. Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menafsirkan bukti P-3/T-3; - Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3/T-3 merupakan akta perikatan antara PT. Mustika Bukit Kencana dengan PT. Akhates Plywood oleh karena itu Pemohon Tekman Koentjoro Njoto bukan sebagai pihak dalam bukti P-3/T-3 tersebut; - Bahwa dalam akta No. 6 tanggal 8 April 1999 (bukti P-3/T-3) tersebut tegas dinyatakan bahwa Tekman Koentjoro Njoto bertindak untuk diri sendiri dan menjalani jabatannya sebagai Direktur dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Akhates Plywood; - Bahwa Termohon kasasi hanya untuk diri sendiri dan pemegang Saham Perseroan (Persero) dan menjalani jabatannya sebagai Direktur, jelas Termohon tidak mendapatkan persetujuan Komisaris Persero, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan secara hukum meminjam uang dari PT. Mustika Bukit Kencana sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar PT. Akhates Plywood tambahan bukti K-2 dan K-3 jo pasal 88 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995). Dalam hal Termohon kasasi meminjam uang dalam kapasitas diri sendiri untuk mengembalikan uang tujuh hari setelah Akta Nomor: 6 tanggal 8 april 1999 kepada PT.Mustika Bukit Kencana bila:
a. Seluruh hasil produksi PT. Akhates Plywood tidak diserahkan kepada PT. Mustika Bukit Kencana; b. Seluruh saham-saham PT. Akhates Plywood tidak mendapatkan persetujuan RUPS untuk dialihkan kepada PT. Mustika Bukit Kencana; 3. Bahwa bukti P-3/T-3 sebagai Akta Pernyataan hanya memuat keterangan Termohon kasasi (Tekman Koentjoro Njoto) mengenai dua pokok, yaitu: a. Draft Perjanjian yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti P3/T-3 akan ditandatangani oleh Direksi dan dengan persetujuan seluruh pemegang saham PT. Akhates Plywood, paling lambat 7 hari kerja sejak ditandatangani bukti P-3/ T-3 tanggal 8 April 1999 (tambahan bukti K-1a dan K-1b); b. Termohon kasasi mengaku menerima uang sebesar Rp. 7.308.726.156,21 dari PT. Mustika Bukit Kencana. Bukti Termohon menerima uang, sebagaimana dikutip pada bagian isi akta (bukti P-3/T-3) halaman 4 angka 2, yang berbunyi: “Penghadap mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen) sesuai dengan bukti transfer pada PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Puri Indah, tertanggal hari ini (8 April 1999) Nomor AJ. 245586 dan AJ 245568 dari Perseroan Terbatas PT. Mustika Bukit Kencana, berkedudukan di Jakarta yang merupakan kewajiban PT. Mustika Bukit Kencana, berkedudukan di Jakarta kepada PT. Akhates Plywood, berkedudukan di Jakarta, untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Draft Perjanjian tersebut”; Butir 1 dan 2 di atas merupakan Keterangan Termohon kasasi Sendiri yang dituangkan dalam bukti P-3/T-3, ternyata berisi keterangan Termohon kasasi yang tidak benar, dimana dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak ditandatangani bukti P-3/T-3 yaitu tanggal 8 April 1999 atau paling lambat tanggal 16 April 1999 Draft Perjanjian yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bukti P-3/T-3 tidak ditandatangani oleh Direksi dan tidak ada persetujuan Pemegang Saham PT. Akhates Plywood untuk menyetujui tindakan-tindakan hukum yang disebut dalam Draft Perjanjian (Tambahan bukti K.1a dan K.1b); Dengan tidak ditandatangani Draft Perjanjian tersebut oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham PT. Akhates Plywood, maka Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam Draft Perjanjian termasuk kewajiban PT. Mustika Bukit Kencana untuk membayar tunggakan DR/IHH PT. Akhates Plywood kepada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen) yang telah diterima oleh Termohon kasasi menjadi pinjaman atau hutang Termohon kasasi secara Pribadi kepada kewajiban PT. Mustika Bukit Kencana yang digunakan oleh Termohon kasasi untuk mentransfer uang tersebut kepada rekening Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagai setoran Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan PT. Akhtes Plywood yang telah jatuh tempo, dengan bukti-bukti dan alasan-alasan sebagai berikut: a. Adanya kata-kata dalam bukti P-3/T-3 yang berbunyi: Penghadap bertindak Untuk Diri Sendiri;
b. Termohon kasasi memberikan keterangan di hadapan Notaris bahwa Termohon kasasi bertindak untuk dan atas nama PT. Akhates Plywood dalam bukti P-3/T-3 tidak dengan persetujuan Komisaris atau bukti P-3/T-3 tidak ikut ditandatangani oleh Komisaris, sehingga berdasarkan Anggaran Dasar PT. Akhates Plywood, Termohon tidak berwenang meminjam uang atas nama PT. Akhates Plywood tanpa persetujuan Komisaris, sehingga pinjaman uang dari PT. Mustika Bukit Kencana menjadi tanggung jawab dan beban pribadi Termohon kasasi (tambahan bukti K-2 dan K-3); Berdasarkan alasan-alasan ini terbukti Termohon kasasi berutang kepada Termohon kasasi Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen) dan hutang tersebut telah jatuh tempo dengan lewatnya jangka waktu 7 hari kerja sejak ditandatangani bukti P3/T-3 sejak tanggal 8 April 1999 atau setidak-tidaknya setelah ditagih dengan surat somasi tanggal 3 Mei 1999 (bukti P-6) tidak dibayar oleh Termohon kasasi kepada Pemohon kasasi; 4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan menerapkan hukum dengan menempatkan Termohon kasasi sebagai penjamin PT. Akhates Plywood, sebagaimana dituangkan dalam halaman 15 alinea 3 dan 4 dalam putusan a quo, yang berbunyi: - Bahwa dalam pernyataan tanggal 16 April 1999 Nomor: 6 tersebut juga dinyatakan bahwa Termohon secara pribadi dan selaku Direktur serta pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Akhates Plywood menjamin membayar kembali uang Dana Reboisasi dan Iuran Hasil Hutan yang telah diterimanya berikut bunganya sebesar 2.5 % untuk setiap bukannya sampai dengan terpenuhinya kewajiban tersebut dari jumlah Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen); - Bahwa berdasarkan kenyataan kenyataan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa perikatan yang terjadi sebagaimana terurai dalam pernyataan tanggal 8 April 1999 Nomor: 6 (bukti P-3/T-3) adalah perikatan antara PT. Mustika Bukit Kencana dengan PT. Akhates Plywood, sedangkan Termohon selaku dirinya sendiri hanyalah bertindak sebagai Penjamin PT. Akhates Plywood; - Bahwa menempatkan Termohon kasasi sebagai Penjamin merupakan kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum, karena bukti P-3/T-3, merupakan pernyataan sepihak yang berdiri sendiri dan tidak bersifat acessoir (tambahan), yang ditandatangani oleh Termohon kasasi sebagai satu-satunya pihak dalam bukti P-3/T-3, sebagaimana pasal 1821 KUHPerdata, mengatakan: “Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”; - Bahwa menurut ketentuan ini, penanggungan hanya dapat terjadi jika ada perjanjian pokoknya atau penyerahan jaminan merupakan acessoir (tambahan) dari perjanjian pokoknya, sedangkan bukti P-3/T-3 tidak menyebut perjanjian pokok atau tidak mengabdi pada suatu perjanjian pokok, atau dalam bukti P-3/T-3 Termohon kasasi menjamin keterangannya sendiri dan dituangkan dalam bukti P-3/T-3, sehingga terbukti Termohon kasasi bukan Penjamin;
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2: Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998, Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat: - adanya utang; - satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; - ada 2 (dua) Kreditur atau lebih; bahwa Pemohon Pailit dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan: 1. Termohon berdasarkan akte pernyataan tanggal 8 April 1999 (bukti P-3) telah menerima uang sebesar Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen) dari Pemohon dengan janji dalam jangka waktu 7 hari kerja Para Direksi dan seluruh Pemegang Saham PT. Akhates Plywood menandatangani Draft surat Perjanjian penyerahan seluruh hasil produksi Logs (kayu bulat) dan saham PT. Akhates Plywood; 2. Bahwa ternyata Termohon tidak menyerahkan logs dan Saham PT. Akhates Plywood sebagaimana diperjanjikan dan juga tidak mengembalikan uang yang telah diterima, sehingga uang yang telah diterima menjadi utang; 3. Bahwa saham Termohon berutang kepada Pemohon, juga berutang kepada Kreditur lain, yaitu Bank Internasional Indonesia (BII); Bahwa terhadap dalil permohonan pailit tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Permohonan Pemohon telah salah alamat, karena permohonan didasarkan pada Akte Pernyataan tanggal 8 April 1999 Nomor:6 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon selaku pribadi dan alam jabatannya selaku Direktur PT. Akhates Plywood, sehingga jelas permohonan harus ditujukan kepada PT. Akhates Plywood; 2. Bahwa termohon tidak mempunyai utang secara pribadi pada PT. Bank Internasional Indonesia (BII); Bahwa dari dalil Pemohon dan tanggapan Termohon terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon yaitu bahwa benar Termohon telah menandatangani Akte No. 6 serta benar menerima uang sebesar Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen), sedangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah: - Apakah dengan tidak ditandatanganinya Draft Perjanjian serta tidak diserahkannya logs (kayu bulat) oleh Termohon kepada Pemohon, uang sebesar Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen) menjadi utang Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang No.4 tahun 1998; - Apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; - Apakah Termohon merupakan Debitur dari Pemohon dan Bank Internasional Indonesia;
ad .a: Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang merupakan akta autentik terdapat pernyataan dari Termohon antara lain: 1. Bahwa Termohon Tuan Sunarto Njoto selaku Direktur Utama dalam waktu 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akte ini akan menandatangani Draft Surat Perjanjian ini; 2. Apabila tidak ditandatangani dan Para Pemegang Saham tidak memberikan persetujuannya, maka Penghadap secara pribadi dan selaku Direktur serta Pemegang Saham Perseroan PT. Akhates Plywood menjamin pengembalian uang tersebut beserta bunganya sebesar 2 ½ %; Menimbang, bahwa karena ternyata Draft Akte tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur Utama serta tidak mendapatkan persetujuan dari para Pemegang Saham, maka uang yang telah diterima oleh Termohon menjadi tanggung jawab pribadi Termohon untuk mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon; Bahwa karena Termohon tidak mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon, maka uang tersebut menjadi utang Termohon kepada Pemohon; Menimbang, bahwa apakah utang tersebut merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 menjadi relevan untuk dipertimbangkan, karena undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang utang (debet), tetapi dalam penjelasannya hanya menyebut bahwa yang dimaksud dengan utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran Bahwa karena Undang-Undang No. tahun 1998 tidak memberikan pengertian tersendiri tentang “utang”, maka menurut Majelis Hakim Pengertian Utang, 1.c. adalah sama dengan pengertian utang, baik yang timbul karena undang-undang maupun karena perikatan, yaitu segala bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu; Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, jelas uang sebesar Rp. 7.308.726.156,21 (tujuh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah dua puluh satu sen) beserta bunganya adalah utang Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998; ad. b: Menimbang, bahwa utang i.c. bersumber dari Surat Pernyataan tanggal 8 April 1999 yang secara tegas menentukan bahwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Direktur Utama tidak menandatangani Draft Perjanjian dan para Pemegang Saham tidak memberikan persetujuannya, maka Termohon secara pribadi dan selaku Direktur dan pemegang saham bertanggung jawab, maka dengan tidak ditandatanganinya Draft Perjanjian tersebut, maka sejak setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Akte Pernyataan Nomor: 6 tersebut lewat, maka sejak itupun pengembalian pembayaran utang sebagaimana telah dipertimbangkan ad. a telah jatuh tempo dan dapat ditagih; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Pertimbangan ad. a tersebut di atas, bahwa Termohon bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran uang yang telah diterima dari Pemohon, maka jelas bahwa Pemohon adalah Kreditur dari Termohon;
Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyangkal sebagai Kreditur dari Bank Internasional Indonesia (BII), namun berdasarkan bukti-bukti K.II-1 sampai dengan K.II-4 terbukti bahwa Bank Internasional Indonesia (BII) adalah Kreditur Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 tersebut terpenuhi, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 30/Pailit/PN Niaga/Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 1999 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebut di bawah ini: Menimbang, bahwa karena Termohon/Debitur dinyatakan pailit, maka berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator serta pasal 69 Undang-Undang NO 4 tahun 1998 tentang penentuan biaya kurator, namun yang paling mengetahui situasi dan Keadaan Hakim Pengawas dan Kurator serta Biaya Kurator adalah Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan 1.c. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka beralasan hukum memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk Mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon/Debitur dinyatakan pailit, maka semua biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dibebankan kepada harta pailit; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 85 dan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 jo Perpu No. 1 tahun 1998 serta UndangUndang yang bersangkutan; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 1999 No. 30/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst.; Mengadili Sendiri: - Mengabulkan permohonan Pemohon; - Menyatakan Tuan TEKMAN KOENTJORO NJOTO dalam keadaan Pailit; - Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk: - Mengangkat Hakim Pengawas; - Mengangkat Kurator; - Menentukan biaya Kurator; - Membebankan semua biaya perkara baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maupun dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pemohon; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SENIN, tanggal 26 Juli 1999 dengan J. Djohansjah, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soekirno, SH., dan Ny. Marnis Kahar, SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Soekirno, SH., dan Ny. Marnis Kahar, SH. Hakim-hakim
Anggota, Sirande Palayukan, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak; Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua ttd. Soekirno, SH. ttd D. Djohansjah, SH. ttd. Ny. Marnis Khahar, SH. Panitera Pengganti ttd. Sirande Palayukan, SH. Biaya kasasi: 1. Materai
Rp.
2.000,00
2. Redaksi
Rp.
1.000,00
3. Administrasi kasasi
Rp. 1.997.000,00
Jumlah
Rp. 2.000.000,00 Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Sekretaris Jenderal Direktur Perdata Niaga I GDE KETUT SUKARATA, SH. NIP. 040 012 856
