PUTUSAN Nomor 18 PK/N/1999 =================================== DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara niaga telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan dari: PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK, berkedudukan di Jln. R H. Juanda No. 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TOGAR SM SIJABAT, SH. dan JOHANES WIRATMO, SH. Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Bungur Besar Raya No. 85 Blok B-3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 1999. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur. Melawan PT. WAHANA PANDUGRAHA, berkedudukan di Jln. Brantas No. 21 Jakarta Pusat yang diwakili oleh kuasanya SABAR NABABAN, SH. dan RETNO SULASTRI, SH. Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Melawai Dalam No. 9 Kelurahan Mangga Dua Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 1999. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur. Mahkamah Agung tersebut : Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang; bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1999 Nomor 015 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut : -
bahwa Termohon telah berutang pada Pemohon sebesar Rp.11.479.503.474,72 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen) dengan perincian: -
utang pokok ----------------------Rp. 4.500.000.000,00
-
utang bunga dan denda ---------Rp. 6.979.503.474,72
-
bahwa utang tersebut bersumber dari adanya perjanjian kredit Nomor 088/PMK/PRK/KP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Kredit Nomor 089/PMK/PP/LIB/IX/96 tanggal 9 September 1996 (bukti P.1 dan P.2) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 9 September 1996;
-
bahwa selain berhutang kepada Pemohon, Termohon juga berutang pada:
a.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir 1, berkantor di Jalan batu Tulis Raya No.53-55, Jakarta Pusat.
b.
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang, berkantor di Jalan A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213.
c.
Sdr. SURYA WIDJAYA, beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt.05 Rw.06 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
d.
Sdr. JHONI NAINGGOLAN, beralamat di Jalan Kertanegara No.21 Rt.001/Rw.006, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
e.
Sdr. DOMINICUS ALAM, beralamat di Petojo Selatan 7 No.9, Rt.001/Rw.004, Jakarta Pusat.
-
bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 adalah patut dan adil apabila Termohon (PT. Wahana Pandugraha) dinyatakan Pailit;
-
bahwa dikhawatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan memindahkan aset-aset perusahaan, mohon agar Pengadilan Niaga menetapkan kurator sementara untuk mengawasi aktifitas perusahaan Termohon;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memutuskan sebagai berikut: 1.
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2.
Menyatakan Termohon (PT. Wahana Pandugraha) Pailit;
3.
Mengangkat Hakim Pangawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT. Wahana Pandugraha);
4.
Mengangkat Sdr. William Eduard Daniel, SH. SE., sebagai Kurator Sementara dan Kurator Termohon (PT. Wahana Pandugraha);
5.
Menghukum Termohon (PT. Wahana Pandugraha) untuk membayar biaya perkara;
6.
Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999 Nomor: 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pusat adalah sebagai berikut: -
Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
-
Menyatakan PT. WAHANA PANDUGRAHA yang berkedudukan di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat, Pailit;
-
Menunjuk Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
-
Mengangkat Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. yang berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;
-
Menyatakan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian;
-
Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah); Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1999 Nomor 015 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. WAHANA PANDUGRAHA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: SABAR NABABAN, SH. dan RETNO SULASTRI, SH. tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999 No. 26/Pailit/1999/PN/Niaga/Jkt.Pst; Mengadili Sendiri -
Menolak permohonan Pemohon PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK tersebut;
-
Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1999 No. 015 K/N/1999 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 1999, kemudian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 13 Agustus 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Agustus 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 1999; Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Perpu No.1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.4 tahun 1998, Permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
ADANYA BUKTI BARU.
Bahwa pada kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, telah diajukan bukti baru, yaitu akte penjualan dan pembelian saham No.19 tanggal 29 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris NY. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta. Berdasarkan akte tersebut seluruh PT. WAHANA PANDUGRAHA telah menjadi milik Sdr. SUGENG ADI SASAJI, artinya Sdr. SUGENG ADI SASAJI menjadi pemegang saham tunggal pada PT. WAHANA PANDUGRAHA. Dengan demikian kapasitas Sdr. SUGENG ADI SASAJI dalam penandatanganan perjanjian dengan Sdr. SURYA WIDJAYA adalah dalam kapasitasnya sebagai pemilik seluruh saham PT. WAHANA PANDUGRAHA.
bahwa adanya bukti baru tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi sehingga cukup kuat bukti untuk dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali. 2.
SALAH MENERAPKAN HUKUM.
-
Bahwa Mahkamah Agung salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan seksama seluruh bukti-bukti persidangan, berita acara persidangan dan bukti tambahan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali. Salah satu contoh adalah pada Kontra Memori Kasasi, telah diajukan bukti baru, yaitu bukti akte penjualan dan pembelian saham No.13 tanggal 29 Agustus 1996, yang dibuat dihadapan NY. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga putusan kasasi tersebut harus dibatalkan (onvoldoende gemotiveerd).
-
Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya terbatas pada Perjanjian dibawah tangan tertanggal 29 Agustus 1996 antara Sdr. SURYA WIDJAYA dan JOHNNY NAINGGOLAN dengan Sdr. SUGENG ADI SASAJI. Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan kronologis maksud dan tujuan masuknya Sdr. SUGENG ADI SASAJI sebagai pemilik seluruh saham baru dan proses transisi pengelolaan perseroan sebelum dan sesudah perjanjian dibawah tangan tersebut dibuat.
Padahal, disamping bukti perjanjian dibawah tangan tertanggal 29 Agustus 1996 tersebut, masih ada bukti lain, yaitu adanya akte No.13 dibuat dan ditandatangani di hadapan NY. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta dimana tanggal penandatanganannya adalah pada tanggal 29 Agustus 1996 juga. Bahwa perjanjian penjualan dan pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam akta No.13 yang dibuat dihadapan NY. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta, bersamaan waktu penandatanganannya dengan perjanjian pengurusan sertifikat tanah PT. Wahana Pandugraha antara Sdr. Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan dengan Sugeng Adi Sasaji yakni tanggal 29 Agustus 1996; -
Bahwa menurut pasal 5 perjanjian penjualan dan pembelian saham akte No.13 tanggal 29 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan NY. ENDANG SUGIHARTI ANTARIKSA, SH. Notaris di Jakarta, segala kewajiban perseroan setelah tanggal perjanjian jual beli saham beralih kepada pemegang saham baru/management baru dengan demikian segala upaya pengurusan sertifikat tanah (asset) milik PT. Wahana Pandugraha yang dilakukan oleh Sdr. Surya Widjaya dan telah selesai, merupakan hutang baru PT. Wahana Pandugraha setelah jual beli saham dimaksud. Hal ini juga sesuai dengan isi pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi;
-
Bahwa keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan juga diakui berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg. No.268 K/Sip/1980 yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri.
-
Bahwa melihat bukti perjanjian di bawah tangan tanggal 29 Agustus 1996 antara Sdr. Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan dengan Sdr. Sugeng Adi Sasaji tersebut, dapat diketahui bahwa objek perjanjian tersebut adalah pengurusan sertifikat tanah (asset) PT. Wahana Pandugraha, karena itu, yang bertanggung jawab atas utang yang timbul atas
biaya pengurusan sertifikat tanah tersebut adalah PT. Wahana Pandugraha sebagai badan hukum yang mandiri; -
Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa posisi Sugeng Adi Sasaji dalam perjanjian tersebut adalah sebagai pemegang saham baru dan pemegang saham tunggal dalam perseroan, karena itu segala tindakan hukumnya adalah tindakan hukum PT. Wahana Pandugraha;
-
Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa PT. Wahana Pandugraha memiliki kewajiban utang kepada Surya Widjaya CS (Kreditur lainnya) yang telah jatuh tempo karena sertifikat tanah tersebut telah selesai diurus dan saat ini sertifikat tanah tersebut berada di tangan Pemohon Peninjauan Kembali;
-
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur adanya kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 PERPU No.l tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.4 tahun 1998 telah terpenuhi dan oleh karena itu PT. Wahana Pandugraha harus dinyatakan pailit;
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan ad.l bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan bukti tambahan berupa akta No.13 tanggal 29 Agustus 1996 tidaklah menyalahi hukum acara karena pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak ditujukan pada penilaian alat bukti yang merupakan kewenangan judex factie, apalagi bukti P-19 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya bukanlah bukti baru seperti dimaksud pasal 286 (2 a) karena bukti tersebut sebenarnya telah diajukan Termohon sebagai bukti bertanda T-9 di Pengadilan Niaga; mengenai alasan ad.2 bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan permohonan Peninjauan Kembali seperti dimaksud pasal 286 (2 b) PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan; Mengadili Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK, yang diwakili oleh kuasanya TOGAR SM SIJABAT, SH. dan
JOHANES WIRATMO, SH. Pengacara/Penasehat Hukum tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT, tanggal 24 September 1999, oleh Sarwata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Zakir, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Zakir, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak; Hakim - Hakim Anggota
Ketua
ttd
ttd
Zakir,SH.
Sarwata,SH.
ttd TH. Ketut Suraputra, SH. Panitera Pengganti ttd Sirande Palayukan, SH. Biaya Peninjauan Kembali 1.
Meterai
Rp.
2.000,-
2.
Redaksi
Rp.
1.000,-
3.
Administrasi Peninjauan Kembali
Rp. 2.497.000,-
Jumlah
Rp. 2.500.000,Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL DIREKTUR PERDATA NIAGA, I GDE KETUT SUKARATA, S.H. N I P.040012856
