KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
1
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor : 012/M/Kp/V/1979 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1978, dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi;
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 59/M Tahun 1978; 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 1978; 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 28 Tahun 1978;
Memperhatikan
: Persetujuan Menetri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat Nomor B-540/I/MENPAN/5/79 tanggal 18 Mei 1979; MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Menteri Negara Riset Nomor 02/Kp/ VII/1974, tanggal 1 Juli 1974.
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI SAN TATA KERJA STAF MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI BAB -1 ORGANISASI Bagian – Pertama SUSUNAN ORGANISASI PASAL I
1. Untuk membantu MENRISTEK dalam melaksanakan tugas pokoknya, MENRISTEK dibantu oleh Staf MENRISTEK, 2. Staf MENRISTEK tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari : a. Sekretaris MENRISTEK, disingkat SESMENEG RISTEK b. Asisten MENRISTEK, disingkat ASMENEG RISTEK, 5 (Lima) orang I. ASMENEG RISTEK Bidang Perencanaan Umum RISTEK (Asisten-I MENRISTEK atau ASRENUM RISTEK) II. ASMENEG RISTEK Bidang Pengembangan RISTEK (Asisten-II MENRISTEK atau ASRENUM RISTEK) III. ASMENEG RISTEK Bidang Koordinasi Kelembagaan dan Tenaga RISTEK. (Asisten-III MENRISTEK atau ASKOR LEMNA RISTEK).
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
2
IV. ASMENEG RISTEK Bidang Pengawasan Program RISTEK (Asisten -IV MENRISTEK atau ASWASPRO RISTEK). V. ASMENEG RISTEK Bidang Koordinasi Perumusan dan Evaluasi Kebijaksanaan dan Program-program Utama Nasional RISTEK. (Asisten-V MENRISTEK atau ASKOR JAKPUNAS RISTEK). c. Staf Ahli MENRISTEK sebanyak 5 (lima) orang yang akan ditetapkan kemudian Bagian Kedua SESEMENEG RISTEK PASAL 2 SESMENEG RISTEK adalah pembantu MENRISTEK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada MENRISTEK. PASAL 3 SESMENEG RISTEK memimpin Sekretariat MENRISTEK dan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Staf MENRISTEK. PASAL 4 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, SESMENEG RISTEK menyelenggarakan fungsi: a. mengkoordinasikan kegiatan Staf MENRISTEK dengan mengadakan rapat Staf, penyusunan rencana/program kerja dan laporan berkala; b. menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf MENRISTEK; c. mengadakan hubungan kerja dengan Lembaga Negara dan Pemerintah serta Organisasi lain yang dianggap perlu; d. melakukan kegiatan lain atas petunjuk MENRISTEK. PASAL 5 SESMENEG RISTEK membawahkan Biro Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro. PASAL 6 Kepala Biro Umum mempunyai tugas membantu SESMENEG RISTEK dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi yang meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan keamanan bagi MENRISTEK dan Staf MENRISTEK. PASAL 7 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, Biro Umum mempunyai fungsi: a. mengurus dan menyiapkan surat dan dokumen serta mengurus lalu lintas surat menyurat, baik surat keluar maupun surat masuk; b. mengurus penggandaan dan pencetakan surat, laporan berkala dan laporan khusus dan tulisan-tulisan lainnya; c. melakukan surat arsip, dokumentasi dan perpustakaan; d. mengurus tata usaha kepegawaian serta pembinaan pegawai yang meliputi keneikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pendidikan/latihan dan kesejahteraan; e. mengurus tata usaha keuangan yang meliputi perencanaan kebutuhan anggaran, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
f. mengurus pengadaan perlengkapan, perbekalan, peralatan kantor menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatannya; g. mengurus perjalanan dinas, keprotokolan dan keamanan dalam kantor.
3 serta
PASAL 8 Biro Umum terdiri dari : a. Bagian Administrasi; b. Bagian Keuangan c. Bagian Perlengkapan dan Urusan Dalam; d. Bagian Tata Usaha Perbantuan. PASAL 9 Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, penggandaan/percetakan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, tata usaha kepegawaian dan pembinaan pegawai. PASAL 10 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Bagian Administrasi mempunyai fungsi-fungsi: a. melakukan urusan surat-menyurat, penggandaan dan arsip; b. melakukan urusan dokumentasi dan perpustakaan; c. melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. PASAL 11 Bagian Administrasi terdiri dari : a. Sub Bagian Surat-menyurat; b. Sub Bagian Dokumentasi; c. Sub Bagian Kepegawaian. PASAL 12 1. Sub Bagian Surat-menyurat mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat dan laporan, pengetikan, penggandaan/pencetakan dan urusan arsip. 2. Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan perpustakaan. 3. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. PASAL 13 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. PASAL 14 Untuk menyelengarakan tugas tersebut pada pasal 13, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Melakukan Urusan kas; b. Melakukan urusan tata usaha pembayaran dan pembukuan keuangan. PASAL 15 Bagian Keuangan terdiri dari : a. Sub bagian Kas b. Sub Bagian Tata Usaha Pembayaran dan Pembukuan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
4
PASAL 16 1. Sub Bagian Kas mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan melaksanakan pembayaran; 2. Sub Bagian Tata Usaha Pembayaran dan pembukuan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pembayaran dan tata usaha keuangan. PASAL 17 Bagian Perlengkapan dan urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pemeliharaan, perjalanan dinas, angkutan/kendaraan dan pengamanan dalam. PASAL 18 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, Bagian Perlengkapan dan urusan dalam mempunyai fungsi: a. Melakukan urusan pengadaan; b. Melakukan urusan pemeliharaan dan pelayanan; c. Melakukan urusan keamanan dalam. PASAL 19 Bagian Perlengkapan dan urusan Dalam terdiri dari : a. Sub Bagian Pengadaan; b. Sub Bagian Pemeliharaan; c. Sub Bagian Keamanan Dalam. PASAL 20 1. Sub Bagian Pangadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan dan perbekalan alat tulis dan peralatan kantor 2. Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas memberikan pelayanan pada rapat dan pertemuan, mengurus perjalanan dinas dan angkutan /kendaraan serta mengurus pemeliharaan kantor dan alat peralatan kantor 3. Sub Bagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan di dalam kantor. PASAL 21 Bagian Tata Usaha Perbantuan mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melakukan urusan tata usaha bagi MENRISTEK, SESMENEG RISTEK dan para ASMENEG RISTEK serta menyelenggarakan urussan keprotokolan. PASAL 22 Bagian Tata Usaha Perbantuan terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha MENRISTEK; b. Sub Bagian Tata Usaha SESMENEG RISTEK dan Keprotokolan; c. Sub Bagian Tata Usaha ASMENEG RISTEK. PASAL 23 1. Bagian Tata Usaha Perbantuan dan Sub-sub Bagian Tata Usaha tersebut pada pasal 22 masing-masing beradministrasi pangkal pada Biro Umum; 2. Sub Bagian Tata Usaha MENRISTEK terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) pegawai;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
5
3. Sub Bagian Tata Usaha SESMENEG RISTEK dan Keprotokolan terdiri atas sebanyak-banyaknya 4(empat) pegawai; 4. Sub Bagian Tata Usaha ASMENEG RISTEK terdiri atas sebanyak-banyaknya 15(lima belas) pegawai yang ditempatkan pada masing-masing ASMENEG RISTEK sebanyak-banyaknya 3 (tiga) pegawai. Bagian Ketiga ASISTEN-1 MENRISTEK PASAL 24 Asisten-1 MENRISTEK adalah pembantu MENRISTEK di bidang perencanaan umum riset dan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENRISTEK. PASAL 25 Asisten-1 MENRISTEK mempunyai tugas membantu MENRISTEK dalam menyusun rencana riset dan teknologi yang meliputi perencanaan program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi untuk jangka waktu 5(lima) tahun maupun untuk setiap tahun anggaran. PASAL 26 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 25, Asisten-1 MENRISTEK (ASRENUM RISTEK) menyelenggarakan fungsi: a. menyimpan konsep dan telaahan staf mengenai rencana, program, proyek dan kegitan riset dan teknologi baik untuk jangka waktu 5(lima) tahun maupun setiap tahun anggaran; b. mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan perkembangan pelaksanaan rencana, program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi yang telah ditetapkan serta berbagai kemungkinan perkembangan di waktu dekat mendatang; c. mengajukan saran mengenai rencana, program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi baik diminta atau atas prakarsa sendiri bagi penentuan kebijaksanaan MENRISTEK; d. menyusun dokumentasi dan informasi mengenai rencana, program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi serta hasil dari dan hambatan dalam pelaksanaanya; e. mengadakan hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah baik Departemen maupun Non-Departemen dan dengan Organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri. PASAL 27 1. Asisten-1 MENRISTEK membawah Pembantu Asisten (BANAS) yang terdiri dari: a. BANAS bidang Perencanaan Program LPND RISTEK, disingkat BANAS-1 ASRENUM RISTEK; b. BANAS bidang Pengamatan Program LITBAG Departemen, LPND, Perguruan Tinggi dan perusahaan, disingkat BANAS-2 ASRENUM RISTEK; c. BANAS bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data RISTEK, disingkat BANAS-3 ASREUM RISTEK; d. BANAS bidang Dokumentasi dan Informasi RISTEK, disingkat BANAS-4 ASREUM RISTEK. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, BANAS dibantu oleh beberapa tenaga staf menurut kebutuhan sebanyak-banyaknya5(lima) orang. PASAL 28 1. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-1 ASRENUM RISTEK ialah penelaahan rencana, program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi dari Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bergerak di bidang riset dan teknologi;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
6
2. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-2 ASREUM RISTEK ialah pengamatan terhadap rencana, program, proyek dan kegiatan penelitian dan pengembangan dilingkungan Departemen, LPND, Perguruan Tinggi dan perusahaanperusahaan tertentu; 3. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-3 ASREUM RISTEK ialah pengumpulan dan pengelolaan data riset dan teknologi yang langsung diperlukan dalam perumusan rencana, program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi 4. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-4 ASREUM RISTEK ialah dokumentasi dan informasi riset dan teknologi yang langsung bersangkutan dengan rencana, program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi. Bagian Keempat ASISTEN-II MENRISTEK PASAL 29 Asisten –II MENRISTEK adalah pembantu MENRISTEK di bidang pengembangan riset dan teknologi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada MENRISTEK. Asisten-II MENRISTEK mempunyai tugas membantu MENRISTEK dalam mengembangkan riset dan teknologi yang bersangkutan dengan suber alam, energi dan tata lingkungan; pertanian, industri, transpor dan komunikasi, standarisasi, kalibrasi, instrumentasi dan metrologi, sosial budaya dan kegiatan kegiatan lain yang bersifat lintas sektoral. PASAL 31 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasla 30 Asisten-II MENRISTEK (ASBANG RISTEK) menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan konsep dan telaahan staf serta mengikuti seksama perkembangan riset dan teknologi baik di dalam maupun di luar negeri; b. menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan perkembangan riset dan teknologi terutama di bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan nasional; c. mengajukan saran mengenai perkembangan riset dan teknologi baik di minta atau atas prarkasa sendiri bagi penentuan kebijaksanaan MENRISTEK; d. mengadakan hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah baik Departemen maupun Non-Departemen dan dengan organisasi lain, baik di dalam maupun luar negeri. PASAL 32 1. Asisten-II MENRISTEK membawahkan Pembantu Asisten (BANAS) yang terdiri dari: a. BANAS bidang Pengembangan RISTEK di bidang sumber alam, energi dan tatalingkungan, disingkat BANAS-1 ASBAG RISTEK; b. BANAS bidang Pengembangan RISTEK di bidang Pertanian, disingkat BANAS-2 ASBANG RISTEK; c. BANAS bidang Pengembangan RISTEK di bidang industri, transpor, komunikasi, standarisasi, kalibrasi, instrumentasi dan metrologi, di singkat BANAS-3 ASBANG RISTEK; d. BANAS bidang Sosial Budaya RISTEK, disingkat BANAS-4 ASBANG RISTEK; e. BANAS bidang RISTEK Lintas Sektoral, disingkat BANAS-5 ASBANG RISTEK. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, BANAS dibantu oleh beberapa tenaga staf menurut kebutuhan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
7
PASAL 33 1. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-1 ASBANG RISTEK ialah kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang bersangkutan dengan pengembangan sumber alam, energi dan tata lingkungan hidup; 2. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-2 ASBANG RISTEK ialah kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang bersangkutan dengan pengembangan pertanian, pertenakan, perikanan dan kehutanan; 3. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-3 ASBANG RISTEK ialah kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang bersangkutan dengan pengembangan industri, transpor, komunikasi, standarisasi, kalibrasi, instrumentasi dan metrologi. 4. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-4 RISTEK ialah kegiatan riset sosial budaya yang berkaitan dengan pengembanagn riset dan teknologi. 5. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-5 ASBANG RISTEK ialah kegiatan riset dan teknologi mengenai berbagai masalah yang bersifat lintas sektoral. Bagian Kelima ASISTEN-III MENRISTEK PASAL 34 Asisten-III MENRISTEK adalah pembantu MENRISTEK di bidang koordinasi kelembagaan dan tenaga riset dan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENRISTEK. PASAL 35 Asisten-III MENRISTEK mempunyai tugas membantu MENRISTEK dalam menyelenggarakan koordinasi kelembagaan antar lembaga RISTEK dan antar lembaga RISEK dengan lembaga/organisasi lain yang menyelenggarakan kegiatan riset dan teknologi baik di dalam maupun di luar negeri serta koordinasi dan pembinaan tenaga riset dan teknologi. PASAL 36 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 35, Asisten-III MENRISTEK (ASKOR LEMNA RISTEK) menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan konsep dan telaahan staf serta mengikuti perkembangan hubungan dan kerjasama kelembagaan dan tenaga riset dan teknologi baik di dalam negeri maupun di luar negeri; b. menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan kerjasama dan hubungan kelembagaan dan tenaga riset dan teknologi baik di dalam maupun di luar negeri; c. mengajukan saran mengenai masalah peningkatan hubungan dan pendayagunaan kerjasama kelembagaan dan tenaga riset dan teknologi baik diminta atau atas prarkasa sendiri bagi penentuan kebijaksanaan MENRISTEK; d. mengadakan hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah baik Departemen maupun Non-Departemen dan dengan organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. PASAL 37 1. Asisten-III MENRISTEK membawahkan Pembantu Asisten (banas) yang terdiri dari : a. BANAS bidang Koordinasi kelembagaan RISTEK di dalam negeri, disingkat BANAS-1 ASKOR LEMNA RISTEK; b. BANAS bidang koordinasi Tenaga RISTEK di dalam negeri, disingkat BANAS-2 ASKOR LEMNA RISTEK; c. BANAS bidang koordinasi kelembagaan dan Tenaga RISTEK dengan luar negeri, disingkat BANAS-3 ASKOR LEMNA RISTEK; d. BANAS bidang Promosi RISTEK dan Hubungan Masyarakat, disingkat BANAS-4 ASKOR LEMNA RISTEK
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
8
2. Dalam melaksanakan tugasnya, BANAS dibantu oleh beberapa tenaga staf menurut kebutuhan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang. PASAL 38 1. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-1 ASKOR LEMNA RISTEK ialah koordinasi hubungan antar lembaga RISTEK dan antar lembaga RISTEK dengan lembaga lainnya yang menyelenggarakan riset dan teknologi di dalam negeri untuk memelihara koordinasi. Intregragi dan sinkhronisasi kegiatan-kegiatan riset dan teknologi: 2. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-2 ASKOR LEMNA RISTEK ialah pembinaan kerjasama tenaga peneliti untuk meningkatkan daya guna serta untuk memelihara koordinasi, integrasi dan sinkhronisai kegiatan-kegiatan riset dan teknologi; 3. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-3 ASKOR LEMNA RISTEK ialah koordinasi dan kerjasama antara lembaga/tenaga RISTEK di dalam negeri dengan lembaga/tenaga RISTEK di luar negeri, pengurus penyertaan dalam pertemuanpertemuan ilmiah di luar negeri dan peneliti asing yang menjalankan penelitian di Indonesia; 4. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-4 ASKORHUB LEMNA RISTEK ialah promosi riset dan teknologi serta hubungan masyarakat. Bagian Keenam ASISTEN_IV MENRISTEK PASAL 39 Asisten–IV MENRISTEK adalah pembantu MENRISTEK di bidang pengawasan program, proyek, dan kegiatan riset dan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENRISTEK. PASAL 40 Asisten-IV MENRISTEK mempunyai tugas membantu MENRISTEK dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi yang didasarkan atas kebijaksanaan MENRISTEK. PASAL 41 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 40ASISTEN-IV MENRISTEK (ASWASPRO RISTEK) menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan konsep dan telaahan staf mengenai cara dan hasil pelaksanaan program, proyek, dan kegiatan riset dan teknologi oleh lembaga riset dan teknologi yang bersangkutan; b. mengumpulakn, mengolah dan menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan pengawasan program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi; c. mengajukan saran mengenai masalah pengawasan program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi baik diminta atau atas prarkasa sendiri bagi penentuan kebijaksanaan MENRISTEK; d. mengadakan hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah baik Departemen maupun Non-Departemen dan dengan organisasi lain. PASAL 42 1. Asisten-IV MENRISTEK membawahkan Pembantu Asisten (BANAS) yang terdiri dari : a. BANAS bidang Analisa, Evaluasi dan Dokumentasi, disingkat BANAS-1 ASWASPRO RISTEK;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
9
b. BANAS bidang Pengawasan Administratif, disingkat BANAS-2 ASWASPRO RISTEK; c. BANAS bidang Pengawasan fisik, disingkat BANAS-3 ASWASPRO RISTEK; d. BANAS bidang Pengawasan Proyek PUSPITEK, disingkat BANAS-4 ASWASPRO. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, BANAS dibantu oleh beberapa tenaga staf menurut kbutuhan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. PASAL 43 1. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-1 ASWASPRO RISTEK ialah analisa, evaluasi dan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi; 2. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-2 ASWASPRO RISTEK ialah pengawasan administratif terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi; 3. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-3 ASWASPRO RISTEK ialah pengawasan fisik terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan riset dan teknologi; 4. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-4 ASWASPRO RISTEK ialah pengawasan kegiatan-kegiatan proyek PUSPITEK. Bagian Ketujuh ASISTEN-V MENRISTEK PASAL 44 Asisten-V MENRISTEK adalah pembantu MENRISTEK di bidang Koordinasi perumusan serta evaluasi kebijaksanaan dan program-program utama Nasional riset dan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENRISTEK. PASAL 45 Asisten-V MENRISTEK mempunyai tugas membantu MENRISTEK dalam mengkoordinasikan kegiatan perumusan serta evaluasi kebijaksanaan dan program utama Nasional riset dan teknologi serta pengarahan potensi Nasional riset dan teknologi sesuai kebijaksanaan serta program utama Nasional tersebut. PASAL 46 Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 45 Asisten-V menristek (ASKOR JAKPUNAS RISTEK) menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan konsep dan telaahan staf serta mengikuti dengan seksama perkembangan potensi dan kemampuan lembaga riset dan teknologi dari lembaga Pemerintah baik Departemen maupun Non-Departemen, Perguruan Tinggi dan Perusahaan baik milik Pemerintah maupun swasta; b. menyiapkan konsep dan telaahan staf serta mengikuti perkembangan perumusan kebijaksanaan serta program-program utama Nasional di bidang kebutuhan dasar manusia, sumber alam dan energi, industrialisasi, pertahanan-keamanan serta sosial budaya dan falsafah; c. menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan kebijaksanaan serta program utama nasional riset dan teknologi yang diperlukan MENRISTEK guna mengambil keputusan kebijaksanaan ; d. mengajukan saran mengenai kebijaksanaan serta program utama Nasional bidang riset dan teknologi baik diminta atau atas prarkasa sendiri bagi penentuan kebijaksanaan MENRISTEK; e. melakukan pengamatan dan koordinasi terhadap kelompok-kelompok Perumus dan Evaluasi Program-program utama Nasional Riset dan Teknologi;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
10
f. mengadakan hubungan kerja dengan lembaga pemerintah baik Departemen maupun Non-departemen dan dengan organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri atas petunjuk MENRISTEK. PASAL 47 1. Asisten-V MENRISTEK membawahkan Pembantu Asisten (BANAS) yang terdiri dari : a. BANAS bidang Perumusan dan Evaluasi Program-program Utama Nasional Riset dan Teknologi, disingkat BANAS-1 ASKOR JAKPUNAS RISTEK; b. BANAS bidang Evaluasi dan Pengarahan potensi Riset dan Teknologi Nasional, disingkat BANAS-2 ASKOR JAKPUNAS RISTEK; c. Banas bidang Koordinasi Perumusan Kebijaksanaan Nasional Riset dan Teknologi, disingkat BANAS-3 ASKOR JAKPUNAS RISTEK. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, BANAS dibantu oleh beberapa tenaga Staf menurut kebutuhan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. PASAL 48 1.Urusan yg termasuk bidang kegiatan BANAS-1 ASKOR JAKPUNAS RISTEK ialah perumusan dan evaluasi program-program utama Nasional riset dan Teknologi, termasuk kebutuhan dasar manusia, Sumber daya alam dan Energi, Industrialisasi, pertahanan-keamanan serta sosial-budaya dan falsafa; 2. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-2 ASKOR JAKPUNAS RISTEK ialah evaluasi dan pengarahan potensi riset dan teknologi Nasional, termasuk Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Perguruan tinggi, Perusahaan baik milik Pemerintah maupun Swasta; 3. Urusan yang termasuk bidang kegiatan BANAS-3 ASKOR JAKPUNAS RISTEK ialah koordinasi perumusan kebijaksanaan Nasional riset dan teknologi PASAL 49 Staf Pembantu Asisten adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IIIa. BAB II TATA KERJA PASAL 50 Dalam melaksanakan tugasnya,SESMENEG RISTEK,ASMENEG RISTEK,Staf ahli, Karo UMUM, BANAS serta pejabat-pejabat pimpinan lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan staf menristek maupun dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di luar Staf MENRISTEK. PASAL 51 Untuk mencapai kesatuan gerak yang terpadu dilingkungan Staf MENRISTEK dilakukan pertemuan antar pejabat staf dan rapat berkala oleh para ASMENEG RISTEK yang dikoordinasikan oleh ASMENEG RISTEK. PASAL 52 Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Staf MENRISTEK mengadakan Hubungan kerja dengan lembaga lain sesuai dengan tugasnya, baik dalam bentuk pertamuan antar pejabat maupun dalam bentuk rapat.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
11
PASAL 53 Setiap pejabat pemimpin dalam lingkungan Staf MENRISTEK bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugasnya. PASAL 54 Setiap pejabat pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala. PASAL 55 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib di sampaikan pula kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB-III PENUTUP PASAL 56 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 Mei 1979 _________________________________ MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Ttd. Prof.Dr. –Ing. B.J.Habibie
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS