Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2000 Tentang : Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup; Mengingat : 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : 65/M.PAN/12/1999 tanggal 28 Desember 1999; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut staf Meneg LH, adalah unsur pembantu atau unsur pelaksana Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg LH. Pasal 2 Staf Meneg LH mempunyai tugas membantu Meneg LH dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Staf Meneg LH menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
b.
pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
c.
peningkatan peran masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
d.
pelaksanaan koordinasi kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
e.
pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri di bidang lingkungan hidup;
f.
pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Kantor Meneg LH;
g.
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya;
h.
pelaksanaan tugas dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk Meneg LH.
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5 Staf Meneg LH terdiri dari: a.
Sekretaris Meneg LH, selanjutnya disebut Sesmen;
b.
Deputi Meneg LH terdiri dari:
c.
1.
Deputi Meneg LH Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Deputi I;
2.
Deputi Meneg LH Bidang Sosial, Ekonomi, dan Perdagangan, selanjutnya disebut Deputi II;
3.
Deputi Meneg LH Bidang Hukum Lingkungan, selanjunya disebut Deputi III;
Staf Ahli Meneg LH, selanjutnya disebut Staf Ahli. Bagian Kedua Sesmen Pasal 6
Sesmen adalah unsur pembantu Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg LH. Pasal 7 Sesmen mempunyai tugas membantu Meneg LH dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kantor Meneg LH dan menyelenggarakan, pengelolaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Kantor Meneg LH. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sesmen menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan Meneg LH;
b.
koordinasi kegiatan staf Meneg LH untuk penyusunan rencana dan program kerja tahunan dan jangka panjang, pemantauan pelaksanaan program, laporan berkala, dan laporan khusus;
c.
pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas staf Meneg LH,
d.
penyelenggaraan administrasi untuk perencanaan dan kerja sama luar negeri,
e.
penyelenggaraan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan lembaga lain sesuai arahan Meneg LH;
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg LH sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 9
Sesmen membawahkan: a. Biro Umum; b. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri. Bagian Ketiga Biro Umum Pasal 10 Biro Umum mempunyai tugas membantu Sesmen dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi seluruh unsur di lingkungan Kantor Meneg LH. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan administrasi umum, dokumentasi, dan perpustakaan; c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; d. pengelolaan urusan rumah tangga.
Pasal 12 Biro Umum terdiri dari: a. Bagian Kepegawaian; b. Bagian Administrasi; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Rumah Tangga. Pasal 13 Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
b.
pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan. Pasal 15
Bagian Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; b Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun. Pasal 16 (1)
Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi, administrasi penempatan, mutasi, kepangkatan, penyiapan daftar pen pelaksanaan pekerjaan (DP-3), kesejahteraan, rencana pendidikan dan pelatihan pegawai.
(2)
Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai. Pasal 17
Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan perjalanan dinas, serta dokumentasi dan perpustakaan.
Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 17, Bagian Administrasi menyelenggarakani fungsi: a.
pelaksanaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan
b.
pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas;
c.
pelaksanaan urusan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan;
d.
pelaksanaan koordinasi kegiatan administratif Unit Tata Usaha Meneg LH, Sesmen, para Deputi, dan kelompok Staf Ahli Pasal 19
Bagian Administrasi terdiri dari: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Perjalanan; c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan; d. Unit Tata Usaha Pimpinan. Pasal 20 (1)
Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan umum, penyiapan surat menyurat, penggandaan, pencetakan, dan kearsipan.
(2)
Subbagian Perjalanan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perjalanan dinas baik di dalam maupun ke luar negeri, pengurusan visa dan paspor.
(3)
Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan pengendalian dokumen yang diperlukan untuk sistem manajemen serta pengelolaan perpustakaan.
(4)
Unit Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Meneg-LH, Sesmen, para Deputi, dan kelompok Staf Ahli. Pasa 21
(1)
Unit Tata Usaha Pimpinan meliputi: a. Subbagian Tata Usaha Meneg LH; b. Subbagian Tata Usaha Sesmen; c. Subbagian Tata Usaha Deputi I; d. Subbagian Tata Usaha Deputi II; e. Subbagian Tata Usaha Deputi III;
f. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli. (2)
Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Meneg LH, Sesmen, para Deputi, dan para Staf sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 22
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 22, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyusunan anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi. Pasal 24 Bagian Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. Pasal 25 (1)
subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran
(2)
subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, kas, dan pembukuan.
(3)
subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran. Pasal 26
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan, dan protokol.
Pasa 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a.
pengelolaan pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor;
b.
pengelolaan kegiatan penggunaan dan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan;
c.
pelaksanaan urusan keprotokolan. Pasal 29
(1)
Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian alat tulis dan perlengkapan kantor
(2)
Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugass melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan penggunaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan.
(3)
Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan. Bagian Keempat Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar negeri Pasal 30
Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas membantu Sesmen dalam melaksanakan koordinasi perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup, evaluasi, dan pelaporan, serta menyelenggarakan administrasi kerja sama internasional dan bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan Program pengelolaan lingkungan hidup;
b.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
c.
pengelolaan administrasi kerjasama internasional dan bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup.
Pasal 32 Biro perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari : a.
Bagian Program;
b.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c.
Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional;
d.
Bagian Kerja Sama Multilateral. Pasal 33
Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat umum dan lintas sektoral Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Program menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pengkajian pengembangan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat umum dan lintas sektoral;
b.
pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas daerah, departemen, dan nondepartemen;
c.
pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi di bidang perencanaan umum dan lintas sektoral. Pasal 35
Bagian Program terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan Umum; b. Subbagian Perencanaan Lintas Sektor Pasal 36 (1)
Subbagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat umum meliputi aspek sosial ekonomi, perdagangan, dan hukum lingkungan
(2)
Subbagian Perencanaan Lintas Sektor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dan strategi
pengelolaan lingkungan hidup antar departemen dan lembaga nondepartemen serta antar daerah. Pasal 37 Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program serta penyusunan laporan, dan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan pengkajian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
b.
pelaksanaan koordinasi di bidang evaluasi dan pelaporan Pasal 38
Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari : a. Subbagian Evaluasi; b. Subbagian Pelaporan. Pasal 39 (1)
Subbagian evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi atas rencana , kebijakan, dan program
(2)
Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan. Pasal 40
Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja sama antar negara dan antar kawasan serta bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional menyelenggarakan fungsi : a.
pengelolaan administrasi kerjasama antar negara dan antar kawasan di bidang lingkungan hidup
b.
pengelolaan administrasi bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup Pasal 42
Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional terdiri dari :
a.
Subbagian Antar Negara
b.
Subbagian Antar Kawasan Pasal 43
(1)
Subbagian Antar-Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama dan bantuan Luar negeri antar negara
(2)
Subbagian Antar Kawasan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri antar kawasan di bidang lingkungan hidup. Pasal 44
Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja sama multilateral meliputi lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa dan lembaga internasional serta bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup. Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi : a.
pengelolaan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri dengan lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa di bidang lingkungan hidup
b.
pengelolaan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri dengan lembaga internasional selain Perserikatan Bangsa Bangsa di bidang lingkungan hidup Pasal 46
Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri dari : a.
Subbagian Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa,
b.
Subbagian Lembaga Internasional
Pasal 47 (1)
Subbagian Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama serta bantuan luar negeri dengan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang lingkungan hidup.
(2)
Subbagian Lembaga lnternasional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama serta bantuan luar negeri dengan lembaga intemasional selain Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang lingkungan hidup.
Bagian Kelima Deputi I Pasal 48 Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg-LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Meneg-LH. Pasal 49 Deputi I mempunyai tugas membantu Meneg-LH dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Deputi I menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di bidang ekosistem daratan, ekosistem perairan, serta iklim dan atmosfir;
b.
perumusan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di bidang ekosistem daratan, ekosistem perairan, serta iklim dan atmosfir;
c.
pengkoordiriasian pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup di bidang ekosistem daratan, ekosistem perairan, serta iklim dan atmosfir;
d.
pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di bidang ekosistem daratan, ekosistem perairan, serta iklim dan atmosfer;
e.
penyampaian evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup di bidang ekosistem daratan, ekosistem perairan, serta iklim dan atmosfir;
f.
pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 51
Deputi I terdiri dari: a.
Asisten Deputi Urusan Ekosistem Daratan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I;
b.
Asisten Deputi Urusan Ekosistem Perairan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I;
c.
Asisten Deputi Urusan Iklim dan Atmosfer, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I. Pasal 52
(1)
Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan ekosistem daratan.
(2)
Asisten Deputi 2/1 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan ekosistem perairan.
(3)
Asisten Deputi 3/1 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan iklim dan atmosfer. Bagian Keenam Deputi II Pasal 53
Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Meneg LH. Pasal 54 Deputi II mempunyai tugas membantu Meneg LH dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan sosial, ekonomi, dan perdagangan. Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Deputi II menyelenggarakan fungsi : a.
perumusan kebijakan sosial, ekonomi, dan perdagangan di bidang sosial budaya, ekonomi lingkungan dan perdagangan.
b.
perumusan sasaran sosial, ekonomi, dan perdagangan di bidang sosial budaya, ekonomi lingkungan dan perdagangan.
c.
pengkoordinasian pelaksanaan program sosial, ekonomi, dan perdagangan di bidang sosial budaya, ekonomi lingkungan dan perdagangan.
d.
pengendalian pelaksanaan kebijakan sosial, ekonomi, dan perdagangan di bidang sosial budaya, ekonomi lingkungan dan perdagangan.
e.
penyampaian evaluasi dan pelaporan sosial, ekonomi, dan perdagangan di bidang sosial budaya, ekonomi lingkungan dan perdagangan.
f.
pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 56
Deputi II terdiri dari: a.
Asisten Deputi Urusan Sosial Budaya, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II
b.
Asisten Deputi Urusan Ekonomi Lingkungan selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II
c.
Asisten Deputi Urusan Perdagangan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II Pasal 57
(1)
Asisten Deputi 1/II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan sosial budaya
(2)
Asisten Deputi 2/II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan ekonomi lingkungan.
(3)
Asisten Deputi 3/II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan perdagangan. Bagian Ketujuh Deputi III Pasal 58
Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Meneg LH. Pasal 59 Deputi III mempunyai tugas membantu Meneg LH dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan hukum lingkungan
Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Deputi III menyelenggarakan fungsi : a.
perumusan kebijakan hukum lingkungan di bidang pengembangan dan evaluasi hukum lingkungan.
b.
perumusan sasaran pelaksanaan hukum lingkungan di bidang pengembangan dan evaluasi hukum .
c.
pengkoordinasian pelaksanaan program hukum lingkungan di bidang pengembangan dan evaluasi hukum .
d.
pengendalian pelaksanaan kebijakan hukum lingkungan di bidang pengembangan dan evaluasi hukum .
e.
penyampaian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hukum lingkungan di bidang pengembangan dan evaluasi hukum .
f.
pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 61
Deputi III terdiri dari : a.
Asisten Deputi Urusan Pengembangan Hukum Lingkungan selanjutnya disebut asisten Deputi 1/III
b.
Asisten Deputi Urusan evaluasi penerapan hukum lingkungan selanjutnya disebut asisten Deputi 2/III Pasal 62
(1)
Asisten Deputi 1/III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan pengembangan hukum lingkungan
(2)
Asisten Deputi 2/III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan konsep perumusan kebijakan evaluasi hukum lingkungan Bagian Kedelapan Analis Kebijakan Pasal 63
(1)
Analis Kebijakan mempunyai tugas membantu Asisten Deputi dalam menyiapkan bahan perumusan dan kajian sesuai dengan bidang tugas Asisten Deputi masing-masing.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Asisten Deputi dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Analis Kebijakan. Bagian Kesembilan Staf Ahli Pasal 64
Staf Ahli adalah unsur pembantu Meneg LH di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Meneg LH Pasal 65 Staf ahli mempunyai tugas melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara koseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup kepada Meneg. Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Staf Ahli menyelenggarakan fungsi: a.
pemikiran dan pengkajian aspek peran masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
b.
pemikiran dan pengkajian aspek lingkungan global dalam rangka perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c.
pemikiran dan pengkajian aspek antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Pasal 67
staf Ahli terdiri dari: a.
Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat;
b.
Staf Ahli Bidang Lingkungan Global:
c
Staf Ahli Bidang Antar-Lembaga.
Pasal 68 (1)
Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat mempunya tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran dan pertimbangan kepada Meneg LH mengenai aspek peran masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan lingkungan hidup.
(2)
Staf Ahli Bidang Lingkungan Global mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran dan pertimbangan kepada Meneg LH mengenai aspek lingkungan global dalam rangka merumuskan kebijakan lingkungan hidup.
(3)
Staf Ahli Bidang Antar-Lembaga mempunyai tugas melakukan pengkajian dan memberikan pemikiran dan pertimbangan kepada Meneg LH mengenai aspek antarlembaga dalam rangka merumuskan kebijakan lingkungan hidup Bagian Kesepuluh Pasal 69 Kelompok Kerja
Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Meneg LH dapat membentuk Kelompok Kerja atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II TATA KERJA Pasal 70 Dalam melaksanakan tugas Sesmen, para Deputi, para Staf Ahli, para Kepala Biro, para Asisten Deputi, serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kantor Meneg LH maupun dengan instansi sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 71 Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahan masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 72
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Staf Meneg LH mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kenegaraan kemasyarakatan, dan perorangan baik secara resmi maupun tidak resmi, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 73 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Meneg LH bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya Pasal 74 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Pasal 75 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan tindak lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya Pasal 76 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 77 Dalam melaksanakan tugas, setiap pejabat pimpinan dibantu oleh pejabat pimpinan bawahanya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala D pimpinan satuan orgariisasi dalam Iingkungan Meneg LH ggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan ig-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi sanaan tugas bawaharmya.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 Semua ketentuan pelaksanaan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor KEP-34/MENLH/11/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan berdasarkan keputusan ini
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Meneg LH setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagan susunan organisasi Kantor Meneg LH sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini Pasal 80 Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor KEP-34/MENLH/11/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku Pasal 81 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Januari 2000 Menteri Negara Lingkungan Hidup Ttd Dr. A. Sonny Keraf
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 1 TAHUN 2000 TANGGAL 10 JANUARI 2000 STRUKTUR ORGANISASI STAF MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
______________________________________
