192 Muharsono, Pentingnya GBHN
PENTINGNYA GBHN
2. Tujuan Visional
Oleh:
Tujuan pembangunan visional
MUHARSONO
sebagaimana
ditegaskan
dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar A. LANDASAN PEMIKIRAN
1945
Dalam penyelenggaraan Negara
diwujudkan
pelaksanaan
melalui
penyelenggaraan
Republik Indonesia ada 2 visional yang
Negara yang berkedaulatan rakyat
harus diperhatikan untuk melindungi
dan
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
mengutamakan
tumpah darah Indonesia.
kesatuan
bangsa,
1. Landasan Visional
Pancasila
dan
Dalam
menyelenggarakan
kehidupan
nasional
paradigmanya
dapat
dalam dilihat
dari
demokratis
dengan
persatuan
dan
berdasarkan
Undang-Undang
1945 diwujudkan melalui pelaksaan penyelenggaraan
Negara
berkedaulatan
rakyat
yang dan
spesifikasinya sebagai berikut:
demokratis dengan mengutamakan
a. Pancasila
falsafah,
persatuan dan kesatuan bangsa,
dasar
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Negara, berkedudukan sebagai
Undang Dasar 1945, merupakan
landasan idiil.
usaha
ideology
sebagai bangsa
b. Undang-Undang
dan
Dasar
(UUD)
peningkatan
manusia, dan masyarakat Indonesia
1945 sebagai landasan konstitusi
yang
Negara, berkedudukan sebagai
berkelanjutan,
landasan konstitusional.
kemampuan
c. Wawasan Nusantara sebagai visi
kualitas
dilakukan
secara berdasarkan
nasional,
memanfaatkan
dengan
kemajuan
ilmu
nasional, berkedudukan sebagai
pengetahuan dan teknologi serta
landasan konsepsional.
memperhatikan
d. Ketahanan
Nasional
sebagai
tantangan
perkembangan
global.
konsepsi nasional, berkedudukan
pelaksanaannya
mengacu
sebagai landasan konpsional.
kepribadian bangsa dan nilai luhur
e. GBHN sebagai politik dan strategi nasional
pada
yang universal untuk mewujudkan
sebagai
kehidupan bangsa yang berdaulat,
nasional,
mandiri berkeadilan, sejahtera, maju
berkedudukan sebagai landasan
dan kukuh kekuatan moral dan
operasional.
etikanya.
kebijaksanaan
atau
Dalam
dasar
193
Muharsono, Pentingnya GBHN
Pembangunan yang terpusat
Dengan mengacu pada dasar
dan tidak merata yang dilaksanakan
pemikiran
selama
penyelenggaraan
ini
ternyata
mengutamakan ekonomi
hanya
pertumbuhan
serta
tidak
diimbangi
itulah,
disusun Negara
arah dalam
bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara,
yang
memuat
konsepsi
kehidupan sosial, politik, ekonomi
penyelenggaraan
yang demokratis dan berkeadilan.
menyeluruh
Fundamental
tatanan kehidupan bermasyarakat,
pembangunan
ekonomi
yang
penyelenggaraan
rapuh,
Negara
yang
berbangsa
Negara
untuk
dan
mewujudkan
yang
membangun
bernegara
kemajuan
atas
disegala
sangat birokratis dan cenderung
bidang yang menempatkan bangsa
korup, serta tidak demokratis telah
Indonesia sederajat dengan bangsa
menyebabkan krisis moneter dan
lain di dunia.
ekonomi,
yang
dengan
nyaris
krisis
memprihatinkan. kemudian timbulnya
berlanjut
moral Hal
menjadi krisis
yang tersebut
Penyelenggaraan Negara yang
penyebab
menyimpang dari ideologi Pancasila
nasional
berkepanjangan, membahayakan
persatuan
kesatuan, kelangsungan
B. KONDISI UMUM
yang
dan mekanisme Undang-Undang Dasar
telah
1945
telah
mengakibatkan
dan
ketidakseimbangan kekuasaan diatara
mengancam
lembaga-lembaga Negara dan makin
kehidupan
bangsa
jauh
dari
cita-cita
demokrasi
dan
dan Negara. Karena itu, reformasi
kemerdekaan yang ditandai dengan
disegala bidang dilakukan utnuk
berlangsungya sistem kekuasaan yang
bangkit kembali dan memperteguh
bercorak absolute karena wewenang
kepercayaan
atas
dan kekuasaan Presiden berlebihan
melakukan
yang melahirkan budaya korupsi, kolusi
penyelamatan,
dan nepotisme sehingga terjadi krisis
diri
kemampuannya
dan
langkah-langkah pemulihan,
pemantapan
pengembangan
dan
pembangunan
dengan paradigm baru Indonesia masa
depan
yang
berwawasan
multidimensional pada hamper seluruh aspek kehidupan. Konflik sosial dan menguatnya gejala disintegrasi diberbagai daerah di
kelautan dalam rangka mewujudkan
Maluku
merupakan
gangguan
bagi
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
keutuhan Negara Republik Indonesia
17 Agustus 1945.
yang kalau tidak segera ditanggulangi
194 Muharsono, Pentingnya GBHN
akan dapat mengancam keberadaan
Kondisi hukum yang demikian
dan kelangsungan hidup bangsa dan
mengakibatkan
Negara. Khusus bagi Daerah Istimewa
penghormatan hak asasi manusia di
Aceh dan Irian Jaya hal-hal tersebut
Indonesia masih memprihatinkan yang
merupakan
terlihat dari berbagai pelanggaran hak
ketidakpuasan
terhadap
perlindungan
kebijakan pemerintah pusat yang perlu
asasi
segera dikoreksi dengan cepat dan
bentuk tindak kekerasan, diskriminasi,
tepat.
dan kesewenang-wenangan. Dibidang
hukum
perkembangan
yang
terjadi
controversial,
manusia,
pertahanan
dalam
dibidang
keamanan
menunjukkan
aparatur, sarana dan prasaran hukum
masih
menunjukkan
Kepercayaan
Namun,
lain
Pembangunan
disatu pihak materi hukum, pembinaan
peningkatan.
antara
dan
kemajuan
telah meskipun
mengandung
kelemahan.
masyarakat
terhadap
dipihak lain tidak diimbangi dengan
aparatur TNI dan Polri melemah, antara
peningkatan
lain karena digunakan sebagai alat
integritas
profesionalisme
moral
aparat
dan
hukum,
kekuasaan,
rasa
aman
dan
kesadaran hukum, mutu pelayanan
ketenteraman masyarakat berkurang,
serta
meningkatnya
tidak
adanya
keadilan
kepastian
lebih
ketidakpuasan
dan
merupakan
terhadap
kebijakan
pemerintah pusat yang perlu segera
gangguan
keamanan
dan ketertiban, terjadinya kerusuhan massal
dan
berbagai
pelanggaran
hukum serta hak asasi manusia.
dikoreksi dengan cepat dan tepat.
Upaya mengatasi krisis ekonomi
Tekat untuk memberantas segala
beserta dampak yang ditimbulkan telah
bentuk penyelewengan sesuai tuntutan
dilakukan
melalui
reformasi
dibidang
ekonomi,
nepotisme, serta kejahatan ekonomi
belum
memadai
keuangan
dan
penyalahgunaan
penyelenggaraan
kekuasaan
belum
diikuti
langkah-
ekonomi selama ini dilakukan atas
kesungguhan
dasar kekuasaan yang terpusat dengan
langkah
seperti
nyata
pemerintah hukum
serta
dalam
korupsi,
dan
aparat
kolusi,
penegak
menerapkan
dan
proses
reformasi
tetapi
hasilnya
karena Negara
(1)
dibidang
campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi
menegakkan hukum, terjadinya campur
tidak
berada
ditangan
tangan dalam proses peradilan, serta
mekanisme
tumpang tindih dan kerancuan hukum
secara efektif, dan (2) kesenjangan
mengakibatkan terjadinya krisis hukum.
ekonomi yang meliputi kesenjangan
pasar
rakyat
tidak
dan
berfungsi
195
Muharsono, Pentingnya GBHN
antara pusat dan daerah, antar daerah,
kemampuan
antar
menghadapi kerjasama dan persaingan
pelaku
dan
antar
golongan
pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi
tidak
kuat
yang
ditandai
Indonesia
dalam
global. Kehidupan
beragama
belum
memberikan jaminan akan peningkatan
dengan berkembangnya monopoli serta
kualitas
pemusatan kekuatan ekonomi ditangan
kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi
sekelompok
masyarakat.
kecil
masyarakat
dan
daerah tertentu.
keimanan
sosial,
dan
ketaqwaan
Merebaknya
korupsi
dan
penyakit sejenisnya,
Penggangguran makin meningat
kriminalitas, pemakaian obat terlarang,
dan meluas, hak dan perlindungan
perilaku menyimpang yang melanggar
tenaga kerja
moralitas,
terwujud, makin
tenaga kerja belum
jumlah
penduduk
membengkak
kesehatan
dan
kepatutan,
gambaran
terjadinya
miskin
memberikan
derajat
kesenjangan antara perilaku formal
menurun
kehidupan keagaam dengan perilaku
dan
masyarakat
etika
drastic. Gejala itu bahkan menguat dengan terdapatnya indikasi kasus-
realitas nyata kehidupan keseharian. Status
peranan
kasus kurang gizi dikalangan kelompok
dalam
penduduk usia bawah lima tahun, yang
subordinatif dan belum sebagai mitra
dapat
sejajar dengan laki-laki, yang tercermin
mengakibatkan
generasi
yang
timbulnya
kualitas
fisik
dan
inteleknya rendah.
masih
bersifat
pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam
Konsep
pembangunan
berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan.
masyarakat
perempuan
Namun
pemerintahan, dalam badan legislative dan yudikatif, serta dalam masyarakat.
didalam
Penurunan peranan dan kualitas
pengalaman praktik selama ini, justru
diri terjadi juga dikalangan generasi
terjadi pengolahan sumber daya alam
muda. Kreativitas, kemampuan dan
yang tidak terkendali dengan akibat
kemampuan
kerusakan
pemikiran
lingkungan
yang
mengganggu kelestarian alam.
mengembangkan
dan
melakukan
kegiatan
eksploratif, melakukan aksi sosial untuk
Pengembangan dan penerapan
berani coba-ralat pada generasi muda
ilmu pengetahuan dan teknologi belum
mengalami hambatan sehingga pada
dimanfaatkan
akhirnya
secara
berarti
dalam
kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga
belum
memperkuat
menghambat
kaderisasi bangsa.
proses
196 Muharsono, Pentingnya GBHN
Luasnya
ruang
lingkup
pembangunan daerah terutama dalam
royong, persaudaraan, toleransi dan norma etika ketimuran.
rangka pelaksanaan otonomi daerah
Etika ketimuran digantikan paham
belum didukung oleh kesiapan dan
individualism,
kemampuan sumber daya manusia dan
yang
aparatur
yang
Indonesia sengsara selama barabad-
adanya
abad. UUD 2002 juga menjadikan
perangkat peraturan bagi pengelolaan
bangsa Indonesia tidak memiliki masa
sumber daya alam didaerah.
depan dengan raibnya GBHN yang
pemerintah
memadai
serta
daerah
belum
Pelaksanaan politik luar negeri yang
lemah,
antara
lain
negeri
mengakibatkan
posisi-tawar
Indonesia
membuat
rakyat
digagas seluruh rakyat di MPR RI. C. KEKURANGAN DAN KELEMAHAN
turunya
Perjalanan reformasi yang lebih
dalam
dari lima belas tahun, telah mengalami
percaturan internasional.
banyak
Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkan
nyata-nyata
kapitalisme
karena
tingginya ketergantungan pada utang luar
liberalism,
scenario.
Ada
yang
menggembirakan untuk disyukuri, tetapi
kecenderungan
banyak
menurunnya kualitas kehidupan dan jati
bahkan
diri
menuntut
berkembang tanpa arah. Demokrasi
terutama
yang tumbuh subur diseantero daerah
bangsa.
bangsa
Kondisi
itu
Indonesia,
yang
membingungkan
menyedihkan
karena
penyelenggara Negara, para elite politik
hanya
dan pemuka masyarakat, agar bersatu
berbiaya tinggi namun tidak
dan
dampak
bekerja
reformasi
keras
dalam
melaksanakan segala
bidang
melahirkan
dalam
Sampai
saat
martabat, dan kesejahteraan bangsa
pembangunan
Indonesia.
mengalami
UUD
2002
Pancasila sebagai
telah
tidak
lagi
dasar
politik memiliki
mengangkat
derajat kesejahteraan masyarakat.
kehidupan untuk meningkatkan harkat,
Perubahan UUD 1945 menjadi
pentas
upaya
dan
ini,
arah
Indonesia
juga
ketidakjelasan
sehingga
harus malu tersalip oleh Negara-negara
menyebabkan
tetangga yang tidak memiliki sumber
dipergunakan
daya
penuntun
alam
Evaluasi
sebanyak
keadaan
Indonesia.
demikian
perlu
penyelenggaraan pemerintahan. Selain
disikapi dengan mengembalikan arah
itu juga mengikis nilai-nilai luhur budaya
dan haluan pembangunan nasional
bangsa seperti kekeluargaan, gotong
berupa
Garis-Garis
Besar
Haluan
Negara (GBHN) dan kembalinya proses
197
Muharsono, Pentingnya GBHN
demokratisasi yang memberikan hak
ketatanegaraan.
bagi
keberadaan
calon
presiden
independen
maupun
sebagai
wakil
presiden.
Dengan
demikian,
dibutuhkan
keberanian
mengamandemen
UUD
Korupsi
Hal
Komisi
(KPK),
itu
seperti
Pemberantasan
Komisi
Pemilihan
Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
Komisi
Nasional
HAM
Negara Republik Indonesia tahun 1945
(Komnas HAM), Komisi Polisi Nasional
(UUD 1945).
(Kom;olnas),
Setelah
70
tahun
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Indonesia (KPI), Komisi Ombudsman
merdeka, UUD 1945 telah mengalami
Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis
empat kali amandemen dari kurun
Transaksi
Keuangan
waktu
Lembaga
Perlindungan
1999
sampai
2002.
Pembongkaran yang dilakukan praktis merubah
struktur
(PPATK), saksi
dan
korban (LPSK) dan banyak lagi.
ketatanegaraan.
Namun
semakin
banyaknya
Semua dari Majelis Permusyawaratan
institusi tinggi Negara sekaligus institusi
Rakyat (MPR) sebagai institusi tertinggi
independen
yang
anggota-anggota
menimbulkan gesekan-gesekan karena
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
terjadinya fungsi yang saling tumpang
utusan-utusan daerah serta golongan,
tindih. Contoh yang beberapa kali
kemudian
Badan
terjadi misalnya antara MA dan KY,
(BPK),
KPU dan Kementerian Dalam Negeri,
Mahkamah Agung (MA), dan Dewan
MA dan KPU, serta DPD dan DPR.
Pertimbangan
Gugatan-gugatan
terdiri
dari
ada
Pemeriksa
Presiden,
Keuangan
Agung
(DPA).
Hasil
yang
ada,
atas
justru
kekisruhan
perubahan menghasilkan penambahan
fungsi institusi Negara dalam sistem
Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan
tata Negara setidaknya dapat difahami
Perwakilan
seperti
Daerah
(BPD)
yang
perwakilan
dari
judicial review (uji materi) terhadap UU
masing-masing propinsi, dan Komisi
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Yudisial (KY). Posisi serta peran DPA
(UU
akhirnya
dilakukan DPD tersebut merupakan
mengambil
empat
dibubarkan
dan
diganti
dengan Dewan Penasihat Presiden. Selain
institusi-institusi
yang
langkah
Parlemen).
DPD
mengajukan
Langkah
yang
upaya strategis sebagai warming up untuk
mengadakan
amandemen
disebutkan dalam konstitusi, terdapat
konstitusi. Terlebih selama ini DPD dan
juga komisi-komisi atau badan-badan
MPR
dan
wewenang serta fungsi untuk bisa andil
lembaga
menghiasi
independen dalam
yang struktur
seolah
berperan
mengalami
merumuskan
amputasi
arah
198 Muharsono, Pentingnya GBHN
pembangunan
nasional.
Tentunya
dalam masa reformasi karena dianggap
proses demokrasi yang dirasa semakin
sebagai amanat pemilihan Presiden
tidak jelas arah perjalanannya dalam
secara
relasinya
kewenangan
dengan
nasional
dan
pembangunan
kesejahteraan
rakyat
semakin mendukung untuk dilakukan adopsi
aturan
calon
langsung
yang
memiliki
membentuk
arah
pembangunan sesuai visi dan misi kepemimpinannya sendiri.
independen
Pada masa awal pembentukan
sebagai kandidat calon presiden dan
GBHN Presiden Soekarno melahirkan
wakil
adanya
presiden.
kepala
Presiden
eksekutif
berwenang
par
sebagai excellence
menjalankan
arah
KNIP
yang
berdasarkan
Maklumat
Nomor
X
tertanggal
Oktober
1945
diberikan
tugas
pembangunan nasional sesuai dengan
untukmembantu
visi dan misinya dengan berpegangan
GBHN. Seiring perjalanan kekuasaan,
pada UU. Namun karena selama ini
GBHN
presiden dan wakil presiden adalah dan
penyusunan secara detail di era Orde
wakil presiden adalah bayang-bayang
Baru. Selain melanjutkan era Orde
partai terentu, maka visi dan misi
Lama, GBHN merupakan perwujudan
pembangunan yang dijalankan justru
dari
terkesan
kerakyatan Pancasila sesuai dengan
sebagai
visi
dan
misi
partainya.
Prsiden
16
menyusun
kemudian
model
mengalami
perencanaan
ekonomi
Pasal 33 UUD 1945 yang tidak pernah merubah substansi pemaknaan. GBHN
D. DORONGAN DAN HARAPAN Hal
yang
amandemen
penting
kelima
adalah
adalah instrument sentral dalam sistem
menuju upaya
ketatanegaraan menurut UUD 1945. Secara
ketatanegaraan,
untuk menghidupkan kembali Garis-
mengembalikan
Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
GBHN
sebagai
pembangunan
sekaligus akan memiliki implikasi pada
nasional disegala bidang dalam jangka
penguatan kedudukan MPR, yang bisa
panjang yang disusun oleh semua
jadi
elemen bangsa.
dengan sistem presidensial yang dianut
acuan
arah
Upaya menyusun
GBHN pada dasarnya telah dilakukan sejak bagian
awal dari
kemerdekaan model
sebagai
perencanaan
adalah
akan
kembali amanat
dipandang
kehadiran UUD
1945
bertabrakan
dalam amandemen UUD 1945. Jika semua komponen konsisten dengan
esensi
UUD
sistem
1945
yang
ekonomi yang diamanatkan Pasal 33
menganut
perencanaan
UUD 1945. Tetapi sengaja dihilangkan
ekonomi, maka sistem pemerintahanlah
199
Muharsono, Pentingnya GBHN
yang
seharusnya
menyesuaikan
E. PERLUKAN MODEL GBHN ?
dengan keberadaan GBHN sebagai instrument
perencanaan
pembangunan.
Dalam
kenyataan
REFORMULASI
Dalam suatu organisasi manapun diperlukan
perencanaan.
demikian, persoalan bukan pada aspek
jumlah
mutlaknya sistem presidensial, tetapi
besar, keragaman agama dan lainnya,
pada
terwujudnya
sehingga kompleksitas permasalahan
secara
begitu tinggi, maka perencanaan tidak
sistem
untuk
kesejahteraan
rakyat
penduduk
sedemikian
konstitusional yang terlindungi sesuai
bisa
dengan perencanaan ekonomi melalui
merupakan
yang jelas.
sebagai pedoman untuk menyusun
Selama ini arah pembangunan
dihindari.
yang
Dengan
rencana
GBHN
program
dahulunya
rencana
pembangunanlima
kerja
tahunan
nasional mengacu pada visi dan misi
berdasarkan prespektif 25 tahun ke
Presiden kemudian disusun secara
depan
detail
persetujuan setiap lima tahun dari MPR
sebagai
Pembangunan
Rancangan
Jangka
Menengah
RI
dengan
melalui
DPR
RI,
peran
mulanya
visi dan misi Presiden tidak bisa
mengalami
dijadikan
peran tersebut kini lebih banyak diambil
pembangunan
seluruh bangsa karena nahkoda tetap
oleh
yang
(RPJM). Namun perlu difahami bahwa
pedoman
dilakukan
mendapatkan
pergeseran.
MPR
kini
Nampaknya
oleh eksekutif bersama DPR.
butuh kebersamaan penghuni bahtera
Jika kita merencanakan suatu
yang sedang berlayar. Penyusunan
arah atau haluan Negara kedepan,
RPJM dan Rencana Pembangunan
suatu haluan yang mampu menjadi
Jangka
yang
haluan bersama yang tidak berhenti
disepakati seluruh komponen bangsa
ditengah jalan-haluan yang mampu
lewat
mewakili
Panjang
MPR.
dibutuhkan
(RPJP)
Dan
hal
adanya
demikian
bangsa
Indonesia.
Perlu
keberanian
perencanaan yang matang agar dapat
mengamandemen UUD 1945, guna
dijadikan acuan untuk waktu tertentu
mengembalikan
sakralitas
MPR
seperti halnya Master Plan Percepatan
bersama
dan
memajukan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
melalui
Desa yang memang telah bergulir saat
penerimaan calon independen dalam
ini, namun perencanaan diharapkan
pemilihan presiden dan wakilnya.
mampu
DPD
demokratisasi
politik
meliputi
segala
aspek.
Rencana pembangunan lima tahunan yang semula adalah GBHN kini beralih
200 Muharsono, Pentingnya GBHN
menjadi visi dan misi presiden, yang dituangkan
dalam
Pembangunan
Jangka
Rencana Menengah
(RPJM) lima tahun. RPJM inilah yang menjadi acuan penyusunan APBN dari waktu ke waktu. GBHN secara ideologis bertujuan sebagai
wadah
permusyawaratan
rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi
pemikiran
kebangsaan,
politik maupun ekonomi yang tersebar dalam fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat.
