Kajian Politik Hukum terhadap Perencanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Guna Meningkatkan Daya Bangsa
PEMBANGUNAN YES GBHN No!
REFLY HARUN (Dr. SH, MH, LL.M) Semarang, 28 Juli 2016
Sistem Pemerintahan • Sistem pemerintahan (regeringsdaad) adalah penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannnya dengan fungsi legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar tediri dari (Jimly Asshiddiqie, 2007, hlm. 311): 1. Sistem pemerintahan presidensial (presidential system) 2. Sistem pemerintahan parlementer (parliamentary sistem); 3. Sistem campuran (mixed system atau hybrid system).
Sistem Presidensial • Setelah perubahan UUD 1945, MPR bersepakat memperkuat sistem presidensial dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara dan mengubah model pemilihan presiden dan wakil presiden dari dipilih lembaga perwakilan (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.
Prinsip Pokok dalam Sistem Pemerintahan Presidensial •
Menurut Jimly Asshiddiqie (2007, hlm. 316), terdapat beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial , yaitu; a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif; b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja; c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan; d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya; f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen; g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi; h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat; i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. lanjutan
• Menurut Moh. Mahfud MD (2001, hlm. 74) prinsipprinsip pokok sistem pemerintahan presidensial adalah: a. b.
c. d.
Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar; Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden; Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.
Menghidupkan Kembali GBHN? • Gagasan pemberlakuan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana merupakan sebuah langkah mundur dalam penguatan sistem presidensial dan demokrasi. Hal itu disebabkan besarnya potensi menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara (pemegang kedaulatan tertinggi negara) atau locus of power. • Jika itu terjadi, maka konsekuensi ketatanegaraan ke depannya berujung pada pola sistem pertanggungjawaban presiden tidak lagi kepada rakyat melainkan kepada MPR. Kondisi ini akan sangat menyulitkan bagi presiden terpilih dalam mewujudkan tujuan bernegara dan mengewajantahkan visi dan misi yang dijanjikan selama masa kampanye pemilihan umum presiden.
Eksistensi GBHN • GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Namun demikian sebagai garis-garis haluan negara, eksistensi GBHN tidak mampu menjawab berbagai persoalan bangsa dan sekaligus tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di masa itu.
• Oleh karena itu, berdasakan hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara faktual pemberlakuan GBHN tidaklah begitu istimewa (preferential), karena tidak serta merta atau otomatis memandu bangsa ini menuju keberhasilan bernegara.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pasca tidak berlakukanya GBHN, maka dibelakukanlah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan kembali dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. • Mekanisme perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut sudah cukup relevan atau dapat dikatakan “tepat” sebagai guidance of the right way yang memadukan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan negara (presiden terpilih) maupun partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara.
Problem Pembangunan Nasional • Persoalan utama dalam pembangunan nasional tidaklah terletak pada isu pemberlakuan GBHN, melainkan pada persoalan sinergitas perencanaan dan komitmen para pemimipin bangsa dalam memajukan dan membangun negara ini. • Pada posisi ini, maka kepemimpinan seorang presiden menjadi sangat sentral. Pembangunan nasional yang efisien dan efektif hanya akan berhasil bila didukung oleh kepemimpinan yang mampu menyinergikan dan mengkoordinasikan seluruh kepentingan di berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
