BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh, kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk
merencanakan,
melaksanakan,
mengawasi,
mengendalikan
dan
mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pelaksanaan
pembangunan
yang
merupakan
prasyarat
keberhasilan
pelaksanaan pemerintahan. Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada prinsipprinsip pemberian otonomi yang nyata, bertanggung jawab, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas berbantuan. Prinsip-prinsip tersebut diatur oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/ MPR/ 1978 tentang GBHN jo TAP MPR No. II/ MPR/ 1983 tentang GBHN.
1
2
Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Jawa Barat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan memanggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada. Berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pendapatan daerah bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari : -
Hasil Pajak Daerah
-
Hasil Retribusi Daerah
-
Hasil Perusahaan Daerah
-
Lain-lain usaha Daerah yang sah
b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari: -
Sumbangan dari Pemerintah
-
Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan Peraturan Perundangundangan
c. Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain daripada yang tersebut dalam huruf a dan b, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah. Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah bersumber dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
3
d. Lain-lain PAD yang sah 2. Lain-lain PAD yang sah daripada yang tersebut dalam nomor (1) huruf d, meliputi: a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa giro c. Pendapatan bunga d. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
Sedangkan Belanja Pembangunan Daerah adalah besarnya pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari pendapatan daerah. Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah sehingga dapat berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan
daerah
pada
kebanyakan
kabupaten/kota.
Pada
umumnya
kabupaten/kota memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah. Bantuan dari Pemerintah Pusat Propinsi secara bertahap akan selalu dikurangi setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dihapus seluruhnya. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Garut, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut terutama mengenai kontribusinya terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah dan bermaksud untuk menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: “Kontribusi
Pendapatan
Asli
Daerah
Terhadap
Besarnya
Belanja
Pembangunan Daerah” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut).
4
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan
latar
belakang
penelitian
di
atas,
maka
penulis
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. 2. Bagaimana belanja pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. 3. Bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja pembangunan daerah. 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk menganilisis dan memberikan
penjelasan mengenai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap besarnya belanja pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Kabupaten Garut. 2. Untuk mengetahui belanja pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut. 3. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah terhadap besarnya belanja pembangunan daerah.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan
antara lain: 1. Bagi Penulis Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan praktek yang sebenarnya mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah dan pengaruhnya terhadap Belanja Pembangunan Daerah, selain itu untuk memenuhi syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama.
5
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Garut Bahan masukan dalam mengevaluasi tata cara penetapan pos pendapatan dan biaya. 3. Bagi Pihak Lain (pihak umum) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.
1.5
Kerangka Pemikiran Tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang lebih difokuskan kepada pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan pentingnya sumber keungan tersebut, Gade (1998:120) menyatakan bahwa: ”Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah”. Sedangkan pengertian pendapatan menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) sebagaimana dikutip oleh Arinta (1993:31). Pendapatan dirumuskan NCGA sebagai : “Penambahan hak milik selama periode yang telah ditentukan”(“the increasein ownership equity during a designated periode of time”), dan juga sebagai “Penambahan aktiva tanpa penambahan utang, bukan pula pemngembalian biaya, dan pembatalan utang tanpa penambahan utang lainnya atau pengurangan aktiva”.
6
Pengertian belanja menurut Gade (1998:121) adalah: “Belanja terdiri dari penurunan kas pemerintah pusat untuk mengeluarkan guna pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, subsidi, pembayaran transfer, pembayaran utang, pembayaran belanja modal, dan pembayaran lain-lainnya yang telah diotorisasikan dalam APBN. Termasuk juga belanja-belanja yang dibiyai terlebih dahulu oleh pemerintah tanpa melihat apakah pembiayaan pendahuluan tersebut akan dibayar kembali atau tidak oleh Negara donor”. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pendapatan yang dilkakukan di Indonesia khususnya kabupaten/kota menggunakan metode cash basis dimana pendapatan adalah penambahan kas yang berasal dari berbagai sumber selama periode tertentu dan biaya adalah penurunan kas untuk pembayaran-pembayaran yang telah diotorisasikan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan lain-lain pendapatan ynag sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah, karena pembangunan daerah tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan biaya yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah dalam
rangka
memenuhi
pemenuhan
tagihan-tagihan
kepadanya
dan
melaksanakan keaadilan sosial diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah, dimana pengeluaran-pengeluaran daerah mempunyai kaitan terhadap kewajibankewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara lebih bebas, dalam arti penyelenggaraan pemerintah atas dasar inisiatif, keadaan, dan kebutuhan daerah sendiri. Jadi untuk dapat membiayai pembangunan daerah, pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian diharapkan dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah akan
7
dapat
meningkatkan
besarnya
belanja
pembangunan
daerah,
sehingga
pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan. Dari kerangka pemikiran tersebut penulis menarik hipotesis yaitu “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah”.
1.6
Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut Moh.Nasir (1998:63) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini rencananya akan dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Data yang penulis kumpulkan meliputi data primer dan skunder yang kemudian akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut berdasarkan teoriteori yang telah dipelajari. Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui: a. Pengamatan (Observasi), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. b. Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis/ kepustakaan.
8
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang khususnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang berlokasi di Jl. Ciledug No.120 Garut-Jawa Barat, waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2006 sampai dengan selesai.
