1.1 Latar Belakang. manajemen pemerintahan yang. lebih efisien, efektif, bersih, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar sebagai lembaga

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KOTA DENPASAR

1.1

Latar Belakang Badan

Kepegawaian,

manajemen pemerintahan yang

Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP)

lebih

Kota Denpasar sebagai lembaga

akuntabel serta berorientasi pada

teknis daerah yang merupakan

hasil,

unsur

memberikan

pendukung

pemerintah

Kota Denpasar yang dipimpin

dalam

efisien,

efektif,

bersih,

khususnya

dalam

pelayanan,

kerangka

baik

perwujudan

oleh

kese-

kepala

jahteraan

badan

pegawai

yang

maupun

berkedu-

peningkatan

dukan

kompetensi

dibawah

sumber daya

dan bertang-gung jawab kepada

manusia aparatur, terutama untuk

Walikota

menghadapi

Daerah.

melalui Dalam

Sekretaris

melaksanakan

global

dan

era

persaingan

kinerja

pelayanan

tugas, BKPP membantu Walikota

yang baik kepada masyarakat

dalam

dalam

penyelenggaraan

upaya

mengembalikan

pemerintahan daerah di bidang

kepercayaan masyarakat kepada

pengelolaan

pemerintah Kota Denpasar.

daerah,

yaitu

kepegawaian meningkatkan

LKIP TAHUN 2015

1


Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efesien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap isntansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada wajib menyusun Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP).

LKIP

disusun

sebagai

perwujudan

pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan

Kinerja

yang

dibuat

harus

dapat

menyajikan

informasi

yang

menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar. Dalam diperhatikan

pelaksanaannya, adanya

Sistem

perlu

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi

SAKIP

ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi

pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program LKIP TAHUN 2015

2


dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

1.2

Gambaran Umum BKPP

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi BKD Kota Denpasar, kemudian mengalami perubahan seiring berlakunya PP 41 Tahun 2007 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Dikarenakan terdapat perluasan fungsi pelayanan maka terdapat perubahan kembali yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.13 tahun 2011 tentang ”Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis

Daerah Kota Denpasar”, dengan demikian BKD berubah menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar yang mengemban Tugas Pokok yaitu membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Manajamen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Struktur Organisasi BKPP Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.13 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

LKIP TAHUN 2015

3


Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPP Kota Denpasar

(Sumber : Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 )

1.3

Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan memperbaiki kinerja sektor publik. Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Fungsi sebelumnya lebih sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana kebijakan pemerintah pusat, saat ini harus mampu mengatur, mengembangkan dan memajukan lingkungan daerahnya sendiri khususnya dalam pengelolaan sumberdaya aparatur.

LKIP TAHUN 2015

4


BKPP merupakan

unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin

oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota

melalui

Sekretaris

Daerah.

BKPP

Kota

Denpasar

mempunyai

tugas pokok

dan

membantu

fungsi Walikota

dalam penyelenggaraan Manajemen PNS. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut: a)

Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

b)

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

c)

Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

d)

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

e)

Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;

f)

Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar

dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;

LKIP TAHUN 2015

5


g)

Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

h)

Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;

i)

Pengelolaan system informasi Kepegawaian Daerah;

j)

Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 BKPP didukung oleh pegawai sebanyak 60 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

Gambar 2.2 Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar berdasarkan Jenis Kelamin

LKIP TAHUN 2015

6


Gambar 2.3 Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.4 Jumlah PNS Pada BKPP Kota Denpasar berdasarkan Tingkat Eselon dan Golongan Ruang

LKIP TAHUN 2015

7


1. 4

Isu Strategis yang dihadapi BKPP Kota Denpasar Dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran didasarkan pada isu-isu

strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKPP Kota Denpasar, sehingga visi, misi, program, dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya adalah: 1)

Kualitas ASN masih rendah

2)

Belum terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan merit system

3)

Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian masih rendah

1. 5

Sistematika Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPP Kota Denpasar

Tahun 2015 terdiri atas: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi

BAB II

RENCANA KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

LKIP TAHUN 2015

8


BAB IV

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja

LKIP TAHUN 2015

9


2.1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015 Rencana Strategis

BKPP Kota Denpasar

adalah proses sistematik

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan pedoman bagi BKPP dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan Kota denpasar. penyusunan

Rencana

strategis

mempunyai

tujuan

untuk

meningkatkan

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. 2.1.1 Visi dan Misi Visi BKPP Kota Denpasar yaitu “Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kota

Denpasar

yang

profesional

dalam

menyelenggarakan

tugas-tugas

Pemerintahan dan Pembangunan yang kreatif dan berwawasan Budaya’’. Penjelasan Visi: Sejalan dengan visi Kota Denpasar yang secara filosofis dilandasi oleh filsafat Tri Hita Karana, yaitu mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan antara hubungan

manusia

dengan

Tuhan

serta

Lingkungannya

secara

berkesinambungan, di bidang sumber daya manusia aparatur perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional. Terwujudnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan skill yang memadai dan memiliki komitmen untuk terus mengembangkan keahlian dan ketrampilannya membutuhkan sistem pengelolaan kepegawaian yang integratif mulai dari tahap rekrutmen hingga pemberhentian. LKIP TAHUN 2015

10


Perencana yang mampu memprediksi kondisi masa depan secara tepat dan berpijak pada kondisi modernisasi dan globalisasi saat ini menjadi titik awal berjalannya sebuah pengelolaan pegawai yang berkualitas. Rekruitmen pegawai yang akuntabel selain memperhatikan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dengan metode menjaring input sumber daya aparatur yang berkualitas juga menjadi wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu sisi di dalam upaya membangun pemerintahan yang jujur dan transparan. Dalam upaya mencapai visi dan

misi

pembangunan

Kota

Denpasar, BKPP merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan

organisasi.

Untuk

mewujudkan hal tersebut BKPP Kota Denpasar mempunyai misi sebagai berikut: 1)

Mewujudkan Perencanaan Kepegawaian yang tepat dan akurat

2)

Mewujudkan sistem informasi Manajemen Kepegawaian

3)

Mewujudkan Pengembangan Karier Pegawai berbasis kompetensi

4)

Mewujudkan mutasi kepegawaian secara teratur

5)

Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan

6)

Mewujudkan aparatur yang bertanggung jawab dalam pemberian reward dan punishment

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu suatu hasil akhir/ target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) LKIP TAHUN 2015

11


tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang dimaksud dengan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BKPP menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut: 1. Mewujudkan Perencanaan Kepegawaian yang tepat dan akurat Tujuan

:

Memperoleh Sumber Daya Manusia

Aparatur sesuai

kebutuhan Sasaran :

1.1 Tersusunnya Formasi dan bezetting pegawai 1.2 Memperoleh PNS yang berkualitas

2. Mewujudkan ssstem informasi Manajemen Kepegawaian Tujuan

:

Mengembangkan

Sistem

Informasi

Manajemen

kepegawaian sebagai bahan pengambilan keputusan Sasaran :

2.1 meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan data informasi kepegawaian 2.2 Tersedianya informasi kepegawaian yang akurat secara periodik

3. Mewujudkan Pengembangan Karier Pegawai berbasis kompetensi Tujuan

:

Meningkatkan pengembangan

karier

struktural

dan

fungsional sesuai kompetensi Sasaran :

3.1 Penempatan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki 3.2 Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi

4. Mewujudkan mutasi kepegawaian secara teratur Tujuan

:

Terstandarisasi

pelayanan

terhadap

administrasi

kepegawaian

LKIP TAHUN 2015

12


Sasaran :

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi PNS

5. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

melalui

pendidikan dan pelatihan Tujuan

:

Sasaran :

Meningkatkan kompetensi aparatur Memperoleh

tenaga

yang

professional

dengan

melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional 6. Mewujudkan aparatur yang bertanggung jawab dalam pemberian reward dan funishment Tujuan

:

Sasaran :

Meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas 6.1 Pemberian

biaya

motivasi

bagi

PNS

yang

memperoleh ijin belajar dan melaksanakan tugas belajar 6.2 Pemberian

sanksi

bagi PNS yang melanggar

ketentuan / peraturan perundang – undangan 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kedudukan Program/ Kegiatan BKPP Kota Denpasar dalam RPJM Kota Denpasar yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui penegakan supremasi hukum (Law Enforcement), dengan strategi mengelola Sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan profesionalisme yang diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut : 1)

Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis IT guna peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian

2)

Rekruitmen SDM aparatur berdasarkan analisis kebutuhan dengan skala prioritas serta berbasis karakteristik daerah

3)

Peningkatan

kapasitas

dan

profesionalisme

aparatur

melalui

pengembangan jenis dan frekuensi diklat LKIP TAHUN 2015

13


4)

Mutasi dan pengembangan karier pegawai dengan sistem reward dan

punishment yang berbasis kompetensi

2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

BKPP

Kota

Denpasar

menetapkan

indikator

kinerja

utama,

yang

diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

No.

1 1

Sasaran/Outcome/Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan

3

4

2 Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional

1

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi -

Kompetensi manajerial

-

Kompetensi Bidang Kompetensi teknis

2

Pemberian biaya motivasi bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar

2

Jumlah Pegawai yang mengikuti tugas belajar dan melaksanakan ijin belajar sesuai kebutuhan formasi

3

Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai

3

Persentase Formasi / jabatan yang diisi sesuai kompetensi

4

Memperoleh PNS yang berkwalitas

5

Penempatan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki

6

Terisinya formasi jabatan sesuai kompetensi

LKIP TAHUN 2015

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Jumlah pegawai

X 100%

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya ASN selain melalui diklat

Jumlah formasi yang terisi Jumlah Formasi

X 100%

14


7

8


4

Meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan data informasi kepegawaian

5

Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan perundang undangan

6

Persentase manajemen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase kenaikan pangkat tepat waktu Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu Persentase pensiun tepat waktu Persentase penghargaan satya lancana karya satya tepat waktu Persentase karis/karsu, karpeg/ KPE tepat waktu Persentase cuti tepat waktu Persentase Ijin belajar tepat waktu Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian

Jumlah SK yang terbit Jumlah usulan

Jumlah data pegawai dan informasi yang akurat/valid

X 100%

X 100%

Jumlah data pegawai 9

Persentase penyelesaian kasus disiplin Pegawai

Jumlah kasus yang terselesaikan

X 100%

Jumlah kasus

Sumber: Lampiran 2

LKIP TAHUN 2015

15


2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2015 dibuat dengan menetapkan sasaran,indikator kinerja dan target pencapaiannya. Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

1 1

2 Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai

2


Indikator Kinerja

Target

3 Prosentase jumlah kebutuhan CPNS sesuai kompetensi

4 100%

-

Persentase Jumlah formasi CPNS yang akan diisi melalui rekrutmen CPNS sesuai kompetensi

30%

-

Persentase Jumlah CPNS yang lulus mengikuti Diklat Prajabatan dengan nilai baik

100%

-

3


-

Persentase jumlah file pegawai yang sudah tergitalisasi tepat waktu

90%

4

Tersedianya Informasi kepegawaian yang akurat secara periodik

-

Persentase jumlah pegawai yang datanya akurat dan valid

100%

5

Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi

-

Persentase penetapan SK jabatan struktural dan fungsional yang dikeluarkan sesuai kebutuhan tepat waktu

100%

6


-

Persentase Jumlah pelayanan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan tepat waktu

100%

-

Persentase Jumlah dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintahan yang diseesaikan tepat waktu

100%

-

Persentase PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat tepat waktu

90%

-

Persentase PNS yang menerima SK Pensiun tepat waktu

90%

-

Persentase PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya tepat waktu

90%

-

Persentase PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg tepat waktu

90%

-

Persentase Pejabat Eselon II yang lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II dan memiliki kompetensi teknis serta manajerial

100%

7

Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat

LKIP TAHUN 2015

16


struktural dan teknis / fungsional

8

9

Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar

Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan perundang undangan

-

Persentase PNS yang mengikuti bimtek / workshop sesuai tupoksi

100%

-

Persentase PNS yang lulus mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang jasa dan memiliki kompetensi teknis

10%

-

Persentase PNS yang memperoleh biaya motivasi ijin belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu

100%

-

Persentase PNS yang memperoleh biaya pendidikan tugas belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu

100%

-

Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang mendapat penyelesaian tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku

100%

-

Persentase PNS yang memahami peraturan tentang disiplin dan manajemen PNS

100%

Sumber: Lampiran 4 (2016)

2.4

Perjanjian Kinerja

Permendagri No. 54 Th 2010 menjelaskan yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen

yang

berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah

program/kegiatan

untuk yang

melaksanakan disertai

dengan

indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala BKPP dengan Walikota. Melalui perjanjian kinerja ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun LKIP TAHUN 2015

17


bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tahun 2015, BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program, yang mana anggaran induk diuraikan dalam 16 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja langsung sebesar Rp 4.288.743.139 Pada akhir tahun 2015 (setelah anggaran perubahan) terdapat pengurangan menjadi 4 program dan 14 kegiatan dengan pengurangan anggaran Belanja Langsung menjadi Rp.3.309.395.219 Adapun 4 Program utama yang dilaksanakan BKPP Kota Denpasar meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapainya efektifitas dan efesiensi. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang cekatan, professional, bertanggungjawab, disiplin, dan penuh pengabdian. Uraian kegiatan dari masing-masing program / kegiatan serta indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome dapat dilihat pada Tabel 2.3.

LKIP TAHUN 2015

18


Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No 1 1

2

Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja

Target

3

4

Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai

-

Prosentase jumlah kebutuhan CPNS sesuai kompetensi

100%


-

Persentase Jumlah formasi CPNS yang akan diisi melalui rekrutmen CPNS sesuai kompetensi

30%

-

Persentase Jumlah CPNS yang lulus mengikuti Diklat Prajabatan dengan nilai baik

100%

3


-

Persentase jumlah file pegawai yang sudah tergitalisasi tepat waktu

90%

4

Tersedianya Informasi kepegawaian yang akurat secara periodik

-

Persentase jumlah pegawai yang datanya akurat dan valid

100%

5

Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi

-

Persentase penetapan SK jabatan struktural dan fungsional yang dikeluarkan sesuai kebutuhan tepat waktu

100%

6


-

Persentase Jumlah pelayanan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan tepat waktu

100%

-

Persentase Jumlah dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintahan yang diseesaikan tepat waktu

100%

-

Persentase PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat tepat waktu

90%

-

Persentase PNS yang menerima SK Pensiun tepat waktu

90%

-

Persentase PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya tepat waktu Persentase PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg tepat waktu

90%

-

Persentase Pejabat Eselon II yang lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II dan memiliki kompetensi teknis serta manajerial

100%

-

Persentase PNS yang mengikuti bimtek / workshop sesuai tupoksi

100%

-

Persentase PNS yang lulus mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang jasa dan memiliki kompetensi teknis

10%

-

7

Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional

LKIP TAHUN 2015

90%

19


8

9

Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar

Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan perundang - undangan

-

Persentase PNS yang memperoleh biaya motivasi ijin belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu

100%

-

Persentase PNS yang memperoleh biaya pendidikan tugas belajar dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu

100%

-

Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang mendapat penyelesaian tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku

100%

-

Persentase PNS yang memahami peraturan tentang disiplin dan manajemen PNS

100%

Sumber: Lampiran 3 (2016)

LKIP TAHUN 2015

20


BKPP Kota Denpasar selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan

Sumber

Daya

Aparatur

melaksanakan

kewajibannya

untuk

menginformasikan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja BKPP Kota Denpasar. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2010-2015 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Denpasar. 3.1

Capaian Indikator Kinerja Pengukuran capaian indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

LKIP TAHUN 2015

21


Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Kinerja NO

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

1

91 % ≤ 100 %

Sangat Tinggi

2

76 % ≤ 90%

Tinggi

3

66 % ≤ 75 %

Sedang

4

51 % ≤ 65 %

Rendah

5

≤ 50 %

Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010 (2016)

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari Pejabat-pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja. Berikut disajikan Capaian Kinerja pada tabel 3.2 di bawah ini. Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran BKPP Kota Denpasar Tahun 2015 Sasaran 1:Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai Indikator Kinerja -

Jumlah usulan formasi CPNS kota Denpasar

Program Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Kegiatan Penyusunan formasi dan Bezetting pegawai kota Denpasar

Target

Realisasi

%

1529 formasi

1529 formasi

100

Sasaran 2: Memperoleh PNS yang berkwalitas Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

Target

Realisasi

%

-

Jumlah formasi CPNS yang akan diisi melalui rekrutmen CPNS

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Seleksi Penerimaan CPNS

1529 CPNS

-

-

-

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

41 orang

41

100.0

LKIP TAHUN 2015

22


Sasaran 3: Meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan data informasi kepegawaian Indikator Kinerja -

Program

Jumlah file pegawai yang sudah tergitalisasi


Kegiatan Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Target

Realisasi

%

720 berkas digital

720 berkas digital

100.0

Sasaran 4 :Tersedianya Informasi kepegawaian yang akurat secara periodik Indikator Kinerja -

Program

Jumlah buku yang dicetak untuk informasi data kepegawaian di SKPD


Kegiatan

Target

Realisasi

%

Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan pelaporan mutasi data Kepegawaian

1008 buku

1008 buku

100.0

Target

Realisasi

%

237 orang

237 orang

100

70 orang

70 orang

100

Target

Realisasi

%

1 kali

1 kali

100.0

Sasaran 5 :Penempatan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki Indikator Kinerja -

Jumlah CPNS yang memperoleh SK Penempatan sesuai kompetensi

-

Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah PNS

Program

Kegiatan

Sasaran 6 :Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan pelantikan pejabat struktural

-


Kegiatan Pengembangan Karier pegawai

Sasaran 7:Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi PNS Indikator Kinerja -

Jumlah pelayanan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LKIP TAHUN 2015

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target

Realisasi

%

1kali

1kali

100.0

23


-

Jumlah dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintahan

program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1Kali

1kali

100.0

-

Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat


Pengelolaan administrasi mutasi Kepegawaian

1000 orang

741 Orang

74.1

-

Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun


Pengelolaan administrasi Pensiun Kepegawaian

170 orang

174 Orang

102.4

-

Jumlah PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg


Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan pelaporan mutasi data Kepegawaian

197 orang

213 Orang

108.1

Sasaran 8: Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

Target

Realisasi

%

-

Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II

Program pendidikan kedinasan

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS ( Diklat kepemimpinan Tk II )

2 orang

-

-

Jumlah PNS yang mengikuti bimtek / workshop sesuai tupoksi


Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diklat / Bintek Work Shop

40 orang

40 Orang

100.0

-

Jumlah PNS yang mengikuti Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa


Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

80 orang

80 Orang

100.0

Sasaran 9:Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar Indikator Kinerja -

Jumlah PNS yang memperoleh biaya pendidikan ijin belajar

Program Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

LKIP TAHUN 2015

Kegiatan Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar

Target

Realisasi

%

109 orang

103 Orang

94.5

24


-

Jumlah PNS yang memperoleh biaya pendidikan tugas belajar


Pendidikan Tugas belajar Pasca Sarjana bagi PNS

2 orang

2 Orang

100.0

Sasaran 10: Pemberian bantuan kepada PNS yang memperoleh penghargaan satya lancana karya satya Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

Target

Realisasi

Sasaran 11:Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan perundang - undangan

Indikator Kinerja -

-

Program

Kegiatan

Target

Realisasi

%

Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian


Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional

60 Unit Kerja

60 Unit Kerja

100.0

Terlaksananya pembinaan Disiplin dan manajemen kepegawaian


Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional

2 tahap

2 tahap

100.0

Tabel 3.2 diatas menunjukan bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja dan sasaran strategis BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target. Namun ada beberapa indikator yang tidak tercapai diantaranya yaitu: 1)

Indikator Jumlah formasi CPNS yang direncanakan diisi melalui rekrutmen CPNS pada kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS (0%). Kegiatan ini tidak terlaksana, hal ini disebabkan karena tidak ada formasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sehingga pada anggaran perubahan kegiatan seleksi penerimaan CPNS dihapus

2)

Indikator Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat dalam kaitannya dengan kegiatan Pengelolaan administrasi mutasi Kepegawaian (74,1%). Hal ini disebabkan karena usulan kenaikan pangkat guru – guru banyak yang tidak memenuhi persyaratan karena penilaian angka kredit tidak memenuhi kriteria LKIP TAHUN 2015

25


3)

Indikator Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat kepemimpinan Tk II) tidak dapat direalisasikan atau 0%, hal ini disebabkan karena kesibukan para pejabat eselon II.

3.2

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis

pada Tahun 2015 BKPP Kota Denpasar adalah sebagai berikut: Sasaran 1: Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai formasi dan bezetting Pegawai bertujuan untuk menanalisis kebutuhan pegawai sehingga jabatan yang kosong dapat terisi. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tersusunnya formasi dan bezetting Pegawai dengan indikator Jumlah

usulan

formasi CPNS

kota Denpasar adalah 100%

dengan usulan yang dikirim melalui e-formasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kemenpan-RB untuk menetapkan formasi CPNS. Sasaran 2: Memperoleh PNS yang berkwalitas sumber daya manusia aparatur senantiasa dituntut untuk memiliki kemampuan lebih, dalam arti selalu mengetahui perkembangan yang ada serta belajar untuk lebih baik lagi. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Jumlah formasi CPNS yang akan diisi melalui rekrutmen CPNS adalah 0%, sasaran tidak dapat terwujud oleh karena tidak ada formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB yang dijadikan dasar dalam kegiatan seleksi penerimaan CPNS sedangkan untuk indikator Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan terealisasi sebanyak 41 orang (100%) sesuai dengan target yang ditetapkan. Sasaran ini dicapai dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah.

LKIP TAHUN 2015

26


Indikator Kinerja -

-

Program

Jumlah formasi CPNS yang akan diisi melalui rekrutmen CPNS Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

Kegiatan

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

Seleksi Penerimaan CPNS Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Target

Realisasi

%

1529 CPNS

-

-

41 orang

41

100.0

Sasaran 3: Meningkatnya Validitas data dan penyempurnaan data informasi kepegawaian Informasi data Kepegawaian yang valid dan akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen

kepegawaian dan

sekaligus

dapat

digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam hal pengembangan serta pembinaan pegawai. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Jumlah file pegawai yang sudah terdigitalisasi sebanyak 720 berkas digital (100%) dari target yang ditentukan. Sasaran ini dicapai dari kegiatan Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Indikator Kinerja -

Jumlah file pegawai yang sudah tergitalisasi


Sasaran 4 : Tersedianya

Kegiatan

Target

Realisasi

%

Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

720 berkas digital

720 berkas digital

100.0

Informasi kepegawaian yang akurat secara

periodik. Data yang tersaji dalam bentuk buku, disusun setiap triwulan dan tahunan bertujuan sebagai

bahan informasi dan evaluasi bagi SKPD unuk

menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan Sasaran 5 : Penempatan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi untuk dapat berkembang secara produktif. LKIP TAHUN 2015

27


Sasaran 6 : Terpenuhinya formasi jabatan sesuai kompetensi Terpenuhinya

formasi

jabatan

sesuai

kompetensi

bertujuan

untuk

menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kinerja melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif. Penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi akan berpengaruh pada peningkatan prestasi kerja dan kinerja karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Jumlah pelaksanaan pelantikan pejabat struktural target yang ditetapkan pada anggaran induk sebanyak 3 kali, tetapi pada anggaran perubahan direviu menjadi 1 kali karena pejabat walikota yang definitive belum ada ( masih dalam proses pilkada ) dan terealisasi sebanyak

1

kali

(100%).

Sasaran

ini

diwujudkan

dalam

kegiatan

Pengembangan Karier pegawai. Sasaran 7: Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi PNS Sasaran ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian PNS dilingkungan pemerintah kota Denpasar. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan Indikator yang digunakan adalah: (1) Jumlah pelayanan penyelenggaraan

urusan

administrasi

terhadap

keberhasilan

pemerintahan terealisasi 100%; (2) Jumlah

dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintahan terealisasi 100%; (3) Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat mampu terealisasi 74,1%; (4) Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun terealisasi 102,4%; dan (5) Jumlah PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg terealisasi 108,1%.

LKIP TAHUN 2015

28


Indikator Kinerja -

Program

Kegiatan

Target

Realisasi

%

Jumlah pelayanan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan Jumlah dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintahan Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1kali

1kali

100.0

program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembinaan dan pengembangan aparatur


1Kali

1kali

100.0

Pengelolaan administrasi mutasi Kepegawaian

1000 orang

741 Orang

74.1

-

Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun

174 Orang

102.4

Jumlah PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg

Pengelolaan administrasi Pensiun Kepegawaian Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan pelaporan mutasi data Kepegawaian

170 orang

-

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

197 orang

213 Orang

108.1

-

-

Indikator Jumlah PNS yang mendapat SK Kenaikan pangkat mampu direalisasikan sebesar 74,1% hal ini disebabkan oleh karena

usulan

kenaikan pangkat guru-guru banyak yang tidak memenuhi persyaratan karena penilaian angka kredit tidak memenuhi kriteria, sedangkan untuk indikator Jumlah PNS yang mendapat SK Pensiun dan Indikator Jumlah PNS yang memperoleh Karis / Karsu / Karpeg realisasinya melampaui dari yang ditargetkan yaitu sebesar 102,4% dan 108,1% hal ini disebabkan oleh adanya usulan pensiun muda dan pensiun janda / duda. Dan untuk karis, karsu, karpeg realisasinya 108,1% melebihi target karena adanya usulan baru dari kartu yang hilang dan adanya PNS yang baru menikah. Sasaran 8: Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sumber daya manusia baik berupa hard maupun soft competencies. Diklat struktural bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan LKIP TAHUN 2015

29


kemampuan manajerial yang meliputi penerapan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi.

Sedangkan

Diklat

Teknis/Fungsional

dimaksudkan

untuk

memberikan pemahaman mengenai bidang teknis tertentu yang menjadi tugas pokok masing-masing. Dengan demikian bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi, diperlukan untuk mengikuti diklat teknis tersebut guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran Strategis Memperoleh tenaga yang Profesional dengan melaksanakan diklat struktural dan teknis / fungsional dengan Indikator Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II tidak dapat direalisasikan karena

kesibukan para

pimpinan sehingga kegiatan ini dihilangkan pada anggaran perubahan. Sedangkan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan indikator Jumlah PNS yang mengikuti bimtek / workshop sesuai tupoksi terealisasi sebanyak 40 orang (100%) dan indikator Jumlah PNS yang mengikuti Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa terealisasi sebanyak 80 orang (100%). Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diklat / Bintek Work Shop, dan kegiatan Diklat

Sertifikasi

Pengadaan Barang dan Jasa. Indikator Kinerja

Program

-

Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II

Program pendidikan kedinasan

-

Jumlah PNS yang mengikuti bimtek / workshop sesuai tupoksi


-

Jumlah PNS yang mengikuti Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa


LKIP TAHUN 2015

Kegiatan

Target

Realisasi

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS ( Diklat kepemimpinan Tk II ) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Diklat / Bintek Work Shop

2 orang

-

40 orang

40 Orang

100.0

80 orang

80 Orang

100.0

Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

%

30


Sasaran 9: Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar Ijin Belajar adalah mengikuti pendidikan formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kantor sehingga tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari. Sedangkan Tugas Belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pemberian bantuan bagi PNS yang memperoleh ijin belajar dan mengikuti tugas belajar dengan indikator Jumlah PNS yang memperoleh biaya pendidikan ijin belajar terealisasi sebanyak 103 orang (94,5%); untuk indikator Jumlah PNS yang memperoleh biaya pendidikan tugas belajar terealisasi 2 orang (100%). Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

Target

Realisasi

%

109 orang

103 Orang

94.5

2 orang

2 Orang

100.0

-

Jumlah PNS yang memperoleh biaya pendidikan ijin belajar


Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar

-

Jumlah PNS yang memperoleh biaya pendidikan tugas belajar


Pendidikan Tugas belajar Pasca Sarjana bagi PNS

Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar dan Pendidikan Tugas belajar Pasca Sarjana bagi PNS. Pencapaian kinerja ini juga didukung oleh adanya motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar kompetensi dan juga karena adanya

program-program

baik

dari

kementrian

maupun

Lembaga

pemerintah yang mendukung kegiatan ini sehingga target kinerja dapat dicapai maksimal.

LKIP TAHUN 2015

31


Sasaran 10: Pemberian bantuan kepada PNS yang memperoleh penghargaan satya lancana karya satya Satya Lencana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, atau berat berdasarkan peraturan perundangundangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara, kemudian masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon PNS. Untuk sasaran pemberian bantuan kepada PNS yang memperoleh penghargaan satya lancana karya satya tidak dapat dilaksanakan sejak tahun 2013 karena terkendala aturan yang sudah tidak memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan ini. Sasaran 11: Pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan / peraturan perundang – undangan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pemberian hukuman dan Sanksi disiplin PNS bertujuan untuk pembinaan dan pencegahan. Artinya dengan ancaman sanksi yang demikian bervariasi yang dianggap cukup berat, dimaksudkan agar seluruh PNS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pemberian sanksi

bagi PNS yang melanggar

perundang-undangan

dengan

indikator

ketentuan / peraturan

Terlaksananya

pembinaan

administrasi kepegawaian terealisasi sejumlah 60 unit kerja (100%). Sasaran ini dicapai dari kegiatan Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural LKIP TAHUN 2015

32


dan fungsional. Untuk indikator Terlaksananya pembinaan Disiplin dan manajemen kepegawaian sudah terlaksana sebanyak 2 tahap sesuai yang direncanakan Indikator Kinerja -

-

Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian


Kegiatan Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional

Terlaksananya pembinaan Disiplin dan manajemen kepegawaian

Target

Realisasi

%

60 Unit Kerja

60 Unit Kerja

100.0

2 tahap

2 tahap

100.0

BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2015 melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan, dengan hasil kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran

2)

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

3)

Terlaksananya bimtek / workshop bagi PNS BKPP kota Denpasar sebanyak 40 orang yang terbagi dalam pelaksanaan di dalam daerah 3 kali dan luar daerah 7 kali

4)

Terlaksananya pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa bagi 80 orang PNS yang dilaksanakan di Aula BKPP Denpasar yang dibagi dalam 2 tahap dari tanggal 18 - 23

Mei 2015

dan 25-30 Mei 2015 yang

lulus sebanyak 10 orang dengan klasifikasi kelulusan : Lulus L4 sebanyak 10 orang 5)

Diterimanya uang motivasi bagi PNS yang mengikuti ijin belajar sebanyak 103 orang

6)

Terdigitalisasinya file PNS sejumlah 750 file PNS

7)

Terkirimnya data formasi ke Kementrian Pan-RB melalui e-formasi sebanyak 1542 orang dengan rincian sebagai berikut :

LKIP TAHUN 2015

33


 Fungsional tertentu kebutuhan sebanyak 981 orang  Pelayanan Kesehatan kebutuhan sebanyak 84 orang  Guru TK kelebihan sebanyak 118 orang  Guru SD kebutuhan sebanyak 262 orang  Guru SMP kebutuhan sebanyak 123 orang 8)

Tersusunnya buku – buku penyajian unformasi, DUK, dan Pelaporan mutasi data kepegawaian berupa:  DUK Struktral (31 Desember 2014) sebanyak 65 buku  DUK Fungsional Guru (31 Desember 2014) sebanyak 7 buku  DUK Fungsional Medis/Para Medis (31 Desember 2014) sebanyak 15 buku  DUK Fungsional Lainnya (31 Desember 2014) sebanyak 11 buku  Daftar Susunan Pegawai (DSP) sebanyak 130 Buku (31 Desember 2014 = 65 buku, Juni 2015 = 65 buku)  Laporan Data Pegawai dalam Bentuk Angka dan Grafik sebanyak 260 buku (31 Desember 2014 = 65 buku, Juni dan September 2015 masingmasing 65 buku)  Daftar Pejabat Struktural Berdasarkan DUK sebanyak 260 buku (31 Desember 2014 = 65 buku; Maret, juni dan September 2015 masingmasing 65 buku)  Dafatar Pejabat Struktural Berdasarkan Unit Kerja sebanyak 260 buku (31 Desember 2014 = 65 buku; Maret, juni dan September 2015 masing-masing 65 buku)

10) Terprosesnya 233 usulan Karis / karsu PNS, yang sudah keluar sebanyak 184, sedangkan 49 kartu masih dalam proses oleh BKN 11) Terprosesnya usulan Karpeg sebanyak 31 kartu, yang sudah keluar sebanyak 29 kartu, sedangkan 2 kartu masih dalam proses oleh BKN 12) Terlaksananya pelantikan pejabat struktural sebanyak 1 kali. Pejabat struktural yang dilantik adalah 2 orang pejabat eselon II LKIP TAHUN 2015

34


13) Diterbitkannya SK Jabatan Fungsional sebanyak 305 orang 14) Terprosesnya usulan kenaikan pangkat periode april dan oktober 2015 sebanyak 759 usulan, yang disetujui sebanyak 650 usulan 15) Terprosesnya usul perpindahan ke Kota Denpasar sebanyak 47 usulan, yang disetujui sebanyak 18 usulan, SK Pindah yang sudah diterbitkan sebanyak 11 orang. Sedangkan usulan perpindahan dari kota Denpasar sebanyak 17 usulan dan yang disetujui sejumlah 5 usulan 16) Pengelolaan administrasi pensiun PNS dengan jumlah administrasi pensiun yang diproses sebanyak 170 orang (Batas usia pensiun) dan yang disetujui sejumlah 149 orang 17) Terprosesnya usulan Taperum bagi PNS sejumlah 74 orang 18) Terlaksananya kegiatan tugas belajar pasca sarjana bagi 1 orang PNS di Universitas Udayana dan 1 orang di Universitas Brawijaya Malang 19) Terlaksananya sosialisasi dan simulasi CAT bagi tenaga honorer katagori II sejumlah 325 orang 20) Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian bagi 34 SKPD 21) Terlaksananya pembinaan disiplin dan manajemen kepegawaian

Tahap I

dengan jumlah peserta 56 orang yang dilaksanakan dari tanggal 9-10 Juni 2015 yang bertempat di ruang pertemuan BKPP Kota Denpasar 22) Terlaksananya pembinaan disiplin dan manajemen kepegawaian Tahap II dengan jumlah peserta 54 orang yang dilaksanakan dari tanggal 11-12 Juni 2015 yang bertempat di ruang pertemuan BKPP Kota Denpasar 23) Terprosesnya usulan tanda kehormatan satya lancana karya satya sejumlah 444 usulan 24) Terselesaikannya kegiatan e- PUPNS bagi 7330 pegawai yang sudah masuk verifikasi level 3 di BKN Regional X

LKIP TAHUN 2015

35


Berdasarkan hasil analisis secara kualitatif di atas, diperoleh simpulan bahwa penyusunan program-program yang terkait IKU di BKPP Kota Denpasar sudah tepat dan semuanya sudah sesuai/sinkron/cocok/selaras dengan sasaran yang ingin dicapai. 3.3

Capaian Kinerja Kegiatan BKPP Kota Denpasar Tahun 2011-2015 Pengumpulan data kinerja BKPP Kota Denpasar dilakukan secara berkala

setiap bulan yang digunakan sebagai acuan / barometer bulanan dalam pelaksanaan tugas yang tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang terbagi dalam anggaran per triwulan. Informasi capaian berdasarkan realisasi fisik dan keuangan tahun 20112015 dibuat sebagai dasar untuk perbandingan data kinerja yang memadai sekaligus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih mendalam. Data realisasi keuangan dimaksud dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. 1)

Data Realisasi pada Tahun 2011 Tahun 2011 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang diuraikan dalam 22 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 89,03 %. Target dan realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.3. Realisasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar Program / Kegiatan

Target Fisik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

LKIP TAHUN 2015

100%

Keuangan

432.111.549,00

100%

Realisasi Fisik

86,74

Keuangan

374.808.216,00

87,93 390.346.203,89

343.231.150,00

36


3

Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)

100%

1.132.045.000,00

62,81

711.064.550,00

4

Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II) Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV)

100%

87.500.000,00

80,60

70.522.000,00

100%

649.450.000,00

89,91

583.910.950,00

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan fungsional/ bintek /workshop bagi PNS Daerah Ujian dinas

100%

1.969.187.500,00

93,47

1.840.667.750,00

100%

505.350.000,00

88,88

449.137.300,00

100%

80.020.000,00

69,67

55.747.100,00

Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin Belajar

100%

182.670.000,00

99,99

182.653.100,00

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6

7

8 9

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 10

Penempatan PNS

100%

54.947.500,00

81,38

44.718.400,00

11

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi PNS/ karis / karsu, karpeg, taperum dan askes PNS Penyusunan, penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pengembangan Karier Pegawai

100%

75.695.000,00

89,50

67.749.850,00

100%

93.847.020,00

96,25

90.330.560,00

100%

71.901.400,00

95,91

68.960.350,00

100%

108.525.667,00

93,72

101.705.525,00

100%

98.677.900,00

96,56

95.281.100,00

100%

82.456.774,00

81,74

67.396.200,00

100%

117.156.742,00

67,93

79.583.400,00

Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar

100%

142.917.990,00

96,28

137.595.700,00

100%

36.120.000,00

73,93

26.702.200,00

Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemberian Penghargaan kepada penerima Satyalancana Karya Satya dan PNS yang memasuki masa Pensiun

100%

126.367.500,00

74,60

94.270.600,00

100%

3.800.305.400,00

99,99

3.799.802.000,00

12

13

14 15 16 17 18 19 20

21

LKIP TAHUN 2015

37


22

2)

Tugas Belajar Bagi PNS Program Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Jumlah

100%

192.217.500,00

0,00

-

100%

10.429.716.645,89

89,03

9.285.838.001,00

Data Realisasi pada Tahun 2012 Tahun 2012 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang diuraikan dalam 18 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 76,40 %. Target dan realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.4. Realisasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar Tahun 2012 TARGET

PROGRAM DAN KEGIATAN FISIK

KEUANGAN

REALISASI FISIK

KEUANGAN

BELANJA LANGSUNG 1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pendidikan Kedinasan

1,038,449,000 100

a.

b.

c. d.

921,800,379

92,23

650,986,190

99,25

1,276,865,650

96,05

92,211,500

93,33

643,994,300

705,842,860 100

a.

4

Pendidikan Dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III) b. Pendidikan Dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II) c. Pendidikan Dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

88.77

1,286,477,400 100 96,000,000 100 690,016,800 100

Pendidikan dan pelatihan fungsional/ bintek /workshop bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah Ujian dinas

100

144,600,000

82,38

119,123,800

100

228,167,500

82,49

188,219,500

100

55,625,000

85,76

47,702,650

Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin Belajar

100

424,755,500

89,76

381,253,000

LKIP TAHUN 2015

38


5

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Pembangunan/pengembang an Sistem Informasi Kepegawaian Daerah b. Penyusunan, penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian c. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian e. Pengembangan Karier Pegawai f. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian g. Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar h. Pemberian Penghargaan kepada penerima Satyalancana Karya Satya i

Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS JUMLAH BELANJA LANGSUNG

3)

46,055,000 100

92,00

42,371,500

96,43

50,358,000

1,14

12,296,875

79,61

67,788,405

59,62

50,449,625

70,91

56,215,475

82,87

8,800,500

99,96

568,669,800

27,17

45,000,000

76,40

5,224,107,149

52,221,400 100

1,075,575,667 100 100

85,149,100

100

84,619,242

100

79,277,370

100

10,620,000

100

100

568,925,000

165,600,000

6,837,976,839 100

Data Realisasi pada Tahun 2013 Tahun 2013 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang terurai dalam 19 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 85,26 %. Target dan realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut:

LKIP TAHUN 2015

39


Tabel 3.5. Realisasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar Tahun 2013 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN

REALISASI

FISIK

KEUANGAN

FISIK

KEUANGAN

%

Volume

(Rp)

Volume

(Rp)

100

4,593,958,074

100

4,288,409,687

93.35

100

4,593,958,074

100

4,288,409,687

93.35

Pelayanan Administrasi Perkantoran Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 paket

1,284,081,287.49

1 Paket

1,130,493,213

88.04

a.

1 paket

930,528,900

1 paket

794,127,196

85.34

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1

Belanja Pegawai

JUMLAH BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

2

3

4


Program Pendidikan Kedinasan a.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II).

2 orang

129,000,000

2 orang

123,687,500

95.88

b.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV).

80 orang

2,048,910,500

80 orang

1,959,675,200

95.64

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop bagi PNS Daerah Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah

30 orang

300,000,000

30 orang

137,413,200

45.80

80 orang

134,005,500

80 orang

99,124,200

73.97

c.

Ujian Dinas

46,667,500

52.21

Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang Mengikuti Ijin Belajar Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar

26 orang 74 orang

24,363,950

e.

60 orang 74 orang

441,416,500

99.72

53,879,350

68.90

90,564,400

82.29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.

b.

f. g.

LKIP TAHUN 2015

40 orang 33 orang

442,662,500

78,203,800 110,060,000

40 orang 33 orang

40


3.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a.

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

849 CPNS

312,600,000

42 CPNS

155,159,200

49.64

b.

Pembangunan/Pegembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

100%

140,545,000

100%

130,794,800

93.06

c.

Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian

1008 buku

56,561,400

1008 buku

52,542,050

92.89

e.

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pengembangan Karier Pegawai Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar

34 SKPD 3 Kali

120,593,484

87,554,510

72.60

156,789,022

34 SKPD 1 kali

66,026,890

42.11

1 paket

199,932,768

1 paket

179,899,750

89.98

544 formasi

8,640,600

45 formasi

6,989,150

80.89

1 orang

43,000,000

1 orang

43,000,000

100.00

315 orang

13,250,000

598 orang

13,031,350

98.35

f. g. h.

i.

Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS j. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II JUMLAH BELANJA LANGSUNG

4)

6,556,032,261

5,589,742,409

85.26

Data Realisasi pada Tahun 2014 Tahun 2014 BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 Program yang di uraikan dalam 19 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 81%. Target dan realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.6. Realisasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar REALISASI TAHUN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN

Belanja tidak langsung 1 Belanja Pegawai

FISIK Volume

100

TARGET KEUANGAN (Rp)

%

4,953,329,700.00

FISIK Volume

100

%

%

100%

REALISASI KEUANGAN ( Rp )

%

4,813,910,214.00

97%

Jumlah Belanja tidak langsung Belanja Langsung

4,953,329,700.00

4,813,910,214.00

97%

1 Program

1,163,454,599.00

879,239,381.00

76%

LKIP TAHUN 2015

41


Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Pelayanan Administrasi perkantoran

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Program pendidikan kedinasan a. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS ( Diklat kepemimpina n Tk II ) b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS ( Diklat kepemimpina n Tk IV ) 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah b. Pendidikan dan pelatihan fungsional / bimtek / workshop bagi PNS Daerah c. Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah d.

Pemberian biaya pendidikan

1

kali

1,163,454,599.00

1

kali

100%

893,269,300.00

1

Paket

893,269,300.00

1

Paket

100%

699,625,500.00

879,239,381.00

76%

835,719,250.00

94%

835,719,250.00

94%

606,158,250.00

87%

606,158,250.00

87%

1,241,460,900.00

79%

-

30

orang

699,625,500.00

30

0rang

100%

1,570,146,500.00

29

orang

133,930,000.00

29

orang

100%

127,250,000.00

95%

43

orang

503,850,000.00

41

orang

95%

246,678,400.00

49%

80

orang

143,990,500.00

80

orang

100%

122,776,700.00

85%

143

orang

694,107,500.00

141

orang

99%

683,361,950.00

98%

LKIP TAHUN 2015

42


e.

bagi PNS yang mengikuti ijin belajar Pendidikan dan pelatihan Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

5 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur a. Pembanguna n/ pengembanga n sistem informasi kepegawaian Daerah b. Pengembanga n diklat ( analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat ) c. Penyusunan , penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian d. Pengembanga n karier pegawai e. Pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian f. Penyusunan formasi dan bezetting pegawai Kota Denpasar g. Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS h. Seleksi

27

orang

94,268,500.00

26

orang

96%

860,714,652.00

61,393,850.00

65%

650,636,406.00

76%

720

berkas

68,255,000.00

720

berkas

100%

57,867,000.00

85%

34

orang

150,193,700.00

34

orang

100%

109,482,350.00

73%

1008

buku

99,721,400.00

1008

buku

100%

84,748,000.00

85%

3

kali

121,377,198.00

2

kali

67%

63,877,620.00

53%

1250

usulan

49,144,800.00

1011

SK

81%

43,211,550.00

88%

544

forma si

8,480,600.00

80

15%

6,154,400.00

73%

2

orang

30,550,000.00

2

orang

100%

28,606,900.00

94%

330

0rang

19,142,500.00

330

orang

100%

18,085,000.00

94%

LKIP TAHUN 2015

forma si

43


i.

j.

k.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional Bimtek manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Denpasar Diklat Satpol PP

60

unit kerja

113,954,754.00

60

unit kerja

100%

81,502,886.00

72%

50

orang

87,894,700.00

50

orang

100%

71,275,100.00

81%

9

orang

112,000,000.00

7

orang

78%

85,825,600.00

77%

4,213,214,187.00

81%

Jumlah Belanja Langsung

5)

5,187,210,551.00

Data Realisasi pada Tahun 2015 BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2015 melaksanakan 4 Program yang dijabarkan dalam 14 Kegiatan. Target dan realisasi masing-masing kegiatan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.7. Realisasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BKPP Kota Denpasar PROGRAM DAN KEGIATAN

REALISASI TAHUN 2015 ANGGARAN

REALISASI

FISIK

KEUANGAN

FISIK

Volume

(Rp)

Volume

%

4,996,099,700

%

KEUANGAN

%

( Rp )

Belanja tidak langsung 1

Belanja Pegawai

100

Jumlah Belanja tidak langsung

100

%

100%

4,813,910,214

96%

4,996,099,700

4,813,910,214

96%

1,094,336,643

983,091,482

84%

983,091,482

84%

Belanja Langsung 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi perkantoran

1

LKIP TAHUN 2015

kali

1,094,336,643

1

kali

100%

44


2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a.

3

1

Kali

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a.

b.

c.

d.

5

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

427,440,000

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan fungsional / bimtek / workshop bagi PNS Daerah Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur a. Pembangunan /pengembanga n sistem informasi kepegawaian Daerah b. Penyusunan , penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian c. Pengelolaan Administrasi Pensiun

427,440,000

1

Kali

100%

1,349,949,300

347,426,450

81%

347,426,450

81%

1,207,888,400

89%

41

orang

247,162,500

41

orang

100%

246,547,500

100%

40

orang

300,000,000

40

orang

100%

228,867,300

76%

80

orang

144,624,300

80

orang

100%

103,638,400

72%

109

orang

658,162,500

103

orang

94%

628,835,200

96%

350,356,050

80%

437,669,276

100

%

104,495,000

100

%

100%

97,888,600

94%

1008

buku

125,679,900

1008

buku

100%

115,991,200

92%

170

usulan

27,196,900

149

usulan

88%

21,421,325

79%

LKIP TAHUN 2015

45


d. e.

f.

g.

h.

Pengembangan karier pegawai Pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II Pembinaan kepegawaian bagi pejabat struktural dan fungsional

1

kali

18,936,422

1

kali

100%

9,015,900

48%

1000

usulan

39,563,300

650

SK

65%

32,284,675

82%

2

orang

10,800,000

2

orang

100%

8,400,000

78%

325

Tenaga Honorer K2

43,265,000

325

Tenaga Honor er K2

100%

17,822,200

41%

60

unit kerja

67,732,754

60

unit kerja

100%

47,532,150

70%

96%

2,888,762,382

87%


3,309,395,219

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, dari 14 kegiatan yang dilaksanakan secara fisik telah terlaksana sesuai dengan rencana. Dapat disimpulkan bahwa, secara umum realisasi keuangan mencapai 87 % dan capaian kinerja fisik sebesar 96%. Meskipun demikian, di lihat dari aspek realisasi anggaran per kegiatan terdapat 7 kegiatan yang realisasinya dibawah 80% dari total anggaran yang tersedia. Adapun 7 kegiatan yang dimaksud dapat kami uraikan permasalahan dan solusinya, yaitu sebagai berikut: Permasalahan: 1) Pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional Bimtek / workshop realisasi keuangan tercapai 76 % dari pagu dana yang tersedia, hal ini disebabkan karena diklat ini dilaksanakan oleh instansi lain dengan pola kontribusi dan nilai kontribusi yang dianggarkan lebih tinggi dari nilai kontribusi pada saat pelaksanaan diklat. Sedangkan dari sisi volume PNS yang mengikuti diklat sudah terpenuhi seperti yang direncanakan

LKIP TAHUN 2015

46


2) Pada Kegiatan Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah realisasi keuangan mencapai 72% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena: -

Anggaran honor untuk narasumber direncanakan untuk golongan pangkat dan gelar akademik maksimal (Golongan IV / S3) tetapi pada pelaksanaannya narasumber yang ditugaskan oleh instansinya mempunyai golongan / gelar akademik

dibawahnya sehingga

terdapat sisa anggaran -

Narasumber pusat yang semula direncanakan menggunakan pesawat

dengan

nilai

sesuai

dengan

pelaksanaannya menggunakan tiket

haknya

tetapi

dengan harga yang lebih

rendah

dan juga ada selisih pagu anggaran yang

dengan

anggaran

hotel

yang

pada

digunakan,

disiapkan

sehingga

dana

transportasi dan akomodasi tidak direalisasikan secara maksimal 3) Pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun realisasi keuangan mencapai 79% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena terdapat 1 honor kegiatan dan makanan minuman kegiatan tidak direalisasikan karena menyesuaikan jumlah peserta 4) Pada Kegiatan Pengembangan karier pegawai realisasi keuangan mencapai 48% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena Berlakunya UU No.1 Th 2015 Pasal 71 ayat 2 yang melarang Petahana (Bupati / walikota yang akan mengakhiri masa jabatan) melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir sehingga kegiatan pelantikan bagi pejabat structural tidak dapat dilaksanakan 5) Pada Kegiatan Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS realisasi keuangan mencapai 78% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pencantuman pagu anggaran terhadap biaya pendidikan sesuai dengan Peraturan Walikota yang berlaku

LKIP TAHUN 2015

47


6) Pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II realisasi keuangan mencapai 41% dari pagu yang tersedia hal ini disebabkan karena: Wacana tes dengan sistem CAT yang rencananya dilaksanakan

-

bulan Agustus 2015 oleh pemerintah pusat (KemenPAN-RB) tidak dilaksanakan sehingga belanja – belanja untuk kegiatan testing dengan sistem CAT yang rencananya melibatkan unsur BKN tidak dapat direalisasikan Pelaksanaan kegiatan hanya berupa sosialisasi dan simulasi sistem

-

CAT Kegiatan testing menunggu kebijakan dari pemerintah pusat

-

7) Pada Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional realisasi keuangan mencapai 70% dari pagu yang tersedia hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan anggaran, kegiatan pembinaan kepegawaian direncanakan akan mendatangkan narasumber dengan golongan IV (maksimal) , tetapi pada saat pelaksanaan narasumber yang direkomendasikan dari BKN regional X, memiliki golongan yang lebih rendah sehingga anggaran honor untuk narasumber tidak bisa direalisasikan secara maksimal. Solusi 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional / bimtek / workshop bagi PNS Daerah -

Akan dikoordinasikan dengan penyelenggara diklat supaya kami dikirimkan

kalender

diklat

dan

sekaligus

diberikan

jumlah

kontribusinya sehingga bisa digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran 2) Kegiatan Diklat sertifikasi barang dan jasa pemerintah -

Berupaya memaksimalkan realisasi pagu anggaran yang disediakan

-

Kami akan lebih mengintensifkan koordinasi

LKIP TAHUN 2015

48


3) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun -

Akan direncanakan lebih matang dan terhitung

4) Kegiatan Pengembangan karier pegawai -

Pelaksanaan kegiatan pelantikan untuk pengisian yang bersifat mendesak harus minta ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri

-

Proses kegiatan pelantikan akan dilaksanakan setelah pelantikan Walikota terpilih

5) Kegiatan Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS -

Penyusunan anggaran selanjutnya agar memperhatikan kesesuaian dengan landasan acuannya dan realisasi tahun sebelumnya

6) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri

Sipil dari Tenaga

Honorer Katagori II -

Menunggu kebijakan dari Pemerintah pusat (Kemen PAN-RB)

7) Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional -

Tahun berikutnya diupayakan lebih memantapkan koordinasi tentang golongan / pendidikan narasumber dari perencanaan sehingga dapat direncanakan lebih baik.

3.4

Data Program dan Kegiatan BKPP Kota Denpasar Tahun 2016

Dalam tahun 2016, BKPP Kota Denpasar melaksanakan 5 program, dan di uraikan ke dalam 20 Kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 disajikan pada lampiran 5. Adapun ke lima program dan kegiatan BKPP Kota Denpasar serta dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan disajikan pada tabel berikut:

LKIP TAHUN 2015

49


Tabel 3.8 Data Program dan Kegiatan BKPP Kota Denpasar Tahun 2016

Program dan Kegiatan

Dana Tahun 2016

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,392,856,000.00 356,958,000.00

3. Program Pendidikan Kedinasan 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II) 2. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk III) 3. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk IV) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan Fungsional/ Bintek Workshop 3. Diklat Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

139,968,000.00 769,662,500.00 694,662,500.00 538,930,500.00 245,000,000.00 132,793,000.00

1. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 3. Penyusunan, Penyajian Informasi, DUK, dan Pelapora Mutasi Data Kepegawaian

189,518,000.00 93,100,000.00 70,882,500.00

4. Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar

126,185,000.00

5. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS 6. Pengembangan Karier Pegawai 7. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 8. Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS 9. Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional

51,337,800.00 318,020,000.00 67,499,300.00 13,900,000.00 49,591,500.00

10. Sosialisasi Administrasi mutasi Kepegawaian pada Pemerintah Kota Denpasar

27,604,500.00

11. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

85,091,500.00

12. Penempatan dan penyumpahan

18,515,000.00


LKIP TAHUN 2015

5,382,075,600.00

50


3.5

Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015 dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, BKPP Kota Denpasar mendapat dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Kota Denpasar melalui DPA BKPP dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 8.305.494.919 (Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.996.099.700 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.309.395.219) disajikan pada gambar 3.1. Tabel 3.9 Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran BKPP Kota Denpasar Tahun 2015

Target: 1 Belanja Tak Langsung -

Belanja Pegawai

2 Belanja Langsung

Rp

4,996,099,700.00

Rp

4,996,099,700.00

Rp

3,309,395,219.00

100%

100%

-

Belanja Pegawai

Rp

691,000,000.00

-

Belanja Barang Jasa

Rp

2,466,595,219.00

-

Belanja Modal

Rp

151,800,000.00

Rp

8,305,494,919.00

100%

Rp

4,637,107,550.00

92.8%

Rp

4,637,107,550.00

Rp

2,888,762,382.00

3 Total Belanja Langsung dan Tak Langsung Realisasi: 1 Belanja Tak Langsung -

Belanja Pegawai

2 Belanja Langsung -

Belanja Pegawai

Rp

662,500,000.00

-

Belanja Barang Jasa

Rp

2,088,004,132.00

-

Belanja Modal

Rp

138,258,250.00

Rp

7,525,869,932.00

3 Total Belanja Langsung dan Tak

87.3%

90.6%

Langsung Sumber: DPA BKPP Kota Denpasar TA. 2015

LKIP TAHUN 2015

51


Gambar 3.1 Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran BKPP Kota Denpasar Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, dapat di simpulkan bahwa Realisasi anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah Rp. 7,525,869,932.00 atau dengan serapan dana mencapai 90,6%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja BKPP Kota Denpasar dilihat dari sisi capaian kinerja keuangan pada Tahun 2015 adalah sangat baik, dengan kondisi sisa anggaran akhir (Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran-SILPA) sebesar Rp.779,624,987.00 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. 3.5.1 Analisis Efektivitas Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin tinggi persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Berdasarkan Tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 cukup efektif terhadap capaian kinerja, dimana dengan realisasi anggaran 87% dapat menghasilkan ratarata kinerja sebesar 96%.

LKIP TAHUN 2015

52


3.5.2 Analisis Efisiensi Efisiensi

anggaran

menunjukkan

bagaimana

sasaran dengan indikator yang dirumuskan

dapat

berhasil

dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Artinya adalah semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk tertentu,

mencapai maka

keluaran efisiensinya

akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi. Capaian kinerja dan realisasi anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dari aspek program dapat dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil (Rp. 7,525,869,932.00) daripada yang ditargetkan (Rp. 8,305,494,919.00). Berikut kami sajikan beberapa dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan oleh BKPP Kota Denpasar pada Tahun 2015.

LKIP TAHUN 2015

53


Kegiatan Upacara Piodalan dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Simulasi CAT bagi 325 orang Tenaga Honorer K2 pada tgl 03 s.d 11 Nopember 2015 bertempat di laboratorium Komputer Universitas Warmadewa Denpasar

LKIP TAHUN 2015

54


Kegiatan Penyerahan SK dan Sumpah PNS sebanyak 70 orang pada hari jumat tgl 23 Oktober 2015 bertempat di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kepegawaian di Sekolah-sekolah, SKPD,Puskesmas dan UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

LKIP TAHUN 2015

55


Kegiatan Peningkatan pelayanan kepada PNS melalui layanan SAPK, file digital dan penyediaan ruang informasi dan layanan kepegawaian serta Layanan Informasi kepegawaian berbasis SMS Gate way ( Nomor layanan informasi via SMS 08113936663 )

BKN Award Tahun 2015 Peringkat Terbaik II Nasional Pengembangan SDM ASN

LKIP TAHUN 2015

56


Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) BKPP Kota Denpasar Tahun 2015 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). LKIP BKPP Kota Denpasar Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja BKPP Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,

kinerja

sasaran

maupun

analisis

kinerja

yang

mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2015 ini BKPP

Kota

menetapkan

Denpasar sebanyak

9

Sasaran dengan 19 Indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis kesemuanya tercapai dengan interpretasi berhasil. Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 besaran anggaran yang dikelola BKPP Kota Denpasar yaitu sebesar Rp.8,305,494,919.00. Realisasi anggaran BKPP Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah Rp. 7,525,869,932.00 atau dengan serapan LKIP TAHUN 2015

57


dana mencapai 90,6%. Selisih antara anggaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp.779,624,987.00 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Dapat disimpulkan bahwa, kinerja BKPP Kota Denpasar dilihat dari sisi capaian kinerja pada Tahun 2015 adalah sangat baik. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Terkait dengan beberapa target-target yang belum dapat dicapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi oleh faktor eksternal, yaitu: (1) Adanya kebijakan/peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan keuangannya; (2) Adanya perubahan sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan; dan (3) Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku. Namun demikian sudah disiapkan strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP BKPP Kota Denpasar masih belum sempurna khususnya dari sisi perumusan indikator kinerja. Terkait hal tersebut untuk Tahun 2016 kami berupaya menyusun indikator kinerja sesuai dengan hasil sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui Bag. Organisasi Pemerintah Kota Denpasar. Sebagai bahan pertimbangan, adapun Indikator Kinerja Utama BKPP Kota Denpasar Tahun 2016 yang dapat kami rumuskan terlampir pada Lampiran 6.

LKIP TAHUN 2015

58


Selanjutnya, LKIP tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa-masa yang akan datang.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar Asisten Administrasi Pemerintahan

Drs. I Ketut Mister, MM Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198203 1 368

LKIP TAHUN 2015

59

1.1 Latar Belakang. manajemen pemerintahan yang. lebih efisien, efektif, bersih, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar sebagai lembaga

Recommend Documents