PUTUSAN NOMOR 301/PID/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan Sela seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa : Nama
: NURDIN Alias UCOK
Tempat lahir
: Medan ;
Umur / Tanggal lahir
: 39 tahun / 10 April 1975 ;
Jenis Kelamin
: Laki – laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Dusun Sidodadi Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu ;
Agama
: Islam ;
Pekerjaan
: Tukang Panen ;
Pendidikan
: SD (tamat) ;
Status penahanan Terdakwa: 1. Penyidik melakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 8 Pebruari 2015; 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015 3. Penuntut Umum melakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2015; 4. Majelis Hakim melakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015; 5. Ditangguhkan penahanan terhadap diri Terdakwa sejak tanggal 17 Februari 2015 ; Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 22 Hal.
Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Ahmad Rivai Hasibuan, SH dkk, Advokat/ Penasihat Hukum gabungan dari Tim Penasihat Hukum Sudarsono Dkk beralamat di jalan Mesjid No. 2-Rantau Prapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2015 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah register Nomor: 39/Skc/2015/PN-Rap tanggal 16 Februari 2015 ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 76/PID.B/2015/PN-Rap dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-19/RP.RAP/02/2015, tanggal 29 Januari 2015, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut : Primair. Bahwa terdakwa Nurdin Alias Ucok baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Abdul Qodir Zailani Hasibuan Alias Kodir (berkas terpisah) dan Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (berkas terpisah) Pada Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013 bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, Mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan secara berturut-turut, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -
Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 terdakwa bersama Abdul Qodir Zailani Hasibuan Alias Kodir (berkas terpisah) bertemu dengan Sudarsono, SH,MH Alias Akiat (berkas terpisah) setelah bertemu Sudarsono, SH,MH Alias Akiat meminta agar terdakwa,dkk untuk memanen buah kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel, selanjutnya
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 2 dari 22 Hal.
terdakwa,dkk langsung berangkat menuju perkebunan sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel, setibanya di perkebunan tersebut terdakwa,dkk langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau eggrek dan dodos setelah itu terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit selanjutnya langsung mengangkat dan menaruhnya di dalam bak mobil yang di bawa oleh Sismanto Als Aai Als Aan dan langsung membawa buah kelapa sawit tersebut dan menjualnya ke RAM; -
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Henry Kosasih Als Akeng mendapat informasi dari Surya Hasian Siregar dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen yang di kuasakan kepadanya yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labusel telah diambil terdakwa,dkk atas suruhan dari Sudarsono,SH,MH Alias Akiat;
-
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Kosasih Als Akeng dan Pranoto Angsana Alias Kokcen atas informasi dari pengawas kebunnya yaitu saksi Surya Hasian Siregar menerangkan bahwa terdakwa,dkk sudah berkali-kali mengambil buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dimana pertama kali di lakukan pada sekitar akhir bulan Maret 2013 dan berhasil mengambil sebanyak sekitar 2 (dua) ton, yang kedua pada awal bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ketiga pada akhir bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ke empat pada bulan Mei 2013 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) ton, dan seluruhnya berkisar 12 (dua belas) ton dimana atas perbuatan terdakwa,dkk, saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp.16.200.000,(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama saksi Henry Kosasih Als Akeng langsung melaporkan perbuatan terdakwa,dkk Kepolres Rantauprapat guna proses hukum;
-
Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa,dkk untuk mengambil buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau eggrek dan 1 (satu) bilah pisau dodos yang dilakukan dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang di gunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah kemudian mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam dengan No. Polisi BK 8218 YR;
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 3 dari 22 Hal.
-
Bahwa terdakwa,dkk tidak ada mendapat ijin dari saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;
-
Bahwa
sepengetahuan
saksi
Sarwan
Efendi Pulungan
pemilik tanah
perkebunan tersebut di atas adalah saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama adiknya Hendri Kosasih Als Akeng; -
Bahwa menurut keterangan saksi Sopian Hasibuan sewaktu menjabat menjadi sebagai kepala Desa di Desa Sampean pada Tahun 2004, tanah perkebunan yang di kuasai oleh terdakwa,dkk adalah milik orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) namun pada tahun 2004 lahan tersebut telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng yang mana tanah yang di ganti rugi adalah seluas 160 (seratus enam puluh) Hektar dan lahan tersebut berisikan tanaman buah kelapa sawit;
-
Saksi Karti Tanjung menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh terdakwa,dkk adalah milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan lahan tersebut berbatasan dengan lahan perkebunan sawit milik saksi Karti Tanjung;
-
Bahwa saksi Jomson Tanjung menerangkan sejak dirinya menjabat sebagai kepala Desa Sampean pada bulan Februari 2008, ianya mendapat informasi dari saksi Sopian Hasibuan bahwasanya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa,dkk adalah milik orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) namun tanah yang terletak di Dusun Sampean seluas 160 (seratus enam puluh) hektar telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;
-
Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saat saksi bekerja sebagai kerani di perkebunan sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) dimana pengelolahan lahan perkebunan tersebut di pegang/dikendalikan oleh orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) sedangkan Surya Hasian Siregar selaku pengawas perkebunan yang mana dulunya saksi mengurus tentang pembukuan pekerjaan karyawan, dimulai dari pemupukan, penanaman sisip, penanaman Mahoni di batas tanah, pembibitan, perawatan hingga pengambilan buah diperkebunan tersebut, kemudian jika pembukuan tersebut selesai, saksi langsung menyerahkan pembukuan tersebut kepada saksi Surya Hasian Siregar untuk di kirimkan atau di laporkan kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;
-
Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada saat ianya bekerja di perkebunan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Sudarsono,SH,MH Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 4 dari 22 Hal.
Alias Akiat dan sepengetahuan saksi, bahwa Sudarsono,SH,MH Alias Akiat tidak pernah memilik tanah pada saat saksi bekerja di perkebunan sawit tersebut; -
Bahwa saksi H. Hasnan Batubara mendapat informasi dari Henry Kosasih Als Akeng yang mana saksi Henry Kosasih Als Akeng mengatakan kalau buah kelapa
sawit
milik
abangnya
telah
di
kuasai
dan
di
ambil
oleh
Sudarsono,SH,MH Alias Akiat dengan menyuruh terdakwa,dkk; -
Bahwa saksi H. Hasnan Batubara menerangkan pada saat ianya menjabat sebagai
kepala
Desa,
Sudarsono,SH,MH
Alias
Akiat
pernah
datang
kerumahnya untuk melakukan surat ganti rugi tanah, yang mana surat ganti kerugian tersebut dari SABIL.HS (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 seluas 12,5 Hektar dan surat jual beli dari KHALIFAH SOBAR PANE (pihak pertama) kepada SUDARSONO (pihak kedua) tanggal 01 November 1998 seluas 7 (tujuh) hektar namun pada saat di lakukan surat ganti rugi tersebut, saksi H. Hasnan Batubara tidak ada bertemu dengan pihak penjual melainkan hanya bertemu dengan Sudarsono,SH,MH Alias Akiat sendiri; -
Bahwa saksi H. Edi Muntir Siregar menerangkan dimana Sudarsono,SH,MH Alias Akiat tidak ada memiliki tanah perkebunan sawit di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel melainkan ayahnya (Alm. Ali Swistiono) yang ada memiliki tanah perkebunan sawit, dan menurut informasi dari Surya Hasian Siregar seluruh tanah milik (Alm. Ali Swistiono) telah di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada sekitar tahun 2004, dan setelah tanah tersebut di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen, tanah tersebut tetap dikelola oleh orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) atas perintah saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan (Alm. Ali Swistiono) sering datang ke areal perkebunan tersebut bersama Surya Hasian Siregar dan saksi H. Edi Muntir Siregar pernah membeli buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada tahun 2007 hingga tahun 2010;
-
Selanjutya pada bulan Maret 2013 hingga April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Pranoto Angsana Alias Kokcen menemui saksi H. Edi Muntir Siregar dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil ford sambil membawa buah kelapa sawit di atas mobilnya kemudian Pranoto Angsana Alias Kokcen langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi H. Edi Muntir Siregar; Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 5 dari 22 Hal.
-
Bahwa sekitar bulan Juli 2013 saksi Sismanto Als Aai Als Aan berangkat bersama Sudarsono, SH,MH Alias Akiat menuju Dusun Pijor Koling Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Sismanto Als Aai Als Aan langsung mengangkat buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh terdakwa kemudian langsung menjual buah kelapa sawit tersebut ke RAM Hutagodang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil ford warna hitam;
-
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama Henry Kosasih Als Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan saksi Henry Kosasih Als Akeng langsung melaporkan perbuatan para terdakwa Kepolres Labuhanbatu guna proses hukum; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP.
Subsidair. Bahwa ia terdakwa Nurdin Als Ucok baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Abdul Qodir Zailani Hasibuan Alias Kodir (berkas terpisah) dan Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (berkas terpisah) Pada Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013 bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, Mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, dilakukan secara berturut-turut, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut: -
Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 terdakwa bersama Abdul Qodir Zailani Hasibuan Alias Kodir (berkas terpisah) bertemu dengan Sudarsono, SH,MH Alias Akiat (berkas terpisah) setelah bertemu Sudarsono, SH,MH Alias Akiat meminta agar terdakwa,dkk untuk memanen buah kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel, selanjutnya terdakwa,dkk langsung berangkat menuju perkebunan sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel, setibanya di perkebunan tersebut terdakwa,dkk langsung mengambil buah kelapa sawit Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 6 dari 22 Hal.
dengan menggunakan pisau eggrek dan dodos setelah itu terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit selanjutnya langsung mengangkat dan menaruhnya di dalam bak mobil yang di bawa oleh Sismanto Als Aai Als Aan dan langsung membawa buah kelapa sawit tersebut dan menjualnya ke RAM; -
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Henry Kosasih Als Akeng mendapat informasi dari Surya Hasian Siregar dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen yang di kuasakan kepadanya yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labusel telah diambil terdakwa,dkk atas suruhan dari Sudarsono,SH,MH Alias Akiat;
-
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Kosasih Als Akeng dan Pranoto Angsana Alias Kokcen atas informasi dari pengawas kebunnya yaitu saksi Surya Hasian Siregar menerangkan bahwa terdakwa,dkk sudah berkali-kali mengambil buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dimana pertama kali di lakukan pada sekitar akhir bulan Maret 2013 dan berhasil mengambil sebanyak sekitar 2 (dua) ton, yang kedua pada awal bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ketiga pada akhir bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ke empat pada bulan Mei 2013 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) ton, dan seluruhnya berkisar 12 (dua belas) ton dimana atas perbuatan terdakwa,dkk, saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp.16.200.000,(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama saksi Henry Kosasih Als Akeng langsung melaporkan perbuatan terdakwa,dkk Kepolres Rantauprapat guna proses hukum;
-
Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa,dkk untuk mengambil buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau eggrek dan 1 (satu) bilah pisau dodos yang dilakukan dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang di gunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah kemudian mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam dengan No. Polisi BK 8218 YR;
-
Bahwa terdakwa,dkk tidak ada mendapat ijin dari saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 7 dari 22 Hal.
-
Bahwa
sepengetahuan
saksi
Sarwan
Efendi Pulungan
pemilik tanah
perkebunan tersebut di atas adalah saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama adiknya Hendri Kosasih Als Akeng; -
Bahwa menurut keterangan saksi Sopian Hasibuan sewaktu menjabat menjadi sebagai kepala Desa di Desa Sampean pada Tahun 2004, tanah perkebunan yang di kuasai oleh terdakwa,dkk adalah milik orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) namun pada tahun 2004 lahan tersebut telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng yang mana tanah yang di ganti rugi adalah seluas 160 (seratus enam puluh) Hektar dan lahan tersebut berisikan tanaman buah kelapa sawit;
-
Saksi Karti Tanjung menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh terdakwa,dkk adalah milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan lahan tersebut berbatasan dengan lahan perkebunan sawit milik saksi Karti Tanjung;
-
Bahwa saksi Jomson Tanjung menerangkan sejak dirinya menjabat sebagai kepala Desa Sampean pada bulan Februari 2008, ianya mendapat informasi dari saksi Sopian Hasibuan bahwasanya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa,dkk adalah milik orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) namun tanah yang terletak di Dusun Sampean seluas 160 (seratus enam puluh) hektar telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;
-
Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saat saksi bekerja sebagai kerani di perkebunan sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) dimana pengelolahan lahan perkebunan tersebut di pegang/dikendalikan oleh orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) sedangkan Surya Hasian Siregar selaku pengawas perkebunan yang mana dulunya saksi mengurus tentang pembukuan pekerjaan karyawan, dimulai dari pemupukan, penanaman sisip, penanaman Mahoni di batas tanah, pembibitan, perawatan hingga pengambilan buah diperkebunan tersebut, kemudian jika pembukuan tersebut selesai, saksi langsung menyerahkan pembukuan tersebut kepada saksi Surya Hasian Siregar untuk di kirimkan atau di laporkan kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;
-
Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada saat ianya bekerja di perkebunan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Sudarsono,SH,MH Alias Akiat dan sepengetahuan saksi, bahwa Sudarsono,SH,MH Alias Akiat
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 8 dari 22 Hal.
tidak pernah memilik tanah pada saat saksi bekerja di perkebunan sawit tersebut; -
Bahwa saksi H. Hasnan Batubara mendapat informasi dari Henry Kosasih Als Akeng yang mana saksi Henry Kosasih Als Akeng mengatakan kalau buah kelapa
sawit
milik
abangnya
telah
di
kuasai
dan
di
ambil
oleh
Sudarsono,SH,MH Alias Akiat dengan menyuruh terdakwa,dkk; -
Bahwa saksi H. Hasnan Batubara menerangkan pada saat ianya menjabat sebagai
kepala
Desa,
Sudarsono,SH,MH
Alias
Akiat
pernah
datang
kerumahnya untuk melakukan surat ganti rugi tanah, yang mana surat ganti kerugian tersebut dari SABIL.HS (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 seluas 12,5 Hektar dan surat jual beli dari KHALIFAH SOBAR PANE (pihak pertama) kepada SUDARSONO (pihak kedua) tanggal 01 November 1998 seluas 7 (tujuh) hektar namun pada saat di lakukan surat ganti rugi tersebut, saksi H. Hasnan Batubara tidak ada bertemu dengan pihak penjual melainkan hanya bertemu dengan Sudarsono,SH,MH Alias Akiat sendiri; -
Bahwa saksi H. Edi Muntir Siregar menerangkan dimana Sudarsono,SH,MH Alias Akiat tidak ada memiliki tanah perkebunan sawit di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel melainkan ayahnya (Alm. Ali Swistiono) yang ada memiliki tanah perkebunan sawit, dan menurut informasi dari Surya Hasian Siregar seluruh tanah milik (Alm. Ali Swistiono) telah di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada sekitar tahun 2004, dan setelah tanah tersebut di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen, tanah tersebut tetap dikelola oleh orang tua Sudarsono,SH,MH Alias Akiat (Alm. Ali Swistiono) atas perintah saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan (Alm. Ali Swistiono) sering datang ke areal perkebunan tersebut bersama Surya Hasian Siregar dan saksi H. Edi Muntir Siregar pernah membeli buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada tahun 2007 hingga tahun 2010;
-
Selanjutya pada bulan Maret 2013 hingga April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Pranoto Angsana Alias Kokcen menemui saksi H. Edi Muntir Siregar dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil ford sambil membawa buah kelapa sawit di atas mobilnya kemudian Pranoto Angsana Alias Kokcen langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi H. Edi Muntir Siregar;
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 9 dari 22 Hal.
-
Bahwa sekitar bulan Juli 2013 saksi Sismanto Als Aai Als Aan berangkat bersama Sudarsono, SH,MH Alias Akiat menuju Dusun Pijor Koling Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Sismanto Als Aai Als Aan langsung mengangkat buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh terdakwa kemudian langsung menjual buah kelapa sawit tersebut ke RAM Hutagodang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil ford warna hitam;
-
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama Henry Kosasih Als Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan saksi Henry Kosasih Als Akeng langsung melaporkan perbuatan para terdakwa Kepolres Labuhanbatu guna proses hukum; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
pasal 362 Jo pasal 64 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan-keberatan sebagaimana yang termuat dalam eksepsinya tanggal 24 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM 020/RP.RAP/02/2015, yang telah mengajukan dakwaan terhadap terdakwa, sebagai berikut : a. DAKWAAN PRIMER Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana berisi unsur-unsur : -
barang siapa
-
melakukan pencurian
-
pada waktu malam
-
dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya
-
yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih
b. DAKWAAN SUBSIDAIR
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 10 dari 22 Hal.
Pasal 362 KUH Pidana berisi unsur-unsur : -
barang siapa
-
mengambil
barang
sesuatu,
yang
seluruhnya
atau
sebagian
kepunyaan orang lain, 2.
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara akan kami ajukan kronologis perolehan tanah serta penanaman bibit kelapa sawit diatas tanah yang di klaim oleh pelapor sebagai milik pelapor;
3.
Bahwa, berdasarkan bukti-bukti (surat) berikut : 3.1 TERDAKWA PEMILIK TANAH TERPERKARA a. Surat jual beli tanah seluas ± 7
hektar dibeli dari Khalifah Sobar;
b. Surat ganti tanah seluas ± 12,5 hektar yang dibeli dari Sabil HS; c. Surat keterangan tanah no 630.532/1995 diterbitkan kantor BPN labuhanbatu yang diperoleh ali Suistono (orang tua Pemohon) dan kemudian ali suistono melepaskan hak kepada Sudarsono pada tanggal 22 mei 2009 Seluas ± 10 hektar; d. Surat Keterangan pendaftaran Tanah No. 630.535/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Labuhanbatu atas nama Swistono; e. Surat Ganti Rugi tanah seluas ± 2 Ha
milik Ali Swistono yang
diperoleh dari Kamba hasibuan tanggal 20 November 1998; f. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah seluas ± 2 ha, yang diperoleh Swistono (Orang tua Pemohon) dari Sedang Tanjung, pada tahun 1996; Bukti-bukti (surat) tersebut telah di ajukan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP dan telah mendapat putusan pada tanggal 17 Nopember 2014 yang dalam amar putusannya, sebagai berikut : pada halaman 58
item 4 “ MENYATAKAN SAH DAN
BERHARGA SURAT SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ( Sudarsono, SH. MH / Terdakwa – ic ) DALAM PERKARA INI “ 3.2 TERDAKWA PEMILIK TANAMAN KELAPA SAWIT
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 11 dari 22 Hal.
Sejak tahun 1995, 1996, 1998. Terdakwa melakukan pembukaan lahan, imas tumbang dan pembersihan lahan dengan para pekerja bernama Sakban Siregar, Baginda Pangihutan (alm) dan kawan kawan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa sawit pada tahun 1999 akhir oleh pekerja yang bernama Bowo, Lamidi, Sutris Kawan kawan sebanyak lima orang. Bibit kelapa sawit yang ditanam tersebut adalah varietas unggul dari PT London Sumatera Indonesia (PT Lonsum) dibeli melalui teman yang bernama Binsar Siagian sebagaimana bukti kwitansi pembelian bibit sebanyak 5000 batang yang diterbitkan oleh PT Lonsum pada bulan februari 1999. Panen perdana buah kelapa sawit pada awal tahun 2003 hingga tahun 2005 dilakukan oleh Sudarsono namun pada tahun 2005 karena kesibukan Sudarsono mengikuti kuliah di perguruan tingggi maka pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Ali Suistono (Orang Tua Terdakwa). Selain mengurus pengelolaan kebun kelapa sawit milik keluarga, Ali Suistono juga membantu pengurusan pengelolaan kebun milik Pranoto Angsana Cs yang terletak berdampingan dengan kebun milik keluarga. Pengelolaan kebun keluarga di lapangan dilakukan oleh mandor Surya Hasian Siregar dengan pembukuan yang secara global dilaporkan kepada Ali Suistono, cara pengelolaan tersebut berlanjut hingga Desember 2009 Ali Suistono meninggal dunia. Pada awal tahun 2010 setelah meninggal nya Ali Suistono, Terdakwa dan ibunda nya bernama Atik Al Aboi mempertanyakan pembagian hasil kebun tersebut kepada mandor Surya Hasian Siregar yang dijawab bahwa sepeninggalnya Ali Suistono pembukuan hasil kebun secara global diserahkan kepada Pranoto Angsana. Selanjutnya Sudarsono dan Ibunda Atik Al Aboi mendatangi Pranoto Angsana di Medan dan dari musyawarah tersebut disepakati pengelolaan hasil kebun tetap dilakukan oleh Mandor Surya Hasian Siregar dan pembagian hasil kebun akan diterima setelah uang hasil panen dikurangi biaya perawatan dan penyisipan tanah yang masih kosong seluas lebih kurang 6 hektar lagi.
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 12 dari 22 Hal.
Seiring waktu berjalan pembagian hasil panen tidak pernah diberikan oleh mandor Surya meskipun selalu di minta, dan penyisipan tanaman juga tidak dilakukan hingga pada awal tahun 2013 Terdakwa mengambil alih kembali penguasaan dan pengusahaan kebun kelapa sawit khususnya yang menjadi hak Terdakwa tersebut dari pengelolaan mandor Surya, sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke pihak Polres Labuhanbatu pada bulan mei 2013. Padahal pada halaman 57 item 3 amar putusan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 17 Nopember 2014 menetapkan “ Penggugat
Menyatakan sah secara hukum penguasaan
( Sudarsono, SH. MH / Terdakwa – ic ) atas tanah dan
tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada diatasnya; 4. Bahwa, orang yang dipekerjakan Terdakwa untuk melakukan panen (dodos) buah kelapa sawit dari kebun tersebut adalah ABDUL QODIR ZAILANI HASIBUAN dan NURDI alias UCOK (Terdakwa dalam perkara lain). 5. Bahwa, sejak awal tahun 2013 Terdakwa yang menikmati hasil produksi tanaman kelapa sawit dari kebun tersebut sampai dengan dilakukannya penahan atas diri Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2015. 6. Bahwa,
dari
kronologis
perolehan
hak atas
tanah,
penanaman
dan
pengambilan produksi kelapa sawit diatas tanah/kebun kepunyaan Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa ada tahapan lain sebelum Yth. Majelis Hakim mulai memeriksa pokok perkara dalam perkara ini; 7. Bahwa, tahapan yang kami maksudkan berpedoman pada pasal 81 KUH Pidana
yang
memberi
kewenangan
kepada
hakim
pidana
untuk
menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. 8. Bahwa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 56 menegaskan “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara Pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan
dalam pemeriksaan perkara perdata
tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 13 dari 22 Hal.
9. Bahwa, untuk dapat menentukan siapakah yang berhak atas tanah sebagaimana yang di klaim pihak terdakwa dan pihak pelapor bukanlah dalam lingkup pidana, akan tetapi diperlukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi dalam pemeriksaan keperdataan terhadap letak dan batas tanah serta segala sesuatu yang ada diatasnya dan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP telah dilakukan pemeriksaan setempat langsung ke lokasi objek sengketa dan akhirnya diketahui putusan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 17 Nopember 2014 “ Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat ( Sudarsono, SH. MH / Terdakwa – ic ) atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada diatasnya; Majelis Hakim Yth Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Bahwa, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mempersalahkan tindakan pihak penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap laporan pelapor, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan dan diajukan TIM Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat dipertimbangkan untuk menjelaskan kepada pelapor bahwa perlunya untuk menetapkan hak kepemilikan tanah serta tanaman yang ada diatasnya; Bahwa, jika hal ini merupakan modus bagi pelapor untuk pada akhirnya memang berniat memiliki tanah yang nota bene kepunyaan Terdakwa Sudarsono, maka alangkah naifnya bagi Terdakwa jika dinyatakan bersalah mengambil dan menimati hasil panen kebunn yang ditanamnya sendiri dan sangat mudah bagi pelapor memiliki hak milik Terdakwa lewat Lembaga Terhormat Badan Peradilan, yang pada gilirannya akan melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat pecari keadilan miskin immateriil untuk menemukan kebenaran dan keadilan; Majelis Hakim Yth Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Berdasarkan uraian fakta hukum diatas kami berharap agar didalam pertimbangan hukumnya dikonstantir dengan beberapa system hukum untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pemeriksaan perkara aquo, sebagai berikut: 1. Legal Standing Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 14 dari 22 Hal.
Bahwa, kedudukan hukum Terdakwa dan korban memiliki keseimbangan kedudukan hukum sebagai pihak terutama dalam melihat persoalan perkara a quo secara substansial dari sudut pandang hukum perdata oleh karena adanya saling klaim dengan menghadirkan surat bukti kepersidangan pidana. 2. Persoalan Ranah Hukum Bahwa, adanya benturan dalam substansi perkara a quo yakni antara hukum public dan privat, oleh karena terlihat secara fakta hukum persoalan di atas memiliki keterkaitan dalam persoalan klaim hak milik tanah beserta tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya, persoalan ganti rugi serta adanya perbuatan melawan hukum 3. Systim Pembuktian Bahwa, dalam perkara a qou melihatnya perlu pembuktian secara lebih konprehensip dengan menggunakan analisis hukum privat sebagaimana ketentun Hukum Acara Perdata R.bg No : 227/1927 sehingga terang persolan tetang siapa yang berhak atas tanah dan tanaman diatasnya, adanya keterangan saksi dan bukti surat dari pihak pelapor memerlukan pembuktian pembuktian lebih lanjut dalam pembuktian pada Hakim Perdata, bahwa Hukum Privat merupakan kajian hukum mengenai kaidah hukum, mengatur hubungn hukum antara Subjek Hukum lainnya, Bidang Hukum Meliputi Hukum Orang, Hukum, Benda dan Hukum Keluarga, ( vide, Sudikno Mertokusumo, mengenai Hukum halaman 10 ); 4. Bahwa, setentang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana?, perlu untuk dilakukan pemeriksaan dari sisi keperdataannya; Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan : “ MENUNDA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Nomor : 77/Pid.B/2015/PN-Rap atas nama Terdakwa SUDARSONO, SH. MH sampai dengan putusan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP berkekuatan hukum tetap “. Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 15 dari 22 Hal.
Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan Tanggapan secara tertulis yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 10 Maret 2015 serta terlampir/termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa
pada
persidangan
sebelumnya
terhadap
terdakwa
melalui
penasehat hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan No.Reg-PDM-020/RP.RAP/02/2015 tanggal
Juli 2013
yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya tanggal 17 Februari 2015, oleh karenanya dalam kesempatan ini selaku Jaksa Penuntut Umum yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas Nota eksepsi penasehat hokum terdakwa tersebut, hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali”, pada halaman 118, mengartikan bahwa “Eksepsi atau Ekception adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan”. Majelis Hakim yang kami hormati Sdr. Penasehat Hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan atas Nota Eksepsi Sdr.Penasehat Hukum terdakwa sepanjang menyangkut materi Eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa apabila kami cermati Nota Eksepsi yang diajukan oleh saudara Penasehat Hukum
terdakwa,
Eksepsi
yang
diajukan
pada
pokoknya
adalah
telah
menyinggung tentang pembuktian pokok perkara. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena penasehat hokum terdakwa merupakan orang yang paham akan hokum dan terdiri dari 8 (delapan) orang, akan tetapi berupaya membelokkan hokum yang telah tertata rapi sebagaimana diatur dalam KUHAP yang didalamnya mengatur dengan jelas mengenai tata cara dan materi yang terkandung dalam hal pengajuan Eksepsi.
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 16 dari 22 Hal.
Bahwa dari 8 (delapan) halaman Nota Eksepsi penasehat hokum terdakwa hanya ada satu halaman (hal.2) yang benar-benar telah sesuai dengan penerapan pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu mengenai materi penyusunan Nota Eksepsi namun hal tersebut juga menjadi cacat karena Tim Penasehat terdakwa telah salah dalam menilai pasal yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, dimana kedelapan orang yang tergolong dalam Tim Penasehat Hukum terdakwa telah salah dalam menguraikan unsur pasal primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dimana Tim Penasehat Hukum terdakwa menambahkan unsur “pada waktu malam” dan juga unsur “dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Hal tersebut tentu saja telah menyesatkan karena Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas unsur pasal primair yang didakwakan sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP. Selain itu yang lebih ironisnya adalah kedelapan orang yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum terdakwa yang nota benenya merupakan orang yang mengerti akan hokum telah salah dalam mengartikan pasal yang terkandung dalam KUHP khususnya mengenai pasal yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal 362 KUHP. Dalam KUHP yang lengkap dengan penjelasannya baik itu merupakan karangan siapapun juga telah dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa penjelasan mengenai unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merujuk ke penjelasan pasal 55 KUHP. Bahwa kami selaku penuntut umum dalam hal ayat mana yang didakwakan dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut telah jelas diuraikan pada bunyi unsurunsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diawal surat dakwaan telah kami cantumkan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, untuk keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa lainnya tidak akan kami tanggapi karena hal tersebut sudah merupakan pembuktian pokok perkara. Oleh karenanya kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya.
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 17 dari 22 Hal.
2. Menyatakan
Surat
Dakwaan
Penuntut
Umum
No.Reg-Perk:
PDM-
020/RP.RAP/02/2015 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP. 3. Meneruskan pemeriksaan atas nama terdakwa SUDARSONO, SH, MH Als AKIAT Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa tersebut dan tanggapan Jaksa Penutnut Umum, Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 Maret 2015 telah menjatuhkan Penetapan Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menangguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 76/Pid.B/2015/PN Rap atas nama NURDIN Alias UCOK sampai ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap terhadap perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN Rap; 2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 76/Pid.B/2015/PN Rap atas nama Terdakwa NURDIN Alias UCOK, kepada Penuntut Umum 3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara ;
Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan MEGAWATI SIMBOLON SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana
ternyata
dari
Akte
Permintaan
Banding
Nomor
:
32/Akta.Pid/2015/PN-Rap tanggal 24 Maret 2015, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh RAHUDDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri
tersebut,
kepada
HARIS
NIXSON
TAMPUBOLON,SH,Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor : 76/Pid.B/2015/PN-Rap. tanggal 26 Maret 2015; Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori/ Perlawanan tanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Maret 2015 dan perlawanan tersebut diberitahukan/disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa
telah
pada tanggal
9 April 2015 dan Penasehat Hukum Tedakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang,bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 18 dari 22 Hal.
perkara ( inzage), beserta Penetapannya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 16 April 2015 ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Perlawanan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap sebagai banding tersebut karena bukan menyangkut kompetensi secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat Memori Banding /Perlawanannya pada pokoknya bahwa Penuntut umum tidak sependapat
dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor
76/Pid.B/2015/PN.Rap tanggal 17 Maret 2015 yang menangguhkan pemeriksaan perkara Pidana No.76/Pid.B/2015/PN.Rap atas nama Terdakwa NURDIN Alias UCOK sampai perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2014/PN.Rap berkekuatan hukum tetap karena sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1956 yo Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 ; Menimbang, bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi
setelah
mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara penyidikan, berita acara persidangan dan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Rantau
Prapat
Nomor
:
76/Pid.B/2015/PN.Rap,
memori
banding/perlawanan Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dengan
pertimbangan
hukum
Majelis Hakim
Tingkat Pertama
berkenaan dengan dikabulkannya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa
dan
penangguhan pemeriksaan perkara aquo yang disandarkan pada putusan perkara perdata, sehingga dikeluarkan berupa Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:76/Pid.B/2015/PN.Rap tanggal 17 Maret 2015 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai tersebut di bawah ini: Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan
tingkat pertama
berkenaan dengan dikabulkannya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa adalah keliru dan tidak benar menurut hukum, oleh karena eksepsi yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana tercamtum dalam pasal 156 KUHAP yang pada pokoknya
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 19 dari 22 Hal.
ada 3 (tia) hal yang dieksepsi yakni Pengadilan tidak berwenang mengadili, dakawaan tidak dapat diterima dan dakwaan harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP pasal 156 ayat (1) setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, Hakim dan atau Majelis yang menyidangkan perkara tersebut mengambil Keputusan (Putusan) yang dalam Ilmu Pengetahuan Hukum atau Doktrin Hukum dikenal dengan Putusan Sela bukan Penetapan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama
pada
Pengadilan
Negeri
Rantau
Prapat
Nomor
76/Pid.B/2015/PN.Rap; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangann hukumnya mengatakan bahwa untuk menghindari kerugiankerugian yang akan timbul dikemudian hari baik dari sisi kepentingan hukum korban maupun dari sisi kepentingan hukum terdakwa didalam perkara Pidana Nomor : 76/ Pid.B/ 2015/ PN.Rap maka Majelis Hakim berpendapat agar terlebih dahulu harus diselesaikan permasalahan/ persengketaan perdata antara terdakwa dan saksi korban yang sedang berlangsung dengan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PNRap, oleh karenanya terhadap perkara pidana terdakwa menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditunda pemeriksaannya sampai ada suatu keputusan tentang siapa sebenarnya yang memiliki objek yang disengketakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 81 KUHPidana yang mengenal adanya penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra yudisial, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pra yudisial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No 14 Tahun 1970 dan “Prejudicieel Geschil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya penundaan melalui Penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah justru Hukum Acara Pidana dan bertentangan dengan kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 yang mengatur tentang Pra Judisial ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti dengan seksama
eksepsi dari Terdakwa ternyata sudah menyangkut
persoalan materi perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan tersebut yang tidak termasuk dalam materi eksepsi yang ditentukan/dimaksud dalam dalam 156 KUHAP ; Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 20 dari 22 Hal.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan
dan
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Rantau
Prapat
Nomor
76/Pid.B/2015/PN-Rap, tanggal 17 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut harus tetap dibatalkan, dengan mengadili
sendiri sebagaimana dalam amar
putusan sela tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini bukan merupakan putusan akhir maka biaya perkara ditangguhkan ; Mengingat Undang-undang Nomor .8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Pasal 240 KUHAP serta
Peraturan
Perundang-undangan
lainnya
yang
berkenaan dalam perkara ini ;
MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
-
Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 76/Pid.B/2015/PN-Rap tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut
dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar
selengkapnya sebagai berikut :
1. Sebelum sampai Putusan akhir memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 76/Pid.B/2015/PN.Rap terdakwa NURDIN Alias UCOK tersebut sampai dengan Putusan akhir ; 2. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan akhir ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami :
DAHLIA BRAHMANA ,SH.MH, Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum masing-masing
sebagai Hakim
anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 301/PID/2015/PT-MDN,
putusan
tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 21 dari 22 Hal.
1 Juni 2015
oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh
P.SIAHAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
AMRIL, SH.MHum
KETUA MAJELIS
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH
ADE KOMARUDIN, SH.MHum
PANITERA PENGGANTI
P.SIAHAAN,SH.
Putusan nomor : 301/PID/2015/PT.MDN Hal. 22 dari 22 Hal.
