APRIL 2015
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
LANDASAN HUKUM TUGAS DAN FUNGSI DITJEN PDT STRUKTUR ORGANISASI MISI UNIT KERJA DITJEN PDT SASARAN STRATEGIS PAGU ANGGARAN ALOKASI PERDIREKTORAT POSTUR BELANJA 2015 KEGIATAN PER DIREKTORAT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014; PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN; PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 8. Perpres No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 9. Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 10.Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi; 11.Perpres No.43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2015. 3
Tugas (Perpres No.12 Tahun 2015, Pasal 18) : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Fungsi (Perpres No.12 Tahun 2015, Pasal 19) : 1) Perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan sub indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal; 5) Pelaksanaan administrasi Ditjen PDT; 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM
SUBBAG PROGRAM
SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN
SUBBAG PERUNDANGUNDANGAN
SUBBAG RUMAH TANGGA
SUBBAG DATA DAN INFORMASI
SUBBAG PERBENDAHARAA N
SUBBAG SISTEM DAN PROSEDUR
SUBBAG TATA USAHA DAN KEARSIPAN
SUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAG AKUNTASI DAN VERIFIKASI
SUBBAG KEPEGAWAIAN
SUBBAG PERLENGKAPAN
DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI
DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN IDENTIFIKASI DT
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SUB DIREKTORAT PENDIDIKAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB DIREKTORAT SUMBER DAYA HAYATI
DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
SUBBAG DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI
SUB DIREKTORAT INVESTASI DAN PERMODALAN
DIREKTORAT PERENCANAAN IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL
SUB DIREKTORAT PENYUSUNAN INDIKATOR DT
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
SEKSI SUMBER DAYA HAYATI BERBASIS DARATAN
SEKSI TRANSPORTASI DARAT
SEKSI INVESTASI
SEKSI PENGUMPULAN DAN ANALISIS
SEKSI PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
SEKSI SUMBER DAYA HAYATI BERBASIS MARITIM
SEKSI TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA
SEKSI PERMODALAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
SUB DIREKTORAT KESEHATAN
SUB DIREKTORAT TATA GUNA LAHAN
SUB DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DAN PERMUKIMAN
SUB DIREKTORAT KOPERASI, UASAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN KELEMBAGAAN EKONOMI
SUB DIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA DAN SKEMA PENDANAAN K/L
SEKSI PENINGKATAN KEBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN
SEKSI AIR BERSIH
SEKSI KUMKM
SEKSI PENYUSUNAN DAN RENCANA
SEKSI PENINGKATAN KETERJANGKAUAN KESEHATAN DASAR
SEKSI PENDAYAGUNAAN DAN PENGENDALIAN TATA GUNA LAHAN
SEKSI PERMUKIMAN
SEKSI KELEMBAGAAN EKONOMI
SEKSI PENDANAAN
SUB DIREKTORAT KETERAMPILAN
SUB DIREKTORAT PARIWISATA
SUB DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA EKONOMI
SUB DIREKTORAT POTENSI PRODUK UNGGULAN
SUB DIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA DAN SKEMA PENDANAAN DAERAH
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KETERAMPILAN
SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
SEKSI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
SEKSI IDENTIFIKASI DAN ANALISA POTENSI PRODUK UNGGULAN
SEKSI PENYUSUNAN DAN RENCANA
SEKSI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR KETERAMPILAN
SEKSI PEMASARAN PARIWISATA
SEKSI PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
SEKSI SKEMA PENDANAAN
SUB DIREKTORAT TENAGA KERJA
SUB DIREKTORAT SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL
SUB DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA ENERGI
SUB DIREKTORAT KEMITRAAN USAHA
SUB DIREKTORAT EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI
SEKSI ENERGI BARU TERBARUKAN NABATI
SEKSI KEMITRAAN
SEKSI EVALUASI
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA
SEKSI SUMBER DAYA MINERAL
SEKSI ENERGI BARU TERBARUKAN NON NABATI
SEKSI ANALISA DAN EVALUASI
SEKSI PELAPORAN
SUB DIREKTORAT INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP
SUB DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA INFOTEL
SUB DIREKTORAT INDUSTRI, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN
SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL
SEKSI PENGEMBANGAN INOVASI
SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI JARINGAN INFORMASI
SEKSI ANALISIS KEBUTUHAN INDUSTRI
SEKSI PENGUMPULAN DAN ANAILISIS
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI JARINGAN TELEKOMONIKASI
SEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI
SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
1. Tersusunnya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana dan skema penanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 2. Meningkatnya indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal 3. Mengingkatnya pengolaan sumber daya alam dan lingkungan di daerah tertinggal 4. Berkembangnya ekonomi lokal di daerah tertinggal 7
1. Meningkatkan rata2 pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24% pada tahun 2019 2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 14% pada tahun 2019 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal sebesar 69,59% pada tahun 2019 4. Meningkatnya 80 kabupaten menjadi kategori daerah maju 8
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NAMA PROGRAM
PAGU RAKER 10 FEBRUARI 2014 544.092.287.000 2.708.520.001.000
ALOKASI ANGGARAN TAMBAHAN
Program Dukungan Manajemen 0 Program Pembangunan Dan 50.000.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Kawasan 660.000.000.000 642.125.000.000 Perdesaan Program Pengembangan Daerah 497.540.000.000 999.125.000.000 Tertentu Program Pembangunan Daerah 827.842.000.000 15.800.000.000 Tertinggal 763.550.152.000 0 Program Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 664.370.691.000 362.000.000.000 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 207.080.000.000 30.950.000.000 Program Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Informasi Program Pengawasan & 55.000.000.000 0 Peningkatan Akuntabilitas JUMLAH 6.927.995.131.000 2.100.000.000.000
JUMLAH PAGU 544.092.287.000 2.758.520.001.000 1.302.125.000.000 1.496.665.000.000 843.642.000.000 763.550.152.000 1.026.370.691.000 238.030.000.000 55.000.000.000 9.027.995.131.000 9
X Rp.1.000.000 UNIT KERJA ESELON 1
PROGRAM
DIREKTORAT
SEKRETARIAT DIREKTUR JENDERAL DIRJEND PDT
PROGRAM DIREKTORAT PENGEMBANGANN SDM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SDA DAN DAERAH TERTINGGAL LH DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI DAERAH TERTINGGAL DIREKTORAT PERENCANAAN DAN IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL
ALOKASI PERPROGRAM
USULAN TAMBAHAN (BACKLOG)
(XRP.1000.000)
827.842
15.800
843.642
25.000
-
25.000
122.200
-
122.200
94.900
-
94.900
372.102
15.800
387.902
157.800
-
157.800
55.840
-
55.840
JUMLAH USULAN
10
X Rp.1.000 BELANJA BARANG LAINNYA UTK DISERAHKAN KE MASY/ PEMDA
BELANJA NON OPERASIONAL
KODE KEGIATAN
DITJEN PDT
PAGU ANGGARAN
BELANJA OPERASIONAL
(Diluar Belanja Barang Jasa Konsultan, Bansos dan Perjalanan Dinas)
BELANJA BELANJA BELANJA PERJALANAN MODAL (Non JASA DINAS Bansos) KONSULTAN KONSTRUKSI
843.642.000
3.715.770
94.040.742
102.890.591
2.352.000
37.043.470
SETDIRJEN PDT
25.000.000
3.715.770
2.736.600
13.668.130
2.352.000
2.527.500
DIT PERENCANAAN IDENTIFIKASI DT
55.840.000
32.094.150
21.104.650
2.641.200
DIT PENGEMBANGAN SDM
122.200.000
12.364.562
30.089.638
DIT PENGEMBANGAN SDA dan LH
94.900.000
16.129.653
DIT PENGEMBANGAN SARANA dan PRASARANA
387.902.000
DIT PENGEMBANGAN EKONOMI
157.800.000
-
NON KONSTRUKSI
293.538.607
310.060.820
3.870.800
5.000.000
70.875.000
7.672.400
798.520
17.574.857
52.724.570
1.586.612
8.475.788
16.554.600
270.963.750
90.321.250
29.129.165
21.879.985
10.650.850
-
96.140.000
11
4/1/2015 4/1/2015
12
1
Sekretariat Direktur Jenderal
1 Pelaksanaan Kesetjenan 001 Penyelenggaran perencanaan Penyusunan program Data dan informasi Evaluasi dan pelaporan 002 Penyelenggaran pengelolaan keuangan dan Aset Pelaksanaan anggaran Pengelolaan perbendaharaan Akuntansi dan verifikasi 003 Penyelenggaran ketatausahaan Ketatausahaan dan kearsipan Pengelolaan rumah tangga Perlengkapan Penyelenggaraan Perancangan Undang-undang, Humas dan 004 kepegawaian Penyusunan perundang-undangan Penyusunan sistem dan prosedur Kepegawaian
13
KEGIATAN Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesehatan Masyarakat (Alkes Poskesdes/Rumah Sehat) Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesehatan Dasar (Alkes Puskesmas/Pustu) Bantuan Stimulan Peningkatan Kecukupan Gizi di DT Bantuan Stimulan Pemberdayaan Masyakarat terhadap Penyediaan Sanitasi di DT Bantuan Stimulan Model Sarana Air Bersih di DT Apresiasi Guru Kontrak Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar Pelatihan Guru Program Kesetaraan Paket A,B dan C Pengembangan keterampilan Kursus Aplikatif Pengembangan keterampilan Berbasis Potensi Lokal Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Muda Bantuan Pengembangan Ketenagakerjaan di DT Bantuan Peralatan teknologi tepat guna Pengolahan Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan Bantuan Peralatan inovasi teknologi Pengolahan Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
KEGIATAN Pengembangan Pertanian Pengembangan Perikanan Pengembangan Kelautan Pengembangan Peternakan Pengembangan Wisata Alam Rehab hutan Mangrove Sumber daya Energi terbarukan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan
KEGIATAN Sarana Pemukiman / Bangunan Baru Pasar Kecamatan Pasar Ternak Jaringan Irigasi Handtraktor PLTS Terpusat 15 KW PLTS Terpusat 50 KW PLTS Terpusat 30 KW PLTMH Kapal Tangkap Ikan Rumah Potong Hewan Keramba Jaring Apung
KEGIATAN Pembangunan BTS Warung Informasi Masy Media TV dan Parabola Radio Siaran Daerah Radio Komunikasi Tenaga Surya Pembangunan Jalan non status Peningkatan Jalan non status Dermaga / Tambatan Perahu
KEGIATAN
Komuditas perikanan Komuditas pertanian Komuditas peternakan Komuditas perkebunan dan Pariwisata Fasilitasi pengembangan Dryer Fasilitasi pengelolaan Potensi Daerah pemberdayaan sosial fasilitasi informasi dan edukasi kewirausahaan lokal pengembangan lembaga keuangan mikro pembangunan pasar produksi UMKM Pengembangan hasil kehutanan Pengembangan bahan tekstil Pengembangan hasil perkebunan Pengembangan hasil pertanian Pengembangan garam rakyat
KEGIATAN SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN INDIKATOR DAERAH TERTINGGAL SEKSI PENGUMPULAN DAN ANALISIS SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN Persiapan Ketersedian data hasil Analisis, Pengelolaan dan Penyajian bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal Persiapan Analisis, Pengolahan dan Penyajian Indikator dan Sub Indikator bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal Laporan Ketersedian data hasil Analisis, Pengelolaan dan Penyajian bidang Pengembangan SDM di Daerah Tertinggal Persiapan Analisis, Pengolahan dan Penyajian dan Sub Indikator bidang Pengembangan SDM di Daerah Tertinggal Laporan Ketersedian data hasil Analisis, Pengelolaan dan Penyajian bidang Pengembangan SDA dan LH di Di Daerah Tertinggal Persiapan Analisis Indikator dan Sub Indikator Pengembangan SDA dan LH di Di Daerah Tertinggal Laporan Ketersedian data hasil Analisis, Pengelolaan dan Penyajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Persiapan Analisis, Pengolahan dan Penyajian dan Sub Indikator Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Laporan
KEGIATAN SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA DAN SKEMA PENDANAAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA SEKSI PENYUSUNAN DAN RENCANA SEKSI PENDANAAN SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA DAN SKEMA PENDANAAN DAERAH SEKSI PENYUSUNAN DAN RENCANA SEKSI PENDANAAN Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Dekosentrasi dan Dak Ditjen PDT Persiapan Persiapan Juklak dekon/TP FGD mekanisme Pelaksanaan Dekon/TP Sosialisasi Dekon/TP Rapat Koordinasi Pengendalian DAK Penyusunan Dokumen Petunjuk Juknis DAK Penyusunan rumusan Kebijakan DAK Sosialisasi Dokumen Juknis SPDT Kajian Evaluasi Dampak Pelaksanaan DAK DT Penyusunan Laporan SUBDIREKTORAT EVALUASI DAN PELAPORAN SEKSI EVALUASI SEKSI PELAPORAN Pemantauan Program dan Kegiatan Ditjen PDT Persiapan Pengumpulan Data Pengelolahan Data Pemantauan Program Kegiatan Ditjen PDT Pelaksanaan Pemantauan Terpadu Program Kegiatan Ditjen PDT Pembahasan Hasil Pemantauan Terpadu Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen PDT Persiapan Pengumpulan dan Pengolahan Data Penyusunan Modul Evaluasi Pembahasan Hasil Evaluasi Sosialisasi Modul Evaluasi Penyusunan Laporan Evaluasi
4/1/2015 4/1/2015
21
