DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Pertemuan tiga pihak dalam pembahasan rancangan RKP TA. 2013 dan pagu indikatif RAPBN 2013 untuk MAHKAMAH KONSTITUSI Rl
Acara
MAHKAMAH KONSTITUSI Rl
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Tanggal dan Waktu a. Hari/Tanggal b. Waktu
Senin, 9 April 2012 13.00 -selesaiWIB
Membahas penyusunan RKP 2013 dengan fokus bahasan yaitu : 1. Arah kebijakan MAHKAMAH KONSTITUSI Rl 2. Rincian program dan kegiatan prioritas TA 2013 MAHKAMAH KONSTITUSI Rl 3. Usulan inisiatif baru 4. Pagu Indikatif kegiatan prioritas MAHKAMAH KONSTITUSI Rl TA 2013
Tujuar. Pertemuan
Direktur Hukum dan HAM Bappenas 1. Rancangan awal RKP Tahun 2013 2. SB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0096/M.PPN/03/2012, S-214/MK.02/03/2012 tanggal 30 Maret2012
Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan
Ruang Florencia 2, Hotel Akmani, Jl. Wahid Hasyim No. 91 Jakarta Pusat
Tempat
Peserta Pertemuan 1. Bappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan 2. Kementerian Keuangan a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan S.Mahkamah Konstitusi Rl a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM Bappenas Prahesti Pandanwangi Kasubdit HAM, Bappenas Purwanto Pit. Kasubdit Anggaran I/D, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Edi Eko Poerwanto Kasi Anggaran l/D-3, Ditjen Anggaran Rubiyo Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi Pawit Haryanto Kepala Bagian Perencanaan
HASH KESEPAKATAN
A. VISI
Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (de hoogtswet) benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. MK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang oleh UUD 1945 diberi pengertian sebagai kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Empat kewenangan MK tersebut adalah : 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK mempunyai kewajiban untuk memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai, secara kelembagaan MK telah menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi sebagai berikut: "Tegaknya Konstitusi dalam rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat".
B.
MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi MK didasari prinsip supremacy of law dan equality before the law belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Orientasi dan kendali kuat kepentingan politik penguasa saat ini membuat hukum, termasuk konstitusi, sekedar diposisikan sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Dalam hal ini, konstitusionalitas belum terbangun dengan baik dan budaya sadar berkonstitusi juga belum mendapatkan tempat proporsional dalam pola pikir berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pasal 1 ayat (2), UUD 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara pasal 1 ayat (3), UUD 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, bahwa UUD 1945 menganut prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) sekaligus nomokrasi (kedaulatan hukum). Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilar negara hukum itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Prinsip demokrasi harus terus dibangun, dan nomokrasi harus ditegakkan untuk mengimbangi. Demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Demokrasi
C.
membutuhkan aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. Tanpa aturan main, demokrasi tidak akan pernah mencapai tujuan-tujuan substansialnya. Berpijak dari kondisi tersebut, MK harus dapat merumuskan dan menetapkan perencanaan, tujuan, strategi dan langkah konkrit yang tepat agar fungsi MK dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan visi MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka misi MK ditetapkan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya; dan Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. 2.
SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka penjabaran dan implementasi dari misi MK di atas diwujudkan melalui tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut: 1) Menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, dan sederhana; 2) Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan; dan 3) Menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien. Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tersebut di atas meliputi : a. Meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional dan terpercaya; b. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional dan terpercaya; c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan; d. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang mandiri dan berkualitas; e. Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan; f. Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; dan Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional. g.
D.
ARAH KEBIJAKAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai rencana pembangunan jangka menengah, pelaksanaannya dijabarkan secara tahunan dalam rencana pembangunan jangka pendek yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, sebagai pelaksanaan rencana jangka pendek RPJMN 2010-2014, diarahkan untuk lebih menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia. Agenda penataan kembali tersebut, difokuskan kepada percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam agenda penataan kembali Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu bagian krusial untuk dilaksanakan. Pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai sasaran mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025 dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk mewujudkan dan mencapai sasaran tersebut, titik berat pembangunan hukum diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum tersebut mencakup beberapa elemen pokok
yaitu pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana, dan prasarana hukum, serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, dan penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Sesuai dengan arah, sasaran dan elemen pokok pembangunan hukum sebagaimana dimaksud di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada dasarnya memiliki porsi besar untuk turut memberikan kontribusinya. Dalam hal ini, MK mempunyai peran, kewajiban dan tanggung jawab yang krusial, untuk turut mewujudkan sasaran pokok pembangunan yaitu terwujudnya Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan hukum dan berkeadilan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, langkah-langkah yang ditempuh MK merupakan bentuk dorongan konstruktif menuju terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia termasuk upaya-upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta menjaga kontinuitas dan keberlanjutan penataan sistem hukum nasional. Langkah-langkah MK untuk mencapai sasaran pembangunan hukum nasional yang disesuaikan dengan arah kebijakan nasional, dijabarkan ke dalam 4 (empat) program, yaitu : 1. Program Penanganan Perkara 2. Program Kesadaran Berkonstitusi 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK 4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Program Penanganan Perkara berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan MK dalam menegakkan konsitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dalam program ini, kegiatan prioritas MK meliputi: Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, dan Perkara Lainnya. Selama tahun 2013, penanganan perkara pemilukada merupakan kontribusi penting yang akan diperankan MK untuk membangun dan menata kembali serta menguatkan pilar-pilar demokrasi. MK setelah berkoordinasi dengan KPU memperoleh perkiraan data bahwa pada tahun 2013 akan menangani kegiatan sengketa perkara PHPU KADA diasumsikan sebanyak 138 perkara dan kegiatan penanganan perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya 73 perkara. Untuk Program Kesadaran Berkonstitusi merupakan program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MKRI dan terkait erat dengan pelaksanaan kewenangan MK. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a.
Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK.
Kegiatan ini di tahun 2013 akan difokuskan untuk mendukung proses PEMILU Legislatif dan Presiden/Wapres di tahun 2014 mendatang. Dari kegiatan ini diharapkan bahwa pemahaman peserta dan penyelenggara PEMILU terhadap hukum acara MKRI akan berpengaruhh terhadap proses tugas dan kewenangan MKRI. Target dari pelaksanaan kegiatan pemahaman berkonstitusi ini antara lain adalah instansi lain yang terkait dengan proses penegakan hukum secara langsung seperti Bawaslu, Panwaslu, Kejaksaan dan Kepolisian di ±500 propinsi/Kab/Kota melalui workshop pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum acara MKRI dan Training of Trainers Hukum Acara MKRI. b.
Kegiatan penyebarluasan Informasi MK dan Konstitusi
Kegiatan di tahun 2013 akan difokuskan antara lain kepada (i) pemuatan putusan MKRI; (ii) Rubrik MKRI di Media Cetak dan (iii) Publikasi MKRI melalui TV Nasional. Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MKRI akan diwujudkan di tahun 2013 mendatang melalui kegiatan-kegiatan prioritas yang meliputi : a. Penyelesaian perlengkapan gedung Pusdiklat MKRI; b. Pengembangan Pusat Dokumentasi MKRI (pembangunan konten) dimana target mulai operasional adalah pada bulan April 2013 mendatang. c. Untuk meningkatkan performa MKRI akan didukung dengan kegiatan pengembangan ICT (information, communication and technology) antara lain dengan pengembangan VICON, Pengembangan e-perisalah dan pengembangan Sistem Informasi MKRI. Terakhir, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya mencakup kegiatan : a. Penyelenggaraan Penelitian Isu-lsu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan; b. Pengelolaan Arsip, Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kerumahtanggaan; c. Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan; d. Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi; dan e. Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum.
E.
MATRIKS PEMBAHASAN
1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORiTAS Catalan Pembahasan: 1. Dengan adanya perubahan struktur anggaran, maka MKRI melakukan beberapa penyesuaian terhadap target dari kegiatan yang dilaksanakan melalui program di bawah ini: •';•;;-. . ./
..
.
Indikator Kinerja ;'
1
1.1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum
1.3
Alokasi:, Sebelum Sesudah
MPerubahan Alokasi
Target
2.000,0
Prioritas (N,B,K/L)
51,1
1.948,9
Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis
1.2
Volume Target Sesudah
Sebelum '":•-••
4
4
548,9
-
KL
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial
6
6
1.400,0
-
KL
Jumlah Sistem dan Informasi Penanganan Perkara
2
1
3.687,7
1
Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi
Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan
30.344,3
(-) 26.656,6
KL
Keuangan Pengawasan Penyusunan Anggaran
Dokumen dan
26.500,1
1.508,0
(-) 24.992,1
KL
6.500,0
4.700,0
(-) 1.800,0
KL
1.800,0
1.800,0
KL
4.671,5
(-) 30.472,5
KL
Penanganan Perkara
1.4
Penyelenggaraan Penelitian Isu Konstitusi, Ketatanegaraan Pengelolaan Perpustakaan
Isu dan
Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara Jumlah
Kegiatan
Pengelolaann Perpustakaan
1.5
Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi
2.
35.144,0
INISIATIF BARU
Catalan Pembahasan : 1. MKRI tidak mengusulkan Inisiatif Baru.
Indikator Kinerja NIHIL
Jenis Inisiatif Baru
Target 2013 ,,..•.:...•
?Aloka
3.
BELANJA OPERASIONAL
Catatan Pembahasan : 1. Alokasi untuk belanja operasional MKRI akan tetap sesuai dengan SEB Pagu Indikatif 2013 dan tidak akan dikurangi karena telah melalui perhitungan dari Bappenas dan Kemenkeu terhadap kebutuhan MKRI. Alokasi
Voume Target Program/Kegiatan
No
IncUkator Kinerja Sebelum
Sesudah
. .Sebelum
Sesudah
Kebutuhan • Tambahan Belanja Operasional
Priorttas (N,B,KL)
-
4.
KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI
Catatan Pembahasan: 1. Tambahan anggaran pada Program Sarana dan Prasarana diperlukan untuk (i) penyelesaian pembangunan gedung pusdiklat dan (ii) pengembangan perpustakaan MK, yang digunakan untuk peralatan dan perlengkapan gedung (sebagaimana terlampir usulan MKRI). 2. Tambahan anggaran pada Program Kesadaran Berkonstitusi diperlukan untuk kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK, dalam rangka persiapan Pemilu 2014 (sebagaimana terlampir usulan MKRI).
8
No
Program/Kegiatan
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Indikator Kinerja
Voume-Target Sebelum
Jumlah Sarana, Prasarana dan Pengembangan Gedung
l
Sesudah "
:.,
•/•-•.:••.•.•'
••-•;
.'.'!,.,•:. •
Alokasi
Sebelum
Kebutuhan Tambahan Rp. Murni
::
Sesudah
17.600,0
20.400,0
38.000,0
10.000,0
-
10.400,0
38.000,0
17.600,0
20.500,0
43.044,3
22.544,3
20.500,0
43.044,3
22.544,3
:prioritas ;(NiJkL)
KL
KL
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung 2
Program Kesadaran Berkonstitusi Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK
•
TOTAL
19.848,8
23.195,5 40.900,0
81.044,3
40.144,3
KL
F.
REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS DAN KEGIATAN NON PRIORITAS
1.
KEGIATAN PRIORITAS ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
TARGET KODE •••'
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
• • .••• 01
3365
3366
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi Rl Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembanga n Administrasi Yustisial Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi Jumlah sistem dan informasi penanganan perkara
RENCANA 2013
4
6
1
PRAKIRAAN MAJU
: 2014
4
6
1
2015
4
6
1
2016
4
6
1
RENCANA 2013
PRAKIRAAN MAJU 2014
2015
2016
18.316,1
36.973,6
36.973,6
36.973,6
1.948,9
2.900,0
2.900,0
2.900,0
2.900,0
2.900,0
2.900,0
3.687,7
12.100,0
12.100,0
12.100,0
3.687,7
12.100,0
12.100,0
12.100,0
548,9
1.400,0
10
•:
H^^^^HT
1
'SB
^^^^^^^^^HJ^HHi^HK 3367
3369
RENCANA 2013
PRAKIRAAN MAJU
2014
2015
RENCANA
2016
Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan Penyusunan dokumen anggaran penanganan perkara
3368
^ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) BBBJ
TARGET INDIKATOR
I
1
1
1
Penyelenggaraan Penelitian, Isu-lsu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara
8
8
10
10
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
2
2
2
2
Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan Jumlah kegiatan pengembanga n organisasi, SDM dan reformasi birokrasi
5
5
5
5
• ;•;: : • PRAKIRAAN MAJU -f^**^
2013 'g||j||||^||j^|i^§2015
' ^$2016
1.508,0
3.973,6
3.973,6
3.973,6
1.508,0
3.973,6
3.973,6
3.973,6
6.500,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
12.000,0
4.671,5
6.000,0
6.000,0
6.000,0
4.671,5
6.000,0
6.000,0
6.000,0
4.700 0
1.800,0
11
TARGET KODE
06
3372
:GIATAN
INDIKATOR
3373
* PRAKIRAAN MAJU 2014
•;:2bi5l
Penanganan Perkara PUU,SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya
73
80
80
1 -:t'
ALOKASi;(DALAMJUTARUPIAH)
RENCANA
2016
Program Penanganan Perkara Konstitusi
Jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya Yang Diputus Jumlah perkara PHPU legislatif dan pilpres Yang Diputus Jumlah perkara pemilukada Yang Diputus 07
RENCANA • : V.:2013};:
^ilv
80
"-•2013 : g
25
25
25
jjjJijM
2015
2016
80.398,3
76.081,0
76.081,0
76.081,0
80.398,3
76.081,0
76.081,0
76.081,0
76.081,0
76.081,0
76.081,0
37.100,0
37.100,0
37.100,0
27.335,4
80
138
PRAKIRAAN MAJU
53.062,9
Program Kesadaran Berkonstitusi
22.431,6
Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK
22.431,6
37.100,0
37.100,0
37.100,0
12
ALOKAS!'(DAllAM JUTA RUPIAH)
TARGET •-':.:.-', A; '.'v::.A.:":v ,;!;•; KODE
PROGRAM/KEGIATAN '
INDIKATOR
PRAKIRAAN MAJU
RENCANA 2013
2014
2015
2016
Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK
15
34
34
34
Jumlah penyebarluas an informasi penanganan perkara dan putusan MK
60
114
114
114
BBH
RENCANA -in-i -3 2013
JUMLAH ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS MKRI 2013 Total Pagu MKRI 2013
2.
PRAKIRAAN MAJU
rioi5||
| 2016
8.000,0
17.100,0
17.100,0
17.100,0
14.431,6
20.000,0
20.000,0
20.000,0
121.146,0
150.154,6
150.154,6
150.154,6
221.787,3
245.781,0
245.781,0
245.781,0
KEGIATAN NON PRIORITAS
•'• . : ;; KODE
01
3366
_™
-vv ;TARGET-^fa^^-:v;A:v>/;INDIKATOR
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainn ya Mahkamah Konstitusi Rl Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi
•RENCAN
Azdia
PRAKIRAAN MAJU S .
2014
2015
2016
ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU ;
RENCAN A 2013
2014
2015
2016
80.241,3
99.126,4
99.126,4
99.126,4
14.771,8
21.638,4
21.638,4
21.638,4
13
) .-'••.•,.KODE
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
. ;':./.,::,:; '••••
PRAKIRAAN MAJU
RENCAN A 2013
2014 :'
20l5 '•
21
21
21
21
2
2
2
2
* 2016
; ALOKASI^DALAMiUTA> RUPIAH) PRAKiRAAN MAJU
RENCANt A 2013
2014
-f'izbis'V-
2016
14.771,8
21.638,4
21.638,4
21.638,4
24.992,7
35.478,0
35.478,0
35.478,0
24.992,7
35.478,0
35.478,0
35.478,0
Informasi
Jumlah bahan publikasi konstitusi dan MK Jumlah kegiatan kehumasan dan keprotokolan Jumlah kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri
3367
4
4
4
4
Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan Kegiatan pengelolaan pelaksanaan anggaran Layanan perkantoran
6
12
6
12
6
12
6
12
14
-..•••••. ••.••-.. KODE
3369
PROGRAM/KEGIATAN
r; INDIKATQR
RENCAN A 2013
; TARGET
;,SRENCAN
PRAklRAAN MAJU
2014
ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
,,,:,•; ;/';;. •
2015
2016
Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan
PRAKIRAAN MAJU A 2013 " ^ft2oi4';>'' ^\2015 2016
40.476,8
42.010,0
42.010,0
42.010,0
40.476,8
42.010,0
42.010,0
42.010,0
20.400,0
16.500,0
16.500,0
16.500,0
-
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
5.000,0
Jumlah kegiatan pengelolaan BMNdan kerumahtangg aan
02
3370
Jumlah kegiatan kearsipan
3
3
3
3
Layanan perkantoran
12
12
12
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi Rl Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana, Prasarana dan Pengembangan Gedung
1
1
1
1
15
;v
KODE, ' PROGRAM/KEGIATAN . . " ' •
3371
•
•
INDIKATOR
_£___
' ; . ;.:;, TARGET; ; \ ALOKASI (DAIAM JUTA RUPIAH) PRAKiRAAN MAJU - PRAKIRAAN MAJU RENCAN RENCAN • A 2013 : ;> A2Q13W' 2016 '•2014\ fr 2'bi5:"; : |-20f£| 5§M? J2015
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung
1
JUMLAH ALOKASI KEGIATAN NON PRIORITAS MKRI 2013 TOTAL ALOKASI ANGGARAN MKRI 2013
1
1
i
20.400,0
11.500,0
11.500,0
11.500,0
20.400,0
11.500,0
11.500,0
11.500,0
100.641,3
115.626,4
115.626,4
115.626,4
221.787,3
245.781,0
245.781,0
245.781,0
G. CATATAN KHUSUS jmenterian PPN/Bappenas Alokasi pagu Indikatif tahun 2013 sebesar Rp. 221.787,3 Juta
MKRI diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja operasional sesuai dengan pagu Indikatif tahun 2013. Optimalisasi dari pagu indikatif diharapkan dapat dilakukan khususnya pada Program Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya MKRI. Dari komponen kegiatan yang disampaikan oleh MKRI, Bappenas mempunyai catatan: 1. Ada beberapa kegiatan yang menjadi komponen di dalam
Pada prinsipnya pergeseran pagu antar program dan kegiatan dalam Pagu Indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Dari pagu Indikatif 2013 tersebut, terdapat penurunan anggaran sekitar Rp. 56 M dari baseline RKP. Terhadap pagu tersebut MKRI memberikan tanggapan secara umum sebagai berikut: 1.
2.
Program penanganan perkara konsititusi sudah mencukupi untuk mendukung kegiatan penanganan perkara sesuai dengan tugas dan kewenangan MKRI; Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya MKRI, alokasi yang diberikan sesuai pagu indikatif sudah
16
iterian PPN/Bappenas Program Dukungan Manajemen yang dapat dioptimalisasi untuk mendukung rencana kegiatan pengembangan sarpras. 2. Sebagai catatan beberapa kegiatan seperti kegiatan untuk publikasi konstitusi dan MK terdapat komponen penyusunan bahan publikasi yang dapat masuk ke dalam komponen kegiatan di Program kesadaran Berkonstitusi. Contoh lain adalah di dalam kegiatan kajian dan penelitian perkara terdapat komponen penyusunan dan pencetakan jurnal, yang dapat dikategorikan sebagai komponen yang dapat dimasukkan ke dalam Program Kesadaran Berkonstitusi. 3.
Bappenas memberikan rekomendasi kepada MK khususnya pada Program Kesadaran berkonstitusi dalam rangka optimalisasi beberapa komponen kegiatan. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan pemilihan beberapa kegiatan yang strategis dan membawa dampak yang besar terhadap upaya peningkatan kesadaran berkonstitusi. Dengan adanya keterbatasan anggaran, maka MKRI perlu memprioritaskan
Kementerian Keuangang dioptimalkan dan mencukupi. 2. Terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dari alokasi sebesar Rp 20.400,0 juta belum mencukupi, dimana kebutuhan tahun 2013 hasil exercise MKRI adalah sebesar Rp 17.600,0 juta (total kebutuhan Rp. 38.000,0 juta) antara lain akan dipergunakan untuk pengadaan peralatan Pusdok (Rp 26.000 juta) dan Pusdik (Rp.7.000,0 juta) serta pengadaan alat ICT (Rp. 5.000,0 juta) 3. Untuk Program Kesadaran Berkonstitusi MKRI mengajukan usulan exercise untuk penambahan dari pagu indikatif 2013 yaitu sebesar Rp 22.544,4 juta dari pagu semula sebesar Rp. 20.500,0 juta sehingga total kebutuhan menjadi Rp. 43.044,4 juta) Rangkaian kegiatan dalam Program Kesadaran Berkonstitusi terdiri dari kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK yang diturunkan menjadi 2 output, yaitu Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK dengan komponen Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi/Hukum Acara MK yang terdiri atas beberapa
17
lenterian PPN/Bappenas kegiatan dimana Bappenas menyarankan agar dilakukan kegiatan pilihan/fokus seperti (i) pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK, (ii) ToT Hukum acara MK untuk mendukung peningkatan kesadaran masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 mendatang. Sedangkan untuk komponen kegiatan penyebaran informasi penanganan perkara dan putusan MKRI, dapat difokuskan kepada sub kegiatan (i) pemuatan putusan MK (ii) Rubrik MK di media cetak, dan (iii) publikasi MK melaluiTV Nasional. 4.
Dari rekomendasi tersebut di poin 3 diatas, optimalisasi dapat diperhitungkan pada kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi sebesar Rp.8.251,1 juta (fokus kepada kegiatan pendidikan Pancasila dan ToT hukum acara MK) dan Rp.7.149,2 juta dari kegiatan penyebarluasan informasi MK dan Konstitusi (fokus kepada kegiatan (i) pemuatan putusan MK (ii) Rubrik MK di media cetak, dan (iii) publikasi MK melalui TV Nasional). Total optimalisasi yang dapat dilakukan dari Program
Kementerian Keuangan, sub komponen, yaitu Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK, Training Of Trainer Hukum Acara MK, Debat Konstitusi, Moot Court, Konstitusi Award Untuk Guru PKN se-lndonesia dan Pekan Konstitusi (Lomba KaryaTulis, Cerdas Cermat, Foto, Pameran). Output lainnya dalam kegiatan ini adalah Kegiatan Penyebaran Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK dengan komponen Penyebarluasan Informai MK dan Konstitusi yang terdiri dari beberapa sub komponen yaitu Pemuatan Putusan MK, Rubrik MK di Media Cetak, Iklan Layanan Masyarakat, Obrolan Konstitusi Melalui Radio, Obrolan Konstitusi Program Forum Negara Pancasila, Publikasi MK/Obrolan Konstitusi Melalui TV Lokal dan Publikasi MK Melalui TV Nasional. Kegiatan-kegiatan dalam program ini merupakan bagian dari civic education yang sangat diperlukan terutama sebagai persiapan dalam menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden di tahun 2014.
18
:erian pPN/Bappenas
Kemeriterian Keu; Dengan demikian, usulan total pagu anggaran di Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.260.000,0 juta (dari pagu indikatif 2013 sebesar Rp. 221.787,3 juta} (Keterangan terlampir)
Kesadaran Berkonstitusi adalah sebesar Rp. 15.400,3 juta dan Bappenas merekomendasikan agar MKRI dapat merealokasikan ke Program Sarana dan Prasarana yang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp. 17.600,0 juta (dari bahan hasil analisis yang diberikan MKRI). 5. Terhadap usulan penambahan anggaran MKRI, Bappenas menekankan kepada optimalisasi terlebih dahulu, dan menyusulkan perhitungan penambahan anggaran MKRI sebagai catatan usulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Program Sarana dan Prasarana (Pembangunan pusdiklat dan pusdok)
Pada dasarnya mendukung untuk pembangunan pusdok/perpustakaan yang lebih maju, tetapi berdasarkan arahan Presiden dan kondisi keuangan negara maka hal-hal yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana dapat dikurangi dan lebih dioptimalisasi mana yang prioritas. Selain ada luncuran anggaran dari tahun 2011 kemudian pada tahun 2012 banyak realokasi anggaran dari kegiatan lainnya untuk pelaksanaan
Pergeseran alokasi anggaran antar kegiatan dan antar program dalam rangka pemenuhan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK pada prinsipnya dapat disepakati.
• Kegiatan pembangunan pusdiklat MK semula telah dialokasikan pada tahun 2011 tetapi karena ada permasalahan clearence sehingga tidak dapat dilaksanakan dan direalokasikan pada tahun 2012. • Pada tahun 2012 terdapat pemotongan anggaran sebesar 20% yang mengakibatkan penundaan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 khususnya pada kegiatan sarpras contohnya pengadaan meubelair.
19
rian PPN/Bappenas pembangunan pusdiklat dan pusdok.Terkait dengan realokasi anggaran tersebut tidak ada perubahan target pada kegiatan yang diambil alokasinya. •
•
•
Disepakati bahwa pembangunan pusdiklat dapat diselesaikan tahun 2013 dengan catatan mengoptimalisasikan kegiatankegiatan khususnya di Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya dan Program Kesadaran Berkonstitusi untuk direalokasi selanjutnya memenuhi kebutuhan Program Sarpras MKRI. Pengembangan sarpras di MKRI disepakati untuk selesai dilaksanakan di tahun 2013 dan tidak diproyeksikan untuk melaksanakan pengembangan sarpras lainnya. Bappenas meminta MKRI untuk menyampaikan konsep/desain pelaksanaan kegiatan diklat yang akan dilaksanakan, untuk proyeksi kebutuhan yang diperlukan Pusdiklat untuk tahun selanjutnya. Diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dapat optimal dan terencana dengan baik.
Kementerian Keuangan • Pada tahun 2013 akan melengkapi perlengkapan pada pusdiklat seperti meubelair pusdiklat dan peralatan perpustakaan, sehingga sarana dan prasarana untuk, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2013 yang merupakan kegiatan prioritas dapat dimanfaatkan. • Kekurangan anggaran untuk sarpras sebesar Rp. 17.6 M untuk pusdiklat, pusdok, dan ICT. Pada pusdiklat digunakan untuk pengadaan perlengkapan gedung, Pusdok digunakan untuk isi (content), dan ICT untuk peralatan pusdiklat dan Eperisalah. • Diharapkan pusdiklat dan pusdok dapat selesai dan dioperasionalkan pada tahun 2013. • Rencana keseluruhan pembangunan (pusdiklat, pusdok, perumahan, perkantoran) direncanakan dapat selesai tahun 2013. Di tahun berikutnya hanya pemeliharaan dan melengkapi hal-hal yang sifatnya menunjang kegiatan pokok. • Terkait dengan izin menpan mengenai struktur organisasi baru dengan
20
Kernenterian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
MAHKAMAh penambahan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sudah dilaksanakan pembahasan interdep, Setkab dan Kementerian Polhukam, MenPAN dan RB, KemenkumHAM, BKN, dan kementerian lainnya, serta telah melalui proses harmonisasi di MenPAN dan RB dan Kemenkumham.
Program berkonstitusi
Kesadaran • Terkait dengan kegiatan peningkatan Dalam
rangka pencapaian • Agenda besar yang akan dilaksanakan tahun 2013 terkait dengan peningkatan kesadaran berkonstitusi, lebih baik MK target/output yang direncanakan penyusunan Rencana kesadaran berkonstitusi adalah untuk dapat memiliki strategi yang lebih baik dalam Kinerja Mahkamah Konstitusi, persiapan pemilu 2014 dengan dimana tidak mengundang peserta dilakukan peningkatan dari daerah karena akan agar beberapa kegiatan Workshop dan mengakibatkan anggaran yang lebih efisiensi dengan membatasi/ sosialisasi tentang tata cara beracara di mengurangi komponen besar. MK untuk mengantisipasi sengketa komponen yang tidak terkait Pemilu Legislatif dan Pemilj sehingga dengan • Perlu strategi yang lebih efektif langsung Presiden/Wakil Presiden. misalnya MK dapat turun ke daerah alokasi anggaran yang telah target/output • Program kesadaran berkonstitusi untuk dan mengadakan kerjasama dengan ditetapkan 39 universitas serta mengoptimalkan tersebut dapat tercapai. tahun 2013 mengajukan alokasi video teleconference di universitas anggaran sesuai dengan APBN 2012 yang telah ada. yaitu sekitar Rp. 43.044 juta. Untuk kegiatan workshop, sosialisasi dan • MKRI diharapkan dapat pelatihan terkait dengan pelaksanaan memfokuskan dalam melaksanakan pemilu tahun 2014. Kegiatan antara lain Kegiatan kesadaran berkonstitusi akan mengundang peserta yang terdiri yang mempunyai dampak besar dari anggota parpol, Bawaslu, dalam upaya peningkatan kesadaran Panwaslu, KPU, KPUD, Polri dan berkonstitusi masyarakat. Kejaksaan Agung. Hal ini dimaksudkan Pemfokusan ini diperlukan dalam untuk memberikan pembekalan dan memilah kegiatan yang terpenting mengantisipasi bilamana terdapat
21
terian PPN/Bappenas dalam rangka optimalisasi alokasi anggaran dan realokasi untuk kebutuhan sarana prasarana MKRI di tahun 2013.
Kementerian Keuangan perselisihan hasil Pemilu baik dipusat maupun di daerah dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Anggaran juga dialokasikan untuk kegiatan pendidikan kerjasama dengan universitas.
22
Jakarta, 10 April 2012
MKRI Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama
5909231980121001
KEMENTERIAN KEUANGAN Direktur Anggaran I
19281981081001
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Direktur Hukum dan HAM
Sadiawati, SH. LLM 96201301988112001
23
