DOKUMEN HASILKESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Pertemuan tiga pihak dalam pembahasan rancangan RKP TA. 2013 dan pagu indikatif RAPBN 2013 untuk MAHKAMAH AGUNG Rl
Acara
MAHKAMAH AGUNG Rl
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Tanggal dan Waktu a. Hari/Tanggal b. Waktu
Senin, 10 April 2012 13.00-selesaiWIB
Membahas penyusunan RKP 2013 dengan fokus bahasan yaitu : 1. Arah kebijakan MAHKAMAH AGUNG Rl 2. Rincian program dan kegiatan prioritas TA 2013 MAHKAMAH AGUNG Rl 3. Usulan inisiatif baru 4. Pagu Indikatif kegiatan prioritas MAHKAMAH AGUNG Rl TA 2013
Tujuan Pertemuan
1. Rancangan awal RKP Tahun 2013 2. SB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan 0096/M.PPN/03/2012, S-214/MK.02/03/2012 tanggal Maret2012
Dasar Pelaksanaan
Direktur Hukum dan HAM Bappenas
Pimpinan Rapat
Hotel ACACIA, Ruang Hibiscus, Jl. Kramat Raya No. 80, Jakarta Pusat
Tempat
Peserta Pertemuan 1.Bappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan 2. Kementerian Keuangan a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan 3. Mahkamah Agung Rl a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
No. 30
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM Bappenas Prahesti Pandanwangi Kasubdit HAM, Bappenas Sudarto Pit. Kepala Subdit Anggaran IIC, Ditjen Anggaran Budi Susanto Kepala Seksi Anggaran II/C3, Ditjen Anggaran Bahrin Lubis Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nursani Kepala Bagian Perencanaan
I.
HASIL KESEPAKATAN
VISI "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"
II.
MISI
Misi Mahkamah Agung dijabarkan ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; MA-RI dan badan peradilan di bawahnya percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka Area Court of Excellence, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan - proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.
III.
SASARAN STRATEGIS
Ada 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra MA-RI Tahun 2010 - 2014. Kedelapan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb: 1. Internalisasi (go live - living the vision, mission and values) visi, misi dan nilai-nilai; 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM;
Kemandirian anggaran;
6.
Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
5.
Menyelesaikan tunggakan perkara;
4.
Melanjutkan cita cita modernisasi pengadilan;
3.
7. Mencanangkan sistem kamar; 8.
Mengembangkan kehakiman.
UU Contempt of Court dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan
IV. ARAH KEBIJAKAN Mahkamah
Agung
dalam
mendukung
kebijakan nasional dalam
mencapai
sasaran
pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari: 1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organises! melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM 3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan 4.
Menyelesaikan tunggakan perkara
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan 6. Kemandirian anggaran 7. Mencanangkan sistem kamar 8. Mengembangkan UU contempt of court ^ Delapan sasaran strategis
tersebut
merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan oleh unit-unit Eselon 1. Adapun program dan arah fokus pelaksanaan masing-masing program di tahun 2013 adalah: 1. Program: Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah Agung adalah penanganan tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi tumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk
membuat program peningkatan
penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Tingkat penyelesaian perkara di MA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Untuk tahun 2013, penanganan perkara akan lebih difokuskan kepada upaya pengikisan perkara dalam rangka upaya pelaksanaan pembatasan perkara sebagaimana Blue Print MA-RI 2010-2035 mendatang. Penanganan perkara ini juga akan didukung dengan teknologi informasi yang memadai yang memudahkan aparat peradilan dan masyarakat pencari keadilan. 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Fokus pelaksanaan program ini pada
tahun 2013 akan dititik beratkan kepada penanganan perkara di lingkungan peradilan umum, pelayanan pengadilan dalam bentuk pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan Zitting Plaatz/sidang di tempat dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerahdaerah yang belum mendapatkan akses ke lembaga pengadilan. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Fokus pelaksanaan pada tahun 2013 adalah penanganan perkara di lingkungan peradilan agama, pelayanan pengadilan dalam bentuk pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang keliling dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang belum mendapatkan akses ke lembaga pengadilan. 4.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Fokus di tahun 2013 antara lain adalah penanganan perkara di lingkungan peradilan Militer dan TUN, pelayanan pengadilan dalam bentuk pembebasan
biaya perkara dan penyelenggaraan
Pemeriksaan setempat (di lingkungan peradilan TUN) maupun hakim terbang (di lingkungan peradilan Militer) dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang belum mendapatkan akses ke lembaga pengadilan 5.
Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung
Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Fokus pelaksanaan program ini dititik beratkan kepada pelatihan dan pendidikan baik untuk calon hakim (PPC) dan hakim yangtelah memiliki pengalaman (0-5 tahun, 6-10 tahun, dan 10 tahun keatas serta continuing judicial education). Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan juga diarahkan kepada kebutuhan unit-unit di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga manfaatnya dapat dipergunakan di lingkungan internal. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan profesionalisme aparat lembaga peradilan.
6.
Program: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
Berbagai kegiatan MA-RI sesuai dengan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan program dan kegiatan yang mendukung lembaga peradilan. Di tahun 2013 Program dan kegiatan akan memprioritaskan kepada pelaksanaan Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan
SDM, dimana jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan
berdasarkan kompetensi akan dilaksanakan oleh unit organisasi yang bersangkutan. 7.
Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah
Agung
dalam
mendukung
pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Untuk Tahun 2013 Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana peradilan berdasarkan kebijakan dari lembaga berdasarkan kebutuhan satuan kerja di daerah yang diprioritaskan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan amanat undang-undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan tindak pidana korupsi pada ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Selain itu, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan persidangan dan pelayanan hukum lain seperti zitting plaatz (mempersiapkan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan Zitting Plaatz) juga merupakan fokus dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program ini. 8. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebauah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi baik secara administrativ maupun teknis. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, yang didukung dengan peningkatan profesionalisme aparat pengawas. Fokus tahun 2013 fungsi pengawasan akan memprioritaskan pelaksanaan pengawasan akan dilakukan terhadap kinerja aparat pengadilan dan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya dengan mengembangkan inovasi untuk melakukan pengawasan.
A. 1.
MATRIKS PEMBAHASAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
Catalan Pembahasan: 1. Dengan adanya perubahan struktur anggaran dari pagu indikatif 2013 sesuai SEB, MA-RI melakukan beberapa penyesuaian terhadap alokasi anggaran dan target kegiatan prioritas pagu indikatif tahun 2013 sesuai kebutuhan MA-RI yang dilaksanakan melalui program di bawah ini:
111
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program Sarpras Aparatur Negara MARI Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama
02
1072
• • • • • • •
•
Volume Sebelum
Pengad.tanah 40.000 m2 Pemb.ged baru 40 unit Pemb.lanjutan 35 unit Pemb.rumah dinas 35 unit Rehab ged 30 unit Rehab rumah dinas 35 unit Sarana dan prasarana 805 satker Pengad kend roda empat utk 415 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt pertama
• •
• •
• • •
•
Pengad.tana h 40.000 m2 Pemb.ged tahap 1 53 unit Pemb.lanjuta n85 unit Pemb.rumah dinas 35 unit Rehab ged 30 unit Rehab rumah dinas 66 unit Sarana dan prasarana 823 satker Pengad kend roda empat utk 77 unit utk wkl dan pansek
Alokasi Sesudah Sebelum 790.724,0 735.000,0
636.613,8
692.338,7
-
Perubahan Target | Alokasi 55.724,0
55.724,0
Prioritas (N,B,K/L) N
N
No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1
05
1073
Program Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga
• Pelatihan
bagi
Volume Target -';: Sebelum Sesudah
-
-
pengadilan tkt pertama dan 50 unit kendaraan roda 2 • Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 20 PN di ibukota kabupaten/k ota • Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelengga raan Zitting Plaatz 10 lokasi.
• Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 20 PN di ibukota kabupaten/ko ta. • Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggar aan Zitting Plaatz 10 lokasi.
• 430 org
430 org 1000 org
Alokasi Sebelum Sesudah
46.104,2 31.000,0
46.000,0 26.000,0
l _ _ P e n i b a h a r L _ _ _ Prioritas (N,B,K/L) Alokasi Target
• ~
(104,2) (5.000,0)
N
No~]
Program/Kegiatan Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan
1074
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
1 Indikator Kinerja Program pendidikan calon hakim terpadu (Magang & Diklat) Untuk 2 Angkatan • Jumlah Pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi Tipikor dan materi Terkini lainnya • Jumlah kegiatankegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbang kan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya. • Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi tenaga peneliti
Volume Target Sesudah Sebelum • 1000 org
• 17 paket Paket • 3 Paket
Alokasi Sesudah Sebelum
Perubahan Target Alokasi
Prioritas (N,B,K/L)
T
4.000,0
1 Tetap
5.000,0
-
1.000,0
N
No
•B 1076
06
1044
Program/Kegiatan §1
'
Indikator Kinerja 1 • Jumlah Pelaksanaan Study Banding ke Luar Negeri • Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan kepemimpinan • Jumlah pelatihan bagi tenaga struktural
Peningkatan profesional aparatur peradilan dibidang Manajemen dan kepemimpinan
Program Penyelesaian Perkara MA Kegiatan Percepatan peningkatan penyelesaian perkara
• Jumlah penyelesaian perkara (termasuk perkara PHI yang nilainya kurang dari 150 juta. termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu) • Jumlah penyelesaian tunggakan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk
Volume Target Sebelum Sesudah ~~
• 1906
Tetap
Alokasi Sesudah Sebelum
11.104,2
15.000,0
Perubahan Alokasi Target
Prioritas (N,B,K/L)
3.895,8
• 2paket
• 6100 pkr • 3800 pkr • 9900 pkr
Tetap
13.160,0
19.979,0
13.160,0
19.979,0
(6.819,0) Tetap
(6.819,0)
N
•i';;rNo.';c-
Program/Kegiatan
~
Indikator Kinerja
:—
\
: . . , . —'
Volume Target Sebelum Sesudah
perkara KKN dan HAM yang tepat waktu • Jumlah penyelesaian minutasi, pemberkasan dan pengiriman perkara sampai ke Pengadilan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu
..... ;,:/.™;... •.;,.:,.:,.,., ,..*.,..,. .... .
y
Alokasi Sesudah Sebelum
Perubahan Target Alokasi
TSr^r™^—
Pnoritas (N,B,K/L)
Catatan: indikatorindikator di atas sudah termasuk kegiatan koordinasi kepaniteraan dan dukungan sistem kamarisasi untuk percepatan penyelesaian perkara di MA. 07
1049
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
102.000,0
• Jumlah penyelesaian administrasi perkara
• 115300 •pkr • 3.798 pkr
Tetap
102.000,0
53.198,5
53.198,5
(48.801,5)
-
(48.801,5)
N
No
Program/Kegiatan (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin, pembebasan biaya penetapan akta kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu, perkara PHI (nilai < 150 jt), perkara tipikor dan perkara HAM) Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu Jumlah pelaksanaan zitting plaatz (tempat sidang di tempat di tingkat pertama)
• 35 Plaatz
Alokasi Sesudah Sebelum
Perub Target
'riontas IN.B.K/1).
Zitting
2.
INIS1ATIF BARU
Catalan Pembahasan: 1. MA-RI tidak mengusulkan Inisiatif Baru. • '-
~
Program/Kegiatan
No
NIHIL
3.
Indikator Kinerja
-
Jenis Inisiatif Baru
-
Target 2013
Alokasi 2013
Prioritas (N,B,K/L)
-
-
-
BELANJA OPERASIONAL
Catatan Pembahasan : 1. Tidak diperkenankan mengurangi alokasi belanja pegawai operasional sebesar Rp. 3.173.610,7 juta dan alokasi belanja barang operasional sebesar Rp. 413.295,5 juta. 2. Berdasarkan catatan dari MA-RI, kebutuhan belanja barang operasional masih mengalami kekurangan berdasarkan masukan dari satker daerah dengan total sebesar Rp. 606.579,3 juta (terlampir dan detail akan disusulkan kemudian kepada Bappenas). Dengan demikian kebutuhan belanja barang operasional masih mengalami kekurangan sebesar Rp. 193.283,8 juta. 3. Sebagai informasi pada tahun 2012 MA-RI mendapatkan APBN-P 2012 sebesar Rp. 43.027,0 juta yang akan dipergunakan untuk kekurangan belanja uang makan dan tunjangan struktural/fungsional satker baru. • Voume Target Program/Kegiatan
No
.,:. • Alokasi (Juta)
Kebutuhan Tambahan Belanja Operasional
Indikator Kinerja Sebelum
Belanja barang operasional Belanja pegawai operasional
Sesudah
-
-
-
-
-
-
Sesudah
Sebelum 413.295,5 3.173.610,7
Prioritas (N,B,KL)
193.283,8
606.579,3
43.027,0
3.216.637,7
"
4.
KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI
Catalan Pembahasan: 1. Apabila memungkinkan MA-RI dapat mengusulkan kebutuhan anggaran tambahan bagi kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas KL dan akan dipenuhi sepanjang keuangan negara memungkinkan. Kebutuhan ini dipersyaratkan dengan adanya data dukung yang lengkap dan valid sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 'y*?H
No
Program/Kegiatan
Indikator KinerjB
•i
Voume Target
•tSebelum
Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Kegiatan Prioritas)
1049
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
1
Sesudah
Alokasi >'~4 i Sebelum 55.064,5
53.198,5
• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin, pembebasan biaya penetapan akta kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu, perkara PHI (nilai <
Sesudah 57.220,5
55,220,5
2.163,0
2.163,0
115.300 pkr
Kebutuhan Tambahan Rp. Murni 2.156,0
2.022
Prioritas (N,B,KL)
N
-
1052
150 jt), perkara tipikor serta perkara HAM
41.676,5
2.359,0
35
7.000,0
3.798 pkr
• Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu • Jumlah pelaksanaan zitting plaatz (tempat sidang di tempat di tingkat pertama)
2.138.100 pkr
• Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan
1.866,0
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Kegiatan Non Prioritas) Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan
6 unit
120 org
1.866,0
41.676,5
•
7.000,0
4.381,0
2.000,0
2.000,0
2.022,0
N
134,0
134,0
KL
2
1053
4
1072
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Keg i a tan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin) Jumlah pelaksanaan sidang keliling
110.000 perkara
117 Rfi7 ™
r
k
7.390,8
7.390,8
9.490,8
9.490,8
2.100,0
2.100,0
N
—
274 lokasi
338 lokasi
7.630,0
790.724,7
—
Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis
• Pengad.tanah 40.000 m2 • Pemb.ged baru 40 unit • Pemb.lanjutan
• Pengad.tanah 40.000 m2 • Pemb.ged tahap I 53 unit • Pemb.lanjutan 97
790.724,7
-
963.199,0
963.199,0
-
172.474,3
172.474,3
N
.
—
tingkat pertama
dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.
• • • •
•
35 unit Pemb.rumah dinas 35 unit Rehab ged 30 unit Rehab rumah dinas 35 unit Sarana dan prasarana 805 satker Pengad kend roda empat utk 415 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt pertama
unit • Pemb.rumah/flat dinas 35 unit • Rehab ged 40 unit • Rehab rumah dinas 75 unit • Sarana dan prasarana gedung kantor 60 satker • Pengad kend roda empat utk 100 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt pertama dan 50 unit kendaraan roda 2 • Pengadaan meubelair 1500 unit (termasuk satker baru) • Pengadaan sice 87 set (untuk satker baru) • Pengad sarana dan prasarana lingkungan gdg 97 satker
TOTAL USULAN RM MA-RI TA. 2013
176.730,3
B.
CATATAN KHUSUS
Mated Pembahasan •
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Alokasi Anggaran 1. Dari pagu indikatif 2013 diharapkan 1. Pergeseran antar program Pagu Indikatif MA-RI dapat dipertimbangkan dapat dioptimalisasi sesuai dengan sepanjang tidak mengganggu prioritas dari MA-RI di tahun 2013. pencapaian sasa ran/target 2. Terhadap Usulan MA-RI untuk prioritas. Realokasi dari Program Dukungan alokasi untuk Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 2. Penyediaan belanja pegawai dan belanja Teknis Lainnya, Bappenas tidak barang operasional merupakan menyetujui, dimana sesuai SEB pengeluaran yang harus Pagu Indikatif telah ditelaah sesuai diprioritaskan. Oleh karena itu, dengan kebutuhan MA-RI dan kekurangan alokasi untuk untuk belanja pegawai operasional pengeluaran tersebut harus dan belanja barang operasional. dipenuhi melalui optimalisasi Dengan demikian, pergeseran dari pagu yang tersedia dengan alokasi diperkenankan dari hasil melakukan realokasi dari optimalisasi terhadap program dan kegiatan yang kurang prioritas. kegiatan unit eselon I lainnya. Pergeseran di Program Dukungan Manajemen memungkinkan sepanjang tidak mengurangi belanja pegawai dan barang operasional.
MAHKAMAH AGUNG RI
MA-RI mengusulkan adanya pergeseran di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MARI khususnya terhadap alokasi belanja barang operasional. Pergeseran alokasi yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan Program Sarpras yang memerlukan tambahan.
3. Dari data yang diberikan MA-RI, usulan satuan kerja terhadap belanja barang operasional jumlahnya lebih besar dari telaah Biro Perencanaan MA-RI dan alokasi Pagu Indikatif 2013. Dengan demikian diperlukan data lebih
Kebutuhan MA-RI
Sarpras
akurat dari MA-RI kebutuhan-kebutuhan sifatnya operasional.
Kementerian Keuangan
MAHKAMAH AGUNG Rl
untuk yang
Untuk pemenuhan kebutuhan sarana Kebutuhan sarana dan prasarana MA-RI mengajukan usulan agar dan prasarana Bappenas meminta MA- harus disesuaikan dengan tugas dilaksanakan penambahan kebutuhan fungsi unit yang untuk sarpras dan mengusulkan agar RI mengkaji kembali berdasarkan data dan yang valid dari satuan kerja pengadilan bersangkutan. Dalam pemenuhan alokasinya disamakan dengan alokasi maupun pendukung lainnya, sehingga anggaran untuk kebutuhan sarana tahun 2012. dalam pengusulan kebutuhan sarpras dan prasarana harus dilengkapi disertai dengan data yang akurat dengan data dukung yang valid. sebagai input dalam proyeksi Apabila kebutuhan sarana dan perencanaan dan penganggaran. Di prasarana merupakan prioritas samping itu, perlu strategi dari MA-RI yang harus dipenuhi, maka dapat dalam pemenuhan sarpras, karena dilakukan dengan merealokasi kegiatan yang kurang keterbatasan anggaran dapat menjadi dari tantangan ke depan. prioritas.
Anggaran Posbakum Terdapat pemindahan anggaran di Terkait pelaksanaan operasional pengadilan yang (kegiatan bantuan dalam kegiatan bantuan hukum (2010- pelayanan hukum) dan 2012) berdasarkan amanat UU No. 16 melayani kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan, penghapusan Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. kegiatan bantuan 1. Pemindahan alokasi anggaran disarankan untuk menyusun SBK memudahkan hukum terutama dilakukan dari tiap alokasi untuk anggaran Posbakum dari tiap-tiap penghitungan kebutuhan minimal Dirjen teknis. penyelesaian perkara, antara lain 2. Oleh karena fungsi pelayanan biaya pelaksanaan sidang keliling pengadilan tetap harus dilaksanakan atau Zitting Plaatz. khususnya untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, maka sebagian dari alokasi anggaran dalam kegiatan bantuan hukum dipindahkan
No
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
MAHKAMAH AGUNG Rl
dan RB dan MA-RI (sebagai sumber data) Penurunan anggaran Dengan keterbatasan anggaran maka Dalam membuat perencanaan dan Penyesuaian perlu dilihat lagi kesesuaian target perlu memperhatikan capaian Target dalam pelaksanaan kegiatan output atau realisasi tahun menyesuaikan dengan kondisi sebelumnya. Apabila terdapat anggaran perlu ketersediaan anggaran. Perlu justifikasi keterbatasan capaian untuk untuk penyesuaian target, tentunya dioptimalkan disertai alasan yang jelas. Hal ini untuk target prioritas terlebih dahulu. mengantisipasi adanya perencanaan Dengan demikian menurunnya yang over estimate tidak berdasarkan besaran anggaran tidak secara mengurangi target data yang valid dalam perencanaan otomatis awal. Penetapan target harus sasaran. mendapat masukan dari satker di daerah. memenuhi kebutuhan Usulan tambahan • Bappenas dan Kementerian Keuangan Untuk kegiatan yang Rupiah Murni akan mengakomodasi usulan anggaran prioritas, dapat penambahan dari MA-RI dengan dipandang disertakan data dukung yang dilakukan melalui optimalisasi pagu yang tersedia dengan memadai. merelokasi dari kegiatan yang kurang prioritas.
• Adapun pengusulan tambahan ini sudah disertai data-data kebutuhan (dari Badilum dan BUA dan belum ada dari Badilag) namun belum diberikan gambaran pelaksanaan/target/kinerja dari tahun sebelumnya untuk bahan perbandingan.
Apakah penurunan menurunkan target?
anggaran
dapat
MA-RI mengajukan usulan tambahan Rupiah Murni untuk kebutuhan, antara lain: 1. Sarana prasarana utk kebutuhan satker daerah sebesar Rp. 172.474,3 juta dari alokasi semula Rp.790.724,7 juta menjadi Rp.963.199,0 juta pada Program Peningkatan Sarpras MA-RI; 2. Kegiatan Peningkatan manajemen peradilan agama (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama) sebesar Rp 2.100,0 juta untuk kebutuhan penanganan perkara di
No
Materi Pembahasan
Pengurangan indikator yang bersifat pendukung dalam proses penyelesaian perkara dapat dipertimbangkan sepanjang tidak berpengaruh terhadap pencapaian target utama /prioritas dalam output penyelesaian perkara.
Bappenas telah melakukan klarifikasi terhadap unit Kepaniteraan dan berdasarkan kepada tugas dan fungsi Kepaniteraan, maka indikator pelaksanaan teknis pengkajian dan peraturan perundangan dalam pelaksanaannya merupakan bagian pendukung dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan kepaniteraan. Oleh sebab itu, kegiatan pengkajian hukum (perolehan informasi dalam rangka tugas penyelesaian perkara oleh hakim) menjadi bagian pendukung dalam menghasilkan keluaran penyelesaian perkara tersebut. Pengalihan sebagian anggaran diberikan kepada kegiatan pengelolaan gaji dan dukungan teknis lainnya,
Kementerian Keuangan
Kementerian PPN/Bappenas
MAHKAMAH AGUNG Rl lingkungan peradilan agama; 3. Kegiatan dukungan manajemen Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum - untuk kegiatan bintek administrasi sebesar Rp. 134,0 juta; 4. Usulan penambahan pelaksanaan zitting plaatz (tempat sidang di tempat di tingkat pertama) di lingkungan pengadilan umum dari 35 ZP menjadi 65 ZP sebesar Rp. 2.022,0 juta.
Kegiatan Prioritas lingkungan Kepaniteraan
Non di
Kepaniteraan menyampaikan bahwa terhadap salah satu indikator di kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan (Terlaksananya dukungan manajemen bidang teknis Pengkajian dan Peraturan Perundang-undangan) di hilangkan dan alokasi anggaran yang telah disediakan semula, dialihkan untuk mendukung indikator Terlaksananya dukungan manajemen dalam pengelolaan gaji dan dukungan teknis lainnya. Hal ini untuk mengantisipasi penambahan Hakim Agung di tahun 2013 sebanyak 6 (enam) orang.
C
No
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
MAHKAMAH AGUNG Rl
antara lain untuk mengantisipasi penambahan Hakim Agung di tahun 2013 sebanyak 6 (enam) orang (perlu ditambahkan informasi dari Kepaniteraan mengenai apa saja kegiatan yang menjadi ruang lingkup dari kegiatan pengelolaan gaji dan dukungan teknis lainnya sebagai masukan Bappenas dan Kemkeu).
MA-RI Kepala Biro Perencan^an dan Organisasi
"
Jakarta, 10 April 2012
KEMENTERIAN KEUANGAN Direktur Anggaran II
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Direktur Hukum dan HAM
SSj»1011991032001
22
