TERM OF
REFFERENCE
: :
Doc. No Revision
F-8-3-1 L
I oate of
lssue
:
Pages
:
1of6
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFFERENCE INSPEKTORAT TA 2016
Kementerian/Lembaga
Badan Standardisasi Nasional
Unit Kerja
I nspe kto rat Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasiyang
Program
Hasil(outcome)
efektif Kegiatan
Peningkata n Penyelenggaraa n Pengawasan lnternal BSN
lndikator Kinerja Kegiatan
1. Jumlah Laporan Pengawasan lnternal 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian lntern (SPl)di Unit Kerja BSN Jumlah Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 4. Jumlah Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Laporan Pengawasan lnternal 1 (satu) Laporan, Laporan Pengawasan lnternal
3.
Jenis Keluaran Output
Volume Keluaran Satuan Ukuran Jenis Keluaran
A Latar Belakang
7.
:
Dasor Hukum
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
:
I3OIKEPlBSN/7/2006 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
:
965/BSN-
ll{K.35lo5l200L Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Tanggal 4 Juli 2005, pada BAB Vll A mengenai INSPEKTORAT dimana pada Pasal L42 B menyebutkan bahwa
lnspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengav/asan fungsional terhadap pelaksanaan tugas
di lingkungan
BSN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, lnspektorat BSN
mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yaitu untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahaan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.
Gombaron Umum
Kegiatan pemeriksaan
&
pengawasan yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap masih lemah, terutama di bidang kontrol
/
pengawasan dan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur
birokrasi yang lebih kompetitif. Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan kegiatan yang lebih terarah dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.
'{.
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara (lnternal) tersebut
mencakup:
iL
o
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan pengawasan
.
Pembinaan dan Evaluasi Hasil-hasil pemeriksaan dan Tindaklanjut
Target lnspektorat yang akan dicapai Tahun Anggaran 2016: . Jumlah Laporan Pengawasan lnternal . Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem pengendalian tntern (Spt) di Unit Kerja BSN o Jumlah Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria predikat Wilayah Bebas dari Korupsi . Jumlah Unit Keria yang Memenuhi Kriteria Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Dengan tersusunnya Laporan Pengawasan lnternal tersebut di atas, diharapkan dapat dihasilkan kegiatan yang lebih terarah dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.
{
Realisasi Output lnspektorat Tahun Anggaran 2015
:
.Laporan Pengawasan lnternal (Laporan Hasil Audit BMN, Laporan Hasil Reviu Keuangan Unaudited 20L4, Laporcn Hasil Reviu Keuangan Audited 2014, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP lnstansi). o Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian di
B Penerima Manfaat
Unit Kerja
BSN.
:
Penerima manfaat dari Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan lnternal BSN ini adalah
seluruh Unit Kerja di Lingkungan lnternal Badan Standardisasi Nasional. C Strategi Pencapaian Keluaran
L.
:
Metode Peloksonaon Metode Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Swokerola don pihak ketiga.
2.
o. Tohapdn Peloksanoon
*,
Peningkdtdn Penyelenggaraan Pengowosan tnternor
)
BS,V, yang
terdiri dari
:
Melakukan Audit Operasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan
lntern Pemerintah (APIP) bertujuan menilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan kegiata n-kegiata n yang menjadi tanggung jawab Kepala pusat/Biro dan mengevaluasi serta menilai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberikan saran perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengenda lian.
2
Kegiatan Audit Operasional mencakup : . Audit Triuwulan I (Audit BMN, pemantauan Audit pB.,) . Audit Semester I (Audit pNBp, Kinerja Keuangan dan pemantauan Audit BMN) . Audit Triwulan Ir (Audit pNBp, Kinerja Keuangan dan pemantauan Audit semester
.
Audit Triwulan lV (Audit Terdiri dari :
. . . .
pBJ dan
pemantauan Audit Triwulan
r)
l)
Pelaksanaan entry meeting dengan auditi. Pengumpulan data, Penyusunan draft notisi audit. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA).
Pemantauan hasil audit. (Perkiraan dilaksanakan bulan Aprir, Juri, oktober dan khusus Audit ppBl November).
Melakukan Pengendalian rnternal adarah kegiatan pengembangan dan pemantauan atas penerapan sistem Pengendalian lnternal pemerintah (splp) sesuai peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sprp, dengan pembinaan dari rnstansi Pembina Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BpKp). Selain itu dalam rangka Penguatan Pengawasan dilakukan juga peran Spl dengan . Menyusun Lingkungan Pengendalian Splp
.
:
Melakukan Pemantauan Rencana Tindak pengendalian (RTp) pada unit kerja.
(Perkiraan
d
ilaksanakan sepanjang Tahun).
Melakukan Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan (LK) oleh auditor Aparat pengawasan rntern Pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem Akuntansi lnstansi (sAl) dan LK telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAp), dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Terdiri dari :
o o .
LK
yang berkualitas.
Pembahasan Reviu Laporan Keuangan (unouditedl TA 2015. La poran Keuangan lduditedl fA2015.
Laporan Keuangan Semester lTA2016. (Perkiraan dilaksanakan bulan Januari, Maret dan Juli).
Melakukan Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) adalah penelaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga oleh Auditor Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKAKL yang telah disajikan sesuai Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun
pada
Lem baga.
(Perkiraan dilaksanakan bulan Juli dan Oktober)
Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah (tAKlp) adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.
3
Terdiri dari
:
o . o
Pembahasan awal reviu LAKIp BSN dan esselon l, Penyusunan dokumen evaluasi LAKIp BSN dan esselon l, Finalisasi laporan Evaluasi LAKIp BSN dan esselon l. (Perkiraa n dilaksanakan bulan Maret)
)
Melakukan Monitoring pedoman pengawasan rnternar adarah Kegiatan Monitoring Pedoman Pengawasan rnternar yang dirakukan rnspektorat untuk jangka waktu satu tahun anggaran terdiri dari : > Monitoring Pedoman Sistem Manajemen Mutu (SMM) khusus dilingkungan lnspektorat. > Monitoring E-Audit melakukan identifikasi data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing unit kerja pemilik data di BSN. unit kerja pemilik data di BSN menyiapkan data. Hasil kesepkatan data BpK Rt beserta unit kerja pemilik data di BsN dapar dijadikan masukkan aplikasi e-Audit BpK Rt.
!
Menyusun Program Kerja pengawasan Tahunan (pKpT) adalah Menyusun rencana kerja pengawasan atau pemeriksaan untuk jangka waktu satu tahun anggaran yang disusun dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan lnspektorat. Program Kerja Pengawasan Tahunan (pKpr) lnspektorat Badan standardisasi Nasional
Tahun 2016 disusun pada setiap awar tahun anggaran berjaran berdasarkan usuran Program Kerja Pengawasan Tahunan (UpKpT) yang disusun pada akhir tahun sebelumnya atau tahun 2015 dan merupakan pedoman dalam melaksanakan pengawasan di Lingkungan Pemenrintah Non Kementerian Badan standardisasi Nasional Tahun 2016 yang dilakukan oleh rnspketorat BSN. Dimana seruruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran Tahun 2016. Terdiri dari
. o . .
:
Pembahasan draft Usulan pKpT, Pem ba hasan
draft PKpT,
Perbaikan draft PKPT, Penetapan PKPT.
(Perkiraan dilaksanakan bulan Januari dan November),
Melakukan Kegiatan pengawasan Lainnya adalah kegiatan selain yang tersebut di atas, yang merupakan dukungan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi auditor APIP.
Terdiri dari
o
:
Melakukan Monitoring kegiatan BSN TA 2016 disesuaikan agenda kegiatan unit kerja yang akan dimonitoring Tahun Anggaran 2016 dan juga berdasarkan provinsi yang
telah melakukan MoU dengan BSN (pemda atau perguruan Tinggi) berupa perjalanan dinas ke:
- Yogyakarta - Surabaya - Semara ng 4
Melakukan Monitoring dan evaluasi Zona tntegritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi
(zt/wBKl, Melakukan Monitoring dan evaluasi Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN),
Melakukan Monitoring dan evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Melakukan Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pMpRB) Melaksanakan Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan WBS Melaksanakan kegiatan dalam Forum Group Discussion Aplp LpNK Ristek (FlLl), Melaksanakan kegiatan Seminar Anti Korupsi. a.
Tim Monitoring Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SipilNegara (LHKASN) yang dibentuk mempunyai output
berupa:
. o
Laporan Pelaksanaan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
Langkah-langkah koordinasi dengan KPK kepada Pimpinan Lembaga dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB dan KPK pada setiap akhir tahun, dimana keanggotaannya melibatkan unit administrasi dan kepegawaian dalam rangka koordinasi pelaksa naa nnya.
.
Tim ini dibuat dalam rangka melaksanakan monitoring kepatuhan wajib lapor dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN dilingkungan BSN dan merupakan tugas APIP diluar tugas pengawasan internal.(SE Menpan & RB No. 5 fohun 2072,
terlompir) b. Tim Monitoring Zona lntegritas/Wilayah Bebas dari Korupsi (Z|/WBK) atau Unit Penggerak lntegritas (UPl) yang dibentuk melaksanakan tugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administrasi dan teknis kepada unit kerja dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan mempunyai output berupa : . Laporan Pelaksanaan Monitoring yang akan dinilai oleh Tim Penilai lndependen dari Kementerian PAN & RB, KPK dan ORl.
.
Tim Monitoring ini keanggotaannya melibatkan unit administrasi dalam rangka koordinasi pelaksanaannya.(Perdtuton Menteri PAN & RB No.60Tohun 20121. Tim Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pMpRB) yang dibentuk melaksanakan tugas sesuai dengan SE Menteri pAN & RB Nomor l Tahun 20L2 dan melaporkannya kepada pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB, dimana keanggotaannya melibatkan unit administrasi dan kepegawaian dalam rangka koordinasi pelaksanaannya, merupakan tugas Aplp diluar tugas pengawasan internal, terdiri dari :
) ) ! F
Melaksanakan Sosialisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Melakukan Monitoring pelaksanaan RB,
Menyusun laporan monitoring pelaksanaan
RB,
RB,
Melakukan Evaluasi Pelaksanaan RB, serta penyusunan Laporan Evaluasi. ( Mentei PAN & RB Nomot 7 Tahun 20tZ)
5
SE
(Perkiraan dilaksana kan sepanjang Tahun).
F
Melakukan Pemantauan adalah Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh lnspektorat untuk menentukan bahwa unit Kerja telah melaksanakan pencapaian kegiatan sesuai tusinya. Disesuaikan agenda kegiatan unit kerja yang akan dipantau Tahun Anggaran 2016 dan juga berdasarkan provinsi yang telah melakukan MoU dengan BSN (pemda atau PerBuruan Tinggi)
.
berupa perjalanan dinas ke
-
Bali
Mataram Pontianak Bangka Belitung
Batam Makasar Padang
Manado Pa
lem bang
Pekanbaru
Medan Ba
likpapan
Terdiri dari
o o
:
:
Melakukan Pemantauan Pencapaian Kegiatan Unit Kerja, Permen PAN & RB Nomor 19 Tahun 2009 | Melakukan Rapat Kerja lnspektorat, (lkhtisar Laporan Hasil pengawasan, Permen
PAN & RB Nomor 42 Tahun 2011 | (Perkiraan dilaksanakan bulan Pebruari, Agustus dan September)
)
Melakukan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan. lsesuoi permen pAN & RB Nomor 64 Tohun 2077 don Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2015 Tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyrakat di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional). (Perkiraa n dilaksanakan sepanjang Tahun).
*
Pembinaan dan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (tH
P) dan
Tindak Laniut, yaitu
:
)Melakukan Tindak Ianiut Hasil Pemeriksaan BP( Rt adalah kegiatan monltoring
atas
Temuan pemeriksaan BPK untuk audit yang dilakukan atas Laporan keuangan BSN TA 20L5. Terdiri
o
da ri:
Melakukan Pemantauan tindak lanjut untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Keuanga n sesua i denga n Permenkeu LL6 / PMK.OS / 2OO7.
(Perkiraan dilaksanakan bulan Maret, Mei, Juni, Juli dan November)
6
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh lnspektorat selama Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 1
zls
Bulan ke4
6
5
7
I
I
10
11
12
AUDIT OPERASIONAT PENGENDALIAN INTERN REVIU LAPORAN KEUANGAN EVALUASI IAPORAN KIN ERJA AKU NTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH REVIU RKAKL
MONITORING PEDOMAN PENGAWASAN lNTERNAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN TINDAK TANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
PENGAWASAN LAINNYA I
PEMANTAUAN I
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
E. Biaya Yang
Diperlukan
Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan serotus
ini adalah Rp.1.100.000.000,- (Satu milyor
iuto rupioh). Secara rinci dapat dilihat pada Rencana Anggaran Biaya (terlompirl. Mengetahui,
Dr.lr. PujiWinarni, MA N
r
i
lr. Nasrudin lriwan, M.Env.Stud NrP. 19620509199011001
P. 196102 27 7985122001.
7
