Laporan Pencapaian Hari ke-100 Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

PROGRAM 100 HARI Laporan Pencapaian Hari ke-100

Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN H100

% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P1] Pemberantasan Mafia Hukum/Penataan ulang tata laksana dan hubungan kerja sama antar lembaga penegak hukum termasuk KPK, Kepolisian dan Kejaksaan [P1A1] Penyiapan dan langkah awal pelaksanaan restrukturisasi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian substansial dari reformasi lembaga penegakan hukum

Kementerian Koordinator POLHUKAM

[P1A2] Penyusunan Kementerian rencana dan pelaksanaan Koordinator peningkatan profesionalitas POLHUKAM dan penegakan integritas sumberdaya manusia di seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan

Tercapai

Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Komisi Polisi Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman, Kementerian Hukum dan HAM

Komisi Polisi Nasional, Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman

Tidak Tercapai

Tersusunnya Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Penegakan Hukum pada Kepolisian dan kejaksaan R.I

TARGET : SK Menko Polhukam tentang Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Penegakan Hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan R.I

TARGET H-100: SK Menko Polhukam tentang Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Penegakan Hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan R.I

H-100: 100% Terbitnya SK Menko Polhukam No. KEP-377/MENKO/ POLHUKAM/12/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Penegakan Hukum dan Hubungan Kerjasama antara Lembaga Penegak Hukum.

Terlaksananya kesepakatan awal reformasi lembaga penegakan hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan R.I

TARGET : Langkah awal reformasi lembaga penegakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan R.I

TARGET H-100: Terlaksananya Round Table H-100: 100% Discussion dan kesepakatan awal reformasi lembaga penegakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan R.I

Pelembagaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyidikan, penuntutan dan eksekusi di institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka mencegah kegiatan mafia hukum

TARGET : Terbentuknya/ optimalisasi Tim Pengawas untuk mengawasi proses dan kegiatan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi guna mencegah kegiatan mafia hukum

TARGET H-100: Langkah awal reformasi lembaga penegakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan R.I

Tersusunnya rencana peningkatan profesionalitas dan penegakan integritas SDM penyidik dan penuntut di Kepolisian dan Kejaksaan

TARGET : TARGET H-100: Dokumen rencana Dokumen rencana peningkatan profesionalitas SDM penyidik peningkatan profesionalitas dan penuntut SDM penyidik dan penuntut

Penyusunan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan, Kepolisian Negara, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah selesai.

H-100: 100% Program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan telah dikirim ke Presiden pada 13 Jan 2010 melalui Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional. Program Reformasi berisi antara lain Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

H-100: 100% Dokumen telah tersusun sejak H75 dan sudah dalam persiapan implementasi.


2

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tersusunnya pakta integritas bagi SDM penyidik dan penuntut

TARGET : Dokumen Pakta Integritas bagi SDM Penyidik dan Penuntut

TARGET H-100: Dokumen Pakta Integritas bagi SDM penyidik dan penuntut

H-100: 100% Penandatanganan Pakta Integritas oleh para Jaksa sudah berlangsung. Khusus Kepolisian, telah dilakukan mendahului Agenda 100 Hari KIB II, sehingga dianggap sudah selesai.

Terlaksananya pelatihan teknis penyidikan dan penuntutan di Kepolisian dan Kejaksaan

TARGET : Pelaksanaan pelatihan teknis penyidikan dan penuntutan di Kepolisian dan Kejaksaan

TARGET H-100: Pelaksanaan pelatihan teknis penyidikan dan penuntutan di Kepolisian dan Kejaksaan

H-100: 100% Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM penyidik dan penuntut sudah dimulai.

Tersusunnya mekanisme hubungan dan kerja sama penegakan hukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan

TARGET : Dokumen mekanisme hubungan dan kerja sama penegakan hukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan

TARGET H-100: Dokumen mekanisme hubungan dan kerja sama penegakan hukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan

H-100: 100% Dokumen Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan, Kepolisian Negara, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah selesai.

Pemda, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Teridentifikasi dan dikajinya peraturan perundangperundangan yang terkait dengan perijinan untuk memulai usaha

TARGET : 3 peraturan perundangan yang diidentifikasi dan dikaji terkait dengan penyederhanaan perijinan untuk memulai usaha

TARGET H-100: Tersusunnya peraturan bersama 4 (empat) Menteri: Mendagri, Menkumham, Mendag dan Menakertrans terkait dengan penyederhanaan perijinan untuk memulai usaha

H-100: 100% Target telah tercapai di H75

[P2A2] Fasilitasi Pemda Kementerian tentang peraturan Dalam Negeri perundangan terkait dengan penyederhanaan perijinan untuk memulai usaha (starting of business)

Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemda

Prosedur pemberian ijin untuk memulai usaha (starting of business) dari 90 hari menjadi 40 hari tersusun dalam sebuah panduan

TARGET : Panduan penyederhanaan perijinan untuk memulai usaha (starting of business) dalam 40 hari

TARGET H-100: Panduan penyederhanaan H-100: 100% Target telah tercapai pada H75 dan telah perijinan untuk memulai usaha (starting of dilaksanakan launching penerapan Sistem Pelayanan business) dalam 40 hari Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada 15 Jan 2010 di Batam.

[P2A3] Perluasan citizen service pada perwakilan RI di luar negeri (LA, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY, Kuching, Penang)

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Terbentuknya Satuan Tugas (satgas) untuk memberikan layanan citizen service pada 9 perwakilan RI di luar negeri pada Desember 2009

TARGET : Satgas untuk memberikan layanan citizen service pada perwakilan RI di Los Angeles, New York, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, Kuching, dan Penang

TARGET H-100: Operasional Satgas untuk memberikan layanan citizen service pada perwakilan RI di Los Angeles, New York, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, Kuching, dan Penang

[P1A3] Sinkronisasi dan harmonisasi penegakan hukum antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan


Komisi Ombudsman, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan, Komisi Polisi Nasional

[P2] Percepatan Pelayanan Publik [P2A1] Koordinasi instansi terkait terhadap penyederhanaan persyaratan memulai usaha & percepatan waktu penyelesaian perijinan

Tercapai

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Tidak Tercapai

H-100: 100% Seluruh program citizen service di 9 perwakilan (LA, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY, Kuching, dan Penang) sudah dioperasionalkan.


3

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P2A4] Pemulangan WNI/TKI bermasalah di penampungan pada KBRI Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura, Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah, Hongkong, Dubai


Kementerian Koordinator POLHUKAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelejen Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri

Terselesaikannya pemulangan 1367 TKI bermasalah di penampungan pada KBRI pada Januari 2010

TARGET : 1367 TKI bermasalah yang dipulangkan dari penampungan pada KBRI Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura, Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah, Hongkong, dan Dubai

[P2A5] Pelayanan paspor yang mudah, transparan & tepat waktu dari 7 hari menjadi 4 hari termasuk pelayanan bagi TKI bermasalah di luar negeri

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI

Tersusunnya prosedur pelayanan paspor untuk WNI yang mudah, transparan dan singkat dari 7 hari menjadi 4 hari

TARGET : TARGET H-100: Prosedur pelayanan paspor H-100: 100% -- Pelayanan paspor dalam 4 hari sudah terlaksana Prosedur pelayanan paspor untuk WNI yang mudah dan transparan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk WNI yang mudah dan dalam waktu 4 hari penerbitan paspor RI melalui Surat Edaran Direktur transparan dalam waktu Doklanvisfaskim No. IMI.2-UM.01.10-1.467 tanggal 4 hari 21 Desember 2009 tentang Perubahan SOP Paspor RI. -- Pelayanan penyelesaian permohonan SPRI berlangsung di seluruh Kantor Imigrasi paling lama 4 (empat) hari.

Tersusunnya prosedur pelayanan paspor yang mudah, transparan & singkat dari 7 hari menjadi 4 hari untuk TKI bermasalah di luar negeri

TARGET : Prosedur pelayanan paspor untuk TKI bermasalah di luar negeri yang mudah dan transparan dalam waktu 4 hari

TARGET H-100: Pemantapan Prosedur pelayanan paspor untuk TKI bermasalah di luar negeri yang mudah dan transparan dalam waktu 4 hari

H-100: 150% Terselenggaranya pemberian paspor RI kepada TKI bermasalah di Kota Kinabalu dan Tawao, Malaysia per 23 Des 2009 sebanyak 140.902 paspor dari target sebanyak 90.000 TKI bermasalah.

[P2A6] Penyempurnaan prosedur pengesahan badan hukum (PT) dari 1 bulan menjadi 7 hari

TARGET H-100: Penyelesaian pemulangan H-100: 150% 1367 TKI bermasalah dari penampungan pada KBRI Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi, Singapura, Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah, Hongkong, Dubai. (Target Tahap IV: 342 orang)

Selama Des 2009 - Jan 2010, TKI bermasalah yang berhasil dipulangkan sebanyak 924 orang, sehingga total TKI bermasalah yang dipulangkan sebanyak 2.068 orang atau 150%.


Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Terselesaikannya penyempurnaan prosedur pengesahan badan hukum (PT) dari 1 bulan menjadi 7 hari

TARGET : Prosedur baru pengesahan badan hukum (PT) dalam waktu 7 hari

TARGET H-100: Pelaksanaan Prosedur baru pengesahan badan hukum (PT) dalam waktu 7 hari

H-100: 100% Sudah diimplementasikan dengan proses pengesahan melalui sistem baru.

[P2A7] Penyelesaian Kementerian tunggakan permohonan Hukum dan HAM HKI: hak cipta 1.500 berkas, desain industri 1.000 berkas, paten 1.250 berkas, merk 17.000 berkas

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Terselesaikannya tunggakan permohonan Hak Kekayaan Intelektual

TARGET : Diselesaikan 1.500 berkas hak cipta, 1.000 berkas desain industri,1.250 berkas paten, dan 17.000 berkas merk

TARGET H-100: Diselesaikan 1.500 berkas hak cipta, 1.000 berkas desain industri,1.250 berkas paten, dan 17.000 berkas merk

H-100: 125% Menyelesaikan tunggakan permohonan pendaftaran 1.785 hak cipta, 1.262 hak design, 1.576 hak paten, dan 18.033 merk

Tercapai

Tidak Tercapai


4

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P2A8] Mengoptimalkan Kepolisian Republik pembayaran tilang dengan Indonesia menggunakan fasilitas elektronik

Kementerian Kesehatan, Pemda, Jasa Raharja, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan

Tersedianya secara optimal pelayanan pembayaran titipan denda tilang dengan menggunakan fasilitas elektronik

TARGET : Kota yang menyediakan pembayaran titipan denda tilang dengan menggunakan fasilitas elektronik

TARGET H-100: Launching pembayaran H-100: 100% Sudah dilaksanakan. titipan denda tilang dengan menggunakan fasilitas elektronik di kota terpilih

[P2A9] Mengembangkan fasilitas jaringan data kecelakaan & pelanggaran lalu lintas

Kepolisian Republik Kementerian Kesehatan, Indonesia Pemda,Jasa Raharja, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan

Tersedianya fasilitas data kecelakaan & pelanggaran lalu lintas

TARGET : Kota yang menyediakan fasilitas data kecelakaan & pelanggaran lalu lintas

TARGET H-100: kota yang menyediakan fasilitas data kecelakaan & pelanggaran lalu lintas

[P2A10] Membangun & mengembangkan sistem informasi & dokumentasi untuk mengelola informasi publik

Kepolisian Republik Pemda, Kementerian Terbangunnya Indonesia Komunikasi dan Informatika sistem informasi & dokumentasi untuk mengelola informasi publik

TARGET : Beroperasinya sistem informasi & dokumentasi untuk mengelola informasi publik

TARGET H-100: Beroperasinya sistem H-100: 100% Informasi dan dokumentasi di lingkungan Polri sudah informasi & dokumentasi untuk mengelola dapat diakses oleh publik melalui www.polri.go.id informasi publik

[P2A11] Mengoptimalkan pelaksanaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) di jajaran Polri

Kepolisian Republik Mahkamah Agung, Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung

Terlaksananya TARGET : optimalisasi Kota yang melaksanakan SP2HP untuk SP2HP meningkatkan transparansi kasus yang ditangani Polri

TARGET H-100: Peresmian kota-kota yang melaksanakan SP2HP

H-100: 100% Polda dan Polres jajaran telah melaksanakan SP2HP, dan SPPe telah dilaksanakan di seluruh Polda.

[P2A12] Membentuk Kelompok Kerja Pengawas Penyidik

Kepolisian Republik Kejaksaan Agung Indonesia

Terbentuknya Kelompok Kerja Pengawas Penyidik

TARGET : Kelompok Kerja Pengawas Penyidik

TARGET H-100: Penetapan Kelompok Kerja Pengawas Penyidik

H-100: 100% Sprin Tim Wasdik gabungan (Bareskrim, Itwasum, Divbinkum, dan Divpropam) sudah final, ditandatangani Kapolri

[P2A13] Mengoptimalkan sosialisasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara luas kepada masyarakat melalui media

Kepolisian Republik Mahkamah Agung, Indonesia Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Terselenggaranya secara optimal sosialisasi SP2HP kepada masyarakat melalui media

TARGET : Media yang memuat sosialisasi pelaksanaan SP2HP

TARGET H-100: Sosialisasi pelaksanaan SP2HP

H-100: 100% Telah dilaksanakan sosialisasi oleh Divhumas Polri dan Polda jajaran melalui media elektronik, cetak, dan website.

[P2A14] Mendorong penyediaan pelayanan satu atap pada 10 kabupaten/ kota sebagai tambahan terhadap pelayanan yang sudah ada

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tersedianya pelayanan satu atap pada 10 kabupaten/ kota sebagai tambahan terhadap pelayanan yang sudah ada pada Desember 2009

TARGET : 10 kabupaten/kota yang menyediakan pelayanan satu atap

TARGET H-100: Pelaksanaan pelayanan satu H-100: 100% Pelayanan satu atap sudah terlaksana pada minggu atap pada 10 kabupaten/kota ke-2 Januari 2010 pada 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kota Surabaya, Kota Serang, Kota Kupang, Kota Ternate, Kota Waringin Barat, Kab. Badung, Kab. Nunukan, Kab. Pohuwato, dan Kab. Lampung Timur.

Tercapai

Kementerian Perdagangan, Kepolisian Republik Indonesia, Pemda, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan

Tidak Tercapai

H-100: 100% - Terselenggaranya kegiatan input data di subbag infolantas DITLANTAS BABINKAM POLRI. - Dilaksanakan input data lakalanggar dari 9 Polda (Banten, PMJ, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Sumsel, dan Sumut). - Persiapan launching fasilitas jaringan data kecelakaan & pelanggaran lalu lintas.


5

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P2A15] Penyusunan rencana aksi nasional penanggulangan HIV/AIDS di 72 Rutan/Lapas dan Tim Penanggulangan TB di 65 Rutan/Lapas


Kementerian Kesehatan

Tersusunnya rencana aksi nasional dan terbentuknya tim penanggulangan HIV/AIDS dan TB di UPT Pemasyarakatan

TARGET : Rencana aksi nasional dan terbentuknya tim penanggulangan HIV/AIDS di 72 Rutan/Lapas dan Tim Penanggulangan TB di 65 Rutan/Lapas

TARGET H-100: Pelaksanaan penanggulangan TB pada 64 Lapas/Rutan

H-100: 100% Pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di 72 Lapas/ Rutan sesuai Peraturan Menkumham tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HIV/AIDS & Sosilalisasi Peraturan Dirjen Pemasyarakatan tentang Panduan Teknis tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dengan strategi DOTS di 64 Lapas/Rutan.

Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelejen Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Sekretaris Negara, Kementerian Kesehatan, PPATK, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri

Terlaksananya koordinasasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menjadi Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BPKT)

TARGET : Terbitnya Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) paling lambat 16 Januari 2010

TARGET H-100: Pengajuan rancangan Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) kepada Presiden RI sebelum 15 Januari 2010

H-100: 100% Rancangan Perpres sudah dimajukan oleh Seskab ke Presiden RI pada 25 Jan 2010.

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak untuk penyelesaian Perpres BNPP

TARGET : Terbitnya Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) paling lambat 16 Januari 2010

TARGET H-100: Pengajuan rancangan Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) kepada Setneg/Setkab paling lambat 15 Januari 2010

H-100: 100% Rancangan Perpres sudah dimajukan oleh Seskab ke Presiden RI.

[P3] Pemberantasan terorisme [P3A1] Koordinasi & sinkronisasi tindak lanjut hasil raker dengan komisi I DPR RI tentang peningkatan kapasitas Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menjadi Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme


[P4] Pengelolaan wilayah perbatasan [P4A1] Koordinasi & Sinkronisasi Akselerasi Penyelesaian Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Tercapai


Kementerian Koordinator POLHUKAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelejen Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Perhubungan, BAKOSURTANAL Tidak Tercapai


6

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P4A2] Menyiapkan program inventarisasi pulau-pulau terluar/ terdepan


Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Negara, Kementerian Koordinator POLHUKAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan

Percepatan optimalisasi inventarisasi pulau-pulau terluar/ terdepan

TARGET : Program inventarisasi pulau-pulau terluar/ terdepan dilaksanakan dengan cepat

TARGET H-100: Penyelesaian inventarisasi Pulau-pulau Terluar/ Terdepan, mencakup: Lokasi, Gambar dan Data penting terkait Pulau-pulau Terluar/ Terdepan.

H-100: 100% Inventarisasi Pulau-pulau Terluar/ Terdepan, berupa data profil pulau-pulau terluar/terdepan telah selesai disusun.

[P5] Kerjasama internasional dalam rangka penguatan demokrasi [P5A1] Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang diikuti 39 Negara di Kawasan Asia Pasifik & 12 Negara Peninjau di Luar Kawasan Asia


Terselenggaranya Kementerian Koordinator Bali Democracy POLHUKAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Forum ke-2 Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS

TARGET : TARGET H-100: Pelaksanaan Bali Bali Democracy Forum ke-2 Democracy Forum ke-2 terselenggara yang diikuti 39 Negara di Kawasan Asia Pasifik & 12 Negara Peninjau di luar Kawasan Asia paling lambat pada 15 Januari 2010

H-100: 125% Buku kompilasi speeches & proceedings BDF II telah selesai dicetak dan dikirimkan ke seluruh negara peserta.

[P6] Tunjangan khusus bagi PNS/TNI/POLRI yang bertugas di wilayah terdepan, terluar & perbatasan [P6A1] Menyusun Kelompok Kerja (Pokja) untuk merumuskan kebijakan tunjangan khusus bagi penjaga perbatasan, pulau terluar dan terpencil


Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Negara

Tersusunnya Kelompok Kerja Perumus Kebijakan Tunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan

TARGET : Kelompok Kerja Perumus Kebijakan Tunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan terbentuk sebelum 15 Desember 2009

TARGET H-100: Kelompok Kerja Perumus Kebijakan Tunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan terbentuk sebelum 15 Desember 2009

H-100: 100% Rumusan kebijakan khusus bagi penjaga perbatasan sudah dikirim ke Menpan. Khusus untuk Polri, telah dikirimkan surat kepada Pokja Perumus Kebijakan Tunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan tentang daftar Polsek dan Pospol pada pulau terluar dan daerah perbatasan daratan Indonesia No. B/316/ XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 (34 Polsek dan 34 Pospol) dan sudah dimajukan dalam APBNP 2010.

[P6A2] Koordinasi dengan Kementerian Depkeu & departemen Koordinator terkait untuk menyesuaikan POLHUKAM besaran tunjangan khusus di daerah perbatasan, pulau terluar dan terpencil

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Sekretaris Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyesuaian besaran tunjangan khusus di daerah perbatasan

TARGET : Disepakatinya dan disiapkannya rancangan ketentuan tentang penyesuaian besaran tunjangan khusus di daerah perbatasan pada 30 Desember 2009

TARGET H-100: Disepakatinya dan disiapkannya rancangan ketentuan tentang penyesuaian besaran tunjangan khusus di daerah perbatasan pada 30 Desember 2009

H-100: 100% Rumusan kebijakan khusus bagi anggota TNI/Polri dan PNS yang bertugas di kawasan perbatasan sudah dikirim ke Menneg PAN & RB.

Tercapai

Tidak Tercapai


7

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P6A3] Mengajukan Kementerian rancangan Perpres tentang Pertahanan tunjangan khusus bagi prajurit & PNS yang bertugas di daerah perbatasan, terdepan & terpencil

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia

Diajukannya rancangan Perpres tentang tunjangan khusus bagi prajurit & PNS yang bertugas di daerah perbatasan, terdepan & terpencil

TARGET : Rancangan Perpres tentang tunjangan khusus bagi 9.709 prajurit & PNS yang bertugas di daerah perbatasan, terdepan & terpencil diajukan ke Sekretaris Negara paling lambat 16 Januari 2010

TARGET H-100: Rancangan Perpres tentang H-100: 100% tunjangan khusus bagi 9.709 prajurit TNI & PNS yang bertugas di daerah perbatasan, terdepan & terpencil diajukan ke Sekretaris Negara paling lambat 16 Januari 2010

Surat Izin Prinsip telah ditandatangani Menkeu No. S-5/MK.02/2010 tanggal 19 Januari 2010. Naskah Perpres sudah diajukan ke Presiden dengan surat Menpan No. B/228/M-PAN-RB/1/2010 tanggal 26 Jan 2010.

[P7] Penegakan dan kepastian hukum [P7A1] Tersusunnya desain pola penguatan & pemantapan hubungan kelembagaan antar penegak hukum


Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan, Komisi Polisi Nasional, Kepolisian Republik Indonesia

Tersusunnya desain pola penguatan & pemantapan hubungan kelembagaan antar penegak hukum

TARGET : Desain pola penguatan & pemantapan hubungan kelembagaan antar penegak hukum tersusun paling lambat 15 Desember 2009

TARGET H-100: Desain pola penguatan & pemantapan hubungan kelembagaan antar penegak hukum tersusun paling lambat 15 Desember 2009

[P7A2] Pemantapan organisasi pada lembaga penegak hukum dalam prinsip kinerja yang transparan & akuntabel


Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan, Komisi Polisi Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

Tertatanya sistem, prosedur, & kualitas SDM yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara transparan dan akuntabel

TARGET : Sistem, prosedur, & kualitas SDM

TARGET H-100: Persiapan penataan sistem, H-100: 100% Penataan sistem, prosedur, & kualitas SDM sudah prosedur, & kualitas SDM dilaksanakan mengacu pada peraturan Jaksa Agung tersebut di atas.

Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia

Dilaksanakanya Penyidikan perkara besar tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang besar oleh Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut

TARGET : Gelar penyidikan dan pemeriksaan 10 perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang besar oleh Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut dimulai pada 1 Desember 2009

TARGET H-100: Gelar penyidikan dan H-100: 100% 1. Kejaksaan Agung = Kasus Bank Century: Dilimpahkan Tahap I; Kasus KBRI Bangkok: Penyidikan selesai; Kasus pemeriksaan 10 perkara tindak pidana DPRD DKI Jakarta: Pelimpahan Tahap II korupsi kerugian keuangan negara yang 2. Kejati DKI Jakarta = Kasus Lahan Pemakaman: Pelimpahan besar oleh Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI, Tahap II; Kasus Taman: Pelimpahan Tahap II Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut 3. Kejati Jawa Barat = Kasus Pajak Kota Depok: Pelimpahan dimulai pada 1 Desember 2009 Tahap II; Kasus Puskud Jabar: Tahap Persidangan

[P7A3] Penyidikan perkara Kejaksaan Agung besar tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang besar oleh Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut

Tercapai

Tidak Tercapai

H-100: 100% Naskah akhir Rancangan Kesepakatan Bersama untuk penguatan hubungan antar Kejaksaan, Polri, dan KPK sudah siap.

4. Kejati Jawa Timur = Kasus P2SEM: Tahap Persidangan; Kasus Pasar Simangunan: Pelimpahan Tahap II; Kasus Iglas: Pelimpahan Tahap II 5. Kejati Sumatera Utara = Kasus proyek pembaruan agraria: Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri; Kasus Pelindo: Pelimpahan ke Pengadilan Negeri 6. Kejati Sumatera Selatan = Kasus UNSRI: Pelimpahan ke Pengadilan Negeri 7. Kejati Jawa Tengah = Penyalahgunaan dana PNBP Politeknik Kesehatan Semarang Tahun 2008: Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri


8

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P7A4] Mengkoordinasi Kementerian upaya inventarisasi seluruh Koordinator peraturan perundangan POLHUKAM yang menghambat pelaksanaan program di lapangan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM

Pelaksanaan koordinasi inventarisasi peraturan perundangundangan yang menghambat pelaksanaan program di lapangan

TARGET : Peraturan perundangundangan yang menghambat pelaksanaan program di lapangan teridentifikasi dan terinventarisasi paling lambat 30 Desember 2009

TARGET H-100: Peraturan perundangH-100: 100% Telah diinventarisasi dan dibatalkan 715 Perda yang undangan yang menghambat pelaksanaan menghambat pelaksanaan program di lapangan program di lapangan teridentifikasi dan terinventarisasi paling lambat 30 Desember 2009

[P7A5] Penyusunan RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Kementerian Koordinator POLHUKAM, Sekretaris Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM

Kesiapan Administrasi (Ampres) penyelesaian tentang RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara

TARGET : Tersusunnya konsep untuk permohonan Ampres tentang RUU Komponen Cadangan Pertahanan negara

TARGET H-100: RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara

H-100: 100% RUU Komponen Cadangan Pertahanan telah siap untuk ditandatangani Presiden melalui Seskab.

Kementerian Pertahanan

[P8] Peningkatan kemampuan pertahanan & keamanan negara [P8A1] Penyusunan cetakbiru minimum essential force yang meliputi: -- alutsista (ad/al/au) -- SDM -- sarpras -- kodal


Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Tersusunnya cetak biru minimum essential force yang meliputi: alutsista (AD/AL/AU), SDM, Sarpras dan Kodal

TARGET: Cetak biru minimum essential force tersusun sebelum Februari 2010

TARGET H-100: Cetak biru minimum essential force tersusun sebelum Februari 2010

H-100: 100% Permenhan tentang MEF, naskah dalam proses penjillidan.

[P8A2] Revitalisasi sumber pengadaan: -- industri strategis dalam negeri -- kemitraan dengan luar negeri


Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Sumber pengadaan untuk peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara teridentifikasi untuk direvitalisasi

TARGET: Dokumen rencana revitalisasi pengadaan baik lewat industri strategis dalam negeri maupun kemitraan luar negeri

TARGET H-100: Dokumen rencana revitalisasi pengadaan baik lewat industri strategis dalam negeri maupun kemitraan luar negeri

H-100: 100% Rancangan Perpres KKIP sudah disampaikan ke Seskab untuk ditandatangani oleh Presiden.

[P8A3] Penyusunan skim anggaran multiyears (3 renstra)


Kementerian Negara Tersusunnya skim TARGET : TARGET H-100: Dokumen skim anggaran Perencanaan Pembangunan anggaran multiyears Dokumen skim anggaran multiyears (3 renstra) selesai Nasional BAPPENAS, (3 renstra) multiyears (3 renstra) selesai Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Tentara Nasional Indonesia

Tercapai

Tidak Tercapai

H-100: 100% Skim penganggaran multiyears (3 Renstra) bagi Industri Pertahanan Dalam Negeri sudah terdapat dalam Perpres yang diajukan ke Sekab, telah selesai. (terdapat dalam Rencana Aksi P8A2)


9

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P8A4] Pengembalian sukarela WNI asal Papua & Papua Barat ke wilayah NKRI sebanyak 320 orang


Kementerian Koordinator POLHUKAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelejen Negara, Pemda

WNI asal Papua dan Papua Barat kembali dengan sukarela ke wilayah NKRI

TARGET : TARGET H-100: Tercapai 320 WNI asal Papua dan Papua Barat kembali dengan sukarela ke wilayah NKRI

H-100: 100% Realisasi WNI dari Papua dan Papua Barat yang direpatriasi ke wilayah NKRI sebanyak 334 orang. Mengingat masih terdapatnya WNI yang berada di PNG dan berkeinginan untuk direpatriasi ke Papua dan Papua Barat, program repatriasi sukarela ini tetap terus dilaksanakan.

[P8A5] Pembentukan Kementerian anggota Tim Pengendali Pertahanan Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI sesuai keputusan Menhannomor: KEP/190/M/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, Kementerian Koordinator POLHUKAM, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Tentara Nasional Indonesia

Terbentuknya Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI

TARGET : Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI terbentuk dan siap bertugas mulai 2 Januari 2010

H-100: 100% Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI telah mulai bertugas.

[P8A6] Penyelesaian penyusunan peraturan Menkeu & peraturan Panglima TNI yang dikoordinasikan oleh Timnas Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Negara, Kementerian Koordinator POLHUKAM, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Keuangan

Selesainya penyusunan peraturan Menkeu & peraturan Panglima TNI yang dikoordinasikan oleh Timnas Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI

TARGET : TARGET H-100: Terbitnya Peraturan Terbitnya Peraturan Menkeu Menkeu dan Panglima TNI untuk dan Panglima TNI untuk pengalihan aktivitas bisnis TNI pengalihan aktivitas bisnis TNI

H-100: 100% Permenkeu telah ditandatangani oleh Menkeu tanggal 29 Januari 2010

TARGET : Terbitnya Dokumen Program Aksi Reformasi Birokrasi pada 2 Januari 2010

H-100: 100% Rancangan Perpres tentang Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi (GDRMRB) 2010-2025 telah selesai dan telah dikirim ke Presiden pada 7 Januari 2010.


TARGET H-100: Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI terbentuk dan siap bertugas mulai 2 Januari 2010

[P9] Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan [P9A1] Pelaksanaan reformasi birokrasi yang progresif berdasarkan Program Aksi Reformasi Birokrasi 2010-2011 yang diterbitkan Januari 2010

Tercapai



Tidak Tercapai

Terlaksananya langkah awal menuju reformasi birokrasi yang progresif

TARGET H-100: Terbitnya Dokumen Program Aksi Reformasi Birokrasi pada 2 Januari 2010


10

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P9A2] Memulai tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Tipikor


Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator POLHUKAM

TARGET : Reformasi birokrasi yang progresif dilaksanakan mulai 15 Januari 2010

TARGET H-100: Reformasi birokrasi yang progresif dilaksanakan mulai 15 Januari 2010

H-100: 100% Sesuai penjelasan Kemenneg PAN & RB, target ini bernaung di bawah program Wapres karena menyangkut keseluruhan Kementerian dan Lembaga. Kemenneg PAN & RB mencatat penyelesaian 7 Rancangan RPP yang sudah dimajukan ke Presiden untuk Reformasi Birokrasi yang progresif, sehingga setara 100%.

Terlaksananya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan UU Tipikor

TARGET : Pembentukan Pengadilanpengadilan Tipikor di 33 ibukota provinsi dimulai pada 15 Januari 2010

TARGET H-100: pembentukan Pengadilanpengadilan Tipikor di 33 ibukota provinsi dimulai pada 15 Januari 2010

H-100: 100% Secara bertahap sudah disiapkan untuk dibentuk pada setiap ibukota provinsi. Tetapi Mahkamah Agung meminta waktu untuk penyediaan dan penempatan hakim.

[P10] Peningkatan efektifitas otonomi daerah [P10A1] Menyiapkan prosedur, mekanisme dan langkah-langkah untuk evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran daerah



Tersusunnya prosedur, mekanisme dan langkah-langkah untuk evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran daerah

TARGET : Dokumen tentang prosedur, mekanisme dan langkahlangkah untuk evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran daerah selesai

TARGET H-100: Dokumen tentang H-100: 100% -- Instrumen Evaluasi Evaluasi Daerah Otonomi Baru prosedur, mekanisme dan langkah-langkah (DOB) berupa Rancangan Permendagri tentang untuk evaluasi menyeluruh terhadap Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan pemekaran daerah selesai DOB. -- Grand Strategy/Strategi Dasar Penataan Daerah (GSPD/Stradtada) sampai dengan tahun 2025 sudah selesai.

[P10A2] Menyiapkan konsep pengkajian ulang dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi khusus



Tersusunnya konsep pengkajian ulang dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi khusus

TARGET : Dokumen konsepsi dan rencana pengkajian ulang dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi khusus selesai

TARGET H-100: Dokumen konsepsi dan H-100: 100% -- Materi peraturan pelaksanaan UU 32/2004: RPP rencana pengkajian ulang dalam rangka Tatib DPRD sudah disampaikan ke Setneg tanggal 4 peningkatan efektifitas pelaksanaan Des 2009; RPP ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan otonomi daerah, termasuk otonomi khusus Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di selesai Wilayah Provinsi disampaikan ke Setneg tanggal 21 Des 2009. -- Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU 11/2006 ttg Pemerintahan Aceh: RPP ttg Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Kawasan Sabang sudah dikirim ke Setneg tanggal 4 Jan 2010; R. Perpres ttg Kerjasama Pemerintahan Aceh dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri dikirim ke Setkab tanggal 4 Jan 2010. Dokumen pendukung penerbitan Surat Presiden kepada DPR-RI perihal Pembahasan RUU ttg Keistimewaan DIY disampaikan ke Setneg tanggal 29 Des 2009.

Tercapai

Tidak Tercapai


11

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P10A3] Mengevaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)



Dilakukan evaluasi awal terhadap sistem dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)

TARGET : Dokumen hasil evaluasi dan pengkajian awal sistem dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)

TARGET H-100: Dokumen hasil evaluasi dan H-100: 100% Target tercapai di H75 pengkajian awal sistem dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) selesai disusun, yang meliputi: 1. Draft landasan hukum penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia atau serentak dilakukan dengan basis provinsi. 2. Draft RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[P10A4] Mengevaluasi sistem dan meningkatkan efektifitas penggunaan dana perimbangan daerah


Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator POLHUKAM

Dilakukan evaluasi awal terhadap sistem penggunaan dana perimbangan daerah

TARGET : Dokumen hasil evaluasi, kajian dan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana perimbangan daerah

TARGET H-100: Finalisasi dokumen hasil evaluasi, kajian dan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana perimbangan daerah

H-100: 100% Bahan kajian final sudah selesai.

[P10A5] Mengembangkan konsep peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah


Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator POLHUKAM

Tersusunnya konsep peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

TARGET : Dokumen konsep peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui proses pelatihan dan pembinaan tersusun

TARGET H-100: Dokumen konsep peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui proses pelatihan dan pembinaan tersusun

H-100: 100% Rancangan Perpres telah selesai dan disampaikan ke Setneg/Setkab pada tanggal 6 Januari 2010, dengan surat Mendagri No. 188.31/25/SJ.

Tercapai

Tidak Tercapai


12

BIDANG PEREKONOMIAN

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P11] Ketersediaan Lahan dan Keterpaduan Tata Ruang [P11A1] Review sinkronisasi Kementerian kebijakan dan peraturan Koordinator Bidang perundang-undangan yang Perekonomian terkait dengan tata ruang

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Negara

Terselesaikannya hasil review mengenai kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait dengan tata ruang yang tidak sinkron

TARGET : Dokumen yang berisi tentang kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait dengan tata ruang yang tidak sinkron

[P11A2] Penyusunan Revisi Keputusan Kepala BPN Nomor 1/2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Pertanahan dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6/2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan SPOPP Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Lainnya

Badan Pertanahan Nasional


Tersusunnya Revisi Keputusan Kepala BPN Nomor 1/2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Pertanahan dan Peraturan Kepala BPN RI No.6/2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan SPOPP Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Lainnya

TARGET : Tersusunnya TARGET H-100: Penandatanganan Revisi Keputusan Kepala Peraturan Kepala BPN RI tentang Revisi BPN Nomor 1/2005 SPOPP tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Pertanahan yang meliputi kegiatan: Pembentukan Pokja, Inventarisasi dan Pengkajian jenis pelayanan, Identifikasi perbedaan nomenklatur sesuai Perpres 10/2006, Penyusunan Draft Penyempurnaan SPOPP, Pembahasan pada Sidang Pleno Tim Proker 100 Hari, Finalisasi, dan Penandatanganan Peraturan Kepala BPN RI tentang Revisi SPOPP

H-100: 100% Terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

[P11A3] Penyelenggaraan Pelayanan Online (Online Service) pada 274 Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota



Terselenggaranya pelayanan online di 274 Kantah

TARGET : -- Terpasangnya sistem jaringan di 274 Kantor Pertanahan -- Terpasangnya sistem komunikasi di 274 Kantor Pertanahan -- Terlaksananya implementasi Pelayanan Online di 274 Kantah -- Launching Pelayanan Online di 274 Kantah

H-100: 100% Launching Pelayanan Online di 274 Kantor Pertanahan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2010 di Kawasan Berikat Nusantara,Marunda, Cilincing, Jakarta Utara oleh Presiden Republik Indonesia.

Tercapai

Tidak Tercapai

TARGET H-100: Penetapan Rekomendasi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang yang tidak sinkron oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

H-100: 150% Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelesaian Konflik Penataan Ruang sebanyak lima buah. Substansi kelima rekomendasi kebijakan tersebut telah diakomodir dalam RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang (PPR) yang saat ini telah berada di Setneg untuk ditetapkan menjadi PP.

TARGET H-100: Terpasangnya sistem jaringan di 274 Kantor Pertanahan Terpasangnya sistem komunikasi di 274 Kantor Pertanahan Launching Pelayanan Online di 274 Kantor Pertanahan

BIDANG PEREKONOMIAN

14

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P11A4] Terlaksananya Pengembangan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah)


[P11A5] Penyusunan Kementerian RPP tentang Perubahan Kehutanan Peruntukan Kawasan Hutan


TARGET : Terlaksananya Pengembangan LARASITA di 150 Kantor Pertanahan yang terdiri dari: -- 1 unit KN LARASITA untuk Kepulauan Seribu, -- 150 unit mobil LARASITA, 306 Motor LARASITA, -- Peralatan IT LARASITA di 150 Kantah, -- 150 unit alat ukur Total Station, -- Diklat LARASITA untuk 962 pejabat & system administrator Kantor Pertanahan

TARGET H-100: -- 1 Unit KN LARASITA, -- 150 unit Mobil LARASITA, -- 306 unit Motor LARASITA, -- Peralatan IT LARASITA di 150 Kantor Pertanahan, -- 150 unit Total Station, -- Diklat LARASITA untuk 962 Peserta, -- Launching LARASITA secara nasional

H-100: 100% Pengadaan 150 unit Mobil LARASITA, 306 unit motor LARASITA, Peralatan IT LARASITA di 150 Kantor Pertanahan, dan 150 unit Total Station, serta diklat LARASITA untuk 962 peserta telah tercapai pada H-75. Launching LARASITA Kapal Motor di Kepulauan Seribu dan LARASITA di 150 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2010 di Kawasan Berikat Nusantara,Marunda, Cilincing, Jakarta Utara oleh Presiden Republik Indonesia.

Penyelesaian RPP tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

TARGET : PP tentang Tata TARGET H-100: PP tentang Tata Cara Cara Perubahan Peruntukan Perubahan Peruntukan dan Fungsi dan Fungsi Kawasan Hutan Kawasan Hutan untuk penyediaan lahan dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional.

H-100: 100% PP No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2010

Penyelesaian draft RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

TARGET : Draft RPP tentang TARGET H-100: Penyampaian Draft Final Penggunaan Kawasan RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutan Hutan dalam rangka kepada Presiden. memenuhi kebutuhan penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan.

H-100: 100% Draft final RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutan telah disampaikan kepada Presiden dengan surat Menhut kepada Pre-siden No.S.07 /Menhut-VII/ 2010 tanggal 5 Januari 2010.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Negara

a. Penyusunan RPP tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

b. Penyusunan RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Tercapai

Tersedianya sarana, prasarana & SDM LARASITA untuk 150 Kantor Pertanahan

Tidak Tercapai

BIDANG PEREKONOMIAN

15

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P12] Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur [P12A1] Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS

[P12A2] Pembentukan Kementerian perusahaan pembiayaan Keuangan infrastruktur sebagai anak perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Penyelesaian perubahan Perpres Nomor 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukturr

TARGET : Pengesahan oleh Presiden RI terhadap perubahan Perpres Nomor 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

TARGET H-100: Perpres tentang perubahan H-100: 100% Perpres No.67 tahun 2005

Kementerian Keuangan

Pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur

TARGET : Beroperasinya secara efektif perusahaan pembiayaan infrastruktur PT IIFF

TARGET H-100: Soft launching PT IIFF

H-100: 100% Soft launching PT IIF telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2010 yang bertempat di Gedung BRI II Jalan Jend. Sudirman, Jakarta dan dihadiri oleh shareholders serta perwakilan pemerintah (Depkeu).

Cakupan penyempurnaan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah

TARGET : Keppres perubahan atas Keppres Nomor 80/2003 yang mencakup skema co-financing dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan

TARGET H-100: Tersusunnya Rancangan Perpres Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

H-100: 100% Rancangan Perpres telah selesai disusun setelah dibahas dalam beberapa kali Rakor Perekonomian, terakhir pada 26 Januari 2010.

TARGET : Terbentuknya Dewan Komisaris dan Direksi serta beroperasinya anak perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur

TARGET H-100: Soft launching anak perusahaan PT SMI

[P12A3] Perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kementerian Kementerian Keuangan, Negara Sekretaris Kabinet Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS

[P12A4] Penetapan skema co-financing bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan ownership di daerah) serta Pemerintah dan Swasta/ BUMN (Public Private Partnership)

Kementerian Kementerian Negara Penetapan Dewan Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Komisaris dan Perekonomian Nasional BAPPENAS , Direksi serta Kementerian Keuangan , kelengkapan Kementerian Perhubungan organisasi anak , Kementerian Pekerjaan perusahaan PT Umum , Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Tercapai

Tidak Tercapai

Menteri Perekonomian telah menyampaikan Rancangan Perpres Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Presiden melalui surat No. S-16/MEKON/01/2010 tertanggal 28 Januari 2010.

H-100: 100% Soft launching telah dilakukan pada tanggal 27 Januari 2010

BIDANG PEREKONOMIAN

16

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi serta kelengkapan organisasi PT Penjamin Infrastruktur Indonesia

TARGET : Terbentuknya Dewan Komisaris dan Direksi serta beroperasinya PT Penjaminan Infastruktur Indonesia

TARGET H-100: beroperasinya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

H-100: 100% Soft launching telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2009

TARGET H-100: 100 %, Pemberdayaan H-100: 100% terlaksana Air Minum di 1.379 lokasi/ kawasan, Sanitasi di 61 lokasi; sedangkan pelaksanaan fisik Air minum di 1.379 lokasi/ kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi

[P13] Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis Kementerian [P13A1] Peningkatan Pekerjaan Umum kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi


Meningkatnya Cakupan sarana air minum dan sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah

TARGET : Sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan; Sarana sanitasi masyarakat di 61 lokasi

[P13A2] Penyelesaian audit Kementerian teknis untuk pengembalian Pekerjaan Umum dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi

Kementerian Pertanian

Penyelesaian pelaksanaan audit teknis yang terintegrasi mengenai fungsi embung, waduk, bendung dan bendungan, serta jaringan irigasi

TARGET : Selesai audit TARGET H-100: 100 %, Audit Teknis selesai teknis untuk 3357 Daerah di 3357 DI, 105 Bendungan/waduk, 400 Irigasi (DI), 105 Bendungan/ embung/situ. waduk, 400 embung/situ.

[P13A3] Peningkatan Kementerian kapasitas jalan lintas di Pekerjaan Umum Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km; sebagai bagian dari pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun

Kementerian Pekerjaan Umum

Cakupan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi

TARGET : 695 km jalan lintas TARGET H-100: 100%, 695 km jalan lintas di H-100: 100% Telah ditingkatkan jalan 365 km di Sumatera dan 335 di Sumatera dan Sulawesi Sumatera dan Sulawesi telah ditingkatkan km di Sulawesi

Tercapai

Tidak Tercapai

Terlaksananya pemberdayaan Air Minum di 1.026 lokasi/kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi; serta terlaksananya pelaksanaan fisik Air minum di 1.379 lokasi/kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi

H-100: 100% Audit Teknis selesai di 3.357 DI, 109 Bendungan dan 534 embung/bendung

BIDANG PEREKONOMIAN

17

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P13A4] Pembentukan Kementerian tim penyiapan prasarana Pekerjaan Umum penghubung JawaSumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan

Kementerian Perhubungan

Ternbentuknya tim untuk mengkaji kelayakan pembangunan prasarana penghubung JawaSumatera

[P13A5] Penyelesaian Kementerian struktur penampang basah Pekerjaan Umum prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air


[P13A6] Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun dari sekitar 40% menjadi 80% dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami

Tercapai

Kementerian Sekretaris Negara, Negara Perumahan Kementerian Keuangan, Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum, PDAM, Pemda, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PLN, Pengadilan TInggi

Tidak Tercapai

TARGET : Surat Usulan Menteri PU mengusulkan konsep Keppres Pembentukan Tim Pengkajian Kelayakan Pembangunan Prasarana Penghubung JawaSumatera.

TARGET H-100: 100 %, Diterbitkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyiapan Prasarana penghubung Jawa Sumatera

H-100: 100% 100% selesai penerbitan Keppres No. 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Penyelesaian TARGET : Pembebasan permasalahan dan penggalian saluran yang menghambat sepanjang 1335 m pembangunan prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta

TARGET H-100: 100 %, pembebasan dan galian tanah sepanjang 1335 m, BKT dapat mengalirkan air

H-100: 100% Pembebasan dan galian tanah sepanjang 1.335 m, BKT telah dapat mengalirkan air

Meningkatnya Rusunawa terhuni dari sebanyak 40% menjadi 80% atas Rusunawa siap huni

TARGET H-100: Terhuni 112 s.d. 124 TB

H-100: 106%

TARGET : Terhuninya 124 TB Rusunawa dari 155 TB Rusunawa siap huni

BIDANG PEREKONOMIAN

18

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tersusun rekomendasi penyempurnaan kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dam rusunami

TARGET : Teridentifikasinya permasalahan dan tersusunnya substansi perubahan kebijakan pembangunan dan penghunian Rusunawa dan Rusunami terkait dengan: a. Pengelolaan Rusunawa b. Perhitungan tarif sewa Rusunawa c. Pedoman bantuan Rusunawa Pendidikan Tinggi dan Berasrama d. Pembentukan PPRS Rusunami e. Penghunian dan Pengalihan Sarusunami f. Revitalisasi KepPres 22 Th 2006 g. Revisi PP 31 Th 2007 h. Revisi PP 38 Th 2008

TARGET H-100: Teridentifikasinya H-100: 100% permasalahan dan tersusunnya substansi perubahan kebijakan pembangunan dan penghunian Rusunawa dan Rusunami terkait dengan : a. Pengelolaan Rusunawa b. Perhitungan tarif sewa Rusunawa c. Pedoman bantuan Rusunawa Pendidikan Tinggi dan Berasrama d. Pembentukan PPRS Rusunami e. Penghunian dan Pengalihan Sarusunami f. Revitalisasi KepPres 22 Th 2006 g. Revisi PP 31 Th 2007 h. Revisi PP 38 Th 2008

TARGET H-100: 25.000 desa di 32 provinsi mendapatkan akses telepon

[P13A7] Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering)

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pemda

Peningkatan jangkauan dan cakupan akses telpon di desa

TARGET : 25.000 desa di 32 provinsi mendapatkan akses telepon

[P13A8] Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Go Open Source)



Selesainya konsep dan terlaksananya dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal serta pemantapan program IGOS (Indonesia Go Open Source)

TARGET : Konsep kemajuan TARGET H-100: Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal dan program IGOS (Indonesia Go Open Source) selesai 7 Januari 2010 dan pencanangan sebelum 1 Februari 2010

Tercapai

Tidak Tercapai

H-100: 101% Pada H 100 tanggal 01/02/2010 telah terbangun telepon di 25.176 desa (capaiannya 100,70% dari rencana target total 25.000 desa).

H-100: 100% Target H 100 telah tercapai pada H 30, dengan ditetapkannya Peraturan MenKominfo Nomor : 48/ PER/M.KOMINFO/11/2009, tgl 23 Nopember 2009

BIDANG PEREKONOMIAN

19

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P13A9] Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik


Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum

Cakupan layanan transportasi yang lebih baik bagi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik

TARGET : Peningkatan TARGET H-100: H-100: 100% 1. Telah terbangun 100% pembangunan 6 kapal layanan transportasi 1. 78 unit bus perintis sudah beroperasi di penyeberangan perintis namun baru 4 kapal masyarakat di daerah daerah; penyeberangan perintis yang telah dikirim tertinggal, terdepan, terluar, 2. 6 unit kapal penyeberangan sudah ke lokasi (Maluku Tenggara, Maluku Tengah, dan pasca konflik beroperasi di masing-masing lintas; Garonggong-Batu licin, Manokwari-Mokmer) dan 3. Pemberian subsidi operasional angkutan 2 kapal akan di kirim menunggu kondisi cuaca jalan perintis sudah terimplementasi; yang baik. 4. Pemberian subsidi operasional 2. Telah dikirim sebanyak 78 Unit Bis perintis di 21 penyeberangan perintis sudah lokasi. terimplementasi. 3. Pemberian subsidi operasional angkutan jalan perintis dan angkutan penyeberangan perintis sudah dilaksanakan.

[P13A10] Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di laut sampai dengan di tempat pemasarannya

Kementerian Kelautan dan Perikanan


Peningkatan cakupan sarana dan prasarana serta penyempurnaan sistem rantai dingin di hulu dan hilir sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi

TARGET : Tersedianya sarana TARGET H-100: Selesainya penyediaan dan prasarana sistem rantai sarana prasarana fisik sistem rantai dingin dingin pada 34 lokasi pada 7 lokasi sentra perikanan (PPI/TPI) sentra perikanan (PPN/ PPP/ PPI/TPI) sesuai dengan kebutuhan pada masingmasing lokasi.

H-100: 100% Jumlah kumulatif s/d Hari ke 100 sebesar 34 lokasi di Sentra Perikanan. Pengadaan CCS dilakukan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP), Pemda Kab/ Kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan untuk menentukan lokasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan persyaratan teknis di lokasi dan mendapat rekomendasi dari Unit Kerja eselon I terkait. Prov. DKI pada perencanaan awal berlokasi di Muara Angke dan TPI Kalibaru, Jakarta Utara dialihkan ke PPI Kamal Muara dan Cilincing, dengan pertimbangan di Muara Angke sudah terbangun coldstorage dengan APBD 2009 dan ice storage dengan APBN TA 2007.

[P14] Pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan dan perikanan [P14A1] Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Tanah Terlantar (Revisi PP 36 Thn 1998)

Tercapai


Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator POLHUKAM , Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Bank Indonesia

Tidak Tercapai

Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Tanah Terlantar (Revisi PP 36 Thn 1998) dan Rancangan Peraturan Kepala BPN RI tentang Pelaksanaan RPP Penertiban Tanah terlantar (Juklak RPP) serta updating data tanah terlantar.

TARGET : Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Tanah Terlantar (Revisi PP 36 Thn 1998) yang meliputi kegiatan: Perumusan isu-isu strategis, Penyusunan RPP Penertiban Tanah Terlantar, Diskusi Internal dan Konsinyasi, Pembahasan RPP dengan Instansi Terkait (Interdep), Penyampaian Naskah RPP ke Setneg, serta Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala BPN RI tentang Pelaksanaan RPP Penertiban Tanah Terlantar dan updating data tanah terlantar.

TARGET H-100: Terbitnya PP Penertiban H-100: 100% Tanah Terlantar, Terbitnya Peraturan Kepala BPN RI tentang Pelaksanaan PP Penertiban Tanah Terlantar dan Laporan Akhir Data Tanah Terlantar

Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Proses Calling Team Hukum BPN RI untuk disalin/digandakan sesuai naskah aslinya), beserta laporan data tanah terlantar.

BIDANG PEREKONOMIAN

20

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P14A2] Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada BPN RI



Tersusunnya Revisi Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada BPN RI yang diharmonisasi dengan Departemen Keuangan

TARGET : Tersusunnya Revisi TARGET H-100: Terbitnya Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah tentang Tarif atas PNBP yang tentang Tarif atas PNBP berlaku pada BPN RI yang berlaku pada BPN RI yang meliputi kegiatan: Sinkronisasi seluruh pasal, Pemasukan substansi baru, Diskusi Internal dan Konsinyasi, Harmonisasi RPP dengan Depkeu

H-100: 100% Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional telah diterbitkan

[P15] Iklim investasi pertanian dan perikanan [P15A1] Penyusunan PP tentang Pertanian Pangan Skala Luas (Food Estate)


Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Penyelesaian TARGET : PP tentang penyusunan Perpres Pertanian Pangan Skala tentang Pertanian Luas (Food Estate) Pangan Skala Luas (Food Estate)

TARGET H-100: PP tentang Pertanian Pangan Skala Luas (Food Estate) telah selesai

[P15A2] Pencanangan Food Kementerian Estate di Merauke Pertanian


Selesainya konsep dan terlaksananya Food Estate di Merauke

TARGET H-100: Konsep pengembangan H-100: 100% Food Estate di Merauke selesai 7 Januari 2010 dan pencanangan sebelum 1 Februari 2010

Tercapai

Tidak Tercapai

TARGET : Konsep pengembangan Food Estate di Merauke selesai 7 Januari 2010 dan pencanangan sebelum 1 Februari 2010

H-100: 100%

Tanggal 21 Januari 2010 telah diselenggarakan kunjungan lapang oleh Tim Pusat dan daerah yang terkait dengan Program Food Estate antara lain: Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Wakil Menko Perekonomian, Wakil dari Kementrian PU (Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang), Wakil dari Kementrian Pertanian (Ditjen PLA, Ditjen TP, Litbang, Ditjen Bun), SKPD Tk Propinsi (Dinas Pertanian TP, Dinas Kehutanan, Dinas PU), SKPD Kabupaten (Bappeda, Dinas Lingkup Kab. Merauke). Tanggal 22 Januari 2010 diadakan rapat koordinasi Perencanaan Food Estate dihadiri oleh Pusat, Daerah dan calon investor. Hasil pertemuan di Merauke akan ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pertanian dan Energi pada tanggal 25 Januari 2010. Menteri Pertanian telah mengirim surat kepada Presiden perihal Pencanangan Usaha Budidaya Tanaman Skala Luas (food estate) di Merauke. Pencanangan belum dapat dilakukan karena ada persyaratan teknis yang masih harus dipastikan.

BIDANG PEREKONOMIAN

21

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P15A3] Pencanangan Kementerian program peningkatan daya Pertanian saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk

Kementerian Perindustrian

Selesainya konsep dan terlaksananya pencanangan program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk

TARGET : Konsep peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk selesai 7 Januari 2010 dan pencanangan program sebelum 1 Februari 2010

TARGET H-100: Konsep peningkatan H-100: 100% Konsep 100% final, telah diserahkan kepada Presiden daya saing dan nilai tambah produk RI tgl 7 Januari 2010. pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan berbasis produk selesai 7 Januari 2010 dan pencanangan program sebelum 1 Februari 2010

Penyelesaian Cetak Biru Swasembada Pangan tahap ke-2

TARGET : Cetak Biru TARGET H-100: Cetak Biru Swasembada Swasembada Pangan tahap Pangan tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging sapi telah selesai gula dan daging sapi

H-100: 100% Blue print Swasembada Daging Sapi 2014 diserahkan ke Menteri Pertanian. Cetak Biru Swasembada Gula Nasional; Buku Road Map Jagung dan Kedelai telah selesai.

[P16] Kesinambungan swasembada pangan [P16A1] Penyusunan Cetak Biru Swasembada Pangan tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging sapi



[P17] Jaminan pasokan energi [P17A1] Pemenuhan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian timur

Kementerian Energi Kementerian Keuangan , Sumber Daya Kementerian Negara Badan Mineral Usaha Milik Negara

Ketersediaan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian timur

TARGET : Kebutuhan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian timur dapat terpenuhi

TARGET H-100: Kebutuhan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian timur dapat terpenuhi

H-100: 100% Kebutuhan BBM Dalam Negeri Khususnya untuk Indonesia Bagian Timur dapat terpenuhi secara memadai dan terjangkau melalui kebijakan: 1. Pemberlakuan harga yang sama untuk seluruh Indonesia pada tingkat lembaga penyalur termasuk APMS; 2. Revitalisasi infrastruktur dan pola distribusi BBM untuk Indonesia Bagian Timur; 3. Alokasi BBM untuk setiap wilayah/Kabupaten/Kota telah selesai disusun; 4. Meningkatkan koordinasi pengawasan pendistribusian BBM dengan instansi terkait termasuk Pemda.

[P17A2] Perencanaan pasokan gas bumi untuk keperluan domestik

Kementerian Energi Kementerian Keuangan , Sumber Daya Kementerian Negara Badan Mineral Usaha Milik Negara

Penyelesaian rencana pasokan gas bumi untuk keperluan domestik

TARGET : Rencana pasokan gas bumi yang mencakup kebijakan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan gas domestik

TARGET H-100: Rencana pasokan gas bumi yang mencakup kebijakan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan gas domestik (100 %)

H-100: 100% 1. Neraca Gas Bumi Indonesia 2010-2025 telah disusun dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 1 Januari 2010. 2. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0225 K/11/MEM/2010 tanggal 27 Januari 2010. 3. Telah selesai disusun Kebijakan Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Tercapai

Tidak Tercapai

BIDANG PEREKONOMIAN

22

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P17A3] Penerbitan PP dan Peraturan Menteri ESDM tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO)

Kementerian Energi Kementerian Keuangan, Sumber Daya Kementerian Negara Mineral Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Negara

[P17A4] Penerbitan Perpres Kementerian Energi tentang Proyek Percepatan Sumber Daya Pembangunan Pembangkit Mineral Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II

Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet

Cakupan PP dan Peraturan Menteri ESDM tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO)

TARGET : PP dan Peraturan Menteri ESDM tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO) yang mencakup kebijakan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri

TARGET H-100: PP dan Peraturan Menteri ESDM tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO) yang mencakup kebijakan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri

H-100: 100% 1. PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah selesai. 2. Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri telah diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009.

Penyelesaian Perpres tentang Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II

TARGET : Perpres tentang Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II

TARGET H-100: Perpres tentang Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II

H-100: 100% 1. Perpres No. 4 tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas telah diterbitkan tanggal 8 Januari 2010. 2. Sebagai tindak lanjut Perpres No. 4 tahun 2010 tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2010 tentang Daftar ProyekProyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait Tanggal 27 Januari 2010.

Penyelesaian Permen tentang Harga Patokan Pembelian Listrik Dari Panas Bumi

TARGET : Permen ESDM TARGET H-100: Perpres tentang Harga tentang Harga Patokan Patokan Pembelian Listrik Dari Panas Bumi Pembelian Listrik Dari Panas Bumi

[P18] Sistem harga energi yang kompetitif [P18A1] Penerbitan Perpres Kementerian Energi tentang Harga Patokan Sumber Daya Pembelian Listrik Dari Mineral Panas Bumi (Telah diubah menjadi Permen ESDM sesuai dengan SK Menko Perekonomian No.S-90/M. Ekon/11/2009 Tanggal 25 Nopember 2009)

Tercapai

Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet

Tidak Tercapai

H-100: 100% Telah ditetapkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (persero) dari pembangkit listrik tenaga Panas Bumi pada tanggal 4 Desember 2009. Harga patokan tertinggi yang dipergunakan sebagai dasar dalam kelayakan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Panas Bumi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar sebesar US$ 9,7 cent/ kWh.

BIDANG PEREKONOMIAN

23

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P19] Ketahanan energi [P19A1] Perumusan Kementerian Energi Kementerian Keuangan , penyelesaian permasalahan Sumber Daya Kementerian Negara Badan PPA di tingkat korporat Mineral Usaha Milik Negara PT PLN

Tersusunnya rumusan penyelesaian permasalahan PPA di tingkat korporat PT PLN

TARGET : Rumusan TARGET H-100: Rumusan kebijakan untuk H-100: 100% kebijakan untuk menyelesaikan secara tuntas permasalahan menyelesaikan secara PPA di tingkat korporat PT PLN tuntas permasalahan PPA di tingkat korporat PT PLN

[P19A2] Penuntasan reorganisasi PLN dan Pertamina

Kementerian Kementerian Energi Sumber Penyelesaian Negara Badan Daya Mineral restrukturisasi PLN Usaha Milik Negara dan Pertamina

TARGET : Restrukturisasi PLN dan Pertamina selesai secara menyeluruh

TARGET H-100: Restrukturisasi PLN dan Pertamina selesai secara menyeluruh

[P19A3] Pemanfaatan coal bed methane melalui penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2011

Kementerian Energi Kementerian Negara Sumber Daya Badan Usaha Milik Negara, Mineral Kementerian Keuangan

TARGET : Perangkat peraturan mengenai pemanfaatan coal bed methane selesai 1 Februari 2010 sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2011

TARGET H-100: Perangkat peraturan H-100: 100% mengenai pemanfaatan coal bed methane selesai 1 Februari 2010 sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2011 (100 %)

TARGET : Konsep kebijakan pengalihan sistem subsidi BBM

TARGET H-100: Konsep kebijakan pengalihan sistem subsidi BBM, pupuk dan listrik

Penyelesaian dan cakupan perangkat peraturan mengenai pemanfaatan coal bed methane

Rapat Wapres 18 Januari 2010 memutuskan agar PT PLN (Persero) menyelesaikan kontrak IPP yang mengalami kendala secara korporat, dengan demikian penyelesaian IPP terkendala tidak memerlukan Perpres dan hal ini sesuai dengan masukan Sekretariat Kebinet. Terkait hasil rapat Wapres tersebut, MESDM telah menyampaikan surat kepada Kepala UKP4 tanggal 19 Januari 2010. KESDM cq Dirjen LPE telah mengirim surat kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 19 Januari 2010 dengan tembusan MESDM dan BPKP mengenai penyelesaian permasalahan PPA sesuai dengan hasil rapat Wapres dimaksud. Pada tanggal 27 Januari 2010 Menko Bidang Perekonomian telah menyampaikan surat ke Sekretariat Kabinet tentang pembatalan Perpres Penyelesaian IPP terkendala.

H-100: 100% Penetapan organisasi dalam rangka restrukturisasi PLN dan Pertamina sudah selesai Rapat Wapres tanggal 18 Januari 2010 memutuskan bahwa Inpres tentang CBM tidak diperlukan dan cukup diterbitkan Pedoman Pengusahaan CBM dan penyesuaian term and conditions kontrak CBM. MESDM telah menyampaikan surat kepada Kepala UKP4 tanggal 19 Januari 2010 dalam rangka penegasan bahwa Inpres tidak perlu diterbitkan. Sebagai tindak lanjut dari Pedoman Pengusahaan CBM dan penyesuaian term and condition kontrak CBM, telah disusun Roadmap Pemanfaatan Gas Metana Batubara (GMB) 2009-2025 (disesuaikan dengan aturan yang ada di PT PLN).

[P20] Pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk, dan listrik [P20A1] Perumusan pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk dan listrik

Tercapai

Kementerian Kementerian Negara Koordinator Bidang Badan Usaha Milik Negara, Perekonomian Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian

Tidak Tercapai

Penyelesaian konsep kebijakan pengalihan sistem subsidi

H-100: 103% Telah selesai disusun Road Map Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak.

BIDANG PEREKONOMIAN

24

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TARGET : Konsep kebijakan pengalihan sistem subsidi listrik

TARGET H-100: Konsep kebijakan pengalihan sistem subsidi BBM, pupuk dan listrik

H-100: 103% Telah selesai disusun Road Map Rasionalisasi Subsidi Listrik.

TARGET : Konsep kebijakan pengalihan sistem subsidi pupuk.

TARGET H-100: Subsidi Pupuk: Draft model penyaluran Subsidi pupuk

H-100: 100% Telah selesai disusun alternatif penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk.

Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif pemanfaatan energi terbarukan

TARGET : Terbitnya PMK tentang Pemberian Insentif Perpajakan sektor energi terbarukan

TARGET H-100: 100% Menyusun dan merumuskan PMK tentang Pemberian Insentif Perpajakan sektor energi terbarukan

H-100: 100% Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-21/PMK.011/2010 Tanggal 28 Januari 2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

[P21] Pengembangan Energi Terbarukan Nasional [P21A1] Pemberian Fasilitas Kementerian Perpajakan terhadap Keuangan pemanfaatan energi terbarukan (renewable energy)

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian

[P22] Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) [P22A1] Penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun

Kementerian Kementerian Pertanian, Koordinator Bidang Kementerian Kelautan dan Perekonomian Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Penyelesaian perangkat pendukung penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBN

TARGET : Perangkat pendukung yang dapat menjamin terlaksananya penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun

TARGET H-100: Perangkat pendukung H-100: 100% yang dapat menjamin terlaksananya penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun telah selesai

Penyediaan dana penjaminan sebesar Rp. 2 triliun telah tercantum dalam Rancangan APBN-P 2010, sebagaimana tercantum pada surat Kepala Badan Analisa Fiskal kepada Menteri Keuangan.

[P22A2] Perubahan Peraturan Pelaksanaan Penyaluran KUR

Kementerian Kementerian Keuangan, Koordinator Bidang Kementerian Negara Perekonomian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Cakupan penyempurnaan Memorandum of Understanding (MoU), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Standard Operating Procedur (SOP) mengenai pelaksanaan KUR dan penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN)

TARGET : 1. Adendum II MOU KUR antara 8 K/L, 6 Bank Pelaksana, dan 2 Perusahaan Penjamin mengenai pelaksanaan KUR; 2. PMK Perubahan atas PMK No.10/PMK.05/2009 tentang perubahan atas PMK No.135/ PMK.05/2008 mengenai fasilitas penjaminan KUR yang mencakup Sistem Informasi Debitur, definisi debitur KUR, dan perluasan Bank pelaksana; 3. SOP Pelaksanaan KUR yang mencakup Sistem Informasi Debitur, definisi debitur KUR, dan perluasan Bank pelaksana; 4. PP mengenai PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo

TARGET H-100: H-100: 100% 1. Adendum II MOU KUR antara 8 K/L, 6 Bank Pelaksana, dan 2 Perusahaan Penjamin mengenai pelaksanaan KUR; 2. PMK Perubahan atas PMK No.10/ PMK.05/2009 tentang perubahan atas PMK No.135/PMK.05/2008 mengenai fasilitas penjaminan KUR yang mencakup Sistem Informasi Debitur, definisi debitur KUR, dan perluasan Bank pelaksana; 3. SOP Pelaksanaan KUR yang mencakup Sistem Informasi Debitur, definisi debitur KUR, dan perluasan Bank pelaksana; 4. PP mengenai PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo

Penyediaan dana penjaminan sebesar Rp. 2 triliun telah tercantum dalam Rancangan APBN-P 2010, sebagaimana tercantum pada surat Kepala Badan Analisa Fiskal kepada Menteri Keuangan.

Tercapai

Tidak Tercapai

BIDANG PEREKONOMIAN

25

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P22A3] Perluasan akses KUR: Melalui penambahan bank Pelaksana KUR

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Kementerian Keuangan , Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Perluasan akses KUR TARGET : Akses KUR yang lebih luas melalui penambahan Bank Pelaksana KUR mencakup 8 Bank Pelaksana KUR baru (Bank Pelaksana lama : 6 bank, sehingga menjadi 14 bank)

TARGET H-100: Akses KUR yang lebih luas melalui penambahan Bank Pelaksana KUR, mencakup 8 Bank Pelaksana KUR baru seuai dengan Keputusan komite Kebijakan KUR

H-100: 100% 1. Koordinasi dengan ASBANDA untuk memperbaiki/ menyesuaikan statement of interest sesuai Addendum II Nota Kesepahaman Bersama. 2. Koordinasi dengan Tim Pelaksana Komite Kebijakan KUR pada tanggal 22 Januri 2010 berkaitan persiapan dengan penerbitan Keputusan Ketua Komite Kebijakan tentang BPD sebagai Bank Pelaksana Baru. 3. Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian administratif penerbitan Keputusan Ketua Komite Kebijakan KUR.

[P23A1] Memperluas Kementerian program diklat dan Negara Koperasi pendidikan vocational bagi dan UKM pelaku UKM

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Penyelesaian konsep perluasan program diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku UKM

TARGET : Konsep program TARGET H-100: Penyelesaian konsep diklat dan pendidikan perluasan program diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku UKM vocational bagi pelaku KUMK yang lebih luas

H-100: 100% Konsep perluasan program diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku KUMKM, berisi :Bab I Pandahuluan; Bab II Tujuan Sasaran; Bab III Metode dan Kerangka Berfikir; Bab IV Landasan Hukum; Bab V Peta Potensi Pengembangan SDM KUKM; Bab VI Analisis Kesenjangan; Bab VII Logical Frameork Approach (LFE); Bab VIII Monitoring Evaluasi dan Koreksi; Bab IX Program Aksi.

[P23A2] Perluasan One Kementerian Village One Product (OVOP) Negara Koperasi dan UKM

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian

Penyiapan langkahlangkah perluasan One Village One Product (OVOP)

TARGET : Tersusunnya Rencana Aksi Pentahapan Perluasan One Village One Product (OVOP)

H-100: 100% 1. Konsep dan tahapan Rencana Aksi Perluasan OVOP 2010-2014 telah disempurnakan dengan memperhatikan masukan dan keterlibatan instansi terkait yang memiliki kegiatan pengembangan OVOP. 2. Keterlibatan program/kegiatan masing-masing instansi dalam pengembangan OVOP disesuaikan dengan Tupoksi instansi/lembaga terkait sesuai dengan tahapan rantai nilai (value Chain) maupun rantai suplai (supply chain) tahapan pengembangan OVOP. 3. Lokasi dan jenis kegiatan pengembangan OVOP akan disinergikan sesuai program /kegiatan pengembangan OVOP di masing-masing instansi terkait. 4. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan program/ kegiatan pengembangan OVOP akan dilakukan secara rutin dan bergaintian tempat rapat dari instansi yang memiliki keterkaitan program/ kegiatan pengembangan OVOP.

[P23] Pengembangan UKM

Tercapai

Tidak Tercapai

TARGET H-100: Tersedianya Rencana Aksi Pentahapan Perluasan OVOP

BIDANG PEREKONOMIAN

26

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P23A3] Percepatan Kementerian pembangunan atau Negara Koperasi revitalisasi pasar tradisional dan UKM bagi pelaku UKM

Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemda

Penyelesaian pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional

TARGET : Terwujudnya pembangunan 90 pasar tradisional di 86 Kab/Kota di 32 Provinsi(rincian lokasi terlampir)

TARGET H-100: Pencapaian pembangunan fisik 100%

H-100: 100% Target rencana aksi telah tercapai pada H75

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan

Penyelesaian perubahan Peraturan tentang Upah Minimum Sektoral

TARGET : Peraturan tentang Upah Minimum Sektoral yang telah disempurnakan, 1 Februari 2010

TARGET H-100: Penyerahan Perubahan H-100: 100% Draft final Peraturan Menteri telah disampaikan Peraturan tentang Upah Minimum Sektoral kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100%

Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

TARGET : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) diimplementasikan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

TARGET H-100: H-100: 100% Telah diresmikan oleh Bapak Menteri Koordinator 1. Penyempurnaan Sistem. Bidang Perekonomian pada tgl. 15 Januari 2010 di 2. Operasionalisasi secara resmi Sistem Batam. Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

[P24] Ketenagakerjaan [P24A1] Perubahan Peraturan tentang Upah Minimum Sektoral

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

[P25] Kelancaran arus barang dan daya saing [P25A1] Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Tercapai

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum , Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri , Pemkot Batam , BP-KPBPB Batam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan , Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan Tidak Tercapai

BIDANG PEREKONOMIAN

27

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P25A2] Pengoperasian pelayanan kepelabuhanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu


Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Pengoperasian pelayanan kepelabuhanan dan kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu

TARGET : Operasionalisasi Layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu kepelabuhanan dan kepabeanan di 4 Pelabuhan Utama

TARGET H-100: Operasionalisasi Layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu kepelabuhanan dan kepabeanan di 4 Pelabuhan Utama

H-100: 100% Dirjen Bea dan Cukai telah me-launching Operasionalisasi Layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu kepelabuhanan dan kepabeanan di 4 Pelabuhan Utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makasar) tanggal 16 Januari 2010 sejak pukul 00.00 WIB. Sehingga target H-100 telah tercapai. Operasionalisasi sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar.

[P26] Revitalisasi Industri pupuk dan gula [P26A1] Penyusunan rencana aksi revitalisasi industri pupuk dan gula

Tercapai


Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemda, Kementerian Riset dan Teknologi, Pemkot Batam, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP Migas, BSN, BRI, BPPT, BP-KPBPB Batam

Tidak Tercapai

BIDANG PEREKONOMIAN

28

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Revitalisasi Industri Pupuk (P26A1) [A] Penyediaan Bahan Baku Gas

[B] Revitalisasi / Pengembangan Industri Pupuk NPK dengan melakukan kerjasama suplai bahan baku Fosfat dan Kalium dengan negara sumber bahan baku.

Tercapai


Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, BP Migas

Revitalisasi industri pupuk: Adanya surat BPMIGAS tentang ketersediaan suplai gas bumi sesuai kebutuhan selama minimal 20 tahun dengan harga khusus untuk industri pupuk

TARGET : Terbitnya surat jaminan gas dari BP Migas dan Head Of Agreement (HOA) untuk revitalisasi industri pupuk.

TARGET H-100: H-100: 100% 1. Rapat koordinasi tentang kepastian penyediaan gas untuk revitalisasi industri pupuk. 2. Workshop revitalisasi industri pupuk tanggal 21 Januari 2010 pengganti tanggal 6 Januari 2010. 3. Rapat koordinasi tentang kesepakatan harga gal bumi donggi-Senoro untuk industri pupuk, 4. Adanya surat BPMIGAS tentang ketersediaan pasokan gas untuk revitalisasi industri pupuk minimal 20 tahun.

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN

Revitalisasi industri pupuk: Konsep program jaminan ketersediaan Fosfat dan Kalium jangka panjang.

TARGET : Adanya kerjasama yang difasilitasi Pemerintah Indonesia dengan negara penghasil Fosfat dan Kalium.

TARGET H-100: 1. Rapat Koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana kunjungan ke negara sumber bahan baku dalam rangka kerjasama untuk penyediaan bahan baku Fospat dan Kalium, tanggal 13 Januari 2010, 2. Program aksi penyediaan bahan baku phosphate dan kalium jangka panjang 3. Konsep Program jaminan penyediaan bahan baku Phosphate dan Kalium jangka panjang.

Tidak Tercapai

1. Rapat progres revitalisasi industri pupuk dilaksanakan 11 Januari 2010. 2. Rapat koordinasi revitalisasi industri pupuk ditingkat Menteri juga dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010 yang dikoordinir oleh Menko Perekonomian. 3. Workshop revitalisasi industri pupuk tanggal 21 Januari 2010 pengganti tanggal 6 Januari 2010. 4. Rapat koordinasi tentang kesepakatan harga gas bumi Donggi-Senoro untuk industri pupuk dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010. 5. Pada rapat tanggal 29 Januari 2010, wakil dari Kementerian ESDM melaporkan bahwa pemanfaatan gas Donggi-Senoro untuk pabrik pupuk menunggu konfirmasi lebih lanjut sesuai dengan surat ke Menteri ESDM. 6. Telah ditandatangani Principle Agreement antara PT. Pupuk Kaltim dengan KKKS (Total E*P, Pearl Oil & Inpex) yang memuat harga gas bumi berdasarkan formula, dengan volume sebesar 80 MMSCFD selama 10 tahun mulai tahun 2012-2021 untuk Pabrik Kaltim-5 (Bagian dari Revitalisasi Industri Pupuk yaitu Pabrik Kaltim-1). 7. Draft Inpres Revitalisasi Industri Pupuk segera diterbitkan yang salah satu butirnya meminta Menteri ESDM untuk memprioritaskan penyediaan pupuk bagi Industri Pupuk baik existing maupun yang akan direvitalisasi.

H-100: 100% 1. Rapat Koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana kunjungan ke negara sumber bahan baku dalam rangka kerjasama untuk penyediaan bahan baku Fospat dan Kalium, telah dilaksanakan tanggal 29 Januari 2010. 2. Workshop revitalisasi industri pupuk tanggal 21 Januari 2010. 3. Berdasarkan kebutuhan Phosphate tahun 2010 sebesar sebesar 5 juta ton dan 8,04 Juta ton pada tahun 2020, sedangkan kebutuhan KCL pada tahun 2010 sebesar 2,24 Juta ton dan 3,86 Juta ton pada tahun 2020. Mengingat jumlahnya yang sangat besar maka konsep dasar jaminan pengadaan impor posphat dan kalium harus difasilitasi Pemerintah. Konsep lengkap dapat dilihat pada Rencana Aksi Revitalisasi Industri Pupuk.

BIDANG PEREKONOMIAN

29

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[C] Revitalisasi / Pengembangan Industri Pupuk Organik 1. Penyediaan Bahan Baku pupuk organik (Kohe, kompos sampah kota dan tandan sawit) 2. Standarisasi Produk Pupuk Organik 3. Deregulasi Ijin Edar Pupuk Organik 4. Pengembangan industri Pupuk Organik skala menengah keci

Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Kementerian PDT, PEMDA, Kementerian Perdagangan, Badan Standarisasi Nasional

Revitalisasi industri pupuk: Pengembangan industri pupuk organik 1. Selesainya konsep penyediaan bahan baku pupuk organik yang berkelanjutan, 2. Tersedianya SNI Pupuk Organik, 3. Pemberlakuan SNI sebagai pengganti ijin edar, 4. Tersedianya kapasitas industri Pupuk Organik yang memenuhi SNI

TARGET : 1. Konsep kebijakan penyediaan bahan baku pupuk organik yang berkelanjutan, 2. Diterbitkannya SNI Pupuk Organik pada tahun 2010, 3. Tidak diperlukan lagi surat ijin edar, [4] Tahun 2015 diproduksi Pupuk Organik yang sesuai SNI

TARGET H-100: 1)Rapat koordinasi H-100: 100% 1. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 29 Pemantapan konsep penyediaan bahan Januari 2010 Pemantapan konsep penyediaan baku, rancangan SNI, dan perijinan industri bahan baku, rancangan SNI, dan perijinan industri pupuk organik pupuk organik. 2) konsep kebijakan penyediaan bahan 2. Konsep kebijakan penyediaan bahan baku dan baku, rancangan SNI dan perizinan industri perizinan Industri Pupuk Organik dapat dilihat pupuk organik pada Rencana Aksi Revitalisasi Pupuk. 3. Disepakati Rancangan dasar SNI Pupuk Organik menggunakan syarat minimal spesifikasi teknis Pupuk Organik. Spesifikasi dapat dilihat pada Rencana Aksi Revitalisasi Pupuk. 4. Pemberlakuan SNI sebagai izin edar tidak dapat dilakukan mengingat izin edar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berada di bawah Kementerian Pertanian. Namun demikian disepakati bahwa parameter teknis akan menggunakan SNI. Selanjutnya Kementerian Pertanian akan melakukan uji efikasi penggunaan pupuk. Mohon periksa Rencana Aksi Revitalisasi Industri Pupuk.

[D] Kerjasama pembangunan Pabrik Urea di Iran

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan

Revitalisasi industri pupuk: Kerjasama pembangunan pabrik urea di Iran Adanya kebijakan Pemerintah dalam kerjasama Pusri-Iran berkaitan dengan pendanaan

TARGET : Kepastian kebijakan pemerintah untuk pendanaan proyek Pusri-Iran

TARGET H-100: Rapat koordinasi tingkat H-100: 100% 1. Telah didirikan perusahaan patungan antara PT. Menteri untuk kelanjutan proyek Pusri-Iran Pusri (Indonesia) dengan pihak Iran (NPCI Ltd dan dan alternatif sumber pendanaan 26 Petrochemical Industries Investment Company/ Januari 2010 PIIC) pada tanggal 11 Nopember 2007 dengan nama Hengam Petrochemical Company (HPC). 2. Pada tanggal 11 Januari 2010 telah dilakukan rapat mengenai kelanjutan proyek pabrik pupuk urea di Iran dan masalah pendanaan proyek. Rapat menyepakati agar Menteri Perindustrian mengirim surat ke Menteri BUMN sebagai pengganti rapat koordinasi Menteri tentang proyek Industri Pupuk Pusri-Iran. 3. Sudah disampaikan surat Menteri Perindustrian kepada Menteri BUMN dengan tembusan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Menteri terkait tanggal 21 Januari 2010 tentang permohonan persetujuan kepada PT. Pusri terkait dengan proses pencarian dana pinjaman dengan beberapa lembaga keuangan yang berminat untuk proyek pabrik urea di Iran serta kelangsungan proyek pabrik pupuk urea di Iran).

Tercapai

Tidak Tercapai

BIDANG PEREKONOMIAN

30

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[E] Kerjasama pembangunan Pabrik Phosphoric Acid dengan Yordania di Gresik

Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, BKPM

Revitalisasi industri TARGET : Penetapan waktu pupuk: Kerjasama pembentukan joint venture pembangunan company. pabrik phosphoric acid dengan Yordania di Gresik Konsep pembentukan Joint Venture Company.

TARGET H-100: 1. Rapat koordinasi fasilitasi penyusunan rencana kunjungan dalam rangka kerjasama industri phosphoric acid tangal 26 Januari 2010 2. Waktu pembentukan joint venture company

H-100: 100% Rapat dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010 dan akan direncanakan kunjungan tingkat Menteri antara lain : Kementrian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke negara-negara sumber bahan baku phosphate dan Kalium. Hal ini diperlukan mengingat Pengalaman selama ini sulit dilaksanakan B to B, apabila tidak didukung terlebih dahulu oleh G to G. Penandatanganan joint venture company antara PT. Petrokimia Gresik dangan perusahaan Yordania dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010. Pihak Jordan bertanggung jawab terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan batu phosphate untuk pabrik phosphoric acid selama 20 tahun. Konsep pembentukan Joint Venture Company dapat dilihat pada Rencana Aksi Revitalisasi Pupuk.

II. (P26A1) Penyusunan rencana aksi revitalisasi industri gula

Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Ristek, BPPT, BRI

Penyusunan rencana aksi industri gula: Penyelesaian rencana aksi revitalisasi industri gula

TARGET H-100: 1. Seminar Nasional Rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula. 2. Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden atau peraturan lainnya ttg. Revitalisasi Industri Gula.

H-100: 100% 1. Seminar dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2010 2. Hasil seminar adalah tersosialisasinya rencana aksi revitalisasi industri gula kepada para pemangku kepentingan pergulaan nasional 3. Telah dilakukan rapat finalisasi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 dan telah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian: a. Permenperin No. 11/M-IND/PER/1/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang Perubahan Permenperin No. 116/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Gula. b. Permenperin No.12/M-IND/PER/1/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula. Catatan: 1. Mengingat dalam Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Industri Gula termasuk dalam industri prioritas yang dikembangkan. Selanjutnya, melalui Permenperin No. 116 tahun 2009, Roadmap tentang pengembangan industri gula telah diterbitkan sehingga dianggap tidak perlu dibuat Perpres tetapi perlu dilakukan revisi Permenperin No. 116 tahun 2009. 2. Selanjutnya, dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk menyusun tim pelaksana. Oleh karenanya , telah disusun konsep Permenperin dan telah ditanda tangani oleh Menteri Perindustrian.

Tercapai

Tidak Tercapai

TARGET : Rencana aksi revitalisasi industri pupuk dan gula tersusun sebelum 1 Februari 2010: Rencana aksi revitalisasi industri gula tersusun sebelum 1 Februari 2010

BIDANG PEREKONOMIAN

31

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P27] Pengembangan Klaster Industri Industri berbasis sumber daya alam fosil terbarukan [P27A1] Pencanangan Kementerian klaster industri berbasis Perindustrian , pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau

Tercapai

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral , Kementerian Perdagangan , Kementerian Perhubungan , Kementerian Pertanian , Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara , Kementerian Pekerjaan Umum ,

Tidak Tercapai

Selesainya konsep dan terlaksananya pencanangan pengembangan klaster industri berbasis pertanian yang meningkatkan ekonomi lokal

TARGET : Konsep pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Riau selesai 7 Januari 2010 dan pencanangan tgl 14Jan.2010

TARGET H-100: H-100: 100% 1. Penyempurnaan telah selesai tanggal 23 Januari 1. Tersusunnya konsep pengembangan 2010. klaster industri berbasis pertanian, 1.a] Sebagai dasar hukum pengembangan klaster oleochemical di Propinsi Sumatera Utara, industri berbasis pertanian, oleochemical di Riau, dan Kalimantan Timur. Sumut, Riau, dan Kaltim tidak lagi berupa Perpres 2. Rapat penyempurnaan perubahan (sebagaimana disebutkan pada rencana aksi H-100 atas Permenperin Nomor 111/M-IND/ sebelumnya) melainkan berupa Peraturan Menteri PER/10/2009 tentang Peta Panduan Perindustrian. Hal ini disebabkan karena telah (Road Map) Pengembangan Klaster ada Perpres yang mengatur tentang kebijakan Industri Pengolahan Kelapa Sawit pengembangan klaster IHKS yakni Perpres No. 28 tanggal 28 Januari 2009 dan Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Diterbitkannya Permenperin mengenai 1.b] Telah diterbitkan Permenperin No 13/M-IND/ konsep pengembangan klaster industri PER/I/2010 tentang Perubahan Atas Permenperin berbasis pertanian, oleochemical di Nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Sumut, Kaltim, dan Riau. Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster 3. Terlaksananya pencanangan klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit. industri berbasis pertanian, oleochemical 2. Pencanangan klaster yang semula akan dipusatkan di Riau tgl 23 Januari 2010 dan di satu tempat selanjutnya dilaksanakan di masingbertempat di Kawasan Industri Dumai. masing daerah atas permintaan daerah. Selain itu 4. Terlaksananya pencanangan klaster juga didasarkan pada pertimbangan menanamkan industri berbasis pertanian, oleochemical rasa memiliki dan komitmen daerah atas program di Sumut tgl 27Januari 2010 dan yang disusun. bertempat di Aula Martabe, Kantor Pencanangan klaster IHKS di Dumai, Riau dilakukan Gubernur Propinsi Sumatera Utara. oleh Menko Bidang Perekonomian.

BIDANG PEREKONOMIAN

32

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P27A2] Pencanangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur

Kementerian Perindustrian ,

Kementerian Perdagangan , Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara , Kementerian Perhubungan , Kementerian Pekerjaan Umum , Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ,

Selesainya konsep dan terlaksananya pencanangan pengembangan klaster industri berbasis migas, kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur

TARGET : Konsep pengembangan klaster industri berbasis migas, kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur selesai 7 Januari 2010 dan Pencanangan 20 Januari 2010

TARGET H-100: 1. Pencanangan Klaster Industri Berbasis Migas, Kondensat di Kalimantan Timur dilaksanakan bersamaan dengan Kaltim Summit 2010 pada tanggal 7 Januari 2010 2. Pencanangan Klaster Industri Berbasis Migas, Kondensat di Jawa Timur telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2010 3. Konsep pengembangan klaster industri berbasis migas, kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur 4. Permenperin Perubahan atas Permenperin 105/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia

H-100: 100% 1. Bersamaan dengan Kaltim Summit 2010 dilakukan Pencanangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleokimia di Prov. Kaltim yang dihadiri Menteri Perindustrian dan Gubernur Provinsi Kaltim, Bupati/WaliKota di Prov. Kaltim beserta jajarannya, para pelaku usaha, kalangan akademisi dan pemuka masyarakat., yang ditandai dengan penandatanganan Prasasti. 2. Pencanangan Klaster Industri Berbasis Migas, Kondensat di Jawa Timur telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2010 dihadiri Menteri Perindustrian dan Gubernur Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, para pelaku usaha, kalangan akademisi dan pemuka masyarakat. 3. Konsep pengembangan klaster industri berbasis migas, kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama. 4. Permenperin No 14/M-IND/PER/1/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang Perubahan atas Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia Permenperin No. 15/M-IND/PER/1/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Klaster Industri Petrokimia dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit

[P28] Aksesibilitas dan keterhubungan (connectivity) Antar Wilayah [P28A1] Penyusunan cetak biru transportasi multimoda sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional

Kementerian Perhubungan ,

Kementerian Pekerjaan Umum , Kementerian Perdagangan , Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS , Kementerian Dalam Negeri , Kementerian Keuangan ,

Penyempurnaan cetak biru transportasi multimoda dalam melayani arus barang dan penumpang di daerah tertinggal dan pusat produksi dan distribusi

TARGET : Dokumen cetak biru transportasi multimoda sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional

TARGET H-100: Selesainya penyusunan H-100: 100% Telah selesai Konsep Dasar Cetak Biru Sistem dokumen cetak biru transportasi Transportasi Nasional Pada tataran Transportasi multimoda sesuai dengan cetak biru sistem Nasional. logistik nasional

[P28A2] Penyusunan konsep dasar perencanaan jaringan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan pelabuhan


Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum

Kesiapan konsep perencanaan dan cakupan jaringan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan pelabuhan terutama di daerah terpencil

TARGET : Dokumen konsepsi dasar perencanaan jaringan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan pelabuhan

TARGET H-100: Finalisasi konsep jaringan transportasi angkutan laut penumpang dan barang serta Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Tercapai

Tidak Tercapai

H-100: 100% Konsep Final jaringan angkutan laut penumpang dan barang telah selesai.

BIDANG PEREKONOMIAN

33

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P28A3] Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan antar-moda, dimulai di Jakarta dengan penerapan tiket terusan kereta api dan busway



Kesiapan konsep dan peluncuran sistem angkutan umum massal antarmoda yang terintegrasi di Jakarta

TARGET : Integrasi sistem pembelian tiket dan informasi mengenai angkutan umum massal perkotaan di Jakarta

TARGET H-100: Sosialisasi Launching tiket terusan kepada Publik.

H-100: 100% 1. Telah tersusun Kajian Integrasi Angkutan Massal untuk Perkotaan antar moda di Jakarta. 2. Integrasi Pelayanan Terpadu Busway dan KA dengan percontohan di Stasiun Gambir, telah terhubung selasar / pavement antara Halte Busway dengan Stasiun Gambir. 3. Tiket terpadu (Jak Card) untuk Kereta Api Bogor Jakarta dan Busway siap diuji coba dalam rangka sosialisasi. 4. Konsep dan uji coba tiket terusan / terpadu telah dilaksanakan. 5. Sosialisasi penggunaan tiket terusan / terpadu Busway dan KA yang dilaksanakan dengan penggunaan tiket terpadu pada KA Pakuan Bogor - Gambir - Kota pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010.

Penyempurnaan pedoman teknis yang efektif untuk penurunan tingkat kecelakan transportasi

TARGET : Pedoman Teknis tentang Keselamatan Transportasi

TARGET H-100: Tersusunnya Pedoman Teknis tentang Keselamatan Transportasi Darat, Laut dan Udara

H-100: 100% Pedoman teknis masing-masing moda Transportasi telah selesai dan dalam Proses Finalisasi Legal Drafting..

[P29] Keselamatan Transportasi [P29A1] Penyusunan pedoman teknis tentang keselamatan transportasi

Tercapai


Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian

Tidak Tercapai

BIDANG PEREKONOMIAN

34

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P30] Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri [P30A1] Sosialisasi Peraturan Menkeu tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan di 510 daerah (prov/kab/kota)


Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Pemda, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS

Cakupan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan di 510 daerah (prov/kab/ kota)

TARGET : a) Tersampaikannya PMK Nomor: 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan di 510 daerah (prov/kab/kota); b) Terlaksananya sosialisasi Nomor PMK 168/ PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan kepada 510 Kepala Daerah/ Pejabat Daerah

TARGET H-100: Sosialisasi PMK kepada 142 Kepala Daerah/ Pejabat Daerah, sehingga pada H100 total yang telah tersosialisasi sebanyak 510 Kepala Daerah/Pejabat Daerah

[P30A2] Sosialisasi dan bantuan PNPM Mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar dan Jabar;

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Keuangan, Pemda, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS

1. Sosialisasi dan bantuan PNPM Mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di perdesaan di Sumbar dan Jabar (Penanggung Jawab: Kementerian Dalam Negeri)

Cakupan bantuan PNPM Mandiri di Sumbar dan Jabar

TARGET : Tersedianya alokasi anggaran PNPM Mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar dan Jabar

TARGET H-100: 100 % dari seluruh aktivitas H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50. rencana aksi telah terlaksana

2. Sosialisasi dan bantuan PNPM Mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di perkotaan di Sumbar dan Jabar (Penanggung Jawab: Kementerian Pekerjaan Umum)

Sosialisasi, bantuan teknis dan bantuan langsung masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di Jabar dan Sumbar

TARGET : Sosialisasi, bantuan teknis, dan bantuan langsung masyarakat pada 185 kelurahan di Sumbar dan bantuan teknis untuk 14 kab/kota di Jabar

TARGET H-100: 100 %, Terlaksananya pelaksanaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi rumah untuk 185 kelurahan di Sumbar

Tercapai

Tidak Tercapai

H-100: 100% Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada 425 Kepala Daerah/Pejabat Daerah pada tanggal 6-7 Januari 2010 di Bidakara, sehingga sosialisasi telah diberikan kepada total 995 Kepala Daerah/Pejabat Daerah.

H-100: 100% Pelaksanaan bantuan langsung masyarakat prasarana/sarana yang rusak akibat gempa di 185 kelurahan di Sumbar tercapai.


36

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P31] Pengembangan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga [P31A1] Melanjutkan Kementerian Sosial PKH bagi 726.000 RTSM dan identifikasi 90.000 calon peserta baru PKH di 5 propinsi (Kepri, Bali, Kalteng, Sulteng dan Sulsel) dengan penambahan anggaran Rp. 200 M (Total Rp. 1.3 T pada thn. 2010)

[P31A2] Penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai penyempurnaan dari Perpres No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Pemda, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, PT. POS, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sekretariat Wakil Presiden

Tersalurkannya dana PKH tahap III TA 2009 kepada RTSM di 13 provinsi

TARGET : Tersalurkannya dana PKH Tahap III TA 2009 sebesar Rp.299.296.921.000 melalui PT Pos Indonesia kepada 726,000 RTSM di 13 provinsi

TARGET H-100: Tersalurkannya dana PKH Tahap III TA 2009 sebesar Rp.299.296.921.000 melalui PT Pos Indonesia kepada 726,000 RTSM di 13 provinsi

H-100: 100% Rencana Aksi selesai di H50

Terselesaikannya identifikasi RTSM PKH TA 2010 di 5 provinsi baru

TARGET : Teridentifikasinya data RTSM sebanyak 90.000 RTSM berdasarkan by name by address di 5 prov. baru (18 kab 175 kec)

TARGET H-100: Teridentifikasinya data H-100: 100% Rencana Aksi selesai di H30 RTSM sebanyak 90.000 RTSM berdasarkan by name by address di 5 prov. baru (18 kab 175 kec)

Penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TARGET : Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TARGET H-100: Penerbitan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

H-100: 100%

[P32] Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja [P32A1] Melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berbasis kompetensi di daerah.

Tercapai



Tidak Tercapai

Efektivitas konsep pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berbasis kompetensi di daerah

TARGET : TARGET H-100: Konsep pengembangan 1. Konsolidasi pelaksanaan sesuai dengan Lembaga Pelatihan Kerja rencana aksi; (LPK) selesai 13 Desember 2. Implementasi (dimulai 1 Februari 2010) 2009; Implementasi dimulai 1 Februari 2010

H-100: 100%


37

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P32A2] Penguatan Kementerian kelembagaan kelembagaan Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Transmigrasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang mandiri dan independen

BNSP

1. Konsep optimalisasi BNSP sebagai lembaga yang mandiri dan independen; 2. Terisinya keanggotaan BNSP yang lowong (pensiun dan mengundurkan diri)

TARGET : Tersusunnya konsep optimalisasi BNSP sebagai lembaga yang mandiri dan independen ; Terisinya keanggotaan BNSP yang lowong.

TARGET H-100: 1. Evaluasi dan penetapan keanggotaan BNSP 2. Penyerahan konsep optimalisasi BNSP

H-100: 100%

[P33] Peningkatan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja [P33A1] Identifikasi Kementerian peraturan yang Tenaga Kerja dan menghambat perpindahan Transmigrasi dan perjalanan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi ke suatu daerah khususnya dalam mencari pekerjaan.

Pemda

Kelengkapan TARGET : identifikasi Peraturan terevaluasi peraturan yang menghambat perpindahan dan perjalanan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi ke suatu daerah khususnya dalam mencari pekerjaan

[P33A2] Kajian terhadap ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya


Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kejelasan keputusan ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya

TARGET : TARGET H-100: Keputusan untuk Keputusan untuk meratifikasi (atau tidak) konvensi buruh meratifikasi (atau tidak) migran dan keluarganya konvensi buruh migran dan keluarganya

H-100: 100%

[P33A3] Penyelesaian pemulangan pekerja migran bermasalah.


Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI

Penyempurnaan sistem penanganan pekerja migran; Jumlah pekerja migran bermasalah yang dipulangkan

TARGET : Penyempurnaan kebijakan sistem penanganan pekerja migran selesai 1 Februari 2009; 1.298 pekerja migran (100%) bermasalah dipulangkan

H-100: 100%

Tercapai

Tidak Tercapai

TARGET H-100: Peraturan terevaluasi

TARGET H-100: 1. Tersusunnya kebijakan sistem penanganan pekerja migran; 2. Terselesaikannya pemulangan TKI bermasalah di negara penempatan sebanyak 1.298 pekerja migran; 3. Tersusunnya analisis terhadap TKI yang bermasalah di luar negeri dari data yang dikumpulkan melalui Atase ketenagakerjaan.

H-100: 100% Rencana aksi selesai di H75


38

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P34] Penyempurnaan kerangka kebijakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif [P34A1] Penyempurnaan Kementerian kebijakan ketenaga kerjaan Tenaga Kerja dan secara tripartit antara Transmigrasi pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koordinator POLHUKAM, Kepolisian Republik Indonesia

Penyelesaian review dari peraturan perundangan yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja produktif dan perbaikan (dan/ atau) perbaikan kebijakan ketenagakerjaan

TARGET : Hasil review UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai isu krusial meliputi: a. Hubungan Kerja (PKWT & Outsorcing) b. Pengupahan (Upah minimum, KHL, Upah selama scorsing) c. Mogok Kerja d. Kompensasi PHK (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak)

TARGET H-100: Review UU Ketenagakerjaan selesai, revisi UU No. 13 setelah Januari 2010.

H-100: 100%

[P35] Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat [P35A1] Peningkatan pelayanan pada 76,4 juta penduduk miskin dalam sistem jaminan kesehatan, dengan anggaran sebesar 4,6 triliun.


Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM

Peningkatan jangkauan dan cakupan pelayanan sistem jaminan kesehatan

TARGET : TARGET H-100: H-100: 100% 1. Masuknya penghuni 1. Masuknya penghuni lapas, panti, dan lapas, panti, dan korban korban pasca bencana menjadi peserta pasca bencana menjadi jamkesmas sehingga menuju tercapainya peserta jamkesmas 76,4 juta penduduk miskin sehingga menuju 2. Memantapkan pelayanan Jamkesmas di tercapainya 76,4 juta semua RS Pemerintah penduduk miskin 2. Memantapkan pelayanan Jamkesmas di semua RS Pemerintah

[P36] Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs [P36A1] Meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan melalui pemantapan Puskesmas, Posyandu, Bidan Desa, dan KB-Kesehatan Reproduksi, dengan:

Tercapai


BKKBN, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Pemda, PT.POS

Tidak Tercapai


39

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Melanjutkan pendataan ibu hamil dan penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagi ibu hamil baru di 60.000 desa.

Cakupan desa yang melaksanakan pendataan ibu hamil dan penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagi ibu hamil

TARGET : Terlaksananya pendataan ibu hamil di 60.000 desa dan tersedianya buku KIA bagi ibu hamil di Kabupaten/Kota

TARGET H-100: 1. Terlaksananya pendataan ibu hamil di 60.000 desa. 2. Tersedianya buku KIA bagi ibu hamil di Provinsi Pulau Jawa, Bali dan 105 kabupaten/kota

H-100: 100%

Pembuatan buku saku tentang penyamaan persepsi gizi bagi pengambil keputusan dan masyarakat luas

Pembuatan buku saku tentang penyamaan persepsi gizi bagi pengambil keputusan dan masyarakat luas

TARGET : Tersedianya buku saku tentang penyamaan persepsi gizi di Kabupaten/ Kota dan Penyebaran 2000 buku saku kepada: 33 Kadinkes Propinsi, 579 Kadinkes Kab/Kota, 579 Bupati/Walikota, 50 anggota DPR,

TARGET H-100: Tersedianya 2000 buku saku tentang penyamaan persepsi gizi di sebarkan kepada: 33 Kadinkes Propinsi, 579 Kadinkes Kab/Kota, 579 Bupati/ Walikota, 50 anggota DPR, dan puskesmas

H-100: 100%

Pemberian biaya operasional 240.000 Posyandu untuk Nov & Des 2009

Jumlah Posyandu yang menerima biaya operasional Nov & Des 2009

TARGET : 240.000 posyandu TARGET H-100: 240.000 posyandu menerima biaya operasional menerima biaya operasional

H-100: 100% Kegiatan (renaksi) sudah selesai di H-75

Pencanangan Kartu Menuju Sehat (KMS)

Terselenggaranya pencanangan KMS Balita laki-laki dan perempuan di tingkat Pusat

TARGET : KMS Balita Laki-laki dan perempuan dicanangkan

TARGET H-100: Pelaksanaan pencanangan oleh Ibu Ani SBY didampingi Menkes

H-100: 100% Kegiatan telah selesai di H-75

Penanganan kasus gizi buruk oleh kader Posyandu, dimulai dengan 6.000 kasus,

Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan oleh kader Posyandu dan dirujuk ke fasilitas kesehatan

TARGET : Ditemukannya 6000 kasus gizi buruk oleh kader dan dirujuk ke fasilitas kesehatan

TARGET H-100: Penemuan 6000 kasus gizi buruk oleh kader dan dirujuk ke fasilitas kesehatan

H-100: 100%

Pengembangan model registrasi kematian.

Penyelesaian pengembangan model registrasi kematian

TARGET : TARGET H-100: 1. Kesepakatan pelaksanaan 1. Kesepakatan pelaksanaan Model Sistem Model Sistem Registrasi Registrasi Kematian di 8 Propinsi Kematian di 8 Propinsi 2. Draft SKB antara Menkes Depkes dan 2. Draft SKB antara Menkes Depdagri untuk kerjasama dalam Depkes dan Depdagri pelaksanaan Sistem Registrasi Kematian untuk kerjasama dalam di Indonesia pelaksanaan Sistem Registrasi Kematian di Indonesia

H-100: 100%

Tercapai

Tidak Tercapai


40

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Upaya kesehatan sekolah dari Puskesmas untuk meningkatkan kesehatan anak

Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah dari Puskesmas

[P36A2] Penetapan Pembatasan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Obat Generik Berlogo (OGB)


Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan

[P36A3] Revitalisasi Permenkes tentang kewajiban menuliskan resep dan penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah


Kementerian Kesehatan, Ketegasan Badan Pengawasan Obat dan enforcement Makanan Permenkes mengenai kewajiban menuliskan resep dan penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah secara penuh

TARGET : 10.000 Sekolah yang dibina UKS

1. Penyelesaian TARGET : penetapan 1. Penetapan HET OGB pembatasan HET 2. Penetapan maksimum OGB rasio HET Obat Branded 2. Penyelesaian - Generik kebijakan maksimum rasio HET Obat Branded - Generik TARGET : Sistem enforcement implementasi Permenkes berjalan secara penuh

TARGET H-100: 10.000 Sekolah yang dibina H-100: 100% Kegiatan sudah selesai di H-75 UKS

TARGET H-100: 1. Penetapan HET OGB 2. Penetapan maksimum rasio HET Obat Branded - Generik

H-100: 100%

TARGET H-100: Sistem enforcement implementasi Permenkes berjalan secara penuh

H-100: 100%

[P37] Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana [P37A1] Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS):


Kementerian Dalam Negeri, Pemda

Pengamanan dan penyediaan Anti Retro Viral (ARV) untuk 16.000 Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA),

Tercapai

Ketersediaan Anti Retro Viral (ARV) untuk 16.000 Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)

Tidak Tercapai

TARGET : Tersedianya ARV untuk 16.000 orang

TARGET H-100: Tersedianya ARV untuk 16.000 orang

H-100: 100%


41

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penyediaan reagent HIV untuk pengamanan darah (950.000 tes), survailans (200.000 tes) dan diagnostik (1.000.000 tes),

Ketersediaan reagent HIV untuk pengamanan darah, survailans dan diagnostik

TARGET : Tersedianya 950.000 tes pengamanan darah, 100.000 tes survailans (strategi 2 dengan menggunakan 2 macam tes), dan 341.000 tes diagnostik (strategi 3 dengan menggunakan 3 macam tes)

TARGET H-100: Tersedianya 950.000 tes H-100: 100% pengamanan darah, 100.000 tes survailans (strategi 2 dengan menggunakan 2 macam tes), dan 341.000 tes diagnostik (strategi 3 dengan menggunakan 3 macam tes)

Pusat pengobatan Tuberculosis (TB) HIV di Provinsi Papua.

Keberadaan pusat pengobatan Tuberculosis (TB) dan HIV di Provinsi Papua

TARGET : Terbangunnya pusat pengobatan Tuberculosis (TB) dan HIV di Jayapura

TARGET H-100: Terbangunnya pusat pengobatan Tuberculosis (TB) dan HIV di Jayapura

H-100: 100%

Penanggulangan TB : 1. Terjaminnya Ketersediaan obat Anti TB (OAT) di fasilitas kesehatan pemerintah

Jumlah OAT yang tersedia di fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) pemerintah

TARGET : 26.500 OAT yang tersedia

TARGET H-100: 26.500 OAT yang tersedia

H-100: 100% Sub rencana aksi selesai pada H-50

2. Tersedianya Pusat Pelayanan TB Multi Drug Resisten (MDR) di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta dan RS Dr. Soetomo Surabaya

Jumlah suspek TB MDR Jumlah pasien TB MDR positif Jumlah pasien TB MDR diobati

TARGET : -- 150 suspek TB MDR yang terjaring -- 30 pasien TB MDR yang positif -- 30 pasien TB MDR yang diobati

TARGET H-100: -150 suspek TB MDR yang terjaring - 30 pasien TB MDR yang positif - 30 pasien TB MDR yang diobati

H-100: 100%

Penemuan dan pengobatan 300.000 penderita malaria;

Jumlah penderita Malaria yang ditemukan dan ketersediaan pengobatannya

TARGET : 300.000 penderita Malaria diobati

TARGET H-100: 300.000 penderita malaria diobati

H-100: 100%

Distribusi 500.000 kelambu (impragnated bed net)

Cakupan distribusi 500.000 kelambu (impregnated bed net)

TARGET : 500.000 kelambu (impregnated bed net) terdistribusi

TARGET H-100: 500.000 kelambu (impragnated bed net) terdistribusi

H-100: 100%

[P37A2] Penanggulangan Malaria:

Tercapai



Tidak Tercapai


42

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Screening 110.000 ibu hamil untuk perlindungan terhadap malaria.

Cakupan screening ibu hamil untuk perlindungan terhadap malaria

TARGET : 110.000 ibu hamil terscreening.

Pos malaria terintegrasi dengan Desa Siaga

Integrasi Pos Malaria TARGET : dengan Desa Siaga 500 Pos Malaria dari 1.317 Pos Malaria terintegrasi dengan Desa Siaga

TARGET H-100: 500 Pos Malaria dari 1.317 H-100: 100% sub rencana aksi selesai pada H-50 Pos Malaria terintegrasi dengan Desa Siaga

TARGET H-100: Universal Child Immunization lengkap di 2.080 desa (46 Kab/Kota) di 5 Propinsi Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI Jakarta) dengan cakupan imunisasi 80% di 5 provinsi yang melaksanakan akselerasi

H-100: 100%

[P37A3] Peningkatan Universal Child Immunization (UCI) di 5 provinsi Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI Jakarta)



Cakupan program peningkatan Universal Child Immunization

[P37A4] Pengawasan obat


Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pemda

Jumlah laboratorium TARGET : TARGET H-100: berjalan dan -- 22 laboratorium berjalan -- 22 laboratorium berjalan di 13 Provinsi persentase makanan di 13 Provinsi -- Persentase makanan jajanan anak jajanan anak sekolah -- Persentase makanan sekolah yang mengandung bahan yang mengandung jajanan anak sekolah berbahaya (BB) dan formalin borax di bahan berbahaya yang mengandung bahan seluruh ibukota provinsi puau Jawa (BB) berbahaya (BB) di seluruh menurun sebanyak 50% ibu kota provinsi pulau jawa menurun sebanyak 50%

H-100: 100%

[P37A5] Operasionalisasi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) baru di Makkah Arab Saudi


Kementerian Agama

Tingkat TARGET : operasionalisasi BPHI baru di Makkah BPHI baru di Makkah beroperasi penuh

TARGET H-100: BPHI baru di Makkah beroperasi penuh

H-100: 100% Sub rencana aksi selesai pada H50

[P37A6] Penanggulangan bencana:


Kementerian Dalam Negeri, Pemda, Terselenggaranya screening balita risiko gizi buruk di daerah bencana

TARGET H-100: 100% screening thd balita gizi buruk pasca bencana

H-100: 100%

Screening balita risiko gizi buruk pasca bencana

Tercapai

Tidak Tercapai

TARGET : Universal Child Immunization lengkap di 2.080 desa (46 Kab/Kota) di 5 Propinsi Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI Jakarta) dengan cakupan imunisasi 80% di 5 provinsi yang melaksanakan akselerasi

TARGET H-100: 110.000 ibu hamil terscreening

TARGET : 100% screening thd balita gizi buruk pasca bencana

H-100: 100%


43

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pemulihan pelayanan kesehatan Puskesmas

Cakupan program pemulihan pelayanan kesehatan puskesmas

TARGET : Program telah berfungsi kembali untuk memberikan pelayanan kesehatan puskesmas yang menyeluruh

TARGET H-100: Program berfungsi kembali H-100: 100% untuk memberikan pelayanan kesehatan puskesmas yang menyeluruh ( Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas )

Percepatan rehabilitasi sarana medik di daerah bencana Sumbar dan Jabar

Direhabilitasinya sarana medis di daerah bencana Sumbar dan Jabar

TARGET : TARGET H-100: 1. Identifikasi kerusakan 1. Rehabilitasi sarana medik di 30 RS, 123 sarana medik sejumlah: Puskesmas, 144 Pustu, 146 Poskesdes, 30 RS, 123 Puskesmas, 144 135 rumah dinas dokter dan paramedis. Pustu, 146 Poskesdes, 135 2. Semua sarana medis yang rusak dapat rumah dinas dokter dan beroperasi di daerah bencana Sumbar paramedis dan Jabar 2. Rehabilitasi sarana medik sesuai butir 1 3. Semua sarana medis yang rusak dapat beroperasi di daerah bencana Sumbar dan Jabar

Penguatan SDM di 100 RS untuk penanggulangan bencana

Terlatihnya SDM di Rumah Sakit dalam penanggulangan bencana

TARGET : Peningkatan kapasitas SDM di100 RS terkait penanggulangan bencana

Penguatan 9 pusat regional dan 2 sub regional penanggulangan bencana

Terpenuhinya TARGET : kebutuhan logistik 9 pusat regional dan 2 sub di 9 regional dan 2 regional sub regional (MPASI, Tanda Pengenal, Kantong Mayat,, Tanda Identitas Petugas)

H-100: 100%

TARGET H-100: Peningkatan kapasitas SDM H-100: 100% di 100 RS terkait penanggulangan bencana

TARGET H-100: 9 pusat regional dan 2 sub regional

H-100: 100% sub rencana aksi telah selesai di H-75

[P38] Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) [P38A1] Disusunnya Kementerian Permenkes tentang Praktek Kesehatan tenaga kesehatan (perawat dan bidan) di DTPK dan Peraturan Menkes tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan strategis (dokter, perawat, bidan, sarjana kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli gizi, asisten apoteker dan analis) di DTPK

Tercapai

Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri

Tidak Tercapai

Ditetapkan Permenkes tentang praktik tenaga kesehatan (perawat dan bidan) di DPTK

TARGET : 1. Selesainya kedua Permenkes tentang praktik tenaga kesehatan (perawat dan bidan) di DTPK 2. Selesainya Permenkes tentang insentif nakes di DTPK

TARGET H-100: -- Selesainya kedua Permenkes tentang praktik tenaga kesehatan (perawat dan bidan) di DTPK. -- Selesainya Permenkes tentang insentif di DTPK

H-100: 100%


44

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P38A2] Terpenuhinya Kementerian kebutuhan tenaga Kesehatan kesehatan strategis (perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, asisten apoteker) sebanyak 131 orang di 35 Puskesmas, dari 101 Puskesmas di DTPK


Ketersediaan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas di DTPK

TARGET : Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis sebanyak 131 orang di 35 Puskesmas di DPTK

TARGET H-100: Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis sebanyak 131 orang di 35 Puskesmas

H-100: 100%

[P39] Peningkatan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan terjangkau [P39A1] Penyediaan Internet bagi pendidikan dasar 9 tahun di 17.500 sekolah.

Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Negara Ketersediaan Pemuda dan Olahraga, jaringan internet Asosiasi Profesi, Kementerian bagi SD dan SMP Budaya dan Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kehutanan , Kementerian Pendidikan Nasional, Dunia Usaha, Kementerian Agama

TARGET : Penyediaan jaringan internet bagi 17.500 SD dan SMP

TARGET H-100: 100%, 17.500 jaringan internet

H-100: 103% 18.358 jaringan internet terdiri dari 9.937 SD, 5.564 SMP, 1.104 MI, dan 1.736 MTs

[P39A2] Penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah dan pengawas sekolah pada pendidikan dasar 9 tahun dalam paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan menyenangkan.

Kementerian Pendidikan Nasional ,

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asosiasi Profesi, Kementerian Agama, Dunia Usaha, Kementerian Pendidikan Nasional

TARGET : Penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah dan pengawas sekolah pada pendidikan dasar 9 tahun

TARGET H-100: 100%, terdiri dari 1) Penyusunan Mekanisme Evaluasi dan Monitoring 2) Penentuan Kriteria dan lokasi Pilot Project

H-100: 93%

TARGET H-100: 100%, terdiri dari 1) Sosialisasi Permen, Diknas dengan Dinas provinsi, Kab., dan LPMP 2) Rencana Implementasi Kebijakan Terobosan penanganan Guru Daerah terdepan/ terpencil/ terluar

H-100: 100%

Cakupan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas kepala sekolah

Telah diberikan Penguatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada 27.768 orang (Sampai dengan 31 Oktober 2009, 10.392 Kepala sekolah dan 10.674 pengawas sekolah telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai Permendiknas No 12 /2007 dan 13/2007. Capaian H-100 adalah 92.56% (27.768/30.000). Kemendiknas melaporkan pada tanggal 3 Februari 2010 bahwa terdapat tambahan 2.700 Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dilatih.

[P40] Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru [P40A1] Tersusunnya Permendiknas tentang guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil.

Tercapai


Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemda, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi

Tidak Tercapai

Penyelesaian Permendiknas tentang guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil

TARGET : Konsep Permendiknas tentang guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil selesai 13 Desember 2009; Permendiknas tentang guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil selesai 30 Januari 2009 dan siap implementasi


45

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P41] Penguatan relevansi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan keterampilan dengan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung ekonomi, termasuk ekonomi kreatif [P41A1] Pengembangan pendidikan kewirausahaan


[P41A2] Pengembangan Kementerian pola kemitraan antara Pendidikan pendidikan kejuruan, Nasional pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri, termasuk industri kreatif, dalam rangka memperkuat intermediasi dan mempunyai kesempatan pemagangan serta kesesuaian pendidikan/ pelatihan dengan dunia kerja.

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama

Akomodasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum sekolah

TARGET : konsep pendidikan kewirausahaan selesai 1 Februari 2009

TARGET H-100: 100%, Penyusunan mekanisme Evaluasi dan Monitoring

H-100: 100% -- Pusat Kewirausahaan telah dikembangkan di 462 SMK -- Pusat Kewirausahaan telah terbentuk di 76 PTN dan 239 PTS

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Pemda, Dunia Usaha

Cakupan pola kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan ketrampilan dengan dunia industri termasuk industri kreatif

TARGET : Penguatan intermediasi, peningkatan kesempatan pemagangan, dan kesesuaian pendidikan/ pelatihan dengan dunia kerja

TARGET H-100: 100%, Penyusunan rencana H-100: 100% program integrasi pendidikan-dunia kerja

Cakupan kewirausahaan, termasuk technopreneur, bagi dosen dan mahasiswa melalui kerjasama antara institusi pendidikan dan dunia usaha

TARGET : konsep kewirausahaan selesai 1 Februari 2009

TARGET H-100: 100%, terdiri dari FGD penyusunan Road Map Sinergi BIG 20092014

[P42] Peningkatan daya saing pendidikan tinggi [P42A1] Pengembangan kewirausahaan, termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa melalui kerjasama antara institusi pendidikan dan dunia usaha

Tercapai


Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Pemda, Lembaga Penelitian K/L, Dunia Usaha

Tidak Tercapai

H-100: 100%


46

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P42A2] Program beasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk 20.000 siswa SMA/SMK berprestasi dan kurang mampu.


Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Pemda, Dunia Usaha, Lembaga Penelitian K/L

Ketersediaan program beasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk siswa SMA/SMK berprestasi dan kurang mampu.

TARGET : 20.000 siswa SMA/ SMK yang berprestasi dan kurang mampu memperoleh beasiswa PTN

TARGET H-100: 100%, Pengumuman

H-100: 100%

[P43] Penguatan posisi Indonesia pada Konferensi PBB ke-15 untuk Perubahan Iklim di Copenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009 [P43A1] Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BMKG, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

[P43A2] Mengusulkan untuk disepakatinya metodologi dan pembiayaan REDD melalui kombinasi market dan fund base (opsi Hybrid) dan mengusulkan dimasukkannya isu Manado Ocean Declaration (MOD) di UNFCCC:

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian Luar Negeri

Tercapai

Tidak Tercapai

Tersusunnya dokumen Posisi Indonesia untuk COP-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark

TARGET : Dokumen Posisi Indonesia untuk COP-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark

TARGET H-100: Dokumen Posisi Indonesia untuk COP-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark

H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50


47

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mengusulkan untuk disepakatinya metodologi dan pembiayaan REDD melalui kombinasi market dan fund base (opsi Hybrid) di UNFCCC

Tersusunnya usulan Indonesia untuk menyepakati metodologi dan pembiayaan REDD disampaikan di COP15 UNFCCC

TARGET : Dokumen usulan Indonesia untuk menyepakati metodologi dan pembiayaan REDD disampaikan di COP-15 UNFCCC

TARGET H-100: Dokumen usulan Indonesia H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50 untuk menyepakati metodologi dan pembiayaan REDD disampaikan di COP-15 UNFCCC

Mengusulkan untuk memasukkan isu Manado Ocean Declaration (MOD) dalam dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC

Tersusunnya usulan Indonesia untuk memasukkan Isu Manado Ocean Declaration dalam dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC

TARGET : Dokumen usulan Indonesia untuk memasukkan Isu Manado Ocean Declaration dalam dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC

TARGET H-100: Dokumen usulan Indonesia H-100: 100% Rencana aksi telah selesai pada H-50 untuk memasukkan Isu Manado Ocean Declaration dalam dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC

[P44] Pencegahan kebakaran hutan dan peningkatan kualitas pengelolaan bencana [P44A1] Pengkajian dan Kementerian Kementerian Kehutanan penetapan mekanisme Negara Lingkungan pencegahan kebakaran Hidup hutan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Tercapai

Tidak Tercapai

Tersusunnya kajian tentang mekanisme pencegahan kebakaran hutan

TARGET : Ditetapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan yang komprehensif

TARGET H-100: Ditetapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan yang komprehensif

H-100: 100% (1) Terlaksananya harmonisasi secara interdep oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 Januari 2010 mengenai RPP Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. (2) Ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.


48

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P44A2] Revitalisasi Lembaga Penanganan Bencana

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat ,

Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, BAKOSURTANAL, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Perguruan Tinggi, Kementerian Kehutanan , BMKG, BNPB, Tentara Nasional Indonesia

Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB). Uji coba lapangan SRC-PB

TARGET : Selesainya cetak biru SRC-PB; Gelar awal, Gladi Kotor, dan Gladi Bersih SRC-PB di Halim Perdana Kusuma dan Abdul Rahman Saleh

TARGET H-100: SRC-PB di Halim Perdana Kusuma dan Abd. R Saleh beroperasi penuh

H-100: 100% Diresmikan pada tanggal 14 Januari 2010 oleh Presiden SBY di Lanuma Halim PK, dikirmnya 75 personil SRC-PB ke Haiti untuk memberikan bantuan sosial dan penanganan bencana.

Tingkat mutu yang lebih baik pada penyelenggaraan ibadah haji, sejak dari pemberangkatan, pelaksanaan dan pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 1430 H/2009 M, yang meliputi pelayanan akomodasi, transportasi, dan kesehatan

TARGET : Peningkatan mutu TARGET H-100: penyelenggaraan ibadah -- penyelenggaraan ibadah haji sejak haji, meliputi pelayanan pemberangkatan, pelaksanaan dan akomodasi, transportasi, pemulangan jemaah haji Indonesia dan kesehatan bagi 208.494 tahun 1430 H/2009 M, yang meliputi jemaah haji Indonesia pelayanan akomodasi, transportasi, dan tahun 1430H/2009M kesehatan, berjalan dengan baik” -- draft final Rancangan Perpres tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Pengawas Haji Indonesia

[P45] Penyelenggaraan ibadah haji [P45A1] Peningkatan Kementerian mutu penyelenggaraan Agama ibadah haji, meliputi pelayanan akomodasi, transportasi, dan kesehatan bagi 208.494 jemaah haji Indonesia tahun 1430H/2009M.

Tercapai

Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri

Tidak Tercapai

H-100: 100%


49

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[P45A2] Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren dan Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Tercapai

Kementerian Agama

Kementerian Pendidikan Cakupan kualitas Nasional, Kementerian Dalam pendidikan Negeri pesantren dan madrasah yang ditandai dengan tersedianya peraturan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan madrasah.

Tidak Tercapai

TARGET : Penyiapan kebijakan pengelolaan pendidikan di pesantren dan madrasah, yang mencakup 5 draft final Peraturan Menteri Agama (PMA) ttg syarat dan prosedur pendirian pondok pesantren & pendidikan diniyah, standardisasi pondok pesantren & pendidikan diniyah, penyelenggaraan madrasah, penyelenggaraan madrasah bertaraf internasional dan pendidikan agama pada sekolah, dan 2 draft final Peraturan Bersama Menag, Mendiknas dan Mendagri (PBM) tentang pengelolaan pendidikan pondok pesantren dan madrasah, serta pengelolaan pendidikan agama pada sekolah

TARGET H-100: H-100: 100% 1. draft final Rancangan PMA (RPMA) ttg Syarat dan Prosedur Pendirian Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah 2. draft final RPMA ttg Standardisasi Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah 3. draft final RPMA ttg Penyelenggaraan Madrasah 4. draft final RPMA ttg Penyelenggaraan Madrasah Bertaraf Internasional 5. draft final RPMA ttg Pendidikan Agama pada Sekolah 6. draft final Rancangan PBM (RPBM) ttg Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah 7. draft final RPBM ttg Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

Beberapa naskah PMA mengalami perubahan judul, yaitu: 1) Syarat dan Prosedur Pendirian Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah menjadi Syarat Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan Islam, 2) Standardisasi Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah menjadi Standar Pendidikan Diniyah dan Pesantren, 3) Penyelenggaraan Madrasah dan Penyelenggaraan Madrasah Bertaraf Internasional menjadi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Raudlatul Athfal dan Madrasah; 4) Pendidikan Agama pada Sekolah menjadi Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Naskah PBM mengalami perubahan, yaitu: 1) Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah menjadi Pengelolaan Pendidikan Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pesantren, dan 2) Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah menjadi Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Sekolah Capaian masing-masing poin adalah 100%. Ratarata 100%.


50

Laporan Pencapaian Hari ke-100 Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Recommend Documents