Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
Kegiatan Wasdal Tahun 2013 1. a.
Hasil Pencapaian T
No
Obyek
Target
Realisasi
Pencapaian
1
SPBU
50 Unit
142 Unit
1 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
100
2
SPBE
3 Unit
3 Unit
100
3
Gas Elpiji
1 Agen
1 Unit
100
2 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
4
Pasar Jaya
5 Lokasi
5 Pasar
100
5
PT Pos Indonesia
11 Kantor
11 Kantor
11
6
3 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
Agen/Penjualan Timbangan
1
1
100
7
Lokbin
20 Lokbin
18 Lokbin
98100
8
Agen Gas
4 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
1 Agen
1 Agen
9
Taksi
1
1
1. b.
Hasil Pencapaian T
No
Obyek
5 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
Target
Realisasi
Pencapaian
1
Penjual/Pengecer/sub Distributor
40
136
1. c.
Hasil Pencapaian T
No
Obyek
6 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
Target
Realisasi
Pencapaian
Pasar modern, supermarket, produk kemasan, masa berlaku kemasan
50 KJK
98 Lokasi
100
KEWAJIBAN PELAKU USAHA DIBIDANG MINUMAN BERALKOHOL
Kewajiban pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minumal Beralkohol Gol. B dan atau C wajib memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).
7 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) berdasarkan peruntukannya antara lain : - Distributor, Sub Distributor dan Pengecer (kafe, Restoran, Hotel, Bartender dan Klab Malam). - Masa berlaku 3 (tiga) Tahun atau sesuai dengan masa berlakun Surat penunjukannya terhitung sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang. - Kewenangan penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
PERSYARATAN PERMOHONAN SIUP –MB :
a.Distributor Minuman Beralkohol : 1. Surat penunjuk sebagai distributor dari industry Minuman Beralkohol dan / atau importir Minuman Beralkohol. 2. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan. 3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) besar. 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Nomor pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi peusahaan yang memperpanjang SIUP-MB. 7. Akta pendirian / perubahan bagi perseroan Terbatas berikut Pengeshan dari Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia. 8. Realisasi dan Penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau Rencana Penjualan 1 (satu) Tahun kedepan Minuman Beralkohol yang disalurkan. 9. Surat pennyataan diatas materai dari perusahaan yang bersangkutan, yang menyatakan tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
b.Sub Distributor Minuman Beralkohol 1. Surat penunjukan sebagai Sub distributor dari industry Minuman Beralkohol dan/atau importir Minuman Beralkohol.
8 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
2. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan. 3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagnagan) menengah. 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Nomor pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi peusahaan yang memperpanjang SIUP-MB. 7. Akta pendirian / perubahan bagi perseroan Terbatas berikut Pengeshan dari Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia. 8. Surat pennyataan diatas materai dari perusahaan yang bersangkutan, yang menyatakan tidak melakukan penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DILAKUKAN TERHADAP : 1. Importir minuman beralkohol, Distributor, dan Sub distributor. 2. Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB), Penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C, serta Penjual Langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan. 3. Perizinan, standar mutu, impor, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C.
KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU
Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut : 1. Minuman Beralkohol dengan golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H2OH) 1% (satu perseratus) sampai 5% (lima perseratus); 2. Minuman Beralkohol dengan golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar Ethanol (C2H2OH)lebih dari 5% (lima perseratus) sampai 20% (dua puluh perseratus); 3. Minuman Beralkohol dengan golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar Ethanol (C2H2OH)lebih dari 20% sampai 55% (lima puluh lima perseratus).
LABEL MINUMAN BERALKOHOL
9 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
Setiap kemasasn atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam Negeri dan/atau prodik impor untuk konsumsi didalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dam undang – undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.
Label wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang – kurangnya memuat keterangan mengenai : 1. Nama Produk; 2. Kadar alkohol; 3. Daftar bahan yang digunakan; 4. Berat bersih atau isi bersih; 5. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor Minuman Beralkohol; 6. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa; 7. Pencantum tulisan “minuman Beralkohol” dan 8. Tulisan peringatan “dibawah 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.
PENGEDARAN DAN PENJUALAN 1. Pengedaran Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C oleh Perusahaan Produsen dan Importir Terdaftar (IT) Minuman Beralkohol, wajib dilakukan oleh Distributor yang ditunjuknya berdasarkan perjanjian tertulis. 2. Distributor melakukan penyaluran Minuman Beralkohol secara partai besar dan tidak diizinkan menjual secara eceran. 3. Distributor Minuman Beralkohol hanya dapat ditunjuk paling banyak oleh 4 (empat) Produsen dan/atau Importir Terdaftar (IT) Minuman Beralkohol.
PERIZINAN
Kelembagaan Usaha
Distributor ditunjuk oleh Produsen atau Importir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
10 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
1. Bentuk Badan Hukum, Perseorangnan atau persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; 2. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan B dan C; 3. Mempunyai / menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri dan memiliki/menguasai alat angkut yang memadai; 4. Mempunyai jaringan Distribusi Minuman Beralkohol sampai tingkat Sub Distribusi di Wilayah kerjanya dibuktikan dengan daftar Sub Distribusi yang ditunjukan; 5. Telah berpengalaman di bidang Distribusi Minuman Beralkohol sekurang – kurangnya 2(dua) tahun; 6. Berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dedikasih tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL 1. Importir Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Penjualan Langsung Minuman Beralkohol, dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk Tujuan Kesehatan Golongan A, B, dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di gudang yang terpisah dengan barang – barang lain. 2. Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpan wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan. 3. Kartu Data Penyimpanan sekurang – kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang. 4. Kartu Data Penyimpanan wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
KEGIATAN YANG DILARANG 1. Minuman Beralkohol yang tidak temasuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 peraturan ini dilarang diimpor. 2. Importir Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengimpor Minuman Beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 ml, kecuali untuk keperluan penjualan untuk diminum dikamar hotel dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml perkemasan. 3. Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.
SANKSI
11 / 12
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Written by Administrator
1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), pasal 9 ayat (1) dan ayat (5), pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 41 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.15/M-DAG/PER/3/2006, dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis dari Pejabat Penerbit SIUP MB/ Pejabat yang ditunjuk. 2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan paling banyak 3 kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 bulan oleh pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk. 3. Perusahaan yang melangar ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/3/2006 dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis paling banya 3 kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 bulan dari pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk. 4. Pemberhentian sementara dilakukan pejabat penerbit SIUP MB/Pejabat yang ditunjuk. 5. Selama SIUP-MB dihentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol. 6. SIUP-MB telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini. 7. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana tercanrum dalam pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik No. 15/M-DAG/PER/3/2006, pasal 38 ayat (1), pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)dikenakan sanksi administrasi berupa perberhentian sementara SIUP MB dari Pejabat Penerbit SIUP MB/ Pejabat yang ditunjuk. 8. Apabila perusahaan tidak engindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 7 dalam jangka waktu 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB. 9. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada point 8 dilakukan Pejabat Penerbit SIUP-MB/pejabat yang ditunjuk. 10. Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP MB/ Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatanya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal tercantum. 11. Pejabat Penerbit SIUP MB/ Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam point 10 selambat – lambatnya 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya tanggal permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan – alasan. 12. Apabila permohonan – permohonan keberatan diterima, SIUP MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali. 13. Peruasahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya tidak pat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.
12 / 12
