PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Eselon II Tahun Anggaran
: :
SASARAN STRATEGIS 1 1.1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Outcome 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6
1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2014
1.1.7 Output 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2.1 1.1.3.1 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.6.3 1.1.7.1 Outcome 1.2.1 1.2.2 Output 1.2.1.1 1.2.2.1 1.2.2.2
2 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
TARGET Satuan Jumlah 3 4 % % % % %
100 100 100 100 100
%
100
%
100
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
2 19 22 39 20 19 4 0 1 19 8 0
% %
100 100
Laporan Laporan Laporan
1 0 55
17 13 18
SASARAN STRATEGIS 1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan 2.1 terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
3.1
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Outcome 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Output 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 Outcome 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Output 3.1.1.1 3.1.2.1 3.1.3.1 3.1.4.1 3.1.5.1
4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 70%
5.1
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda;
3.1.6.1 3.1.6.2 Outcome 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Output 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3
2 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD
TARGET Satuan Jumlah 3 4 % % %
100 100 100
Laporan Laporan Laporan
4 7 21
Kel. Masy
5
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi
1
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang
Instansi % % %
1 100 80 90
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat
Laporan Laporan Laporan Laporan
6 5 1 7
Laporan
84
Laporan Laporan
5 2
% Pemda Pemda
56.25 12 12
Orang Pemda Pemda Laporan Laporan Laporan
30 7 0 0 2 25
%
6
Laporan
5
Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Jumlah Peserta Diklat SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Sosialisasi SPIP Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
4.1.1.1 Outcome 5.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Output 5.1.1.1 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
SASARAN STRATEGIS 5.2
1 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
INDIKATOR KINERJA OUTPUT 2 Outcome 5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 5.2.3
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian
5.2.4
Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA
5.2.5
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur
5.2.6 5.2.7 5.2.8
Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset
5.2.9
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras
5.2.10 5.2.11 5.2.12
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
5.2.13
Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat
Output 5.2.1.1
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
5.2.8.1
Jumlah Sarana Prasarana
5.2.12.1 5.2.12.2
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah
Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
TARGET Satuan Jumlah 3 4 % % Skala Likert 1-10 Skala Likert 1-10 % Kali % Skala Likert 1-10 % Topik Instansi Skala Likert 1-10 Laporan Unit/M2 /Paket Pemda Laporan Rp Rp Rp Total Anggaran Rp
100 100 8 100 8 0 200 100 8 100 2 8 60 32 13 10
5,631,276,000.00 22,122,347,000.00 183,000,000.00 27,936,623,000.00
Kepala BPKP,
Jakarta, 9 Januari 2014 Kepala Perwakilan,
Mardiasmo NIP 19580510 198303 1 004
IGB Surya Negara NIP 19570311 197803 1 001
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (REVISI) : Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan : 2014
Unit Eselon II Tahun Anggaran SASARAN STRATEGIS 1 1.1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
Outcome 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6
1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan 2.1 terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
3.1
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
1.1.7 Output 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2.1 1.1.3.1 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.6.3 1.1.7.1 Outcome 1.2.1 1.2.2 Output 1.2.1.1 1.2.2.1 1.2.2.2 Outcome 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Output 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 Outcome
5.2
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda; Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
3
AWAL 4
REVISI 5
SESUDAH 6
% % % % %
100 100 100 100 100
0 0 0 0 0
100 100 100 100 100
%
100
0
100
%
100
(38)
62
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
2 19 22 39 20 19 4 0 1 19 8 0 0 17 13 18
0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
2 19 22 39 20 46 4 0 1 19 8 0 0 34 13 18
% %
100 100
(40) 0
60 100
Laporan Laporan Laporan
1 0 55
0 0 0
1 0 55
% % %
100 100 100
0 (20) 0
100 80 0
Laporan Laporan Laporan
4 7 21
0 0 0
4 7 21
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.
% Kel. Masy
5
0
5
3.1.2
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi
1
0
1
3.1.3
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.
Instansi
1
0
1
% % %
100 80 90
0 0 0
100 80 90
Laporan Laporan Laporan Laporan
6 5 1 7
0 0 0 0
6 5 1 7
Laporan
84
0
84
Laporan Laporan
5 2
0 0
5 2
% Pemda
56.25 12
0 0
56.25 12
3.1.5.1
5.1
Satuan
2
3.1.1
3.1.4 3.1.5 3.1.6 Output 3.1.1.1 3.1.2.1 3.1.3.1 3.1.4.1
4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 70%
3.1.6.1 3.1.6.2 Outcome 4.1.1 4.1.2 Output 4.1.2.1
Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Peserta Diklat SPIP
Orang
30
0
30
4.1.2.2
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP
Pemda
7
0
7
4.1.2.3
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Sosialisasi SPIP Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Pemda Laporan Laporan Laporan
0 0 2 25
0 0 0 0
0 0 2 25
%
6
0
6
5
0
5
100 100
0 0
100 100
4.1.1.1 Outcome 5.1.1 Output 5.1.1.1 Outcome 5.2.1 5.2.2
Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
% % Skala Likert 1-10
5.2.3
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian
5.2.4
Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA
5.2.5
Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur
5.2.6 5.2.7 5.2.8
Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset
5.2.9
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras
5.2.10 5.2.11 5.2.12
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
5.2.13
Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat
Output 5.2.1.1
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
5.2.8.1
Jumlah Sarana Prasarana
5.2.12.1 5.2.12.2
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah
Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Skala Likert 1-10 % % % Skala Likert 1-10 % Topik Instansi Skala Likert 1-10 Laporan Unit/M2 /Paket Pemda Laporan Rp Rp Rp
Total Anggaran (dalam ribuan) Rp
Kepala BPKP,
TARGET AWAL
INDIKATOR KINERJA
8
0
8
100
0
100
8
0
8
0 200 100
0 0 0
0 200 100
8
0
8
100 0 2
0 0 0
100 0 2
8
(0,4)
7,6
60
0
60
32
0
32
13 0 10 0 462 44 5,631,276,000.00 Rp (892.698.000,00) 22,122,347,000.00 Rp 1.695.501.000,00 183,000,000.00 Rp (3.330.000,00) 27,936,623,000.00 Rp 799.473.000,00
Jakarta, September 2014 Kepala Perwakilan,
13 10 506 Rp 4.738.578.000,00 Rp 23.817.848.000,00 Rp 179.670.000,00 Rp 28.736.096.000,00
Mardiasmo NIP 19580510 198303 1 004
IGB Surya Negara NIP 19570311 197803 1 001
