1. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) A. Proses Penyampaian Pelayanan NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Persyaratan Pelayanan
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap.
4.
Biaya/Tarif
-
5.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
6.
Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT cq. Kepala KPPTSP dan tembusan disampaikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan Perubahannya yang terakhir; 2. Foto copy NPWP; 3. Foto copy SITU 4. Rekomendasi kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota; 5. Izin lokasi dari Bupati/ Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1: 50.000; 6. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/ Walikota; 7. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 8. Izin Lingkungan; 9. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan 10. Surat Tanda Setoran (STS); 11. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
3.
Kompetensi Pelaksana
4.
Pengawasan Internal
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
6. 7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. - Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Sever; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip a. Sarjana Ekonomi; b. Sarjana Pertanian;; c. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Mampu mengoperasi komputer; e. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 4 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
2.
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT cq. Kepala KPPTSP dan tembusan disampaikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. 2. 3. 4.
Foto copy Akte pendirian perusahaan dan Perubahannya yang terakhir; Foto copy NPWP; Foto copy SITU Rekomendasi kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota; 5. Izin lokasi dari Bupati/ Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1: 50.000; 6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 7. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 8. Izin Lingkungan; 9. Pernyataan kesanggupan: 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; 10. Surat Tanda Setoran (STS); 11. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT. 2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.
4.
Biaya/Tarif
-
5.
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
6.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum
2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
3.
Kompetensi Pelaksana
4.
Pengawasan Internal
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
6. 7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. - Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Sever; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip a. Sarjana Ekonomi; b. Sarjana Pertanian; c. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Mampu mengoperasi komputer; e. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
3. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) A. Proses Penyampaian Pelayanan NO
KOMPONEN
URAIAN
1.
Persyaratan Pelayanan
2.
Sistem Mekanisme Dan Prosedur
3.
Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif
Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey. Rp. 250.000,-
Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan
Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)
4. 5. 6.
Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT cq. Kepala KPPTSP dan tembusan disampaikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Foto copy Surat Keterangan memiliki lahan pembibitan (hak milik/sewa) mengetahui Lurah/Kepala Desa pada Lokasi Pembibitan; 2. Rencana Kerja Pembibitan dan Perbenihan; 3. Foto copy akte pendirian perusahaan; 4. Foto copy SITU, SIUP dan NPWP; 5. Pernyataan bersedia mengambil benih/bibit yang direkomendasikan oleh Dinas Teknis dan bersedia diperiksa PBT Distanbun NTT; 6. Personalia dan Tenaga Teknis (dilampirkan ijazah); 7. Surat Tanda Setoran (STS). 8. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT.
1. 2. 3. 4.
Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN NO 1.
KOMPONEN Dasar Hukum
URAIAN 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
6. Keputusan Menteri Pertanian 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang syarat Penanaman dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 2.
Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas
3.
Kompetensi Pelaksana
4.
Pengawasan Internal
5.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan
6. 7.
Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8.
Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Server; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip a. Sarjana Pertanian; b. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasi komputer; d. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).
