1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.

KOMPONEN Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT C.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : I.

IUI tanpa Persetujuan Prinsip 1. Surat pernyataan sesuai formilir model SP-1; 2. Mengisi daftar permintaan IUI dengan menggunakan formulir SP-II; 3. Foto copy izin undang-undang gangguan (HO); 4. Fotocopy Akta pendirian dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; 5. Foto copy izin lokasi; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 7. Surat Keterangan dari pengelola Kawasan Industri; 8. Dokumen yg dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industry tertentu; 9. Surat Tanda Setoran (STS); 10. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

II. IUI melalui Persetujuan Prinsip 1. Foto copy NPWP; 2. Foto copy akta pendirian perusahaan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; 3. Foto copy IMB; 4. Foto copy KTP; 5. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip; 6. Foto copi izin lokasi; 7. Foto kopy izin undang-undang gangguan; 8. Foto copy AMDAL atau UPL atau UKL; 9. Dokumen yg dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu; 10. Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi; 11. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang- undangan bagi industri tertentu; 12. Surat Tanda Setoran (STS); 13. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2.

Sistem Mekanisme Dan Prosedur

3.

Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap.

4.

Biaya/Tarif

-

5. 6.

Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Izin Usaha Industri (IUI) Besar 1. 2. 3. 4.

Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.

Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas

3.

Kompetensi Pelaksana

4.

Pengawasan Internal

5.

Jumlah Pelaksana

- Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Sever; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip a. Sarjana Ekonomi; b. Sarjana Perindustrian; c. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Mampu mengoperasi komputer; e. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 4 orang. (sesuai kebutuhan riil)

6.

Jaminan Pelayanan

7.

Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagi Industri Besar A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT C.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. 2. 3. 4. 5.

Foto copy Izin Usaha Industri (IUI); Dokumen Rencana Perluasan; Data industri 2 (dua) tahun terakhir; Perubahan Izin Lingkungan; Dokumen yg dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu; 6. Surat Tanda Setoran (STS); 7. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2.


3.

Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.


Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

URAIAN 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 7. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

- Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Sever; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip a. Sarjana Ekonomi; b. Sarjana Perindustrian; c. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Mampu mengoperasi komputer; e. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

6. 7.


8.


Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT C.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : I. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) a. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dengan Persetujuan Prinsip 1) Foto copy akta perusahaan; 2) Foto copy NPWP; 3) Sketsa Lokasi 4) Surat pernyataan bahwa lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; 5) Foto copy Izin HO; 6) Foto copy Izin Lokasi; 7) Melaksanakan Penyediaan tanah sesuai peraturan perundangundangan; 8) Foto copy Izin Lingkungan; 9) Penyusunan Rencana Tapak Tanah; 10) Melakukan Pematangan Tanah; 11) Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasaana dan saana penunjang serta pemasangan instalasi/perlatan yang diperlukan dalam kawasan industri; 12) Memiliki Tata tertib Kawasan Industri; 13) Menyediakan lahan untuk usaha mikro, kecil dan menengah; 14) Sketsa Kawasan Industri; 15) 15.Surat Tanda Setoran (STS); 16) 16.Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. b. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) tanpa Persetujuan Prinsip 1. Foto copy Izin Lingkungan; 2. Foto copy akta perusahaan; 3. Foto copy NPWP; 4. Sketsa Lokasi 5. Sketsa Kawasan Industri; 6. Memiliki Tata tertib Kawasan Industri; 7. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim KI 8. Surat Tanda Setoran (STS); 9. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. II. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 1. 2. 3. 4. 5.

Foto copy izin lingkungan atas kawasan industri perluasan; Foto copy izin lokasi perluasan; Surat pelepasan hak khusus untuk lokasi perluasan; Surat Tanda Setoran (STS); Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2.


3.



4.

Biaya/Tarif

-

5.


6.

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 ( satu) Daerah Provinsi 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


2.


URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Mentei Perindustrian Republik Indonesia Nomor 005/MIND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. -

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6. 7.


8.


1. Sarjana Perindustrian; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasi komputer; 4. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

2.


URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT C.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Penunjukan sebagai Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan; 2. Foto copy SIUP; 3. Foto copy TDP; 4. Foto copy NPWP; 5. Foto copy SITU khusus MB; 6. Foto copy Akte Pendirian; 7. Foto copy KTP & pas foto 3x4=4 lembar; 8. Foto copy Nomor pokok pengusaha barang kena cukai bagi yang memperpanjang SIUP-MB; 9. Realisasi penjualan/rencana pen-jualan 1 tahun; 10. Surat Tanda Setoran (STS); 11. Rekomendasi dari Disperindag Kabupaten/Kota; 12. Rekomendasi dari Disperindag Provinsi.

3. 4. 5. 6.


Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey. -


Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea 1. 2. 3. 4.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6.

URAIAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/3/2010 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan pengendalian Minuman Berbahaya; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/ 2000 tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran bea masuk cukai; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip Sarjana Perindustrian; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu mengoperasi komputer; Mampu bekerja dalam Tim. 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan oleh aparat fungsional; 3. Dilakukan secara kontinyu; 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) 1. 2. 3. 4.

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun.

7.


8.


a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

5. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB Bagi Distributor A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.


URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT C.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Foto Copy Akta Pendirian PT dan pengesahan; Foto Copy SIUP; Foto Copy TDP; Foto Copy KTP; Foto Copy NPWP; Foto Copy TDG; Pas Foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; Foto Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk perpanjangan rekomendasi; 9. Foto Copy Izin Usaha Industri (IUI); 10. Foto Copy Izin edar dari BPOM; 11. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk; 12. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang; 13. Surat penunjukkan dari produsen dan/atau IT-MB; 14. Surat Tanda Setoran (STS); 15. Pertimbangan Teknis dari Disperindag Provinsi. 2.


3.



4.

Biaya/Tarif

-

5. 6.


Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB Bagi Distributor 1. 2. 3. 4.


B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6. 7.


URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip 1. Sarjana Perindustrian; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasi komputer; 4. Mampu bekerja dalam Tim. 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan oleh aparat fungsional; 3. Dilakukan secara kontinyu; 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. -

8.


Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

6. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT C.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan; 2. Foto Copy SIUP; 3. Foto Copy TDP; 4. Foto Copy NPWP; 5. Foto Copy SITU; 6. Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa; 7. Surat Keterangan Penunjukkan dari hanya 1 (satu) DT-B2; 8. Rekomendasi dari Dinas Perindag Prov. NTT 9. Surat Tanda Setoran (STS).

2.


3.




IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA PENGECER TERDAFTAR

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/ MDAG/PER/10/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya; 5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 2.


3.


4.

5. 6.

Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

7.


8.


Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip Sarjana Perindustrian; Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu mengoperasi komputer; Mampu bekerja dalam Tim. 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan oleh aparat fungsional; 3. Dilakukan secara kontinyu; 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik). 1. 2. 3. 4.

7. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.


URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT C.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan disampaikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : 1. Foto Copy Akta Pendirian; 2. Foto Copy surat keterangan domisili kantor dari kelurahan atau foto copy perjanjian sewa tempat usaha; 3. Foto Copy SIUP; 4. Foto Copy TDP; 5. Foto Copy NPWP; 6. Foto Copy KTP; 7. Pas foto 2 (dua) lembar 3x4 cm latar belakang merah; 8. Rekomendasi dari Dinas Perindag Prov. NTT; 9. Surat Tanda Setoran (STS).

2.


3.




ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



1. 2. 3. 4.

URAIAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6. 7.


8.


- Ruang kerja; - ATK; - Komputer dan printer; - Server; - Toilet - Lapangan Parkir - Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip 1. Sarjana Perindustrian; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasi komputer; 4. Mampu bekerja dalam Tim. 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan oleh aparat fungsional; 3. Dilakukan secara kontinyu; 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar

Recommend Documents