1. IKHTISAR KEUANGAN 1 4. STRUKTUR ORGANISASI 22

LAPORAN TAHUNAN 2010 BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR ISI 1.

IKHTISAR KEUANGAN

………………

1

2.

SAMBUTAN 2.1. Ketua Dewan Pengawas 2.2. Profil Dewan Pengawas 2.3. Direktur Utama 2.4. Profil Direksi 2.5. Opini Dewan Pengawas Syariah 2.6. Profil Dewan Pengawas Syariah

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

3 4 7 8 11 12

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

14 15 15 15 16 17

……………… ……………… ………………

18 18 18

……………… ……………… ……………… ……………… ………………

19 19 19 20 21

3.

PROFIL PERUSAHAAN 3.1. Identitas Perusahaan 3.2. Logo Bank Kalsel 3.2.1. Makna Dasar 3.2.2. Makna Logogram 3.2.3. Makna Warna 3.3. Sejarah Singkat 3.4. Visi dan Misi 3.4.1 Visi 3.4.2. Misi 3.5. Langkah Strategis 3.6. Tujuan dan Tugas Bank Kalsel 3.6.1. Tujuan 3.6.2. Tugas 3.7. Kepemilikan 3.8. Kepengurusan 3.9. Penghargaan

4.

STRUKTUR ORGANISASI

………………

22

5.

BIDANG USAHA 5.1. Produk Konvensional 5.1.1. Dana 5.1.2. Jasa 5.1.3. Kredit 5.2. Produk Syariah 5.2.1. Dana 5.2.2. Jasa 5.2.3. Pembiayaan

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

24 24 24 25 25 25 25 25

LAPORAN MANAJEMEN 6.1. Perkembangan Perekonomian 6.2. Perkembangan Usaha 6.2.1. Prospek Usaha 6.2.2. Aset

……………… ……………… ……………… ………………

26 27 27 27

6.


6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7.

……………… ……………… ……………… ……………… ………………

28 28 29 30 30

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

33 34 35 36 37 38

……………… ………………

40 40

……………… ……………… ………………

44 45 45

………………

62

………………

66

BANK KALSEL SYARIAH 8.1. Perkembangan Kinerja Syariah 8.1.1 Perkembangan Aset 8.1.2. Dana Pihak Ketiga 8.1.3. Penyaluran Dana 8.1.4. Laba Rugi 8.1.5. Hasil Usaha dan Tingkat Likuiditas 8.1.6. Bagi Hasil 8.1.7. Jenis Produk dan Jasa

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

71 72 72 74 74 75 75 76

9.

KEJADIAN SETELAH LAPORAN AUDIT

………………

78

10.

KEPENGURUSAN BANK KALSEL

………………

79

11.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

………………

82

12.

LAPORAN KEUANGAN AUDITOR INDEPENDEN

………………

83

6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7.

8.

Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Hasil Usaha Modal Sasaran, Strategi, & Kebijakan Manajemen di Tahun 2010 Sumber Daya Manusia Pengembangan TSI Jaringan Layanan/Kantor Strategi Usaha Rencana Strategis Tahun 2011 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

INFORMASI LAIN 7.1. Penerapan Manajemen Risiko 7.1.1. Proses Penerapan Manajemen Risiko 7.1.2. Profil Risiko 7.2. Laporan Good Corporate Governance 7.2.1. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Kalsel Konvensional 7.2.2. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Kalsel Syariah 7.3 Alamat Jaringan Kantor


IKHTISAR KEUANGAN (x jutaan rupiah) Rata‐Rata 2007 Pertumbuhan

No

Data Keuangan

2010

2009

2008

1 2

Aset Penghimpunan Dana

4.578.655 3.776.366

4.091.212 3.530.759

3.682.437 3.246.611

3.364.813 3.004.428

10,82% 7,92%

1.686.289 1.002.936 1.087.141

2.040.758 895.467 594.535

1.950.672 790.686 505.253

1.679.357 749.321 575.750

1,13% 10,26% 29,43%

2.920.015 766.638 218.457 3.020 608.085 390.446 230.636 217.640 159.055 617.947

2.399.506 876.109 317.308 2.931 487.770 320.721 167.036 167.049 119.029 469.873

1.757.177 890.511 574.701 2.336 431.391 313.259 118.956 118.132 81.458 369.868

1.068.072 41.902 1.154.840 2.336 362.739 270.116 92.860 92.623 63.097 284.270

40,92% 670,37% ‐42,06% 9,50% 18,89% 13,36% 35,53% 33,08% 36,28% 29,55%

18,09% 19,19% 1.237.000 128,620

16,09% 22,03% 980.994 121,335

16,49% 21,93% 823.294 98,942

21,29% 27,12% 600.000 105,162

‐4,18% ‐10,52% 27,49% 7,57%

0,77% 1,16% 0,90% 108,95%

0,80% 1,17% 1,28% 103,43%

0,66% 1,29% 1,18% 105,29%

0,92% 2,19% 0,97% 100,11%

‐3,60% ‐17,08% 0,15% 2,91%

4,68% 32,56% 9,27% 62,07%

3,77% 30,67% 7,60% 65,75%

3,10% 27,71% 7,76% 78,15%

2,57% 27,54% 6,34% 74,40%

22,12% 5,82% 14,10% ‐5,47%

74,92%

67,93%

54,08%

35,50%

29,41%

0 0

0 0

0 0

0 0

0.00% 0.00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0 ‐

0 0 0 ‐

0.00% 0.00% 0,00% 0.00%

1 1 13 2 3 11 3 10 24 9 29

1 1 12 2 2 7 2 12 15 9 20

1 1 11 2 3 5 ‐ 11 15 9 19

1 1 11 2 3 5 ‐ 11 10 9 17

‐ Giro ‐ Tabungan ‐ Simp. Berjangka 3 Penggunaan Dana: ‐ Kredit ‐ Penempatan ‐ Efek/Surat Berharga ‐ Penyertaan 4 Pendapatan 5 Biaya 6 Laba Operasional 7 Laba Sebelum Pajak 8 Laba Setelah Pajak 9 Ekuitas Rasio Keuangan 1

2

3

4 5

6 7 8

Permodalan: ‐ CAR*) ‐ Aktiva Tetap Terhadap Modal ‐ Jumlah Lembar Saham ‐ EPS (Earning Per Share (Rp) Aktiva Produktif: ‐ Aktiva Produktif Bermasalah ‐ NPL (Gross) ‐ PPAP terhadap Aktiva Produktif ‐ Pemenuhan PPAP Rentabilitas: ‐ ROA ‐ ROE ‐ NIM ‐ BOPO Likuiditas: ‐ LDR Kepatuhan (Compliance): ‐ Persentase Pelanggaran BMPK: a. Pihak Terkait b. Pihak Tidak Terkait ‐ Persentase Pelampauan BMPK: a. Pihak Terkait b. Pihak Tidak Terkait GWM Rupiah PDN Jaringan Kantor ‐ Kantor Pusat ‐ Kantor Cabang Utama ‐ Kantor Cabang ‐ Kantor Cabang Syariah ‐ Kantor Cabang Pembantu ‐ BPD Unit ‐ Kedai Syariah ‐ Kantor Kas ‐ Unit Layanan Syariah ‐ Kas Mobil ‐ Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

‐1‐


‐2‐


SAMBUTAN >

Ketua Dewan Pengawas Assalamualaikum Wr. Wb.

baik yang dapat memberikan hasil maupun yang belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, hendaknya disikapi dengan bijak untuk dijadikan pemacu agar dimasa yang akan datang dapat bekerja lebih keras lagi walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat, baik kondisi perekonomian, sosial politik, kepastian hukum, dan lain‐lain yang tidak dapat diprediksi. Direksi dan jajarannya hendaknya dapat terus menciptakan ide yang kreatif dan inovatif sehingga dapat membawa dampak bagi kemajuan Bank Kalsel dimasa yang akan datang.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah, dan limpahan karunia Nya, Bank Kalsel telah dapat mencapai kinerja yang cukup baik dalam tahun 2010 ini, meskipun masih menghadapi tantangan yang tidak ringan sebagai dampak dari terjadinya krisis perekonomian global dan berakibat lambatnya pemulihan pada sektor riil. Walaupun masih terdapatnya tekanan perekonomian, Bank Kalsel pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2010 masih dapat mencapai kinerja yang menggembirakan baik berupa realisasi kinerja keuangan maupun realisasi beberapa rasio keuangan serta kegiatan lainnya, seperti rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar sebesar 18,09% dan masih diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%, Kualitas aset terkait dengan NPL yang terdiri dari NPL gross 1,16%, NPL Netto 0,58% dan kondisi ini masih berada dibawah ketentuan Bank Indonesia maksimal 5%. Selain itu dari beberapa rasio lain yang dinilai cukup baik, antara lain : rasio likuiditas berupa LDR dengan realisasi sebesar 74,92%, rasio rentabilitas selalu berada diatas target yang telah ditetapkan yaitu ROE sebesar 32,56%, ROA sebesar 4,68%, NIM sebesar 9,27%, BOPO sebesar 62,07%, fee base income sebesar 4,37%, dan laba sebesar Rp 217,64 miliar. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kinerja keuangan, yang tidak memenuhi target rencana bisnis, namun masih mengalami pertumbuhan seperti : DPK mengalami pertumbuhan 6,96%, aset masih mengalami pertumbuhan sebesar 11,91%, dan kredit yang diberikan dapat tumbuh sebesar 21,69%.

Selanjutnya seiring dengan perubahan visi dan misi Bank Kalsel, terutama untuk menjadi Regional Champion, maka beberapa hal penting yang terkait dengan hal tersebut, seperti : persyaratan minimal CAR 15% dan modal inti minimal Rp 1 triliun, LDR minimal antara 78%‐100%, DPK Non Pemda minimal 70%, portofolio kredit produktif harus minimal 40% dan pertumbuhan kredit pertahun minimal 20% dan hal‐ hal lainnya hendaknya menjadi perhatian Direksi dan jajarannya untuk dapat dicapai dalam beberapa tahun yang akan datang sebagaimana yang telah dituangkan pada program kerja, baik jangka pendek maupun jangka menengah panjang. Akhirnya segenap anggota Dewan Pengawas Bank Kalsel menyampaikan terimakasih atas segala dukungan para pemegang saham dan keberhasilan yang telah dicapai Direksi serta jajaran Bank Kalsel selama tahun 2010 serta pihak‐ pihak lain yang telah selama ini telah bekerjasama dengan baik, kami berharap untuk masa yang akan datang upaya yang baik ini terus dilanjutkan agar tercipta kinerja Bank yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semua upaya yang telah dilakukan dalam merealisasikan Rencana Bisnis tahun 2010,

Dewan Pengawas Bank Kalsel

H. AM. Syahbana, SH Ketua

‐3‐


‐4‐


‐5‐


‐6‐


>

Direktur Utama Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada tahun 2010 inipun kinerja Bank Kalsel dinilai oleh pihak‐pihak independen memiliki predikat dengan prestasi yang membanggakan. Majalah Infobank kembali memberikan anugerah “Titanium Award” atas kinerja Sangat Bagus selama 15 tahun berturut‐turut, dan Majalah Investor memberikan penghargaan sebagai “Unit Usaha Syariah Terbaik Dengan Aset Kurang Dari Rp 500 Miliar”.

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia‐Nya, Bank Kalsel secara meyakinkan mampu melalui tahun 2010 dengan kinerja yang baik. Pencapaian ini merupakan komitmen Bank Kalsel untuk selalu menciptakan nilai yang optimal bagi seluruh stakeholder. Perkembangan kinerja Bank Kalsel terlihat dari pertumbuhan laba setelah pajak tahun 2010 yang mengalami peningkatan cukup tinggi, menjadi sebesar Rp 159,06 miliar atau meningkat 33,63% dari tahun sebelumnya. Penyaluran kredit tumbuh 21,69% dalam periode yang sama menjadi Rp 2,92 triliun. Seiring dengan hal tersebut, LDR juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi 74,92% dari tahun sebelumnya 67,93%, sedangkan untuk Dana Pihak Ketiga Bank Kalsel mencapai Rp 3,78 triliun tumbuh 6,96% dibandingkan tahun 2009 senilai Rp 3,53 triliun.

Kesemua pencapaian tersebut di atas perlu disyukuri sebagai bagian dari hasil kerja, yang tak lepas dari dukungan pemegang saham, dukungan masyarakat, dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Semua hal ini tentu tidak hanya berhenti sampai disitu, melainkan akan terus di evaluasi, dilanjutkan pencapaian dan implementasinya, serta dilakukan pengembangannya secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan bank maupun industri perbankan nasional. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingi‐tingginya kepada pemegang saham, rekan dan mitra kerja, nasabah, serta masyarakat yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada Bank Kalsel. Bank Kalsel akan terus berkomitmen dan berusaha untuk mencapai kinerja yang lebih baik, agar dapat memberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Beberapa pekerjaan besarpun juga telah dlakukan pada tahun 2010 dan akan terus dikembangkan implementasinya ditahun‐tahun mendatang. Pekerjaan besar tersebut antara lain, perubahan logo sebagai bagian dari re‐branding, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pengembangan jaringan kantor, pengembangan produk, implementasi PSAK 50/55, penyusunan standar pelayanan, kesepakatan implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

H. Juni Rif’at Direktur Utama

‐7‐


‐8‐


‐9‐


‐ 10 ‐


‐ 11 ‐


‐ 12 ‐


‐ 13 ‐


PROFIL PERUSAHAAN >

Identitas Perusahaan Nama Kantor Pusat Telepon Faksimili Situs Tanggal Pendirian Jenis Usaha Status Badan Hukum Modal Equity

: : : : : : : : :

Total Aktiva Jumlah Kantor

: :

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 (0511) 3350726, 3350727, 3350728 (0511) 3357330 www.bankbpdkalsel.co.id 25 Maret 1964 Bank Umum Perusahaan Daerah a. Modal Dasar Rp. 500.000.000.000,‐ b. Modal Disetor Rp. 309.156.000.000,‐ Rp. 4.578.654.671.732,‐ 1 Kantor Pusat 1 Kantor Cabang Utama 13 Kantor Cabang 2 Kantor Cabang Syariah 3 Kantor Cabang Pembantu 3 Kedai Syariah 11 BPD Unit 10 Kantor Kas 9 Kas Mobil 29 Terminal ATM ATM Bank Kalsel tergabung dalam jaringan ATM BERSAMA dan dapat diakses di 20.487 Terminal ATM dari 70 Bank di seluruh Indonesia

‐ 14 ‐


>

Logo Bank Kalsel Ukuran dan susunan gradasi membesar melengkung ke atas: tumbuh dan berkembang

Warna biru: memberi sugesti rasa aman yang menimbulkan kepercayaan

Bentuk logogram merupakan stilasi dari berlian mencitrakan sesuatu yang berharga, indah, didamba banyak orang sekaligus merupakan ciri provinsi Kalimantan Selatan sebagai penghasil berlian yang terkenal di seluruh dunia

Typeface: Footlight MT Light lowercase mencitrakan keramahan dalam atmosfir modernitas sebagaimana mestinya layanan Bank Kalsel.

Warna putih: menyimbolkan kejujuran dan ketulusan Warna hijau: menyimbolkan tentang lingkungan usaha yang damai

>> Makna Dasar

Selatan sebagai penghasil berlian yang terkenal di seluruh dunia.

Keramahan, kejujuran, dan lingkungan usaha yang kondusif, serta ketulusan seluruh karyawan/ti Bank Kalsel dalam melayani, merupakan semangat kerja yang sangat indah dan berharga untuk mengantarkan Bank Kalsel sebagai bank yang tumbuh dan berkembang dinamis, modern, terpercaya, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

Ukuran dan susunan gradasi membesar, melengkung ke atas menyiratkan komitmen kuat Bank Kalsel untuk selalu tumbuh dan berkembang sebagai entitas bisnis selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha nasabah maupun kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah. Ini berarti pula bahwa bekerjasama dengan Bank Kalsel adalah pilihan yang sudah semestinya, karena Bank Kalsel memiliki beragam produk dan jasa layanan yang kompetitif, bernilai tambah serta sangat diperlukan bagi kemajuan bisnis nasabah.

>> Makna Logogram Bentuk logogram 'Berlian Tiga Bersegi’ merupakan stilasi dari berlian mencitrakan sesuatu yang berharga, indah, didamba banyak orang, sekaligus mewakili keunikan Provinsi Kalimantan

‐ 15 ‐


>>

Disamping itu juga menyiratkan makna kepedulian terhadap lingkungan dan perkembangan daerah. Warna cahaya putih berkilau menyimbolkan kejujuran dan ketulusan yang diejawantahkan melalui pelayanan prima (service excellence) kepada seluruh nasabah maupun stakeholders.

Makna Warna

Warna biru/memberi sugesti rasa aman yang menimbulkan kepercayaan hal dasar yang wajib dimiliki setiap bank mengingat bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Warna hijau menyimbolkan iklim usaha yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

‐ 16 ‐


Sejarah Singkat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,‐ (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam perkembangan, Peraturan Daerah tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Dalam Peraturan Daerah tersebut, modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,‐ (lima ratus miliar rupiah).

‐ 17 ‐


>

Visi dan Misi

langkah strategis berupa: 1. Menjadikan Bank yang berkinerja baik 2. Menjadikan Bank yang dapat memberikan pelayanan terbaik 3. Mengembangkan produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah/masyarakat 4. Menjaga agar Bank memiliki organisasi dan tata kerja dengan sistem dan prosedur kerja yang efesien sesuai dengan perkembangan usaha dan ketentuan yang berlaku 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset penting untuk menjamin kelangsungan Bank kedepan 6. Mengembangkan teknologi sistem informasi yang baik sesuai kebutuhan pengembangan Bank serta sarana dan prasarana kerja yang memadai.

>> Visi Menjadi Banknya Urang Banua Yang Dipercaya dan Berperan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah. >> Misi Menjadikan Bank Kalsel sebagai bank sehat yang berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian dan pembangunan daerah serta pengembangan UMKM melalui penyaluran kredit/pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan jasa keuangan/perbankan lainnya serta memperoleh laba yang optimal. >

Langkah Strategis Untuk dapat melaksanakan visi dan misi tersebut, maka bank menetapkan

‐ 18 ‐


>

Tujuan dan Tugas

>> Tujuan Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. >> Tugas

perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan yang menjalankan usahanya sebagai Bank Umum memiliki tugas: 1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah 2. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah 3. Sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Turut membina lembaga

>

Kepemilikan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, modal dasar bank sebesar Rp 500 miliar, sampai dengan Desember 2010 telah disetor sejumlah Rp 309,156 miliar dengan rincian sebagai berikut :

Pemegang Saham

Tahun 2010 (Rp)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Kabupaten Kotabaru Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pemerintah Kabupaten Tabalong Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pemerintah Kabupaten Tapin Pemerintah Kota Banjarbaru Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Pemerintah Kabupaten Banjar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Jumlah

‐ 19 ‐

130,136,250,00 27,800,250,000 17,186,750,000 15,763,750,000 27,000,000,000 13,902,250,000 18,397,500,000 15,591,250,000 10,374,250,000 11,842,250,000 7,883,250,000 4,708,750,000 4,569,500,000 4,000,000,000 309,156,000,000

% 42.09% 8.99% 5.56% 5.10% 8.73% 4.50% 5.95% 5.04% 3.36% 3.83% 2.55% 1.52% 1.48% 1.29% 100.00%


>

Kepengurusan

>> Dewan Pengawas Ketua Anggota Anggota

: : :

H. AM. Syahbana Prof. DR. H. Asmadji Darmawi H. Badaruzzaman

: : :

Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA K. H. Husin Naparin, Lc, MA Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH

>> Dewan Pengawas Syariah Ketua Anggota Anggota >> Direksi Direktur Utama : H. Juni Rif’at Direktur Pemasaran : H. Aspulani HAT* (Januari‐Juni 2010) Direktur Operasional : H. Irfan Direktur Kepatuhan : H. A. Fahri Saifuddin * H. Aspulani selaku Direktur Pemasaran menjabat sampai dengan bulan Juni 2010 karena meninggal dunia >> Pemimpin Divisi/Kelompok Divisi Perencanaan & Strategi Divisi Umum Divisi Teknologi dan Informasi Divisi Dana Jasa Divisi Kredit Divisi Sumber Daya Manusia Divisi Manajemen Risiko Divisi Internal Audit Divisi Bisnis Syariah Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang Kelompok Akuntansi dan Operasioanal Kelompok Kepatuhan dan Hukum Kelompok Treasury

: : : : : : : : : : : : :

M. Fauzan Noor Wasin Nuri Riza Pahlevi Supian Noor I. G. K. Prasetya Ridha Tahya Basri Hj. Any Mardiani H. A. Hamid Rizal Hasan Lukman Juliansyah H. M. Rizhar Noor Fitriah

: : : : : : : : :

Ardiansyah Gt. Agus Permana A. Mauliansyah Yuli Harmini Darmadiansyah Rudy Syahrinsyah M. Rahman Hakim Sugiono Syaiful Arif

>> Pemimpin Cabang/Capem Cabang Utama Cabang Barabai Cabang Kotabaru Cabang A. Yani Cabang Amuntai Cabang Tanjung Cabang Rantau Cabang Pelaihari Cabang Kandangan

‐ 20 ‐


Cabang Martapura Cabang Banjarbaru Cabang Marabahan Cabang Batulicin Cabang Paringin Cabang Pembantu Satui Cabang Pembantu Nagara Cabang Pembantu Unlam Cabang Syariah Banjarmasin Cabang Syariah Kandangan >

: : : : : : : : : :

Didi Ferdinansyah Yunita Martha Adi Rosyadi Nordin Fachrudin Edwinaldy Azwar Helman Rosyadi Akhmad Fauzi Noor Rachmi Martini M. Syarifullah

Penghargaan

majalah tersebut. Sebagai informasi tambahan, Bank Kalsel telah berhasil mempertahankan predikat ini selama 15 tahun berturut‐turut.

Dalam tahun 2010, Bank Kalsel kembali mendapat penghargaan bergengsi Infobank Titanium Award dari majalah Infobank atas prestasi dan kinerja tahun buku 2009. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Bank Kalsel karena berhasil mempertahankan predikat “Sangat Bagus” versi penilaian

Kemudian dari sisi perbankan syariah, pada tahun 2010 lalu kita telah pula meraih “The Best Syariah Awards 2010” untuk bank syariah dengan aset dibawah Rp 500 miliar dari majalah Investor.

‐ 21 ‐


‐ 22 ‐

‐ 23 ‐

BIDANG KREDIT KECIL, MIKRO & KONSUMTIF

BIDANG PENYELAMATAN KREDIT

BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK & JARINGAN SERTA KINERJA

BIDANG KEUANGAN & TEKNOLOGI

KELOMPOK TREASURY & DEALERS

KOMITE RISIKO & MODAL

BRANCHES CABANG SYARIAH

BIDANG PENGEMBANGAN, ADMINISTRASI & PELAPORAN KREDIT

BIDANG KREDIT KOMERSIAL

DIVISI KREDIT

BIDANG PEMASARAN

DIVISI BISNIS SYARIAH

DIREKTUR BISNIS SYARIAH

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BIDANG CARD CENTER

BIDANG ADMINISTRASI & PELAPORAN

BIDANG DANA & FEE BASED INCOME

DIVISI DANA JASA

DIREKTUR BISNIS

BIDANG MANAJEMEN RISIKO KREDIT

BIDANG PENGEMBANGAN JARINGAN & KINERJA CABANG

KELOMPOK KEPATUHAN & HUKUM

CABANG BRANCHES

BIDANG ARSIP & PELAYANAN UMUM

BIDANG PEMELIHARAAN ASET

BIDANG PENGADAAN & PENGELOLAAN ASET

KELOMPOK AKUNTANSI & OPERASIONAL

BIDANG SEKRETARIS PERUSAHAAN

BIDANG PENGEMBANGAN & PENYELENGGARAAN PELATIHAN

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

KONTROL INTERNAL CABANG

BIDANG PERENCANAAN & KINERJA PERUSAHAAN BIDANG KOMPENSASI & MANFAAT

BIDANG KEAMANAN SISTEM & JARINGAN

BIDANG KEBIJAKAN, STRATEGI & RISET

DIVISI PERENCANAAN & STRATEGI

BIDANG PENERIMAAN & PENGEMBANGAN SDM

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

KOMITE: AUDIT PEMANTAU RISIKO REMUNERASI & NOMINASI

BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM & JARINGAN

DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

DIREKTUR OPERASIONAL

DIVISI UMUM

KOMITE ASET & KEPATUHAN

BIDANG KEBIJAKAN & PROSEDUR RISIKO

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

BIDANG KUALITAS PELAYANAN CABANG

DIVISI JARINGAN & PELAYANAN CABANG

DIREKTUR KEPATUHAN

DIREKTUR UTAMA

DEWAN PENGAWAS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

BIDANG INSPEKSI

BIDANG INVESTIGASI

DIVISI INTERNAL AUDIT


STRUKTUR ORGANISASI


>> Jasa a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.

BIDANG USAHA >

Produk Konvensional

>> Dana a. Tabungan : • Tabungan Simpeda • Tabungan Banua • TabunganKu b. Giro c. Deposito : • Deposito On call • Deposito berjangka • Deposito mingguan • Deposito Banua Plus • Sertifikat Deposito.

‐ 24 ‐

Transfer/Kiriman Uang Inkaso RTGS SKNBI/LLG SMS Banking Garansi Bank ATM Bank Kalsel Debit Card/Eelctronic Data Capture (EDC) Pembayaran Gaji Pembayaran Pensiunan Surat Dukungan Bank Surat Keterangan Bank Penerimaan setoran BPIH Penerimaan SPP Money Changer Standing Instruction Safe Deposit Box (SDB) Payment Point PDAM Payment Point TELKOMSEL Payment Point TELKOM dan Speedy Payment Point INDOSAT Payment Point PDAM M‐ATM Bersama BPD Net Online.


>> Kredit Bentuk pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai jenis sektor usaha terdiri dari : a. Kredit Modal Kerja b. Kredit Investasi c. Kredit Modal Kerja Konstruksi d. Kredit Multiguna e. Kredit Wirausaha f. Kredit Pundi g. Kredit Kendaran Bermotor h. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) i. Cash Collateral Credit j. Kredit BPD Peduli k. Kredit Resi Gudang l. Pinjaman Haji m. Pinjaman Pemda n. Kredit Sindikasi o. Kredit Talangan Gaji p. Kredit ketahanan Pangan & Energi (KKPE) q. Kredit Mikro Ekonomi Produktif (KMEP) r. Kredit Usaha Rakyat (KUR) s. Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) t. Garansi Bank

> Produk Syariah >> Dana a. Tabungan : • Tabungan Al‐ Barakah • Tabungan Pelajar • Tabungan IB Haji Ar Rahman b. Giro iB Al‐Amanah c. Deposito iB Bank Kalsel. >> Jasa a. Akad Wakalah (perwakilan) b. Ka falah c. Al‐Qardh. >> Pembiayaan a. Berdasarkan prinsip jual beli termasuk didalamnya Murabahah umum, pegawai dan pengalihan piutang (take over) berdasarkan akad Murabahah dan Istishna b. Berdasarkan prinsip syirkah (bagi hasil) meliputi Musyarakah dan Mudharabah c. Produk pembiayaan Multijasa iB berdasarkan prinsip Qardh dan Ijarah d. Produk Talangan Haji dan Umrah Jajirah Ar‐Rahman e. Gadai Emas.

‐ 25 ‐


LAPORAN MANAJEMEN >

politik dan keamanan yang baik, pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai yang direncanakan masih optimis dapat terlaksana.

Perkembangan Perekonomian Dua tahun setelah krisis keuangan global tahun 2008, risiko global membayangi perekonomian Indonesia meskipun demikian secara bertahap tapi pasti bertranformasi dari fase pemulihan menuju fase pertumbuhan yang lebih kuat dan berimbang. Selepas krisis yang cukup dalam, perekonomian global digerakkan oleh dua mesin ekonomi, yaitu negara‐negara maju (advenced economies) dan negara‐negara berkembang (emerging markets) dengan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan, tantangan, dan respons kebijakan. Berbagai perbedaan tersebut memicu pergeseran alokasi modal yang menjadikan negara‐negara berkembang termasuk Indonesia, menampung aliran deras modal portofolio dari negara‐negara maju.

Dunia perbankan di Indonesia harus menghadapi banyak tantangan, termasuk Bank Kalsel. Sejak merebaknya kasus bail out, hingga pembobolan rekening nasabah prioritas salah satu bank di Indonesia akan semakin menjauhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank walaupun simpanan mereka dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Ini merupakan tantangan bagi Bank Kalsel untuk terus meningkatkan porsi share simpanan dengan kekuatan sentuhan emosional kedaerahan serta upaya dan strategi yang tepat sebagai bank daerah yang sudah eksis, tentu saja upaya‐upaya mempertahankan kinerja dan meningkatkan pangsa pasar akan terus dilakukan, terutama untuk memenangkan kompetisi sejalan dengan program “Regional Champion” yang digulirkan oleh BPD seluruh Indonesia dan Bank Indonesia untuk menjadikan BPD sebagai bank dominan dan terkemuka didaerahnya masing‐masing.

Banyaknya bencana yang melanda Indonesia seperti tsunami di kepulauan Mentawai Sumatera Barat, letusan gunung Merapi di Sleman – Yogyakarta, banjir di Wasior Papua dipastikan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, meski dengan stabilitas

‐ 26 ‐


>

Perkembangan Usaha

menjadi 5,51% (yoy) yang diindikasikan dari melambatnya penjualan kendaraan bermotor dan penyaluran kredit konsumsi ke Kalimantan Selatan.

>> Prospek Usaha Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan triwulan IV‐2010 yang mencapai 6,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan III‐2010 sebesar 5,12% (yoy), ditopang oleh ekspansi pengeluaran pemerintah seiring peningkatan realisasi proyek infrastruktur yang meningkat sampai akhir tahun 2010. Sementara kinerja sektor ekonomi utama seperti pertanian (perkebunan) dan pertambangan masih memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan, di tengah hambatan anomali cuaca.

Di sisi lain, aktivitas investasi di Kalimantan Selatan yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada triwulan laporan tumbuh melambat yaitu dari 13,76% (yoy) di triwulan III‐2010 menjadi 9,46% (yoy). Sementara kinerja perolehan aset perbankan di Provinsi Kalimantan Selatan triwulan III‐2010 terhadap triwulan II‐2010 tumbuh 5,68%, dan mengalami perlambatan tumbuh 3,36% pada triwulan IV‐2010. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2009, pertumbuhan aset perbankan Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 20,34%.

Setelah mencapai puncaknya pada triwulan III‐2010, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dari 7,85% (yoy) pada triwulan III‐2010 >> Aset

Pertumbuhan aset Bank Kalsel digambarkan dalam tabel berikut : (x jutaan rupiah)

Uraian

Tahun 2010

Aset

4.578.655

2009 4.091.212

Pertumbuhan 2008

2008‐2009

3.682.437

11,10%

Rata‐rata

2009‐2010

2008‐2010

11,91%

11,51%

Asset (x jutaan rupiah) 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2010

2009

2008

pada tahun 2010. Hal ini menjadi indikasi bahwa Bank Kalsel mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan

Aset Bank Kalsel mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, ditengah persaingan yang sangat ketat, yaitu tumbuh 11,91%

‐ 27 ‐


suku bunga yang tepat, kegiatan promosi terarah, customer relation, hingga ekspansi jaringan kantor merupakan bentuk improvement Bank Kalsel yang menjadi kekuatan bersinergi untuk mendukung strategi penghimpunan dana.

>> Penghimpunan Dana Tingginya intensitas persaingan usaha perbankan didaerah, mulai dari persaingan tingkat suku bunga, pelayanan, fitur produk, kemudahan, hingga jaringan kantor, dapat diatasi melalui pemilihan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dana Pihak Ketiga yang merupakan komponen terbesar dalam total kewajiban atau liabilities Bank Kalsel telah mencapai Rp 3,78 triliun dan terkelola dengan sangat baik melalui manajemen likuiditas yang tepat.

Berbagai strategi yang diterapkan dan dikembangkan Bank Kalsel merupakan strategi yang berbasis pada teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses dan bertransaksi keuangan pribadi mereka dengan cepat melalui product development, penambahan fitur‐fitur produk, layanan, dan fasilitas baru, yang semuanya berorientasi pada customer needs and wants.

Di regional Kalimantan Selatan, Bank Kalsel memiliki share yang cukup signifikan, mencapai 17,49% dari 25 Bank Umum dan 3 Unit Syariah yang seluruhnya didukung 296 jaringan kantor, ditambah 23 BPR dengan 30 jaringan kantor. Dalam tabel angka Dana Pihak Ketiga digambarkan sebagai berikut :

Membangun pemasaran yang terintegrasi, mempertahankan kebijakan

(x jutaan rupiah)

Tahun

Uraian 2010 Giro Tabungan Simpanan Berjangka DPK

1.686.289 1.002.936 1.087.141 3.776.366

Pertumbuhan

2009 2.040.758 895.467 594.535 3.530.759

2008 1.950.672 790.686 505.253 3.246.611

2008‐2009 4,62% 13,25% 17,67% 8,75%

2009‐2010 ‐17,37% 12,00% 82,86% 6,96%

DPK (x jutaan rupiah) 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2010

2.000.000

2009

1.500.000

2008

1.000.000 500.000 ‐ G iro

Tabungan S impanan B erjangka

DP K

>> Penyaluran Dana

dana yang dihimpun untuk penyaluran kredit, sedangkan sisanya ditempatkan pada aktiva produktif

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Kalsel menggunakan sebagian besar

‐ 28 ‐


Total kredit tahun 2010 adalah Rp 2,92 triliun, tumbuh 21,69% dari tahun 2009. Seiring dengan hal tersebut, LDR juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi 74,92% dari tahun sebelumnya 67,93%.

lainnya melalui pengelolaan likuiditas yang sangat cermat. Sesuai visi dan misi Bank Kalsel, dan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Bank Kalsel terus berupaya untuk meningkatkan ekspansi kredit pada sektor‐sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

Sejalan dengan hal tersebut, meskipun penyaluran kredit cukup tinggi, rasio NPL (Non Performing Loan) yang merupakan indikator kemampuan bank mengelola kualitas perkreditannya memiliki porsi yang sangat baik, yaitu 1,16%, lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Komitmen penyaluran kredit pada sektor produktif ini diwujudkan pula melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat dan linkage program.

(x jutaan rupiah)

Uraian

Tahun 2010

Kredit yang diberikan

2.920.015

Pertumbuhan

2009

2008

2.399.506

1.757.177

Keberhasilan Bank Kalsel dalam meningkatkan penyaluran kredit, tidak terlepas dari dukungan pemegang saham dalam penambahan setoran modal. Disamping itu pemilihan strategi yang tepat dalam menjalankan bisnis perbankan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil yang dicapai. Secara garis besar upaya yang dilakukan untuk meningkatkan intermediasi perbankan dan menjaga kualitas kredit diantaranya : a. Menyempurnakan standar operasional dan memperbaharui kebijakan wewenang bidang perkreditan b. Memperbaiki kualitas pelayanan c. Fokus terhadap UMKM d. Menjaga tingkat kecukupan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam mengelola perkreditan e. Melakukan edukasi masyarakat f. Melakukan kerjasama sindikasi

2008‐2009 36,55%

2009‐2010 21,69%

dengan perbankan lain, dan dengan instansi pemerintah, lembaga, dan swasta lainnya dalam rangka penyaluran kredit. >> Hasil Usaha

‐ 29 ‐

Meningkatnya penyaluran kredit dan kemampuan Bank Kalsel dalam memanfaatkan likuiditas, mendorong peningkatan pendapatan yang diterima pada porsi pendapatan bunga, yang pada tahun 2010 mencapai Rp 581,52 miliar atau lebih tinggi 23,95% dari tahun 2009. Sementara beban bunga tahun 2010 mengalami tumbuh menjadi Rp 188,27 miliar atau lebih tinggi 13,21% dari beban bunga tahun 2009. Perolehan laba tahun 2010 setelah pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi, menjadi sebesar Rp 159,06 miliar atau meningkat 33,63%.


Pertumbuhan hasil usaha Bank Kalsel dapat digambarkan sebagai berikut : (x jutaan rupiah)

Tahun

Uraian Laba Bersih

2010

2009

159.055

119.029

Pertumbuhan 2008

2008‐2009

81.458

46,12%

2009‐2010 33,63%

Laba Bersih (x jutaan rupiah) 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 ‐ 2010

2009

2008

>> Modal

Berdasarkan hasil pencapaian‐pencapaian di atas, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 perkembangan usaha Bank Kalsel dikategorikan baik. Seterusnya akan selalu dilakukan berbagai pembenahan‐pembenahan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan perbaikan kinerja.

Target rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) atau CAR (capital adequacy ratio) terpelihara sebesar 14% dapat dipenuhi Bank Kalsel dengan baik, dan rasio modal Bank Kalsel pada tahun 2010 mencapai 18,09%. Struktur permodalan Bank Kalsel digambarkan sebagai berikut :

(x jutaan rupiah)

Keterangan Modal Inti Modal Pelengkap Total

2010 538.206 34.970 573.176

2009 411.223 33.042 441.245

>> Sasaran, Strategi dan Kebijakan Manajemen di Tahun 2010 a. Jangka Pendek

•

Didasarkan pada beberapa asumsi indikator keuangan eksternal dan internal serta proyeksi perkembangan dan kemampuan pertumbuhan bank ditahun 2010, sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2010, antara lain sebagai berikut : Memiliki Ratio Tingkat Kesehatan Bank dalam kriteria “Sehat” (minimal tingkat komposit kedua). Memelihara

•

‐ 30 ‐

Ratio Tingkat Kesehatan Bank selalu berada pada peringkat komposit (Composite rating) pertama atau kedua (Sehat) Memperkuat Restrukturisasi Portofolio Dana Pihak Ketiga (DPK), melaui peningkatan aktivitas pemasaran, promosi produk, dukungan teknologi dan pelayanan diseluruh jaringan kantor serta melakukan needs and wants analysis, melalui beberapa komitmen yang dilakukan :


‐

•

•

Mengelola dan menerbitkan produk dan jasa berbasis teknologi ‐ Mengembangkan kerjasama dalam bentuk payment point ‐ Melakukan program kegiatan promosi yang lebih efektif, efisien, dan terarah ‐ Mengembangkan program Loyalty Customer ‐ Mengelola dan meningkatkan kualitas layanan sesuai perkembangan yang terjadi ‐ Mengembangkan jaringan dan fitur produk ‐ Menyempurnakan kebijakan internal ‐ Penyusunan kebijakan pricing strategy dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas dan profitabilitas bank; ‐ Optimalisasi pengelolaan dana daerah melalui integrasi sistem real time ‐ Bekerjasama dengan pemerintah dan swasta lainnya dalam penghimpunan dana dan berbasis fee based income ‐ Mengembangkan sistem pembayaran yang berbasis kartu ‐ Pendekatan kepada sumber‐sumber dana baru/potensial ‐ Maintenance nasabah lama dan mencari sumber dana baru yang potensial ‐ Mengkaji penerbitan obligasi untuk memenuhi kebutuhan ekspansi usaha Meningkatkan setoran modal dari pemegang saham dalam rangka pengembangan bisnis Meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati‐hatian. Sebagai bank yang

• •

•

‐ 31 ‐

menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah, maka penyaluran kredit difokuskan pada kredit produktif dan UMKM. Komitmen ini dijalankan dengan strategi : ‐ Penyempurnaan kebijakan internal agar proses perkreditan lebih efisien dan efektif ‐ Optimalisasi skim yang telah ada dan menerbitkan skim baru khususnya dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah ‐ Menjaga kualitas kredit dan meningkatkan penerimaan kredit hapus buku ‐ Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam menyalurkan kredit ‐ Meningkatkan sosialisasi dan menindaklanjuti permasalahan dalam melaksanakan penyaluran kredit ‐ Mengoptimalkan program pelatihan dan pendidikan khususnya terkait dengan analisa, teknik negoisasi dan kepatuhan (legal) Meningkatkan Return Mengembangkan kegiatan operasional melalui perbaikan kebijakan internal, meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan, dan mengoptimalkan jaringan kantor dengan memperhatikan potensi dan peluang pasar serta kemampuan organisasi bank secara keseluruhan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) difokuskan pada pemanfaatan sistem yang telah terbangun dalam rangka penyempurnaan produk dan jasa berbasis teknologi


• •

•

•

•

Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional bisnis bank Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, menyempurnakan kebijakan internal, meningkatkan corporate culture khususnya sales dan services culture, meningkatkan kesejahteraan • pegawai, membangun sistem pengelolaan kinerja pegawai, dan penerapan Code of Conduct • Program internalisasi budaya risiko dan mendorong kesadaran akan risiko, dilakukan secara bertahap • dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Bank serta kompleksitas usaha, berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia dan Basel Accord II Melalui pengawasan internal, meningkatkan penerapan Code of Conduct pegawai, dan memastikan seluruh aktivitas fungsional dan operasional

‐ 32 ‐

berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta meningkatkan kemampuan audit berbasis risiko khususnya dalam operasional TSI dan pengelolaan Business Continuity Plan (BCP) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai fungsi dan tugas dimasing‐masing unit kerja Pengkajian Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Kepedulian bank terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungan, dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility/CSR dengan aksi dan kegiatan sosial kemasyarakatan dimana bentuk kegiatan berupa bantuan bencana alam, bantuan bidang pendidikan, pelatihan,


kesehatan, sosial kemasyarakatan, ibadah keagamaan, dan lingkungan • Sebagai sebuah investasi sosial perusahaan, program CSR merupakan strategi usaha dalam rangka menjaga kesinambungan bank dan menjadi bagian dari risk management yang bermanfaat tidak hanya sebagai sarana promosi dan sosialisasi perusahaan, tetapi juga sebagai upaya membangun rasa kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap bank serta pembuka akses terhadap potensi usaha masyarakat Kalimantan Selatan. b. Jangka Menengah Sejalan dengan visi dan misi serta tahapan pelaksanaan strategis bank, target jangka menengah bank berpedoman pada : • Mempertahankan kinerja sebagai >

•

•

•

•

Bank berkinerja baik Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada customer needs and wants Mengembangkan dan mendiversifikasi produk sesuai perkembangan Memiliki struktur organisasi dan tata kerja dengan sistem prosedur kerja yang efisien sesuai perkembangan dan kompleksitas usaha Mengoptimalkan peran sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan yang berperan sebagai mitra pembangunan daerah dan sumber pendapatan daerah.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia adalah modal, dan juga sebagai motor penggerak utama perusahaan. Untuk memperbesar kapasitas usaha Bank Kalsel, peran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta integritas yang tinggi, merupakan salah satu kunci sukses suatu perusahaan dalam mewujudkannnya, oleh karena itu manajemen Bank Kalsel memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan Manusia senantiasa melengkapi potensi SDM secara konsisten dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi berkesinambungan yaitu dengan kualitas maupun jumlah SDM‐nya. Pada menyelenggarakan berbagai pendidikan, tahun 2010 telah dilakukan pelatihan, workshop baik secara internal penambahan tenaga kerja baru maupun bekerjasama dengan pihak eksternal. sejumlah 80 orang untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara efektif. Sebagai Supporting Unit, seiring dengan perkembangan usaha dalam rangka penambahan jaringan kantor yang dimiliki Bank Kalsel, Divisi Sumber Daya

Perkembangan Pegawai Bank Kalsel menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

‐ 33 ‐


2009

Uraian

%

Orang

%

Berdasarkan Tingkat Pendidikan : Pasca Sarjana (S‐2) Sarjana (S‐1) Diploma SMU dan Lainnya Jumlah

16 375 26 251 668

2,4 56,14 3,89 37,57 100

16 464 20 222 722

2,22 64,26 2,77 30,75 100

Berdasarkan Kantor : Kantor Pusat Cabang Utama Cabang/Cabang Pembantu Jumlah

142 95 431 668

21,26 14,22 64,52 100

144 98 480 722

19,95 13,57 66,48 100

Berdasarkan Jenis Kelamin : Pria Wanita Jumlah

434 234 668

64,97 35,03 100

474 248 722

65,24 34,76 100

Beberapa pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2010, baik internal maupun eksternal, guna menunjang pencapaian sasaran Bank Kalsel, antara lain : 1. Pelatihan Credit Risk Modelling 2. Pelatihan Human Capital Management 3. Workshop Balance Score Card Master Class Training 4. Workshop Analisa Bisnis Investasi dan Risi ko Power Plant 5. Pelatihan Management Risiko "Risk Culture" 6. E‐Learning For Corporate 7. Training Aplikasi Core Banking 8. Pelatihan Strategic Management Process 9. Diklat Khusus Kearsipan 10. Workshop Strategy Menghadapi Pers‐Media & Tes Inner Power Communication 11. Analisa Pembiayaan Bank Syariah 12. Talent Management & Succession Planning 13. Pelatihan Analisa Laporan Keuangan, Analisa Cash Flow, Analisa Sensitivitas 14. Pelatihan Certified Informastion Security Manager 15. Dan lain‐lain. >

2010

Orang

Pengembangan TSI Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern merupakan suatu keharusan, sebagai upaya

‐ 34 ‐

peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional bank. Disamping itu perkembangan teknologi informasi memungkinkan Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Beberapa pengembangan TSI yang dilakukan Bank Kalsel pada tahun 2011 yaitu : 1. Implementasi PSAK 50/55 2. Implementasi Switching ATM Bank Kalsel Untuk memudahkan Bank Kalsel dalam mengembangkan fitur ATM, sehingga tidak tergantung pada pengembangan ATM Bersama 3. Implementasi Fitur payment Indosat dan Telkomsel 4. Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Online 5. Implementasi beberapa Aplikasi, yaitu : • Aplikasi BI‐RTGS Intern Sebagai upaya meningkatkan percepatan dalam layanan transaksi RTGS diseluruh Cabang/Capem Bank Kalsel, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan • Aplikasi Risk Base Approach


• •

• • • •

•

Implementasi Aplikasi Pph 21 Tahunan Implementasi Aplikasi Kredit Multiguna. 6. Guna meningkatkan percepatan dalam analisa dan realisasi kredit multiguna, sehingga efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya Implementasi Aplikasi Undian Simpeda/Banua Implementasi Aplikasi KYC/PPATK Pembuatan Aplikasi Profile Risiko Implementasi Apllikasi Credit Rating. Untuk mengetahui kelayakan nasabah kredit Pembuatan Aplikasi Cross Check LBU Basel Memudahkan petugas LBU Basel dalam memeriksa laporan

7. Installasi Mesin ATM baru 8. Ujicoba Disaster Recovery Center (DRC) 9. Pemasangan Switch Manageable. Guna meningkatkan keamanan jaringan komputerisasi Bank Kalsel. >

sebelum data dimaksud dilaporkan ke Bank Indonesia. Pengembangan beberapa Aplikasi, diantaranya : • Sistem Kas Daerah Online • Pengembangan Aplikasi LKPBU Bank Indonesia • Pengembangan Aplikasi LBBU • Pengembangan Aplikasi LBU Basel • Pengembangan Aplikasi (Roll Out) Mesin ATM Bank Kalsel • Pengembangan Program Utility Kredit dan Dana • Pengembangan Program Utility Syariah. Untuk memudahkan user dalam mengolah data laporan terkait data core banking syariah

lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel 8. Pembukaan satu unit ATM Bank Kalsel tanggal 9 Agustus 2010 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel 9. Pembukaan satu unit ATM Bank Kalsel tanggal 29 Desember 2010 di Rumah Sakit Moch. Ansyari Saleh 10. Pembukaan satu unit ATM Bank Kalsel tanggal 29 Desember 2010 di Depo Gemilang 11. Pembukaan satu unit ATM Bank Kalsel tanggal 31 Desember 2010 di Kantor Pemkab Balangan 12. Pembukaan satu unit ATM Bank Kalsel tanggal 31 Desember 2010 di Kantor Cabang Tanjung 13. Sampai dengan Desember 2010, jaringan kantor serta jaringan pelayanan yang dimiliki oleh Bank Kalsel adalah sebagai berikut : • 1 Kantor Pusat • 1 Kantor Cabang Utama • 13 Kantor Cabang • 2 Kantor Cabang Syariah • 3 Kantor Cabang Pembantu • 11 BPD Unit

Jaringan Layanan/Kantor Dalam rangka lebih meningkatkan ekspansi usaha dan memberikan layanan optimal kepada nasabah, tahun 2010 Bank Kalsel melakukan penambahan jaringan pelayanan, yaitu : 1. Pembukaan BPD Unit Asam‐Asam pada tanggal 19 April 2010 2. Pembukaan Cabang A. Yani pada tanggal 29 April 2010 3. Pembukaan BPD Unit Pagatan tanggal 9 Juni 2010 4. Pembukaan Cabang Pembantu Unlam tanggal 20 Agustus 2010 5. Pembukaan Kedai Syariah Amuntai tanggal 29 September 2010 6. Pembukaan satu unit ATM Bank Kalsel tanggal 9 Februari 2010 di Rumah Sakit Siaga Banjarmasin 7. Pembukaan satu unit ATM Bank Kalsel tanggal 27 Juli 2010 di

‐ 35 ‐


• • • •

10 3 10 24

Kantor Kas Kedai Syariah Kantor Kas Unit Layanan Syariah

• • •

Jaringan Kantor Kantor Pusat Kantor Cabang Utama Kantor Cabang Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Pembantu BPD Unit Kedai Syariah Kantor Kas Unit Layanan Syariah Kas Mobil ATM

>

2007 1 1 11 2 3 5 0 11 10 9 17

2008 1 1 11 2 3 5 0 11 15 9 19

Strategi Usaha

9 Kas Mobil 29 Terminal ATM Bank Kalsel 3 Payment Point.

2009 1 1 12 2 2 7 2 12 15 9 20

2010 1 1 13 2 3 11 3 10 24 9 29

dengan best practise manajemen risiko 2. Meningkatkan pertumbuhan dalam rangka mempertahankan kinerja Bank Kalsel dalam kriteria “Bank berkinerja baik” 3. Meningkatkan kualitas pelayanan (pelayanan prima) dengan menumbuhkembangkan sales dan services culture dalam aktivitas kerja pegawai sehari‐hari 4. Mengembangkan produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah/masyarakat

Untuk dapat terus tumbuh dan berkembang, diperlukan strategi usaha yang tepat dan efisien. Dengan menggunakan panduan pada visi dan misi serta langkah strategis, maka untuk menghadapi tahun 2010 telah ditetapkan strategi usaha yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut : 1. Mempertahankan kinerja dalam predikat sehat, menerapkan tata kelola bank yang sehat (GCG), melakukan pengelolaan risiko sesuai

‐ 36 ‐


5. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang‐undangan yang berlaku 6. Mengoptimalkan peran Bank sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan yang berperan dalam pembangunan daerah dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7. Mengembangkan teknologi sistem informasi yang baik sesuai kebutuhan pengembangan Bank serta sarana dan prasarana kerja yang memadai 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia 9. Perubahan Citra Perusahaan, Rebranding dan Perubahan Organisasi.

>

‐ 37 ‐

Rencana Strategis Tahun 2011 Tahun 2011 yang akan dihadapi digambarkan oleh banyak pihak sebagai tahun yang memiliki prospek ekonomi cukup menjanjikan. Beberapa indikator ekonomi dan keuangan menunjukkan bahwa tahun 2011 akan menjadi tahun yang kondusif bagi perkembangan industri perbankan dan industri keuangan di Indonesia. Atas dasar tantangan dan peluang ini, serta didukung oleh fundamental kinerja keuangan yang baik, maka disusun rencana kerja tahun 2011 secara optimis. Untuk mencapai target 2011 tersebut maka perlu menyatukan setiap langkah kegiatan dan inisiatif yang berfokus kepada tujuan pencapaian sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut. Semua langkah ini disusun dalam kerangka strategi yang terintegrasi antar unit kerja, selaras dan terukur dengan selalu fokus kepada tujuan yang ditetapkan bank. Untuk itulah, ditetapkan di tahun 2011 sebagai tahun awal implementasi Program Bank Kalsel Regional Champion. Untuk itu adapun upaya yang dilakukan antara lain : a. Permodalan Meningkatkan secara bertahap modal Tier 1 b. Brand awarenes Melanjutkan program rebranding dan mengintensifkan komunikasi perusahaan untuk membangun corporate image yang lebih kuat c. Pengembangan produk sesuai kebutuhan masyarakat d. Kualitas pelayanan Meningkatkan standar layanan sesuai standar Marketing


e. Research Indonesia f. Kompetensi SDM Mengembangkan budaya kerja dan training sesuai training g. Need analysis h. Jaringan layanan Mengembangkan jaringan kantor, dan linkage dengan BPR, apex BPR i. Struktur dana Membangun program marketing communication dan optimalisasi j. Program penghimpunan dana masyarakat k. Komposisi kredit Meningkatkan penyaluran kredit produktif.

tetap dilakukan, dan seiring dengan langkah untuk memperluas customer based maka diperlukan perluasan jaringan diluar provinsi yang dalam tahap awal akan dibuka di Jakarta dan Surabaya. >

Program kerja untuk mendukung Bank Kalsel Regional Champion pada tahun 2011 juga akan dilakukan antara lain : a. Perubahan Status Badan Hukum Sebagaimana amanat RUPS tahun 2010 dalam rangka mengantisipasi perubahan Undang‐Undang dan upaya pengembangan permodalan, bank akan melakukan perubahan status Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) b. Perubahan Menjadi Bank Devisa Langkah awal perubahan menjadi Bank Devisa telah dipersiapkan dengan implementasi struktur organisasi berbasis bisnis unit (Strategic Business Unit) melalui pemisahan fungsi Divisi Dana dan Jasa dengan Kelompok Treasury sebagai cikal bakal Divisi Treasury. Menjadi Bank Devisa dicanangkan dalam rangka meng capture potensi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang cukup signifikan didorong oleh pergerakan ekspor impor. c. Pengembangan Kantor di Luar Provinsi Kalimantan Selatan Penetrasi pasar di Kalimantan Selatan

‐ 38 ‐

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sepanjang Tahun 2010 CSR Bank Kalsel telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bersifat sosial, disamping kegiatan lain yang bernilai promosi. Pada dasarnya seluruh kegiatan yang didukung telah sesuai dengan program CSR Bank Kalsel. Selain memberikan pencitraan yang positif bagi perusahaan, secara tidak langsung berbagai dukungan kegiatan tersebut mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Kalsel. Kegiatan CSR selama tahun 2010 antara lain : a. Bidang Bencana Alam • Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam Wasior, Mentawai dan Merapi ke B.Post • Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam Wasior, Mentawai dan Merapi ke ASBANDA b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan • Partisipasi Kegiatan Aksi Mahasiswa Peduli Pendidikan 2010 Barabai Kab.HST • Partisipasi kegiatan pemeliharaan perahu pintar KOREM 101 / Antasari • Partisipasi Kegiatan Pembangunan Ruang Belajar TPA Nurul Falah • Partisipasi Pembangunan Sarana Penunjang Pendidikan SD Islam Terpadu Qurrata A’Yun Kandangan Kab.HSS • Partisipasi pembangunan fasilitas taman yaitu fasilitas outbond


berupa rumah pohon TP4PKK Prov. Kalsel c. Bidang Kesehatan • Partisipasi Kegiatan Sunatan Massal SMAN 1 Satui Kab.Tanah Bumbu d. Bidang Sosial Kemasyarakatan • Dukungan Program “Ampih Miskin” Pemkab.HSS • Bantuan Pendidikan Kepada Anak Berprestasi Sania Sayalin Banjarmasin • Bantuan Dana Perawatan/Pemeliharaan Mobil Jenazah “Mithahul Khair” Banjarmasin e. Bidang Lingkungan • Partisipasi Kegiatan Penghijauan One Man One Tree Paringin Kab.Balangan • Partisipasi Penanaman Pohon Hijauan Kota Tanjung Kab.Tabalong • Partisipasi Bantuan 1 (satu) unit

•

•

Sepeda Motor Roda Tiga untuk kebersihan Martapura Kab.Banjar Partisipasi pembuatan dan pemasangan Baliho Himbauan untuk Kebersihan Lingkungan Banjarmasin Partisipasi Bantuan 5 (lima) unit gerobak becak pengangkut sampah Banjarmasin.

f. Program Tanggung Jawab Sosial Tahun 2011 Pada tahun 2011, Bank Kalsel tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan pelaksanaan program CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang merupakan elemen penting dalam pembangunan, sekaligus merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan perusahaan dengan perkembangan lingkungan dan kemasyarakatan.

‐ 39 ‐


INFORMASI LAIN >

Penerapan Manajemen Risiko Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola Bank yang sehat (good corporate governance) dan penerapan manajemen risiko yang efektif meliputi pengawasan aktif pengurus Bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian intern .

>> Proses Penerapan Manajemen Risiko a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko terjadinya kegagalan pihak yang terkait transaksi keuangan dengan Bank Kalsel dalam memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi Bank Kalsel. Eksposur kredit mencakup risiko kredit mencakup kredit individual maupun grup kreditur dan penanaman dana dalam bentuk investasi (pembelian obligasi). Pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas dan Direksi melakukan pemantauan terhadap keseluruhan portofolio kredit terutama kualitas kredit yang kurang perform melalui Komite Kredit di level Direksi. Dewan Pengawas/Direksi juga mengevaluasi portofolio kredit lewat laporan yang disampaikan secara berkala. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Bank Kalsel telah memiliki kebijakan

‐ 40 ‐

dan prosedur yang berlaku pada masing – masing unit bisnis (Divisi Kredit, Divisi Dana Jasa, dan kelompok Treasury) dengan dukungan unit manajemen risiko, masing – masing kebijakan dan prosedur tersebut disetujui oleh Direksi. Limit telah diberikan kepada pejabat tertentu antara lain berupa limit atas kewenangan memutus kredit dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, tinggi rendahnya eksposur Bank. Kecukupan proses identifikasi, monitoring dan pengendalian risiko dan sistem manajemen risiko Bank Kalsel telah melakukan proses analisa kredit guna melakukan proses manajemen risiko yang ditujukan untuk meningkatkan prinsip kehati‐hatian dan pemberian kredit yang sehat. Dalam hal pengukuran, telah disusun model pengukuran yang berbasis internal model yaitu Internal Credit Risk Rating dimana dapat diperkirakan kemungkinan tingkat kegagalan pengembalian kredit produktif oleh calon debitur. Selain perhitungan stress testing risiko kredit pun telah dilakukan sehingga dapat diketahui seberapa besar kemampuan ketahanan Bank terhadap modal yang dimiliki yang diakibatkan penurunan kualitas kredit. Pengendalian Risiko menggunakan jaminan untuk mengcover risiko kredit pada portofolio kredit telah ditetapkan, grading model telah disusun, monitoring arus kas pada kondisi keuangan debitur telah dipantau. pengendalian dilakukan oleh unit terkait (Divisi Kredit/Dana Jasa & Cabang) dan secara berkala prosedur pelaksanaanya di audit oleh pihak audit intern bank.


Sistem Pengendalian Internal Mekanisme pengendalian intern melekat di masing – masing unit kerja, melalui proses maker, chacker & approval terhadap permohonan berkas kredit, selain itu peran auditor internal cukup memadai dalam membantu proses pengendalian tersebut. Dari sisi organisasi Kantor Pusat Bank Kalsel telah dibentuk bidang Manajemen Risiko kredit dan untuk Cabang telah dibentuknya Analis Risiko Kredit (ARK) yang merupakan perpanjangan tangan dari Divisi Manajemen Risiko yang berfungsi sebagai pengelola risiko kredit di Cabang. b. Risiko Pasar Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (adverse movement). Pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas telah melakukan persetujuan atas kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan proses manajemen risiko pasar. Direksi telah mengawasi proses manajemen risiko pasar melalui Komite Manajemen Risiko (Komenko) dan ALCO yang dilakukan secara berkala. Pengawasan/pemantauan Direksi diantarannya meliputi penetapan limit risiko pasar, pengukuran risiko pasar, pelaporan risiko pasar dan melakukan pengendalian intern terhadap penerapan manajemen risiko pasar. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Bank Kalsel telah memiliki kebijakan & prosedur dalam rangka pengelolaan risiko pasar. Penetapan limit telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko (Komenko) yaitu Limit Cut Loss, Limit Stop Loss, Manajemen Action

‐ 41 ‐

Trigers (MAT), limit transaksi dealers. Bank Kalsel telah menggunakan model pengukuran IRBB (Internal Rate Banking Book)/repricing gap untuk risiko suku bunga dimana metode itu untuk mengetahui dampak pendapatan (NII) dari perubahan suku bunga dan valuasi harga pada surat berharga (AFS) dengan menggunakan duration methode, laporan sensitivitas perubahan suku bunga dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan unit bisnis (Treasury & Dana Jasa) sebagai bentuk pemantauan terhadap eksposur risiko pasar namun SIM yang ada belum sepenuhnya mendukung operasional. Pengendalian Risiko Pasar Pengendalian melekat di unit kerja yang menjalankan fungsi monitoring dan pengendalian terhadap eksposur risiko pasar secara harian sehingga risiko dapat diminimalisr sedini mungkin. c. Risiko Likuiditas Bank Kalsel melakukan manajemen risiko likuiditas untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek lebih kearah mematikan bahwa kebutuhan arus kas harian, mingguan, dan bulanan dapat terpenuhi. Bank Kalsel telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menjaga kebutuhan likuiditas yang memadai setiap saat seperti : • Kewenangan dan tanggung jawab manajemen likuiditas • Komposisi asset dan kewajiban • Diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan • Manajemen likuiditas harian • Rencana pendanaan darurat (contingency funding plan) • Dan lain‐lain.


Bank Kalsel telah menetapkan limit yang tertuang dalam batasan limit ratio likuiditas (Alert Trigers). Bank Kasel telah menggunakan empat model pengukuran seperti Maturity profile, proyeksi arus kas, rasio likuiditas, dan stress test sebagai bentuk dilaporkan kepada Direksi secara berkala sehingga apabila terjadi peningkatan risiko likuiditas dapat dikendalikan sedini mungkin melalui strategi pendanaan, pengelolaan asset berkualitas tinggi, dan lain‐lain

internal maupun eksternal sehingga dapat diketahui berapa banyak frekuensi dan dampaknya dari aktivitas operasional Bank dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan unit kerja untuk ditindaklanjuti. Saat ini penginputan risk mapping masih tersentralisasi di Unit Manajemen Risiko dengan menggunakan aplikasi Bantu Risiko Operasional dan menggunakan stress testing untuk mengetahui dampak terhadap permodalan akibat dari potensi risiko operasional.

d. Risiko Operasional Bank Kalsel telah memiliki kebijakan & prosedur yang cukup memadai dalam rangka pengelolaan risiko operasional untuk mendukung aktivitas operasional, diantaranya telah melakukan penyusunan & penyempurnaan seperti : • BP. Manajemen Risiko Likuiditas (Contingency Funding Plan) • BP. Produk & Aktivitas Baru • BP. Profil Risiko Bank • BP. Perhitungan stress test risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas • BP. Penilaian risiko operasional • BP. Tata laksana Komite Manajemen Risiko.

Pengendalian Risiko Dari hasil risk mapping tersebut telah dilakukan proses mitigasi dan disampaikan kepada Direksi dan unit kerja untuk dikendalikan dan Divisi Internal Audit telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan di aktivitas operasional & jasa namun belum menyeluruh. e. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang –undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Bank Kalsel telah menetapkan limit yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh permodalan yaitu diantarannya limit user transaksi, limit wewenang biaya operasional, limit kewenangan memutus kredit, limit penarikan ATM, limit transaksi penempatan antar Bank dan dealer, dan lain‐lain.

Pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas dan Direksi telah memahami risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional serta melaksanakan persetujuan dan evalusi kebijakan dalam rangka mengendalikan risiko hukum.

Telah dilakukan risk mapping (pemetaan risiko operasional) terhadap risiko yang melekat (inherent risk) secara berkala dengan menggunakan data kejadian risiko operasional baik yang berasal dari

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Bank Kalsel telah memuat kebijakan

‐ 42 ‐


terkait pengelolaan risiko hukum namun masih terbatas permasalahan yang dihadapi, Bank Kalsel belum memiliki/terdapat pedoman yang mengatur secara langsung dan menyeluruh penanganan terhadap permasalahan hukum yang timbul.

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Bank Kalsel belum memiliki kebijakan yang memuat pengelolaan risiko reputasi. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan sistem informasi manajemen Bank Kalsel telah melakukan penanganan terhadap permasalahan reputasi yang timbul dan dilaporkan secara berkala namun terhadap penilaian risiko reputasi belum terukur dampaknya terkait dengan reputasi dan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap pelayanaan yang diberikan oleh bank.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan sistem informasi manajemen Bank Kalsel telah melakukan proses manajemen risiko hukum terhadap aktivitas fungsional Bank dan telah menginventaris dan mendokumentasikan dengan baik terhadap event (kejadian) yang mengandung permasalahan hukum dan termuat dalam profil risiko Bank secara kuantitatif dan dilaporkan kepada Direksi secara berkala.

Pengendalian Risiko Telah membentuk unit kerja yang bertugas menangani permasalahan risiko reputasi untuk dikendalikan dan Pengendalian sudah dilakukan bersama‐sama dengan internal audit dan unit kerja lain yang terkait.

Pengendalian Risiko Telah dibentuk unit kerja terpisah yang independent untuk menangani permasalahan hukum dan menunjuk legal officer serta pengacara dalam rangka penyelesaian kasus hukum, selain itu pengendalian juga dilakukan oleh masing‐masing unit kerja yang melakukan operasional Bank.

g. Risiko Strategik Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank Kalsel telah memiliki kebijakan pelaksanaan perencanaan Bank yang memuat pengelolaan risiko strategik. Telah dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap risiko strategik yang timbul belum bisa diukur dampaknya secara langsung. Cakupan pengendalian dilakukan oleh Divisi Internal Audit dan pada masing – masing unit kerja.

f. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas dan Direksi telah memahami risiko reputasi yang melekat pada aktivitas tertentu fungsional serta melaksanakan persetujuan dan evalusi kebijakan dalam rangka mengendalikan risiko reputasi.

h. Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan

‐ 43 ‐


perundang – undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas & Direksi Dewan Pengawas dan Direksi cukup berperan dalam rangka pengendalian risiko kepatuhan, dan potensi yang timbul segera ditindaklanjuti.

kerja. >> Profil Risiko Profil risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur risiko bank. Penilaian profil risiko bank memperhatikan pada semua risiko yang melekat (inherent risk) pada seluruh aktivitas operasional bank dan penilaian pada pelaksanaan sistem pengendalian risiko (risk control system) yang dilakukan. Penilaian secara keseluruhan setelah judgement (komposit) Profil Risiko Bank Kalsel pada pada periode triwulan Desember 2010 atas 8 (delapan) jenis risiko dinilai tergolong Low To Moderate , diperoleh dari hasil penilaian skor terbobot pada Risiko Inheren sebesar 74.40 Low To Moderate dan Sistem Pengendalian Risiko yang dinilai Acceptable skor sebesar 58.09.

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Sudah terdapat kebijakan berupa Pedoman Kegiatan Kepatuhan yang disusun disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah disusun terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan berkaitan dengan ketentuan dan ruang lingkup usaha, walaupun pelaksanaannya masih belum optimal. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan sistem informasi manajemen Bank Kalsel dalam mekanisme penilaian Pengendalian risiko kepatuhan masih terbatas pada kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional bank seperti Ketentuan BI, Peraturan Pemerintah, Perda, Perpajaka,dan lain‐lain. Secara umum seluruh kegiatan pengendalian risiko yang menyangkut kepada aspek kepatuhan cukup baik dilaksanakan oleh manajemen khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia walaupun cakupannya dan mekanisme perlu terus ditingkatkan. Sistem pengendalian intern Sistem Pengendalian Intern oleh Divisi Internal Audit terhadap aspek kepatuhan pada ketentuan sudah dilakukan, Pengendalian sudah dilakukan bersama‐sama dengan internal audit dan masing‐masing unit

‐ 44 ‐


>

Laporan Good Corporate Governance

>> Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Kalsel Konvensional a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi •

Dewan Pengawas ‐

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas per 31 Desember 2010 berjumlah 3 (tiga) orang, jumlah ini sama dengan jumlah Direksi, yaitu : 1. H. AM. Syahbana 2. Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, MM 3. Badaruzzaman Ketiganya merupakan Dewan Pengawas Independen. Pada saat ini Dewan Pengawas Bank Kalsel seluruhnya berdomisili di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Anggota Dewan Pengawas Bank Kalsel yang ada, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.

‐

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Bank Kalsel mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, dengan cara : 1. Melakukan pertemuan formal dan informal 2. Melalui surat‐menyurat. Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006

‐ 45 ‐

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 51 ayat (2). Dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mengatur tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas dalam beberapa kegiatan kepengurusan Bank Kalsel, yaitu : 1. Membuka kantor‐ kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan, unit usaha dan jaringan kantor lainnya sesuai ketentuan 2. Menjual saham dan mengeluarkan surat‐surat obligasi 3. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang‐barang inventaris milik Bank Kalsel


4. Mengikat Bank Kalsel sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga 5. Menggadaikan barang‐barang milik Bank Kalsel 6. Penyertaan dalam modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 7. Menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank Kalsel.

telah membentuk : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi ‐

Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas

Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Dewan Pengawas Bank Kalsel memiliki kemampuan dan Kelayakan yang dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test) untuk seluruh anggota Dewan Pengawas Bank Kalsel. Dewan Pengawas Bank Kalsel sampai dengan periode 31 Desember 2010

Efektif Nama

‐

Akhir Masa

Ket

7 Mei 2010

7 Juli 2013

Independen

9 Juli 2010

7 Mei 2010

7 Juli 2013

Independen

7 Juli 2010

7 Mei 2010

7 Juli 2013

Independen

BI

RUPS

H.AM. Syahbana

7 Juli 2010

Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, MM Badaruzzaman

target dan lebih meningkatkan prinsip kehati‐hatian 3. Meminta segera menyelesaikan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pelaksanaan pembangunan gedung kantor baru Bank BPD Cabang Paringin agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari 4. Meminta agar pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dengan lebih meningkatkan kooedinasi antara SKAI dengan KMR

Rekomendasi Rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengawas kepada Direksi diantaranya mengenai : 1. Segera memperbaiki kelemahan‐kelemahan yang bersifat administratif temuan Divisi Internal Audit agar tidak berdampak kepada hal‐hal yang tidak diinginkan/merugikan bank dikemudian hari 2. Meningkatkan monitoring atas kredit‐kredit yang telah diberikan oleh cabang terutama terhadap cabang‐cabang yang cukup ekspansif dan LDR‐nya melampaui

‐ 46 ‐


5.

6.

7.

8.

9.

secara lebih intensif Meminta agar penyusunan Program Kerja Audit Tahun 2010 mengacu kepada PBI No. 1/6/PBI/1999 dan memuat pelaksanaan audit, anggaran biaya audit dan alokasi waktu audit Mengaktifkan fungsi Komite Manajemen Risiko agar fungsi pengendalian risiko dapat berjalan efektif Meningkatkan kepekaan (sensitivitas) terhadap risiko melalui proses risk awareness dan risk culture Internalisasi dan refresment buku pedoman dan SOP pada seluruh unit kerja agar memberi pemahaman dan kesadaran inherent risk pada setiap aktivitas bank, dalam rangka mitigasi risiko Up dating dan refresment kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dan sinkron terhadap regulasi dan kompleksitas usaha bank serta penyesuaian rating dalam pembobotan risiko.

10. Rekomendasi kebijakan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi serta pejabat eksekutif dan pegawai 11. Pengangkatan kembali anggota komite beserta rekomendasi kenaikan honorarium komite 12. Pemberian honorarium kepada anggota sekretariat Dewan Pengawas 13. Rekomendasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan ke RUPS 14. Rekomenadasi calon‐calon anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah disampaikan ke RUPS. ‐

Rapat Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun 2010 berjumlah 14 (empat belas) kali di luar rapat koordinasi dengan Direksi, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut : Data kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat :

No

Nama Dewan Pengawas

Jumlah Kehadiran

1.

H.AM. Syahbana

14 kali

2.

Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, MM

14 kali

3.

Badaruzzaman

11 kali

4.

Ir. Arbainsyah, M.Si

2 kali

Catatan : • Sdr. Ir. Arbainsyah, M.Si menjabat terakhir tanggal 27 Februari 2010. • Sdr. Badaruzzaman terhitung sejak bulan Februari s.d. Juni 2011 tidak aktif sebagai anggota Dewan Pengawas, karena masih menunggu proses pengangkatan kembali.

‐ 47 ‐


Sedangkan untuk pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Pengawas dengan Direksi dilakukan sebanyak 16

(enam belas) kali, dengan data kehadiran sebagai berikut :

1. Data kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi No

Nama Dewan Pengawas

Jumlah Kehadiran

1.

H.AM. Syahbana

15 kali

2.

Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, MM

16 kali

3.

Badaruzzaman

12 kali

4.

Ir. Arbainsyah, M.Si

3 kali

2. Data kehadiran Direksi dalam rapat koordinasi No

Nama Direktur

Jumlah Kehadiran

1.

H. Juni Rif’at

5 kali

2.

H. Aspulani

4 kali

3.

H. Irfan

5 kali

4.

H.A Fahri Saifuddin

10 kali

Catatan : • Sdr. H. Aspulani menjabat hanya sampai dengan bulan Juni 2010 dikarenakan meninggal dunia • Rapat koordinasi tidak selalu harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, tetapi hanya terbatas pada anggota Direksi yang berkepentingan sesuai bidang tugas.

•

Direksi ‐

‐

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi Bank Kalsel sampai dengan bulan Desember 2010 berjumlah 3 (tiga) orang, seluruh Direksi bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan semua anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Bank Kalsel sehari‐hari termasuk memformulasikan dan melaksanakan rencana kerja perusahaan, yang telah dituangkan dalam rencana bisnis. Dalam melaksanakan operasional bank, Direksi selalu memperhatikan ketentuan perundang‐undangan yang berlaku serta melaksanakan prinsip kehati‐hatian.

Seluruh anggota Direksi Bank Kalsel sampai dengan Desember 2010 tidak ada yang memegang jabatan rangkap pada bank atau perusahaan lain.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah menetapkan atau membentuk satuan kerja atau

‐ 48 ‐


unit kerja yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, seperti : 1. Satuan Kerja Audit Intern 2. Unit kerja Manajemen Risiko 3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, dan

‐

Selain itu Direksi juga membentuk : 1. Komite Disiplin 2. Komite Pengarah IT 3. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP).

Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Direktur Bank Kalsel memiliki kemampuan dan kelayakan yang memadai, hal tersebut dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test) untuk seluruh Direktur Bank Kalsel. Susunan Direktur Bank Kalsel per Desember 2010 sebagai berikut :

Efektif Nama

‐

Akhir Masa

Ket

BI

RUPS

H. Juni Rif’at

7 Maret 2007

17 Febr 2007

27 Feb 2011

Independen

H.A Fahri Saifuddin

7 Maret 2007

17 Febr 2007

27 Feb 2011

Independen

H. Irfan

7 Maret 2007

17 Febr 2007

27 Feb 2011

Independen

Rapat Selama periode 2010 Direksi melaksanakan rapat sebanyak 32 kali, hasil pembahasan rapat telah dicatat dalam risalah dan telah didokumentasikan secara tertib dan baik.

Jumlah rapat ini tidak termasuk atau diluar rapat yang dilakukan Direktur sebagai komite dan rapat lainnya yang dilakukan dengan Dewan Pengawas atau komite Dewan Pengawas.

Data kehadiran Direktur dalam rapat, tercatat sebagai berikut : No

Nama Direktur

Jumlah Kehadiran

1.

H. Juni Rif’at

30 kali

2.

H. Aspulani

9 kali

3.

H. Irfan

29 kali

4.

H.A Fahri Saifuddin

28 kali

Catatan : • Sdr. H. Aspulani selaku Direktur Pemasaran menjabat sampai dengan bulan Juni 2010 karena meninggal dunia sehingga selama belum ada yang definitif sementara dirangkap oleh Direktur Utama. • Dalam pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh Bank Kalsel tidak hanya dihadiri oleh anggota direksi tetapi dihadiri juga oleh pemimpin Divisi, Kelompok atau dengan penggantinya.

‐ 49 ‐


Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2010, susunan keanggotaan Komite Audit terdiri dari :

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite •

Komite Audit ‐

Struktur, Keanggotaan, Nama

Jabatan

Badaruzzaman Drs. Ec. H.M Djaperi, M.Si, AK Poernomo Hadi Suntoro

Keahlian

Ketua/Dewan Pengawas Independen Anggota Independen Anggota Independen

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Bank Kalsel mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : 1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku

Perbankan Akuntansi Perbankan

‐

4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas 5. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

‐

Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2010 Komite Audit menetapkan program kerja sebagai berikut : No 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7.

Rencana Kerja Melakukan review, pemantauan dan evaluasi atas audit rutin oleh Satuan Kerja Audit Intern Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik, Badan Pemeriksaan Keuangan dan/atau atau Bank Indonesia Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan Direksi atas temuan hasil pemeriksaan oleh SKAI, Akuntan Publik, BPK dan/ atau Bank Indonesia Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi angka 1, angka 2 dan 3 kepada Dewan Pengawas Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS Meneliti kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku Meneliti kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan melakukan review atas

‐ 50 ‐

Realisasi Terpenuhi Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi


laporan publikasi 8. 9.

10.

11.

•

Menghadiri exit meeting atas pelaksanaan audit rutin yang dilaksanakan oleh SKAI Menyelenggarakan rapat komite Audit minimal sebulan sekali dan menuangkan hasilnya dalam risalah rapat serta menatausahajan risalah tersebut dengan baik Menyampaikan Risalah Rapat Komite Audit kepada Dewan Pengawas disertai saran untuk diteruskan kepada Direksi agar dapat menindaklanjuti hal‐ hal yang perlu mendapat perhatian Menyampaikan risalah rapat komite audit kepada Dewan Pengawas

Komite Pemantau Risiko ‐

Nama

Dr. Suhartono, SE, MM Sofyani, SE

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Posisi 31 Desember 2010, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi

H.AM. Syahbana

Terpenuhi

Jabatan Ketua/Dewan Independen Anggota Independen Anggota Independen

Keahlian Pengawas

Hukum Perbankan/ Manajemen Risiko Perbankan

‐

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Bank Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Mengevaluasi kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

‐

Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2010 Komite Pemantau Risiko menetapkan program kerja sebagai berikut : No 1.

2.

2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas.

Rencana Kerja Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap implementasi kebijakan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta implikasi/potensi permasalahan yang terjadi, berdasarkan laporan yang disampaikan unit kerja terkait (SKMR dan SKAI) dalam rangka membantu Dewan Pengawas dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komite Pemantau Risiko terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi yang menyangkut hal‐hal sebagai berikut : a. Kebijakan dan strategi manajemen risiko b. Kecukupan kebijakan, prosedur, metodologi serta

‐ 51 ‐

Realisasi

Terpenuhi, namun belum seluruhnya.

Terpenuhi


penetapan limit Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi serta sistem informasi manajemen risiko d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko e. Mengevaluasi Laporan Profil Risiko Triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris serta usulan langkah‐langkah untuk mengantisipasinya f. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko g. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko. Secara periodik melakukan kordinasi dan interaksi aktif dengan satuan kerja, terutama dengan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit Mendorong fungsi dan tugas Komite Manajemen Risiko, sehingga proses pengendalian risiko dapat berjalan secara lebih efektif, terutama rekomendasi dan executive summary dari laporan profil risiko SKMR dapat segera ditindak lanjuti dan proses mitigasi, identifikasi dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara dini dan tuntas Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko, dengan melakukan penilaian terhadap pedoman dan peraturan serta diskusi dengan SKMR dalam pertemuan dan rapat rutin setiap 3 (tiga) bulan termasuk evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko Melakukan Self Assesment terhadap pelaksanaan GCG khususnya mengenai kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, sebagai bagian penilaian terhadap konsistensi dan komitmen serta kinerja komite Ikut serta dengan Satuan Kerja Audit Intern dalam pelaksanaan exit meeeting dengan Cabang yang telah selesai pelaksanaan auditnya. Dalam rangka memberikan evaluasi dan rekomendasi secara lebih fokus terhadap potensi dan implikasi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses audit cabang Melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil audit (LHP) dari SKAI yang telah dilakukan pada seluruh unit yang ada, dan memberikan rekomendasi terhadap seluruh permasalan yang merupakan event yang mempunyai potensi risiko dan hal ini dilakukan melalui kordinasi dengan Komite Audit. Secara aktif akan memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan sebagai hasil evaluasi terhadap berbagai laporan (Profil Risiko dan LHP Cabang), termasuk tindak lanjut hasil audit ekternal ataupun evaluasi Bank Indonesia yang berimplikasi/berpotensi risiko, melalui kordinasi dengan SKMR dan SKAI Mengikuti seminar/workshop dan pelatihan yang sifatnya menambah dan meningkatkan wawasan dibidang manajemen risiko c.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

‐ 52 ‐

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi


11.

•

Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2010 dan Rencana Kerja Tahun 2011

Komite Remunerasi dan Nominasi ‐

Posisi 31 Desember 2010, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Nama

Jabatan

Prof. Dr. H. Asmaji Darmawi, MM Badaruzzaman

Terpenuhi

Ketua/Dewan Independen Anggota/Dewan Independen

Keahlian Pengawas Pengawas

Manajemen Perbankan

Drs. Zakhyadi Arifin, M.Si

Anggota Non Independen

Ekonomi

Ridha Tahya Basri

Anggota Non Independen

SDM

pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham 4. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham 5. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

‐

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai : a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi 3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur No

‐

Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2010 Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan program kerja sebagai berikut :

Rencana Kerja

Realisasi

1.

Mengevaluasi remunerasi karyawan

2.

Menyampaikan rekomendasi Pengawas dan Direksi

3.

Mengevaluasi sistem manajemen kompensasi pegawai

Belum Terpenuhi *)

4.

Meningkatkan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Terpenuhi

remunerasi

‐ 53 ‐

Terpenuhi Dewan

Terpenuhi


5.

Melakukan kajian atas kemungkinan dapat terlibatnya Dewan Pengawas dalam pengawasan proses mutasi pejabat bank dan pengangkatan sebagai salah satu alat sebagai saran pengendalian intern

Terpenuhi

*) Penerapan sistem remunerasi/kompensasi pegawai belum sampai 1 (satu) tahun sehingga evaluasi belum dilaksanakan.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern •

tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas. Dan setiap semester atau 6 (enam) bulan Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Fungsi Kepatuhan Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Bank Kalsel dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, ruang lingkup pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, saat ini terbatas hanya untuk wewenang Direksi, dan untuk aktivitas berupa : 1. Penyediaan dana dalam bentuk penyaluran kredit, pembiayaan, penempatan dana pada Bank counterparty dan atau pembelian surat berharga 2. Memantau kesesuaian rancangan kebijakan bank denga perundang‐undangan yang berlaku 3. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai 4. Melakukan pemantauan atas realisasi atau tindak lanjut realisasi rencana bisnis 5. Melakukan analisis atau kajian atas kebijakan bank yang berlaku.

Selain laporan periodik Direktur Kepatuhan juga memiliki kewajiban pelaporan yang bersifat insidentil yang disampaikan maksimal 7 hari sejak adanya kebijakan yang menyimpang, namun dalam periode tahun 2010 laporan tersebut tidak ada. •

Fungsi Audit Intern Fungsi kontrol internal pada Bank Kalsel pada dasarnya dilakukan oleh seluruh unit kerja dan secara khusus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta Kontrol Intern Cabang/Divisi (KIC/D). SKAI secara struktur berada langsung di bawah Direktur Utama, sedangkan untuk KIC/D berada dibawah Satuan Kerja Audit Intern. Dalam melaksanakan fungsinya KIC/D menyampaikan laporan kepada SKAI dengan tembusan unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

Selain hal‐hal tersebut diatas Direktur Kepatuhan juga bertugas melakukan ketersediaan peraturan yang berlaku untuk digunakan dalam operasional bank.

SKAI dalam melaksanakan fungsinya tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana

Secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan

‐ 54 ‐


pensiun dan dana kesejahteraan.

1. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko bank; 2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

SKAI dalam melaksanakan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 dan Pedoman Intern yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Bank Kalsel. Hasil pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan kepada : 1. Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan 3. Dewan Pengawas.

Dalam penerapan manajemen risiko Direksi memiliki fungsi dan tugas antara lain : 1. Menetapkan kebijakan limit, 2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi.

Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan pula kepada Bank Indonesia. •

Fungsi Audit Ekstern Pelaksanaan audit ekstern untuk kepentingan pemeriksaan laporan keuangan bank dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan penunjukan BPKP sebagai auditor laporan keuangan sudah mendapat persetujuan RUPS Namun pelaksaan audit ini belum dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia, yang mempersyaratkan adanya perjanjian, yang berisi sekurang‐kurangnya mengenai : 1. Ruang lingkup pekerjaan 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern •

Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Dan Direksi Dalam penerapan manajemen risiko Dewan Pengawas memiliki fungsi dan tugas antara lain :

‐ 55 ‐

Dalam melaksanakan fungsi ini, terdapat Divisi Manajemen Risiko dan untuk lebih mengoptimalkan pengendalian dalam penyaluran kredit, bank juga membentuk unit kerja baru yang diberi nama dengan ARK (Analis Risiko Kredit). •

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit Bank Kalsel dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, berupa kebijakan : 1. Wewenang memutus kredit/pembiayaan 2. Batas maksimal pemberian kredit 3. Wewenang transaksi penempatan dana masing‐masing user 4. Penetapan limit tarif biaya, suku bunga atau margin, bagi hasil 5. Wewenang penarikan atau pengeluaran kas.


•

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank Kalsel sudah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, namun diakui aplikasi tersebut belum dapat diketahui efektifitasnya.

•

2. Pengawasan berjenjang 3. Pelaksanaan audit berkala oleh SKAI dan/atau KIC/D 4. Kebijakan pembatasan limit atas transaksi penarikan atau pengeluaran biaya serta memutus kredit/pembiayaan. e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Dalam periode tahun 2010 Bank Kalsel telah menyalurkan dana untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada penyediaan dana besar, dengan informasi sebagaimana tabel di bawah ini :

Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Bank Kalsel ditetapkan dalam bentuk : 1. Kebijakan dual costudy dan/atau four eye principle

Jumlah No

Penyediaan Dana Debitur

Nominal

1.

Kepada Pihak Terkait

41

Rp

6.819.803.102

2.

Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Grup/Debitur

15 2

Rp Rp

337.967.439.324 62.115.276.628

sebagaimana tersebut diatas, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholder (publik) melalui media cetak dan website atau homepage : www.bankbpdkalsel.co.id.

f. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Pada tahun 2010 bank secara berkala telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada : 1. Bank Indonesia 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 3. Lembaga pemeringkat di Indonesia 4. Asosiasi‐asosiasi Bank di Indonesia 5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan 7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan.

g. Rencana Strategis Bank Bank telah menyusun rencana kerja sesuai ketentuan (regulasi) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Setiap rencana bisnis bank (business plan) telah disetujui oleh Dewan Pengawas Bank Kalsel. Rencana strategis bank ditetapkan dalam dua kriteria, yaitu : • Rencana Bisnis Jangka Pendek Rencana bisnis jangka pendek bank menetapkan sasaran diantaranya sebagai berikut :

Selain kepada pihak‐pihak

‐ 56 ‐


i. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas Lainnya Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Anggota Direksi.

1. Melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas 2. Melakukan perluasan jaringan operasional. •

Rencana Bisnis Jangka Menengah (1‐3 Tahun) Menetapkan program menjadi bank leader di wilayah Kalimantan Selatan yang di kenal dengan program “REGIONAL CHAMPION”.

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya.

h. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Modal Disetor Dewan Pengawas dan Direksi Bank Kalsel tidak ada memiliki saham pada Bank Kalsel serta pada bank atau perusahaan lainnya diluar Bank Kalsel.

j. Paket / Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas Dan Direksi Selama tahun 2010, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Bank Kalsel kepada Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun No

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Dewan Pengawas Orang

1.

2.

Total

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat di miliki *)

3

Direksi

Rp

Orang

3.190.203.661

3

6

3

Rp

5.695.569.153

3 242.692.100 1.781.908.668

1.418.631.295 3.895.505.046

5.214.804.429

11.009.705.494

*) berupa mobil dinas pribadi dengan nominal dari harga perolehan, insentif PPH Pasal 21 dan biaya pendidikan.

sedangkan untuk Direksi berjumlah 3 (tiga) orang sejak bulan Juni 2010 sebelumnya juga berjumlah 4 (empat) orang.

Catatan : Untuk Dewan Pengawas 3 (tiga) orang dari bulan Maret 2010 dari sebelumnya 4 (empat) orang,

‐ 57 ‐


k. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas dan Direksi Bank Kalsel tidak memiliki saham Bank Kalsel.

Untuk rasio penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai Bank Kalsel tahun 2010 dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

l. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah No

Perbandingan Penghasilan/Gaji

Rasio

1.

Pegawai Tertinggi

: Pegawai Terendah

6,98 : 1

2.

Direktur Tertinggi

: Direktur Terendah

1,11 : 1

3.

Komisaris Tertinggi

4.

Direktur Tertinggi

: Pegawai Tertinggi

2.61 : 1

5.

Direktur Tertinggi

: Pegawai Terendah

18.22 : 1

: Komisaris Terendah

Pegawai dimaksud dalam laporan ini adalah pegawai yang telah di angkat menjadi pegawai tetap (bukan calon pegawai atau kontrak).

1,11 : 1

Dan dari data tersebut diatas, tingkat penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi dalam 1 (satu) tahun dapat di kelompok sebagai berikut :

‐ 58 ‐


(satuan orang)

Jenis Remunerasi dalam 1 tahun *)

Jumlah Dewan Pengawas

Jumlah Direksi

Di atas Rp 2 miliar

‐

‐

Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar

‐

‐

Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar

‐

‐

Rp 500 juta ke bawah

3

3

*) Yang diterima dalam bentuk penghasilan perbulan

m. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Selama tahun 2010 Dewan Pengawas melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali di luar pelaksanaan rapat oleh Komite dan rapat dengan Direksi Bank Kalsel.

n. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Selama tahun 2010 pada Bank Kalsel tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, secara lengkap hal ini disampaikan dalam tabel dibawah ini :

Pengurus

Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tetap

Internal Fraud dalam 1 Tahun 2009

2010

2009

2010

2009

2010

Total Fraud

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Telah diselesaikan

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Dalam proses penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

o. Permasalahan Hukum Selama tahun 2010 terjadi 2 (dua) perkara, yaitu : 1. Perkara Perdata 2. Perkara Ketenagakerjaan.

Data masalah hukum Bank Kalsel pada periode 31 Desember 2010 tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Permasalahan Hukum Perdata

Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

‐

‐

Dalam proses penyelesaian

2

‐

Total

2

‐

‐ 59 ‐


p. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Selama periode 2010 transaksi yang telah dilakukan oleh Bank Kalsel tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). q. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank Bank Kalsel sampai dengan tahun 2010 belum menerbitkan saham dan/atau obligasi untuk di jual sehingga tidak ada kegiatan pembelian kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan. r. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik Pada tahun 2010 Bank Kalsel hanya melaksanakan pemberian bantuan untuk kegiatan sosial dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) sedangkan untuk kegiatan politik, bank tidak ada memberikan bantuan. Bantuan sosial yang dilaksanakan pada periode tahun 2010, terdiri atas bantuan untuk kegiatan : 1. Bantuan terhadap korban bencana alam tanah longsor Wasior, Tsunami Kepulauan Mentawai dan Meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta sebesar Rp 75.000.000,00 2. Bantuan kegiatan aksi mahasiswa peduli pendidikan di Kabupaten HST sebesar Rp 5.000.000,00 3. Bantuan pemeliharaan perahu pintar Korem 101/Antasari sebesar Rp 10.000.000,00 4. Bantuan pembangunan ruang belajar TPA Nurul Falah sebesar Rp 3.000.000,00 5. Bantuan pembangunan sarana penunjang pendidikan SD Islam Terpadu Qurrata A’Yun di Kab. HSS sebesar Rp 5.000.000,00

6. Bantuan pembangunan fasilitas outbound TP‐PKK Prov. Kalsel sebesar Rp 53.000.000,00 7. Bantuan kegiatan sunatan massal di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp 5.000.000,00 8. Bantuan kegiatan program “Ampih Miskin” di Kabupaten HSS sebesar Rp 12.000.000,00 9. Bantuan pendidikan kepada anak berprestasi Sania Sayalin di Kota Banjarmasin sebesar Rp6.000.000,00 10. Bantuan perawatan dan perbaikan mobil jenazah Miftahul Khair sebesar Rp 2.500.000,00 11. Bantuan kegiatan penghijauan program “One Man One Tree Paringin di Kabupaten Balangan sebesar Rp 16.290.000,00 12. Bantuan kegiatan penanaman pohon hijau Kota Tanjung di Kabupaten Tabalong sebesar Rp 18.048.000,00 13. Bantuan penyediaan sepeda motor roda tiga untuk kebersihan di Kabupaten Banjar sebesar Rp 18.450.000,00 14. Bantuan kegiatan sosialisasi melakukan aksi menjaga kebersihan lingkungan dalam bentuk pemasangan baliho sebesar Rp 22.500.000,00 15. Bantuan kegiatan kebersihan di kota Banjarmasin dalam bentuk pembelian 5 (lima) unit gerobak becak sebesar Rp 13.000.000,00. Sumber dana yang digunakan untuk program CSR atau bantuan sosial yang telah dilaksanakan berasal dari dana zakat pegawai dan dana Bank sendiri. s. Hasil Kesimpulan Umum Penilaian (Self Asessment) Atas Pelaksanaan Good Corporate Governance •

‐ 60 ‐

Nilai Komposit Dan Peringkatnya


Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Kalsel pada Tahun 2010 dengan nilai 2,475 atau dengan Predikat Komposit "BAIK".

No

1. 2. 3. 4.

Aspek yang dinilai Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan komite Penanganan benturan kepentingan

•

Bobot (a)

Peringkat (b)

Nilai (a) x (b)

10.00%

2

0.200

20.00%

2

0.400

10.00%

2

0.200

10.00%

3

0.300

5.

Penerapan fungsi kepatuhan bank

5.00%

3

0.150

6.

Penerapan fungsi audit intern

5.00%

3

0.150

7.

Penerapan fungsi audit ekstern

5.00%

3

0.150

7.50%

3

0.225

7.50%

2

0.150

15.00%

3

0.450

5.00%

2

0.100

8. 9.

10. 11.

Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposure) Transparansi kondisi keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal Rencana strategis bank

Nilai Komposit

100%

2.475

Predikat

•

Peringkat Masing‐masing Faktor Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini :

Baik

pelaksanaan GCG dalam mencapai tujuan bank 3. Jumlah anggota direksi yang kurang.

Kelemahan Dan Penyebabnya Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Kalsel, terdiri atas : 1. Belum optimalnya bank menerapkan prinsip‐prinsip dalam pelaksanaan GCG 2. Penerapan GCG baru sebatas upaya memenuhi kewajiban. Penyebab terjadinya kelemahan tersebut dikarenakan : 1. Belum optimalnya bank menjadikan prinsip‐prinsip pelaksanakan GCG sebagai corporate culture 2. Belum dirasakannya manfaat dalam jangka pendek dari

‐ 61 ‐

•

Rencana Tindak (Action Plan) dan Waktu Penyelesaiannya Rencana tindak dan waktu penyelesaian dilakukan sebagaimana disampaikan dalam laporan self assessment.

•

Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance Kekuatan bank untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) diantaranya terletak pada :


>> Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Kalsel Unit Usaha Syariah

1. Jumlah Dewan Pengawas cukup sesuai dengan kompleksitas usaha bank 2. Anggota Dewan Pengawas dan Direktur memiliki kompetensi yang cukup memadai, yang dibuktikan dengan lulus fit and propert test 3. Bank telah membentuk organisasi atau unit kerja‐unit kerja yang dibutuhkan 4. Dewan Pengawas dan Direktur seluruhnya bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan dan merupakan pihak independent.

No

1. 2.

3.

4.

5.

a. Kesimpulan Umum Dari Hasil Self Assesment Atas Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah

Nilai Komposit

Penilaian Komposit Dan Peringkatnya Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Unit Usaha Syariah Bank Kalsel pada Tahun 2010 dengan nilai 2,70 atau dengan Predikat Komposit "CUKUP BAIK".

•

Peringkat Masing‐masing Faktor Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini :

Bobot (a)

Faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

•

Peringkat (b)

Nilai (a) x (b)

35%

3

1.05

20%

2

0.40

10%

2

0.20

10%

3

0.30

25%

3

0.75

100%

2.75

Predikat

•

Usaha Syariah Bank Kalsel periode tahun 2010 adalah : 1. Belum ditetapkannya Direktur Syariah

Kelemahan Dan Kekuatan Pelaksanaan GCG Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Unit

‐ 62 ‐


sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance.

2. Remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dan dinikmati oleh Dewan Pengawas Syariah belum ditetapkan dalam RUPS. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance diantaranya : 1. Adanya keinginan atau kemauan untuk membuat bank syariah tetap dapat eksis dan berkembang lebih baik lagi diwaktu yang akan datang 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kemampuan dan integritas dalam mengembangkan bisnis syariah 3. Adanya dukungan pemegang saham. •

Langkah Perbaikan Beserta Target Waktu Pelaksanaan Sesuai dengan yang disampaikan dalam kertas kerja self assessment.

•

Realisasi Pelaksanaan Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya Beserta Kendala Penyelesaiannya Karena ini merupakan pelaporan yang pertama sehingga untuk realisasi dan langkah perbaikan pada periode sebelumnya tidak ada.

c. Daftar Konsultan, Penasehat Atau Yang Dapat Dipersamakan Dengan Itu Yang Digunakan Itu Yang Digunakan oleh UUS Unit Usaha Syariah dalam periode tahun 2010 menggunakan 2 (dua) lembaga konsultan. Konsultan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan buku pedoman pembiayaan dan pedoman berkenaan dengan operasional bank diluar pedoman pembiayaan. Nama‐nama konsultan dimaksud adalah : 1. Lembaga Perbankan Indonesia – ICDI Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan Indonesia – ICDI berupa pembuatan buku pedoman pembiayaan 2. Karim Business Consulting Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Karim Business Consulting berupa pembuatan buku pedoman operasional diluar buku pedoman pembiayaan. d. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (Remuneration Package) Remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel pada periode tahun 2010 merupakan remunerasi yang belum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

b. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Dan Lembaga Lainnya Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya, kalaupun ada perangkapan jabatan namun hal tersebut telah

Remunerasi yang diperoleh Dewan Pengawas Syariah dapat digambarkan sebagai table dibawah ini :

‐ 63 ‐


Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

No 1. 2.

Orang

Remunerasi

3

Fasilitas lainnya *) : 1. Yang Dapat Dimiliki 2. Yang Tidak Dapat Dimiliki

3

Total

Rupiah Rp 110.500.000,00

Rp 23.310.000,00 Rp 3.066.711,00 Rp 136.876.711,00

3

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah anngota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 Tahun

dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Di atas Rp 2 miliar

‐

Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 1 miliar

‐

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar

‐

Rp 500 juta ke bawah

3

*) yang di terima dalam bentuk keuangan (non natura)

e. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah selama No

Dewan Pengawas Syariah

tahun 2010 sebanyak 15 (limabelas) kali, dengan jumlah kehadiran masing‐masing anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut : Jumlah Kehadiran

1.

Prof Dr. H. Kamrani Buseri, MA

15 kali

2.

KH. Husin Nafarin, Lc, MA

13 kali

3.

Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH

12 kali

Jumlah penyimpangan yang terjadi dalam periode tahun 2010 tidak ada, dalam tabel informasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

f. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Pengurus

Internal Fraud dalam 1 Tahun

2009 Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2010 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ 64 ‐

Pegawai Tetap 2009 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2010 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Pegawai Tidak Tetap 2009 2010 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Dalam tabel informasi terkait dengan permasalahan hukum dapat digambarkan sebagai berikut :

g. Jumlah Permasalahan Hukum Baik Perdata maupun Pidana dan Upaya Penyelesaiannya olehn UUS Dalam tahun 2010 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel.

Jumlah

Permasalahan Hukum

Perdata

Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

‐

‐

Dalam proses penyelesaian

‐

‐

Total

‐

‐

h. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial (Jumlah Maupun Penerima Dana) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel selama ini dilakukan secara terkonsentrasi oleh Bank Kalsel secara keseluruhan dan tidak mengenal adanya pembagian terhadap UUS dan Konvensional namun dalam laporan ini untuk penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan pihak penerima bantuan kami informasikan pada laporan Bank Kalsel konvensional.

‐ 65 ‐

i. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya • Sumber Pendapatan Non Halal Bank belum mencatat dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sumber pendapatan non halal tidak ada. • Nilai Pendapatan Non Halal Sehubungan tidak adanya kegiatan non halal, maka nilai pendapatan non halal juga tidak ada. • Penggunaan Dikarenakan tidak adanya sumber dana dan jumlah pendapatan non halal secara otomatis bank juga tidak ada menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan‐kegiatan yang bermanfaat.


>

Alamat Jaringan Kantor Kantor Pusat Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 3350726‐28 Fax. (0511) 3357330 Email. [email protected] Website. www.bankbpdkalsel.co.id Kantor Cabang Utama (1) Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 3350725, 3351613, 3351614, 3351615 Fax. (0511) 3350722 Kantor Cabang (13) 1. Barabai Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 12 Barabai 71311 Telp. (0517) 41119, 41398 Fax. (0517) 41827

6. Pelaihari Jl. Kemakmuran No. 1 Pelaihari 70811 Telp. (0512) 21195, 22359 Fax. (0512) 21425

2. Kotabaru Jl. H. Agus Salim No. 1 Kotabaru 72113 Telp. (0518) 23860, 21217 Fax. (0518) 21157

7.

Kandangan Jl. A. Yani Simpang Lima Kandangan 71211 Telp.(0517) 21481,22547, 22018 Fax. (0517) 21699

3. Amuntai Jl. Norman Umar No. 6 Amuntai 71411 Telp. (0527) 61172, 62900 Fax. (0527) 61525

8.

Martapura Jl. A. Yani Km. 40 Martapura 70614 Telp. (0511) 4720283, 4722711 Fax. (0511) 4720258

4. Tanjung Jl. Jend. Sudirman No. 54 Tanjung 71513 Telp. (0526) 2021014, 2021147 Fax. (0526) 2021481

9.

Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 34 Banjarbaru 70711 Telp. (0511) 4787580 Fax. (0511) 4782769

5. Rantau Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 2A Rantau 71111 Telp. (0517) 31163, 31191 Fax. (0517) 31292

10. Marabahan Jl. Basuki Rahmat No.10 Marabahan 70511 Telp. (0511) 4799650 Fax. (0511) 4799547

‐ 66 ‐


11. Batulicin Jl. Raya Batulicin No. 29 RT.03 Batulicin 72171 Telp. (0518) 70159 Fax. (0518) 70550

13. A. Yani Jl. A.Yani Km3,5 Rt.269 Telp. (0511) 3264343,3272947 Fax (0512) 3264040

12. Paringin Jl. Gunung Pandau No.9 Rt.1 Paringin 71462 Telp. (0526) 2028198 Fax. (0526) 2028197 Kantor Cabang Syariah (2) 1. Banjarmasin Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 8 Banjarmasin 70123 Telp. (0511) 3304201, 3303827, 3301032 Fax. (0511) 3304111

2. Kandangan Jl. Jend. Sudirman RT 04 Kandangan Telp. (0517) 22286 Fax. (0517) 23768

Kantor Cabang Pembantu (3) 1. Satui Jl. Propinsi RT.26 Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Telp. (0512) 61303, 61053 Fax. (0512) 61143

3. UNLAM Jl. Brigjend H. Hasan Basri (Kampus Fisip Unlam), Banjarmasin.

2. Nagara Jl. Pelabuhan, Desa Tumbukan Banyu, Nagara, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan Telp. (0517) 51194 Fax . (0517) 52070 BPD Unit (11) 1. Banjarmasin Timur Jl. Kuripan No. 6 Banjarmasin Telp. (0511) 3254858 – 3254859

3. Pasar Amuntai Komplek Pasar Amuntai Jl. Abdul Aziz, HSU Telp. (0527) 62553

2. Sentra Antasari Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Lt. I Site 1 Blok D Nomor 34 Jl. P. Antasari Banjarmasin Telp. (0511) 3355001 – 2, 3355004

‐ 67 ‐

4. Murakata Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lt. II Site 1 Blok H Nomor 1 Jl. Ir. P. H. M. Noor, Barabai, HST Telp. (0517) 43904


5. Kelua Jl. A. Yani, Pasar Kelua, Kelua Telp. (0526) 2707877

9.

Binuang Jl. A.Yani No.101 Binuang Kabupaten Tapin

6. BPD Unit Serongga Jl. A Yani Km.29 Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru

10. Asam‐asam Jl. Ahmad Yani Rt 06 Rw 1 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

7. BPD Limbur Raya Jl. Putri Ciptasari Kotabaru Telp. (0518) 22532

11. Pagatan Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Desa/Kelurahan Pagaruyung Rt II Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu

8. Gambut Jl. A.Yani Km. 14 Kabupaten Banjar Kedai Syariah (3) 1. RS. Ansari Saleh Jl. Brigjend H. Hasan Basry No.1 Kayutangi , Banjarmasin

3.

Kedai Syariah Amuntai Jl. Abdul Azis No.10 Rt.1 Amuntai Telp. (0518) 22532

2. Kampus IAIN Antasari Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin Kantor Kas (10) 1. Kantor Gubernur Kalsel Jl. Jend. Sudirman No. 14 Banjarmasin 70115 Telp. (0511) 3363980 2. Banjarmasin Selatan Jl. K. S. Tubun No. 43 Banjarmasin 70243 Telp. (0511) 3252164 3. Banjarmasin Utara Jl. Mesjid Jami No. 41 RT 002 Banjarmasin

5. Pemko Banjarmasin Jl. RE Martadinata No. 1 Banjarmasin Telp. (0511) 3351689 6.

Mabu’un Jl. Raya Mabu’un, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Telp. (0526) 2027272 7. Pasar Bauntung Jl. Lanan No. 1 Banjarbaru 70713 Telp. (0511) 4773983

‐ 68 ‐


4. RSUD Ulin Banjarmasin Komplek RSU Daerah Ulin Jl. Jend. A. Yani Km. 2 No. 43 Banjarmasin 70231 Telp. (0511) 3275085 Flexi (0511) 7404835 9. Dispenda Prov. Kalsel Jl. A. Yani Km.6 Kantor Dinas Pendapatan Prov. Kalimantan Selatan

8. Pemda Kab. Tala Jl. A. Syairani no.3Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kab. Tanah Laut

10. Kantor Pemkab Balangan Kantor Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Jl. A. Yani Paringin

Kas Mobil (9) • Cabang Utama Banjarmasin •

2 (dua) buah

Cabang Barabai, Cabang Kotabaru, Cabang Amuntai, Cabang Rantau, Cabang Pelaihari, Cabang Banjarbaru, Syariah Banjarmasin

Terminal ATM (27) 1. Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama (2 Terminal) Jl. Lambung Mangkurat No.7 Banjarmasin 70111

masing‐masing 1 (satu) buah

8. Kompleks RSUD Ulin Banjarmasin Kompleks RSU Daerah Ulin Jl. A. Yani Km. 2 No. 43 Banjarmasin 70231

2. Kantor Gubernur Kalimantan Selatan Jl. Jend. Sudirman No. 14 Banjarmasin 70115

9. Kantor Cabang Batulicin Jl. Raya Batulicin No. 29 RT.03 Batulicin 72171

3. Kantor Cabang Martapura Jl. A. Yani Km. 40 Martapura 70614

10. Kantor Cabang Tanjung (2 Terminal) Jl. Jend. Sudirman No. 54 Tanjung 71513

4. Kantor Cabang Kotabaru Jl. H. Agus Salim No. 1 Kotabaru 72113

11. Kantor Cabang Barabai Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 12 Barabai 71311

5. Kantor Cabang Amuntai Jl. Norman Umar No. 6 Amuntai 71411

12. Kantor Cabang Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 34 Banjarbaru 70711

6. Kantor Cabang Rantau Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 2A Rantau 71111

13. Rumah Sakit Sari Mulia Jl. Pangeran Antasari No.139 Banjarmasin

7. Kantor Cabang Pelaihari Jl. Kemakmuran No. 1 Pelaihari 70811

14. Duta Mall Jl. A. Yani KM.2 Banjarmasin

‐ 69 ‐


15. Kantor Cabang Kandangan Jl. P. Antasari No. 1‐2 Kandangan 71211

22. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman no 44 Banjarmasin

16. Capem Satui Jl. Propinsi RT.26 Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

23. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Pangeran Antasari No. 5 Banjarbaru 24. Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No.01 Banjarmasin

17. Marabahan Jl. Basuki Rahmat No.10 Marabahan 70511 18. Paringin Jl. Gunung Pandau No.8 Rt.1 Paringin 71600

25. Depo Gemilang Jalan Kinibalu RT.21A/36 Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin

19. Bandara Syamsuddin Noor Landasan Ulin Banjarbaru

26. Pemkab Balangan Jalan A. Yani Paringin, Komplek Perkantoran Pemkab Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan

20. Rumah Sakit Khusus Bedah Siaga Jl. A. Yani Km 4,5 No 73 Banjarmasin

27. Kantor Cabang Kandangan Jalan A. Yani Simpang 5, Kelurahan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

21. Kantor Cabang A. Yani Jl. A.Yani Km 3,5 Rt 269 Rw 003 Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin

‐ 70 ‐


BANK KALSEL SYARIAH >

Perkembangan Kinerja Syariah

Disamping penyebaran layanan melalui pembukaan Kedai Syariah dan Layanan Syariah, dalam rangka memberikan pelayanan yang menyeluruh pada seluruh unit kerja Bank Kalsel secara real time dan online, di pertengahan tahun 2010 diimplementasikan transaksi antar unit di Bank Kalsel Syariah sebagaimana telah dioperasionalkan pada Kantor Cabang Konvensional sebelumnya.

Bank Kalsel Syariah adalah bagian yang tak terpisahkan dari Bank Kalsel keseluruhan dengan visi menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Kalsel Syariah bergerak dalam operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan di dunia perbankan melalui produk‐produk yang berkesesuaian dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan syariah lainnya. Dalam rangka pengembangan Bank Kalsel Syariah, dengan memperhatikan minat, semangat serta harapan masyarakat dan Pemerintah Daerah ditambah dorongan program akselerasi Bank Indonesia, maka pada tahun 2010 Bank Kalsel Syariah telah menambah jaringan kantor layanannya setingkat Kantor Cabang Pembantu (Kedai) Syariah di Amuntai pada tanggal 29 September 2010. Selain itu jaringan Bank Kalsel Syariah semakin luas dengan dibukanya layanan syariah di 9 (sembilan) Kantor Cabang/Capem/BPD Unit Konvensional Bank Kalsel, sehingga layanan terhadap kebutuhan perbankan syariah dapat dilayani di 2 (dua) Kantor Cabang Syariah, 3 (tiga) Kedai Syariah dan 24 Layanan Syariah di Kantor Cabang/Cabang Pembantu/BPD Unit Konvensional.

‐ 71 ‐

Bersama Bank Indonesia dan seluruh perbankan di Indonesia, Bank Kalsel Syariah turut serta berpartisipasi dalam program pemerintah dengan menjadi salah satu Bank pelaksana produk TabunganKu. Secara bertahap pula Bank Kalsel Syariah telah melakukan pengembangan produk untuk dapat memenuhi kepentingan dan kepuasan nasabah. Di tahun 2010 ini Bank Kalsel Syariah kembali membuktikan eksistensinya dengan dianugerahkannya “The Best Syariah Awards 2010” untuk kategori aset kurang dari Rp 500 miliar dari Majalah Investor. Diharapkan di tahun yang akan datang, penghargaan‐penghargaan lain akan kembali diraih seiring dengan semakin meningkatnya eksistensi Bank Kalsel Syariah di dunia perbankan Indonesia. Perkembangan kinerja Bank Kalsel Syariah tahun 2008‐2010 dapat dilihat pada laporan berikut ini:


>> Perkembangan Aset

dengan rata‐rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir adalah 46,95%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Aset usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun baik secara jumlah maupun share,

(x jutaan rupiah)

Tahun Uraian

Aset Gabungan Share

Rata‐rata Pertumbuhan

2010

2009

2008

316.895

239.298

148.197

46,95%

4.578.655

4.091.212

3.682.437

11,51%

6,92%

5,85%

4,02%

>> Dana Pihak Ketiga Dari dana pihak ketiga yang diserap Kantor Cabang Syariah/Kedai Syariah/Layanan Syariah melalui beberapa jenis produk simpanan baik yang bersifat wadiah (titipan) seperti giro dan tabungan serta yang bersifat mudharabah (investasi) seperti tabungan dan deposito, posisi Desember 2010 berjumlah Rp 181,02 miliar dengan rata‐rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir sebesar 39,07%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

‐ 72 ‐


(x jutaan rupiah)

Tahun Uraian 2010

2009

2008


Simpanan 19.695

14.823

16.314

11,86%

Tabungan

118.738

82.517

59.165

41,68%

Deposito

42.585

29.067

18.196

53,13%

181.018

126.407

93.675

39,07%

Wadiah Mudharabah

Jumlah

Sharing dana pihak ketiga pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dari tabel berikut : (x jutaan rupiah)

Tahun Uraian 2010

2009

2008

DPK Syariah

181.018

126.407

93.675

Gabungan

3.776.366

3.530.759

3.246.611

Share

4,79%

3,58%

2,89%

‐ 73 ‐


>> Penyaluran Dana Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini : (x jutaan rupiah)

Tahun


Uraian 2010

2009

2008

Murabahah

197.942

139.123

129.562

24,83%

Mudharabah

13.903

9.425

889

503,85%

Musyarakah

2.440

625

680

141,16%

Qardh

153

‐

‐

Ijarah

11

‐

‐

Jumlah

214.449

149.173

131.131

PENYALURAN DANA

28,09%

Share pembiayaan syariah terhadap kredit/pembiayaan Bank Kalsel dari tahun 2008‐2010 tergambar dari tabel berikut : (x jutaan rupiah)

Tahun Uraian

Pembiayaan Syariah

2010

2009

2008

214.449

149.173

131.131

Gabungan Share

2.920.015

2.399.506

7,34%

1.757.177

6,22%

7,46%

>> Laba Rugi Perkembangan pendapatan dan beban periode 2008‐2010 dapat dilihat dari tabel berikut : (x jutaan rupiah)

Tahun


Uraian 2010 Pendapatan Bagi Hasil

2009

2008

21.010

16.156

9.106

6.935

4.608

2.349

14.075

11.548

6.757

1.438

241

226

Beban operasional lainnya

7.513

5.493

4.262

Laba operasional

8.000

6.296

2.721

(323)

1.017

(847)

‐175,92%

7.677

5.278

1.874

113,55%

‐

‐

‐

0,00%

5.278

1.874

113,55%

Beban Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil bersih Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan (beban) non operasional Laba sebelum pajak penghasilan Beban (manfaat) pajak penghasilan Laba Ditahan

7.677

‐ 74 ‐

251,66%


>> Hasil Usaha Serta Tingkat Likuiditas Hasil usaha Bank Kalsel Syariah semakin baik apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari rasio ROA yang meningkat dari 2,94% di tahun

2009 menjadi 3,23% di tahun 2010. Kualitas pembiayaan juga cukup terjaga yang ditunjukkan dengan persentase NPF pada tabel di bawah ini :

Tahun


Uraian 2010 ROA

3,23%

NPF

0,32%

2009

2008

2,94%

1,70%

0,12%

0,16%

>> Bagi Hasil Perkembangan indikasi bagi hasil terhadap dana pihak ketiga dengan nisbah masing‐masing produk selama tahun 2010 berdasarkan prinsip revenue Sumber Dana

41,32% 69,62%

sharing dari pengelolaan dana baik pembiayaan maupun penempatan dana antar bank syariah digambarkam sesuai dengan tabel berikut :

Return on Investment Bagi Hasil 2010

Nisbah

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

Giro Wadiah

60

1,51%

1,95%

1,81%

1,65%

1,70%

1,57%

1,49%

1,66%

1,68%

1,77%

1,67%

1,80%

Tabungan Wadiah

0

1,51%

1,95%

1,81%

1,65%

1,70%

1,57%

1,49%

1,66%

1,68%

1,77%

1,67%

1,80%

Tamu Al‐Barakah

50

5,02%

6,51%

6,04%

5,51%

5,66%

5,22%

4,96%

5,55%

5,61%

5,91%

5,57%

5,99%

Tamupel Al‐Barakah

35

3,52%

4,56%

4,23%

3,86%

3,96%

3,66%

3,47%

3,88%

3,92%

4,14%

3,90%

4,19%

Tahaj Ar‐rahman

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tamu Al‐Barakah Bank

50

5,02%

6,51%

6,04%

5,51%

5,66%

5,22%

4,96%

5,55%

5,61%

5,91%

5,57%

5,99%

Deposito 1 bulan

62

6,23%

8,08%

7,50%

6,84%

7,02%

6,48%

6,15%

6,88%

6,95%

7,33%

6,91%

7,43%

Deposito 3 bulan

65

6,53%

8,47%

7,86%

7,17%

7,36%

6,79%

6,45%

7,21%

7,29%

7,69%

7,24%

7,78%

Deposito 6 bulan

65

6,53%

8,47%

7,86%

7,17%

7,36%

6,79%

6,45%

7,21%

7,29%

7,69%

7,24%

7,78%

Deposito 12 bulan

65

6,53%

8,47%

7,86%

7,17%

7,36%

6,79%

6,45%

7,21%

7,29%

7,69%

7,24%

7,78%

Deposito Bank

65

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,69%

7,24%

7,78%

Sumber Dana

Bagi Hasil per 1000 Rupiah

Nisbah

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

Giro Wadiah

0

1,26

1,63

1,51

1,38

1,42

1,31

1,24

1,39

1,40

1,48

1,39

1,50

Tabungan Wadiah

0

1,26

1,63

1,51

1,38

1,42

1,31

1,24

1,39

1,40

1,48

1,39

1,50

Tamu Al‐Barakah

50

4,19

5,43

5,04

4,59

4,72

4,35

4,14

4,62

4,67

4,93

4,64

4,99

Tamupel Al‐Barakah

35

2,93

3,80

3,53

3,22

3,30

3,05

2,89

3,24

3,27

3,45

3,25

3,49

Tahaj Ar‐rahman

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Tamu Al‐Barakah Bank

50

4,19

5,43

5,04

4,59

4,72

4,35

4,14

4,62

4,67

4,93

4,64

4,99

Deposito 1 bulan

62

5,19

6,73

6,25

5,70

5,85

5,40

5,13

5,73

5,79

6,11

5,75

6,19

Deposito 3 bulan

65

5,44

7,06

6,55

5,97

6,13

5,66

5,38

6,01

6,07

6,41

6,03

6,49

Deposito 6 bulan

65

5,44

7,06

6,55

5,97

6,13

5,66

5,38

6,01

6,07

6,41

6,03

6,49

Deposito 12 bulan

65

5,44

7,06

6,55

5,97

6,13

5,66

5,38

6,01

6,07

6,41

6,03

6,49

Deposito Bank

65

‐

‐

‐

‐

6,41

6,03

6,49

‐

‐

‐

‐

‐ 75 ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐


Metode perhitungan revenue sharing ini dipakai oleh semua perbankan syariah di Indonesia, hal tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan : ‐ Sulit dipastikan biaya‐biaya yang terkait dengan pengelolaan dana ‐ Saat ini revenue sharing dianggap lebih bersaing dalam perolehan return dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat karena sistem ini tidak memungkinkan terjadinya bagi hasil terhadap kerugian ‐ Belum siapnya masyarakat Indonesia dalam menerima resiko terhadap dana yang disimpannya khususnya terhadap kemungkinan kerugian dalam bisnis Bank.

>> Jenis Produk dan Jasa Produk perbankan syariah yang tersedia dan dipasarkan pada Kantor Cabang/Kedai/Layanan Syariah adalah: a. Penghimpunan Dana • Produk dana berdasarkan akad Wadiah, meliputi Giro iB Amanah, Tabungan iB Al Barakah dan TabunganKU • Produk dana berdasarkan akad Mudharabah, meliputi Tabungan iB Al Barakah dan Deposito iB Al Barakah. b. Penyaluran Dana • Produk pembiayaan iB berdasarkan akad jual beli meliputi Murabahah, Salam dan Istishna • Produk pembiayaan iB berdasarkan akad syirkah meliputi Mudharabah dan Musyarakah • Produk pembiayaaan iB berdasarkan akad sewa meliputi Ijarah. c. Jasa Perbankan, meliputi jasa dengan akad Wakalah, Kafalah dan Qardh.

‐ 76 ‐


Pengelolaan Dana Sosial (dalam angka penuh )

Penerimaan dan Penggunaan Dana Sosial

Saldo Dana ZIS Awal Periode Penerimaan Dana Sosial Zakat dari Bank Zakat dari pihak Luar Bank Infaq, shadaqah, dan penerimaan lainnya

Penggunaan Dana ZIS Disalurkan sendiri Disalurkan ke BAZ/LAZ Saldo Dana Qardh Awal Periode Sumber Dana Qardh Zakat, Infaq & Shadaqah Denda Sumbangan/Hibah Pendapatan Non Halal Lainnya Penggunaan Dana Qardh Pinjaman Sumbangan Lainnya

Tahun 2009

2010

Pertumbuhan Nominal %

1,939,933,604 1,134,823,486 1,099,524,744 3,887,635 31,411,107

2,134,492,656 1,721,616,072 1,404,532,928 5,000,000 312,083,144

194,559,052 586,792,586 305,008,184 1,112,365 280,672,037

10 52 28 29 894

940,264,434 922,764,434 17,500,000

1,429,096,002 1,423,096,002 6,000,000

488,831,568 500,331,568 ‐11,500,000

52 54 ‐66

1,939,933,604 1,179,155,790 1,103,412,379

2,134,492,656 1,721,616,072 1,404,532,928

194,559,052 542,460,282 301,120,549

10 46 27

‐31,411,107

‐100

31,411,107 44,332,304

317,083,144

272,750,840

615

984,596,738 334,014,434 614,375,000 36,207,304

1,429,096,002 266,500,000 1,150,630,000 11,966,002

444,499,264 ‐67,514,434 536,255,000 ‐24,241,302

45 ‐20 87 ‐67

*) Data Dana ZIS dan Al‐Qardh satu kesatuan dan tidak terpisah **) Sumber Laporan LAZ (BP ZIS) Bank Kalsel

‐ 77 ‐


KEJADIAN SETELAH LAPORAN AUDIT

========= Tidak ada kejadian penting setelah laporan audit

‐ 78 ‐

=========


KEPENGURUSAN BANK KALSEL >> Pemimpin Divisi M. Fauzan Noor Pemimpin Divisi Perencanaan & Strategi Kandangan,01 Oktober 1972 Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Hj. Any Mardiani Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Amuntai, 5 Desember 1960 Sarjana Ekonomi STIE Pancasetia I.G.K. Prasetya Pemimpin Divisi Kredit Banjarmasin, 2 Mei 1968 Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional

Wasin Nuri Pemimpin Divisi Umum Banjarmasin, 27 Juli 1959 Sarjana Ekonomi STIE Pancasetia Ridha Tahya Basry Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Jakarta, 3 Januari 1959 Sarjana Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Supian Noor Pemimpin Divisi Dana Jasa Barabai, 16 November 1967 Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat H. Abdul Hamid Rizal Pemimpin Divisi Internal Audit Banjarmasin, 16 April 1958 Sarjana Ekonomi STIEI Banjarmasin

‐ 79 ‐


Hasan Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Banjarmasin, 20 Oktober 1958 Sarjana Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Riza Pahlevi Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi Bengkulu, 6 Agustus 1968 Magister Sains Pasca Sarjana Pengelolaan Sumber Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Lukman Pemimpin Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang Cimahi, 4 September 1963 Sarjana Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Juliansyah Pemimpin Kelompok Akuntansi dan Pelaporan Banjarmasin, 16 Juli 1962 Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta H. M. Rizhar Pemimpin Kelompok Kepatuhan dan Hukum Banjarmasin, 13 Nopember 1963 Sarjana Ekonomi STIEI Indonesia Banjarmasin Noor Fitriah Pemimpin Kelompok Treasury & Dealers Kapuas, 22 Januari 1966 Sarjana Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

‐ 80 ‐


>> Pemimpin Cabang Utama/Cabang/Cabang Syariah/Cabang Pembantu Cabang Utama Cabang Utama Banjarmasin

:

H. Ardiansyah

Cabang Utama Pemimpin Cabang Barabai

:

GT. Agus Permana

Pemimpin Cabang Kotabaru

:

Akhmad Mauliansyah

Pemimpin Cabang Martapura

:

Didi Ferdinansyah

Pemimpin Cabang A. Yani

:

Yuli Harmini

Pemimpin Cabang Tanjung

:

Rudi Syahrinsyah

Pemimpin Cabang Rantau

:

M. Rahman Hakim

Pemimpin Cabang Batulicin

:

Nordin

Pemimpin Cabang Pelaihari

:

Sugiono

Pemimpin Cabang Kandangan

:

Syaiful Arif

Pemimpin Cabang Amuntai

:

Darmadiansyah

Pemimpin Cabang Banjarbaru

:

Yunita Martha

Pemimpin Cabang Marabahan

:

Adi Rosyadi

Pemimpin Cabang Paringin

:

Fachrudin

Cabang Syariah Pemimpin Cabang Syariah Banjarmasin

:

Rachmi Martini

Pemimpin Cabang Syariah Kandangan

:

M. Syarifullah

Cabang Pembantu Pemimpin Cabang Pembantu Satui

:

Edwinaldy

Pemimpin Cabang Pembantu Nagara

:

Helman Rosyadi

Pemimpin Cabang Pembantu Unlam

:

Akhmad Fauzi Noor

‐ 81 ‐


TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Laporan Tahunan ini berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen Bank Kalsel dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing‐masing di bawah ini.

Dewan Pengawas

H.AM Syahbana Ketua

Badaruzzaman Anggota

Prof. DR. H. Asmadji Darmawi Anggota

Direksi

H. Juni Rif'at Direktur Utama

H.A. Fahri Saifuddin Direktur Kepatuhan

H. Irfan Direktur Operasional

‐ 82 ‐

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BANK BPD KALSEL TAHUN 2010 DAN 2009

NOMOR : LAP - 2101 /PW 16/4/2011 TANGGAL : 23 Maret 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Jalan A. Yani Km. 33, Banjarbaru - 70711 (0511) 4781116, 4772957, 4780584, 4780853, 4782037, 4782547 Fax. : (0511) 4774501 email : [email protected], [email protected], situs : www.bpkp.go.id

Nomor : LAP- 2101/PW16/4/2011

Laporan Auditor Independen Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel Kami telah mengaudit neraca Bank BPD Kalsel tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank BPD Kalsel tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Rizal Sihite Register Negara No. D-3066 23 Maret 2011

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Jalan A. Yani Km. 33, Banjarbaru - 70711 (0511) 4781116, 4772957, 4780584, 4780853, 4782037, 4782547 Fax. : (0511) 4774501 eMail : [email protected], [email protected], situs : www.bpkp.go.id

DAFTAR ISI Halaman

Laporan Auditor Independen

1

Laporan Keuangan Bank BPD Kalsel Neraca

2

Laporan Laba Rugi

4

Laporan Perubahan Ekuitas

5

Laporan Arus Kas

6

Catatan Atas Laporan Keuangan

7

BANK BPD KALSEL NERACA Per 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah)

ASET Kas Giro pada Bank Indonesia

Catatan 2c, 2p, 3 2c, 4

2010 276.939.272.755 336.080.866.998

2009 258.749.051.349 181.812.028.432

Giro pada Bank Lain Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

2c, 5

983.415.503 (464.825) 982.950.678

1.331.684.233 (13.316.840) 1.318.367.393

Penempatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

2d, 6

767.505.563.907 (867.055.639) 766.638.508.268

882.889.106.304 (6.780.324.614) 876.108.781.690

Efek-efek Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

2e, 7

218.456.619.555 218.456.619.555

320.263.386.118 (2.955.000.000) 317.308.386.118

13.037.926.635 2.906.977.189.751 (36.375.560.446) 2.883.639.555.940

9.536.371.888 2.389.969.349.595 (34.435.512.054) 2.365.070.209.429

Kredit yang Diberikan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pihak Ketiga Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

2b, 2f, 2g, 8

Penyertaan Saham Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

2h, 9

3.020.128.120 3.020.128.120

3.020.128.120 (89.177.563) 2.930.950.557

Aset Tetap Akumulasi Penyusutan

2i, 10

109.982.050.411 (55.639.575.913) 54.342.474.498

97.606.865.893 (47.943.271.300) 49.663.594.593

11 2j, 12 2q, 22f 13

30.095.492.820 3.458.525.746 2.158.877.665 2.841.398.689

31.380.759.057 3.683.755.430 883.160.876 2.303.385.589

4.578.654.671.732

4.091.212.430.513

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Biaya Dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-lain JUMLAH ASET

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2

BANK BPD KALSEL NERACA Per 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah) KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Kewajiban Segera Giro Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pihak Ketiga

Catatan

14 2b, 2l, 15

Tabungan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pihak Ketiga

2b, 2l, 16

Deposito Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pihak Ketiga

2b, 2l, 17

Setoran Jaminan Simpanan dari Bank Lain Pinjaman yang Diterima Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi Utang Pajak Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban Ekuitas Modal Disetor Setoran Modal yang Belum Disahamkan Modal Sumbangan Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi Selisih Revaluasi Aset Tetap Cadangan Umum Cadangan Tujuan Saldo Laba Jumlah Ekuitas

18 2m, 19 20 2g, 21 2q, 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2010

2009

29.640.196.932

37.075.986.249

988.254.284.329 698.035.098.160 1.686.289.382.489

1.075.009.986.561 965.748.232.653 2.040.758.219.214

53.908.898.076 949.026.799.023 1.002.935.697.099

38.970.480.803 856.496.408.914 895.466.889.717

249.484.150.567 837.657.055.697 1.087.141.206.264

93.219.420.000 501.315.693.100 594.535.113.100

114.196.568 73.821.081.448 499.905.543 2.431.828.975 50.230.289.309 27.603.499.479 3.960.707.284.106

354.528.288 12.101.545.074 770.857.285 2.361.460.306 17.209.241.059 20.705.966.312 3.621.339.806.604

309.156.000.000 1.504.429 652.187.328 87.415.268 127.135.393 89.485.411.116 59.382.713.218 159.055.020.874 617.947.387.626 4.578.654.671.732

245.248.500.000 2.584.004.429 652.187.328 (3.627.430.000) 127.135.393 63.679.824.796 42.178.989.005 119.029.412.958 469.872.623.909 4.091.212.430.513


3

BANK BPD KALSEL LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah) Catatan PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Hasil Bunga Provisi dan Komisi Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga

580.464.330.238 1.051.406.111 581.515.736.349

450.267.367.052 18.902.608.243 469.169.975.295

2n, 35

188.274.117.025

166.312.005.274

393.241.619.324

302.857.970.021

36

26.569.335.871

18.587.605.627

37 38 39 40 41

9.953.606.617 53.151.643.600 106.661.745.351 8.579.833.766 10.828.487.461 189.175.316.795

6.704.819.203 43.970.428.496 87.773.795.670 6.877.173.154 9.082.950.737 154.409.167.260

230.635.638.400

167.036.408.388

LABA OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

42

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(12.996.169.565) 217.639.468.835

BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN Pajak Tahun Berjalan Pajak Tangguhan

2009

2n, 33 2o, 34

Pendapatan Operasional Bersih Pendapatan Operasional Lainnya Beban Operasional Lainnya: Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Umum dan Administrasi Tenaga Kerja Iklan dan Promosi Lain-lain Jumlah Beban Operasional Lainnya

2010

13.047.770 167.049.456.158

2q, 22 59.860.164.750 (1.275.716.789) 58.584.447.961

LABA BERSIH

159.055.020.874


4

48.440.646.800 (420.603.600) 48.020.043.200 119.029.412.958

Saldo 1 Januari 2009 Setoran Modal Pembagian Laba Tahun 2008 Penambahan (Pengurangan) Lainnya Laba Bersih Tahun 2009 Saldo 31 Desember 2009

Setoran Modal Pembagian Laba Tahun 2009 Penambahan (Pengurangan) Lainnya Laba Bersih Tahun 2010 Saldo 31 Desember 2010

BANK BPD KALSEL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Modal Setoran yang Belum Disahamkan Modal Sumbangan

Laba (Rugi) yg Blm Direalisasi

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Cadangan Umum

34.033.218.205

Cadangan Tujuan

8.145.770.800

7.951.174.376

17.854.411.944

59.382.713.218

5.300.782.918

11.902.941.295

42.178.989.005

89.485.411.116

63.679.824.796

12.218.656.201

51.461.168.595

-

127.135.393

2.560.906.236

(6.188.336.236)

-

127.135.393

652.187.328

82.632.000

(3.627.430.000)

3.714.845.268

87.415.268

127.135.393

652.187.328

(2.582.500.000)

1.504.429

652.187.328

2.584.004.429

2.501.372.429

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah)

Modal Disetor 205.823.500.000 39.425.000.000

245.248.500.000

63.907.500.000

309.156.000.000


5

81.457.708.004

Saldo Laba

369.867.953.718

Jumlah Ekuitas

(81.457.708.004)

119.029.412.958

(61.093.281.003)

39.425.000.000

119.029.412.958

469.872.623.909

2.643.538.236

119.029.412.958

(119.029.412.958)

159.055.020.874

(89.272.059.719)

63.907.500.000

159.055.020.874

617.947.387.626

14.384.302.562

159.055.020.874

BANK BPD KALSEL LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah) 2010 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Bunga dan Provisi Pembayaran Bunga Penerimaan Operasional Lainnya Pembayaran Beban Operasional Lainnya Penerimaan Non Operasional Pembayaran Beban Non Operasional Penerimaan kembali Pinjaman Hapus Buku Pembayaran Angsuran PPh Badan Pembayaran Kekurangan Tahun Pajak 2007 Laba Sebelum Perubahan Aset dan Kewajiban Operasional Penurunan (Kenaikan) dalam Aktivitas Operasi: Penempatan pada Bank Lain Efek-efek Pinjaman yang Diberikan Aset Operasi Lainnya Kenaikan (Penurunan) dalam Kewajiban Operasi: Kewajiban Segera Giro, Tabungan, Deposito, dan Sertifikat Deposito Setoran Jaminan Simpanan dari Bank Lain Kewajiban Operasi Lainnya Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi

2009

513.763.624.558 (185.730.144.295) 23.060.349.257 (166.817.055.563) 2.280.072.541 (1.500.092.460) 3.166.693.393 (29.283.214.000) (1.928.948.719) 157.011.284.712

465.811.777.625 (166.000.715.220) 14.774.058.511 (149.703.756.105) 1.768.783.818 (1.643.652.708) 3.579.739.080 (36.872.000.000) 131.714.235.001

115.383.542.397 99.866.070.000 (449.966.939.693) (1.045.604.696)

16.616.959.887 258.057.593.765 (642.327.749.439) 217.705.192

(1.601.852.024) 245.606.063.821 (240.331.720) 61.719.536.374 (9.845.582.522) 216.886.186.649

4.872.602.592 284.148.752.910 310.528.288 10.722.885.468 6.537.665.008 70.871.178.672

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian Aset Tetap Penambahan Penyertaan Penerimaan Dividen Tunai Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

(16.899.677.167) 342.293.221 (16.557.383.946)

(14.309.906.520) (594.770.818) 233.808.036 (14.670.869.302)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Pinjaman Bank Indonesia Pembayaran Pinjaman PT Bank Tabungan Negara Pembayaran Pinjaman Departemen Keuangan Pembayaran Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan Pembayaran Dana Pembangunan Pembayaran Dividen Penambahan Modal Disetor Penambahan (Pengurangan) Modal Pinjaman Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

(158.769.472) (112.182.270) (17.854.411.944) (17.854.411.944) (53.563.235.831) 63.907.500.000 (2.582.500.000) (28.218.011.461)

(234.475.556) (109.853.520) (8.000.000.000) (12.218.656.201) (12.218.656.201) (36.655.968.602) 39.425.000.000 82.632.000 (29.929.978.080)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

172.110.791.242

26.270.331.290

KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN

441.892.764.014 614.003.555.256

415.622.432.724 441.892.764.014

Kas dan Setara Kas Akhir Periode terdiri atas : Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Lain Jumlah

276.939.272.755 336.080.866.998 983.415.503 614.003.555.256

258.749.051.349 181.812.028.432 1.331.684.233 441.892.764.014


6

BANK BPD KALSEL CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

1. UMUM a. Pendirian Bank Bank BPD Kalsel didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah tersebut di atas telah disesuaikan kembali peraturan pendiriannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor I tahun 1993 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tertanggal 23 Maret 1993 Nomor 584.43-418 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Seri D No.seri 2 tanggal 24 Maret 1993. Perubahan pertama atas Peraturan Daerah tersebut adalah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.43-759 tanggal 7 September 1998, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Seri D No.seri 14 tanggal 31 Oktober 1998.

Perubahan kedua adalah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 pada tanggal 4 September 2003 tentang Bank BPD Kalsel, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38 pada tanggal 19 September 2003. Perubahan ketiga/terbaru adalah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009 tentang Bank BPD Kalsel, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 11 pada tanggal 23 Juli 2009. Kegiatan utama Bank BPD Kalsel meliputi jasa-jasa perbankan: giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, transfer/kiriman uang, inkaso, bank garansi, pemberian kredit, pembayaran gaji/pensiunan PNS, dan jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 26/SK.DIR/REN/2004 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank BPD Kalsel, dibentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikepalai oleh Pimpinan UUS setingkat Kepala Divisi. Kantor Bank BPD Syariah Banjarmasin mulai beroperasi pada bulan Agustus 2004 dan Kantor Cabang Syariah Kandangan mulai beroperasi pada bulan Desember 2005. Kegiatan utama Bank BPD Syariah adalah penghimpunan dana dalam bentuk giro amanah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, pembiayaan murabahah, musyarakah, salam, istishna, dan jasa-jasa lainnya. Kantor Pusat Bank BPD Kalsel berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Struktur kantor Bank BPD Kalsel sebagai berikut: Kantor Pusat Kantor Cabang Utama Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Unit Usaha Syariah Kantor Unit Usaha Pembantu Syariah Kantor Kas/Unit Kantor Kas Mobil

: : : : : : : :

1 1 13 2 2 3 17 9

Sejak tahun 2007, terdapat Unit Layanan Syariah pada setiap Kantor Cabang Bank BPD Kalsel. b. Dewan Pengawas dan Direksi Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel sebagai berikut: Dewan Pengawas Ketua Anggota Anggota

: : :

H. A. M Syahbana H. Asmadji Darmawi H. Badaruzzaman

Direksi Direktur Utama Direktur Umum Direktur Pemasaran Direktur Kepatuhan

: : : :

H. Juni Rif'at H. Irfan H. Aspulani (Almarhum) H. A. Fahri Saifuddin

Sejak tanggal 8 Juni 2010 Direktur Pemasaran tidak dijabat lagi oleh H. Aspulani, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan audit lapangan belum ada penetapan Direktur Pemasaran yang baru. Susunan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD Kalsel sebagai berikut: Dewan Pengawas Syariah Ketua Anggota Anggota

: : :

KH. Kamrani Buseri KH. Husin Naparin H. Rusdiansyah Asnawi

7


Komite Audit Ketua Anggota Anggota

: : :

H. Badaruzzaman M. Djaperi Poernomo Hadi Suntoro

Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua Anggota Anggota Anggota

: : : :

H. Asmadji Darmawi H. Badaruzzaman Zakhyadi Ariffin Ridha Tahya Basry

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan praktik-praktik perbankan dan pedoman akuntansi serta pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (i) Aset Keuangan Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (1) aset keuangan tersedia untuk dijual, (2) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (3) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya (1) Aset keuangan tersedia untuk dijual Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang atau dimiliki hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk cadangan kerugian penurunan nilai ((CKPN)) dan laba rugi dihentikan p pengakuannya. bunga p g selisih kurs,, hingga gg aset keuangan g g y Pendapatan p g dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi. (2) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai pendapatan bunga. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui dalam laporan keuangan sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. (3) Aset keuangan Pinjaman yang diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai pendapatan bunga. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. (ii) Kewajiban Keuangan Bank mengklasifikasikan seluruh kewajiban keuangan dalam kategori Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan. Kewajiban keuangan dikeluarkan ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Setelah pengakuan awal, bank mengukur seluruh kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. (iii) Penentuan nilai wajar Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca. Termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari IDMA (interdealer Market Association ) atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pelaporan neraca.

8


Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer ), perantara efek (broker ), kelompok industri atau badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria diatas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini. Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya yang tersedia pada tanggal neraca. Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi. Untuk instrumen yang lebih kompleks, bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Beberapa input dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar dan merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu. Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut. (iv) Penghentian pengakuan Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer. Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau telah kadaluwarsa. (v) Reklasifikasi aset keuangan Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrument keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut : (i) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; (ii) terjadi setelah bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal (iii) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak terulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh bank. Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi. (vi) Klasifikasi atas Instrumen Keuangan Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (revisi 2006)

Golongan (ditentukan oleh Bank)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset Keuangan

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kewajiban Keuangan Rekening Administratif

Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan

9

Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain Kredit yang diberikan Aset lain‐lain SBI Efek‐efek Obligasi Pemerintah SBI Efek‐efek Obligasi Pemerintah Simpanan dari nasabah Simpanan dari bank lain Pinjaman yang diterima beban yang masih harus dibayar


Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pembayaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Untuk fasilitas Rekening Administratif berupa fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan dan Garansi Bank tidak mengacu pada PSAK 50/55 (revisi 2006 disebabkan bukan obyek PSAK 50/55 (revisi 2006) sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada PSAK 31 (revisi 2001), b. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Bank melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa". Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 7, transaksi antara Bank dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah lainnya tidak perlu diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. c. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Bank BPD Kalsel menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Kurs tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai 2009 9.430,00 2.712,50

2010 9.017,50 2.595,00

Dolar Amerika Serikat Riyal Saudi Arabia d. Penempatan

Merupakan penempatan pada bank lain dalam bentuk deposit on call, deposito dan tabungan. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo masing-masing penempatan dan dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. e. Efek-efek Efek-efek terdiri atas Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Kategori pengukuran atas efek-efek mengacu pada PSAK 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran dan Bank dalam melakukan pencatatan surat berharga (efek-efek), menetapkan 2 (dua) katagori pengukuran, antara lain : No.

Katagori Pengukuran

1

Tersedia untuk Dijual

2

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Pencatatan Saat Pembelian

Pencatatan Setelah Pembelian

Sebesar nilai wajar surat berharga dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian surat berharga.

Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui secara langsung dalam ekuitas. Sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortised cost).

Dalam pelaksanaan transaksi efek-efek, Bank BPD Kalsel tidak pernah melakukan reklasifikasi terhadap efek-efek tersebut, kecuali pada saat dilakukan transisi awal tahun 2010 pada saat dilakukan implementasi PSAK 50/55 (revisi 2006) pada Bank. Pelaksanaan Transisi. Pada saat pelaksanaan transisi awal tahun perlakuan efek-efek mengacu pada pelaksanaan sesuai ketentuan PAPI 2008, dengan ketentuan pelaksanaan yang dijalankan sebagai berikut No. 1

2

Kategori Pengukuran Tersedia untuk Dijual

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Pelaksanaan transisi -

Nilai tercatat pada 1 Januari 2010 dianggap sebagai harga perolehan (deemed cost ).

-

Biaya transaksi dan premi/diskonto yang telah diakui dalam laporan Suku bunga efektif dihitung berdasarkan arus kas masa depan setelah 1 Januari 2010 terhadap nilai tercatat awal.

-

10


f. Kredit yang Diberikan Kredit yang Diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit baki debet bank sesuai penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dan penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh bank. Kategori pengukuran untuk kredit yang diberikan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dimana pada saat pengakuan awal nilai perolehan dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut. Termasuk dalam kredit yang diberikan adalah piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah . Piutang murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dan bank untuk membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Piutang murabahah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangkan dengan pendapatan margin yang ditangguhkan dan saldo penyisihan kerugian. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan di muka. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah ) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai wajar terkini setelah dilakukan penyesuaian arus kas dan dilakukan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas selisih nilai wajar sebelum direstukturisasi dengan nilai wajar setelah dilakukan restrukturisasi yang dihitung menggunakan suku bunga efektif. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah direstrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi. Kredit bermasalah (non performing loan) dihapusbukukan dengan mendebit Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit yang bersangkutan secara definitif tidak dapat ditagih. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke pos pendapatan pada laporan laba rugi. g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Produktif Aset Produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit yang diberikan, serta komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko kredit. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap masingmasing aset produktif pada setiap tanggal neraca apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika terdapat bukti yang obyektif sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut : a) Kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, yang dapat dilihat dari laporan keuangan debitur atau penerbit b) Pelanggaran kontrak, yaitu terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga lebih dari 90 hari atau kredit dikategorikan kurang lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP) c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan lainnya; e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipin penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan secara kolektif.

11


Penilaian Siginfikasi Aset yang dinilai secara Individual. Bank dalam menetapkan asset keuangan yang dinilai secara individual berdasarkan penilaian aset keuangan dengan nilai di atas Rp. 1 Milyar per fasilitas, dengan model discounted cashflow . Penilaian aset keuangan secara Kolektif. Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (historical loss rate atau historical net charge-off rate ) dari kelompok kredit. Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit secara kolektif juga mencakup kerugian yang telah terjadi namun belum dapat diidentifikasi secara tersendiri pada tanggal laporan (incurred but not yet identified ). Teknik perhitungan penurunan nilai kolektif yang dipergunakan oleh Bank adalah Model Roll Rates Analisys dengan penggunaan data kerugian historis selama 3 (tiga) tahun , dengan sistem moving windows setiap 3 (tiga) bulanan dengan batasan minimal khusus untuk aset keuangan pinjaman yang diberikan adalah 0,5%. Penetapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk aset produktif yang tidak termasuk instrumen keuangan sesuai PSAK 50/55 (revisi 2006) seperti rekening administratif berupa Garansi Bank dan fasilitas kredit yang masih belum ditarik mengacu pada PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif berserta seluruh perubahannya. h. Penyertaan Penyertaan merupakan investasi jangka panjang pada PD BPR di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan pada PT Sarana Kalsel Ventura. Penyertaan dibukukan dengan metode biaya (pangsa kurang dari 20%) dan dinyatakan sebesar saldonya dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset produktif. Penerimaan deviden tunai diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. i. Aset Tetap Aset Tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali hak atas tanah yang tidak disusutkan. Pengadaan dibukukan sebagai Aset Tetap dan Inventaris jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Harga perolehannya minimal Rp 1.000.000. 2) Masa manfaat lebih dari satu tahun; 3) Langsung maupun tidak langsung menunjang operasional bank Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan dan disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap. Ketika Aset Dalam Penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi harga perolehannya direklasifikasi ke akun Aset Tetap yang sebenarnya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang menambah masa manfaat dan berjumlah material diakui sebagai penambahan harga perolehan. Aset Tetap, kecuali Tanah dan Aset Dalam Penyelesaian, disusutkan sebagai berikut: 1) Kelompok Bangunan disusutkan dengan metode garis lurus dengan tarif 5% untuk bangunan permanen (masa manfaat 20 tahun) dan 10% untuk bangunan tidak permanen (masa manfaat 10 tahun). 2) Kelompok Aset Tetap bukan Bangunan disusutkan dengan metode saldo menurun berganda (double declining balance method ) dengan tarif 50% untuk aset dengan masa manfaat 4 tahun dan 25% untuk aset dengan masa manfaat 8 tahun. Untuk masa pemakaian tahun terakhir, Aset Tetap disusutkan sekaligus dari nilai buku yang tersisa. j. Pendapatan Diterima Di Muka dan Biaya Dibayar Di Muka Pengakuan atas Pendapatan Diterima Di muka dan Biaya Dibayar Di muka dilakukan apabila nilai nominal di atas Rp10.000.000, yang diamortisasi selama masa manfaatnya dengan metode garis lurus. k. Beban Ditangguhkan Beban Ditangguhkan adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya pengeluaran karena dianggap memberikan manfaat bagi periode selanjutnya. Beban Ditangguhkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan dibukukan sebesar biaya perolehan. Amortisasi atas beban yang ditangguhkan dilakukan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya dan tidak melebihi 8 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Terhadap beban ditangguhkan yang belum selesai seluruhnya atau masih dalam proses pengembangan, belum dilakukan amortisasi.

12


l. Simpanan Nasabah Giro merupakan Simpanan Nasabah di Bank BPD Kalsel yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemegang giro. Tabungan merupakan simpanan nasabah di Bank BPD Kalsel yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter/teller dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara lain, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan. Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank BPD Kalsel yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank BPD Kalsel. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank BPD Kalsel. Sertifikat deposito merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi. Diskon atau perbedaan antara nilai yang diterima sekarang dan nilai nominal dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi selama periode waktu sertifikat deposito. Termasuk dalam simpanan nasabah adalah simpanan syariah dan investasi tidak terikat yang terdiri atas: 1) Giro wadiah , merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. 2) Investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan mudharabah , merupakan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disepakati sebelumnya. 3) Investasi tidak terikat dalam bentuk deposito berjangka mudharabah , merupakan simpanan pihak lain dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di muka dan hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Simpanan nasabah dicatat berdasarkan katagorikan pengukuran kewajiban lainnya (biaya diperolehan diamortisasi) dimana saat pencatatan pengakuan awal nilai wajar kewajiban keuangan ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. m. Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari bank lain terdiri atas kewajiban terhadap bank lain dalam bentuk giro, interbank call money yang jatuh tempo, menurut perjanjian, tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Semuanya dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap bank lain. Simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah dan investasi tidak terikat yang terdiri atas deposito berjangka mudharabah. Simpanan dari Bank lain dicatat berdasarkan katagorikan pengukuran kewajiban lainnya (biaya diperolehan diamortisasi). n. Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan dan Beban Bunga diakui dengan menggunakan metode akrual basis. Pendapatan bunga dan beban bunga dicatat berdasarkan katagori pengukuran aset keuangan dengan metode tingkat suku bunga efektif sesuai pengelompokkan aset keuangan tersebut. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, pendapatan bunga yang telah diakui dan belum diterima pembayarannya wajib dibatalkan (dikoreksi), kemudian mengakui pendapatan bunga baru yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan penurunan nilai (unwinding interest). Pendapatan bunga yang dibatalkan tetap dicatat pada pos memorial berupa rekening administratif sebagai tagihan kontinjensi. Penerimaan setelah kredit mengalami penurunan nilai, maka setiap penerimaan pembayaran dari debitur akan langsung mengurangi nilai tercatat kredit. Nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai merupakan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang mencakup arus kas yang bersumber dari pokok dan bunga yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Oleh karena itu, tidak diperlukan proses pengalokasian atas pembayaran yang diterima dari debitur untuk membayar pokok atau bunga. Dalam rangka administrasi kredit, maka prioritas pembayaran debitur diatur dalam kebijakan intern bank sebagai berikut : Untuk kredit dengan kolektibilitas lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar diprioritaskan pengembalian bunga, sisanya untuk pengembalian pokok, sedangkan untuk kredit dengan kolektibilitas Diragukan dan Macet diprioritaskan pengembalian pokok, sisanya untuk pembayaran bunga. Penetapan prioritas pembayaran tersebut, tidak merubah pencatatan penerimaan angsuran sesuai PSAK 50/55 (revisi 2006).

13


Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri atas bagi hasil (atas pendapatan atau laba rugi) murabahah dan istishna , mudharabah serta musyarakah . Pendapatan dari transaksi murabahah diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban syariah merupakan beban bagi hasil tabungan mudharabah serta bonus giro wadiah , yang diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. o. Provisi dan Komisi Pendapatan Provisi dan Komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu atau kredit yang arus kasnya sulit untuk diprediksi dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang diberikan yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi yang belum diamortisasi, diakui pada saat kredit yang diberikan dilunasi. Pendapatan provisi dan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi. p. Saldo dalam Mata Uang Asing Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah BI. Keuntungan atau kerugian akibat penyesuaian kurs tersebut dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. q. Pajak Penghasilan Bank BPD Kalsel menerapkan metode kewajiban (liability method ) untuk menentukan beban Pajak Penghasilan. Menurut metode kewajiban, aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan kewajiban yang tercatat di neraca dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang seperti rugi menurut pajak yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang. Aset dan kewajiban Pajak Tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau kewajiban tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau jika bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. r. Manfaat Karyawan Pada bulan Juni 2004, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Revisi atas PSAK No. 24 mengenai “Imbalan Kerja” menggantikan PSAK 24. Revisi PSAK ini adalah mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas imbalan kerja. Jumlah estimasi kewajiban didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Bank BPD Kalsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang pesertanya adalah pegawai aktif Bank BPD Kalsel sejak tanggal 1 Agustus 1999, serta imbalan kerja yang berasal dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan. Bank BPD Kalsel mengakui penyisihan uang penghargaan terhadap pegawai berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 (UU No. 13/2003) tanggal 25 Maret 2003 terutama ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di perusahaan. Penyisihan tersebut dihitung dengan membandingkan manfaat yang akan diterima oleh karyawan dari Program Pensiun pada usia pensiun normal dengan manfaat yang akan diterima berdasarkan UU No. 13/2003 setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi karyawan dan hasil investasinya. Apabila manfaat pensiun lebih kecil dari pada manfaat menurut UU No. 13/2003, maka Bank harus membayar kekurangan tersebut. Penyisihan yang dibentuk dibukukan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris independen. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut (sebelum dikurangi aset program) dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Besarnya keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut, diakui selama rata-rata sisa masa kerja dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu terjadi ketika Bank memperkenalkan program imbalan pasti atau mengubah imbalan terhutang pada program imbalan pasti yang ada. Biaya jasa lalu diakui selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja (vested). s. Informasi Segmen Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis. Segmen usaha bank adalah bank konvensional (non syariah) dan unit usaha syariah. Lokasi Bank hanya berada di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga tidak ada penyajian informasi segmen untuk segmen geografis.

14


t. Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. u Penerapan PSAK Nomor 50 dan Nomor 55 Sehubungan dengan telah diimplementasikannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran sejak 1 Januari 2010, Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2009 yang disajikan sebagai informasi komparatif Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2010, telah disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/II/DPNP tanggal 31 Maret 2010 atau PAPI revisi 2008 tanpa perlu dinyatakan kembali (restatement ).

15


3. Kas 2010 Rupiah Mata Uang Asing: Dolar Amerika Serikat Riyal Saudi Arabia Jumlah Mata Uang Asing Jumlah

2009

276.900.999.325

258.733.117.311

16.231.500 22.041.930 38.273.430 276.939.272.755

1.886.000 14.048.038 15.934.038 258.749.051.349

Saldo Kas dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 6.671.690.000 dan Rp 4.418.610.000. 4. Giro Pada Bank Indonesia 2010 Kantor Pusat Unit Usaha Syariah Jumlah

320.739.990.528 15.340.876.470 336.080.866.998

2009 159.889.182.803 21.922.845.629 181.812.028.432

Jumlah tersebut telah sesuai dengan rekonsiliasi tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. 5. Giro Pada Bank Lain 2010 Non Syariah Syariah; Giro Wadiah Jumlah Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bersih

936.932.958 46.482.545 983.415.503 (464.825) 982.950.678

2009 1.285.201.689 46.482.544 1.331.684.233 (13.316.840) 1.318.367.393

Kolektibilitas seluruh Giro Pada Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 digolongkan lancar. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai giro pada bank lain sebagai berikut: 2010 Saldo awal tahun Koreksi ke Saldo Laba (PPAP ke CKPN) Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir tahun

13.316.840 (12.852.015) 464.825

2009 20.005.517 (6.688.677) 13.316.840

Kolektibilitas Giro Pada Bank Lain adalah lancar pada tahun 2010 dan 2009. Cadangan Kerugian sebesar 1% dibentuk atas giro syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum beserta perubahan-perubahannya (PBI Nomor 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan PBI Nomor 11/2/PBI/2010 tanggal 29 Januari 2010. Sedangkan atas giro Non Syariah tidak dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai karena berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat bukti objektif pada aset produktif Giro pada bank Lain per 31 Desember 2010 yang mengalami penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain. 6. Penempatan Tahun 2010 Jenis Penempatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Bank Lain Deposit On Call (DOC) Deposito Call Money Deposito Mudharabah Tabungan Mudharabah Sub Jumlah

Jangka Waktu

Kisaran Tingkat Bunga (%)

Jumlah -

7 hari 1 bulan 3 hr d.d 1 bulan 14 hr s.d 1 bulan ---

6.1 s.d 7 % 7,00% 5.7 s.d 6.5 % 6.75 s.d 7.35 % 3,91%

108.000.000.000 82.800.000.000 490.000.000.000 74.900.000.000 11.805.563.907 767.505.563.907 (867.055.639)

Dikurangi: - Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

766.638.508.268

Jumlah Penempatan (bersih)

16


Tahun 2009 Jenis Penempatan

Jangka Waktu

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Bank Lain Deposit On Call (DOC) Deposito Call Money Deposito Mudharabah Tabungan Mudharabah Sub Jumlah Jumlah Dikurangi: PPAP Jumlah Penempatan (bersih)

Kisaran Tingkat Bunga (%)

Jumlah

6 hari

6,31 %

204.856.644.973

7 hari 1 bulan 4 s.d. 14 hari 1 bulan ---

6,5 % 9,00% 6,35 s.d 6,45 % 5,66 s.d 10,61% 4,03 s.d 5,45 %

30.000.000.000 29.200.000.000 551.000.000.000 37.900.000.000 29.932.461.331 678.032.461.331 882.889.106.304 (6.780.324.614) 876.108.781.690

Jumlah tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan sisa umur jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut: Jenis Penempatan

Tahun 2010 >1-3 bulan

<=1 bulan

>3-12 bulan

>12 bulan

Jumlah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)

-

(FASBI)

-

Bank Lain Deposito On Call (DOC) Deposito Call Money Deposito Mudharabah Tabungan Mudharabah Jumlah

108.000.000.000 82.800.000.000 490.000.000.000 74.900.000.000 11.805.563.907 767 505 563 907 767.505.563.907

-

-

-

-

-

-

-

-

108.000.000.000 82.800.000.000 490.000.000.000 74.900.000.000 11.805.563.907 767 505 563 907 767.505.563.907

Tahun 2009 <=1 bulan

Jenis Penempatan

>1-3 bulan

>3-12 bulan

>12 bulan

Jumlah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)

(FASBI)

204.856.644.973

204.856.644.973

Bank Lain Deposito On Call (DOC) Deposito Call Money Deposito Mudharabah Tabungan Mudharabah Jumlah

30.000.000.000 29.200.000.000 551.000.000.000 37.900.000.000 29.932.461.331 882.889.106.304

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000.000.000 29.200.000.000 551.000.000.000

37.900.000.000 29.932.461.331 882.889.106.304

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai penempatan pada bank lain sebagai berikut: 2010 Saldo awal tahun Koreksi ke Saldo Laba (PPAP ke CKPN) Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir tahun

6.780.324.614 (6.102.000.000) 188.731.025 867.055.639

2009 8.995.060.662 (2.214.736.048) 6.780.324.614

Kolektibilitas Giro pada bank lain adalah lancar pada tahun 2010 dan 2009. Cadangan kerugian sebesar 1% dibentuk atas penempatan syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum beserta perubahan-perubahannya (PBI Nomor 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan PBI Nomor 11/2/PBI/2010 tanggal 29 Januari 2010. Sedangkan atas penempatan Non Syariah tidak dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai karena berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat bukti objektif pada aset produktif Penempatan pada bank Lain per 31 Desember 2010 yang mengalami penurunan nilai. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

17


7. Efek-efek a. Berdasarkan tujuan Kisaran Tingkat Bunga (%) 2010

2009

-

6,47

Jumlah 2010

2009

Dimiliki hingga jatuh tempo: Sertifikat Bank Indonesia

50.000.000.000

-

Diskonto yang belum diamortisasi

-

Nilai bersih

-

49.758.589.830

74.000.000.000

84.000.000.000

Obligasi

9,5 s.d 12,25

9,50 s.d 12,90

(241.410.170)

Diskonto yang belum diamortisasi

(1.152.070.445)

(1.220.273.712)

Nilai bersih

72.847.929.555

82.779.726.288

72.847.929.555

132.538.316.118

72.749.690.000

-

Jumlah efek dimiliki hingga jatuh tempo

Tersedia untuk dijual: Sertifikat Bank Indonesia

5,42 s.d 6,42

-

Obligasi

9,00 s.d 11,75

9,0 s.d 12,875

Jumlah efek Tersedia untuk dijual

72.859.000.000

187.725.070.000

145.608.690.000

187.725.070.000

218.456.619.555

320.263.386.118

`

Jumlah Efek-efek Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Efek-efek (bersih)

-

(2.955.000.000) 317.308.386.118

218.456.619.555

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo Tahun 2010 Efek-efek

<=1 bulan

>1-3 bulan

>3-12 bulan

>1-5 tahun

>5 tahun

Jumlah

Dimiliki hingga jatuh tempo Nilai Bersih

-

-

10.000.000.000

23.997.810.568

38.850.118.987

72.847.929.555

Tersedia untuk dijual Nilai wajar

-

-

100.686.690.000

9.102.000.000

35.820.000.000

145.608.690.000

Jumlah

-

-

110.686.690.000

33.099.810.568

74.670.118.987

218.456.619.555

CKPN

-

-

-

-

-

-

Jumlah (bersih)

-

-

110.686.690.000

33.099.810.568

74.670.118.987

218.456.619.555

Tahun 2009 Efek-efek

<=1 bulan

>1-3 bulan

>3-12 bulan

>1-5 tahun

>5 tahun

Jumlah

35.093.219.412

8.997.500.000

38.689.006.876

132.538.316.118

Dimiliki hingga jatuh tempo Nilai Bersih

49.758.589.830

-

Tersedia untuk dijual Nilai wajar Jumlah Penyisihan Kerugian Jumlah (bersih)

-

-

6.078.700.000

31.610.100.000

150.036.270.000

187.725.070.000

49.758.589.830

-

41.171.919.412

40.607.600.000

188.725.276.876

320.263.386.118

-

-

(411.719.194)

(406.076.000)

(2.137.204.806)

(2.955.000.000)

49.758.589.830

-

40.760.200.218

40.201.524.000

186.588.072.070

317.308.386.118

18


c. Berdasarkan penerbit Jumlah

Peringkat 2010

2009

2009

2010 72.749.690.000

49.758.589.830

-

38.850.118.987

154.125.276.876

9.162.000.000

-

-

4.997.810.568

-

Sertifikat Bank Indonesia Obligasi : id BB+

Pemerintah Bank/Perusahaan : Bank DKI IV Tahun 2007

id AA-

Bank DKI V Tahun 2010

id A

id BBB+

Bank NTB I Bank Jabar V Tahun 2006

id AA-

Bank BTN XI Tahun 2005 Bank BTN XIII Tahun 2010 Bank Lampung I Tahun 2005

id AA+

Bank Lampung II Tahun 2007

id AAA

-

1.012.200.000

id A

10.180.000.000

18.523.100.000

id AA+ id AA+ id BBB

4.000.000.000 -

5.066.500.000 4.000.000.000 5.027.219.412

id BBB

8.595.000.000

9.099.000.000

-

15.066.000.000

id A-

Bank Sulut III Tahun 2005 id A-

id BBB+

14.352.000.000

19.060.500.000

PLN IX Seri A Tahun 2007

id AA-

id AA-

20.300.000.000

19.600.000.000

Bank Export Indonesia

id AAA

id AAA

25.000.000.000

15.000.000.000

id AA

id AA

5.270.000.000

4.925.000.000

Bank DKI V Tahun 2009

Pegadaian XII Seri A Tahun 2007

id A

BTPN III 2010 Jumlah

5.000.000.000

-

218.456.619.555

320.263.386.118

Dikurangi: Penyisihan kerugian

(2.955.000.000)

-

Jumlah (bersih)

218.456.619.555

317.308.386.118

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai efek-efek sebagai berikut: 2010 Saldo awal tahun Koreksi ke Saldo Laba (PPAP ke CKPN) Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir tahun

2009

2.955.000.000 (2.955.000.000) -

2.955.000.000 2.955.000.000

Manajemen berpendapat bahwa berdasarkan evaluasi tidak terdapat bukti obyektif pada aset produktif berupa efek efek per 31 Desember 2010 yang mengalami penurunan nilai, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian atas aset keuangan tersebut. 8. Kredit yang Diberikan a. Berdasarkan Jenis Kredit Tahun 2010 Kurang Lancar

DPK

Lancar

Diragukan

Jumlah

Macet

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Modal Kerja

4.816.997.696

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.813.381.019

-

-

-

-

2.813.381.019

-

-

-

-

-

-

10.122.966.052

-

-

-

-

10.122.966.052

-

-

-

-

Investasi Konsumstif Pembiayaan Mudharabah Piutang Murabahah Pembiayaan Musyarakah Marjin yg ditangguhkan Dikurangi: Cadangan Kerugian Jumlah setelah penyisihan

-

4.816.997.696

(4.715.418.132)

(4.715.418.132)

13.037.926.635

13.037.926.635

-

-

-

-

(140.334.165)

-

-

-

-

(140.334.165)

12.897.592.470

-

-

-

-

12.897.592.470

19

BANK BPD KALSEL CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain) Pihak ketiga Modal Kerja

378.913.073.475

6.695.224.327

794.937.974

747.286.374

17.234.145.306

Investasi

393.704.201.093

12.422.167.628

843.080.853

1.462.108.285

3.462.786.969

411.894.344.828

2.036.423.495.608

9.659.975.730

596.171.017

1.316.299.495

7.513.874.228

2.055.509.816.078

Konsumstif Pembiayaan Mudharabah Piutang Murabahah Pembiayaan Musyarakah Piutang Ijarah Marjin yg ditangguhkan

13.903.165.021

-

-

-

-

13.903.165.021

142.664.239.510

1.055.719.690

-

198.275.000

19.774.447

143.938.008.647

2.440.000.000

-

-

-

-

2.440.000.000

10.625.000

-

-

-

-

-

(123.194.383.593)

(1.149.111.464)

(399.635.324)

(159.804.463)

(45.471.665)

(124.948.406.509)

Penyisihan Restrukturisasi

-

(3.553.697)

-

(140.852.072)

(144.405.769)

1.831.000.823

3.564.164.691

28.044.257.213

2.906.977.189.751

-

2.844.864.416.114 Dikurangi: Cadangan Kerugian

404.384.667.456

28.683.975.911

(15.220.407.488)

(779.786.846)

(189.908.136)

(301.386.342)

(19.743.737.469)

(36.235.226.281)

Jumlah setelah penyisihan

2.829.644.008.626

27.904.189.065

1.641.092.687

3.262.778.349

8.300.519.744

2.870.741.963.470

Jumlah Total

2.842.541.601.096

27.904.189.065

1.641.092.687

3.262.778.349

8.300.519.744

2.883.639.555.940

Tahun 2009 Lancar

DPK

Diragukan

Kurang Lancar

Macet

Jumlah

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Modal Kerja

4.036.956.172

-

-

-

60.000.000

-

-

-

-

-

-

2.733.663.979

-

-

-

-

2.733.663.979

-

-

-

-

-

-

4.837.187.167

-

-

-

-

4.837.187.167

-

-

-

-

Investasi Konsumstif Pembiayaan Mudharabah Piutang Murabahah Pembiayaan Musyarakah Marjin yg ditangguhkan

(2.131.435.430)


(2.131.435.430)

9 476 371 888 9.476.371.888 Dikurangi: PPAP

4.096.956.172

(94.763.719) 9.381.608.169

-

-

-

60 000 000 60.000.000

-

-

-

-

-

-

-

60.000.000

9 536 371 888 9.536.371.888 (94.763.719) 9.441.608.169

Pihak ketiga Modal Kerja

360.550.844.375

4.523.192.913

494.957.769

2.008.288.880

16.594.142.691

384.171.426.628

Investasi

237.918.891.879

3.077.897.839

71.138.623

66.156.951

4.544.449.678

245.678.534.970

1.606.468.757.831

2.180.245.176

707.316.103

924.831.620

3.557.240.171

1.613.838.390.901

8.925.100.727

-

-

-

-

8.925.100.727

237.593.287.808

65.573.832

-

-

308.331.935

237.967.193.575

Konsumstif Pembiayaan Mudharabah Piutang Murabahah Pembiayaan Musyarakah Marjin yg ditangguhkan

1.125.000.000

-

(101.398.718.038)

(18.907.155)

Penyisihan Restrukturisasi

-

-

-

2.351.183.164.582 Dikurangi: PPAP

-

9.828.002.605

1.273.412.495

-

-

1.125.000.000

-

(132.233.330)

(101.549.858.523)

-

(186.438.683)

(186.438.683)

2.999.277.451

24.685.492.462

2.389.969.349.595

(23.335.680.194)

(150.614.151)

(55.415.121)

(680.545.147)

(10.118.493.722)

(34.340.748.335)


2.327.847.484.388

9.677.388.454

1.217.997.374

2.318.732.304

14.566.998.740

2.355.628.601.260

Jumlah Total

2.337.229.092.557

9.677.388.454

1.217.997.374

2.318.732.304

14.626.998.740

2.365.070.209.429

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2010 Lancar

Pertanian Pertambangan Industri Listrik, gas, dan air Konstruksi Perdagangan Pengangkutan Jasa Lain-lain Penyisihan Restrukturisasi Jumlah Dikurangi: Penyisihan Kerugian Jumlah (bersih)

Kurang Lancar

DPK

Diragukan

Macet

Jumlah

15.988.377.774

1.007.632.005

-

59.608.490

2.084.285.642

29.195.286.954

-

-

-

-

29.195.286.954

18.284.403.464

413.431.433

-

69.999.726

646.363.148

19.414.197.771

19.139.903.911

72.234.606.006

-

-

-

-

72.234.606.006

119.590.883.745

434.380.235

-

-

1.791.588.761

121.816.852.741

264.796.316.185

7.257.588.208

786.327.039

696.586.088

12.545.122.643

286.081.940.163

100.294.874.903

1.321.278.185

9.558.659

1.383.200.355

988.531.871

103.997.443.973

135.879.237.259

8.066.762.084

444.597.805

-

2.630.040.211

147.020.637.359

2.101.627.731.457

10.182.903.761

594.071.017

1.354.770.034

7.499.177.009

2.121.258.653.278

-

-

2.857.891.717.747

28.683.975.911

(3.553.697)

1.831.000.823

-

(140.852.072)

3.564.164.693

28.044.257.213

(144.405.769) 2.920.015.116.386

(15.360.741.653)

(779.786.846)

(189.908.136)

(301.386.342)

(19.743.737.469)

(36.375.560.446)

2.842.530.976.094

27.904.189.065

1.641.092.687

3.262.778.351

8.300.519.744

2.883.639.555.940

20


Tahun 2009 Lancar

Pertanian Pertambangan Industri Listrik, gas, dan air Konstruksi Perdagangan Pengangkutan Jasa Lain-lain Penyisihan Restrukturisasi Jumlah Dikurangi: PPAP Jumlah (bersih)

DPK

Diragukan

Kurang Lancar

Jumlah

Macet

15.766.561.846

257.684.354

15.608.159

180.149.581

1.862.070.462

14.034.138.154

-

-

-

-

14.034.138.154

20.210.503.200

231.432.409

361.975

-

1.089.246.705

21.531.544.289

18.082.074.402

23.242.739.072

-

-

-

-

23.242.739.072

106.753.596.295

1.569.885.966

-

-

1.850.864.329

110.174.346.590

255.497.522.659

3.062.732.565

550.125.258

1.894.296.250

14.885.918.679

275.890.595.411

94.987.801.914

2.412.903.485

-

-

752.038.355

98.152.743.754

137.829.662.383

73.118.643

-

-

796.352.264

138.699.133.290

1.692.337.011.947

2.220.245.183

707.316.103

924.831.620

3.695.440.351

1.699.884.845.204

-

-

-

-

(186.438.683)

(186.438.683)

2.360.659.537.470

9.828.002.605

1.273.411.495

2.999.277.451

24.745.492.462

2.399.505.721.483

(23.430.443.913)

(150.614.151)

(55.415.121)

(680.545.147)

(10.118.493.722)

(34.435.512.054)

2.337.229.093.557

9.677.388.454

1.217.996.374

2.318.732.304

14.626.998.740

2.365.070.209.429

c. Berdasarkan Kolektibilitas Tahun 2010 Lancar

Jumlah Penyisihan Restrukturisasi Jumlah Dikurangi: Cadangan Kerugian Jumlah (Bersih)

Kurang Lancar

DPK

Diragukan

Jumlah

Macet

2.857.891.717.747

28.683.975.911

1.834.554.520

3.564.164.693

28.185.109.285

-

-

(3.553.697)

-

(140.852.072)

(144.405.769)

2.857.891.717.747

28.683.975.911

1.831.000.823

3.564.164.693

28.044.257.213

2.920.015.116.386

2.920.159.522.155

(15.360.741.653)

(779.786.846)

(189.908.136)

(301.386.342)

(19.743.737.469)

(36.375.560.446)

2.842.530.976.094

27.904.189.065

1.641.092.687

3.262.778.351

8.300.519.744

2.883.639.555.940

Tahun 2009 Lancar

Jumlah Penyisihan Restrukturisasi Jumlah Dikurangi: PPAP Jumlah (Bersih)

Kurang Lancar

DPK

Diragukan

Macet

Jumlah

2.360.659.537.470

9.828.002.605

1.273.411.495

2.999.277.451

24.931.931.145

-

-

-

-

(186.438.683)

(186.438.683)

2.360.659.537.470

9.828.002.605

1.273.411.495

2.999.277.451

24.745.492.462

2.399.505.721.483

2.399.692.160.166

(23.430.443.913)

(150.614.151)

(55.415.121)

(680.545.147)

(10.118.493.722)

(34.435.512.054)

2.337.229.093.557

9.677.388.454

1.217.996.374

2.318.732.304

14.626.998.740

2.365.070.209.429

d. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit 2010

Jangka Waktu

98.629.823.131 234.757.390.451 805.766.208.648 1.781.006.099.926 2.920.159.522.155 (144.405.769) 2.920.015.116.386 (36.375.560.446) 2.883.639.555.940

- Kurang 1 tahun - 1 sampai 2 tahun - 2 sampai 5 tahun - Lebih 5 tahun Jumlah Penyisihan Restrukturisasi Jumlah Dikurangi: Cadangan Kerugian Jumlah (bersih)

2009 62.791.249.665 258.847.629.449 703.436.750.483 1.374.616.530.570 2.399.692.160.166 (186.438.683) 2.399.505.721.483 (34.435.512.054) 2.365.070.209.429

e. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kredit sebagai berikut: 2010 34.435.512.054 (4.092.927.716) (3.661.530.815) 9.694.506.923 36.375.560.446

Saldo awal tahun Koreksi ke Saldo Laba (PPAP ke CKPN) Penghapusbukuan Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir tahun

2009 26.523.624.318 7.911.887.736 34.435.512.054

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Penyisihan restrukturisasi kredit merupakan cadangan kerugian akibat nilai tunai penerimaan kas di masa depan yang lebih rendah dari nilai tercatat kredit yang direstrukturisasi

21


Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: a) Kredit yang diberikan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 seluruhnya dalam mata uang rupiah. b) Tingkat bunga per tahun pada tahun 2010 sebesar 10,00 % sampai 16,24 % dan pada tahun 2009 sebesar 8,00 % sampai 15,5 %. Marjin kredit syariah sebesar 6% sampai 15% untuk tahun 2010 dan 6% sampai 15% untuk tahun 2009. c) Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. d) Kredit yang diberikan terdiri dari kredit untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif. e) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang modalnya. f) Kredit konsumsi terdiri atas kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya. g) Kredit kepada direksi dan karyawan bank merupakan kredit pembelian rumah, renovasi rumah, pembelian kendaraan dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan jangka waktu berkisar 3 sampai dengan 20 tahun dengan tingkat bunga 6% pada tahun 2010 baki debet sebesar Rp 143.938.008.647 dan pada tahun 2009 sebesar Rp 140.657.149.218 dengan tingkat bunga 6% (flat) dan dibayar dengan pemotongan gaji tiap bulan. h) Kredit program pemerintah dengan sistem kelolaan terdiri atas Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro, Kredit Ketahanan Pangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Resi Gudang. Kredit yang disalurkan dengan sistem Kelolaan sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut: 2009

2010 Penyaluran Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro Kredit Pemilikan Rumah (KPRSS-36) Kredit Ketahanan Pangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Resi Gudang Jumlah

Saldo Kredit 703.711.774 172.808.473 3.727.555.103 28.832.537.426 118.000.000 33.554.612.776

1.533.366.371 893.700.000 9.155.650.000 31.315.210.000 118.000.000 43.015.926.371

Penyaluran

Saldo Kredit 349.017.989 3.449.166.668 3.798.184.657

5.504.250.000 6.114.650.000 11.618.900.000

Sedangkan kredit program pemerintah dengan sistem chanelling berupa kredit Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut: 2010 Penyaluran

Kredit Dana Bergulir Kredit Pengentasan Kemiskinan Jumlah

23.739.000.000 1.916.240.000 25.655.240.000

2009 Saldo Kredit

17.455.362.332 1.308.790.682 18.764.153.014

Penyaluran

23.739.000.000 1.916.240.000 25.655.240.000

Saldo Kredit

18.371.855.000 1.429.405.682 19.801.260.682

i) Ikhtisar Kredit yang dihapus buku sebagai berikut: Saldo Awal Tahun Penghapus bukuan Kredit tahun berjalan Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku Saldo Akhir tahun

2010 26.124.307.140 3.661.530.815 (3.166.693.393) 26.619.144.562

2009 24.802.955.635 4.901.090.585 (3.579.739.080) 26.124.307.140

2010 1.107.000.000 722.817.828 (144.405.769) 1.685.412.059

2009 1.103.955.036 424.001.456 (186.438.683) 1.341.517.809

Kriteria kredit yang dapat dihapus buku antara lain sebagai berikut: - Usaha tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya - Sumber pembayaran kembali kredit tidak memadai - Debitur meninggal dunia ataupun tidak diketahui keberadaannya - Agunan kredit tidak ada - Klaim jaminan kredit/asuransi dari pihak penjamin telah diterima j) Kredit yang direstrukturisasi sebagai berikut: Perpanjangan jangka waktu kredit Perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga kredit Penambahan Plafond kredit Perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafond kredit Penyisihan restrukturisasi Penyisihan Kerugian Jumlah

Dari jumlah tersebut yang masuk dalam kategori kredit bermasalah (non performing) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing masing sebesar Rp 1.668.211.420 dan Rp 1.425.766.955.

22


k) Per 31 Desember 2010 dan 2009, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia. l)

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Bank BPD Kalsel ikut membiayai kredit sindikasi dengan persentasi berkisar 1,03% - 8,69% dari total plafond kredit sindikasi. Saldo kredit sindikasi porsi Bank BPD Kalsel tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 135.415.108.803.

9. Penyertaan Saham 2010 Jenis Usaha Metode Biaya PT Sarana Kalsel Ventura BPR Astambul BPR Simpang Empat BPR Martapura BPR Sungai Tabuk BPR Binuang BPR Tapin Selatan BPR Tapin Tengah BPR Candi Laras Utara BPR Tapin Utara BPR Labuan Amas Selatan BPR Amuntai Tengah BPR Amuntai Selatan BPR Amuntai Utara BPR Sungai g Pandan BPR Kandangan BPR Muara Uya BPR Kelua BPR Haruai Jumlah Dikurangi: Cadangan Kerugian Jumlah bersih

Persentase Kepemilikan 11,77 7,52 8,63 6,45 6,65 8,13 9,29 9,23 6,29 6,65 2,99 1,38 5,84 4,67 4,75 , 7,11 5,11 3,74 5,09

Modal Ventura Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan

Nilai Nominal 748.163.000 134.352.961 158.211.624 113.350.000 111.507.242 112.692.579 146.021.990 77.608.709 77.667.920 86.900.000 33.606.870 41.703.714 183.371.711 140.532.482 147.680.705 287.203.884 158.065.473 108.300.000 153.187.256 3.020.128.120 3.020.128.120

2009 Jenis Usaha Metode Biaya PT Sarana Kalsel Ventura BPR Astambul BPR Simpang Empat BPR Martapura BPR Sungai Tabuk BPR Binuang BPR Tapin Selatan BPR Tapin Tengah BPR Candi Laras Utara BPR Tapin Utara BPR Labuan Amas Selatan BPR Amuntai Tengah BPR Amuntai Selatan BPR Amuntai Utara BPR Sungai Pandan BPR Kandangan BPR Muara Uya BPR Kelua BPR Haruai Jumlah Dikurangi: Penyisihan kerugian Jumlah bersih

Modal Ventura Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan Perbankan

Persentase Kepemilikan 11,77 10,55 10,96 10,93 9,97 17,07 12,60 17,10 18,28 17,92 6,33 5,29 10,12 8,82 8,07 11,27 6,99 6,47 6,74

Nilai Nominal 748.163.000 134.352.961 158.211.624 113.350.000 111.507.242 112.692.579 146.021.990 77.608.709 77.667.920 86.900.000 33.606.870 41.703.714 183.371.711 140.532.482 147.680.705 287.203.884 158.065.473 108.300.000 153.187.256 3.020.128.120 (89.177.563) 2.930.950.557

BPR Angkinang dan BPR Daha Selatan melakukan merger dengan BPR Kandangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2010 sesuai surat BPR Kandangan Nomor. 108/PD.BPR-KDG/VI/2010 tanggal 10 Mei 2010.

23


Klasifikasi Penyertaan Saham berdasarkan kualitas, sebagai berikut: 2010 Lancar Diragukan Macet Jumlah Dikurangi: Cadangan Kerugian Jumlah bersih

2009 3.020.128.120 3.020.128.120 (89.177.563) 2.930.950.557

3.020.128.120 3.020.128.120 3.020.128.120

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai penyertaan sebagai berikut: 2009

2010 89.177.563 (89.177.563) -

Saldo awal tahun Koreksi ke Saldo Laba (PPAP ke CKPN) Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir tahun

89.177.563 89.177.563

Manajemen berpendapat bahwa berdasarkan evaluasi tidak terdapat bukti obyektif pada aset produktif Penyertaan Saham per 31 Desember 2010 yang mengalami penurunan nilai, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian atas aset keuangan tersebut. 10. Aset Tetap 2010 Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

Harga perolehan:

Aset Dalam Penyelesaian

10.016.846.237 21.699.541.371 289.023.500 8.979.942.685 40.150.666.784 147.593.478 16.323.251.838

7.223.129.772 2.837.873.415 6.257.880.499 9.644.750.151

13.569.284.319

Jumlah

97.606.865.893

25.963.633.837

13.588.449.319

2.094.855.332 13.902.976 910.417.927 4.695.849.237 444.141 -

19.165.000 -


9.435.615.335 81.305.924 7.405.636.915 30.855.024.695 165.688.431 -

Jumlah

47.943.271.300

7.715.469.613

19.165.000

Tanah Bangunan Rumah Dinas Kendaraan Inventaris Kantor Inventaris Lainnya

19.165.000 -

103.025.398 (103.025.398) -

10.016.846.237 28.922.671.143 289.023.500 11.798.651.100 46.511.572.681 44.568.080 12.398.717.670 109.982.050.411

Akumulasi Penyusutan: Bangunan Rumah Dinas Kendaraan Inventaris Kantor Inventaris Lainnya

Nilai Buku

121.929.739 (121.929.739) -

11.530.470.667 95.208.900 8.296.889.842 35.672.803.671 44.202.833 55.639.575.913 54.342.474.498

49.663.594.593

2009 Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

Harga perolehan:


10.016.846.237 21.308.376.871 289.023.500 8.624.820.685 37.045.853.380 601.193.326 566.813.726

322.164.500 355.122.000 2.495.084.831 22.880.000 15.958.686.837

-

Jumlah

78.452.927.725

19.153.938.168

-


7.793.288.716 67.402.949 6.747.986.606 26.601.001.500 508.283.574 -

1.642.326.619 13.902.975 657.650.309 3.875.655.675 35.772.377 -

-

Jumlah

41.717.963.345

6.225.307.955

-

Tanah Bangunan Rumah Dinas Kendaraan Inventaris Kantor Inventaris Lainnya

69.000.000 609.728.573 (476.479.848) (202.248.725) -

10.016.846.237 21.699.541.371 289.023.500 8.979.942.685 40.150.666.784 147.593.478 16.323.251.838 97.606.865.893

Akumulasi Penyusutan: Bangunan Rumah Dinas Kendaraan Inventaris Kantor Inventaris Lainnya

Nilai Buku

36.734.964.380

378.367.520 (378.367.520) -

9.435.615.335 81.305.924 7.405.636.915 30.855.024.695 165.688.431 47.943.271.300 49.663.594.593

24


Pada tanggal 5 Agustus 2010 dilakukan penghapusan kendaraan roda 4 mobil kijang putih D 1721 CE untuk disumbangkan. Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan posisi per 31 Desember 2010 dan 2009. Aset tetap per 31 Desember 2010 telah diasuransikan pada PT Bangun Askrida dan PT Berdikari Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 53.389.765.006 serta Aset Tetap per 31 Desember 2009 telah diasuransikan pada PT Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan sebesar Rp23.634.224.441 . Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kerugian. 11. Pendapatan yang Masih Harus Diterima 2010 1.820.176.389 27.434.950.618 833.606.429 6.759.384 30.095.492.820

Hasil bunga efek-efek Hasil bunga kredit Hasil bunga antar bank Hasil bunga kredit antar bank Jumlah

2009 7.039.762.153 23.950.824.573 380.948.118 9.224.213 31.380.759.057

12. Biaya Dibayar Dimuka 2010 Premi asuransi Sewa Uang muka pegawai dan biaya kantor lainnya Jumlah

2009

80.374.277 3.017.298.532 360.852.937 3.458.525.746

144.147.592 2.815.089.317 724.518.521 3.683.755.430

2010 388.909.490 1.945.403.465 507.085.734 2.841.398.689

2009 396.401.227 1.177.278.272 729.706.090 2.303.385.589

13. Aset Lain-lain Persediaan Beban yang Ditangguhkan (Net) Lainnya Jumlah

Persediaan terdiri atas buku cek, materai/perangko, persediaan kartu ATM, serta persediaan aset murabahah . Beban Ditangguhkan terdiri atas software Sistem Operasi Bank dan hak atas tanah. Lainnya merupakan tagihan penyelesaian transaksi antar bank dan ATM. 14. Kewajiban Segera 2010 8.119.981.104 17.024.984.364 2.902.987 4.225.670.067 245.338.440 21.319.970 29.640.196.932

Pajak yang akan disetor Titipan Umum dan Transfer Bunga yang Masih Harus Dibayar Setoran Jaminan Jatuh Tempo Biaya yang Masih Harus Dibayar Bagi Hasil yang Belum Dibayar Lainnya Jumlah

2009 2.262.131.165 24.420.661.440 3.071.391 59.047.650 10.277.468.190 27.309.206 26.297.207 37.075.986.249

Pajak yang akan disetor merupakan saldo persepsi, yaitu setoran pajak-pajak atas nama pihak ketiga yang akan disetorkan ke Kas Negara melalui Bank BPD Kalsel sebagai bank persepsi. Titipan umum pihak ketiga merupakan titipan iuran wajib PNSD Pemprov. Kalimantan Selatan, titipan PPh Pasal 21 Pemerintah Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan, titipan penerimaan kliring, serta titipan lainya. Bunga yang masih harus dibayar merupakan beban bunga deposito berjangka yang telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan. Setoran jaminan yang jatuh tempo terdiri atas jaminan pelaksanaan dan jaminan pembelian barang. Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang akan segera dibayarkan terdiri atas pengadaan aset, biaya langganan air, listrik, telepon, surat kabar, dan biaya kantor lainnya . Bagi hasil yang belum dibayar merupakan bagi hasil deposito mudharabah yang belum dibayarkan oleh unit usaha syariah.

25


15. Giro Pihak Bukan Bank Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Giro Non Syariah Giro Wadiah

2010

Pihak ketiga Giro Non Syariah Giro Wadiah

Jumlah Total

2009

988.252.640.105 1.644.224 988.254.284.329

1.074.123.972.722 886.013.839 1.075.009.986.561

678.341.651.638 19.693.446.522 698.035.098.160

951.811.004.181 13.937.228.472 965.748.232.653

1.686.289.382.489

2.040.758.219.214

Tingkat bunga Rekening Giro per-tahun sebesar 0% - 3,5% pada tahun 2010 dan 0% - 5% pada tahun 2009. Dalam saldo tersebut tidak terdapat rekening giro yang dijadikan sebagai jaminan kredit (cash collateral credit ), baik untuk tahun 2010 maupun tahun 2009. 16. Tabungan a. Menurut pihak penyimpan Pihak Bukan Bank Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Tabungan Non Syariah Tabungan Syariah

2010

Pihak ketiga Tabungan Non Syariah Tabungan Syariah

Jumlah Total

2009

45.602.928.040 8.305.970.036 53.908.898.076

34.548.798.840 4.421.681.963 38.970.480.803

838.595.041.081 110.431.757.942 949.026.799.023

778.401.426.671 78.094.982.243 856.496.408.914

1.002.935.697.099

895.466.889.717

Bunga Tabungan per-tahun sebesar 0% - 4,25% pada tahun 2010 dan 0% - 6% pada tahun 2009. Dalam saldo tersebut termasuk tabungan yang dijadikan sebagai jaminan kredit (cash collateral credit) yaitu sebesar Rp730.000.000 untuk tahun 2010 dan Rp 1.633.404.382 untuk tahun 2009. b. Menurut jenis tabungan Jenis Tabungan

2010

Tabungan Simpeda Tabungan Banua Tabungan Haji Ar-Rahman Tabungan TabunganKU Tabungan Mudharabah Al Barakah Tabungan Wadiah Al Amanah Jumlah

771.472.638.274 95.072.574.018 13.862.383.102 5.234.441.225 116.914.409.744 379.250.736 1.002.935.697.099

2009 733.900.326.494 68.529.097.793 11.843.659.565 81.148.455.808 45.350.057 895.466.889.717

17. Deposito a. Menurut pihak penyimpan Pihak Bukan Bank Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Deposito Non Syariah Deposito Mudharabah

2010

Pihak ketiga Deposito Non Syariah Deposito Mudharabah

Jumlah

26

2009

229.974.150.567 19.510.000.000 249.484.150.567

77.206.420.000 16.013.000.000 93.219.420.000

814.582.555.697 23.074.500.000 837.657.055.697

488.261.693.100 13.054.000.000 501.315.693.100

1.087.141.206.264

594.535.113.100


Tingkat bunga per-tahun sebesar 6,00% - 8,00% pada tahun 2010 dan 4,25% - 8,00% pada tahun 2009. Dalam saldo tersebut termasuk deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit (cash collateral credit) yaitu sebesar Rp1.026.500.000 untuk tahun 2010 dan Rp 3.414.000.000 untuk tahun 2009. b. Menurut periode jatuh tempo 2010

Jangka Waktu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan lebih 12 bulan On Call Jumlah

2009

367.787.819.729 68.789.500.000 272.583.500.000 349.302.886.535 32.500.000 28.645.000.000 1.087.141.206.264

328.190.273.662 55.069.979.449 21.812.500.000 163.954.859.989 5.500.000 25.502.000.000 594.535.113.100

c. Menurut sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo Jangka Waktu

2010

<= 1 bulan >1 - 3 bulan >3 - 6 bulan >6 - 12 bulan >12 bulan Jumlah

2009

422.272.319.729 185.118.500.000 276.679.386.535 203.038.500.000 32.500.000 1.087.141.206.264

370.721.573.662 129.630.179.449 13.167.359.989 81.016.000.000 594.535.113.100

18. Setoran Jaminan Setoran jaminan merupakan setoran jaminan pihak ketiga yang berkaitan dengan bank garansi dan save deposit box. 2009

2010 Bank Garansi Save Deposit Box Jumlah

304.578.288 49.950.000 354.528.288

46.696.568 67.500.000 114.196.568

19. Simpanan dari Bank Lain Tk Bunga/margin Rata-rata

Jumlah

per tahun (%)

Giro Tabungan Tabungan Mudharabah Deposito iB Syariah Call Money Jumlah

2010

2009

2,750% 3,750% 5,900% 6,500% 6,250%

2,750% 3,750% 5,900% -

2010

256.401.121 19.398.207.486 1.166.472.841 18.000.000.000 35.000.000.000 73.821.081.448

2009

634.961.220 11.090.802.578 375.781.276 12.101.545.074

20. Pinjaman yang Diterima 2010 Kreditur Bank Indonesia PT Bank Tabungan Negara Jumlah

2009

227.587.488 272.318.055 499.905.543

386.356.960 384.500.325 770.857.285

a. Pinjaman dari Bank Indonesia Merupakan kredit likuiditas yang digunakan untuk membiayai kredit kepemilikan rumah sederhana dan sederhana sehat. b Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara Merupakan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara PT Bank Tabungan Negara dengan Bank BPD Kalsel yang sumber dananya berasal dari Rekening Dana Investasi (RDI) dalam rangka pembiayaan program kredit pemilikan rumah ( KP-RS/RSS ) dengan biaya administrasi sebesar 3% per-tahun dan biaya komitmen 0,25% dari jumlah pinjaman yang belum ditarik.

27


21. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi terkait dengan kegiatan usaha Bank BPD Kalsel dalam pemberian Bank Garansi. 2010

2009

2.361.460.306 70.368.669 2.431.828.975

Saldo awal tahun Penyisihan tahun berjalan Saldo akhir tahun

1.885.876.720 475.583.586 2.361.460.306

22. Perpajakan a. Utang Pajak

2010

2009

5.907.194.051 1.813.943.581 30.576.950.750 11.932.200.927 50.230.289.309

PPh Pasal 21 Wajib Pungut PPh Pasal 4 (2) Wajib Pungut PPh Badan SKPKB Tahun Pajak 2007

Jumlah b. Beban Pajak

4.663.216.121 977.378.138 11.568.646.800 17.209.241.059

2010

2009

59.860.164.750 (1.275.716.789) 58.584.447.961

Pajak Tahun Berjalan Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan Jumlah

48.440.646.800 (420.603.600) 48.020.043.200

c. Beban Pajak Tahun Berjalan Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak pada laporan laba rugi dan beban pajak tahun berjalan sebagai berikut: 2010 217.639.468.835

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Ditambah (dikurangi) perbedaan permanen: Beban-beban rumah instansi Beban representasi, jamuan, dan tamu Beban rekreasi, olah raga, dan bacaan Beban sumbangan dan transfer payment Beban penyisihan/pencadangan imbalan paska kerja Beban penyisihan aset produktif CKPN PSAK 50/55 Beban penyisihan aset produktif PPAP KMK Denda/Sanksi/Kekurangan Perpajakan Jumlah Ditambah (dikurangi) perbedaan temporer Beban penyusutan PPAP Non Kredit Beban pencadangan (imbalan paska kerja dan penghargaan direksi) Penyisihan Kerugian (restrukturisasi kredit) Jumlah Jumlah Koreksi Fiskal Laba Kena Pajak Perhitungan Pajak Penghasilan 25% x Rp239.440.659.000 28% x Rp173.002.310.000 Pajak Badan Terutang Pajak yang telah disetor Utang Pajak Badan

87.061.272 1.686.625.754 1.442.401.553 691.178.478 1.160.506.807 9.953.606.617 (12.184.206.270) 13.861.149.646 16.698.323.857

2009 167.049.456.158 56.429.550 1.369.771.275 1.802.620.566 787.485.600 434.391.159 4.450.698.150

5.144.900.068 (42.032.914) 5.102.867.154 21.801.191.011 239.440.659.000

(18.004.380) (2.221.424.724) 3.746.169.572 (4.584.754) 1.502.155.714 5.952.853.864 173.002.310.000

59.860.164.750 59.860.164.750 29.283.214.000 30.576.950.750

48.440.646.800 48.440.646.800 36.872.000.000 11.568.646.800

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Bank BPD Kalsel menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ke kantor pajak atas dasar self-assessment . Kantor Pajak berhak memeriksa atau mengoreksi pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pajak terutang. Pada bulan September 2008, telah dikeluarkan Perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan yang berlaku mulai 1 Januari 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan menggunakan tarif tunggal 28% untuk tahun 2009 dan tarif tunggal 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

28


d. Surat Ketetapan/Keputusan Perpajakan Untuk tahun pajak 2007, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin melakukan pemeriksaan pajak (all taxes ) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp13.861.149.646 dengan rincian sebagai berikut: No

Nomor SKPKB

Jenis Pajak

Pokok Pajak Kurang Bayar

Sanksi Administrasi Jumlah

Jatuh Tempo

1

00009/206/07/731/10

PPH Badan

5.044.862.700

2.421.534.096

7.466.396.796

21-Jan-11

2

00009/240/07/731/10

PPh Pasal 4(2)

1.928.948.719

925.895.386

2.854.844.105

21-Jan-11

3

00034/201/07/731/10

PPh Pasal 21

946.513.725

454.326.588

1.400.840.313

21-Jan-11

4

00048/503/07/731/10 00070/107/07/731/10 00017/207/07/731/10 Jumlah

PPh Pasal 23 PPN PPN

50.000 1.445.282.724

693.735.708

50.000 2.139.018.432

21-Jan-11 21-Jan-11

9.365.657.868

4.495.491.778

13.861.149.646

5 6

-

-

Atas SKPKB PPh Pasal 4(2), Bank BPD Kalsel telah melakukan pembayaran pokok pajak pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.928.948.719. Sedangkan untuk sanksi administrasinya berupa bunga, Bank BPD Kalsel telah melakukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Untuk jenis obyek pajak lain seperti PPh Badan, PPh pasal 21 dan PPN masih dalam tahap penelitian oleh pihak Bank BPD Kalsel untuk diajukan proses keberatan.

e. Pajak Penghasilan Tangguhan Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dari laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan badan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dari laba fiskal sebagai berikut: 2010 Laba komersial sebelum PPh badan Taksiran PPh berdasarkan tarif yang berlaku Efek pajak atas perbedaan permanen (positif) Efek pajak atas perbedaan permanen (negatif) Taksiran PPh sebelum beban (manfaat) pajak tangguhan Beban pajak tahun berjalan Beban (manfaat) pajak tangguhan

f

217.639.468.835 54.409.866.997 4.174.580.964 58.584.447.961 59.860.164.750 (1.275.716.789)

2009 167.049.456.158 46.773.847.720 1.246.195.480 48.020.043.200 48.440.646.800 (420.603.600)

Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan Pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara nilai buku menurut komersial dan menurut pajak sebagai berikut: 2010

2009

Aset Pajak Tangguhan Saldo awal Penyisihan Imbalan Kerja Non Pendanaan Penyisihan Penghargaan Direksi Penyisihan Kerugian Non Kredit Penyisihan Kerugian Restrukturisasi Penyesuaian perubahan tarif pajak Jumlah

1.806.075.614 924.297.856 361.927.162 (10.508.229) 3.081.792.403

1.711.242.708 635.395.835 413.531.646 (621.998.923) (1.283.731) (330.811.921) 1.806.075.614

Kewajiban Pajak Tangguhan Saldo awal Beban Penyusutan Penyesuaian perubahan tarif pajak Jumlah Total Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan bersih

922.914.738 922.914.738 2.158.877.665

1.102.096.372 5.041.226 (184.222.860) 922.914.738 883.160.876

23. Kewajiban Lain-lain 2010 2.665.008.401 4.435.806.122 311.950.654 13.754.730.064 5.687.343.505 748.660.733 27.603.499.479

Pendapatan Diterima Dimuka Bunga yang Masih Harus Dibayar Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan Paska Kerja Penghargaan Direksi Lainnya Jumlah

29

2009 5.023.521.895 2.109.694.222 177.857.250 8.897.031.838 4.239.634.857 258.226.250 20.705.966.312


24. Modal Disetor Modal Dasar Bank BPD Kalsel tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp 500.000.000.000,00. Komposisi setoran modal tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dari masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut: 2010 Pemegang Saham

Lembar 520.545 111.201 18.278 18.835 41.497 47.369 63.055 108.000 62.365 55.609 68.747 31.533 73.590 16.000 1.236.624

Pemprov. Kalimantan Selatan Pemkot Banjarmasin Pemkab Banjar Pemkab Barito Kuala Pemkab Tanah Laut Pemkab Tapin Pemkab Hulu Sungai Utara Pemkab Hulu Sungai Tengah Pemkab Hulu Sungai Selatan Pemkab Tabalong Pemkab Kotabaru Pemkot Banjarbaru Pemkab Balangan Pemkab Tanah Bumbu Jumlah

Persentasi 42,09% 8,99% 1,48% 1,52% 3,36% 3,83% 5,10% 8,73% 5,04% 4,50% 5,56% 2,55% 5,95% 1,29% 100%

Jumlah 130.136.250.000 27.800.250.000 4.569.500.000 4.708.750.000 10.374.250.000 11.842.250.000 15.763.750.000 27.000.000.000 15.591.250.000 13.902.250.000 17.186.750.000 7.883.250.000 18.397.500.000 4.000.000.000 309.156.000.000

2009 Pemegang Saham

Lembar

Pemprov. Kalimantan Selatan Pemkot Banjarmasin Pemkab Banjar Pemkab Barito Kuala Pemkab Tanah Laut Pemkab Tapin Pemkab Hulu Sungai Utara Pemkab Hulu Sungai Tengah Pemkab Hulu Sungai Selatan Pemkab Tabalong Pemkab Kotabaru Pemkot Banjarbaru Pemkab Balangan Pemkab Tanah Bumbu Jumlah

432.545 111.201 15.778 17.235 41.497 34.169 53.055 48.000 42.035 47.609 60.747 23.533 45.590 8.000 980.994

Persentasi 44,09% 11,34% 1,61% 1,76% 4,23% 3,48% 5,41% 4,89% 4,28% 4,85% 6,19% 2,40% 4,65% 0,82% 100%

Jumlah 108.136.250.000 27.800.250.000 3.944.500.000 4.308.750.000 10.374.250.000 8.542.250.000 13.263.750.000 12.000.000.000 10.508.750.000 11.902.250.000 15.186.750.000 5.883.250.000 11.397.500.000 2.000.000.000 245.248.500.000

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor: 1 Tahun 1993 tentang Bank BPD Kalsel yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor: 11 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Bank BPD Kalsel, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2009 Nomor: 11 pada tanggal 23 Juli 2009, modal dasar Bank BPD Kalsel ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000, yang terdiri dari 2.000.000 lembar saham biasa @ Rp 250.000. Pada akhir tahun 2010 sisa 763.376 lembar saham biasa atau sebesar Rp 190.844.000.000 belum disetor oleh pemegang-pemegang saham, karena keterbatasan anggaran APBD dari para pemegang saham.

30


25. Setoran Modal yang Belum Disahamkan Setoran modal yang belum disahamkan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 merupakan setoran penambahan modal dari para pemegang saham yang belum mendapatkan pengesahan dari RUPS, dengan rincian sebagai berikut: 2010

2009

216.034 152.296 149.565 30.649 117.703 78.939 175.568 176.969 64.709 32.474 209.523 100.000 1.504.429

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Kabupaten Banjar Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pemerintah Kabupaten Tapin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pemerintah Kabupaten Tabalong Pemerintah Kabupaten Kotabaru Pemerintah Kota Banjarbaru Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Jumlah

216.034 152.296 149.565 30.649 117.703 78.939 175.568 2.582.676.969 64.709 32.474 209.523 100.000 2.584.004.429

Setoran Modal belum disahamkan bersumber dari penyetoran pemegang-pemegang saham melalui APBD. 26. Modal Sumbangan Saldo Modal Sumbangan tidak berubah sejak terakhir dibukukan pada tahun 1996, terdiri atas: Sumbangan dari Bank Indonesia Sumbangan dari Pemprov Kalimantan Selatan Jumlah

48.400.000 603.787.328 652.187.328

Sumbangan dari Bank Indonesia berupa peralatan komputer tahun 1993. Sumbangan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 9 Tahun 1996 tanggal 12 Desember 1996 berupa penyertaan awal Bank BPD Kalsel pada 20 ( dua puluh ) BPR di Kalimantan Selatan. 27. Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi Laba atau Rugi yang Belum Direalisasi berasal dari kenaikan atau penurunan bersih nilai wajar Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang dibukukan sebagai "efek tersedia untuk dijual", sebagai berikut: 2010

- Sertifikat Bank Indonesia Nilai wajar 31 Desember Nilai perolehan Laba atau (Rugi) yang belum direalisasi SBI

2009

72.749.690.000 73.192.786.582 (443.096.582)

-Obligasi Nilai wajar 31 Desember Nilai perolehan Laba atau (Rugi) yang belum direalisasi Obligasi Jumlah

187.725.070.000 191.352.500.000 (3.627.430.000) (3.627.430.000)

72.859.000.000 72.328.488.150 530.511.850 87.415.268

Saldo laba atau rugi yang belum direalisasi tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 diperoleh dari selisih antara nilai pasar dengan nilai perolehan. 28. Selisih Revaluasi Aset Tetap Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap tidak berubah sejak terakhir dibukukan pada tahun 1986, terdiri atas: Saldo

Dasar Pembukuan SK Menkeu No. 109/KMK.04/79 tanggal 27 Maret 1979 PP No. 45 tahun 1986 tanggal 2 Oktober 1986 Jumlah

36.012.793 91.122.600 127.135.393

29. Cadangan Umum 2010 Saldo awal Penambahan dari pembagian laba Penambahan dari selisih PPAP ke CKPN Saldo akhir

63.679.824.796 17.854.411.944 7.951.174.376 89.485.411.116

31

2009 51.461.168.595 12.218.656.201 63.679.824.796


Cadangan Umum dibentuk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Penambahan dari pembagian laba tahun 2010 berasal dari pembagian laba setelah pajak tahun 2009 dan penambahan tahun 2009 berasal dari pembagian laba setelah pajak tahun 2008. Sedangkan penambahan dari selisih PPAP ke CKPN berasal dari selisih penurunan nilai aset produktif berdasarkan akuntansi yang berlaku sebelumnya (PPAP) dengan penurunan nilai aset produkrif berdasarkan PSAK 50 dan 55 (CKPN) yang sesuai dengan Buletin Teknis No.4 IAI Tahun 2010 harus dicatat sebagai saldo laba ditahan (retained earning ). 30. Cadangan Tujuan 2010 Saldo awal Penambahan dari pembagian laba Penambahan dari selisih PPAP ke CKPN Saldo akhir

42.178.989.005 11.902.941.295 5.300.782.918 59.382.713.218

2009 34.033.218.205 8.145.770.800 42.178.989.005

Cadangan Tujuan dibentuk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Penambahan dari pembagian laba tahun 2010 berasal dari pembagian laba setelah pajak tahun 2009 dan penambahan laba tahun 2009 berasal dari pembagian laba setelah pajak tahun 2008. Sedangkan penambahan dari selisih PPAP ke CKPN berasal dari selisih penurunan nilai aset produktif berdasarkan akuntansi yang berlaku sebelumnya (PPAP) dengan penurunan nilai aset produktif berdasarkan PSAK 50 dan 55 (CKPN) yang sesuai dengan Buletin Teknis No.4 IAI Tahun 2010 harus dicatat sebagai saldo laba ditahan (retained earning ). Jumlah selisih antara Pencadangan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai dampak dari penerapan PSAK 50 dan 55 pada awal tahun 2010 yang dicatat sebagai sebagai saldo laba ditahan (Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum) adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5

Jenis PPAP Kredit 32.952.465.109 12 852 015 Giro 12.852.015 Antar Bank Aktiva 6.102.000.000 2.955.000.000 Surat Berharga Penyertaan Saham 89.177.563 Jumlah 42.111.494.687 Pemindahan Ke Cadangan Umum 15/25 Pemindahan Ke Cadangan Tujuan 10/25 Jumlah

CKPN 28.859.537.393 28.859.537.393

Selisih 4.092.927.716 12 852 015 12.852.015 6.102.000.000 2.955.000.000 89.177.563 13.251.957.294 (7.951.174.376) (5.300.782.918) Nihil

31. Saldo Laba 2010 Saldo Awal Pembagian Laba Laba Ditahan Laba Bersih Tahun Berjalan Saldo Laba

119.029.412.958 (119.029.412.958) 159.055.020.874 159.055.020.874

2009 81.457.708.004 (81.457.708.004) 119.029.412.958 119.029.412.958

Pembagian Saldo Laba dari hasil usaha tahun 2009 dan 2008 dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 1993 tentang Bank BPD Kalsel yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut: Persentase 45% 15% 15% 10% 7,5% 7,5% 100%

Dividen Dana Pembangunan Cadangan Umum Cadangan Tujuan Dana Kesejahteraan Jasa Produksi Jumlah

32

2010 53.563.235.831 17.854.411.944 17.854.411.944 11.902.941.295 8.927.205.972 8.927.205.972 119.029.412.958

2009 36.655.968.602 12.218.656.201 12.218.656.201 8.145.770.800 6.109.328.100 6.109.328.100 81.457.708.004


32. Komitmen dan Kontinjensi 2010 KOMITMEN Kewajiban Komitmen Fasilitas kredit yang belum digunakan Jumlah Kewajiban Komitmen

2009

337.076.998.728 337.076.998.728

302.083.515.365 302.083.515.365

(337.076.998.728)

(302.083.515.365)

26.316.376.102 26.316.376.102

26.246.808.630 26.246.808.630

228.391.210.786 228.391.210.786

235.952.310.796 235.952.310.796

Jumlah Kontinjensi (bersih)

(202.074.834.684)

(209.705.502.166)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI (bersih)

(539.151.833.412)

(511.789.017.531)

Jumlah Komitmen (bersih) KONTINJENSI Tagihan Kontinjensi Pendapatan bunga dalam penyelesaian Jumlah Tagihan Kontinjensi Kewajiban Kontinjensi Bank Garansi Jumlah Kewajiban Kontinjensi

33. Hasil Bunga 2010 Kredit yang diberikan Non Syariah Syariah Jumlah hasil bunga kredit Efek-efek Penempatan dan giro pada Bank Indonesia Penempatan dan giro pada bank lain Jumlah

2009

467.242.803.796 18.072.698.278 485 315 502 074 485.315.502.074 11.148.741.918 27.033.659.544 56.966.426.702 580.464.330.238

295.159.561.624 14.163.696.776 309 323 258 400 309.323.258.400 22.556.312.319 57.911.314.866 60.476.481.467 450.267.367.052

2010 1.051.406.111

2009 18.902.608.243

34. Provisi dan Komisi Provisi dan Komisi atas Kredit yang diberikan

Jumlah tahun 2010 merupakan Pendapatan Provisi dan Komisi yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan pada unit syariah, sedangkan jumlah tahun 2009 merupakan pendapatan provisi dan komisi yang berkitan dengan pemberian kredit. 35. Beban Bunga 2010 Deposito Berjangka Non Syariah Mudharabah

Deposito on call Sertifikat Deposito Giro Non Syariah Wadiah Tabungan Non Syariah Mudharabah Antar Bank Bunga antar bank Bagi Hasil Mudharabah Pinjaman yang diterima Provisi Kerugian penurunan aktiva ijarah Jumlah

33

2009

72.277.655.943 2.732.892.042 75.010.547.985

40.169.006.005 1.571.278.706 41.740.284.711

108.676.928 -

31.730.447 -

83.952.601.761 252.266.571 84.204.868.332

99.175.446.865 208.948.788 99.384.395.653

24.375.423.391 3.698.067.629 28.073.491.020

21.237.471.263 2.816.093.500 24.053.564.763

475.292.740 252.239.297 727.532.037

234.854.339 11.787.937 246.642.276

7.605.136 137.020.587 4.375.000

547.954.528 307.432.896 -

188.274.117.025

166.312.005.274


36. Pendapatan Operasional Lainnya 2010 Administrasi / Penggantian Biaya Kredit Kelolaan Dividen Penyertaan Saham Asuransi Jaminan Kredit Transfer Dukungan/Referensi Bank Keuntungan penjualan aset keuangan/surat berharga Lain-Lain Jumlah

9.540.569.756 116.050.000 342.293.221 3.334.367.250 3.287.629.144 499.474.918 624.000.000 3.261.355.847 5.563.595.735 26.569.335.871

2009 9.100.309.771 68.500.000 233.808.036 3.302.451.501 3.625.181.326 534.627.692 686.475.000 1.036.252.301 18.587.605.627

37. Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Kerugian penurunan nilai aset produktif merupakan beban cadangan kerugian aset produktif berupa Giro dan Penempatan pada bank lain, Kredit yang diberikan, Efek-efek, Penyertaan saham, serta Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dari transaksi bank garansi. 2010 Giro & penempatan pada bank lain Efek-efek Kredit yang diberikan Penyertaan Saham Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi

188.731.025 9.694.506.923 70.368.669 9.953.606.617

2009 (1.682.652.119) 7.911.887.736 475.583.586 6.704.819.203

38. Umum dan Administrasi 2010 Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Premi Asuransi Sewa Pemeliharaan dan Perbaikan Komunikasi Listrik dan Air Tenaga Ahli Perlengkapan Kantor Jasa Komputer Perjalanan Dinas Rapat/Pertemuan Lainnya Jumlah

9.888.715.364 9.812.440.083 2.756.281.189 5.600.089.745 1.658.864.309 2.557.302.626 2.457.842.153 2.483.901.563 2.837.837.865 4.073.294.706 987.662.603 8.037.411.394 53.151.643.600

2009 7.501.704.261 12.462.903.131 876.609.149 2.917.341.866 3.706.572.316 2.157.293.357 1.856.115.979 2.188.250.717 1.598.794.175 3.728.426.101 451.523.510 4.524.893.934 43.970.428.496

39. Tenaga Kerja 2010 Gaji dan upah pegawai tetap Tunjangan Kegiatan Kerja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Tunjangan Pajak Honor Pegawai Tidak Tetap Tunjangan Hari Raya Asuransi Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Iuran Pensiun Pegawai Bekal Cuti Perawatan Kesehatan Tunjangan/Penghasilan Lainnya Jumlah

31.387.027.311 10.394.455.798 11.545.548.896 9.227.454.217 6.413.455.984 6.757.399.458 1.873.786.479 5.569.047.606 7.523.080.588 3.135.471.301 1.766.134.277 11.068.883.436 106.661.745.351

34

2009 23.920.888.804 11.426.563.345 12.753.944.039 6.642.962.577 5.433.463.490 4.888.462.058 1.685.323.935 3.837.887.110 5.789.010.872 2.401.428.126 1.297.601.695 7.696.259.619 87.773.795.670


40. Iklan & Promosi Iklan dan promosi sebesar Rp 8.579.833.766 dan Rp 6.877.173.154 merupakan beban iklan, promosi dan kegiatan-kegiatan pameran yang dilakukan sepanjang tahun 2010 dan 2009. 41. Lain-lain 2010 4.401.033.665 1.192.485.553 1.007.649.644 4.227.318.599 10.828.487.461

Insentif bendaharawan gaji Rekreasi dan olah raga Perjamuan Lain-lain Jumlah

2009 3.910.486.513 1.549.306.066 835.389.382 2.787.768.776 9.082.950.737

42. Pendapatan (Beban) Non Operasional 2010 Pendapatan Sewa Pendapatan Lainnya Hadiah/Kenang-kenangan Kekurangan tahun pajak 2007 Beban Lainnya Jumlah

86.720.926 2.278.351.615 (684.672.531) (13.861.149.646) (815.419.929) (12.996.169.565)

2009 105.399.509 1.551.300.969 (781.708.400) (861.944.308) 13.047.770

43. Program Pensiun dan Imbalan Kerja a. Dana Pensiun Bank BPD Kalsel menyelenggarakan Dana Pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawannya. Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan 06/SK DIR/SDM/2005 tanggal 24 Januari Peraturan Dana Pensiun yang diatur dalam Keputusan Direksi Bank BPD Kalsel Nomor 06/SK.DIR/SDM/2005 2005 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-079/KM.12/2006 tanggal 1 September 2006. Saldo kewajiban Program Pensiun dan Imbalan KIerja pada tahun 2010 dan 2009 mengacu pada hasil perhitungan Aktuaris Independen PT Dian Artha Tama tanggal 21 Januari 2011 sesuai dengan penerapan atas PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja" sebagai berikut: 2010 Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja Nilai Wajar Aset Program Status Pendanaan Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan)

(83.110.170.306) 50.932.015.516 (32.178.154.790) 39.393.972.322 7.215.817.532

2009 (44.934.557.652) 39.990.541.545 (4.944.016.107) 9.712.466.241 4.768.450.134

Beban Imbalan Kerja yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai berikut: 2010 Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Hasil yang Diharapkan dari Aset Program Kerugian (Keuntungan) Aktuaria Beban Imbalan Kerja

4.869.294.386 3.793.270.470 (3.999.054.155) 408.563.672 5.072.074.373

2009 2.757.622.097 3.002.383.587 (3.112.643.678) 2.647.362.006

Mutasi program Imbalan Kerja sebagai berikut: 2010 4.768.450.134 (5.072.074.373) 7.519.441.771 7.215.817.532

Saldo awal Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan) Beban Imbalan Kerja Iuran Pemberi Kerja Saldo akhir Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan)

35

2009 1.689.775.968 (2.647.362.006) 5.726.036.172 4.768.450.134


b. Dana Kesejahteraan Pegawai Bank BPD Kalsel juga memberikan kompensasi imbalan kerja kepada karyawan melalui Dana Kesejahteraan Pegawai Bank BPD Kalsel sesuai Surat Keputusan Direksi No. 21/SK.DIR/SDM/2004 tanggal 7 April 2004 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 21/Kep.DIR/Dakes/2008 tanggal 22 Mei 2008 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 18/Kep.DIR/Dakes/BPD/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Saldo kewajiban program imbalan kerja pada tahun 2010 dan 2009 mengacu pada hasil perhitungan Aktuaris Independen PT Dian Artha Tama tanggal 21 Januari 2011 sesuai dengan penerapan atas PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja" sebagai berikut: 2010 (11.915.836.417) 4.825.237.433 (7.090.598.984) 2.781.774.576 274.468.086 (4.034.356.322)

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja Nilai Wajar Aset Program Status Pendanaan Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan)

2009 (8.926.805.869) 4.048.247.671 (4.878.558.198) 2.945.840.554 (941.131.871) (2.873.849.515)

Beban Imbalan Kerja yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai berikut: 2010 689.907.284 714.144.470 (404.824.767) (2.786.158) 164.065.978 1.160.506.807

Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Hasil yang Diharapkan dari Aset Program Kerugian (Keuntungan) Aktuaria Biaya Jasa Lalu Non Vested Beban Imbalan Kerja

2009 395.869.389 318.796.815 (263.764.953) (112.215.246) 95.705.154 434.391.159

Mutasi program Imbalan Kerja sebagai berikut: 2010 (2.873.849.515) (1.160.506.807) (4.034.356.322)

Saldo awal Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan) Pembayaran Manfaat Beban Imbalan Kerja Iuran Pemberi Kerja Saldo akhir Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan)

2009 (2.439.458.356) (434.391.159) (2.873.849.515)

c. Pencadangan berdasarkan SK Direksi Nomor 17/KEP.DIR/SDM/2008 (Non Pendanaan)

Pada tanggal 25 Maret 2003 telah terbit Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut antara lain mengatur pendanaan dan besaran kompensasi yang wajib diberikan oleh pemberi kerja sehubungan dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Menurut pasal 167 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, bahwa dalam hal manfaat pensiun yang diterima sekaligus ternyata lebih kecil daripada jumlah kompensasi yang wajib diberikan sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, maka selisihnya wajib dibayarkan oleh pengusaha. Sesuai yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, Direksi Bank BPD Kalsel mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 17/KEP.DIR/SDM/2008 tanggal 23 April 2008 yang mengatur kebijakan pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diperoleh karyawan Bank BPD Kalsel. Saldo kewajiban program imbalan kerja pada tahun 2010 dan 2009 mengacu pada hasil perhitungan Aktuaris Independen PT Dian Artha Tama tanggal 21 Januari 2011 sesuai dengan penerapan atas PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja", sebagai berikut: 2010 (30.908.260.192) (30.908.260.192) 5.843.592.416 15.344.294.034 (9.720.373.742)

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja Nilai Wajar Aset Program Status Pendanaan Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang Belum Diakui Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan)

36

2009 (14.699.129.034) (14.699.129.034) 6.204.068.451 2.471.878.260 (6.023.182.323)


Beban Imbalan Kerja yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai berikut: 2010

2009

2.106.514.169 1.175.930.323 54.270.891 360.476.036 3.697.191.419

Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Hasil yang Diharapkan dari Aset Program Kerugian (Keuntungan) Aktuaria Biaya Jasa Lalu Non Vested Beban Imbalan Kerja

1.001.147.108 1.196.874.332 24.348.953 360.476.036 2.582.846.429

Mutasi program Imbalan Kerja sebagai berikut: 2010 Saldo awal Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan) Pembayaran Manfaat Beban Imbalan Kerja Iuran Pemberi Kerja Saldo akhir Imbalan Kerja Dibayar Dimuka (Cadangan)

2009

(6.023.182.323) (3.697.191.419) (9.720.373.742)

(3.753.911.488) 313.575.594 (2.582.846.429) (6.023.182.323)

Perhitungan tersebut adalah diluar uang penggantian manfaat yang berkaitan dengan cuti tahunan dan ongkos pulang ke tempat dimana pekerja diterima bekerja. Asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh Aktuaris Independen dalam perhitungan imbalan kerja sebagai berikut: 2010 Tingkat kematian Tingkat cacat Tingkat pengunduran diri Tingkat pensiun awal Selisih usia suami istri Kenaikan PhDP Kenaikan manfaat pensiun bulanan Tingkat bunga Kewajiban Aset Pembayar pajak Metode Perhitungan

2009

GAM - 1971 0,01% per tahun 0,50% per tahun 0,10% per tahun 5 tahun 5% per tahun 10% tiap dua tahun

GAM - 1971 0,01% per tahun 0,50% per tahun 0,10% per tahun 5 tahun 5% per tahun 10% tiap dua tahun

8% per tahun 10% per tahun Penerima pensiun Projected Unit Credit

10% per tahun 10% per tahun Penerima pensiun Projected Unit Credit

Manajemen Bank BPD Kalsel berpendapat bahwa manfaat karyawan yang diberikan melalui dana pensiun, yayasan kesejahteraan pegawai dan pencadangan non pendanaan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

44. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dalam kegiatan normal usahanya, Bank BPD Kalsel melakukan transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama jika dilakukan pada pihak ketiga (pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa), kecuali untuk kredit/pinjaman yang diberikan kepada direksi dan karyawan.

37


45. Informasi Segmen 2010 Syariah

Non Syariah

Jumlah

Aset Kas

274.559.389.355

2.379.883.400

276.939.272.755

Giro pada Bank Indonesia

320.739.990.528

15.340.876.470

336.080.866.998

936.932.958

46.482.545

983.415.503

Giro pada Bank Lain Cadangan Kerugian

-

(464.825)

(464.825)

Kas dan Setara Kas (bersih)

596.236.312.841

17.766.777.590

614.003.090.431

Penempatan

680.800.000.000

86.705.563.907

767.505.563.907

Cadangan Kerugian

-

Penempatan (bersih)

680.800.000.000

Efek-efek

218.456.619.555

Cadangan Kerugian Efek-efek (bersih) Kredit yang Diberikan Cadangan Kerugian Kredit yang Diberikan (bersih)

218.456.619.555 2.705.566.416.582 (34.123.077.507) 2.671.443.339.075

Penyertaan

3.020.128.120

Cadangan Kerugian

-

Penyertaan bersih

3.020.128.120

(867.055.639) 85.838.508.268 -

(867.055.639) 766.638.508.268 218.456.619.555 -

-

218.456.619.555

214.448.699.804 (2.252.482.939) 212.196.216.865 -

2.920.015.116.386 (36.375.560.446) 2.883.639.555.940 3.020.128.120

-

-

-

3.020.128.120

Rekening Antar Kantor

108.189.982.245

Aset Tetap

107.764.361.757

2.217.688.654

109.982.050.411

Akumulasi Penyusutan

(54.041.499.561)

(1.598.076.352)

(55.639.575.913)

Aset Tetap bersih

53.722.862.196

Uang Muka Pajak Pendapatan yang Masih Harus Diterima

-

-

619.612.302

30.095.492.820

54.342.474.498 -

-

30.095.492.820

Biaya Dibayar Dimuka

3.066.171.343

392.354.403

3.458.525.746

Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-lain

2.158.877.665 2.760.057.842

81.340.847

2.158.877.665 2.841.398.689

4.369.949.843.702

316.894.810.275

4.578.654.671.732

Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Segera Giro Tabungan Deposito

29.297.442.334

342.754.598

29.640.196.932

1.666.594.291.743

19.695.090.745

1.686.289.382.489

884.197.969.121

118.737.727.978

1.002.935.697.099

1.044.556.706.264

42.584.500.000

1.087.141.206.264

Setoran Jaminan Simpanan dari Bank Lain

77.337.838

36.858.730

114.196.568

54.654.608.607

19.166.472.841

73.821.081.448

Pinjaman yang diterima Utang Pajak

499.905.543 49.970.008.818

Est. Kerugian Komitmen & Kontijensi

2.431.828.975

Rekening Antar Kantor

-

Kewajiban Pajak Tangguhan

-

Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban

-

499.905.543

260.280.491 -

50.230.289.309 2.431.828.975

108.189.982.245 -

-

195.697.637 309.209.365.265

27.603.499.479 3.960.707.284.106

309.156.000.000

-

309.156.000.000

1.504.429

-

1.504.429

652.187.328

-

652.187.328

27.407.801.842 3.759.687.901.085

Ekuitas Modal Disetor Setoran Modal yang Belum Disahamkan Modal Sumbangan Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi Selisih Revaluasi Aset Tetap

87.415.268

-

87.415.268

127.135.393

-

127.135.393

Cadangan Umum

89.485.411.116

-

89.485.411.116

Cadangan Tujuan

59.382.713.218

-

59.382.713.218

159.055.020.874 617.947.387.626

-

159.055.020.874 617.947.387.626

4.377.635.288.711

309.209.365.265

4.578.654.671.732

Laba Ditahan Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

38


Pendapatan bunga Hasil Bunga

559.454.238.569

Provisi dan Komisi Jumlah

-

21.010.091.669

580.464.330.238

1.051.406.111

1.051.406.111

22.061.497.780

581.515.736.349

(181.334.275.694)

(6.939.841.331)

(188.274.117.025)

378.119.962.875

15.121.656.449

393.241.619.324

26.182.930.876

386.404.995

559.454.238.569

Beban Bunga Bunga Pendapatan Bunga bersih Pendapatan Operasional Lainnya

26.569.335.871

(181.667.051.440)

(7.508.265.355)

(189.175.316.795)

Laba Operasional

222.635.842.311

7.999.796.089

230.635.638.400

Pendapatan (Beban) Non Operasional Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(12.673.027.194) 209.962.815.117

(323.142.371) 7.676.653.718

(12.996.169.565) 217.639.468.835

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Laba Ditahan

58.584.447.961 151.378.367.156

7.676.653.718

58.584.447.961 159.055.020.874

Non Syariah

Syariah

Jumlah

Beban Operasional Lainnya

2009 Aset Kas

256.907.954.607

1.841.096.742

258.749.051.349

Giro pada Bank Indonesia

159.889.182.803

21.922.845.629

181.812.028.432

1.285.201.689

46.482.544

1.331.684.233

Giro pada Bank Lain Penyisihan Kerugian

(12.852.016)

(464.825)

(13.316.841)

Kas dan Setara Kas (bersih)

418.069.487.083

23.809.960.090

441.879.447.173

Penempatan

815.056.644.973

67.832.461.331

882.889.106.304

Penyisihan Kerugian

(6.102.000.000)

Penempatan (bersih)

808.954.644.973

Efek-efek

320.263.386.119 (2.955.000.000)

Penyisihan Kerugian Efek-efek (bersih) Kredit yang Diberikan Penyisihan Kerugian Kredit yang Diberikan (bersih) Penyertaan Penyisihan Kerugian Penyertaan bersih Rekening Antar Kantor Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap bersih Uang Muka Pajak Pendapatan yang Masih Harus Diterima Biaya Dibayar Dimuka Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-lain Jumlah Aset

317.308.386.119 2.250.332.533.967 (32.872.853.997) 2.217.459.679.970 3.020.128.120 (89.177.563) 2.930.950.557 106.681.280.247 95.677.262.953 (46.580.736.583) 49.096.526.370 31.380.759.057 3.609.255.430 883.160.876 2.222.044.740 3.958.596.175.422

39

(678.324.613) 67.154.136.718 149.173.187.516 (1.562.658.057) 147.610.529.459 1.929.602.939 (1.362.534.716) 567.068.223 74.500.000 81.340.847 239.297.535.337

(6.780.324.613) 876.108.781.691 320.263.386.119 (2.955.000.000) 317.308.386.119 2.399.505.721.483 (34.435.512.054) 2.365.070.209.429 3.020.128.120 (89.177.563) 2.930.950.557 97.606.865.893 (47.943.271.299) 49.663.594.594 31.380.759.057 3.683.755.430 883.160.876 2.303.385.587 4.091.212.430.513


Kewajiban Kewajiban Segera Giro Tabungan Deposito Setoran Jaminan Simpanan dari Bank Lain Pinjaman yang diterima Utang Pajak Est. Kerugian Komitmen & Kontijensi Rekening Antar Kantor Kewajiban Pajak Tangguhan Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban Ekuitas Modal Disetor Setoran Modal yang Belum Disahamkan Modal Sumbangan Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi Selisih Revaluasi Aset Tetap Cadangan Umum Cadangan Tujuan Laba Ditahan Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Pendapatan bunga Hasil Bunga Provisi dan Komisi Jumlah Beban Bunga Bunga Pendapatan Bunga bersih Pendapatan Operasional Lainnya Beban Operasional Lainnya Pendapatan (Beban) Non Operasional Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Laba Ditahan

36.803.173.327 2.025.934.976.902 812.950.225.511 565.468.113.100 354.528.288 11.725.763.798 770.857.285 17.099.893.824 2.361.460.306 20.423.661.329 3.493.892.653.670 245.248.500.000 2.584.004.429 652.187.328 (3.627.430.000) 127.135.393 63.679.824.796 42.178.989.005 113.750.963.566 464.594.174.517

272.812.922 14.823.242.311 82.516.664.206 29.067.000.000 375.781.276 109.347.235 106.681.280.247 282.304.983 234.128.433.180 5.278.449.392 5.278.449.392

37.075.986.249 2.040.758.219.214 895.466.889.717 594.535.113.100 354.528.288 12.101.545.074 770.857.285 17.209.241.059 2.361.460.306 20.705.966.312 3.621.339.806.604 245.248.500.000 2.584.004.429 652.187.328 (3.627.430.000) 127.135.393 63.679.824.796 42.178.989.005 119.029.412.958 469.872.623.909

3.958.486.828.187

239.406.882.572

4.091.212.430.513

434.492.543.731 18.521.379.044 453.013.922.775

15.774.823.321 381.229.199 16.156.052.520

450.267.367.052 18.902.608.243 469.169.975.295

(161.703.896.343) 291.310.026.432 18.346.270.770 (148.905.871.875) 1.020.581.439 161.771.006.766

(4.608.108.931) 11.547.943.589 241.334.858 (5.493.295.385) (1.017.533.670) 5.278.449.392

(166.312.005.274) 302.857.970.021 18.587.605.628 (154.399.167.260) 3.047.769 167.049.456.158

48.020.043.200 113.750.963.566

5.278.449.392

48.020.043.200 119.029.412.958

40


46. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum PBI Nomor 3/21/PBI/2001 mewajibkan bank-bank di Indonesia mempertahankan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%. Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005. (dalam jutaan Rupiah) 2010 Komponen Modal Modal Inti Modal Pelengkap Sub Jumlah Pengurang Jumlah Modal Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan memperhitungkan risiko kredit Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar, dan operasional

2009 411.223 33.042 444.265 (3.020) 441.245

538.206 34.970 573.176 (3.020) 570.156 2.787.449

2.633.198

2.819.146

2.735.711

3.151.197

-

20,45%

16,76%

20,22%

16,13%

18,09%

-

47. Manajemen Risiko Risiko pada Bank BPD Kalsel dikelola melalui empat tahapan, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank BPD Kalsel telah menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran, kompleksitas, dan kemampuan bank, yaitu: Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, serta beberapa unit kerja yang memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan dan pengelolaan risiko, yaitu: Asset and Liability Committee (ALCO), support pengendali risiko, staf support group ALCO, dan Kontrol Internal Cabang. Bank BPD Kalsel juga telah mengikut-sertakan karyawannya untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko. Risiko Kredit Proses kajian risiko kredit telah diatur melalui Komite Kebijakan Perkreditan dan dibahas dalam Komite Manajemen Risiko terkait dengan profil risiko kredit tahun berjalan serta selanjutnya dibahas dalam Komite ALCO terkait dengan suku bunga beserta pengaruhnya. Pemantauan secara berkala dan sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk menjamin kualitas kredit yang sehat, konsistensi proses kredit, dan pengembangan budaya kredit di tiap-tiap unit bisnis terkait. Pengembangan sistem pengukuran risiko terus dikembangkan dengan menggunakan Model credit rating system untuk mengukur tingkat risiko tiap debitur termasuk nantinya pengkinian data base kredit yang tersentralisasi dan dikelompokkan berdasarkan kualitas kredit dalam rangka pengelolaan portofolio kredit. Kebijakan Persetujuan Kredit Bank BPD Kalsel mencakup berbagai konsep, antara lain: penetapan target market yang dibiayai, legalitas usaha, jaminan, fisibilitas usaha, kapabilitas nasabah, kondisi ekonomi, besarnya kredit yang diajukan, kewenangan penentuan batas kredit, tanggung jawab petugas kredit, proses persetujuan kredit, kesepakatan kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Selanjutnya terdapat Komite Kredit yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui pemberian kredit, baik di tingkat Kantor Pusat maupun tingkat Kantor Cabang. Risiko Pasar Proses pengkajian risiko dan pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh ALCO dan membantu Direksi dalam hal meminimalkan risiko dan meningkatkan keuntungan terkait dengan aset & kewajiban bank. Komite ini secara rutin melakukan pembahasan yang berhubungan perubahan eksternal yang terkait dengan makro ekonomi, perubahan kurs, perubahan tingkat suku bunga, dan perubahan kebijakan Bank Indonesia. Pada saat ini Bank BPD Kalsel telah memiliki pedoman kebijakan Treasury dan Pedoman Manajemen Risiko Pasar dalam rangka pengendalian risiko pasar. Dalam hal ini, pengukuran dan kecukupan modal yang diperhitungkan untuk meng-cover risiko pasar masih menggunakan pendekatan standard (standard approach ).

41


Pengelolaan perubahan risiko suku bunga khususnya yang berkenaan dengan portofolio pada banking book yang dapat mempengaruhi nilai dari aset berbunga tetap, baik itu pada posisi kredit, posisi surat utang negara (SUN), dana pihak ketiga (tabungan, deposito & giro) dan dana pinjaman yang dapat mempengaruhi net interest income (NIM) dilakukan dengan melakukan pengukuran Gap Suku Bunga (repricing gap ) yang dianalisis secara berkala setiap bulan oleh System Support Grup ALCO (SSG-ALCO) dan dibahas serta ditetapkan oleh ALCO. Risiko Likuiditas Bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit likuiditas serta penetapan strategi pendanaan yang diikuti dengan strategi pemeliharaan akses pasar untuk kebutuhan likuiditas. Tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan keperluan likuiditas harian berdasarkan hasil keputusan ALCO dilakukan oleh Divisi Dana Jasa dengan menggunakan pendekatan pengukuran untuk mengelola risiko likuiditas kepada cash flow concept seperti Basic Surplus dan Liquidity Profile . Risiko Operasional Tujuan pengelolaan risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa Bank BPD Kalsel memiliki kebijakan, mekanisme, dan praktik yang tepat untuk menghindari kegagalan atau kerugian, meminimalkan kerugian yang terantisipasi dan tidak terantisipasi, serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara cepat di bawah kendali manajemen risiko. Bank BPD Kalsel berupaya mengurangi risiko operasional dengan mempertahankan sistem kendali internal yang komprehensif.

Bank BPD Kalsel terus berupaya mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan di bidang manajemen risiko operasional, termasuk merumuskan standar dan teknik yang digunakan secara kualitatif dan kuantitatif melalui sejumlah pendekatan yang direkomendasikan oleh Basel, merumuskan metode penilaian, serta melakukan kajian terhadap produk, kebijakan, dokumentasi serta aspek operasional perbankan lainnya untuk melindungi Bank BPD Kalsel dari risiko yang tidak diinginkan. Risiko Kepatuhan Bank BPD Kalsel secara khusus telah membentuk Unit Kepatuhan yang berperan aktif memantau kesesuaian seluruh kegiatan operasional Bank BPD Kalsel dengan peraturan dan perundangan eksternal serta prosedur internal. Selain itu, fungsi pemantauan kepatuhan Bank BPD Kalsel juga menjadi tanggungjawab Direktur Kepatuhan, SKAI (Audit Internal) dan Divisi KMR. Risiko Hukum Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank BPD Kalsel dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank BPD Kalsel. Pelaksanaan pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Sub-Divisi Hukum Sistem & Prosedur (HSP) pada Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, terutama penanganan yang bersifat preventif terhadap kasus hukum yang timbul dan dinilai masih bisa ditanggulangi oleh intern Bank, tetapi terhadap kasus-kasus tertentu yang dinilai mengandung bobot risiko hukum yang tinggi, pihak manajemen melibatkan konsultan hukum untuk penanganannya. Risiko Reputasi Untuk menjaga dari pemberitaan dan persepsi negatif, Bank BPD Kalsel secara rutin melakukan pemantauan berita yang berhubungan dengan Bank BPD Kalsel dalam berbagai media yang dilakukan oleh Corporate Affairs dan Unit Manajemen Risiko untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, melalui Unit Pelayanan Nasabah di Kantor Cabang dan Unit Audit Intern (SKAI) yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan, Bank BPD Kalsel berupaya untuk menanggapi guna memberikan pelayanan terbaik dalam menangani keluhan dan memberikan solusi kepada nasabah terhadap keluhan yang disampaikan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tanggapan yang negatif terhadap pelayanan yang diberikan Bank atau pemberitaan negatif ke media massa. Risiko Strategis Bank BPD Kalsel mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif yang dikelola oleh Divisi Perencanaan dan penilaian risiko atas kebijakan yang dilakukan tergambar pada laporan profil risiko bank yang dibuat oleh Divisi Manajemen Risiko.

42


48. Implementasi Penerapan PSAK yang baru dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Bank Tahun 2010 telah diImplementasikan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada Bank BPD Kalsel sejak Januari 2010. Dampak signifikan atas penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) terjadi pada penerapan suku bunga efektif atas kredit bersuku bunga flat, dimana dengan penerapan tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap laba Bank BPD Kalsel tahun 2010 yaitu sebesar Rp70.542.455.210 yang disebabkan pengakuan bunga efektif yang lebih besar dari bunga kontraktual debitur (bunga flat) yang terjadi pada awal tahun penerapan sehingga berdampak pada kemungkinan terjadi "shock " pada laba tahun berikutnya. Terjadinya "shock" atau penurunan yang signifikan pada laba tahun berikutnya disebabkan oleh adanya pelunasan dipercepat (prepayment) atas debitur yang bersuku bunga flat dimana sebagian besar debitur Bank BPD Kalsel tersebut melakukan pelaksanaan kompensasi pinjaman sebelum separuh jangka waktu kreditnya berakhir sehingga diestimasi akan terjadi penurunan terhadap pendapatan Bank akibat dampak terjadinya prepayment tersebut yang dperkirakan sebesar Rp.25 Milyar yang berimbas pada perolehan laba Bank BPD Kalsel pada tahun berikutnya, untuk itu Bank BPD Kalsel akan melakukan strategi dan langkah mitigasi atas dampak implementasi tersebut, khususnya dampak atas terjadinya prepayment atas kredit bersuku bunga flat. 49. Penyusunan Laporan Keuangan Manajemen Bank BPD Kalsel bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank BPD Kalsel Tahun 2010 dan 2009.

50. Informasi Tambahan Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Rasio Kredit Non Performing (NPL) maksimal sebesar 5 % sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) mimimum sebesar 78 %. Pada tahun 2010 dan 2009 rasio NPL dan LDR sebagai berikut : 2010 Rasio Kredit Non Performing (NPL) Ratio (LDR) Loan to Deposit p ( )

43

2009 1,12

%

1,16

%

74,92

%

67,93

%

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Jl. A. Yani Km. 33, Banjarbaru - 70711 (0511) 4781116 - 4772957- 4780584-4780853 – 4782037 – 4782547

Fax. : (0511) 4774501 eMail : [email protected], [email protected], situs : www.bpkp.go.id

Lampiran : 1 / 1 - 1

DASAR, SIFAT DAN LUAS AUDIT 1. Dasar Audit Audit atas Laporan Keuangan Bank

Kalsel untuk tahun-tahun yang berakhir

tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dilakukan berdasarkan:

Surat Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Bank Kalsel Nomor 5027/InvADT/KP/2010 tanggal 2 November 2010 perihal Audit atas Laporan Keuangan dan Kinerja Bank Kalsel Tahun 2010.

Surat

Kepala

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalsel

Nomor:

S-8618/PW16/4/2010 tanggal 29 November 2010 perihal Audit Independen Atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Bank Kalsel Tahun 2010.

2. Sifat dan Luas Audit Audit ini bersifat pemeriksaan keuangan umum (General Audit) atas laporan keuangan Bank

Kalsel untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2010 dan 2009. Audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan adanya perencanaan dan pelaksanaan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Luas audit mencakup:

Pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan,

Penilaian atas standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen,

Penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pelaksanaan audit lapangan berakhir pada tanggal 23 Maret 2011.

1. IKHTISAR KEUANGAN 1 4. STRUKTUR ORGANISASI 22

Recommend Documents