LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME KE SPANYOL DAN FATF SECRETARIAT (PERANCIS) (20-23 November 2012)
A.
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG Sesuai dengan konstitusi dan komitmen Negara Republik Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dan menciptakan keamanan kawasan domestik yang kondusif, terutama dalam memerangi serangan terorisme yang menjadi salah satu fenomena permasalahan utama di Negara Indonesia, dan untuk memenuhi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Anti Pendanaan Terorisme, the Convention for the Suppression of the Financing Terrorism, 1999 (Konvensi SFT) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism, 1999; maka pembentukan legislasi nasional berdasarkan prinsip-prinsip umum yang ada di dalam Konvensi SFT perlu segera diimplementasikan. Sebagaimana telah diketahui, komitmen utama Indonesia untuk memerangi kegiatan dan serangan terorisme yang telah diwujudkan dalam UU tentang Tindak Pidana Terorisme, terus dilakukan dan memandang perlunya sebuah regulasi yang melengkapi UU Terorisme, yakni RUU Anti Pendanaan Terorisme. RUU ini merupakan peraturan yang mengutamakan program pencegahan dari sisi jalur finansial (follow the money line), yang sangat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dukungan terhadap jaringan kegiatan terorisme. Hal ini juga diamini oleh hampir seluruh negara di dunia, terutama di negara-negara maju yang telah menerapkan legislasi Anti Pendanaan Terorisme di negaranya atau bahkan telah mengalami beberapa amandemen. Dibentuknya Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) kemudian oleh inisiatif negara-negara, yang bertujuan
1
untuk membentuk suatu badan yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan regime regulasi Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing Terrorism (CFT). Yang mana hasil audit FATF akan sangat berpengaruh pada sikap atau respon dari negara-negara di seluruh dunia terhadap negara tersebut. Pemutusan terhadap aliran pendanaan sangatlah penting dan dipandang sebagai suatu tindakan preventif dalam memerangi kegiatan terorisme. Maka dari itu, perlu dibentuk suatu struktur regulasi dan implementasi regulasinya yang secara rigid dapat memutus, menutup, dan/atau mendeteksi adanya aliran dana terhadap kegiatan-kegiatan terorisme. Pembangunan sistem yang dibentuk dari RUU Anti Pendanaan Terorisme ini akan menjadi hal penting yang perlu dikedepankan sehingga RUU ini akan dapat mengatur secara baik sesuai dengan kepentingan nasional dan masyarakat. Mengingat pula pentingnya kerja sama internasional dan sifat dari aktivitas terorisme yang tidak hanya di level domestik namun juga lintas negara, maka penggalian terhadap informasi, data, dan pengalaman yang baik dari negara-negara yang telah menerapkan sistem Anti pendanaan terorisme yang telah dinilai baik perlu dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembahasan materi muatan dalam RUU Anti Pendanaan terorisme ini perlu melihat dari data-data yang ada di Indonesia maupun di negara lain, khususnya di negara yang telah berhasil memiliki konstelasi regulasi anti pendanaan terorisme dan implementasinya. Pembelajaran penting pula mengenai bagaimana negara yang satu melakukan kooperasi dengan negara lain, terutaman yang berbatasan langsung, dalam memerangi terorisme juga dapat dinilai sangat penting dalam semangat aliansi dan saling memberi bantuan.
Profiil Spanyol Spanyol adalah salah satu negara yang dinilai oleh dunia internasional telah melakukan kemajuan yang sangat pesat dalam penerapan 40+9 rekomendasi FATF dalam konstelasi hukum nasionalnya.1 Situasi negara dan pemerintahannya, Spanyol menganut sistem monarki yang kekuasaannya berada di tangan seorang Raja.
1
FATF, Follow-up of Evaluation Report, 2011 on Spain. 2
Kekuasaan legislasi berada di tangan parlemen. Spanyol seperti Indonesia menganut sistem hukum civil law.
Sekilas Rezim Pendanaan Teroris di Spanyol Spanyol telah memiliki struktur hukum yang komprehensif dalam mengatur AML dan CFT. Sebelumnya Spanyol terus dipantau oleh FATF terkait dengan beberapa kelemahan dalam pengaturan dan implementasinya. Namun Spanyol terus menerus berjuang dalam menerapkan standard yang tinggi, sehingga dalam rapor FATF terakhir, Spanyol dinilai sebagai salah satu negara yang paling membuat peningkatan dalam menerapkan 40+9 Recommendations. Setelah peristiwa serangan teroris pada 11 Maret 2004 (Madrid Bombings) dan serangan teroris dari dalam negeri yang terus menerus yakni oleh gerakan Basque Fatherland and Liberty (ETA) yang mendapat sokongan dana dari penggalangan dana dan revolutionary tax2 dari berbagai perusahaan gelap, Spanyol terus membenahi diri dalam hal keamanan dalam negeri dengan mengutamakan fungsi pencegahan. Spanyol terus mengembangkan kerja sama internasional, terutama dengan Perancis sehingga mereka dapat menekan serangan teroris ETA dan serangan dari jaringan teroris internasional (AQIM)3. Menurut sumber di media, AQIM bahkan menggunakan metode perampokan dan penjualan Narkoba untuk mendanai kegiatan teroris. 4 Selain AQIM, kejadian yang melibatkan beberapa kelompok Pakistan yang berafiliasi di UK juga pernah terjadi, menggunakan metode pencurian kartu kredit dan penculikan untuk mendapat tebusan dalam mendanai kegiatan teroris tersebut. Ini berarti pendanaan terorisme juga sangat terafiliasi kuat dengan hasil tindak pidana (money Laundering). Pada tahun lalu, Spanyol juga sempat dikejutkan dengan peristiwa penculikan oleh kelompok teroris Algeria yang menamakan diri mereka Jamat Tawhid Wal Jihad fi Garbi Afriqqiya, yang juga diduga kuat terafiliasi dengan AQIM. Peristiwa tersebut membuat Spanyol terus aktif dalam memerangi kegiatan teroris baik dalam dan luar negeri. 2
Metode untuk mengumpulkan dana dari satu organisasi atau perusahaan ke perusahaan lain untuk kepentingan tertentu secara illegal. 3 Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) 4 http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/113/html (diakses 7 September 2012). 3
Spanyol, dalam mengawasi jalur finansial potensi pendanaan terorisme, telah membangun sistem hukum yang efektif dalam pembekuan aset teroris. Financial Intelligence Units (FIU) Spanyol5 dinilai melakukan upaya yang sangat signifikan dalam meregulasi dan mengimplementasi 40+9 Recommendations untuk memerangi AML-CFT dan melakukan upaya kerja sama Internasional yang persisten dan terbuka.6 FATF kemudian menilai bahwa AML-CFT Regime di Spanyol sudah dalam status yang baik, komprehensif, dan tidak lagi memerlukan pengawasan yang ketat dari FATF seperti layaknya negara-negara yang belum mengimplementasi regulasi tersebut. Beberapa faktor yang membuat Spanyol dianggap baik adalah keberhasilan Spanyol dalam melakukan pengecekan yang efektif dan ketat terhadap mekanisme deklarasi dokumen di perbatasan laut dan bandara dengan teknologi tinggi, sistem pelaporan pajak, dan peningkatan kewenangan pada penegak hukum (terutama Spain National Police dan Guardia Civil7) dalam menindak atau menangani kasus terorisme dan pendanaannya. Alhasil, salah satu pemimpin ETA dapat ditangkap dan keberhasilan dalam membongkar salah satu sindikat ETA yang membuat 850 kilogram bomb material. Bahkan saat ini, Spanyol adalah negara yang aktif dan terus menyuarakan akan bahaya anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mereka bahkan telah mengamandemen regulasi tentang AML-CFT supaya lebih baik lagi, dimana memberi kapasitas lebih pada kewenangan dari pihak-pihak yang berwenang terkait AML-CFT, hukuman atau sanksi yang lebih berat bagi pihak atau stakeholder yang tidak patuh, memperkuat fungsi monitoring dan pengawasan ketat, dan penerapan resolusi PBB dan penentuan otoritasnya. Spanyol juga kini memberi alokasi anggaran dan menjadi Koordinator Working Group of Technical Expert yang tergabung dalam forum Counter-terrorist Initiative bersama negara-negara yang tergabung dalam G-6 dan Amerika Serikat untuk memerangi cybercrime dan nuclear terrorism. Berbagai MoU Bilateral juga telah ditandatangani, terutama dengan Perancis.
5
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) - (Executive Service of the Commission for Monitoring Exchange Control Offences) 6 FATF, Mutual Evaluation on Spain, 2011. 7 Polisi dibidang Financial. 4
Spanyol secara keseluruhan telah menerapkan regulasi terkait Anti Pendanaan Terorisme, yakni dengan menandatangani Konvensi SFT pada 2001 dan diratifikasi pada 2002. Kemudian membentuk peraturan perundang-undangan domestik terkait kriminalisasi pendanaan terorisme dengan amandemen Penal Code atau Organic Law (2003) yang terus disempurnakan hingga kini (amandemen terbaru) dan dilakukan pembentukan mekanisme pembekuan aset melalui terrorist finance watchdog commission.
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) adalah badan khusus yang dibentuk oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang tujuan utamanya adalah untuk memonitor dan mengawasi sistem perbankan dan finansial dunia. FATF melahirkan rekomendasirekomendasi yang diikuti oleh hampir semua sistem finansial dan perbankan di dunia dengan harapan integritas dan legitimasi sistem finansial dunia meningkat. FATF pada
pembentukannya
melahirkan
empat
puluh
rekomendasi
(40
Recommendations) yang kemudian disempurnakan dengan Sembilan rekomendasi special sehingga disebut 40+9 FATF Recommendations. Special recommendations tersebut sangat berhubungan dengan rezim anti pendanaan terorisme yang harus diikuti oleh negara-negara yang ingin ikut dalam perdamaian global. FATF adalah organisasi internasional atau inter-negara yang sangat diakui dan mempunyai kekuatan dalam memonitor dan mengawasi implementasi rekomendasinya di seluruh dunia guna memberi penilaian pada reputasi finansial suatu negara. Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) yang merupakan sub badan dari FATF pernah melakukan kunjungan ke Indonesia dan menemui Pansus RUU tentnag Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan memberi masukan-masukan yang kemudian mengacu pada Rekomendasi FATF. Oleh karena itu, kunjungan ke FATF Secretariat dapat melengkapi masukan-masukan yang ada.
5
II. MAKSUD DAN TUJUAN RUU Anti Pendanaan Terorisme ini merupakan salah satu Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 untuk segera dijadikan undang-undang yang berfungsi mengatur dan mengkriminalisasi pendanaan terorisme, sesuai dengan 40 Rekomendasi FATF dan IX Special Recommendations.
Dalam penyusunan dan
pembahasan RUU ini, Pansus RUU Anti Pendanaan Terorisme ini telah melakukan berbagai kegiatan, terutama berbicara dengan para pihak dan stakeholder, untuk menggali informasi dan data terkait materi dalam RUU Anti Pendanaan Terorisme dan mengetahui muatan pengetahuan dan pengalaman para pihak serta informasi valid dalam materi yang akan diatur dalam RUU Anti Pendanaan Terorisme. Sehingga ketika diundang-undangkan, RUU ini telah mencakup semua materi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal-hal penting dan hal-hal yang dapat dikatakan baru yang ditemukan selama kegiatan Pansus seperti kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme sebagai predicate crime, Prinsip pencegahan berdasarkan sistem Pengenalan Pengguna Jasa dan mekanisme pelaporannya, penindakan atau penanganan kasus, dan kerja sama dan pemberian bantuan Internasional dalam fungsi tukar menukar informasi dan bantuan intelijensi dan hukum, dan hal-hal baru seperti Penetapan Daftar Terduga Teroris (Criminal List), Pemblokiran Aset dan mekanisme keberatannya, Pembagian kewenangan, dan Penelusuran terhadap laporan keuangan orang, korporasi, atau organisasi non-profit. “Poin-poin baru” inilah yang kemudian menjadi poin-poin utama yang sangat membutuhkan kajian yang mendalam dan studi langsung untuk mendapat materi yang komplit. Secara khusus, hal-hal yang kemudian berkembang dan penting untuk diketahui adalah terkait kewenangan penelusuran terhadap transaksi mencurigakan dan mekanisme koordinasi atau sirkulasi data dari dan ke dalam dan luar negeri, koordinasi antar lembaga, kesulitan pembuktian, sulitnya pengenalan terhadap modus operandi penggunaan dana bantuan seperti fa’i, atau modus baru seperti cybercrime dalam penggalangan dananya. Hal-hal teknis yang perlu dipertimbangkan dalam RUU ini juga meliputi phone tapping, perlindungan informan dan kegiatan penyamaran (undercover). Selain itu, dampak dari penerapan RUU ini terhadap
6
kegiatan perdagangan dan penyedia jasa keuangan dan reaksi masyarakat yang beragam latar belakangnya perlu diperhatikan.
II.1
Tujuan Kunjungan Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Pansus RUU Anti Pendanaan
Terorisme memandang perlu untuk melakukan studi banding ke negara-negara, khususnya Spanyol dan FATF, yang selalu bekerja sama dan sama-sama membuat kemajuan yang signifikan dalam menerapkan rekomendasi FATF sekaligus meregulasi AML-CFT. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kunjungan ke dua negara ini akan memberikan masukan yang penting dan berharga bagi Pansus RUU Anti Pendanaan Terorisme dalam pembahasan RUU Anti Pendanaan Terorisme ini. Secara umum, kunjungan ini akan melakukan pengamatan dan dengar pendapat langsung dengan beberapa otoritas berwenang yang penting terkait dengan regulasi Pendanaan Terorisme di Spanyol diperbandingkan dengan otoritas Perancis yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Hal utama dari perbandingan ini adalah untuk melakukan pembahasan terkait materi dan sasaran RUU Anti Pendanaan Terorisme, kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dinilai berbeda, serta melihat kebijakan dan solusi dari kelemahan tersebut dan informasi terkait hal-hal yang dapat berpotensi menjadi permasalahan selama pembahasan di dalam RDP Pansus RUU Anti Pendanaan Terorisme, yakni meregulasi dan menghormati kerja sama global untuk memerangi terorisme namun tetap memperhatikan kepentingan nasional. Perhatian khusus juga diberikan dalam prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti penetapan daftar terduga teroris (terrorist criminal list) dan mekanisme keberatannya, mekanisme pembekuan aset, atau tukar-menukar informasi dengan pihak asing. Kunjungan atau studi banding ke Spanyol dan Perancis ini (yang secara spesifik hanya dilakukan terhadap perwakilan di Spanyol dan FATF Secretariat) secara spesifik akan melakukan pengamatan terkait: -
Konstelasi dan struktur dari legislasi nasional milik Spanyol terkait dengan Kriminalisasi Terorisme dan Pendanaanya. Termasuk juga bagaimana kajian terhadap upaya penerapan rekomendasi FATF dalam undang-undang dan 7
penerapannya di Spanyol. Alasan mendasar dari Amandemen yang baru dan dampak sosialisasinya.. Perbandingan ini diharapkan dapat memberi gambaran untuk menjadi masukan pertimbangan umum dalam RUU Anti Pendanaan Terorisme. -
Penerapan prinsip-prinsip dalam Anti Money Laundering (AML) Regime yang dapat berguna bagi pendeteksian atau pencegahan Pendanaan terorisme, seperti penerapan KYC (Know Your Customer) di dalam sistem CDD (Customer Due Diligence) atau EDD (Enhanced Due Diligence). Diakui sulit diterapkan di Indonesia, namun dapat diketahui solusi dari masing-masing negara
dalam
mengintegrasi
pihak
berwenang
dan
melakukan
pengembangan dan penelitian terkait database. -
Selain itu pula mekanisme pelaporan, kepatuhan, dan hasil analisa terhadap transaksi mencurigakan di sistem keuangan Spanyol kepada otoritas atau institusi yang berwenang di Spanyol, seperti SEAPBLAC (FIU Spanyol) dan Banco de España (Bank Sentral Spanyol).
-
Tindak lanjut dari pihak berwenang di Spanyol, mekanisme koordinasi antar pihak berwenang dan penegak hukum (Guardia Civil atau Cuerpo National Police), dan pengalaman dari penanganan atau penindakan dari kasus pemberian fasilitas pendanaan terorisme di Spanyol.
-
Dalam kesempatan pertemuan bersama otoritas di sektor keamanan, pencegahan dan penegakan tersebut, perlu juga pendalaman terkait mekanisme penetapan daftar terduga teroris (criminal list/terrorist list) yang berlaku di Spanyol. List yang dapat berasal dari informasi pihak penegak hukum atau informasi dari luar negeri, bagaimana tindak lanjut dan proses verifikasinya. Bahan informasi ini menjadi salah satu hal penting untuk digali secara ekstensif dalam memberi masukan bagi Pansus.
-
Mekanisme pembekuan aset terhadap aset terduga teroris yang berlaku. Pengamatan terhadap pembekuan serta-merta (without delay) dan tindak lanjut terhadap subjeknya. Berikut pula proses penyitaannya, apakah
8
dikembalikan ke negara atau dialokasikan ke pihak lainnya. (Penting untuk diketahui alasan-alasan dasarnya, karena masing-masing negara di dunia ini berbeda, seperti di Spanyol). Mekanisme penelusuran dan pembekuan serta alokasi penyitaaan penting untuk diketahui dari segi Hukum Acara dan hambatan dalam implementasinya. -
Ada atau tidaknya Kontrol order kepada badan hukum, perusahaan, yayasan, dan terutama non-profit organisasi, atau penggalangan dana- yakni organisasi non-profit yang sering digunakan untuk pelabuhan AML dan CFTyang telah ditetapkan sebagai daftar terduga (terrorist list) Money Laundering (ML) atau Financing Terrorism (FT) terhadap orang atau badan hukum/organisasi. Berikut pula mekanisme keberatan atau pengajuan appeal terhadap penetapan list terduga Teroris atau Money Laundering tersebut. Salah satu elemen yang penting untuk dipertimbangkan masuk dalam RUU Anti Pendanaan Terorisme secara eksplisit.
-
Fleksibilitas dari legislasi yang ada atau adanya sistem konstelasi lain dalam regulasi yang berlaku di Spanyol terkait dengan cybercrime untuk pendanaan terorisme, nuclear-terrorism, dan pengembangan penelitian terhadap modus-modus baru terkait pendanaan terorisme atau AML/CFT Regime.
-
Reaksi masyarakat Spanyol yang sama-sama beragam, kaum mayoritas dan kaum minoritas, terhadap regulasi AML/CFT tersebut dan kendala yang pernah dihadapi apabila terjadi reaksi negatif dari kelompok tertentu seperti minoritas Islam dan penyedia Jasa Keuangan (Banking, Accountants, Property Services, Financial Firms, Shares, etc.)
-
Hambatan-hambatan yang masih dihadapi dari regulasi nasional, regulasi EU (European Union), dan penerapan FATF 40+9 Recommendations terkait Anti Pendanaan Terorisme dalam sistem hukum di masing-masing negara. Demikian pula solusi atau proyeksi pembentukan solusinya.
-
Mengunjungi FATF Secretariat di Perancis dalam menindaklanjuti dan melengkapi masukan-masukan yang pernah diberikan oleh perwakilan APG,
9
sekaligus
juga
menunjukan
keseriusan
Indonesia
dalam
mengatur
kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai salah satu prioritas dalam legislasi nasional dan bentuk komitmen dalam memerangi serangan terorisme.
III.
Waktu dan Tempat Kunjungan ini dilaksanakan akan dilakukan pada 20 November 2012 hingga
23 November 2012 di sejumlah perwakilan otoritas di Spanyol dan FATF Secretariat, yakni:
TABEL AGENDA KUNJUNGAN WAKTU (*) 21 November 2012
TEMPAT
AGENDA KEGIATAN SECARA UMUM
Pertemuan dengan
Membahas rencana Agenda
Kedutaan Besar RI di Spanyol
Pertemuan dengan State Secretariat of Security
Pembahasan terkait regime AML-CFT yang berlaku di Spanyol. Pembahasan Materi permasalahan-
Ministeria del Interior.
permasalahan Regulasi terkait CFT. Hambatan berhubungan
yang
ada
dengan
ketika Hawalan
System atau transaksi melewati Alternative
Remittance
System
(Underground Banking) dan Wire Transfer. International Cooperation terutama di Kawasan Eurasia dan dunia. Situasi keamanan di Spanyol Pasca
Pertemuan Bilateral
10
dengan Parlemen
Serangan Teroris (Madrid Bombings-
Spanyol (Congreso de los
2004).
Diputados)
Pengalaman-pengalaman terkait
Spanyol
diberlakukannya
Regulasi
Anti terorisme dan regulasi Anti Pendanaan Terorisme. Opini
berlakunya
Pendanaan kaitannya
UU
Terorisme dengan
terhadap
dalam
perlindungan
masyarakat
keseluruhan
Anti
secara
termasuk
Kaum
Minoritas. Bentuk regulasi dalam pelayanan dan sharing data yang diminta dari International Cooperation. Guardia Civil dan Spanyol Tugas National Police,
Pokok
dan
kewenangan
masing-masing dalam pendeteksian kegiatan terorisme. Perbedaan dan persamaan kewenangan. Mekanisme
pendeteksian
dan
kriteria penetapan terrorist list yang dianggap Begitu
“menghormati pula
HAM”.
penggunaan
data
intelijen dan FAIR TRIAL-nya. Dibuat/tidaknya Order
bagi
Program orang,
Kontrol yayasan,
perusahaan, atau organisasi nirlaba (NGO) atau semacamnya, beserta
11
alasan mendasarnya. 22 November 2012
Strategi
Pertemuan dengan
dan
Kewenangan
Dirrecion General del
Kementerian dan Commission untuk
Tesoro Ministerio del
mengawasi pendeteksian kegiatan
Tresury.
terorisme dan pendanaannya yang kemudian asetnya dapat dibekukan. Bentuk Koordinasi dan hambatannya ketika share data dan informasi dengan Authorities setempat atau juga dengan intelijen domestik dan internasional
dalam
pemberian
order untuk freezing assets. Pembahasan
Pertemuan dengan
umum
terkait
Banco de España
permasalahan lalu lintas uang dan
(Central Bank of Spain) –
Customer Due Diligence Regulation
perwakilan dan Servicio
serta hambatan yang pernah dimiliki
Ejecutivo de la Comisión
dan progress solusinya.
de Prevención del
Bentuk koordinasi dan pengawasan
Blanqueo de Capitales e
dengan
Infracciones Monetarias
dalam
(SEPBLAC)
SEPBLAC
serta
penggunaan
intelijen
share
data
keuangan versus privacy law. Pengawasan terhadap Wire Transfer atau RTGS terhadap kemungkinan penggunaan dana untuk kegiatan teroris atau pembuatan Weapon Mass Destruction. Mekanisme pembekuan aset dan keberatannya
12
23 November 2012
Pertemuan dengan
Membahas rencana Agenda
Kedutaan Besar RI di Perancis
Pembahasan terkait Masukan APG
Pertemuan dengan
tentang Resolusi DK PBB 1267 dan
perwakilan FATF
1373. Pembahasan
Draft
RUU
Anti
Pendanaaan Terorisme di Indonesia International Cooperation dan Public Statement Warnings.
IV.
ANGGOTA TIM
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
NAMA DRS. H. ADANG DARADJATUN PASKALIS KOSSAY, S.Pd, MM SALIM MENGA MUCHAMAD RUSLAN H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn DRA. EVA SUNDARI, MA., MDE
7. 8. 9. 10.
NASIR DJAMIL TASLIM, S.SI DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI DRS. H. OTONG ABDURAHMAN
B.
KETERANGAN KETUA DELEGASI/ F. PKS ANGGOTA TIM / F-PG ANGGOTA TIM/ F-PD ANGGOTA TIM / F-PG ANGGOTA TIM /F-PG ANGGOTA TIM F-PDI PERJUANGAN ANGGOTA TIM /F-PKS ANGGOTA TIM F-PAN ANGGOTA TIM / F-PPP ANGGOTA TIM / F-PKB
HASIL KUNJUNGAN KERJA Berikut ini beberapa hal yang menjadi pokok pembicaraan penting dalam
kunjungan ini adalah:
13
B.1 Sekretariat Bidang Keamanan Kementerian Dalam Negeri Spanyol (State Secretariat of Security Ministeria del Interior)
Titik poin utama dari program anti terorisme di Spanyol dilihat dari statisticnya bukan dari aktivitasnya. Di Spanyol, kegiatan terorisme dilihat secara global bukan hanya ruang lingkup yang kecil atau sempit. Terorisme juga membutuhkan sumber ekonomi, maka dari itu negara-negara telah banyak menandatangani MoU untuk bekerja sama melawan pendanaan terorisme. Spanyol juga ikut dalam konvensi-konvensi Internasional yang ada, seperti juga FATF Recommendations dan Regulasi EU (2005). Spanyol telah melakukan langkah-langkah untuk mengadaptasi ketentuan Internasional yang ada. Paling penting menurut Spanyol adalah kesesuaian dengan Konvensi SFT tahun 1999. Sehingga di Spanyol muncul 2 (dua) peraturan terkait pendanaan terorisme yakni, UU Nomor 12 tentang pemblokiran uang terorisme dan UU Nomor 10 tentang AML-CFT. UU Nomor 10 ini menyatukan regulasi tentang AML dan CFT. Karena walaupun konsepnya tidak sepenuhnya sama, namun sangat berkaitan erat. Selain itu, Spanyol juga telah mengamandemen KUHP Spanyol Tahun 2010. Hal tersebut yakni memperluas konsep kolaborasi dalam hal terorisme. Hal yang baru adalah kegiatan calon teroris atau orang-orang yang memberi doktrin terorisme dianggap kejahatan. Adanya pasal penekanan terorisme adalah tindak kejahatan otonom. Jadi kegiatan membantu terorisme adalah kejahatan dan juga kegiatan tanpa kesengajaan membantu terorisme dapat dihukum. Pada sistem pengawasan yakni pada perbankan, lembaga keuangan, perusahaan di Bursa Saham, dan perusahaan asuransi.
. Meskipun UU sudah menyatukan AML dan CFT, namun terhadap kedua hal dilakukan dalam dua Komisi. Komisi yang pertama (Komisi Anti Money Laundering) dibawah Kementerian Ekonomi, sedangkan Komisi yang kedua (Komisi Pendanaan Terorisme) berada dibawah secretariat keamanan Kementerian Dalam Negeri. (Komisi ini berada juga pada Kementerian Kehakiman, Kejaksaan, dan Keuangan). Komisi kedua ini berjalan pada 2010 setelah UU Nomor 10 tahun 2010 lahir. Misi dari Komisi ini adalah untuk melakukan pembekuan dana dari orang atau 14
entitas terkait dengan pendanaan terorisme. Pembekuan dana ini dilakukan secara administratif sehingga lebih cepat prosesnya daripada secara yudisial sehingga dana tidak dapat dipakai untuk kegiatan terorisme. Namun selanjutnya jika pengadilan memutuskan berbeda, maka administratif dibatalkan. Proses mekanisme pengawasan dan pencegahan yang ada di Spanyol sebagai berikut: Subyek Wajib (Pengacara, Notaris, Perusahaan Konstruksi, Properti, Perbankan-LK) lapor pada PPATK Spanyol (SEPBLAC). Kemudian SEPBLAC akan menyampaikan pada pihak keamanan (Polisi/Guardia Civil). Selanjutnya, pihak keamanan akan melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai. Lalu jika sudah mendapat bukti yang cukup, maka segera diproses dan diajukan pengadilan. Apabila pengadilan merasa sudah cukup maka si subyek tersebut langsung dijatuhi hukuman. Mendapat tindak lanjut pula, jika mendapat laporan dari badan-badan keamanan lain (Interpol atau Europol). Ketika mendapat laporan kemudian Polisi akan berkoordinasi dengan SEPBLAC. Pendanaan juga dapat terjadi melalui jalur-jalur legal atau resmi untuk kepentingan illegal. Misalnya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kegiatan jihad. Keuntungan yang digunakan bukan untuk kepentingan perusahaan namun untuk kegiatan terorisme. Contoh konkritnya adalah perusahaan produk milk atau madu milik Osama Bin Laden, perusahaan konstruksi, peternakan, kayu, atau berbagai saham di bank-bank milik keluarga Bin Laden dilakukan untuk mendanai kegiatan terorisme. Selain itu juga seperti zakat atau donasi yang seharusnya resmi atau legal namun diselewengkan untuk kegiatan terorisme. Contoh lain adalah kegiatan di bidang perbankan Syariah di Spanyol. Sebenarnya Prinsip bank Islam yang lebih baik dari negara barat dengan tidak mengenal adanya bunga. Namun inilah yang kemudian harus dicegah dalam hal digunakan untuk pembiayaan kegiatan terorisme. Namun demikian banyak juga perbankan dengan sistem barat yang kompleks, yang kemudian digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal yang paling mengkhawatirkan di Spanyol adalah penggunaaan NGO (Non Profit
Organisation).
Ada
kelompok-kelompok
teroris
yang
malah
salah
menggunakan sarana ini. Misalnya adanya kelompok NGO di Kuwait yang kemudian menyerang Kereta Api di Mumbai, India, sedangkan kelompok yang sama tersebut 15
kemudian juga dilakukan pendanaan untuk pembangunan masjid di Spanyol. Ada juga cara autofinance yang dilakukan perorangan atau donasi secara tidak terangterangan yang dibagi dalam jumlah yang kecil-kecil sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Jaringan terorisme yang besar bahkan melakukan kegiatan di bursa saham. Misalnya sebelum serangan teroris 9/11 yakni pembelian di saham-saham perusahaan energi, asuransi, angkutan atau transportasi udara yang berefek pada kenaikan harga bahan bakar (membeli saham-saham yang nantinya akan mengalami kerugian dan akan menjualnya kembali di saat menguntungkan). Hal ini malah merusak perekonomian di bursa saham secara besar-besaran.Dari sisi lain, jalur illegal yang tetap dilakukan oleh teroris adalah misalnya perampokan. Di Maroko, dilakukan perampokan terhadap truk-truk pembawa uang. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata perampokan tersebut digunakan untuk mendanai perjalanan kegiatan terorisme. Selain itu, metode lain adalah juga penggandaan atau duplikasi dokumen atau kartu kredit. Biasanya dilakukan di mesin ATM. Jenis kejahatan lainnya yakni kejahatan terhadap keuangan seperti Pajak yang tidak dibayarkan, kasus Penipuan (Serangan London). Banyaknya pemberian kredit kepada perorangan yang kemudian digunakan untuk membiayai serangan bom di London. Karena merupakan bom bunuh diri, maka pada kesimpulannya yang dianggap mendanai terorisme tersebut justru bank di Inggris. Adapun di Spanyol, penjualan narkotika dan obat bius merupakan kegiatan yang dilakukan pula untuk pendanaan terorisme (Serangan Bom di Madrid). Adanya investigasi terhadap kartel Al-Qaeda Maroko dengan kartel Narkoba Kolombia (Amerika Latin) yang melalui Spanyol. Selanjutnya Kartel Maroko membayar pada suku-suku Tuareg untuk memasukkan Narkoba lewat perbatasan Eropa di Spanyol. Kegiatan lain adalah penyelundupan, misalnya barang-barang antik, berlian. Contohnya di Pakistan, yang mana barang-barang yang ada di suatu pasar adalah penyelundupan. Kegiatan yang paling banyak dilakukan penculikan dan berafiliasi dengan Kartel Al-Qaeda di Maroko untuk meminta penebusan kepada keluarga. Namun ada juga negara-negara yang menempuh jalur diplomasi atau menyebar intelijen langsung.
16
Terkait dengan transfer Dana, ada yang sistem yang telah lama digunakan atau sistem-sistem baru. Saat ini telah dikenal sistem Hawala (sistemnya legal) yang digunakan untuk kegiatan ilegal pendanaan terorisme. Kesulitan yang dihadapi bahwa uang tidak bergerak secara langsung tapi hanya melalui satu instrument, misalnya telepon atau email. Hal ini memang membutuhkan sistem kepercayaan. Banyak wilayah di dunia yang belum dapat dijangkau oleh perbankan atau penetapan komisi yang lebih sedikit. Sistem kedua yakni penggunaan transfer uang dari melalui perusahaan swasta yakni mengirim uang ke negara asalnya melalui perusahaan yang variatif jumlahnya. Sistem lain yakni sistem CashU yakni kartu dikeluarkan oleh perusahaan di Yordania, yang memungkinkan pembelian secara anononim atau pengiriman uang di internet. Sistem berikutnya yaitu “Passenger Normal”, yakni orang yang datang ke Spanyol mengambil uang cash kemudian untuk kembali ke negaranya. Jumlahnya kecil-kecil dibawah 10000 Euro, maka hanya dibutuhkan beberapa orang dan beberapa hari (misalnya ditemukan jaringan yang menuju ke Suriah yang dilakukan oleh lima orang dalam lima hari). Bea Cukai Spanyol juga menemukan sistem lain yakni dengan cara penyimpanan uang, yakni banyaknya uang yang disimpan dalam barang-barang atau berbentuk barang misalnya obat bius. Bentuk lain yakni transfer melalui HandPhone (HP). Banyak negara-negara yang tidak memerlukan registrasi transfer dari HP ke HP. Sistem ini sama seperti melakukan internet banking. Kepolisian
Spanyol
mengakui
masih
menemukan
hambatan
dalam
mendeteksi jaringan yang besar karena hanya menemukan jaringan yang kecil, yang perannya tidak signifikan.Selanjutnya adalah sistem gaming Casino Online. Biasanya dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang berlokasi berbeda (beda proxy). Di satu pihak mereka kalah, disatu sisi menang terus. Hal ini untuk menutup kecurigaan transfer money. Di Spanyol, hal ini sudah diminimalisir dalam pembentukan ketentuan terkait judi internet dan dilakukan pengawasan oleh otoritas tertentu. Spanyol terus melakukan kerjasama dengan pihak internasional dalam hal intelijen dan intelijen keuangan (SEPBLAC) dan Europol. Data-data juga diperoleh dari pihak internasional. Di bidang operasional, Spanyol melakukan kerjasama dengan komisi atau grup operasional internasional contohnya regional Spanyol. Hal 17
ini bermanfaat bagi Spanyol misalnya dalam melakukan penanganan terhadap ETA (Pemberontak Separatis Spanyol). Spanyol juga melakukan kerjasama MoU dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). MoU juga dibuat antara AS dan UE juga dilakukan dan menemukan bermanfaat, misalnya ditemukan sebuah perusahaan Belgia (Swift) yang memiliki seluruh kode dari seluruh transaksi perbankan di dunia. AS kemudian melakukan intervensi terhadap perusahaan ini secara legal dengan meminta kerjasama dalam perjanjian dengan UE. Hal ini memungkinkan Amerika untuk mendapat data dengan putusan dari sebuah peradilan (hakim Perancis). Perjanjian Internasional yang dinamakan CFTF ini kemudian oleh UE diperbaharui karena dinilai merugikan UE. Ada dua hambatan yang masih dihadapi yakni soal pendanaan dan penyimpanan data apakah di satu atau beberapa negara. Teroris menurut Spanyol saat ini tidak terfokus pada serangan besar seperti 9/11 tapi lebih ke arah individu dan lingkup kecil sehingga mudah dipersiapkan dan sulit dideteksi. Pembelian terhadap barang-barang peledak yang dilakukan dapat dilakukan oleh siapa saja dan sulit dideteksi. Jenis Penjualan online juga terdeteksi untuk pembiayaan terorisme. Selain itu juga pada kaum perempuan yang sering melakukan pengumpulan dana. Beragamnya cara atau modus yang ada membuat sulitnya deteksi. Spanyol menganggap hal paling penting adalah kerjasama internasional. Selanjutnya, Tanya jawab antara anggota Pansus dengan pihak Kementerian Dalam Negari Spanyol, yakni yang pertama pertanyaan terkait apakah pemblokiran di UU Spanyol memiliki pengecualian, Pihak Spanyol menanggapi bahwa dalam hal pembekuan dana dilakukan keseluruhan (tidak ada pengecualian). Kemudian, berapa kira-kira relatif hukuman yang dijatuhkan terhadap si terpidana, karena dikategorikan bukan tindak pidana berat, biasanya dibawah 5 (lima) tahun. Namun si terpidana tersebut biasanya terkena pasal-pasal yang lain, misalnya terorisme, pemilikan bahan ledak, dan pembantuan kejahatan, yang mana dapat mencapai 20 tahun secara keseluruhan. Kesulitan yang lain adalah data yang masih minim tentang seseorang yang dicurigai misalnya nama Muhammad Hasan biasanya banyak dan tidak hanya satu orang. Dalam list tersebut, dinilai membutuhkan data yang lebih lengkap lagi. 18
Kemudian jumlah kasus teroris yang terjadi di Spanyol, berapa yang lingkupnya nasional dan berapa yang internasional. Kemudian terhadap yang berskala internasional tersebut, melibatkan negara mana saja. Pihak Kementerian Spanyol menanggapi bahwa jumlah kasus yang terjadi dapat dimintakan kepada Guardia Civil yang memiliki data lebih lengkap. Kerja sama yang sudah dilakukan dalam koordinasi dengan negara-negara UE, Arab Saudi, Canada, Amerika Serikat, dan India (negara-negara yang sudah memiliki pusat koordinasi seperti Spanyol). Adapun permintaan punctual melalui kedutaan-kedutaan.
B.2
Parlemen Spanyol (Congreso de los Diputados)
UU terkait Pendanaan Terorisme diatur dalam UU Nomor 10 tentang Anti Money Laundering dan Counter Financing Terrorism. Pasal kedua UU yang ada tersebut mengatur pengawasan terhadap Perbankan, Auditor, Notaris, dan Pengacara. UU ini juga saksi-faksi dan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan. Spanyol juga memiliki UU Perlindungan terhadap korban Terorisme. Maksud dari UU ini adalah memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan diri dengan penghargaan dari masyarakat sebagai seorang pahlawan. Spanyol juga menyusun atau memiliki UU untuk melarang orang atau grup dari kelompok terorisme untuk masuk parlemen atau partai resmi. Misalnya, partai yang dicurigai dianggap tidak legal (Adanya UU di tahun 2000 untuk melarang partai terkait terorisme dan ETA). Hal terpenting yang dikedepankan di Spanyol adalah bukan fungsi penindakan melainkan pencegahan seperti memutus pendanaan terorisme. Selanjutnya dalam sesi Tanya jawab, pertanyaan terkait dengan penentuan black list di UU Nomor 10 di Spanyol, tanggapan Spanyol bahwa tetap adanya asas praduga tak bersalah di Konstitusi Spanyol, namun hal ini lebih kepada pemenuhan kriteria yang ada. Di Spanyol kriteria black list disesuaikan dengan kriteria di Uni Eropa (UE). Salah satu pasalnya adalah apabila ada orang atau grup yang dicurigai terkait terorisme akan dilakukan langkah-langkah yang diperlukan (Sudah ada dalam Konstitusi). Asas Praduga Tak Bersalah dan hak-hak individu disesuaikan dengan ketentuan tersebut di dalam Konstitusi Spanyol. Jadi tidak ada sikap semena-mena.
19
Kemudian pertanyaan terkait kedudukan Komisi yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2010 melahirkan Pendanaan Terorisme dimana komisi tersebut berfungsi sebagai Koordinator. Pihak Spanyol menanggapi bahwa Komisi telah ada sejak 2003 yang diperkuat dalam UU No. 10 Tahun 2010. Komisi ini secara organik dibawah Perdana Menteri dan tidak memiliki kehadiran di Parlemen. Otoritas penting lainnya ada pada kehadiran Pajak. Mekanisme Pembuktian terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berada pada siapa. Pihak Spanyol menanggapi bahwa yang harus memutuskan adalah Hakim berdasarkan laporan administratif, apakah telah cukup atau tidak. Di Spanyol, ada pengadilan khusus untuk menanganai terorisme (Audiensia Nacional Terrorismo) yang terbebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Pada pembentukannya, Parlemen mengalami tekanan yang cukup berat dari pihak-pihak separatis. Apa yang menjadi poin-poin penting dalam Kerja sama MoU dengan pihak lain. Pihak Spanyol menanggapi bahwa Spanyol sebagai anggota UE, memiliki kesamaan dengan negara-negara UE, Spanyol memiliki Europol dan Interpol yang dapat melakukan tugas dan wewenangnya di negara-negara UE. Pentingnya kerja sama terutama dengan negara-negara tetangga. Mengenai kejahatan di bidang pendanaan terorisme, di Uni Eropa akan membentuk suatu badan yang mengawasi kegiatan perbankan di Uni Eropa. Pertanyaan
terkait
Parlemen
sebagai
wakil
rakyat
dalam
upaya
pemberantasan Terorisme sampai ke sumber atau akarnya atau upaya dalam memberantas ETA. Pihak Parlemen Spanyol menanggapi bahwa Adanya beberapa kriteria dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 yang dipenuhi sebelum suatu partai dianggap sebagai pendukung terorisme. Adanya kontaminasi terorisme ke Partai maka ada mekanisme pengawasan khusus. Keputusan diambil dari Mahkamah Agung Spanyol. Di MA Spanyol ada komisi khusus terkait dengan kontaminasi di partai politik. Keputusan yang dikeluarkan benar-benar dianggap sudah matang (“kebebasan tidak boleh memotong kebebasan yang lain”) Pertanyaan soal pemblokiran secara frontal yang mana dalam draft RUU di Indonesia tidak mengikutsertakan keluarga karena dapat berimplikasi pada dendam atau dampak negative lainnya, Parlemen Spanyol menanggapi bahwa ada UU di 20
Spanyol yang mengatur mengenai jumlah minimum yang boleh diembargo atau diblokir dalam suatu proses administrasi untuk menjamin kehidupan suatu keluarga. Saat ini jarang ada pemblokiran atas nama perorangan, biasanya pemblokiran dilakukan terhadap entitas atau perusahaan. Pertanyaan terkait mengapa Spanyol menjadi sasaran terorisme atau mengapa dapat terjadi, Parlemen Spanyol menanggapi bahwa menurut penelitian di bidang akademis, akar dari serangan terorisme di Spanyol adalah perang saudara di tahun 1936-1939. Dimana banyak partai kedaerahan yang kalah dan melakukan pembalasan. Contohnya, pemberontak ETA mendapat dukungan dari negara Basque, Gereja Katolik, dan masyarakat. Perpecahan politik dan agama dapat menjadi penyebab utamanya. Kemudian terkait dengan Pengadilan Khusus terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang sangat kompleks, parlemen Spanyol menanggapi bahwa memang sangat penting adanya pengadilan Khusus untuk menangani kegiatan pendanaan terorisme.
B.3
Guardia Civil
Penjelasan pertama tentang permasalahan terorisme di Spanyol dimana menghadapi persoalan serangan dari ETA (Euskadi Ta Askatasuna Basque Homeland and Freedom) dan Teroris Internasional seperti Jaringan Jihad Bin Laden dan Al Zawahiri. Kemudian dibentuklah Intelligence Service Headquarter (Pusar Intelijen) yag terbagi dalam tiga Terrorist Financing Research Unit yakni ETA (Central Unit 1), Jihadist Terrorism (Central Unit 2), dan Other Threats (Central Unit 3) di dalam satu Pusat Kegiatan Intelijen dalam territorial Unit. Unit ini kemudian melakukan penelitian yang kompleks atau mendalam, penilaian terhadap ancaman dan pemberian saran atau masukan ke pihak terkait atau unit terkait (misalnya SEPBLAC, Europol, atau Interpol). Dalam Unit Pendanaan terorisme tersebut ketika menerima perintah atau data, terdapat Seksi Analisis, Seksi Pengoleksian Data (terhadap perbankan, perusahaan kartu kredit, dan lembaga keuangan lain), dan Seksi Koordinasi dan 21
Hubungan dengan lembaga atau institusi resmi lainnya (SEPBLAC, Europol atau OCP Notaris).Pada intinya bertugas untuk meneliti dari segi ekonomi dan finansial dalam memberi masukan. Memberi penekanan pada pentingnya sumber internasional seperti UN Resolutions dan FATF recommendations atau EU Directives dan Egmont Group. Sedangkan sumber nasional terkait dengan regulasi pencegahan terrorism financing, KUHP, dan laporan SEPBLAC. Terkait dengan Definisi dan hal-hal penting dalam konsep pendanaan terorisme di Spanyol adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi teroris untuk mengumpulkan, menyimpan dan atau mendistribusikan dana untuk mendukung struktur dan pendanaan serangan teroris. Mengumpulkan (Collection) berarti mencari dan mendapat seluruh dana yang dibutuhkan untuk tujuan organisasi tersebut. Sedangkan Penyimpanan (Deposit) adalah pembentukan penyimpanan dana untuk menjamin kelangsungan dari organisasi dalam waktu tertentu atau waktu yang lama. Distribusi (Distribution) mendesign untuk mendistribusikan uang atau modal dari satu tempat ke tempat lain sesuai tempat tujuan atau keinginan dari organisasi tersebut. Pada Pendanaan terorisme hal terpenting untuk diperhatikan adalah sumber dana, keuntungan (Profit), Jumlah, dan Diskresi Maksimum (Maximum Discretion) dari yang terdata dalam sistem finansial. Sedangkan hal perbandingan dengan Money Laundering, dimana dalam Money Laundering dananya berasal dari kejahatan sedangkan Pendanaan Terorisme memiliki cara tersendiri untuk mendapat, mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan dana (dapat juga dilakukan diluar sistem finansial yang ada) yang sifatnya lebih aman dan rahasia. Persamaan keduanya, bahwa keduanya dapat terjadi dengan menggunakan sistem keuangan yang legal dalam hal penyaluran dana dan menggunakan taktik tertentu untuk menyamarkan asal dan tujuan akhirnya). Ada dua sistem di Spanyol, yakni dengan pencegahan dan represif. Cara represif yakni dengan otoritas yang mendapat kekuasaan dari badan yustisia, sedangkan pencegahan dilakukan oleh otoritas yang mendapat info dari Financial Intelligence Unit (FIU) atau PPATK Spanyol. Mekanismenya yakni adanya pelaporan dari lembaga keuangan kepada SEPBLAC yang kemudian diteruskan ke Unit 22
Pendanaan Terorisme dan Intelijen untuk sharing data dan pencarian data selanjutnya secara timbal balik. Kemudian setelah itu, data yang ada ditetapkan menjadi alat bukti untuk selanjutnya dibawa ke proses hukum yang ada. Segala informasi diserahkan pada Central unit untuk diolah dan diinvestigasi. Kegiatan ini kemudian dikoordinasikan dengan SEPBLAC. Kunci dalam penetapan adanya pendanaan teroris adalah masuknya konsep, penelitian, dan investigasi finansial yang harus dilakukan dalam setiap investigasi yang dilaksanakan. Kegiatan yang paling sering digunakan adalah menggunakan perusahaan-perusahaan swasta dalam menyamarkan transaksi. Problem selanjutnya adalah pergerakan uang dari perusahaan di Spanyol ke luar Spanyol yang agak sulit dilihat tujuan akhirnya. Contohnya, adalah jaringan dari Maroko di Spanyol yang menggunakan daerah Spanyol dan uang Spanyol untuk kegiatan terorisme di luar Spanyol.
B.4
Kementerian Ekonomi (Dirreccion General del Tesoro)
Tugas Utama Lembaga ini adalah menyusun aturan-aturan terkait Money Laundering dan menghadiri acara-acara Internasional terkait pencucian uang. Selanjutnya menetapkan sanksi-sanksi terhadap pihak-pihak yang telah melanggar ketentuan terkait Pencucian Uang. Terkait dengan upaya yang dapat dilakukan dari kewenangannya untuk melakukan pencegaahan tindak pidana pendanaan terorisme, Pihak Spanyol menegaskan bahwa di Spanyol pemblokiran atau pembekuan rekening adalah dilakukan terhadap subjek yang terkait terutama yang ada dalam list PBB. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap rekening namun juga harta tidak bergerak yang dilaksanakan oleh Bank-bank terkait. Tidak ada “rahasia bank” dalam hal ini di Spanyol. Kemudian dilakukanlah konfirmasi dan verifikasi data yang dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum dilakukan pemblokiran. Selanjutnya dalam dialog, terkait dengan ketiadaan dari hal rahasia Bank apakah kemudian dapat berdampak buruk bagi perbankan di Spanyol, Pihak Spanyol menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Bank Pemerintah dan Swasta,
23
semuanya diswastakan. Kemudian dengan hal confidentiality adalah kerahasiaan terhadap pihak ketiga bukan pada instansi berwenang seperti penegak hukum. Sanksi apa yang diberikan terhadap bank-bank yang tidak patuh, Pihak Spanyol menjelaskan bahwa adanya pembedaan dalam hal terkait UU Pencucian Uang yang mana terdapat level dari kecil sampai besar. Misalnya, adanya indikasi namun tidak dilaporkan. Denda dapat dikenakan dari 150,000-1,000,000 Euro tergantung dari jumlahnya. Sanksi-sanksi tidak hanya dikenakan pada lembaga perbankan namun juga pihak lain seperti perusahaan property dan yang diawasi lainnya. Dasarnya adalah UU Nomor 10 Tahun 2010. Selanjutnya, apakah cukup dilakukan pemblokiran hanya berdasarkan List PBB atau sebelum adanya pihak terkait, Pihak Spanyol menjelaskan bahwa pemblokiran tidak hanya dari list PBB namun juga dari Hakim atau putusan Hukum atau dari permintaan Komisi-komisi khusus yang ada dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi pentingnya perintah pengadilan dalam pembekuan aset. Sebelum UU Nomor 10 tahun 2010, hanya ada UU Anti Pencucian uang. Sekarang dengan adanya UU tersebut maka diatur pula terkait dengan Pendanaan Terorisme. Perlunya mekanisme pemblokiran atau pembekuan aset dari pelaku Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. UU Ini juga mengatur pihak-pihak terkait dan pihak berwenang. Tidak ada pembedaan kewenangan otoritas tentang Inteligensi Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang diletakkan pada SEPBLAC. Barulah kemudian diberikan pada pihak-pihak terkait.
B.5
Banco de Espana
Pertemuan dengan Banco de Espana ini juga dilakukan bersama-sama dengan pihak Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Penjelasan pertama yakni dilakukan presentasi umum terkait profil Banco de Espana, kemudian sistem pembayaran yang berlaku di Spanyol yang telah diintegrasikan dengan sistem di Uni Eropa (UE). Banco de Espana berdiri sejak tahun 1782. Banco de Espana terkait dengan Kerajaan yang kemudian dijadikan pengawas dalam semua sistem pembayaran. Tugas dan wewenang Banco de Espana diatur dalam beberapa UU yang utamanya adalah UU Nomor 13 tahun 24
1994 di Spanyol. Pada tahun 1999, ditetapkan berlakunya mata uang Euro di Spanyol. Fungsi utama Banco de Espana (pasal 7 UU No. 13 Tahun 1994) adalah mengatur
dan
mengimplementasi
kebijakan
moneter,
mengeluarkan
dan
mendistribusikan uang kertas dan koin, membentuk cara kerja sistem pembayaran yang baik, dan menguasai dan mengatur kekayaan dan keuangan negara. Selain itu juga dalam fungsi supervisi dan lainnya, Banco de Espana memiliki peran dalam upaya menghasilkan sistem finansial yang stabil, melakukan supervisi terhadap kredibilitas dan kepatuhan dari institusi keuangan dan kredit, membangun dan mengimplementasi peraturan terkait keuangan dan finansial. Adapun bertugas juga untuk mempublikasikan laporan perekonomian dan statistiknya, memberi saran kepada pemerintah, dan peran lainnya seperti menjadi Agen public terkait utangpiutang dan laporan atau hasil penelitian lainnya. Saat ini mata uang Euro sebagian besar telah digunakan oleh negara-negara di Benua Eropa, walaupun ada yang belum. Namun nantinya semua akan terintegrasi dan hanya aka nada satu badan pengawas. Saat ini Spanyol menghadapi fase krisis pada sistem finansial dan ekonomi global. Banco de Espana selain berfungsi sebagai bank sentral juga melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya seperi asuransi dan sekuritas. Hal ini merupakan sebuah model yang ada di Eropa. Penakanan pengawasan pada Sistem pembayaran yang ada di Spanyol merupakan elemen penting dalam ekonomi dan aktivitas finansial yang juga terkait dengan kebijakan moneter, stabilitas finansial, dan kepercayaan public dan ekonomi riil dalam alat pembayaran. Banco de Espana memandang bahwa sistem pembayaran sangat penting karena sangat berhubungan dengan pemakaian alat pembayaran sehingga tujuan utama mereka lebih kepada bagaimana cara membuat kelancaran pada infrastruktur pembayaran. Berdasarkan pada Article 16 UU No. 13 Tahun 1994, maka Banco de Espana memiliki peran dalam pembentukan regulasi dalam clearing pembayaran dan mekanisme penyelesaian sengketa, meregulasi operasi dari sistem pembayaran. Selain itu, Banco de Espana memiliki peran pengawasan pada sistem pembayaran dan meminta informasi atau dokumen terkait (yang mana pihak terkait yang gagal dalam memberikan informasi ini akan berakibat pada pihak tersebut melakkan 25
pelanggaran terhadap Hukum Disiplin dan Intervensi dari Institusi Kreditur). Dalam hal pembangunan sistem yang baik, Banco de Espana juga berhak membatalkan aplikasi dari keputusan yang diadopsi oleh entitas pengatur sistem pembayaran dan mengambil langkah yang dianggap perlu. Banco de Espana juga memiliki fungsi sebagai katalisator dalam membangun langkah dan harapan dalam efisiensi yakni dengan berpartisipasi dalam beberapa working grup, bekerja sama dengan institusi nasional dan internasional, berhubungan dengan sektor privat terkait operasional sistem pembayaran, dan berinteraksi dengan banyak pihak dan masyarakat. Pada tahun 2004, sesuai dengan UU yang ada, Banco de Espana kemudian membuat kebijakan untuk memperbaiki sistem pembayarannya yakni dengan mengurangi resiko-resiko, meningkatan efisiensi, dan berpartisipasi aktif bersama banyak pihak dalam membuat keputusan dan pengaturan terkait dengan sistem operasi pembayaran. Pada tahun 2012 saat ini program dari Banco de Espana adalah Pengawasan terhadap transaksi besar baik bruto (Gross) atau Netto Pan-European dan Real Time Gross Settlement System (RTGS) yang disebut sebagai program TARGET2 dan SNCE (Management Privat/Swasta) dalam level retail. Saat ini dikenal sebuah Single Euro Payments Area (SEPA) yang bertujuan untuk harmonisasi sistem pembayaran di Eropa, bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan teknis, legal, dan hambatan pasar antar negara dalam membuat satu pasar utama yang memiliki sistem pembayaran Eropa yang cepat, aman, dan efisien. SEPA juga bertujuan untuk mengurangi pembayaran tunai di semua negara di Eropa. Dalam hal Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Terorisme, Banco De Espana memiliki dua fungsi yang dapat dilihat dari perspektif eksternal atau public dan perspektif internal, dalam hal pengawasan terhadap transaksi mencurigakan pada lembaga perbankan dan keuangan. Pada prinsipnya Pencucian uang dan Pendanaan terorisme memiliki persamaan dalam menutupi indentitas atau asal dari uang tersebut. Mekanisme yang dibangun adalah dengan Pencegahan dan Penindakan. Dalam Fungsi Pencegahan, diatur dalam UU No. 10 tahun 2010 yang meliputi kewajiban administrative bersama dengan Komisi Pencegahan dan SEPBLAC. Sedangkan fungsi penanganan, yakni dengan proses hukum. 26
Dalam hal koordinasi dengan otoritas terkait Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme, program pencegahannya yakni telah dibangun sebuah MoU antara Banco de Espana dan SEPBLAC dalam mengawasi kepatuhan dan koordinasi. Pengawasan dapat dilakukan dalam hal supervisi umum dan supervise khusus. Pengawasan Umum dilakukan dalam pengawasan terhadap beberapa transaksi sesuai dengan Guideline dan analisa control internal serta kebijakan Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Terorisme. Sedangkan pengawasan khusus adalah inspeksi yang terfokus pada kepatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari entitas, kemudian bekerja sama dengan SEPBLAC yang kemudian dapat membuat suatu inspeksi baru terhadap sebuah entitas dan operasionalnya. Dalam hal dukungan terhadap institusi berwenang terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Banco de Espana memberi dukungan dan bantuan kepada SEPBLAC baik anggaran, staf, maupun pengadaan publik. Pemberian perwakilan dari Banco De Espana dalam Komisi Pencegahan dan Komisi Permanennya dalam hal pemberian suara dan pengambilan keputusan. Kemudian pula, Banco de Espana memberikan laporan terkait sanksi yang telah dikeluarkan dan evaluasi dari sanski terhadap stabilitas perekonomian dari entitas tersebut. Walaupun begitu perlu diperhatikan bahwa Banco de Espana bukan merupakan pihak langsung dalam UU No. 10 Tahun 2010 dengan resiko reputasi. Namun Banco de Espana terus melakukan pengawasan terkait aktivitas dalam pergerakan
uang,
investasi,
pengawasan
terhadap
cross-border
payment
(pembayaran lintas negara) dan identifikasi operasi mencurigakan. Banco de Espana tunduk pada CI 1/2007 dimana dalam regulasi tersebut, semua personil Banco de Espana tunduk pada CI tersebut. Kemudian adanya sebuah komisi pengawasan internal yang bertujuan untuk menerima informasi dari cabang atau departemen operasionalnya dan mengevaluasi informasi tersebut apakah akan diteruskan kepada SEPBLAC. Dalam dialog pula, terdapat pertanyaan terkait dengan apakah adanya otoritas khusus dalam pengawasan terhadap sistem pelaporan dan kepatuhan, telah adanya fungsi pengawasan terhadap entitas-entitas keuangan di Spanyol yang dilakukan tidak hanya oleh Banco de Espana.
27
B.6
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
Sistem Pencucian Uang merupakan cara untuk menyamarkan asal dari “uang” tersebut. Sedangkan Pendanaan Terorisme dapat berasal dari sumber yang legal yang dapat dilakukan melalui sistem keuangan atau non-sistem keuangan. SEPBLAC berfungsi sebagai agen pengawas dan intelijen keuangan. Personil SEPBLAC terdiri dari personil Banco de Espana, Kejaksaan, dan Kepolisian Spanyol. SEPBLAC bekerja sama erat dengan Komisi Pengawasan di Kementerian Dalam Negeri Spanyol. Fungsi SEPBLAC yang utama adalah menganalisa informasi yang masuk dan mengawasi transaksi dan subjek-subjeknya. Prosedur atau mekanisme penerimaan informasi di SEPBLAC yakni sistem yang ada dalam hal pengawasan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah pemberian informasi dari semua badan hukum terkait terutama yang terkena wajib lapor yakni orang atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (seperti Kredit, badan pembayaran, notaris, pengacara, developer real estate dan kasino). Kemudian, informasi dianalisa apakah terkait dan normal atau tidak. Jika sudah ada indikasi mencurigakan, mereka harus segera menyiapkan laporan kepada SEPBLAC. Target utama dari SEPBLAC selanjutnya adalah mengenali siapa yang telah melakukan operasi atau transaksi mencurigakan tersebut dan mengetahui apa isi operasi tersebut. Dari informasi yang ada kemudian dikonfirmasikan kepada pihak Kepolisian. Analisa kemudian juga dilakukan dari kemampuan Ekonomi dari subjek tersebut, harta kekayaan, laporan pajak, dan laporan transfer luar negeri yang pernah dilakukan. Jika SEPBLAC menetapkan adanya indikasi kegiatan criminal, maka data kemudian dikirimkan ke institusi-institusi terkait di Spanyol seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan badan administrasi lainnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Analisis terhadap Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Terorisme dibedakan dalam Divisinya. Selain itu, SEPBLAC juga memiliki fungsi Pengawasan 28
pada institusi-institusi lainnya dalam hal tindak lanjut yang harus dilakukan oleh institusi tersebut. Dalam hal ini SEPBLAC memiliki Departemen Pengawasan tersendiri. Dalam sesi Tanya jawab, pertanyaan mengenai apakah SEPBLAC merupakan badan independen, SEPBLAC menanggapi bahwa SEPBLAC bertanggung jawab pada Komisi Pencegahan Pencucian Uang yang merupakan komisi Antar Departemen dan Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Negara Bidang Ekonomi. Pertanyaan terkait apakah SEPBLAC sudah pernah menemukan kasus-kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik nasional dan internasional, SEPBLAC menanggapi laporan transaksi mencurigakan dari tahun 2010 terdapat 2490 laporan, sedangkan 2011 terdapat 2313 laporan. Sekitar 80 persen laporan SEPBLAC ke otoritas terkait dianggap valid dan cukup bukti. Terkait dengan kerja sama antara SEPBLAC dan Banco De Espana, SEPBLAC menanggapi adanya empat puluh orang dari Banco de Espana yang bekerja dengan SEPBLAC dalam hal pengawasan pergerakan keuangan. Ada dua jenis Model Pengawasan, yakni model pengawasan terhadap semua kontrol keuangan oleh Bank Sentral dan model pengawasan oleh satu supervisor. Namun model pertama memiliki kelemahan bagi Bank Sentral dalam hal pengawasan terhadap suatu sektor keuangan non-bank. Sedangkan model kedua mengharuskan adanya lembaga independen yang berada dalam struktur yang baru. Spanyol mengadopsi campuran dari keduanya yakni membentuk suatu komisi khusus di departemen dalam negeri. Terkait dengan pergerakan keuangan dalam non-sistem keuangan, SEPBLAC menjelaskan telah adanya pengalaman Spanyol dalam hal penerimaan laporan transaksi mencurigakan dari sektor non keuangan yakni yang paling banyak berasal dari developer, akuntan, dan notaris. Hal mengenai UU Nomor 10 Tahun 2010 korelasi dengan krisis ekonomi finansial yang terjadi, apakah dikarenakan semakin ketatnya sistem pengawasan terhadap mekanisme transaksi keuangan, ditanggapi bahwa hal ini merupakan pula komitmen politik dari negara-negara dalam menerapkan pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan. Namun juga perlu diperhatikan dalam hal adanya kerjasama antar negara dalam pengawasan terutama dari negara-negara yang menggunakan
29
mata uang Euro. Tidak ada kaitan langsung antara krisis finansial perbankan dengan UU Nomor 10 tahun 2010 di Spanyol. Terkait dengan pemecahan transaksi (jumlah kecil namun kuantitasnya banyak), SEPBLAC menanggapi bahwa memang terdapat kesulitan namun kuncinya berada pada pihak-pihak yang menjadi wajib lapor dalam mengidentifkasi nasabahnya. SEPBLAC kemudian menganalisa transaksi atau informasi tersebut. Personil SEPBLAC sendiri berpengalaman di bidang transaksi keuangan. Hal terpenting adalah koordinasi data dengan departemen-departemen atau pihak adminsitrasi lainnya.
B.7
Pertemuan dengan FATF (bertemu dengan deputi kerjasama Internasional.
ICRJ
Perkenalan FATF sebagai inter governmental body di bidang Anti Money Laudnering and Counter Financing Terrorism (AML-CFT), yang beranggotakan 34 negara tetap. FATF Decision dibuat oleh perwakilan negara-negara anggota yang bertemu dengan dalam sidang 3 kali setahun. FATF Secretariat berperan dalam berkoordinasi dan memberikan pemaparan. Dalam hal pembuatan UU, FATF menyerukan akan menyerahkan segalanya pada mekanisme negara. Dalam hal ini telah ada representasi dan koordinasi dengan APG. Adanya pertemuan dengan APG pada Bulan September 2012 dengan memberi review terhadap draft RUU. Terdapat 70 negara yang masih belum memiliki ketentuan yang memadai. Koordinasi dilakukan dengan negara-negara dalam hal kepatuhan terhadap FATF recommendations, dan untuk mendorong sistem keamanan finansial yang baik. Keputusan FATF (Plennary Meetings) yang didasarkan pada hasil analisis dan diskusi sub kelompok yang terbagi dalam 4 kelompok. Yang juga bertemu dalam 3 kali/setahun. (FATF Secretariat akan memberi general comments). Pertemuan pada 14 Januari 2013 yang juga mengundang Indonesia. Dalam hal proses atau mekanisme yang dibangun, yang mana didasarknan pada komitmen dari setiap negara dan target yang diharapkan.
30
Dari Komitmen tersebut, memang di Indonesia masih memiliki keterlambatan dalam perkembangan proses. Indonesia diharapkan dapat mengimplementasi action plan yang telah diberikan. Laporan Action Plan tersebut sudah pernah diberikan pada 2010. Ada 2 hal, yakni regulasi kriminalisasi pendanaan terorisme, dan kemampuan untuk pembekuan assetnya. Dan perlunya untuk segera diundangundangkan dalam waktu yang relatif singkat (6 bulan) yang juga diberikan pada negara-negara lainnya. Selanjutnya dalam dialog, hal mengenai apakah FATF dapat mendeteksi transaction internasional terkait dan membantu FATF, FATF tidak peran memiliki operasional secara langsung. Tapi perlu ditekankan adanya discussion dan tipologi working group (tentang modus-modus pendanaan terorisme). Untuk keinginan keanggotaan FATF, apresiasi yang diberikan dalam komitmen Indonesia. Mengerti bahwa tidak memiliki peran namun diharapkan dapat terus memberikan masukanmasukan. Masukan perspectif terkait pembagian undang-undang yang ada (terpisah), bagaimana sebaiknya jika dibandingkan dengan Spanyol yang AML dan CFT nya jadi satu, tidak masalah dengan bagaimana mekanismenya yang terpenting adalah implementasi dari regulasi tersebut mencakup seluruh aspek-aspek pendanaan terorisme dalam hukum pidana tersebut. Terhadap negara-negara yang dianggap belum memadai tersebut, apa yang akan menjadi langkah selanjutnya, FATF countermeasures atau protective measures yang akan diaplikasikan kepada negara-negara tersebut. Bentuk Countermeasures yang banyak dan flexible, yang contohnya misalnya dengan penelitian lebih mendalam terhadap negara tersebut, kemudian juga meminta laporan sistematis (STR) dari negara-negara lain, sampai dengan adanya restriction terhadap lalu lintas keuangan perbankan di Indonesia dan pemutusan subsidi. Ukuran-ukuran dari FATF dalam menentukan Indonesia untuk dapat memenuhi standar, aka nada penilaian yang sama dan FATF telah memberikan detail dari laporan-laporan penilaian tersebut. Laporan tersebut telah disesuaikan dengan standar-standar umum yang berlaku di dunia. Terakhir soal pembekuan aset ada sedikit perubahan namun tidak mendalam. Klausul pemidanaan terorisme dan mekanisme pembekuan aset, tidak dapat secara spesifik diberikan. 31
Menurut FATF, Pasal 4, 21, dan Bab VII yang tidak membekukan semua aset. Terhadap Pasal 4 sudah baik namun problem yang ada adalah aspek-aspek terkait. Pasal 2 akan mempengaruhi yang lainnya, dimana terkait dengan kegiatan di luar Indonesia. Dalam hal ini menurut FATF, perlunya penerapan Konvensi SFT. Pasal 2 ayat (1) a Konvensi tersebut bahkan telah ada dalam berbagai Konvensi Internasional yakni tidak ada pembatasan dalam negara atau individu target. FATF menyebutkan APG juga merekomendasikan tentang kriminalitas yang dilakukan korporasi. Artikel 4 sudah bagus dan luas namun belum tentu dipasal-pasal selanjutnya sehingga perlu pendalaman lebih agar tidak terdapat ambiguitas. Penjelasan terkait mekanisme pembekuan aset, yang menjadi permasalahan adalah pemidanaan harus terpisah dari kriminal biasa. Resolusi DK PBB 1267 dan 1373 meminta agar mekanisme pembekuan asetnya tanpa delay (hanya beberapa jam). Ada 2 pendekatan, yakni pertama immediately freeze terhadap orang/institusi yang ada di list, dan yang kedua, bank mengidentifikasi kepada lembaga lainnya (melakukan pembekuan aset secara tidak langsung - ada di dalam hukum atau peraturan biasa). Hal ini sebenarnya dapat menimbulkan masalah dan hal ini yang masih dilihat di RUU. Tentunya pembekuan aset yang lebih besar ruang lingkupnya tentu akan lebih baik. Selain pendekatan resolusi DK PBB 1267, terkait dengan Resolusi 1373 sudah banyak kemajuan tapi perlu terus dikembangkan. Setuju dengan APG terkait, bahwa pembekuan aset dalam hal adanya sanksi bagi yang tidak patuh. (Pasal 27 ayat (2) dan (3) draft RUU) Adanya permintaaan dari negara lain untuk pembekuan aset. Sebuah forum untuk mekanisme pertimbangan untuk pembekuan aset. Komentar dari FATF terkait Article 21 type of fund yang dapat dibekukan, objek rekomendasi harusnya bukan hanya diberikan kepada dana yang digunakan tapi juga dana yang dikontrol oleh perusahaan tersebut. Kemudian terkait waktu, Jangka waktu yang normalnya 3 tahun, seharusnya tidak ada atau sampai ada alasan atau dasar penghentiannya. Terkait dengan subjek-subjek yang melaporkan tidak hanya bank dan beberapa lembaga, namun dapat lebih luas. Tanggapan terakhir yakni mengenai sejarah Bomb bali yang kemudian melahirkan UU terorisme, RUU Pendanaan Terorisme, namun telah ada UU Pencucian Uang yang mengatur lebih luas dari hasil-hasil tindak pidana.
32
C.
KESIMPULAN
Dalam meneliti hasil Kunjungan Pansus ini, terdapat hal-hal yang utamanya perlu diperhatikan atau dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya yakni: 1. Adanya konsep yang sama antara metode penelusuran atau pengawasan terhadap sistem finansial untuk Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme,
sekalipun
terdapat
perbedaan
dalam
implementasinya. Hal ini di Spanyol mendorong satu regulasi namun berbeda komisi khusus atau kewenangan. Sedangkan menurut FATF, tidak menjadi permasalahan apakah digabung atai terpisah, terpenting adalah konsep implementasi yang mencakup seluruh aspek-aspek hukum pidana dan terorisme yang ada di Indonesia. 2. Adanya perluasan terhadap konsep definisi dari “Kolaborasi” dalam kegiatan terorisme dan pendanaannya. Di Spanyol, bahkan tindak kejahatannya masuk dalam kategori otonom, yakni spesifik pidana terhadap masing-masing individu, yang mana kegiatan membantu (dana) terorisme adalah kejahatan. Bahkan, tanpa kesengajaan dalam pembantuan dapat menimbulkan akibat sanksi pidana. Pencegahan dan minimalisasi resiko pada sisi individu lebih ditekankan. 3. Pembekuan dana terhadap pihak-pihak terkait dalam criminal terrorist list PBB di yurisdiksi Spanyol dilakukan serta merta tanpa menunggu proses yudisial, sedangkan di tingkat domestik memerlukan penetapan pengadilan khusus terorisme. 4. Masukan terkait perlunya pengadilan khusus terkait kegiatan terorisme seperti di Spanyol (Audiencia Nacional d Terrorismo). Dalam hal ini bertujuan untuk membebaskan para hakim dari pengaruh luar dan segi proteksi terhadap keselamatan dan indentitasnya. 5. Modus-modus yang pernah terjadi di Spanyol meliputi pula kegiatan penyelundupan Barang (Sehingga memerlukan pengawasan ekstra dari pihak Bea Cukai dan keamanan), penjualan narkotika dan obat bius untuk 33
pendanaan terorisme, penculikan dengan tebusan untuk kegiatan terorisme, sistem hawala yang menggunakan transfer dana dari perusahaan-perusahaan swasta, sistem CashU (pembelian dan/atau transfer dana online dan secara anonym yang dikeluarkan oleh perusahaan di Yordania), transfer HP tanpa registrasi nama, pengumpulan dana melalui yayasan, dan casino online yang menggunakan proxy berbeda dan kemenangan di satu pihak secara berlebihan. 6. Terhadap penyusunan list kriminal internasional dan domestik perlu memperhatikan mekanisme dan kriteria-kriteria standar internasional yang ada, namun asas praduga tak bersalah masih perlu diperhatikan. Di Uni Eropa saat ini akan dibentuk badan pengawas sistem pembayaran yang tunggal. 7. Pengawasan yang ada di Spanyol dapat dilakukan dalam hal supervisi umum dan supervisi khusus. Pengawasan Umum dilakukan dalam pengawasan terhadap beberapa transaksi sesuai dengan Guideline dan analisa control internal serta kebijakan Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Terorisme. Sedangkan pengawasan khusus adalah inspeksi yang terfokus pada kepatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari entitas, kemudian bekerja sama dengan SEPBLAC yang kemudian dapat membuat suatu inspeksi baru terhadap sebuah entitas dan operasionalnya. 8. Dua hal urgensi yang diminta oleh FATF dan dunia terhadap regulasi di Inodnesia saat ini adalah kriminalisasi pendanaan terorisme yang definisinya ekstensif dan mekanisme pembekuan asetnya. Meminta tidak ada pembatasan pengawasan kepada individu atau korporasi dan target dalam sebuah negara. 9. Terkait jangka waktu pembekuan, masukan agar dalam RUU tidak perlu diatur pembatasan secara absolut (seperti tiga tahun yang sesuai dengan draft RUU), namun jangka waktunya adalah hingga ada kejelasan terkait alasan atau dasar kuat dalam penetapan untuk pelepasan dana tersebut. 10. Dalam memberi pertimbangan bagi Pansus, FATF meminta mekanisme pembekuan aset yang serta merta dan langsung terhadap pihak-pihak yang
34
ada dalam List Criminal Resolusi 1267 PBB tanpa perlu identifikasi atau mekanisme lebih lanjut. 11. Kemudian terkait ruang lingkup dana, pertimbangan pasal-pasal tertentu, dimana yang dibekukan bukan hanya dana yang diduga digunakan untuk pendanaan terorisme tetapi semua dana yang dikontrol oleh orang atau korporasi tersebut.
Demikian laporan dalam kunjungan kerja Pansus ini untuk dapat dijadikan masukan bagi Pimpinan DPR dan Pansus.
PIMPINAN PANSUS RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
K E T U A,
DRS. H. ADANG DARADJATUN
35
