1. Dimana saja daerah rawan awan panas? 2. Menentukan zona aman 20 km (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)? 3. Jalur Pengungsian? 4

1. Dimana saja daerah rawan awan panas? 2. Menentukan zona aman 20 km (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)? 3. Jalur Pengungsian? 4. Lokasi yang cocok untuk pengungsian? 5. Dimana lokasi shelter pengungsi terbaik?

Dapatkah memenuhi permintaan PVMBG/Bupati dalam waktu 2 jam? 1. Mencari data 2. Mendapatkan data 3. Mengintegrasikan data 4. Menganalisa data 5. Menyajikan data

Getting information in the right place at the right time means getting it anywhere and anytime. Information service delivery expectations and models increasingly call for 24 hour / 7 day a week access for clients and partners.

wrong place at the wrong time

SDI identified two basic drivers, namely a) The growing importance of geographic information in the coming age of digital technology, and b) The need for some form of government intervention to coordinate data acquisition and availability.

Kevin McDougall, 2006

• ICT and II potentially enable GIS and SDI • GIS and SDI mutually support and enable each other • GIS and SDI do offer important contents to ICT and II services

Zorica Nedović-Budić and Nama Raj Budhathoki

Spatial Data Infrastructure (SDI) Technology, policies, criteria, standards and people necessary to promote geospatial data sharing throughout all levels of government, the private and nonprofit sectors, and academia. It provides a base or structure of practices and relationships among data producers and users that facilitates data sharing and use. It is a set of actions and new ways of accessing, sharing and using geographic data that enables far more comprehensive analysis of data to help decision-makers chose the best course(s) of action. (Federal Geographic Data Committee (FGDC) http://www.fgdc.gov/nsdi/nsdi.html, accessed July 12, 2006) Geographic Information Systems (GIS) Information systems that manage, manipulate and analyze spatial data. (Theobald, 2005, p. 2). Generic GIS can be viewed as a number of specialized spatial routines laid over a standard relational data base management system. (Goodchild, 1985) (Current GIS increasingly rely on object oriented technology.)

Zorica Nedović-Budić and Nama Raj Budhathoki

Information Infrastructure (II) The [N]II includes more than just the physical facilities used to transmit, store, process, and display voice, data, and images. It encompasses: equipment, information in various forms, applications, network standards and transmission codes, and people. (Information Infrastructure Task Force, 1993)

Information and Communication Technologies (ICT) Telecommunications: Electronic transmission of information via computer networks. (Wheeler et al, 2000, p. 4) Transmission, between or among points specified by the user, of information of the user's choosing, without change in the form or content of the information as sent and received (Telecommunications Act of 1996). As telecommunications themselves become digital and based on microelectronic, they are merging with digital computer and media technologies. (Graham et al, 1996, p. 3). Telematics: Services and infrastructures which link computer and digital media equipment over telecommunications links. Telematics are providing the technological foundations for rapid innovation in computer networking and voice, data, image and video communications. (Graham et al, 1996, p. 3) Zorica Nedović-Budić and Nama Raj Budhathoki

http://www.bakosurtanal.go.id/organisasi/

PERMASALAHANPERMASALAHAN

Dari Sabang samapai Merauke sambung menyambung Dari Sabang sampai Merauke sandung menyandung

Contoh data yang tidak sinkron adalah tentang luas hutan di Provinsi Gorontalo : – 978.385 Ha (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo), – 826.378 Ha (BAPPEDA Provinsi Gorontalo), – 750.053 Ha (Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo) – 838.297 Ha (Badan Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan).

Ketidaksamaan luas hutan ini menunjukkan ketidakpastian dalam pengelolaaan hutan. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Informasi Geospasial, 2010

Bagi setiap orang yang mengubah informasi geospasial dasar tanpa izin dari badan dan menyebarluaskan hasilnya maka diancam dengan hukuman pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250 juta. Pasal 61 melarang setiap orang membuat informasi geospasial yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data yang mengakibatkan timbulnya kerugian orang dan/atau barang. Bila larangan ini dilanggar, maka orang tersebut dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 750 juta.

Penyebaran informasi geospasial juga tak boleh dilakukan sembarangan. Bila seseorang menyebarluaskan informasi geospasial yang belum disahkan oleh pejabat yang berwenang maka bersiaplah menghadapi tuntutan pidana. Orang tersebut maksimal dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 500 juta. Bila penyebaran informasi geospasial yang belum disahkan ini menimbulkan bahaya atau kerugian orang lain atau barang, maka ancaman pidana bagi pelaku menjadi diperberat. Yakni, maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 750 juta sebagaimana diatur Pasal 68 ayat (2).

Visualisasi informasi yang berbeda dari dua instansi untuk objek peta yang sama (garis pantai dan jalan tol)

Different road cataloguing

An example of parcel vector data to imagery conﬂation

LETTER C

Desa Doplang

BAKOSURTANAL Desa Adiraja

Letter C boundaries Cookie cutting land use 1:25,000 Desa Jogoresan

Sawah

Desa Jogoresan

Pekarangan

Updated land use map Pemukiman Sawah

Desa Jogoresan

Pemukiman

Tegalan

Tegalan

GAMBARAN/PERSPEKSTIF KONDISI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERIZINAN SAAT INI

Peta Rupabumi Indonesia

Izin Sektor Minerba Izin Sektor Kehutanan Izin Sektor Pertanahan

Tanah Grogot

Sumber : 1. Peta Dasar RBI Indonesia Skala 1 : 50.000 digeneralisasi 2. Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan, KLHK 3. Peta konsesi pertambangan, Kementerian ESDM 4. Peta Hak Atas Tanah, Kementerian ATR/BPN

SKEMA VERIFIKASI DATA IGT KORSUP PERKEBUNAN • Verifikasi data dilaksanakan mengacu terhadap IGD berdasarkan atas elemen kualitas data yang disepakati.

• Elemen kualitas data adalah sebuah komponen yang mendeskripsikan suatu aspek khusus kualitas data geografis yang telah dikelompokkan dalam kategori yang berbeda. • Elemen kualitas data yang digunakan dalam proses verifikasi data merupakan adopsi dari ISO 19157 Kelengkapan

Omisi Komisi

Konsistensi Logis

PARAMETER

Akurasi Posisi

Akurasi Tematik Akurasi Temporal

Konsistensi Konseptual, Domain, Format dan Topologis

Akurasi absolut, relative dan posisi data grid Kebenaran klasifikasi, kebenaran atribut non-kuantitatif, akurasi atribut kuantitatif

Akurasi waktu pengukuran, konsistensi temporal, validitas temporal Hal 35

CONTOH VERIFIKASI IGT HASIL KOMPILASI

Kasus 1 : Kelengkapan Data : Komisi Polygon Overlap

Hal 36


Kasus 2 : Kelengkapan Data : Omisi Polygon Gap)

Hal 37


Kasus 3 : Konsistensi Logis

Hal 38

Dudung Muhally Hakim RS and GISc. Research Group – FITB Pusat Infrastruktur Data Spasial (PIDS) ITB





• BERSAMA, • TERTIB, • TERUKUR, • TERINTEGRASI,

• TERINTEGRASI, • BERKESINAMBUNGAN, • B E R DAYA G U N A .

Tidak Lengkap dan TidakTeratur

(mungkin) Lengkap tetapi TidakTeratur

Kondisi Ideal (dengan IDS)

(Hakim, 2007 dan Rahmadi, 2011)

Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc., 2013

– Data dan informasi menyebar di berbagai institusi Pusat dan Daerah dan memerlukan energi besar untuk mengintegrasikan – Kurangnya data terutama di daerah, baik data numerik maupun data spasial yang valid, terkini, dan bisa dipercaya keabsahan dan kebenarannya (Tepat/Akurat ) – Data dan informasi masih dikelola oleh petugas ‘secara individual’ sehingga sulit diperoleh saat diperlukan

– Format dan struktur data dan informasiya berbeda-beda – Pertukaran data dan informasi belum memanfaatkan ICT tetapi masih offline (diantar secara manual) – Catatan riwayat data dan informasi sering tidak ditulis dalam file penyimpanan Forum SIGNas (2005)

– Kurang disiplin dalam menerapkan norma dan kaedah yang telah ada, seperti PP 10/2000 – Infrastruktur pendukung: software dan hardware yang tersedia di pasar cukup memadai, tetapi variasi penggunaan software di instansi Pusat dan Daerah termasuk swasta dan masyarakat sangat tinggi – Peta dibuat seadanya. Untuk data spasial, peta yang disajikan sebagian besar disusun seadanya, dengan metoda pembuatan yang belum mengacu pada standar kartografis yang benar. Apa yang tergambar di peta ternyata lokasi yang sebenarnya meleset jauh – Kualitas Data Spasial : “Out of Date”. Banyak instansi yang menggunakan data yang saling berbeda, walaupun yang dibahas adalah mengenai data yang sama. Sebagai contoh, data luas hutan lindung tidak sama antara Badan Statistik Daerah, Bappeda, Kehutanan, dan BPN Forum SIGNas (2005)

INSPIRE

“…widespread access to and use of spatial data is still difficult in Europe. The main problems relate to data gaps, missing documentation, incompatible data sets and services due e.g. to varying standards, and barriers to the sharing and reuse of spatial data.” Directive Of The European Parliament, 2004

INSPIRE is based on the infrastructures for spatial information established and operated by the 27 Member States of the European Union.

1. Dimana saja daerah rawan awan panas? 2. Menentukan zona aman 20 km (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)? 3. Jalur Pengungsian? 4

Recommend Documents