Kursus: Assessment Commercial Banking 2010 Pelajaran: SPK Waktu Tersisa :
23:04
Diharapkan untuk menekan tombol Save (disamping kanan), Setelah mengerjakan beberapa soal !
Save
1. Dalam prinsip One Obligor, yang diperhitungkan untuk forex line adalah sebesar : Baki debet Baki debet dan limit kredit. Limit kredit. Notional amount. 2. Kewenangan memutus excess limit sampai dengan 10% merupakan kewenangan : Komite Kredit satu tingkat lebih tinggi. Diputus oleh Pejabat pemegang kewenangan di Business Unit sesuai limit kewenangannya. Komite Kredit Kategori A 1 dimana salah satu anggotanya adalah Direktur Utama. Komite Kredit sesuai limit kewenangan, setinggi-tingginya Direktur Business Unit terkait dan Direktur Risk Management. 3. Review Fasilitas Kredit Jangka Panjang dan/atau Kredit Non Revolving dilakukan oleh Business Unit secara periodik minimal: 1 (satu) tahun sekali pada setiap tanggal Perjanjian Kredit (PK) 1 (satu) tahun 2 kali 2 (satu) tahun sekali pada saat tanggal Perjanjian Kredit (PK) 3 (satu) tahun sekali pada saat tanggal Perjanjian Kredit (PK) 4. Dalam pelaksanaan annual review terhadap seluruh fasilitas kredit yang akan jatuh tempo, review terhadap kelengkapan dokumen kredit, legal dan jaminan harus dilakukan. Tujuan review dokumen dimaksud adalah:
Mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur Untuk meyakinkan bahwa seluruh dokumentasi kredit, legal dan jaminan telah tersedia lengkap dan legally binding Untuk memantau secara dini terhadap kredit dengan kolektibilitas 1 maupun 2 Tidak ada jawaban yang benar 5. Tindakan pemantauan secara dini terhadap kredit dengan kolektibilitas 1 maupun 2, dengan tujuan untuk memberikan early warning signal atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas debitur sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya down grade kolektibilitas, yaitu: Early Recognition Watch List Periodic Call Annual Review Review Fasilitas Kredit Jangka Panjang 6. Penilaian kembali barang agunan dilakukan dengan ketentuan antara lain : Minimal 2 (satu) tahun sekali, kecuali untuk kredit kolektibilitas 3, 4 dan 5 harus dilakukan penilaian ulang setiap 6 (enam) bulan. Minimal 18 (delapan belas) bulan sekali, kecuali untuk kredit kolektibilitas 2, 3, 4 dan 5 dilakukan penilaian ulang setiap tahun sekali. Minimal 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk kredit kolektibilitas 3, 4 dan 5 harus dilakukan penilaian ulang setiap tahun sekali. Minimal 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk kredit kolektibilitas 2, 3, 4 dn 5 harus dilakukan penilaian ulang setiap tahun sekali. 7. Salah satu tujuan dilakukan Periodic Call adalah: Mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur Agar debitur segera melunasi kreditnya Agar Business Unit dapat mencapai target bisnisnya
Membantu Business Unit dalam melakukan analisa kredit 8. Fasilitas kredit berdasarkan jangka waktu, adalah sebagai berikut : Kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek dan kredit jangka menengah. Jawaban a, b dan c semuanya salah. 9. Penetapan penggunaan akta notarial atau un-notarial merupakan kewenangan : Business Unit dan Credit Risk Management Unit satu tingkat dari limit kewenangannya. Business Unit dan Credit Risk Management Unit minimal Group Head Business Unit dan Credit Risk Management Unit. Business Unit dan Credit Risk Management Unit sesuai dengan limit kewenangannya dengan setinggi-tingginya Group Head Business Unit dan Credit Risk Management Unit. Jawaban a, b dan c salah. 10. Periodic Call untuk kredit dengan kolektibilitas lancar : 4 Kali setahun, termasuk 2 kali on the spot. 3 kali setahun, termasuk 2 kali on the spot 4 kali setahun, termasuk 1 kali on the spot 3 kali setahun, termasuk 1 kali on the spot 11. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP seperti tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar 0% dari penilaian apabila: Untuk aktiva produktif lebih dari Rp. 5 Milyar dan penilaian oleh penilai independen telah melampaui 20 bulan terakhir Untuk aktiva produktif lebih dari Rp. 5 Milyar dan penilaian oleh penilai independen telah melampaui 24 bulan terakhir
Untuk aktiva produktif lebih dari Rp. 5 Milyar dan penilaian oleh penilai independen telah melampaui 35 bulan terakhir Untuk aktiva produktif lebih dari Rp. 5 Milyar dan penilaian oleh penilai independen telah melampaui 30 bulan terakhir 12. Bank dapat menggunakan laporan keuangan unaudited atau sumber data keuangan independen, sepanjang data keuangan tersebut akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan : Konfirmasi langsung kepada debitur dan laporan keuangan unaudited tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perusahaan debitur. Hasil kunjungan (on the spot). Pengecekan melalui sejumlah supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur. Jawaban b dan c benar. 13. Kecukupan agunan Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Non Cash Loan (NCL) yang memiliki risiko kredit : Fixed asset minimal 100 % dari limit kredit dan stock dan piutang minimal 100 % dari limit kredit. Stock dan piutang minimal 150 % dari limit kredit dan agunan tambahan minimal 100 % dari limit kredit. Obyek yang dibiayai minimal 150 % dan fixed asset minimal 50 % dari limit kredit. Jawaban a, b, dan c semuanya salah. 14. Hak yang diperoleh oleh Bank Mandiri selaku Bank penatausaha dalam kegiatan kredit kelolaan adalah : Memperoleh fee/jasa perbankan berdasarkan persentase tertentu dari tingkat bunga yang dihitung atas dasar outstanding pinjaman. Memperoleh fee/jasa perbankan berdasarkan perjanjian kredit yang dilakukan sebelumnya Memperoleh persentase bunga tertentu yang dihitung atas dasar outstanding pinjaman Memperoleh bunga dan fee/jasa perbankan yang dihitung atas dasar outstanding pinjaman
15. Penetapan penggunaan akta notarial atau non-notarial merupakan kewenangan : Business Unit dan Credit Risk Management Unit sesuai dengan limit kewenangannya dengan setinggi-tingginya Group Head Business Unit dan Credit Risk Management Unit. Business Unit dan Credit Risk Management Unit minimal Group Head Busines Unit dan Credit Risk Management Unit. Business Unit dan Credit Risk Management Unit satu tingkat dari limit kewenangannya. Jawaban a, b dan c semua salah. 16. Untuk memperoleh informasi mengenai calon debitur, Business Unit melakukan On the spot ke tempat nasabah guna : Melihat secara phisik kebenaran data permohonan kredit termasuk lokasi agunan yang akan disampaikan kepada Bank. Melihat secara phisik kebenaran data permohonan kredit tidak termasuk lokasi agunan karena yang berkaitan dengan agunan merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari Credit Operations Unit. Melihat administrasi keuangan calon debitur. Melihat fasilitas yang dimiliki calon debitur. 17. PT. X mengajukan permohonan kredit baru sebesar Rp. 150 Milyar dengan rating AAA dimana PT. X merupakan group usaha dari PT.Y nasabah eksisting limit kredit Rp. 110 Milyar dengan rating C. Kewenangan memutus fasilitas kredit PT. X dengan menggunakan prinsip one obligor adalah : Komite Kredit Kategori B Komite Kredit Kategori A 3 Komite Kredit Kategori A 2 Komite Kredit Kategori A 4 18. Limit kredit yang diperhitungkan sama dengan baki debet fasilitas kredit :
Kredit Investasi (dalam rangka pelunasan) Kredit Modal Kerja Non Revolving Kredit ekstrakomtabel. Jawaban a, b dan c semuanya benar. 19. Untuk kualitas aktiva kredit dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan audited sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka : Kualitas aktiva kredit diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Diragukan. Kualitas aktiva kredit diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar. Kualitas aktiva kredit diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Dalam Perhatian Khusus. Kualitas aktiva kredit diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar. 20. Customer Rating adalah : Rating berdasarkan penilaian laporan keuangan (neraca & laba rugi) debitur (calon) selama 2 tahun. Financial Rating yang telah disesuaikan dengan payment history dan faktor-faktor kualitatif seperti industry review, kualitas manajemen dan business outlook Facility Rating yang telah disesuaikan dengan memasukkan besarnya agunan yang diserahkan, LGD, PoD serta EaD Rating debitur yang dikeluarkan lembaga pemeringkat internasional. 21. Kewenangan Melakukan Switching/Alokasi Fasilitas Cash Loan Menjadi Non Cash Loan atau Cash Loan Lainnya adalah sebagai berikut : Diputus oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangan, serendahrendahnya Komite Kredit Kategori B. Diputus oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya. Diputus oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya. Untuk
kategori kewenangan Komite Kredit Kategori A dapat diputus oleh Direktur Risk Management dan Direktur Business Unit. Komite Kredit Kategori B 22. Sebagai salah satu bentuk pelasanaan fungsi pengawasan oleh Komisaris di bidang perkreditan, khusus : Pemberian kredit di atas Rp. 2 Triliun baik pemberian baru, perpanjangan maupun restrukturisasi harus dikonsultasikan kepada komisaris. Pemberian kredit di atas Rp. 1,5 Triliun baik pemberian baru, perpanjangan maupun restrukturisasi harus dikonsultasikan kepada komisaris. Pemberian kredit di atas Rp. 1 Triliun baik pemberian baru, perpanjangan maupun restrukturisasi harus dikonsultasikan kepada komisaris. Pemberian kredit baru di atas Rp. 1 Triliun. 23. Pembebanan biaya-biaya yang tidak dapat dipenuhi debitur pada waktunya seperti biaya penutupan asuransi barang agunan, yang akan dibebankan pada rekening pinjaman debitur dalam rangka pengamanan Bank, merupakan kewenangan : Pemegang kewenangan sesuai limit kewenangannya dan setinggitingginya pada Pejabat Katagori B (Business Unit/Credit Recovery Unit dan Credit Risk Management Unit). Pemegang kewenangan sesuai limit kewenangannya dan serendahrendahnya pada Pejabat Katagori C (di Business Unit/Credit Recovery Unit). Pemegang kewenangan sesuai limit kewenangannya dan setinggitingginya pada Pejabat Katagori B (di Business Unit/Credit Recovery Unit). Pemegang kewenangan sesuai limit kewenangannya dan setinggitingginya pada Pejabat Katagori A 4 (di Business Unit/Credit Recovery Unit). 24. Kewenangan memutus penggunaan perusahaan penilai independen bukan rekanan yang telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan adalah : Direktur Business Unit.
Komite Kredit sesuai limit kewenangannya. Group Head Business Unit. Komite Kredit satu tingkat lebih tinggi. 25. Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, antara lain seperti: Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree). Analisa aliran dana/transaksi financial antar supplier perusahaan. Jawaban a dan b benar. Tidak ada jawaban yang benar. 26. Tagihan Derivatif adalah : Tagihan karena potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar ransaksi derivatif pada tanggal laporan),termasuk potensi kerugian karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar ransaksi derivatif pada tanggal laporan),termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan Tagihan karena potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), tidak termasuk potensi kerugian karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), tidak termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan 27. Bank akan meminta kepada debitur data keuangan audit : Maksimum 180 hari kalender sejak akhir tahun laporan.
Maksimum 180 hari kalender sejak akhir tahun laporan. Maksimum 60 hari kalender sejak akhir tahun laporan. Maksimum 30 hari kalender sejak akhir tahun laporan. 28. Nasabah Saudara merealisasi L/C ekspor yang dibuka oleh Bank Mandiri Hongkong Branch, dari pemeriksaan documen oleh BPC dinyatakan document telah sesuai dan nasabah mengajukan negosiasi. Apabila Saudara menyetujui negosiasi tersebut maka line yang digunakan adalah : Trade Line/ Bill Procesing Line (BPL) Commercial line. Country Line. Jawab a, b dan c salah 29. Kecukupan agunan Kredit Investasi (KI) untuk segmen Commercial ditetapkan sebagai berikut : Nilai agunan berupa proyek yang dibiayai minimal 100 % dari limit kredit dengan fixed asset berupa tanah dan bangunan minimal 125 % dari limit kredit. Nilai agunan berupa proyek yang dibiayai minimal 150 % dari limit kredit dengan fixed asset berupa tanah dan bangunan minimal 50 % dari limit kredit. Nilai agunan berupa proyek yang dibiayai minimal 150 % dari limit kredit atau fixed asset berupa tanah dan bangunan minimal 125 % dari limit kredit. Jawaban a, b dan c semuanya salah. 30. Facility Rating adalah : Customer Rating yang telah disesuaikan dengan memasukkan besarnya agunan yang diserahkan, LGD, PD dan EAD. Financial Rating yang telah disesuaikan dengan memasukkan besarnya agunan yang diserahkan, LGD, PD dan EAD. Customer Rating yang telah disesuaikan dengan memasukkan besarnya agunan yang diserahkan.
Jawaban a, b dan c semuanya salah. 31. Pelaksanaan pengelolaan debitur group diatur melalui Unit Pengelola Group yang terdiri dari : Business Unit, Evaluating Unit dan Booking Unit. Business Unit, Risk Management Unit dan Booking Unit. Control Unit, Evaluating Unit dan Booking Unit. Control Unit dan Booking Unit. 32. Dalam penetapan target market, Business Unit perlu mempertimbangkan dan melakukan pengkajian antara lain: Meningkatkan konsentrasi yang cukup besar pada satu jenis sektor industri tertentu Memilih sektor industri yang potensial Mempertimbangkan untuk masuk pada political risk business Meningkatkan konsentrasi pada sektor industri yang mempunyai ketergantungan sangat tinggi pada kondisi alam 33. Apabila debitur tidak memenuhi covenant yang telah ditetapkan (pelanggaran covenant) sesuai dengan perjanjian kredit, maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah, antara lain : Pelanggaran covenant dapat diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya. Pelanggaran covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya. Pelanggaran covenant tidak harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur namun harus diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya. Tidak ada jawaban yang benar. 34. Segmentasi kredit dan perubahannya mengacu kepada ketentuan yang diterbitkan unit kerja:
Chief Economist Credit Risk Management Unit Credit Operations Unit Strategy and Performance Unit. 35. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan kredit oleh Komisaris di bidang perkreditan, khusus untuk pemberian kredit diatas Rp. 1 Trilyun, adalah sebagai berikut : Pemberian kredit baru harus dikonsultasikan kepada komisaris. Bentuk konsultasi dengan komisaris dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan kredit. Pemberian kredit baru, perpanjangan maupun restrkturisasi harus dikonsultasikan kepada komisaris. Bentuk konsultasi dengan komisaris dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan kredit. Pemberian kredit baru, harus dikonsultasikan kepada komisaris. Bentuk konsultasi dengan komisaris dilakukan sebelum pencairan kredit. Pemberian kredit baru, perpanjangan maupun restrukturisasi harus dikonsultasikan kepada komisaris. Bentuk konsultasi dengan komisaris dilakukan setelah pencairan kredit. 36. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui: Pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah Penataan, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Pencatatan, penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah Tidak ada jawaban yang benar 37. Rating yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pemegang kewenangan suatu debitur/calon debitur adalah: Financial Rating Customer Rating Facility Rating Mandiri Rating
38. Evaluating unit ditetapkan berdasarkan : Azas dominasi. Segmentasi kredit dari masing-masing anggota debitur. Kesepakatan antar unit/segmen bisnis dengan melibatkan Credit Risk Management terkait. Jawaban a, b, dan c semuanya salah. 39. Kredit di atas Inhouse Limit dan tidak melebihi BMPK yang ditetapkan Bank Indonesia bukan merupakan pelanggaran, namun harus dikaji lebih mendalam dan hati-hati dengan ketentuan: Diputus oleh Komisaris Diputus oleh Komite Kredit Kategori A.1 dimana salah satu anggotanya adalah Direktur Utama. Diputus oleh Komite Kredit Kategori A.2 Diputus oleh Komite Kredit Kategori A.3 40. Penetapan covenant yang diatur pada SPK Commercial antara lain: Harus realistis. Ditentukan atas dasar risiko yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas kredit. Harus dapat dimonitor. Jawaban a, b dan c semuanya benar. 41. Faktor penilaian kualitas kredit secara umum berdasarkan faktor penilaian terhadap: Prospek usaha, Kinerja (performance) Debitur, Agunan Debitur Kinerja (performance) debitur, Agunan Debitur, Kemampuan Membayar. Prospek usaha, Kinerja (performance) debitur, Kemampuan membayar. Tidak ada jawaban yang benar.
42. Melakukan monitoring atas pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur, merupakan fungsi, tugas dan tanggung jawab : Credit Operations Unit. Business Unit Credit Recovery Unit Credit Risk Management Unit 43. Feasibility Study (FS) diminta Bank dalam untuk permohonan kredit sebagai berikut : Kredit Investasi (KI) di atas Rp.10 Milyar, atau untuk pembiayaan proyek baru di atas Rp.15 Milyar . Kredit Investasi (KI) di atas Rp.25 Milyar, atau untuk pembiayaan proyek baru di atas Rp.15 Milyar . Pembiayaan Proyek baru di atas Rp.25 Milyar, atau untuk Kredit Investasi (KI) di atas Rp.20 Milyar. Kredit Investasi (KI) di atas Rp.15 Milyar, atau untuk pembiayaan proyek baru di atas Rp.10 Milyar . 44. Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan audited dicantumkan dalam: Surat Perintah Kerja (SPK) Laporan Kunjungan (on the spot) Feasibility Study Perjanjian Kredit 45. Kewenangan memutus kecukupan agunan berupa fixed asset dibawah ketentuan yang ditetapkan, merupakan kewenangan : Komite Kredit sesuai limit kewenangannya kecuali untuk kategori C kewenangannya satu tingkat lebih tinggi. Komite Kredit sesuai limit kewenangannya, apabila telah dipenuhi kriteria antara lain customer rating minimal “A” berdasarkan klasifikasi rating Bank Mandiri dan kolektibilitas kredit lancar sesuai hasil checking IDI Bank Indonesia.
Komite Kredit sesuai limit kewenangannya kecuali untuk kategori C kewenangannya satu tingkat lebih tinggi, apabila telah dipertimbangkan kriteria antara lain customer rating minimal “A” berdasarkan klasifikasi rating Bank Mandiri dan kolektibilitas kredit lancar sesuai hasil checking IDI Bank Indonesia. Jawaban a, b dan c semuanya salah. 46. Dalam nota analisa kredit, selain mencantumkan nilai pasar wajar, juga mencantumkan : Nilai pasar wajar setelah safeti margin. Nilai likuidasi untuk mempredikasi Loss Given Default. Nilai likuidasi untuk kepentingan rating. Jawaban a, b dan c tidak benar semuanya. 47. Penolakan atas suatu permohonan kredit dilakukan oleh : Business Unit dan harus dilaporkan kepada Pejabat Pemegang kewenangan di Business Unit sesuai limit kewenangannya. Komite Kredit sesuai limit kewenangannya. KKomite Kredit sesuai limit kewenangannya, serendah-rendahnya Kategori B. Jawaban a, b, dan c tidak ada yang benar. 48. Pada saat Business Unit melakukan kunjungan ke lokasi usaha (on the spot) untuk melihat secara phisik kebenaran data permohonan kredit, yaitu : Aktivitas usaha nasabah, tidak termasuk melihat lokasi agunan. Memeriksa administrasi/pembukuan. Aktivitas usaha usaha nasabah termasuk melihat lokasi agunan. Jawaban a, b dan c semuanya salah. 49. Nilai pengikatan agunan ditetapkan sebagai berikut : Agunan atas obyek yang dibiayai minimal 150 % dari limit kredit
Agunan atas obyek yang dibiayai minimal 100 % dari limit kredit. Disesuaikan dengan kecukupan agunan yang ditetapkan oleh Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya. Jawaban a, b dan c semuanya salah. 50. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) untuk segmen Commercial dipersiapkan dan ditandatangani oleh Business Unit/Credit Recovery yang berwenang (authorized), yaitu: serendah-rendahnya CBC Manager dan setinggi-tingginya Direktur Business Unit serendah-rendahnya Group Head dan setinggi-tingginya Direktur Business Unit serendah-rendahnya Group Head dan setinggi-tingginya Wakil Direktur Utama serendah-rendahnya Group Head dan setinggi-tingginya Direktur Utama Submit
