- Penyempurnaan redaksional. - Kata yang setelah frasa Sistem Jaminan Sosial Nasional dihapus

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL NO 1.

2.

NASKAH RUU USULAN DPR RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR…… TAHUN …… TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

TANGGAPAN PEMERINTAH Tetap.

-

Penyempurnaan redaksional. Kata “yang” setelah frasa “Sistem Jaminan Sosial Nasional” dihapus.

NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...TAHUN ... TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

3.

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;

-

Penyempurnaan redaksional. Frasa “yang berbentuk badan hukum dengan prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta” diusulkan untuk dihapus dan diganti dengan frasa “jaminan sosial”.

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial;

4.

c.

-

Penyempurnaan redaksional. Penegasan tujuan penyusunan RUU ini adalah untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial.

c.

5.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6.

bahwa amanat Pasal 5 UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum dilaksanakan;

Tetap.

Tetap.

Sumber: Sekretariat Pansus RUU BPJS – DPR RI, 09.05.2011

bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk dengan UndangUndang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1

NO 7.

8.

9. 10. 11.

12.

13.

14.

NASKAH RUU USULAN DPR 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

TANGGAPAN PEMERINTAH -

Penyempurnaan redaksional. Kata “dan” dihapus.

Tetap.

Menetapkan: UNDANG – UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Tetap.

-

Butir 1 dihapus. Penyebutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS dan status badan hukum BPJS telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) draft usulan Pemerintah (DIM 46 dan DIM 47). Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir.

3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. 4. Dana Amanat adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

-

Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir.

-

Dihapus. Frasa “Dana Amanat” diusulkan untuk tidak digunakan dalam batang tubuh RUU BPJS (konkordan DIM 34).

Tetap.

-


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG - UNDANG TENTANG PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

BADAN

1. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2. Dana Jaminan Sosial adalah dana jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2

NO

NASKAH RUU USULAN DPR

15.

5. Peserta adalah setiap orang warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

-

Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir. Definisi “Peserta” perlu disesuaikan dengan definisi “Peserta” dalam UU SJSN. Jika dikehendaki perbaikan definisi, maka muatan definisi lebih tepat diatur dalam perubahan UU SJSN.

3. Peserta adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

16.

6. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya, dan/atau ahli waris peserta.

-

4. Manfaat adalah manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

17.

7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

-

Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir. Definisi “Manfaat” perlu disesuaikan dengan definisi “Manfaat” dalam UU SJSN. Jika dikehendaki perbaikan definisi, maka muatan definisi lebih tepat diatur dalam perubahan UU SJSN. Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir.

18.

8. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

-

Dihapus. Definisi “Bantuan iuran” hanya digunakan satu kali dalam DIM 53.

19.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. 10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 11. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir. Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir.

6. Pekerja adalah pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

20.

-

-

Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian urutan butir.

8. Gaji atau Upah adalah gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

21.

TANGGAPAN PEMERINTAH


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH

5. Iuran adalah iuran sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

7. Pemberi Kerja adalah pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

3

NO


22.

12. Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

-

Dihapus. Secara umum pengertian Dewan Jaminan Sosial Nasional telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU SJSN.

23.

13. Pimpinan BPJS adalah organ BPJS yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan sosial untuk kepentingan dan tujuan sistem jaminan sosial nasional, serta mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan.

-

Perubahan redaksional. Frasa “Pimpinan BPJS” diusulkan untuk diganti dengan frasa “Dewan BPJS”. Frasa “serta mewakili Badan Penyelengara Jaminan Sosial di dalam dan di luar pengadilan” dihapus karena telah diatur dalam DIM 150.

14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

-

-

Dihapus. Penghapusan dilakukan sebagai konsekuensi dari penghapusan semua bagian di dalam bab ini (DIM 2644).

Bagian Kesatu Asas

-

Dihapus. Penghapusan dilakukan sebagai konsekuensi dari penghapusan pasal-pasal di dalam bagian ini (DIM 27-36).

-

Dihapus. Asas dan prinsip sistem jaminan sosial nasional telah diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

24.

25.

26.

27.

Pasal 2 BPJS mengelola jaminan sosial berdasarkan pada asas: a. manfaat; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

28.

b. keadilan; Penjelasan: Yang dimaksud “asas keadilan” adalah asas yang berlaku ideal.


-

-



9. Dewan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah organ tertinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dihapus. Definisi “Pemerintah Pusat” tidak digunakan dalam batang tubuh RUU BPJS.

Dihapus. Kondordan DIM 27.

4

NO



29.

c. kegotongroyongan; Penjelasan: Yang dimaksud “asas kegotongroyongan” adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

-


30.

d. nirlaba; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas nirlaba” adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana jaminan sosial untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

-


31.

e. keterbukaan; Penjelasan: Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

-


32.

f.

-


33.

g. akuntabilitas; Penjelasan: Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

-


34.

h. dana amanat; Penjelasan: Yang dimaksud ”asas dana amanat” adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaikbaiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

-


kehati-hatian; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.



5

NO



35.

i.

portabilitas; dan Penjelasan: Yang dimaksud “asas portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan maupun tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-


36.

j.

kepesertaan bersifat wajib. Penjelasan: Yang dimaksud “asas kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

-


-

Dihapus. Penghapusan dilakukan sebagai konsekuensi dari penghapusan pasal di dalam bagian ini (DIM 38).

-

Dihapus. Ketentuan ini dihapus dan substansinya diatur dalam ketentuan mengenai tugas BPJS dalam DIM 52 agar tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pengaturan.

-

Dihapus. Penghapusan dilakukan sebagai konsekuensi dari penghapusan pasal di dalam bagian ini (DIM 40-44). Dihapus. Ketentuan ini dihapus karena Pemerintah mengusulkan BPJS tidak tunggal dan pengaturan mengenai program yang diselenggarakan oleh masing-masing BPJS akan diatur dalam DIM 46. Dihapus. Konkordan DIM 40. Dihapus. Konkordan DIM 40. Dihapus. Konkordan DIM 40. Dihapus. Konkordan DIM 40.

37.

38.

39.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 BPJS bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan: Cukup jelas. Bagian Ketiga Ruang Lingkup

program

40.

Pasal 4 Program BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jaminan kesehatan;

-

41.

b.

Jaminan kecelakaan kerja;

42.

c.

Jaminan hari tua;

43.

d.

Jaminan pensiun; dan

44.

e. Jaminan kematian. Penjelasan: Cukup jelas.

-



6

NO


45.

BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 5 BPJS merupakan badan hukum publik wali amanat berdasarkan Undang-Undang ini. Penjelasan: Badan hukum publik wali amanat adalah badan hukum yang mengelola dana amanat sesuai dengan undangundang tentang sistem jaminan sosial nasional.

48.

49.

50.

-

46.

47.


Pasal 6 BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara. Penjelasan: Cukup jelas.

Perubahan substansi. Pemerintah mengusulkan tambahan pengaturan mengenai pernyataan pembentukan BPJS. Penyesuaian urutan bab. Penambahan substansi. Penetapan pembentukan dua BPJS mengingat: a. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan pembentukan beberapa BPJS; dan b. disesuaikan dengan dua kelompok durasi risiko dan pengelolaan dana yang menjadi karakteristik program-program Jaminan Sosial.

NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH BAB II PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Pasal 2 (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disingkat BPJS, yaitu: a. BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan program Jaminan Kematian; dan b. BPJS Pensiun dan Hari Tua yang menyelenggarakan program Jaminan Pensiun dan program Jaminan Hari Tua. (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.

-

Penyempurnaan redaksional. Perubahan istilah ”badan hukum”, tanpa menyebutkan ”publik wali amanat”.

-

Penambahan substansi. Penambahan substansi ini untuk mengantisipasi adanya keperluan untuk menambah BPJS atau pemisahan program dalam dua BPJS.

(3) Dalam hal dianggap perlu, dapat dibentuk BPJS baru dengan Undang-Undang. Penjelasan: Cukup jelas.

-

Penyempurnaan redaksional. Penyesuaian rujukan pasal. Penambahan frasa “Republik Indonesia”.

Pasal 3 (1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

-

Penambahan substansi. Penggabungan substansi dalam DIM 100 dan DIM 101.

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai kantor perwakilan atau cabang di wilayah Negara Republik Indonesia. Penjelasan: Cukup jelas.


7

NO


51.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG



Perubahan substansi. Judul bab diusulkan diubah karena Pemerintah mengusulkan penggabungan materi Bab IV dan Bab V RUU BPJS Usulan DPR menjadi satu bab mengenai Tugas, Fungsi, dan Wewenang. Penyesuaian urutan bab.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BPJS

-

Perubahan redaksional. Menambahkan rujukan pasal “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dalam DIM 46.

53.

-

Penambahan substansi. Mengatur mengenai fungsi BPJS.

Pasal 4 BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial bagi Peserta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 5 BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk: a. mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, termasuk bantuan Iuran dari pemerintah; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “bantuan Iuran” adalah bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

54.

-

Penambahan substansi. Konkordan DIM 53.

b.

55.

-


c.

56.

-


d.

52.

Pasal 7 BPJS bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi peserta sesuai dengan ketentuan UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penjelasan: Cukup jelas.


mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial yang berasal dari Iuran maupun hasil pengembangannya untuk kepentingan Peserta; Penjelasan: Cukup jelas. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; Penjelasan: Cukup jelas. membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; Penjelasan: Cukup jelas.

8

NO




57.

-


e.

memberikan laporan mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden serta Dewan Jaminan Sosial Nasional; dan Penjelasan: Laporan mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial antara lain berupa laporan pengelolaan program dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

58.

-


f.

memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada masyarakat maupun kepada masing-masing Peserta. Penjelasan: Cukup jelas.

Perubahan substansi. Pemerintah berpendapat bahwa sebagian hal yang diatur dalam DIM 59 sampai dengan DIM 68 lebih tepat dikategorikan sebagai tugas. Penyesuaian urutan pasal.

Pasal 6 Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; Penjelasan: Dalam menagih iuran, BPJS dapat bekerja sama dengan pihak lain.

59.

Pasal 8

-

BPJS berwenang untuk: a. memungut iuran program jaminan sosial;

60.

b. menerima bantuan iuran program jaminan sosial;

61.

c.

62.

d. menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

63.

mengelola dana jaminan sosial peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabnya;

Dihapus. Substansi sudah termuat dalam DIM 53. Dihapus. Substansi sudah termuat dalam DIM 54. -

Penyempurnaan redaksional. Frasa “mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai” dihapus karena telah dimuat dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penambahan substansi.


b.

menempatkan Dana Jaminan Sosial dalam bentuk-bentuk investasi; Penjelasan: Cukup jelas.

c.

memungut imbal jasa dari Dana Jaminan Sosial untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial; Penjelasan: Cukup jelas.

9

NO


64.

e. melakukan inspeksi, kontrol dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat jaminan sosial kepada peserta dari pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional;

-

Perubahan substansi. Ketentuan mengenai penghentian pelayanan atau pemberian manfaat kepada peserta dirasa kurang tepat apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya.

65.

f.

-

Dihapus. Substansi DIM 65 sudah dimuat dalam DIM 66 usulan Pemerintah. Asosiasi pemberi pelayanan kesehatan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak kerja dengan BPJS, walaupun hal ini termuat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah mengusulkan agar ketentuan mengenai hal ini di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat diperbaiki. Penyempurnaan redaksional.

membuat kesepakatan dengan asosiasi pemberi pelayanan kesehatan tingkat nasional maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan;


-

-

66.

g. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan pemberi pelayanan kesehatan; dan

67.

68.

-

-

h. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja lebih dari 3 (tiga) bulan.

Penambahan substansi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada BPJS dalam penegakan hukum. - Pemerintah mengusulkan agar ketentuan mengenai besar denda ditambahkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penyempurnaan redaksional.


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH d.

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional; Penjelasan: Cukup jelas.

e.

melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial; Penjelasan: Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial dapat berupa kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintah Daerah, atau institusi pemerintah dan swasta lainnya untuk pendataan Peserta dan pengumpulan Iuran.

f.

mengenakan sanksi denda kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; dan Penjelasan: Cukup jelas.

g.

melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran Iuran atau dalam hal-hal lain yang diwajibkan oleh UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang ini.

10

NO



Penjelasan: Cukup jelas.

69.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

70.

Bagian Kesatu Hak

71.

Pasal 9 BPJS berhak untuk: a. menerima dan mengelola iuran peserta sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya;

72.

b. menerima dan mengelola dana hasil pengembangan iuran peserta;

73.

c.

74.

75.

-

-

-

Dihapus. Penghapusan dilakukan sebagai konsekuensi dari penghapusan semua bagian di dalam bab ini yaitu DIM 70 sampai dengan DIM 84. Dihapus. Penghapusan dilakukan sebagai konsekuensi dari penghapusan pasal-pasal di dalam bagian ini yaitu DIM 70 sampai dengan DIM 74. Dihapus. Muatan DIM 71 telah dimuat dalam DIM 53 dan DIM 54.

-

Dihapus. Muatan DIM 72 telah dimuat dalam DIM 54. Dihapus. Muatan DIM 73 telah dimuat dalam DIM 63.

d. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 3 (tiga) bulan. Penjelasan: Cukup jelas.

-

Bagian Kedua Kewajiban

-

Dihapus. Dalam sistem yang baik, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional akan secara otomatis memberikan hasil monitoring dan evaluasinya kepada BPJS untuk dapat ditindaklanjuti. Dihapus. Penghapusan dilakukan sebagai konsekuensi dari penghapusan pasal-pasal di dalam bagian ini yaitu DIM 76 sampai dengan DIM 84.

memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana, atau dari dana yang dihibahkan Pemerintah dengan melaksanakan prinsip efektifitas dan efisiensi; dan


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH Penjelasan: Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” antara lain pelaporan perubahan gaji dan pelaporan jumlah Pekerja termasuk pendaftaran Pekerja baru.

11

NO


76.

Pasal 10 BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluarganya yang berlaku untuk semua jenis program jaminan sosial; Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengembangkan sistem Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

77.

b. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. Muatan DIM 77 telah dimuat dalam DIM 56.

memberikan informasi secara aktif dan rinci mengenai hak dan kewajiban setiap peserta beserta rincian prosedur untuk masing-masing program jaminan sosial di kantor BPJS pusat maupun daerah dan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak dan elektronik; Penjelasan: Media elektronik termasuk di antaranya situs resmi BPJS.

-


79.

d. memberikan informasi saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun berikut hasil pengembangannya kepada setiap Peserta paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; Penjelasan: Cukup jelas.

-


80.

e. memberikan informasi mengenai kekayaan, hasil pengembangan, dan belanja masing-masing program melalui media cetak dan elektronik; Penjelasan: Cukup jelas.

-


-


78.

81.

c.

f.

mengelola Dana Jaminan Sosial yang seluruh hasilnya dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.




12

NO




Penjelasan: Yang dimaksud dengan “mengelola dana jaminan sosial” adalah hasil deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. 82.

g. menyimpan dan mengelola seluruh surplus anggaran sebagai dana cadangan teknis kumulatif; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “surplus” adalah selisih antara pendapatan dan belanja. Yang dimaksud dengan “cadangan teknis” adalah dana yang harus disisihkan untuk memenuhi kewajiban BPJS kepada peserta di masa depan.

-


83.

h. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan Penjelasan: Cukup jelas.

-


-


84.

85.

i.

melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada DJSN. BAB VI KEPESERTAAN DAN IURAN

-

-

86.

Pasal 11 Setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Penjelasan: Agar program jaminan sosial efektif dan efisien, program dan kepesertaannya dilaksanakan secara bertahap dengan diawali program jaminan sosial.

Dihapus. Keseluruhan pasal-pasal dalam Bab ini dihapus karena seluruh pasalnya telah dimuat dalam Bab V UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Apabila diinginkan adanya penyempurnaan mengenai kepesertaan dan iuran, lebih tepat dilakukan dengan mengubah ketentuan yang relevan dalam UndangUndang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

-


Dihapus. Konkordan DIM 85.

13

NO


87.

Pasal 12 Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Penjelasan: Cukup jelas.

-


88.

Pasal 13 Dalam hal peserta merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu, iuran dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk bantuan iuran. Penjelasan: Cukup jelas.

-


89.

Pasal 14 Ketentuan mengenai besaran iuran kepesertaan diatur dengan Peraturan Presiden atas usul DJSN berdasarkan hasil kajian dan penelitian DJSN. Penjelasan: Cukup jelas. BAB VII ORGAN BPJS

90. 91.

92.

93.


-


Penyesuaian urutan bab. -

Pasal 15 (1) Pimpinan BPJS terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua. (2) Pimpinan BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.


Penambahan substansi. Penyesuaian urutan pasal. Diusulkan menggunakan terminologi Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif karena BPJS menjalankan fungsi korporasi. -

Dihapus. Substansi DIM 92 telah masuk dalam DIM 96.

-

Perubahan substansi. Sebagai konsekuensi penggunaan 2 organ BPJS dalam DIM 91. Rekomendasi anggota Dewan BPJS tidak diajukan oleh satu menteri saja karena pelaksanaan SJSN mencakup bidang tugas beberapa Menteri.

-


(1)

(2)

BAB IV ORGAN BPJS Pasal 7 Organ BPJS terdiri dari Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif. Penjelasan: Cukup jelas.

Anggota Dewan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan dan menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden. Penjelasan: Cukup jelas.

14

NO




94.

-

Penambahan substansi. Mengatur keberadaan Direktur Eksekutif. Pemilihan Direktur Eksekutif menjadi kewenangan Dewan BPJS mengingat Direktur Eksekutif berada di bawah Dewan BPJS.

(3)

95.

-

Penambahan substansi. Pemerintah mengusulkan masa jabatan anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif.

(4)

96.

-

Penambahan substansi. Dewan BPJS bersifat kolegial. Jumlah anggota Dewan BPJS harus memungkinkan berjalannya check and balances, dan tidak ada hambatan dalam pengambilan keputusan apabila ada anggota yang berhalangan.

(5)

Dewan BPJS terdiri dari 5 (lima) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan BPJS

97.

-

Penambahan substansi. Penegasan bahwa tidak boleh adanya rangkap jabatan dalam organ BPJS. Dihapus. Program jaminan sosial diselengarakan oleh 2 BPJS (DIM 46).

(6)

Direktur Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Dewan BPJS.

Perubahan substansi. Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan serta prosedur operasional BPJS diusulkan untuk ditetapkan oleh Dewan BPJS agar BPJS memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan organisasinya dengan kebutuhan penyelenggaraan program jaminan sosial.

(7)

Dewan BPJS menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan serta prosedur operasional BPJS setelah mendapatkan persetujuan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Penjelasan: Cukup jelas.

98.

(3)

Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing membawahi: a. Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Pelayanan bidang Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian; c. Keuangan dan Investasi; d. Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi.

99.

(4) Struktur organisasi BPJS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Penjelasan: Cukup jelas.

-

-


Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Dewan BPJS dengan persetujuan Menteri Keuangan. Penjelasan: Direktur Eksekutif adalah pimpinan kegiatan operasional sehari-hari BPJS. Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Penjelasan: Cukup jelas.

15

NO


100.


Pasal 16 (1) BPJS dapat membentuk kantor perwakilan untuk setiap provinsi 101. (2) BPJS dapat membentuk kantor cabang untuk setiap kabupaten/kota Penjelasan: Cukup jelas.

Dipindahkan ke dalam DIM 50.

102.

- Penyempurnaan redaksional. - Konkordan DIM 91.

Pasal 17 Pimpinan BPJS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Dipindahkan ke dalam DIM 50.

a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan 103. b. Menguasai sistem jaminan sosial. Penjelasan: Cukup jelas.

-

Perubahan substansi. Pemerintah mengusulkan perubahan persyaratan yang lebih mudah diukur.

104.

-

Pasal 17 dan Pasal 18 RUU BPJS usulan DPR diusulkan untuk digabung.

-

Perubahan redaksional. Substansi tetap.

Pasal 18 Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BPJS, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; Penjelasan: Cukup jelas.

105. b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Penjelasan: Cukup jelas. 106. c. sehat jasmani dan rohani; Penjelasan: Cukup jelas.


Dihapus. Tingkat ketaqwaan tidak dapat diukur. Selain itu substansi kriteria ini sudah tercakup dalam persyaratan pada DIM 102. Tetap.

Pasal 8 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; Penjelasan: Cukup jelas. b.

memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial; Penjelasan: Kualifikasi berkaitan dengan jenjang pendidikan formal. Kompetensi berkaitan dengan keahlian dan pengetahuan.

c.

warga Negara Indonesia; Penjelasan: Cukup jelas.

d.

sehat jasmani dan rohani; Penjelasan: Cukup jelas.

-


16

NO



107. d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; Penjelasan: Cukup jelas.

- Perubahan substansi. - Diusulkan usia paling tinggi adalah 60 tahun, disesuaikan dengan persyaratan anggota DJSN yang diatur Pasal 8 ayat (6) UU SJSN.

108. e. berkelakuan baik; Penjelasan: Cukup jelas.

-

109. f.

lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. Substansi “berkelakuan baik” telah dijelaskan secara terukur dan lebih spesifik dalam DIM 114 sampai dengan DIM 116. Dihapus. Substansi telah diatur dalam DIM 103.

110. g. memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang jaminan sosial; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “kompetensi” ini adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan standar uni kepatutan dan kelayakan.

-

Dihapus. Substansi telah diatur dalam DIM 103.

111. h. memiliki integritas dan kepemimpinan menyelenggarakan jaminan sosial; Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. Substansi telah diatur dalam DIM 102.

dalam

tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lain; Penjelasan: Cukup jelas.

NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH e.

berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi anggota; Penjelasan: Cukup jelas.

tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lain selama menjabat sebagai anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif; Penjelasan: Cukup jelas.

112. i.

-

Perubahan substansi. Pemerintah mengusulkan untuk menambahkan frasa “selama menjabat sebagai anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif”.

f.

113. j.

-

Penyempurnaan redaksional. Menambahkan kata “menjadi” sebelum kata “anggota”.

g.

tidak menjabat sebagai anggota atau pengurus partai politik; Penjelasan: Cukup jelas.


tidak menjadi partai politik; Penjelasan: Cukup jelas.

anggota atau menjabat sebagai pengurus

17

NO



tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Penjelasan: Cukup jelas.

- Dihapus. - Substansi dipindah ke DIM 116, untuk menyesuaikan dengan urutan proses peradilan.

114. k.

115. l.

tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau Penjelasan: Cukup jelas.

116.

Tetap.

-

117. m. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. Penjelasan: Cukup jelas. 118.

Pasal 19 (1) Seleksi untuk memperoleh calon Pimpinan BPJS dilaksanakan oleh DJSN.

119. (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN membentuk panitia seleksi. Penjelasan: Cukup jelas. 120.

Pasal 20 (1) Panitia seleksi menetapkan 15 (lima belas) orang nama calon Pimpinan BPJS.

Perubahan substansi. Pemerintah mengusulkan agar kriteria yang digunakan adalah pernah dipidana. Konkordan DIM 114.

Tetap.


h.

tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; Penjelasan: Cukup jelas.

i.

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; dan/atau Penjelasan: Cukup jelas.

j.

tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan. Penjelasan: Cukup jelas.

- Dihapus. - Substansi ini akan diatur dalam DIM 131 mengenai tata cara dan pemilihan Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif. - Dihapus. - Konkordan DIM 118.

- Dihapus. - Konkordan DIM 118.


18

NO



121. (2) Calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 3 (tiga) orang calon ketua; b. 3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja; c. 3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun; d. 3 (tiga) orang wakil ketua Keuangan dan Investasi; e. 3 (tiga) orang wakil ketua Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi. Penjelasan: Cukup jelas.


122.

Pasal 21 Hasil penetapan calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada DJSN. Penjelasan: Cukup jelas. 123. Pasal 22 (1) DJSN mengusulkan 15 (lima belas) orang calon Pimpinan BPJS kepada Presiden.


124. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon Pimpinan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN. Penjelasan: Cukup jelas.


125.

Pasal 23 Usul calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.


Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Pimpinan BPJS yang disampaikan oleh Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.


(1)

126. (2)




19

NO


127. (3)


Dewan Perwakilan Rakyat memilih 5 (lima) orang dari 15 (lima belas) orang calon yang diajukan Pimpinan BPJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. DPR menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.


129. (5) Presiden mengangkat Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja. Penjelasan: Cukup jelas. 130. Pasal 24 (1) Masa jabatan Pimpinan BPJS 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. 131.


132. (2)

128. (4)

Pimpinan BPJS berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan; c. masa jabatan berakhir; d. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri; e. tidak lagi memenuhi persyaratan; dan/atau f. diberhentikan atas usul DJSN.



-

Dihapus. Substansi dipindahkan ke dalam DIM 95.

-

Penambahan substansi. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengusulan calon Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif.

Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengusulan calon anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Presiden. Penjelasan: Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden antara lain mengenai pembentukan panita seleksi, uji kelayakan dan kepatutan, dan jangka waktu seleksi .

-

Perubahan substansi. Perlu pengelompokan alasan/sebab pemberhentian anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif.

Pasal 10 (1) Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.


20

NO


133. (3) DJSN dapat mengusulkan pemberhentian Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f karena:

a. melalaikan kewajiban terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;

b. merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil; c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau d. melakukan perbuatan tercela.


Perubahan substansi. Perlu pengelompokan alasan/sebab pemberhentian anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif. - Penambahan butir baru yang memuat substansi DIM 132 huruf b usulan DPR. Penyempurnaan redaksional.

-

136.

b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan BPJS atau Direktur Eksekutif secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Tetap. Penyesuaian nomor urut.

c.

merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil;

-

e. melakukan perbuatan tercela; dan/atau

-

(3) Dalam hal Pimpinan BPJS berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN mengusulkan penggantinya kepada Presiden untuk meneruskan masa jabatan yang digantikan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif dapat diberhentikan karena: a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

135.

(2)

- Perubahan substansi. - Konkordan DIM 116.

-

134.


-


Tetap. Penyesuaian nomor urut. Penambahan butir baru yang memuat substansi DIM 132 butir e usulan DPR. Penyesuaian nomor urut. Penambahan substansi. Menegaskan mekanisme dan tata cara pemberhentian Dewan BPJS. Konsekuensi usulan pemerintah dalam DIM 93. Penambahan substansi. Menegaskan mekanisme dan tata cara pemberhentian Direktur Eksekutif. Konsekuensi usulan pemerintah dalam DIM 94. Perubahan substansi. Konsekuensi usulan pemerintah dalam DIM 93.

f.

(3)

(4)

(5)

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan BPJS atau Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pemberhentian anggota Dewan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Presiden berdasarkan hasil pengawasan oleh Menteri Keuangan dan menteri lain yang ditunjuk Presiden atau hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pemberhentian Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan BPJS dengan persetujuan Menteri Keuangan. Dalam hal anggota Dewan BPJS berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan dan menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengangkat anggota Dewan BPJS pengganti untuk meneruskan masa jabatan yang

21

NO



NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH digantikan.

Penjelasan: Cukup jelas. 137.

-

Penambahan substansi. Konsekuensi usulan pemerintah dalam DIM 94.

-

Perubahan substansi. Menghapus huruf c dengan pertimbangan bahwa dalam tahap gugatan belum menyita waktu atau mengganggu aktifitas sehingga yang bersangkutan masih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

139.

-


(2)

Pemberhentian anggota Dewan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden berdasarkan hasil pengawasan oleh Menteri Keuangan dan menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden atau hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Penjelasan: Cukup Jelas.

140.

-


(3)

Pemberhentian Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan BPJS dengan persetujuan Menteri Keuangan. Penjelasan: Cukup Jelas.

141. (2) Dalam hal Pimpinan BPJS diberhentikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pelaksana tugas Pimpinan BPJS yang diberhentikan sementara.

- Dihapus. - Konsekuensi usulan pemerintah dalam DIM 97.

138. (1)

Pasal 25 Pimpinan BPJS dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan; b. sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; dan/atau c. digugat karena melakukan tindakan yang merugikan BPJS atau Peserta.


(6)

(1)

Dalam hal Direktur Eksekutif berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan BPJS dengan persetujuan Menteri Keuangan mengangkat Direktur Eksekutif pengganti untuk meneruskan masa jabatan yang digantikan. Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 11 Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; atau b. sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Penjelasan: Cukup Jelas.

22

NO




142.

-

Penambahan substansi. Ayat ini bertujuan agar jumlah anggota Dewan BPJS tetap berjumlah minimal 3 orang.

(4)

Dalam hal jumlah anggota Dewan BPJS kurang dari 3 (tiga) orang akibat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan BPJS. Penjelasan: Pelaksana tugas anggota Dewan BPJS bukan merupakan anggota Dewan BPJS yang aktif.

143.

-

Penambahan substansi. Ayat ini bertujuan agar tetap ada Direktur Eksekutif sehingga operasional BPJS dapat berjalan.

(5)

Dalam hal Direktur Eksekutif diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan BPJS dengan persetujuan Menteri Keuangan mengangkat pelaksana tugas Direktur Eksekutif. Penjelasan: Cukup Jelas.

144.

-

Penambahan substansi. Dimaksudkan agar pelaksana tugas anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif memenuhi persyaratan yang sama dengan anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif yang diberhentikan sementara.

(6)

Pelaksana tugas Dewan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pelaksana tugas Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Penjelasan: Cukup jelas.

145.

-

Penambahan substansi. Dimaksudkan agar tugas, fungsi, dan wewenang anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif definitif tetap dapat dilaksanakan oleh pelaksana tugas.

(7)

Pelaksana tugas anggota Dewan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pelaksana tugas Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang sama dengan Direktur Eksekutif atau anggota Dewan BPJS yang diberhentikan sementara. Penjelasan: Cukup jelas.

146. (3). Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada jabatannya apabila dihentikan pemeriksaan atau dibebaskan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

-

Perubahan substansi. Penambahan butir a kriteria anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif dapat diangkat kembali setelah sembuh dari sakit.

(8)

Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali dalam jabatannya apabila: a. sembuh dari sakit sebelum 6 (enam) bulan dan dinyatakan oleh dokter mampu menjalankan kembali tugasnya sebagai anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif; dan/atau b. proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan dihentikan atau dibebaskan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


23

NO



147. (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dihentikan pemeriksaan atau tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Perubahan substansi. - Perubahan jangka waktu menjadi 1 (satu) bulan guna memberikan waktu yang cukup untuk memproses pengangkatan kembali sampai ditetapkan oleh Presiden.

148. (5) Pemberhentian sementara Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden. Penjelasan: Cukup jelas. 149. Pasal 26 (1) Pimpinan BPJS bertugas: a. melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DJSN; b. menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran BPJS sebagai penjabaran kebijakan umum program jaminan sosial; c. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir tahun buku kepada DJSN; dan d. memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa tugas kepada Presiden melalui DJSN. 150. (2) Pimpinan BPJS berwenang: a. mewakili BPJS di dalam maupun di luar pengadilan;

- Dihapus. - Substansi sudah diatur dalam DIM 138 sampai dengan DIM 143.

b. melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengelolaan dana amanat dan mengikat BPJS dengan pihak lain dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-

NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH Penjelasan: Cukup jelas. (9) Pengangkatan kembali anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif yang diberhentikan sementara mengikuti ketentuan pengangkatan anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Penjelasan: Cukup jelas.

- Perubahan substansi. - Frasa “Pimpinan BPJS” diubah menjadi menjadi “Dewan BPJS”. - Substansi pada butir a, butir c, dan butir d dihapus karena substansinya sudah termuat dalam butir a usulan Pemerintah. - Menambahkan butir c untuk menegaskan tugas Dewan BPJS di internal BPJS. - Menambahkan butir d untuk menampung tugas-tugas lain yang akan ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

(1) Dewan BPJS bertugas: a. melaksanakan tugas dan fungsi BPJS; b. menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran BPJS sebagai penjabaran kebijakan umum program Jaminan Sosial; c. menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BPJS; dan d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

- Perubahan substansi. - Menambahkan kewenangan pendelegasian wewenang, penetapan struktur organisasi, dan pengusulan penghasilan anggota Dewan BPJS. - Penyempurnaan redaksional butir b usulan DPR dengan mengganti frasa “Undang-Undang ini” diganti dengan frasa “peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional” mengingat pembatasan tidak

(2) Dewan BPJS berwenang: a. mewakili BPJS di dalam maupun di luar pengadilan; b. mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Eksekutif; c. melakukan segala tindakan dan perbuatan dalam rangka mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial dengan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial


Pasal 12

24

NO

NASKAH RUU USULAN DPR Undang ini; dan c.

mengangkat BPJS. Penjelasan: Cukup jelas.

dan

memberhentikan

karyawan

151. 152. 153.

TANGGAPAN PEMERINTAH hanya didasarkan pada UU ini namun juga pada UU yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial. - Menghapus butir c usulan DPR, substansi sudah termasuk dalam butir d usulan Pemerintah.

NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH nasional; d. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, sistem kepegawaian, dan penghasilan bagi pegawai BPJS; dan e. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi anggota Dewan BPJS.

-

Penambahan substansi. Untuk memperjelas tugas Direktur Eksekutif. Penambahan substansi. Untuk memperjelas wewenang Direktur Eksekutif.

(3) Direktur Eksekutif bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS.

-

Penambahan substansi. Substansi DIM 153 merupakan pindahan substansi DIM 168.

(5) Anggota Dewan BPJS bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam pengelolaan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial. Penjelasan: Cukup jelas.

154.

Pasal 27 Tindakan dan perbuatan Pimpinan BPJS yang harus mendapat persetujuan tertulis dari DJSN, meliputi jenis, skala, dan nilai investasi. Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. Perlu disesuaikan dengan tugas, kewenangan dan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

155.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

-

Dihapus. Keseluruhan pasal-pasal dalam Bab ini dihapus.

156.

Pasal 28 (1) Setiap keputusan strategis diambil dalam rapat yang dipimpin oleh ketua BPJS.

-

157. (2) Dalam hal ketua BPJS berhalangan, pimpinan rapat diserahkan kepada salah satu wakil ketua BPJS sesuai dengan bidangnya. 158. (3) Rapat BPJS adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pimpinan BPJS. 159. (4) Keputusan Rapat Pimpinan BPJS diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

-

Dihapus. Tata cara pengambilan keputusan sebagai bagian dari tata kerja organisasi telah menjadi kewenangan yang diberikan kepada Dewan BPJS sesuai DIM 150 butir d. Dihapus. Konkordan DIM 156.

-


-



(4) Direktur Eksekutif berwenang memberhentikan pegawai BPJS.

mengangkat

25

dan

NO



160. (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS yang diperluas dengan mengundang DJSN. 161. (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Penjelasan: Cukup jelas.

-


-


162.

-

Perubahan substansi. Pemerintah mengusulkan menggunakan frasa “Pelaporan dan Akuntabilitas” karena pertanggungjawaban dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada akhir masa jabatan. Penyesuaian urutan bab.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

163.

Pasal 29 (1). Pimpinan BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden melalui DJSN setiap 1 (satu) tahun sekali.

-


BAB V PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

-

Perubahan substansi. Ketentuan ayat (1) diusulkan diubah untuk menyesuaikan dengan hubungan pertanggung jawaban BPJS kepada Presiden tidak melalui DJSN. Pengaturan batas waktu pelaporan 30 Juni dimaksudkan untuk memberikan kejelasan batas waktu. Penyesuaian urutan pasal.

164.

-

Penambahan substansi. Untuk menjelaskan periode laporan.

(2)

165. (2). Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada paling sedikit 3 (tiga) media cetak nasional paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya

-

Perubahan substansi. Publikasi pada media massa tidak mencakup keseluruhan laporan, namun berisi ringkasan laporan. Perubahan tenggat waktu menjadi 30 Juli, untuk memberikan waktu penerbitan laporan keuangan hasil

(3)

-

-


(1)

Pasal 13 BPJS wajib menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden serta Dewan Jaminan Sosial Nasional paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Penjelasan: Laporan pengelolaan program mencakup informasi mengenai kinerja non keuangan meliputi jumlah kepesertaan, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Periode laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penjelasan: Cukup jelas. Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional,

26

NO


TANGGAPAN PEMERINTAH audit sebagaimana DIM 163.

166.

-

Penambahan substansi. Untuk memastikan standardisasi informasi kepada publik. Persetujuan Dewan Jaminan Sosial Nasional dilakukan terkait dengan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

(4)

167.

-

Penambahan substansi. Pengaturan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program dimaksudkan agar informasi yang disajikan dalam laporan tersebut cukup untuk keperluan pengawasan.

(4)

168. (3). Pimpinan BPJS bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan dana amanat. Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. Substansi DIM 168 dipindah ke dalam DIM 153.

169.

Pasal 30 Pimpinan BPJS wajib menghadiri rapat pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan oleh DJSN. Penjelasan: Cukup jelas. 170. Pasal 31 Pada akhir masa jabatan, Pimpinan BPJS wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja BPJS kepada Presiden melalui DJSN. Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. BPJS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan UU SJSN, DJSN tidak memiliki kewenangan pengawasan atas BPJS.

-

Dihapus. Pengelolaan program dan laporan keuangan disampaikan setiap tahun sesuai DIM 163.

171.

-

Penambahan substansi. (1)


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH paling lambat tanggal 30 Juli tahun berikutnya. Penjelasan: Cukup jelas. Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Dewan BPJS dengan persetujuan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Penjelasan: Cukup jelas.

Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 14 Pengawasan terhadap BPJS dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden.

27

NO


172.

173.

BAB X KEKAYAAN DAN BELANJA OPERASIONAL


Penambahan substansi.

-

Perubahan substansi. Pemerintah mengusulkan penggunaan kata “aset” untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Pengaturan mengenai belanja operasional diusulkan untuk dilakukan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam DIM 177. Penyesuaian urutan bab. Dihapus. Hanya terdiri dari dua pasal dan tidak ada bagianbagian.

-

174.

Bagian Kesatu Kekayaan

175.

Pasal 32 Modal awal BPJS diperoleh dari Pemerintah. Penjelasan: Modal awal merupakan modal kerja yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan BPJS.

176.

-

(2)

NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Penjelasan: Cukup Jelas. BAB VI ASET BPJS

-

Perubahan subtansi. Menegaskan bahwa kekayaan BPJS tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari imbal jasa dan hasil pengelolaan.

Pasal 15 (1) Aset BPJS berasal dari: a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. imbal jasa yang dipungut dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau c. hasil pengembangan dari imbal jasa yang dipungut. Penjelasan: Cukup jelas.

-

Penambahan substansi. Mengatur mengenai penggunaan aset BPJS.

(2) Aset BPJS dapat digunakan untuk: a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial atau untuk peningkatan kapasitas pelayanan. Penjelasan: Barang dan jasa termasuk aset tetap seperti kantor pelayanan.


28

NO




177.

-

Penambahan substansi. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerimaan dan pembelanjaan aset BPJS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset BPJS diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran BPJS, dan pengaturan tentang surplus operasional.

178.

-

Penambahan substansi. BPJS ini merupakan lembaga baru bukan hasil konversi dari lembaga yang telah ada sebelumnya. Untuk itu, diperlukan modal awal.

179.

-

Penambahan substansi. Program SJSN yang akan diselenggarakan pertama kali adalah program jaminan kesehatan sehingga modal awal BPJS Pensiun dan Hari Tua akan ditetapkan kemudian.

Pasal 16 (1) Modal awal untuk BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). (2) Modal awal untuk BPJS Pensiun dan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan besarnya dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Cukup jelas.

Pasal 33 Penambahan kekayaan berupa aset tetap dapat diambil dari hasil pengembangan dana paling tinggi 2% (dua per seratus). Penjelasan: Cukup jelas.

-

Dihapus. Substansi pengaturan mengenai besaran penambahan telah dimuat dalam DIM 177. Untuk fleksibilitas dalam penerapannya, besaran penambahan aset tetap tidak diatur dalam UndangUndang.

Bagian Kedua Belanja Operasional 182. Pasal 34 (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat menggunakan penerimaan iuran dan hasil pengembangan dana investasi untuk belanja operasional tahunan.

-

183. (2) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari iuran yang diterima.

-

180.

181.

184. (3) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima per seratus) dari dana hasil pengembangan.

-

Dihapus. Seluruh pasal di dalam bagian ini dihapus. Dihapus. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU SJSN, belanja operasional tahunan harus berasal dari Dana Jaminan Sosial. Subtansi DIM 182 dimuat dalam DIM 177. Besarannya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

-

-


Dihapus. Konkordan DIM 182. Dihapus. Konkordan DIM 182.

29

NO





Pasal 35 (1) Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS memperoleh insentif sesuai dengan kinerja yang dibayarkan dari belanja operasional.

dapat BPJS

186. (2) Ketentuan mengenai indikator kinerja BPJS untuk perhitungan insentif diatur dengan Peraturan DJSN. 187.

(3) Ketentuan mengenai indikator kinerja karyawan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN.

-

Dihapus. Substansi sudah dimuat dalam DIM 150 dan DIM 182.

-


-


-

Penambahan substansi. Mengatur mengenai pemisahan kekayaan BPJS dan Dana Jaminan Sosial. Pemisahan kekayaan ini merupakan perwujudan dari konsep wali amanat.

BAB VII PEMISAHAN KEKAYAAN BPJS DAN DANA JAMINAN SOSIAL


189.

Pasal 36 Ketentuan mengenai sistem penggajian Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN. Penjelasan: Cukup jelas.

190.

-

Penambahan substansi. Mengatur mengenai penegasan bahwa Dana Jaminan Sosial bukan merupakan kekayaan BPJS dan pemisahan kekayaan BPJS dan kekayaan Dana Jaminan Sosial.

Pasal 17 (1) Dana Jaminan Sosial bukan merupakan kekayaan BPJS.

191.

-

Penambahan substansi. Konkordan DIM 190. Penambahan substansi. Pemerintah mengusulkan penggunaan bank kustodian untuk meningkatkan pengamanan kekayaan Dana Jaminan Sosial.

(2) BPJS wajib memisahkan kekayaan BPJS dan kekayaan Dana Jaminan Sosial.

-


192.

193.


(3) BPJS wajib menyimpan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian. Penjelasan: Cukup jelas. BAB VIII PEMBUBARAN BPJS.

30

NO



194.

195.

-

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Penyelesaian Pengaduan 197. Pasal 37 (1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta. 198. (2) Frekuensi pengaduan peserta merupakan salah satu indikator kinerja BPJS.

-

Dihapus. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa sebaiknya menjadi muatan UU SJSN atau mengacu kepada ketentuan perundangan lainnya yang mengatur penyelesaian sengketa. Dihapus. Konkordan DIM 195. Dihapus. Konkordan DIM 195.

-


199. (3) BPJS wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. 200. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS. Penjelasan: Cukup jelas.

-


-


201.

-


-


196.

Pasal 38 (1) Pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. 202. (2) Penyelesaian yang dilakukan oleh mediator bersifat final dan mengikat.

-



NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH Pasal 18 BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang. Penjelasan: Sebagai badan hukum yang didirikan oleh Undang-Undang, pembubaran BPJS harus dilakukan dengan Undang-Undang. BPJS juga tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan.

31

NO


203. (3)

Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jaminan sosial dan hukum dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak yang mengajukan keberatan; b. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak BPJS; dan c. 1 (satu) orang ditunjuk bersama oleh kedua belah pihak. 204. (4) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.



-


205. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan: Cukup jelas.


206.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Pasal 39 Dalam hal penyelesaian pengaduan tidak dapat diatasi oleh unit kerja penyelesaian pengaduan dan instansi setingkat di atasnya, atau melalui mekanisme mediasi, sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

-


(2) Proses peradilan dilakukan hanya pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi. (3) Putusan pengadilan tingkat banding bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum tingkat kasasi.

-


-


Jangka waktu penyelesaian sengketa tingkat Pengadilan Negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tingkat Pengadilan Tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Penjelasan: Cukup jelas.


207. (1)

208.

209.

210. (4)



32

NO



211.

-

Penambahan substansi. Perlu ditambahkan pengaturan mengenai hubungan dengan lembaga lain, dalam negeri maupun luar negeri.

212.

-

Penambahan substansi. Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial, BPJS berhubungan dengan lembaga lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga perlu ada pengaturan mengenai hubungan antara BPJS dengan lembaga lain. Penambahan substansi. Konkordan DIM 212.

213.

-

214.

Penyesuaian urutan bab.

BAB XII LARANGAN 215. Pasal 40 Pimpinan BPJS dilarang: a. melakukan subsidi silang antar program; Penjelasan: Cukup jelas.

Dihapus. Ketentuan mengenai larangan melakukan subsidi silang termasuk telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU SJSN.

216.

b. mendirikan dan/atau memiliki sebagian fasilitas kesehatan; Penjelasan: Cukup jelas.

atau

-

Dihapus. Substansi telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b usulan Pemerintah (DIM 219).

217.

c. mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan sosial lainnya;dan/atau Penjelasan: Fasilitas jaminan sosial lainnya antara lain jasa panti jompo, penguburan jenazah.

-

Dihapus. Substansi telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b usulan Pemerintah (DIM 219).

d. menanamkan investasi kecuali surat-surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.

Dihapus. Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Jaminan Sosial oleh BPJS, telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU SJSN.

218.

seluruh

-


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH BAB IX HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

(1)

(2)

Pasal 19 BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri.

BPJS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara. Penjelasan: Cukup jelas. BAB X LARANGAN

33

NO




Penjelasan: Yang dimaksud dengan “surat-surat berharga tertentu” adalah deposito on-call, deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank Pemerintah, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan “investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial” adalah pelatihan dan pengembangan pekerja/buruh dan/atau pengangguran, bantuan beasiswa dan pendidikan, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan perumahan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. 219.

-


Penambahan substansi. Mengatur mengenai larangan Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya: a. benturan kepentingan; dan b. penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Peserta dan BPJS.

Pasal 20 (1) Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif dilarang: a. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan; b. mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial yang diselenggarakan; c. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; d. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; e. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau f. mengalihkan, memindahtangankan, atau menggelapkan kekayaan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

34

NO



220.

-

221.

-

Penambahan substansi. Dimaksudkan untuk mengatur konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan BPJS atau Direktur Eksekutif. Penambahan substansi. Rumusan ini dimaksudkan untuk membedakan antara larangan yang berakibat sebagai tindak pidana dan yang bukan tindak pidana.

222.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

-

Penyesuaian urutan bab. Ketentuan dalam bab ini lebih tepat mengatur ancaman pidana bagi Dewan BPJS atau Direktur Eksekutif yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

223.

Pasal 41 Setiap WNI termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang menolak untuk didaftarkan oleh BPJS sebagai Peserta dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Penjelasan: Cukup jelas

-

Dihapus. Pasal ini dihapus karena Undang-Undang ini hanya mengatur pembentukan dan pengaturan BPJS. Dalam hal diperlukan, ketentuan ini kiranya masuk materi muatan perubahan UU SJSN.

Pasal 42 Setiap Peserta yang tidak membayar iuran dalam jangka 6 (enam) bulan berturut-turut dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Penjelasan: Cukup jelas 225. Pasal 43 (1) Setiap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

-


-


224.


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH (2) Dalam hal anggota Dewan BPJS atau Direktur Eksekutif melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, anggota Dewan BPJS atau Direktur Eksekutif wajib mengundurkan diri dari jabatannya. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, merupakan tindak pidana kejahatan. Penjelasan: Cukup jelas. BAB XI KETENTUAN PIDANA

35

NO


226. (2) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 1 – 25 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 227. (3) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 26 – 100 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 228. (4) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 100 500 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 229. (5) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja diatas 500 orang yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Penjelasan: Cukup jelas 230. Pasal 44 Setiap pemberi kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya tetapi tidak membayarkan iuran pekerjanya sesuai dengan kewajiban pemberi kerja dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penjelasan: Cukup jelas



-


-


-


-


231.

Pasal 45 (1) Pimpinan BPJS yang melakukan subsidi silang antar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 232. -


Dihapus. Ketentuan mengenai larangan melakukan subsidi silang telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU SJSN. Dalam hal materi muatan pengenaan sanksi pidana dan denda diperlukan, seyogianya menjadi materi muatan perubahan UU SJSN. Penambahan substansi. Penambahan ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 20 ayat (1) huruf c sampai dengan e mempertimbangan dampak meluas yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.


Pasal 21 (1) Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

36

NO



233.

-

Penambahan substansi. Penambahan ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 20 ayat (1) huruf f mempertimbangan dampak meluas yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

234. (2) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 235. (3) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 236. (2) Pimpinan BPJS yang menanamkan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penjelasan: Cukup jelas

-

Dihapus. Substansi telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b usulan Pemerintah dan tidak termasuk tindak pidana kejahatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi agar mengundurkan diri.

-

Dihapus. Substansi telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b usulan Pemerintah dan tidak termasuk tindak pidana kejahatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi agar mengundurkan diri.

-

Dihapus. Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Jaminan Sosial oleh BPJS, telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU SJSN. Dalam hal materi muatan pengenaan sanksi pidana dan denda diperlukan, seyogianya menjadi materi muatan perubahan UU SJSN

237.

-

Dihapus. Semua pasal dalam bab ini dihapus. Dihapus. Substansi DIM 238 sudah termuat dalam bab pelaporan dan akuntabilitas usulan Pemerintah. (DIM 162 sampai dengan DIM 172).

239. (2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah harus mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program jaminan sosial. -

Dihapus. Substansi DIM 239 telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada prinsipnya, penjaminan yang diberikan

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN 238. Pasal 46 (1) Presiden melalui DJSN sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai pertimbangan kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah.


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH (2) Anggota Dewan BPJS dan Direktur Eksekutif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah). Penjelasan: Cukup jelas.

37

NO

NASKAH RUU USULAN DPR Penjelasan: Cukup jelas

240.

Pasal 47 (1) Dalam hal terjadi wabah atau bencana alam, manfaat program jaminan sosial menjadi kewajiban Pemerintah.

TANGGAPAN PEMERINTAH pemerintah adalah untuk kepentingan Peserta sehingga Pemerintah seharusnya menjamin tingkat solvabilitas Dana Jaminan Sosial. Dihapus. Ketentuan ini lebih tepat menjadi muatan UU SJSN.

241. (2) Dalam hal Pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban membayarkan manfaat program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS dapat terlebih dahulu membayarkan manfaat program jaminan sosial tersebut sepanjang tidak mengancam solvabilitasnya. 242. (3) Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah berkewajiban memberikan penggantian atas biaya manfaat dan biaya administrasi program jaminan sosial paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan: Cukup jelas

-


-


243.

-

Dihapus. BPJS yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang ini adalah badan baru. Dihapus. Konkordan DIM 243.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

244. (1)

245. (2)

Pasal 48 Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) diakui keberadaannya dan tetap melaksanaan program jaminan sosialnya. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan

-




38

NO

NASKAH RUU USULAN DPR Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) harus melebur ke dalam BPJS paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Penjelasan: Cukup jelas

246.

Pasal 49 Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 247. (2) Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) tetap mendapatkan haknya sebagai peserta sesuai dengan program yang diikutinya. Penjelasan: Cukup jelas

-

Dihapus. Konkordan DIM 243. Hal-hal terkait kepesertaan lebih tepat menjadi muatan UU SJSN.

-

Dihapus. Konkordan DIM 243

Pasal 50 Kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi kekayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program.


(1)

248.




39

NO




Penjelasan: Cukup jelas 249.

250.

Pasal 51 Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan: Cukup jelas BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

-

Tetap. Penyesuaian urutan bab. Penambahan substansi. Mengatur tentang syarat mulai beroperasinya BPJS. Konkordan DIM 99. Penambahan substansi. Konkordan DIM 251.

Pasal 52 Pimpinan BPJS harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku. Penjelasan: Cukup jelas

-

Perubahan substansi. Terdapat 2 (dua) BPJS yang akan dibentuk dengan (1). Undang-Undang ini dan yang akan dibentuk pertama kali adalah BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian. Perubahan jangka waktu pembentukan Dewan BPJS mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyusun perangkat-perangkat hukum untuk pemilihan dan pengangkatan Dewan BPJS. (DIM 131)

251.

252.

253.


-


BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 BPJS beroperasi apabila: a. Dewan BPJS telah dibentuk; dan b. peraturan perundang-undangan mengenai program Jaminan Sosial telah berlaku efektif. Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 23 Dewan BPJS untuk BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian harus telah terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

40

NO


254.

255.

Pasal 53 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:



-


a.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1991);

256. b.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992);

-


257. c.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1995), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468); dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1981), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran


258. d.


NASKAH RUU USULAN PEMERINTAH (2).

Dewan BPJS untuk BPJS Pensiun dan Jaminan Hari Tua harus telah terbentuk setelah diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Penjelasan: Cukup jelas.


41

NO

NASKAH RUU USULAN DPR Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penjelasan: Cukup jelas

259.

Pasal 54 mulai berlaku

Undang-Undang ini pada tanggal diundangkan. Penjelasan: Cukup jelas 260. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 261. Disahkan di Jakarta Pada tanggal .............. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 262. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


-

Tetap. Penyesuaian urutan pasal.

Pasal 24 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Penjelasan: Cukup jelas

Tetap.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tetap.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tetap.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd PATRIALIS AKBAR 263. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...


ttd PATRIALIS AKBAR Tetap.


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

42

- Penyempurnaan redaksional. - Kata yang setelah frasa Sistem Jaminan Sosial Nasional dihapus

Recommend Documents