" : ' «..: ;. low-izi!* = r»;*iij. PU5RT PERYUUIHRR PERIRRIRn BRDRO PERYUIUHRR ORR PERGEfllBRRGRR 5001 PERTRRIflfl

"• •:• •' •«•..:•;. • lOW-iZi !* =

r»;*iiJ

»

PU5RT PERYUUIHRR PERIRRIRn BRDRO PERYUIUHRR ORR PERGEfllBRRGRR 5001 PERTRRIflfl

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN2013

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi Pusluhtan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dasar hukum pembentukan Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/11/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Eselon IV lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Pusluhtan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) pengembangan program dan informasi penyuiuhan pertanian; (2) penataan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, dan (3) pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani. Pada operasionalisasinya, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusluhtan didukung oleh satu Kepala Pusat dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Sub Bidang dan Kelompok Penyuluh Pertanian. Ketiga bidang tersebut terdiri dari: (1) Kepala Program dan Informasi; (2) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan (3) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani. Sedangkan keenam Kepala Sub Bidang terdiri dari: (1) Subbidang Program dan Kerjasama; (2) Subbidang Informasi dan Materi; (3) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; (4) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan; (5) Subbidang Kelembagaan Petani; dan (6) Subbidang Usahatani. Visi Pusluhtan tahun 2010-2014 adalah menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif inovatip dan berwawasan global. Dalam rangka mewujudkan visinya, Pusluhtan menetapkan 3 (tiga) misi. Adapun misi Pusluhtan adalah: (1) mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (2) mengembangkan kelembagaan dan pertanian yang profesional; (3) memberdayakan kelembagaan petani dan usahatani yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai oleh Pusluhtan adalah: (1) Mengembangkan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (2) Mengembangkan metoda, materi, sarana prasarana dan pembiayaan sesuai programa penyuluhan pertanian; (3) Menata dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal; (4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) Menata dan mengembangkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; (6) Menata dan mengembangkan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.

LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

i

Sasaran strategis yang ingin dicapai: (1) Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian; (2) Tersedianya pedoman penyelengaraan penyuluhan pertanian; (3) Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani), dan sistem informasi pertanian melalui cyber extension di 2.000 Balai Penyuluhan Kecamatan; (4) Tersedianya materi-materi penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik; (5) Terfasilitasinya 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, 500 Balai Penyuluhan Kecamatan (model), dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan; (6) Terfasilitasinya pembentukan 14 Badan koordinasi Penyuluhan, 280 Badan Pelaksana Penyuluhan, 1322 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 61.696 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan; (7) Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di setiap desa (penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyuluh swadaya/swasta); (8) Terfasilitasinya pembinaan karier bagi 27.922 orang penyuluh pertanian PNS, 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer, dan 23.350 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompentensi bagi 8.019 orang penyuluh swadaya/swasta; (9) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan tani (279.523 Poktan, 30.636 Gapoktan, 1.365 Asosiasi tani); (10) Terfasilitasinya penumbuhan kelembagaan tani (118.092 Poktan, 39.364 Gapoktan, 960 Asosiasi tani); (11) Terfasilitasinya pengembangan manajemen usaha tani bagi 30.636 Gapoktan menjadi kelompok usaha yang berorientasi agribisnis; dan (12) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditi unggulan bagi 1.365 Asosiasi tani. Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan selama 2010-2014, arah kebijakan Pusluhtan adalah: (1) Penyuluhan pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian; (2) Pemantapan programa penyuluhan pertanian diarahkan sebagai alat pengendali pencapajan tujuan penyuluhan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (3) Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian diarahkan melalui pendekatan pemajuan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (4) Pengembangan kelembagaan penyuluhan diarahkan untuk membangun kelembagaan yang andal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis; (5) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk peningkatan kompetensi penyuluh yang bersifat Polivalen di tingkat desa dan Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat; (6) Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung kebijakan satu desa satu komoditas unggulan dengan mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta; (7) Pemantapan penyuluhan pertanian ditujukan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengubah pola pikir dari sistem usaha tani tradisional ke arah yang lebih modern, peningkatan usaha tani serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan tani. Mengacu kepada Program Pusluhtan Tahun 2010 - 2014 meliputi: (1) Pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian; (2) Pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; (3) Pemberdayaan kelembagaan petani dan usaha tani.


ii

Pencapaian kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013, tidak berhasil memenuhi target 100%. Berdasarkan sasaran strategis Pusluhtan tahun 2010-2014, maka pencapaian kinerja sasaran Pusluhtan pada tahun 2013, secara menyeluruh dengaan capaian rata-rata 91,07 % atau tergolong sangat memuaskan. Realisasi serapan anggaran tahun 2013 secara global tidak mencapai target 100%, antara lain karena terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 mencapai 91,53 % (Rp. 609.550.504.192,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 665.943.465.000,-. Ditinjau dari perbandingan realisasi anggaran tahun 2013 dengan tahun 2012, maka realisasi serapan anggaran tahun 2012 lebih baik, sedangkan realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 cenderung mengalami penurunan. Efisiensi capaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian dengan input yang digunakan pada tahun 2013 adalah 91,07% berbanding 91,53%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 0,99. Nilai angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh tersebut kedalam kategori kurang efisien. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013 diantaranya: (1) Kegiatan Pengawalan dan pendampingan SL-PTT terkendala faktor iklim dan serangan hama; (2) Jumlah penyuluh pertanian PNS dan THL-TB PP yang tiap tahun berkurang; (3) Pemotongan anggaran terkait pengadaan kendaraan roda 2 dan so/7 tester karena adanya penghematan anggaran; (4) Mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan karena adanya dana kontingensi sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di akhir tahun menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal dan menumpuk di akhir tahun; dan (5) Data-data ketenagaan (Penyuluh, THL-TB-PP, Swadaya), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dn BPP Kecamatan) dan kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan) belum update sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal. Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2013 tersebut, maka langkah antisipasi yang hams dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) Musim tanam harus disesuaikan dengan faktor cuaca, ataupun bisa dengan teknologi baru yang bisa mengantisipasi faktor cuaca serta tahan serangan hama penyakit; (2) Perlu adanya impassing serta pengangkatan penyuluh baru untuk mengisi kekurangan jumlah penyuluh; (3) Sebaiknya pemotongan/penghematan anggaran dilakukan sebelum DIPA keluar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan; (4) Membuat jadwal palang di awal tahun dan melakukan koordinasi serta sinkronisasi kegiatan-kegiatan lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian; dan (5) Mengirimkan surat ke daerah terkait data-data yang diperlukan untuk segera mengupdate dan mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian.


iii

KATA PENGANTAR

Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) sebagai salah satu unit kerja/organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L^KIP) setiap tahun. LAKIP Pusluhtan Tahun 2013 ini disusun guna memberikan pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013. Sesuai dengan Permentan Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian, tugas Pusluhtan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusluhtan menyelenggaraakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian; (2) pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (3) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan (4) pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusluhtan didukung oleh satu Kepala Pusat dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Sub Bidang dan Kelompok Penyuluh Pertanian. Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/B/2003 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor : 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013. LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Penyuluhan Pertanian selama Tahun 2013. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2014 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,

Mm/px.jt. MOMON RUSMONO, MS NIP. 19610524.198603.1.003


iv

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF

i

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR LAMPIRAN

vii

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Tugas dan Fungsi

2

C.

Organisasi dan Tata Kerja

3

D.

Lingkungan Strategis Organisasi

6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

9

A.

Rencana Strategis (Renstra)

9

A.1 Visi

9

A.2

9

Misi

A.3 Tujuan

BAB III.

BAB IV.

9

A.4 Sasaran

10

A.5 Kebijakan dan Strategi

17

A.6 Program dan Kegiatan

17

B.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

19

C.

Penetapan Kinerja

22

AKUNTABILITAS KINERJA

24

A.

Akuntabilitas Kinerja

24

B.

Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran

25

C.

Akuntabilitas Keuangan

27

D.

Penilaian Pencapaian Kinerja

28

E.

Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

28

PENUTUP

LAKIP Pusat Penyutuhan Pertanian Tahun 2013

31

v

DAFTAR TABEL

t

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Pusluhtan selama Tahun 2010-2014

11

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Penyuluhan Pertanian

20

Tabel 3. Penetapan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

23

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013


24

vi

DAFTAR LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pusluhtan 2. Jumlah Aparatur Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013 3. Penetapan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013


vii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sejak tahun 2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

tersebut

ditujukan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan

kelembagaan, anggaran.

ketenagaan,

Adapun

ini

menyangkut

program,

pemerintah

pusat

aspek

manajemen, memiliki

perencanaan

kerjasama peranan

dan

dalam:

(1) menyusun kebijakan nasional penyuluhan pertanian; (2) merumuskan pedoman, norma dan peraturan-peraturan di bidang penyuluhan pertanian; (3) merumuskan standar minimal, akreditasi ketenagaan dan kelembagaan, sarana,

prasarana

dan

pembiayaan

penyuluhan

pertanian;

dan

(4) mengembangkan kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri.

Namu.n demikian peta kewenangan dan tanggung jawab di antara pemerintah

pusat dan

daerah dalam

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian telah berubah dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) pada tanggal 15 November 2006. Berdasarkan Undang-Undang LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

1

tersebut, kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat mempunyai tugas: (1)

menyusun

kebijakan

nasional,

programa

penyuluhan

nasional,

standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan

penyuluhan;

penyuluhan,

pangkalan

penyuluhan;

(3)

(2) data,

melaksanakan

menyelenggarakan pelayanan, penyuluhan,

dan

pengembangan

jaringan

koordinasi,

informasi penyeliaan,

pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan; (4) melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan (5) melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Berdasarkan amanat Inpres Nomor: 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Pusat Penyuluhan Pertanian selama tahun 2013.

B.

Tugas dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian (Pusbangluhtan)

adalah

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

299/Kpts/OT. 140/7/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen

Peraturan

Menteri

Pertanian

yang

selanjutnya

dijabarkan

dengan

Pertanian

No.

341/Kpts/OT. 140/9/2005

tanggal

8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Selanjutnya rincian tugas pekerjaan Unit Eselon IV lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengacu kepada

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

61/Permentan/

OT. 140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

2

Tugas pokok Pusluhtan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, sedangkan fungsi Pusluhtan adalah sebagai berikut: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi

dan

pelaporan,

serta

informasi

pelaksanaan

kegiatan

penyuluhan pertanian; 2. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 3. pelaksanaan

pengembangan

kelembagaan

dan

ketenagaan

penyuluhan pertanian; 4. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani. C.

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusluhtan dipimpin oleh satu Kepala Pusat dan didukung oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Sub Bidang. Disamping itu, di lingkup Pusluhtan didukung pula oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional "Penyuluh Pertanian. Uraian mengenai tugas dan fungsi masing-masing bidang/sub bidang lingkup

Pusluhtan

sesuai

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 sebagai berikut: Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas: 1. Bidang Program dan Informasi; 2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani; dan 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan,

serta

informasi

pelaksanaan

kegiatan

penyuluhan

pertanian.


3

Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

Program

dan

Informasi

menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana daan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan 2. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan materi di bidang penyuluhan pertanian.

Bidang Program dan Informasi terdiri atas Subbidang Program dan Kerjasama dan Subbidang Informasi dan Materi. Subbidang

Program

dan

Kerjasama

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian. Subbidang

Informasi

dan

Materi

mempunyai

tugas

melakukan

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan bahan materi di bidang penyuluhan pertanian.

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan ketenagaan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan

pengembangan

di

bidang

kelembagaan

penyuluhan

ketenagaan

penyuluhan

pertanian; dan 2. penyiapan

pengembangan

di

bidang

pertanian. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas Subbidang Kelembagaan Penyuluhan dan Subbidang Ketenagaan Penyuluhan. Subbidang

Kelembagaan

Penyuluhan

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan pengembangan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian. LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

4

Subbidang

Ketenagaan

Penyuluhan

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan pengembangan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani; dan 2. penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usahatani.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani terdiri atas Subbidang Kelembagaan Petani dan Subbidang Usahatani. Subbidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani. Subbidang Usahatani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usahatani. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas jabatan fungsional Penyuluh Pertanian. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas: 1. melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan 2.

melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh para penyuluh dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian atas persetujuan Kepala Badan PPSDMP. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan


5

Subbidang

Ketenagaan

Penyuluhan

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan pengembangan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani; dan 2. penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usahatani.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani terdiri atas Subbidang Kelembagaan Petani dan Subbidang Usahatani. Subbidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani. Subbidang Usahatani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usahatani. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas: 1. melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan 2. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh para penyuluh dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian atas persetujuan Kepala Badan PPSDMP. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan


5

dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pusluhtan dapat dilihat pada Lampiran 1. D.

Lingkungan Strategis Organisasi Lingkungan strategis organisasi Pusluhtan terdiri dari strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks organisasi, lingkungan internal positif yaitu kekuatan (strength) yang dimiliki Pusat Penyuluhan Pertanian yang dalam pelaksanaannya pengembangan SDM Pertanian meliputi: 1. Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri dari 3 (tiga) Bidang yaitu: (a) Bidang Program dan Informasi; (b) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan (c) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani; dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian Kepala Bidang pada Pusat Penyuluhan Pertanian didukung oleh 6 (enam) Sub Bidang yaitu: (a) Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan; (b) Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan; (c) Kasubbid Kelembagaan Petani; (d) Kasubbid Usahatani; (e) Kasubbid Program dan Kerjasama; dan (f) Kasubbid Informasi dan Materi; 2. Jumlah aparatur Pertanian di Pusluhtan sebanyak 88 orang dengan komposisi: SLTA kebawah sebanyak 19 orang (21,59 %) dan lulusan D1 sebanyak 2 orang (2,27 %), dan S3 ke bawah sebanyak 67 orang (76,13 %). Secara rinci disajikan pada Lampiran 2;

Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif, yaitu kelemahan (weaknesses) dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yang dirasakan hingga saat ini: 1.

Proses perencanaan kegiatan tahunan dan revisi DIPA lingkup Pusluhtan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan kurang didukung oleh data hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;


6

2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan bidang tugasnya; 3. Proses

penyelesaian

tindak

lanjut

hasil

pengawasan

belum

terselesaikan dengan tuntas; 4.

Koordinasi internal antar bagian dan eksternal antar unit kerja terkait belum berjalan dengan optimal;

5. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan; 6. Terbatas

dan

belum

meratanya

kesempatan

pengembangan

kemampuan bagi petugas; 7. Dukungan sarana dan prasarana belum optimal. Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif, yaitu peluang (opportunities) dalam pengembangan SDM pertanian meliputi: 1. Keberadaan

lembaga-lembaga penyuluhan pertanian di daerah yang

mendukung pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian seperti: Bakorluh,

Bapelluh,

Kelembagaan

yang

menangani

penyuluhan,

Gabungan Kelompoktani (Gapoktan), dan Kelompoktani (Poktan); 2. Keberadaan

petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti

Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Honorer, Penyuluh Swadaya, dan Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP); 3. Dukungan atau sharing pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian; 4. Dukungan kerjasama intemasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (FEATI). Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif, yaitu tantangan (threats) dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian meliputi: 1. Kualitas sebagian besar SDM pertanian (petani) yang masih rendah, terutama dari segi pendidikan formal; 2. Berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian;


7

3. Lemahnya aksesbilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga penyedia

sarana

produksi,

lembaga

pemasaran

dan

sumber

informasi/teknologi; 4.

Kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian.


8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Visi Sesuai fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian dan memperhatikan potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, serta tantangan dan permasalahan yang ada, maka visi Pusat Penyuluhan Pertanian periode

2010-2014

adalah

"Menjadikan

Pusat

Penyuluhan

Pertanian andal untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang

profesional,

kreatif,

inovatif, dan

berwawasan

global".

2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pusat Penyuluhan Pertanian menetapkan misi sebagai berikut. a. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; b.

Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, dan ketenagaan penyuluhan pertanian yang profesional;

c.

Memberdayakan kelembagaan petani dan usaha tani yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

3. Tujuan Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pusat Penyuluhan Pertanian menetapkan tujuan sebagai berikut: a.

Mengembangkan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;


9

b.

Mengembangkan

metoda,

materi,

sarana

prasarana

dan

pembiayaan sesuai programa penyuluhan pertanian; c.

Menata

dan

mengembangkan

kelembagaan

penyuluhan

pertanian yang andal; d.

Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

e.

Menata dan mengembangkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri;

f.

Menata dan mengembangkan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.

4.

Sasaran Sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Penyuluhan Pertanian dalam kurun waktu 2010 - 2014 adalah: a. Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian; b. Tersedianya pedoman penyelengaraan penyuluhan pertanian; c.

Terbangunnya

Sistem

Jnformasi

Manajemen

Penyuluhan

(ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani), dan sistem informasi pertanian melalui cyber extension di 2.000 Balai Penyuluhan Kecamatan; d. Tersedianya meteri-materi penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik; e. Terfasilitasinya 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana

Penyuluhan,

500

Balai

Penyuluhan

Kecamatan

(model), dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan; f.

Terfasilitasinya pembentukan 14 Badan Koordinasi Penyuluhan, 280 Badan Pelaksana Penyuluhan, 1322 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 61.696 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;

g. Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di setiap desa (penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyuluh swadaya/swasta);


10

h.

Terfasilitasinya pembinaan karier bagi

27.922 orang penyuluh

pertanian PNS, 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer, dan 23.350 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompetensi bagi 8.019 orang penyuluh swadaya/swasta; i.

Terfasilitasinya

pengembangan

kelembagaan

tani

(279.523

Poktan, 30.636 Gapoktan, 1.365 Asosiasi tani); j.

Terfasilitasinya penumbuhan kelembagaan tani (118.092 Poktan, 39.364 Gapoktan, 960 Asosiasi tani);

k.

Terfasilitasinya pengembangan manajemen usaha tani bagi 30.636 Gapoktan menjadi kelompok usaha yang berorientasi agribisnis;

I.

Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditi unggulan bagi 1.365 Asosiasi tani.

Rincian

sasaran

strategis

dan

indikator

sasaran

strategis

Pusat

Penyuluhan Pertanian selama tahun 2010-2014 adalah yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pusluhtan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja

No.

Sasaran

1.

Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian

1.

2. 3.

4. 5. 2.

Tersedianya penyelengaraan pertanian

pedoman penyuluhan

1.

2. 3.

4.


Terselenggaranya penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun; Tersedianya staf yang professional dalam setiap tahun; Tersedianya bahan masukan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun berikutnya; Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai rencana; Meningkatnya jejaring kerja penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri. Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha sesuai pedoman yang disusun; Teiiegimitasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah; Tersedianya UU perlindungan dan pemberdayaan petani dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian; Terjadinya peningkatan kualitas pembinaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan.

11

No. 3.

4.

Sasaran

Indikator Kinerja

Terbangunnya Sistem Informasi 1. Manajemen Penyuluhan (ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani). dan sistem informasi 2. pertanian melalui cyber extension di 2.000 Balai Penyuluhan Kecamatan Tersedianya meteri-materi 1. penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik 2. 3.

5.

6.

7.

8.

Terfasilitasinya 19 Badan 1. Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, 500 Balai Penyuluhan 2. Kecamatan (model), dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ 3. Kelurahan Terfasilitasinya pembentukan 14 1. Badan Koordinasi Penyuluhan, 280 Badan Pelaksana 2. Penyuluhan, 1322 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 61.696 Pos Penyuluhan 3. Desa/Kelurahan Terfasilitasinya pemenuhan 1. kebutuhan tenaga penyuluh 2. pertanian di setiap desa (penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan 3. penyuluh swadaya/swasta) 4.

Terfasilitasinya pembinaan karier bagi 27.922 orang penyuluh pertanian PNS, 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer, dan 23.350 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompetensi bagi 8.019 orang . penyuluh swadaya/swasta

1.

2. 3.

4. 5.

6.

9.

10.

Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan tani (279.523 Poktan, 30.636 Gapoktan, 1.365 Asosiasi tani) Terfasilitasinya penumbuhan kelembagaan tani (118.092 Poktan, 39.364 Gapoktan, 960 Asosiasi tani)

1. 2. 1. 2.


Teraplikasikannya Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian Bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluh, kelembagaan tani di 33 provinsi dan 491 kab/kota setiap tahun; Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian di 3.000 BPP.

Meningkatnya kinerja penyuluh dalam memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha; Meningkatnya kapasitas penyuluh dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha; Meningkatnya wawasan dan pengetahuan stakeholder dalam menyelenggarakan penyuluhan setiap tahun. Terciptanya persepsi yang sama dalam penataan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penyuluhan di 522 kecamatan; Meningkatnya efektifitas pelayanan Posluhdes di 28.304 desa/kelurahan; Meningkatnya pelayanan kelembagaan penyuluhan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan di 3.000 kecamatan dan 28.304 desa/kelurahan; Meningkatnya fasilitasi penyuluh dan petani dalam penyelenggaraan penyuluhan pada setiap desa. Meningkatnya kinerja 23.216 THL-TB PP; Meningkatnya kinerja 23.216 THL-TB PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah masing-masing; Meningkatnya kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS; Meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian di pusat dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Terjadinya peningkatan kinerja penyuluh pertanian sejumlah 5.000 orang dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha; Tersedianya data jumlah penyuluh pertanian PNS yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi; Termotivasinya kerja 165 orang penyuluh pertaanian PNS dalam memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha; Meningkatnya kompetensi dan kinerja 10.000 Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta; Termotivasinya kerja 165 orang penyuluh pertanian swadaya dalam memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha. Termotivasinya kerja 165 orang petani dan meningkatnya 165 kelembagaan petani dalam memberdayakan pelaku utama. Meningkatnya kapasitas 28.304 kelembagaan petani dan usahatani (Gapoktan); Meningkatnya kualitas manajemen Gapoktan dalam mengembangkan usaha anggotanya. Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan

12

No.

Sasaran

11.

Terfasilitasinya pengembangan manajemen usaha tani bagi 30.636 Gapoktan menjadi kelompok usaha yang berorientasi aqribisnis Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditi unggulan bagi 1.365 Asosiasi tani

12.

Indikator Kinerja 1.

Adanya jejaring kerjasanma dan kemitraan Usahatani antara pelaku utama dan pelaku usaha.

1.

Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada kelompok

Rincian sasaran strategis dan indikator Sasaran Pusat Penyuluhan Pertanian selama tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 2 berikut. Tabei 2. Sasaran Strategis dan Indikator Pusat Penyuluhan Pertanian Selama Tahun 2010 - 2014 No. 1.

Sasaran Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Terselenggaranya penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun (dokumen);

1

1

1

1"

1

2.

Tersedianya staf yang professional dalam setiap tahun (orang);

-

100

100

90

90

3.

Tersedianya bahan masukan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun berikutnya (dokumen);

2

2

2

2

2

4.

Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai rencana (dokumen);

1

1

1

1

1

5.

Meningkatnya jejaring kerja penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri (dokumen).

1

1

1

1

1

LAMP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

13

No. 2.

Sasaran Tersedianya pedoman penyelengaraan penyuluhan pertanian

1.

2.

3.

4.

3.

4.

Terbangunnya 1. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani). dan sistem informasi pertanian melalui cyber extension di 2.000 2. Balai Penyuluhan . Kecamatan

Tersedianya materimateri penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik

2010

2011

2012

2013

2014

Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha sesuai pedoman yang disusun (dokumen); Terlegimitasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah (dokumen);

13

13

13

13

13

9

9

9

9

9

Tersedianya UU perlindungan dan pemberdayaan petani dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian (dokumen); Terjadinya peningkatan kualitas pembinaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan (dokumen). Teraplikasikannya Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian Bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluh, kelembagaan tani di 33 provinsi dan 491 kab/kota setiap tahun (orang); Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian di 3.000 BPP (kali). Meningkatnya kinerja penyuluh dalam memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha (iudul); Meningkatnya kapasitas penyuluh dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha (judul);

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

33

33

33

33

33

3

3

3

3

3

30

30

30

30

30

1000

1000

1000

1000

1000

Indikator Kinerja

1.

2.


14

No.

Sasaran

Indikator Kinerja 3.

5.

Terfasilitasinya 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, 500 Balai Penyuluhan Kecamatan (model), dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan

1.

2.

3.

6.

Terfasilitasinya pembentukan 14 Badan Koordinasi Penyuluhan, 280 Badan Pelaksana Penyuluhan, 1322 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 61.696 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

1.

2.

3.

7.

Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di setiap desa (penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyuluh swadaya/swasta)

1.

2.

3.

2010

Meningkatnya 2 wawasan dan pengetahuan stakeholder dalam menyelenggarakan penyuluhan setiap tahun (dokumen). 1 Terciptanya persepsi yang sama dalam penataan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (dokumen); 50 Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penyuluhan di 522 kecamatan (unit); 2500 Meningkatnya efektifitas pelayanan Posluhdes di 28.304 desa/kelurahan (unit); 33 Meningkatnya pelayanan kelembagaan penyuluhan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (provinsi); Meningkatkan 500 efektifitas penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan di 3.000 kecamatan dan 28.304 desa/kelurahan (unit); Meningkatnya 33 fasilitasi penyuluh dan petani dalant penyelenggaraan penyuluhan pada setiap desa. Meningkatnya 24.60 kinerja 23.216 THL8 TB PP (orang); Meningkatnya 33 kinerja 23.216 THL-TB PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah masing-masing (provinsi); Meningkatnya 27.43 0 kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS (orang);


2011

2012

2013

2014

2

2

2

2

1

1

1

1

100

150

122

100

2500

2500

2500

2500

33

33

33

33

500

500

500

500

33

33

33

33

19.045

9.449

33

33

33

33

27.922

27.92 2

27.92 2

27.92 2

No.

Sasaran 4.

8.

Terfasilitasinya pembinaan karier bagi 27.922 orang penyuluh pertanian PNS, 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer, dan 23.350 orang THLTB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompetensi bagi 8.019 orang penyuluh swadaya/swasta

1.

2.

3.

4.

5.

9.

Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan tani (279.523 Poktan, 30.636 Gapoktan, 1.365 Asosiasi tani)

2010

2011

2012

2013

2014

30

30

30

30

30

1000

1000

1000

1000

1000

33

33

33

33

33

Meningkatnya kompetensi dan kinerja 10.000 Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta (orang); Termotivasinya kerja 165 orang penyuluh pertanian swadaya dalam memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha (orang);

66

66

66

66

66

33

33

33

33

33

Termotivasinya kerja 165 orang petani dan meningkatnya 165 kelembagaan petani dalam memberdayakan pelaku utama (orang) Meningkatnya kapasitas 28.304 kelembagaan petani dan usahatani (Gapoktan) (unit); Meningkatnya kualitas manajemen Gapoktan dalam mengembangkan usaha anggotanya (unit).

33

33

33

33

33

5000

5000

6000

6500

5144

5000

5000

6000

6500

5144

Indikator Kinerja

1.

2.

Meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian di pusat dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian (oranq). Terjadinya peningkatan kinerja penyuluh pertanian sejumlah 5.000 orang dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha (orang); Termotivasinya kerja 165 orang penyuluh pertanian PNS dalam memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha (orang);


16

No.

Sasaran

10.

Terfasilitasinya penumbuhan kelembagaan tani (118.092 Poktan, 39.364 Gapoktan, 960 Asosiasi tani)

12.

5.

1.

2.

Terfasilitasinya 1. pengembangan manajemen usaha tani bagi 30.636 Gapoktan menjadi kelompok usaha yang berorientasi agribisnis Terfasilitasinya 1. pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditi unggulan bagi 1.365 Asosiasi tani

11.

2010

2011

2012

2013

2014

Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan (unit) Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan (unit) Adanya jejaring kerjasanma dan kemitraan Usahatani antara pelaku utama dan pelaku usaha (dokumen).

200

200

300

200

100

25

50

100

75

50

2

2

2

2

Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada kelompok (dokumen)

1

1

1

1

1

Indikator Kinerja

Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan penyuluhan pertanian dalam rangka mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global adalah sebagai berikut: a.

Penyuluhan pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya 4 (empat) sukses pembangunan pertanian;

b.

Pemantapan programa penyuluhan pertanian diarahkan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

c.

Pengembangan sistem informasi penyuluhan pertanian diarahkan melalui pendekatan pemajuan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

d.

Pengembangan membangun

kelembagaan kelembagaan

penyuluhan yang

andal

diarahkan

untuk

dalam

rangka

meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis;


17

e.

Pemantapan sistem

Penyuluhan

Pertanian diarahkan

untuk

peningkatan kompetensi penyuluh yang bersifat Polivalen di tingkat desa dan Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat; f.

Penempatan kebijakan

satu

satu

penyuluh desa

satu

satu

desa

komoditas

untuk

mendukung

unggulan

dengan

mengoptimalkan peran penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, dan penyuluh Swasta; g.

Pemantapan memberdayakan

penyuluhan

pertanian

pelaku

dan

utama

ditujukan pelaku

usaha

untuk dalam

mengubah pola pikir dari sistem usaha tani tradisional ke arah yang lebih modern, peningkatan usaha tani serta penumbuhan dan penguatan kelembagaan tani. Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan penyuluhan pertanian, maka strategi penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut: a. Pengembangan program penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku .usaha melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; b. Pengembangan

metoda,

materi,

sarana

prasarana

dan

pembiayaan penyuluhan pertanian melalui penguasaan dan pemanfaatan

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

serta

optimalisasi sumber pembiayaan; c.

Penataan

dan

pengembangan

kelembagaan

penyuluhan

pertanian yang andal melalui pemenuhan personil, sarana prasarana dan pembiayaan; d.

Peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui rekruitmen dan pembinaan karier;

e.

Penataan dan pengembangan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri melalui fasilitasi pemberdayaan kelembagaan tani;


18

f.

Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing melalui fasilitasi kemudahan akses terhadap modal, informasi pasar, teknologi dan sumberdaya lainnya.

6.

Program dan Kegiatan Program Pusat Penyuluhan Pertanian Periode 2010-2014 adalah Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Mengacu kepada program-program tersebut, maka kegiatan utama yang dilaksanakan Pusluhtan tahun 2013 adalah: a. Kegiatan pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian; b. Pengembangan

kelembagaan

dan

ketenagaan

penyuluhan

pertanian; c.

Pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan/program pada Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaah Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

format

RKT

mengalami penyederhanaan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (Keputusan Kepala LAN Nomor 239/2003). Unsur RKT hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu: (1) sasaran strategis, yaitu sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra); (2) Indikator Kinerja; dan (3) Target dari indikator kinerja pada tahun 2012. Secara menyeluruh, muatan yang terkandung dalam RKT disajikan pada Tabel 3 berikut.


19

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Penyuluhan Pertanian Unit Eselon II

: Pusat Penyuluhan Pertanian

Tahun

:2013

No.

Sasaran

1.

Tersedianya program penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian

2.

Tersedianya pedoman penyelengaraan penyuluhan pertanian

Indikator Kinerja

Target

1.

Terselenggaranya penyuluhan berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional setiap tahun (dokumen);

1

2.

Tersedianya staf yang professional dalam setiap tahun (orang);

100

3.

Tersedianya bahan masukan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun berikutnya (dokumen);

2

4.

Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pusat dan daerah sesuai rencana (dokumen);

1

5.

Meningkatnya jejaring kerja penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri (dokumen).

1

1.

Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha sesuai pedoman yang disusun (dokumen); Terlegimitasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai daerah (dokumen>;

13

Tersedianya UU perlindungan dan pemberdayaan petani dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian (dokumen); Terjadinya peningkatan kualitas pembinaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan (dokumen). Teraplikasikannya Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian Bidang ketenagaan, kelembagaan penyuluh, kelembagaan tani di 33 provinsi dan 491 kab/kota setiap tahun (orang); Meningkatnya akses informasi penyuluhan pertanian di 3.000 BPP (kali).

1

2.

3.

4.

3.

4.

Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (ketenagaan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani), dan sistem informasi pertanian melalui cyber extension di 2.000 Balai Penyuluhan Kecamatan Tersedianya meteri-materi penyuluhan pertanian melalui media cetak dan media elektronik

1.

2.

9

4

33

3

1.

Meningkatnya kinerja penyuluh dalam memberikan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha (judul);

30

2.

Meningkatnya kapasitas penyuluh dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha (judul); Meningkatnya wawasan dan pengetahuan stakeholder dalam menyelenggarakan penyuluhan setiap tahun (dokumen).

1000

3.


2

20

No. 5.

6.

7.

8.

Sasaran Terfasilitasinya 19 Badan Koordinasi Penyuluhan, 200 Badan Pelaksana Penyuluhan, 500 Balai Penyuluhan Kecamatan (model), dan 28.304 Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan

Terfasilitasinya pembentukan 14 Badan Koordinasi Penyuluhan, 280 Badan Pelaksana Penyuluhan, 1322 Balai Penyuluhan Kecamatan, dan 61.696 Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan Terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di setiap desa (penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan penyuluh swadaya/swasta)

Terfasilitasinya pembinaan karier bagi 27.922 orang penyuluh pertanian PNS, 1.237 Penyuluh Pertanian Honorer, dan 23.350 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, dan peningkatan kompetensi bagi 8.019 orang penyuluh swadaya/ swasta

Indikator Klnerja 1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. 2.

10.

2500

33

500

33

9.449 33

Meningkatnya kinerja 27.922 Penyuluh Pertanian PNS (orang);

27.922

4.

Meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian di pusat dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian (orang). Terjadinya peningkatan kinerja penyuluh pertanian sejumlah 5.000 .orang dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha (orang); Termotivasinya kerja 165 orang penyuluh pertanian PNS dalam memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha (orang);

30

1.

2.

3.

5.

Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan tani (279.523 Poktan, 30.636 Gapoktan, 1.365 Asosiasi tani)

1

3.

4.

9.

Terciptanya persepsi yang sama dalam penataan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (dokumen); Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penyuluhan di 522 kecamatan; Meningkatnya efektifitas pelayanan Posluhdes di 28.304 desa/kelurahan (unit); Meningkatnya pelayanan kelembagaan penyuluhan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan di 3.000 kecamatan dan 28.304 desa/kelurahan (unit); Meningkatnya fasilitasi penyuluh dan petani dalam penyelenggaraan penyuluhan pada setiap desa (provinsi). Meningkatnya kinerja 23.216 THL-TB PP (orang); Meningkatnya kinerja 23.216 THL-TB PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah masing-masing (orang);

Target

1.

2.

1. Terfasilitasinya penumbuhan kelembagaan tani (118.092 Poktan,. 2. 39.364 Gapoktan, 960 Asosiasi tani)

Meningkatnya kompetensi dan kinerja 10.000 Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta (orang); Termotivasinya kerja 165 orang penyuluh pertanian swadaya dalam memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha (orang); Termotivasinya kerja 165 orang petani dan meningkatnya 165 kelembagaan petani dalam memberdayakan pelaku utama (orang). Meningkatnya kapasitas 28.304 kelembagaan petani dan usahatani (Gapoktan) (unit); Meningkatnya kualitas manajemen Gapoktan dalam mengembangkan usaha anggotanya (unit). Meningkatnya kapasitas manajemen agribisnis 1.000 Gapoktan (unit) Berkembangnya usaha agribisnis pada 300 Gapoktan (unit)


1000

33

66

33

33

6000

6000

300 100

21

No.

Sasaran

11.

Terfasilitasinya pengembangan manajemen usaha tani bagi 30.636 Gapoktan menjadi kelompok usaha yang berorientasi agribisnis Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditi unggulan bagi 1.365 Asosiasi tani

12.

Indikator Kinerja

Target

1.

Adanya jejaring kerjasama dan kemitraan Usahatani antara pelaku utama dan pelaku usaha (dokumen).

2

1.

Meningkatnya skala ekonomi usahatani pada kelompok (dokumen)

1

C. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Badan dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian untuk mewujudkan kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat 2 (dua), yaitu: (1) Pernyataan Penetapan kinerja; (2) Lampiran Formulir Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Badan dan Pusat Penyuluhan Pertanian lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Penetapan disusun setelah DIPA diterbitkan dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dengan rincian pada Tabel 4 sebagai berikut.


22

Tabel 4. Penetapan Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

Kegiatan

: Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Tahun

: 2013 Sasaran Strategis

•

Indikator Kinerja

Terfasiltasinya kelembagaan Penyuluhan Pertanian tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

•

•

•

•

Terfasilitasinya petani

•

Tersusunnya Penyuluhan Pertanian

materi

•

•

Terfasilitasinya ketenagaan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh Tersusunnya Dokumen Manajemen dan Teknis Penyuluhan Pertanian

•

•

kelembagaan

•

• •

•

•

•

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 731.427.715.000,-

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/Bakorluh Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota/Bapeluh Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan/BP4K Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan Jumlah materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi Jumlah Dokumen Program dan Kerjasama Penyuluhan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Jumlah dokumen Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Jumlah dokumen Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Jumlah dokumen Evaluasi Penyuluhan

Pemantapan


Sistem

Penyuluhan

Target 1.417

Unit

497

Unit

1.023

Unit

10. 240WKPP

2.988 Judul

49. 282 Orang

21

Dokumen

10

Dokumen

12

Dokumen

15

Dokumen

7

Dokumen

Pertanian

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Akuntabilitas Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada tahun tersebut dengan capaian seperti disajikan pada Tabel 5. Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013 Unit Eselon II

: Pusat Penyuluhan Pertanian

Tahun

:2013 Indikator Kinerja

Sasaran Strategis •

Terfasiltasinya kelembagaan Penyuluhan Pertanian tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

•• Terfasilitasinya kelembagaan petani

• Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/Bakorluh • Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota/Bapeluh • Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan/BP4K • Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan

Target

Realisasi

%

1.417 Unit

33

Unit

2,33

497

Unit

497

Unit

100

1.023

Unit

1.011 Unit

98,83

10.240 WKPP

9.959 WKPP

97,26

• Tersusunnya materi Penyuluhan Pertanian

• Jumlah materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan

2.988 Judul

3.286 Judul

109,97

• Terfasilitasinya ketenagaan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh • Tersusunnya Dokumen Manajemen dan Teknis Penyuluhan Pertanian

•

49.282 Orang

46.039 Orang

93,42

Jumlah penyuluhan difasilitasi

ketenagaan pertanian yang

4

• Jumlah Dokumen Program dan Kerjasama Penyuluhan • Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian • Jumlah dokumen Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

21

• Jumlah dokumen Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian • Jumlah dokumen Evaluasi Penyuluhan Rata- rata


Dokumen ' 21

Dokumen

100

10 Dokumen

10 Dokumen

100

12 Dokumen

12 Dokumen

100

15 Dokumen

15 Dokumen

100

7

7

100

Dokumen

Dokumen

91,07

24

B. Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Terfasilitasinya Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Berdasarkan

hasil

pengukuran

terhadap

indikator

kinerja

jumlah

kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan terjadi penurunan realisasi, dari target 2.937 unit, terealisasi 1.541 unit (52,46 %). Jumlah

kelembagaan

penyuluhan

pertanian

tingkat

Provinsi

yang

ditargetkan 1.417 unit hanya tercapai 33 unit (2,33 %), hal ini terjadi karena terjadi kesalahan pada saat menginput data pada aplikasi RKA-KL, sehingga jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi yang difasilitasi menjadi meningkat drastis, yang seharusnya hanya 33 unit. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota yang ditargetkan 497 unit terealisasi 497 unit (100 %), realisasi ini bisa tercapai karena kegiatan di tingkat kabupaten/kota terlaksana dengan baik. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan yang ditargetkan 1.023 unit terealisasi 1.011 unit (98,83 %), target tidak capai dikarenakan

karena

ada

beberapa

Kabupaten/Kota

yang

kurang

mensosialisasikan kegiatan samapai di tingkat kecamatan, sehingga kegiatan di tingkat Kecamatan tidak terlaksana dengan baik. 2. Terfasilitasinya Kelembagaan Petani Berdasarkan

hasil

pengukuran

terhadap

indikator

kinerja

jumlah

kelembagaan petani yang difasilitasi terjadi penurunan realisasi, dari target 10.240 WKPP, terealisasi 9.959 unit (97,26 %). •>

Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi hanya tercapai 97,26 % karena ada masalah di lapangan, yaitu : a) adanya perubahan iklim; b) serangan hama; c) lokasi yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.sehingga tidak terlaksana.


25

3. Tersusunnya Materi Penyuluhan Pertanian Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah Materi dan Informasi Pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan meningkat dari target

1.392 judul,

terealisasi

1.702 judul

(122,26%).

Pencapaian

peningkatan ini karena jumlah dokumen materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan terdiri dari:

a) Pengembangan dan

penyusunan materi cyber extension (materi spesifik lokalita, gerbang daerah, materi gerbang nasional); b) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi melalui media televisi; c) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi melalui Media Radio; d) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi melalui Media Cetak (leaflet, brosur, liptan, mimbar pertanian dan poster); e) Penerbitan Majalah Ekstensia; f) Pencetakan Buku Kerja Penyuluh Pertanian; dan learning).

g) Penyusunan dan Penyebaran Materi Penyuluhan (e-

Kenaikan

pencapaian

target

juga

dikarenakan

adanya

permintaan dari daerah untuk mencetak materi lebih banyak, serta keaktifan admin daerah dalam memanfaatkan

cyber extension sebagai

sarana dalam penyebarluasan informasi penyuluhan pertanian. 4. Terfasilitasinya

Ketenagaan

Penyuluhan

Pertanian

Untuk

Meningkatkan Kinerja Penyuluh Berdasarkan

hasil

pengukuran

terhadap

indikator

kinerja

jumlah

ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi tidak tercapai target yang telah ditentukan. Dari target 49.282 Orang, telah terealisasi 46.039 Orang (93,42 %). Ketenagaan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh terdiri dari penyuluh pertanian PNS dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP). Tidak tercapainya target karena adanya penyuluh pertanian PNS pensiun, meninggal, tugas belajar, pindah ke struktural, THL-TB PP yang mengundurkan diri, meninggal, dan pindah kerja.


26

5. Tersusunnya Dokumen Manajemen dan Teknis Penyuluhan Pertanian Berdasarkan

hasil

manajemen

dan

pengukuran teknis

terhadap

penyuluhan

indikator

kinerja

pertanian

dari

dokumen target

65 dokumen, terealisasi 65 dokumen (100%) yang terdiri dari: a) jumlah dokumen program dan kerjasama penyuluhan 21 dokumen; b) jumlah dokumen penyelenggaraan penyuluhan pertanian 10 dokumen; c) jumlah dokumen

pengembangan

kelembagaan

penyuluhan

pertanian

12 dokumen; d) jumlah dokumen pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian 15 dokumen; dan e) jumlah dokumen evaluasi penyuluhan 7 dokumen. Proses penyelenggaraan administrasi di Pusat Penyuluhan Pertanian telah tertib, dikarenakan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antara bidang-bidang lingkup Pusluhtan serta melakukan sinkronisasi lebih intensif, sehingga tercapailah target 65 dokumen. C. Akuntabilitas Keuangan Jumlah anggaran Pemnatapan Sistem Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran

2013

semula

sebesar

Rp.731.427.715.000,-

menjadi

Rp. 665.943.465.000,- dikarenakan adanya penghematan anggaran, yaitu penghematan BBM serta kesalahan dalam penulisan anggaran FEATI. Capaian realisasi anggaran tahun 2013 adalah Rp. 609.550.504.192,(91,53%). Apabiia dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka secara proporsional angka realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 lebih rendah. Sedangkan pada tahun 2012 nilai pencapaian realisasi keuangan mencapai 94,69% (Rp. 76.694.837.307,-) dari total pagu anggaran 80.999.181.000,-. Hal ini menunjukkan realisasi keuangan pada tahun 2013 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2012 dengan selisih 3,16%. Pada tahun 2013 realisasi anggaran lebih rendah, hal ini disebabkan

pada kegiatan dekonsentrasi, yaitu :

a) kegiatan pengawalan dan pendampingan di lokasi SL-PTT tidak terserap 100 % karena permasalahan di lapangan seperti iklim, serangan hama LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

~

27

penyakit, dan lokasi yang tidak sesuai; b) kegiatan pembayaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS dan pembayaran honor dan BOP THL-TB PP tidak terealisasi semua, dikarenakan adanya penyuluh pertanian PNS pensiun, meninggal, tugas belajar, pindah ke struktural, THL-TB PP yang mengundurkan diri, meninggal, dan pindah kerja. Kemudian kegiatan di Pusat tidak terealisasinya pengadaan kendaraan operasional roda 2 bagi penyuluh-pertanian sebesar Rp.20.171.220.000,-. Pada pelaksanaannya telah dilaksanakan dua kali proses lelang umum, tetapi pada akhirnya dikarenakan tidak melengkapi kelengkapan administrasi dan spesifikasi teknis, sehingga proses tender dinyatakan gagai oleh ULP Badan PPSDMP. D. Penilaian Pencapaian Kinerja Penilaian

terhadap

penilaian

kinerja

menggunakan

kriteria

yaitu:

(1) nilai >85-100 adalah memuaskan; (2) nilai >75-85 adalah sangat baik; (3) nilai >65-75 adalah baik, perlu sedikit perbaikan; (4) nilai >50-65 adalah cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar; (5) nilai >30-50 adalah agak kurang, perlu banyak perbaikan; dan (6) nilai 0-30 adalah ku'rang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Pencapaian kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013, secara menyeluruh mencapai 91,05 % atau tergolong memuaskan. Sedangkan realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 secara global mencapai kurang dari 100%. Realisasi serapan anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013 mencapai 91,49 % (Rp. 605.266.718.022,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 661.543.035.000,E. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Efisiensi capaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.

^


28

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian dengan input yang digunakan pada tahun 2013 adalah 91,05% berbanding 91,53%.

Dengan demikian nilai efisiensi yang

diperoleh adalah 0,99. Nilai angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh tersebut kedalam kategori kurang efisien. Beberapa

permasalahan

yang

terjadi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

Pemantapan Sistem Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013 meliputi: 1. Kegiatan Pengawalan dan pendampingan SL-PTT terkendala faktor iklim dan serangan hama; 2. Jumlah penyuluh pertanian PNS dan THL-TB PP yang tiap tahun berkurang; 3. Pemotongan anggaran terkait karena adanya penghematan anggaran dalam rangka kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); 4.

Data-data ketenagaan (Penyuluh, THL-TB-PP, Swadaya), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dan BPP Kecamatan) dan kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan) belum update sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal.

5.

Proses pengadaan kendaraan kendaraan operasional roda 2 yang tidak jadi dilaksanakan karena peserta lelang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ULP Badan PPSDMP.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi tersebut, maka langkah antisipasi yang hams dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: 1. Musim tanam hams disesuaikan dengan faktor cuaca, ataupun bisa dengan teknologi bam yang bisa mengantisipasi faktor cuaca serta tahan serangan hama penyakit; 2.

Perlu adanya impassing serta pengangkatan penyuluh baru untuk mengisi kekurangan jumlah penyuluh;

3. Sebaiknya pemotongan/penghematan anggaran dilakukan sebelum DIPA keluar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan; LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

29

4. Mengirimkan surat ke daerah terkait data-data yang diperlukan secepat mungkin untuk mengupdate dan mengirimkan ke Pusat Penyuiuhan Pertanian. 5. Proses lelang sebaiknya dilaksanakan di awal tahun anggaran, sehingga peserta lelang bisa lebih banyak yang ikut serta dalam proses lelang dimaksud.

LAKIP Pusat Penyuiuhan Pertanian Tahun 2013

30

»

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

merupakan salah satu

Pusat

Penyuluhan

Pertanian

Tahun

2013

bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas

fungsi yang diemban Pusat Penyuluhan Pertanian selama tahun 2013.

Pada

tahun 2013, sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian terangkum ke dalam 2 sasaran strategis yang dipayungi Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Kinerja sasaran strategis Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013 secara global dengan capaian rata-rata 91,07 % dengan kisaran >85,00% - 100,00%, sedangkan

realisasi

serapan

anggaran

mencapai

91,53%

atau

sebesar

Rp. 609.550.504.192,- dari total pagu anggaran Rp. 665.943.465.000,-. Hasil analisis efisiensi capaian indikator Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013 menunjukkan nilai yang kurang efisien atau kurang dari 1, yaitu 0,99%. Beberapa permasaiahan yang terjadi dalam pelaksanaan

kegiatan

Pusat

Penyuluhan Pertanian pada tahun 2013 diantaranya: (1) Kegiatan Pengawalan dan pendampingan SL-PTT terkendala faktor iklim dan serangan hama; (2) Jumlah penyuluh pertanian PNS dan THL-TB PP yang tiap tahun berkurang; (3) Pemotongan anggaran terkait pengadaan kendaraan roda 2 dan so/7 tester karena adanya penghematan anggaran; (4) Mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan karena adanya dana kontingensi sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di akhir tahun menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal dan menumpuk di akhir tahun; dan (5) Data-data ketenagaan (Penyuluh, THL-TB-PP, Swadaya), kelembagaan

penyuluhan

(Bakorluh,

Bapelluh

dn

BPP

Kecamatan)

dan

kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan) belum update sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal. Menyikapi kondisi permasaiahan yang masih terjadi di tahun 2013 tersebut, maka langkah antisipasi yang hams dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) Musim tanam harus disesuaikan dengan faktor cuaca, ataupun bisa dengan teknologi baru yang bisa mengantisipasi faktor cuaca serta tahan serangan hama penyakit; (2) Perlu adanya impassing serta pengangkatan penyuluh baru untuk LAKIP Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2013

31

mengisi kekurangan jumlah penyuluh; (3) Sebaiknya pemotongan/penghematan anggaran

dilakukan

sebelum

DIPA

keluar

sehingga

tidak

mengganggu

pelaksanaan kegiatan; (4) Membuat jadwal palang di awal tahun dan melakukan koordinasi

serta

sinkronisasi

kegiatan-kegiatan

lingkup

Pusat

Penyuluhan

Pertanian; dan (5) Mengirimkan surat ke daerah terkait data-data yang diperlukan untuk segera mengupofate dan mengirimkan ke Pusat Penyuluhan Pertanian.


32

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PUSLUHTAN KAPUSLUHTAN Kelompok Penyuluh

Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan

Kasubbid Kelembagaan Penyuluhan

Kasubbid Ketenagaan Penyuluhan

Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani

Kasubbid Kelembagaan Petani

Kasubbid Usahatani

Kabid Program dan Informasi

Kasubbid Program dan Kerjasama

Kasubbid Informasi dan Materi

Lampiran 2

JUMLAH APARATUR PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2013 No.

Pend. Akhir

Gol/ Ruang

S3

IV/d

Kepala Bidang Program dan Informasi

Dr. Ir. Momon Rusmono, MS 19610524. 198603.1.003 Ir. Titin Gartini, MM 19611217198903 2 001

S2

IV/b

1. Kepala Subbidang Program dan Kerjasama

Ir. Wayan Ediana, M.Si 19631016.199102.1.004

S2

IV/a

Philipus Kusnadi, SE 19590315.198203.1.002 Drs. Budi Wiwaha 19690520.199503.1.001 Darmawis, S.Sos 19610929.198503.1.017 Hasan Latuconsina, SP 19691207.199806.1.002 Fardiyah S 19570922.197903.2.001 Dwi Hemayanto, S.Sos 19660307.19903.1.002 Suwarna, SP 19640110.199203.1.001 Andreas Nadianto, SP 19870428.201101.1.020 Nunun Utah 19680129.199903.1.001 Doni Supriyanto 19841215.200812.1.002 Indra Nugraha 19781026.200812.1.002

S1

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/c

S1

lll/d

SLTA

lll/b

S1

lll/b

S1

lll/c

S1

Ill/a

SLTA

ll/d

SLTA

I l/a

SLTA

I l/a

Zuroqi Mubarok, SE 19750505 199803 1 012

S1

lll/c

Yuliati, S.Sos 19660715.199703.2.001 Narindrawati Laksmi T, S.Kom 19780924.200604.2.014 Etty Yuliati, SE 19640701.199203.2.001 Purwanto Nugroho, S.Kom 19791211.200912.1.002 Yusuf Darwin, ST 19830308.200912.1.003 Hari Sumaryanto 19701028.200701.1.001

S1

lll/d

S1

lll/b

S1

Ill/a

S1

Ill/a

S1

Ill/a

S1

Ill/a

Unit Kerja

Nama/NIP

KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN A.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. Kepala Subbidang Informasi dan Materi 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Keterangan

Diperbantukan di FEATI Pensiun per Oktober2013

Diperbantukan di FEATI -

No.

Unit Kerja 7. 8.

B.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan

1. Kepala Subbidang Kelembagaan Penyuluhan

Pend. Akhir

Gol/ Ruang

D3

ll/c

SLTA

ll/c

S2

IV/b

S1

lll/d

S1

lll/d

S2

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/d

SLTA

lll/b

S1

Ill/a

S1

Ill/a

SLTA

ll/d

Murni 19581022.198410.1.001

SD

I l/a

Joko Samiyono, SP. MM 19700429.199403.1.002

S2

lll/c

Weli Nugraha, ST. MM 19650312.199703.1.003 Witriningsih, SH 19700812.199703.2.002 Oryzatianti, S.Pt 19700801.199703.2.001 Krisno, STP 19590529.198302.1.001 Wellyana Boru Sitanggang, SP 19701102.200212.2.001 Ayani, S.AP 19760515.200701.2.030 Supardi 19710416.199903.1.001 Aemudin 19740523.200212.1.003

S2

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/c

S1

Ill/a

SLTA

ll/c

SLTA

ll/b

SLTA

I l/a

Nama/NIP Nugroho, A.Md 19820915.200910.1.002 Gideon Rennhold Laluyan 19661222.200212.1.001 Ir. Lindawati Anggodo, MM 19571229.198303.2.001

Ir. R. Erwin Zulkarnaen 19671002.199602.1.001 1. Dra. Yuli Alpeni 19590730.197903.2.001 Drs. Tri Wahyudie, M.Si 19631223.199903.2.001 2. Rita Rochmatilah, SE 19650902.198603.2.011 3. Drs. Tri Wahyudie L_ 19631223.199903.1.001 4. I wan Gunawan 19580517.198103.1.001 5. Sahnan, S.Sos 19671231 199803.1.098 6. Akhmad Wiria Atmaja N, S.Sos 19820428.200912.1.004 7. Nur Fajariantini 19780805.199803.1.001 8.

2. Kepala Subbidang Ketenagaan Penyuluhan 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

Arief Fachmi 19760113.200812.1.002

Keterangan

-

Diperbantukan di FEATI


No. C.

Unit Kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani 1. Kepala Subbidang Kelembagaan Petani 1. 2. 3. 4. 5 6.

7. 8. 9.

10.

2. Kepala Subbidang Usaha Tani 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pend. Akhir

Gol/ Ruang

Ir. Rusmini, M.Si 19590715.198603.2.002

S2

IV/b

Ir. Hotman, MM 19590901.198703.1.002 Drs. Suryono, MM 19580810.197903.1.002 Ir. Dwi Hayanti, M.Si 19670321.199303.2.001 Nunung Nuryanti, S.Sos 19650317.199603.2.003 Susi Deliana Siregar, SP 19700811.199803.2.008 Lidia, SP 19700828.200112.2.001 Sudi Martono 19590801.198102.1.001

S2

IV/a

S2

IV/a

S2

IV/a

S1

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/c

SLTA

lll/b

S1

lll/b

SLTA

lll/b

S1

Ill/a

Sutartik 19611011.199903.2.001

SLTA

ll/d

Dr. Ranny Mutiara Chaidirsyah 19620821.198703.2.001 Ir. Bambang Agus Irianto 19620815.198903.1.001 Siti Rahayu, SP 19681201. 199702.2.001 Ir. Puji Prabowo 19650725.199803.1.001 Cut Darwati, SP 19611231.198803.2.006 Raden Purwadi 19590424.198302.1.001 Darojah, SE 19621219.200212.2.001 Rina Yulianti Sofyan, SP 19770718.200912.2.002 Ery Rivani 19670603.200701.1.001 Iwan Mularso 19761117.200701.1.001

S3

IV/a

S1

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/d

S1

lll/d

SLTA

lll/b

S1

lll/b

S1

Ill/a

SLTA

ll/b

SLTA

ll/b

S2

IV/d

S1

IV/d

Nama/NIP

1. 2.

Dodo Handoko, S.Sos 19730923.199803.1.003 Tuti Sarifah 19630305.199003.2.001 Haris Tri Wibowo, SP 19801228.200901.1.007

Ir. Arman Moenek, M.Ed 19541001.198003.1.009 Ir. Andi Asia Patompo 19550403.198203.2.001

Keterangan


Panitera Sesba

Tugas belajar di IPB(Sept'13Agust'15)



No.

Unit Kerja 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20.

Tenaga Kontrak

Pend. Akhir

Gol/ Ruang

Ir. Muhammad Ridha Ismail, MM 19540211.197903.1.001 Ir. Maiyunir Jamal 19521108.198103.1.002 Ir. Slamet Widodo, M.Ed 19540107.198303.1.001 Ir. Siti Nurjanah, M.MA 19620525.198703.2.013 Ir. Sri Hartati, MM 19540403.198203.2.001 Ir. Yulia Tri Sedyowati 19591228.198503.2.002 Ir. Lamhi Hutauruk, MS 19531011.198303.1.001 Dr. Ir. Agus Haryadi, MM 19540605.198203.1.001 Ir. Diana Prasastyawati, M.Si 19560816.198003.2.002 Ir. Sri Wijiastuti 19571116.198203.2.006 Ir. Amirudin Aidin Beng, MM 19561009.198102.1.002 Ir. Agus Sutarman, MA, MM 19560526.198803.1,001 Ir. Marwati 19590513.198603.2.001 Ir. Sri Puji Rahayu, MM 19571113.198603.2.001 Ir. Susilo Astuti Handayani, MM 19571010.198603.2.001 Ir. Sri Purwanti, MS 19531208.198103.2.001 Ir. Lazarus Kanisius Ladja, MM 19551027.198503.1.001 Inang Sariati, S.Pt, MM 19610218.198703.2.002

S2

IV/c

S1

IV/c

S2

IV/c

S2

IV/c

S2

IV/c

S1

IV/c

S2

IV/b

S3

IV/b

S2

IV/b

S1

IV/b

S2

IV/b

S2

IV/b

S1

IV/b

S2

IV/b

S2

IV/b

S2

IV/a

S2

IV/a

S2

lll/d

Kristinne Augustin O, SE,MM Yohana Gracia Natalia Besse Muhaimi Hari Saktiawan Alfa Noviarini, SE

S2 SLTA SLTA SLTA S1

Nama/NIP

1. 2. 3. 4. 5.

Keterangan


" : ' «..: ;. low-izi!* = r»;*iij. PU5RT PERYUUIHRR PERIRRIRn BRDRO PERYUIUHRR ORR PERGEfllBRRGRR 5001 PERTRRIflfl

Recommend Documents