-1LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR. 365/DJPSDKP/IX/2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
PENETAPKAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar
pelayanan
sebagai
tolok
ukur
dalam
penyelenggaraan
pelayanan di lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
telah
menerbitkan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berorientasi kepada kebutuhan
dan
kepuasan
penerima
layanan,
sehingga
dapat
meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik. Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam rangka memenuhi standar kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
di
Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan pengaturan unit kerja pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal yang sama berlaku untuk
-2pelayanan publik yang diselenggarakan pada unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang pelaksanaan tugas dan fungsinya bertujuan untuk menjamin setiap kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan sumber daya perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Saat ini terdapat 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang Pengawas Perikanan yang ditugaskan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Satuan Kerja (Satker)/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang Pengawas Perikanan berwenang menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Penerbitan SLO merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk menilai kualitas pelayanan publik dalam proses penerbitan SLO, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, sebagai tolok ukur yang harus diacu oleh para Pengawas Perikanan. B.
Dasar Hukum 1.
Jenis Pelayanan Layanan administratif berupa Penerbitan Surat Laik Operasi dilakukan oleh para Pengawas Perikanan yang ditugaskan pada 5 UPT, 58 Satuan Kerja, dan 137 Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di berbagai daerah di Indonesia.
2.
Dasar Hukum a.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
-3Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor
154,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5073); b.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
C.
Persyaratan Pelayanan Pelayanan Penerbitan SLO untuk kapal perikanan: 1.
Syarat administrasi pengajuan permohonan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal penangkapan ikan, dilengkapi dengan: a.
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli;
b.
Sticker barcode untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
c.
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
d.
SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan.
2.
Syarat administrasi pengajuan permohonan penerbitan SLO kapal pengangkut ikan: a.
Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) asli;
b.
Sticker barcode untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
c.
Surat Keterangan Asal Ikan;
d.
Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia;
e.
Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan
f.
Sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh negara tujuan.
3.
Syarat administrasi pengajuan permohonan penerbitan SLO kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi penangkapan ikan: a.
SIPI asli;
b.
Stiker barcode untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
-4c.
SKAT
untuk
kapal
perikanan
berukuran
di
atas
30 (tiga puluh) GT. 4.
Syarat administrasi pengajuan permohonan penerbitan SLO kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi pembudidayaan ikan: a.
SIKPI asli;
b.
Sticker barcode untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
c.
SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
5.
Syarat kelayakan teknis pengajuan permohonan penerbitan SLO kapal penangkapan ikan: a.
Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
b.
Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan
c.
Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan (transmitter VMS).
6.
Syarat kelayakan teknis pengajuan permohonan penerbitan SLO kapal pengangkut ikan: a.
Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
b.
Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;
c.
Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
d.
Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan (transmitter VMS).
7.
Syarat kelayakan teknis pengajuan permohonan penerbitan SLO teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi penangkapan ikan:
-5a.
Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
b.
Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan
c.
Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.
8.
Syarat kelayakan teknis pengajuan permohonan penerbitan SLO kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi pembudidayaan ikan: a.
Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign;
b.
Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;
c.
Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
d.
Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan (transmitter VMS).
D.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur Sistem, mekanisme , dan prosedur pada unit layanan penerbitan SLO bagi pemberi dan penerima pelayanan dibakukan dalam bentuk prosedur
operasional
diagram/bagan
alur
standar (flow
(POS)
chart),
yang
untuk
dilengkapi
dengan
meningkatkan
kualitas
pelayanan publik. E.
Jangka Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik penerbitan SLO tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) menit setelah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan yang dituangkan dalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan.
-6F.
Biaya Jenis Pelayanan publik penerbitan SLO tidak dipungut biaya.
G.
Produk Pelayanan Produk pelayanan publik berupa dokumen Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.
H.
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Unit kerja pelayanan wajib memiliki:
I.
1.
Ruang penerimaan berkas permohonan SLO;
2.
Form HPK dan Form SLO;
3.
Pengumuman/pamflet penerbitan SLO tanpa di pungut biaya;
4.
Ruang tunggu bagi pemohon;
5.
Kotak saran dan pengaduan.
Kompetensi Pelaksana Pelaksana pelayanan publik penerbitan SLO harus menguasai prosedur penerbitan
SLO
dan
telah
dibekali
kemampuan
teknis
sebagai
pengawas perikanan. J.
Pengawasan Internal Unit kerja pelayanan wajib melaporkan pelayanan publik penerbitan SLO setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
K.
Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan pelayanan publik penerbitan SLO dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal.
L.
Pelaksana Pelaksana penerbitan SLO adalah Pengawas Perikanan, yaitu pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan, yang diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pengawas Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja atau Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
-7M.
Jaminan Keamanan Unit layanan penerbitan SLO memberikan jaminan kepada pengguna untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pengguna yang diwujudkan dalam komitmen atau kepastian untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko keragu-raguan dan tidak menyimpang dari prosedur operasional standar.
N.
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Evaluasi
dilakukan
oleh
penyelenggara
secara
periodik
dan
berkesinambungan untuk mengetahui perkembangan dan mengukur keberhasilan
serta
mengetahui
hambatan/kendala
dalam
peningkatan kinerja pelayanan.
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SYAHRIN ABDURRAHMAN Paraf pengesahan Sekretaris Ditjen. PSDKP Direktur Pengawasan SDP Kabag Hukormas
: : :
rangka
