LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BLORA NOMOR : 800/30/2015 TANGGAL : 15 JUNI 2015
STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENERBITAN SURAT TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR DI KABUPATEN BLORA Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Surat Edaran MenteriPendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasiNomor04Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar; 6. Peraturan Bupati Blora Nomor 1A Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Izin Penggunaan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Blora; 7. Keputusan Bupati Blora Nomor 7 Tahun 2003 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
NO. 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN 1. Tugas Belajar Ketentuan Umum a. Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal tingkat DI, D2, D3, Sarjana, Pasca Sarjana/Spesialis I, Doktor/Spesialis II; b. Tugas Belajar diberikan apabila terdapat formasi dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora; c. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; d. Untuk Bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi; e. Mendapatkan rekomendasi secara berjenjang dari pejabat yang berwenang; f. Bidang Ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang di persyaratkan dalam jabatan pada Organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Instansi masing-masing; g. Usia maksimal : 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; 3) Program Strata 3 (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun ;
h. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / Akreditasi minimal B; i. Bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural diberhentikan dari jabatannya dan untuk jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya; j. Unsur penilaian prestasi kerja tahun terakhir paling kurang bernilai baik; k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; l. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar 1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun; 2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun; 3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun; 4) Program Strata 1 (S-I) paling lama 4 (empat) tahun; 5) Program Strata II (S-II) paling lama 2 (dua) tahun; 6) Program Strata III (SIII) paling lama 4 (empat) tahun; m. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana huruf l masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun / 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi; n. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud huruf m, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar; o. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Kabupaten Blora. p. PNS yang akan menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapatkan izin dari Bupati; Persyaratan Administrasi a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD; b. Surat Permohonan Tugas Belajar dari yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKD yang berisi permohonan tugas belajar; c. Surat Rekomendasi secara berjenjang dari pejabat yang berwenang; d. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS; e. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS; f. Fotokopi pangkat terakhir; g. Fotokopi Ijazah terakhir; h. Fotokopi transkrip Nilai; i. Fotokopi jabatan Struktural; j. Fotokopi Keputusan Jabatan Fungsional; k. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir; l. Daftar Riwayat Hidup; m. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Dokter Pemerintah/Negeri; n. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan, yang dibuat di atas kertas bermaterai; o. Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila dalam batas waktu yang di tentukan tidak dapat menyelesaikan pendidikan / drop out; p. Surat pernyataan tidak mengajukan pindah ke Pemerintah Daerah lain;
q. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir; r. Surat penawaran beasiswa dari lembaga/Universitas/Instansi; t. Pengumuman kelulusan mengikuti seleksi program beasiswa; u. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang. 2. Izin Belajar Ketentuan Umum a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; b. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir; d. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; e. Bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan; f. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; g. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; h. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; i. Proses belajar mengajar yang ditempuh tidak melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Permohonan izin belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS yang bersangkutan berstatus sebagai siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan formal. Persyaratan Administrasi a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD; b. Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKD yang berisi permohonan izin belajar; c. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD; d. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS; e. Uraian Tugas yang diketahui Kepala SKPD; f. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir; g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir; h. Fotokopi Ijazah terakhir; i. Fotokopi Kartu Pegawai; j. Daftar Riwayat Hidup (DRH); k. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Dokter Pemerintah/Negeri; l. Surat Pernyataan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah bermaterai; m. Surat keterangan kegiatan perkuliahan tidak mengganggu kedinasan dari Kepala SKPD; n. Surat Keterangan Bebas Kasus atau tidak sedang
o. p. q. r.
menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; Kartu Mahasiswa atau sejenisnya atau Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan lulus ujian masuk; Jadwal Perkuliahan; Surat Keterangan Akreditasi Lembaga Pendidikan minimal B yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
3. Keterangan Belajar Ketentuan Umum a. CPNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS; b. PNS yang telah memiliki ijasah yang lebih tinggi pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS; c. PNS yang berasal dari Sekretaris Desa yang telah selesai menempuh pendidikan formal pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai PNS; d. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir; f. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. Bidang pendidikan formal yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan; h. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; j. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; k. Permohonan keterangan belajar bagi CPNS yang sedang menempuh pendidikan formal pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS diajukan sebelum lulus dari pendidikan yang ditempuh. Persyaratan Administrasi a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD; b. Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKD yang berisi permohonan keterangan belajar; c. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD; d. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS/PNS; e. Uraian Tugas diketahui Kepala SKPD; f. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir; g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir; h. Fotokopi Ijazah terakhir; i. Fotokopi Kartu Pegawai; j. Daftar Riwayat Hidup (DRH); k. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Dokter Pemerintah/Negeri; l. Surat Pernyataan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah bermaterai; m. Surat keterangan kegiatan perkuliahan tidak mengganggu kedinasan dari Kepala SKPD;
n. Surat Keterangan Bebas Kasus atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; o. Kartu Mahasiswa atau sejenisnya atau Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan lulus ujian masuk; p. Jadwal Perkuliahan; q. Surat Keterangan mempunyai Ijazah lebih tinggi dari kepala SKPD untuk Ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS/PNS; r. Surat Keterangan Akreditasi Lembaga Pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang minimal B. s. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang. 4. Izin Penggunaan Gelar Ketentuan Izin Penggunaan Gelar a. PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B dengan hak menggunakan gelar akademik yang diperoleh sebelum atau pada saat diangkat sebagai CPNS atau PNS. b. Pangkat paling rendah Penata Muda Golongan ruang III/a, bagi PNS yang memiliki ijazah S1/D4 c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b, bagi PNS yang memiliki ijazah S2 atau setara.
2.
Prosedur
Persyaratan Administrasi a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD; b. Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKD yang berisi permohonan izin penggunaan gelar; c. Fotokopi Ijazah dan transkip nilai; d. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir; e. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja satu tahun terakhir; f. Fotokopi Surat Izin Belajar/Keterangan Belajar untuk ijazah yang diperoleh setelah diangkat menjadi CPNS, Sekdes dan PNS; g. Fotokopi surat keterangan mempunyai ijazah lebih tinggi dari Kepala SKPD untuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS dan atau PNS; h. Fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan; i. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses penjatuhan/menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. Fotokopi skripsi/tesis/disertasi atau sejenisnya; k. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang. 1. Tugas Belajar a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD ke Bupati melalui BKD; b. BKD memeriksa kelengkapan berkas dan memproses usulan penerbitan Surat Tugas Belajar; c. Berkas yang telah diteliti Bagian Hukum di kembalikan ke BKD; d. Dari BKD dikembalikan ke Bagian Hukum untuk proses permohonan penandatanganan ke Bupati; e. Penerbitan Keputusan Bupati Blora tentang Tugas Belajar diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan;
2. Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin Penggunaan Gelar a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD ke Bupati melalui BKD; b. BKD memeriksa kelengkapan berkas dan memproses usulan penerbitan Surat Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin Penggunaan Gelar; c. Penandatanganan Surat Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin Penggunaan Gelar oleh Bupati Blora; d. Surat Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin Penggunaan Gelar diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan; 3.
Waktu Pelayanan
1. Tugas Belajar
Waktu proses pelayanan: No 1 2 3
Uraian Prosedur Poin b Poin c Poin d
4 5
Poin e Poin f Total waktu pelayanan di BKD
Waktu Pelayanan 3 hari kerja 1 hari kerja - hari kerja
Keterangan
Sekretariat Daerah
1 hari kerja 1 hari kerja 6 hari kerja
2. Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin
Penggunaan Gelar Waktu proses pelayanan: No 1 2 3 4
Uraian Prosedur Poin b Poin c Poin d
Poin e Total waktu pelayanan di BKD
4.
Biaya/tarif
5.
Produk pelayanan
Waktu Pelayanan 3 hari kerja 1 hari kerja - hari kerja
Keterangan
Sekretariat Daerah
1hari kerja 5 hari kerja
Rp. 0,1. Tugas Belajar Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar. 2. Izin Belajar, Keterangan Belajar dan Izin Penggunaan Gelar Surat Izin atau Surat Keterangan Bupati.
6.
Pengelolaan Pengaduan
Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui: 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau; 2). Telepon ke (0296) 531284, atau; 3). Surat yang dikirim melalui :
a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faksimile ke (0296) 531284 ext.108, atau; c). Surat elektronik/email ke
[email protected] atau
[email protected].
