LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BLORA NOMOR : 800/30/2015 TANGGAL : 15 JUNI 2015
STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN DI KABUPATEN BLORA
Dasar Hukum : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
NO. 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN 1. Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Ketentuan Umum BUP bagi PNS pada Jabatan Fungsional Umum, pejabat fungsional ahli muda dan ahli pertama serta pejabat fungsional jenjang terampil adalah 58 tahun. Sedangkan untuk pejabat pimpinan tinggi, jabatan fungsional jenjang utama dan madya adalah 60 tahun; Persyaratan Administrasi a. Mengisi blanko Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); b. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS; c. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS; d. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir; e. Fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir; f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir; g. Fotokopi Kartu Pegawai dan konversi NIP; h. Fotokopi peninjauan masa kerja (bagi yang mempunyai); i. Fotokopi Surat Nikah; j. Fotokopi akte kelahiran anak (anak yang berusia dibawah 25 tahun, belum menikah, dan belum memiliki pekerjaan tetap); k. Daftar susunan keluarga; l. Surat penunjukan alamat;
m. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 6 lembar; n. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir; o. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam satu tahun terakhir; p. Fotokopi e-KTP; q. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari Keputusan Pangkat terakhir; r. Fotokopi surat izin belajar dan surat izin penggunaan gelar bagi PNS yang mempunyai ijasah yang lebih tinggi dari Kenaikan Pangkat terakhir; s. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang. 2. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) Ketentuan Umum Telah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun;
Persyaratan Administrasi a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
p. q.
Mengisi blanko Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS; Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS; Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir; Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir; Fotokopi Kartu Pegawai dan konversi NIP; Fotokopi peninjauan masa kerja (bagi yang mempunyai); Fotokopi Surat Nikah; Fotokopi akte kelahiran anak (anak yang berusia dibawah 25 tahun, belum menikah, dan belum memiliki pekerjaan tetap); Daftar susunan keluarga; Surat penunjukan alamat; Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 6 lembar; Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir; Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat dalam satu tahun terakhir (harus ditandatangani oleh pejabat eselon II); Fotokopi e-KTP; Fotokopi ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari Keputusan Pangkat terakhir;
r.
s.
Fotokopi surat izin belajar dan surat izin penggunaan gelar bagi PNS yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari Kenaikan Pangkat terakhir; Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
3. Pensiun Janda/Duda/Anak Ketentuan Umum Diperuntukkan bagi PNS meninggal dunia; Persyaratan Administrasi a. Mengisi blanko Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); b. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS; c. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS; d. Fotokopi Keputusan pangkat terakhir; e. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir; g. Fotokopi Kartu Pegawai dan konversi NIP; h. Fotokopi peninjauan masa kerja (bagi yang mempunyai); i. Fotokopi Surat Nikah; j. Fotokopi akte kelahiran anak (anak yang berusia dibawah 25 tahun, belum menikah, dan belum memiliki pekerjaan tetap); k. Daftar susunan keluarga; l. Surat penunjukan alamat; m. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 6 lembar; n. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir; o. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam satu tahun terakhir; p. Fotokopi e-KTP; q. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari Keputusan Pangkat terakhir; r. Fotokopi surat izin belajar dan surat izin penggunaan gelar bagi PNS yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari Keputusan Pangkat terakhir; s. Fotokopi surat kematian; t. Surat keterangan ahli waris; u. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
4. Pensiun Anumerta Ketentuan Umum
Diperuntukkan bagi CPNS/PNS yang meninggal dunia karena menjalankan tugas; Persyaratan Administrasi a. Mengisi blanko Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); b. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS; c. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS; d. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir; e. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir; g. Fotokopi Kartu Pegawai dan konversi NIP; h. Fotokopi peninjauan masa kerja (bagi yang mempunyai); i. Fotokopi Surat Nikah; j. Fotokopi akte kelahiran anak (anak yang berusia dibawah 25 tahun, belum menikah, dan belum memiliki pekerjaan tetap); k. Daftar susunan keluarga; l. Surat penunjukan alamat; m. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sejumlah 6 lembar; n. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir; o. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam satu tahun terakhir; p. Fotokopi e-KTP; q. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai bagi PNS yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari Keputusan Pangkat terakhir; r. Fotokopi surat izin belajar dan surat izin penggunaan gelar bagi PNS yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi dari Keputusan Pangkat terakhir; s. Fotokopi surat kematian; t. Fotokopi Surat tugas; u. Surat keterangan kronologis terjadinya kecelakaan; v. Laporan CPNS/PNS yang tewas; w. Keputusan Bupati tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta Sementara; x. Visum et Repertum; y. Laporan Polisi; z. Surat Keterangan Ahli Waris; aa. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
2.
Prosedur
1. Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD ke BKD sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum TMT pensiun; b. Berkas usulan diverifikasi dan diinput di SAPK BKN oleh Petugas Teknis BKD; c. Berkas yang belum lengkap dan belum sesuai ketentuan akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan; d. Berkas usulan yang telah diinput di SAPK BKN akan dibuatkan surat pengantar usul pensiun; e. Berkas usulan yang telah diberikan surat pengantar selanjutnya dikirim untuk ditetapkan Keputusan Pensiunnya; f. Proses penetapan Keputusan Pensiun : 1. PNS golongan ruang IV/b ke bawah di Kanreg I BKN Yogyakarta; 2. PNS golongan ruang IV/c keatas di BKN RI Jakarta; 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Jabatan Fungsional Keahlian Utama di Presiden RI melalui Sekretariat Kabinet RI Jakarta; g. Keputusan Pensiun yang telah terbit diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan. 2. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) PNS golongan ruang III/d kebawah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; PNS golongan ruang IV/a dan IV/b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; PNS golongan ruang IV/c, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Madya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN RI Jakarta; PNS golongan ruang IV/d keatas, Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Jabatan Fungsional Keahlian Utama ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI.
prosedur pengajuan sebagai berikut :
a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD ke BKD; b. Berkas usulan diverifikasi dan diinput di SAPK BKN oleh Petugas Teknis BKD; c. Berkas yang belum lengkap dan belum sesuai ketentuan akan diinformasikan kepada unit kerja pengusul; d. Berkas usulan yang telah diinput di SAPK BKN akan dibuatkan draft Keputusan Bupati bagi PNS golongan ruang III/d kebawah dan bagi PNS golongan ruang IV/a keatas dibuatkan surat pengantar usul pensiun; e. Berkas usulan yang telah diberikan surat
pengantar selanjutnya dikirim untuk ditetapkan Keputusan Pensiunnya; f. Proses penetapan Keputusan Pensiun : 1. PNS golongan ruang III/d kebawah di Pemerintah Kabupaten Blora; 2. PNS golongan ruang IV/a dan IV/b di BKD Provinsi Jawa Tengah; 3. PNS golongan ruang IV/c, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Madya di BKN RI Jakarta; 4. PNS golongan ruang IV/d keatas, Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Jabatan Fungsional Keahlian Utama di Sekretariat Kabinet RI Jakarta; g. Keputusan Pensiun yang telah terbit diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan. 3. Pensiun Janda/Duda/Anak a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD ke BKD; b. Berkas usulan diverifikasi dan diinput di SAPK BKN oleh Petugas Teknis BKD; c. Berkas yang belum lengkap dan belum sesuai ketentuan akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan; d. Berkas usulan yang telah diinput di SAPK BKN akan dibuatkan surat pengantar usul pensiun; e. Berkas usulan yang telah diberikan surat pengantar selanjutnya dikirim untuk ditetapkan Keputusan Pensiunnya; f. Proses penetapan Keputusan Pensiun : 1. PNS golongan ruang IV/b ke bawah di Kanreg I BKN Yogyakarta; 2. PNS golongan ruang IV/c keatas di BKN RI Jakarta; 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Jabatan Fungsional Keahlian Utama di Presiden RI melalui Sekretariat Kabinet RI Jakarta; g. Keputusan Pensiun yang telah terbit diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan. 4. Pensiun Anumerta a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD ke BKD; b. Berkas usulan diverifikasi dan diinput di SAPK BKN oleh Petugas Teknis BKD; c. Berkas yang belum lengkap dan belum sesuai ketentuan akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan; d. Berkas usulan yang telah diinput di SAPK BKN akan dibuatkan surat pengantar usul pensiun; e. Berkas usulan yang telah diberikan surat pengantar selanjutnya dikirim untuk ditetapkan Keputusan Pensiunnya;
f. Proses penetapan Surat Keputusan Pensiun di BKN RI Jakarta untuk semua CPNS/ PNS; g. Keputusan Pensiun yang telah terbit diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan. 3.
Waktu Pelayanan
Proses waktu pelayanan :
No 1 2 3 4 5
6
4
Biaya/tarif
5.
Produk pelayanan
Uraian Prosedur Poin b Poin c Poin d Poin e Poin f
Poin g Total
Waktu Pelayanan 5 hari kerja 5 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja - hari kerja
Keterangan
BKD Prov Jateng/ Kanreg I BKN Yogyakarta / BKN RI Jakarta/ Setkab RI Jakarta
1 hari kerja 13 hari kerja
Rp. 0,1. Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun a. Keputusan Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta untuk PNS golongan ruang IV/b kebawah; b. Keputusan Kepala BKN RI untuk PNS golongan ruang IV/c keatas; c. Keputusan Presiden RI untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama. 2. Pensiun Atas Permintaan Sendiri a. Keputusan Bupati Blora untuk PNS golongan ruang III/d kebawah; b. Keputusan Gubernur untuk PNS golongan ruang IV/a dan IV/b; c. Keputusan Kepala BKN RI untuk PNS golongan ruang IV/c yang merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Keahlian Madya; d. Keputusan Presiden RI untuk PNS golongan ruang IV/d keatas yang merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama. 3. Pensiun Janda/Duda PNS a. Keputusan Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta untuk PNS golongan ruang IV/b kebawah;
b. Keputusan Kepala BKN RI untuk PNS golongan ruang IV/c keatas; c. Keputusan Presiden RI untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama. 4. Pensiun Anumerta Keputusan Kepala BKN RI untuk semua CPNS/ PNS. 6.
Pengelolaan Pengaduan
Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui : 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora , atau; 2). Telepon ke (0296) 531284, atau; 3). Surat yang dikirim melalui : a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faximile ke (0296) 531284, atau; c). Surat elektronik/email ke
[email protected] atau
[email protected].
