1
STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) A. Persyaratan Perizinan Persyaratan perizinan baik administrasi maupun teknis mengacu kepada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh bidang/ sektor perizinan masing-masing. Persyaratan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan masukan dari OPD Teknisnya. B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan perizinan dikelompokan kedalam 5 (Lima) model, yaitu : B.1 Model 1 : Tanpa Kajian Teknis dan Dengan Retribusi B.2 Model 2 : Tanpa Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi B.3 Model 3 : Dengan Kajian Teknis dan Dengan Retribusi B.4 Model 4 : Dengan Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi B.5 Model 5 : Bersifat Strategis Diagram untuk setiap model adalah meliputi:
terpadu
2
B.1 Mekanisme Perizinan Model 1 : Tanpa Kajian Teknis dan Dengan Retribusi
BPMPT
PEMOHON FRONT OFFICE
SKPD
BACK OFFICE
TIM TEKNIS
PIMPINAN BPMPT
Informasi
Pmeriksaan Berkas
Lengkap Verifikasi/ Validasi
Valid
Tidak Valid
Tidak Lengkap Lengkap Tidak Lengkap
Via Elektronik
Pembayaran & Penyerahan
Administrasi Perizinan
Penerbitan Naskah
Penetapan SKRD
Tanda Tangan
3
Prosedur Perizinan Model 1 : Tanpa Kajian Teknis dan Dengan Retribusi: 1) Prosedur Permohonan: a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan; b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan; c. Permohonan via Loket; dan i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas; ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap; d. Permohonan via Elektronik. i. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan. 2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi): a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap; dan d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office. 3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Penerbitan Permohonan (Proses Administrasi): a. Petugas Back Office melakukan verifikasi dan validasi administratif terhadap berkas permohonan; b. Petugas Back Office membuat naskah Izin dan/atau Non Izin untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan; dan c. Petugas Back Office membuat naskah penolakan atau penangguhan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan. 4) Tim Teknis menghitung nilai retribusi sebagai bahan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh pejabat yang berwenang; (Proses Teknis):
4
5) Kepala Badan menandatangani dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan): a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan; c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan; d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; dan e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum. 6) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan). 7) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan: a. Penyerahan via Loket: i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; ii. Petugas Front Office menyerahkan SKRD kepada Pemohon: dan iii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan. b. Penyerahan via Non Loket Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan 8) Prosedur Pembayaran dan Penerimaan Dokumen Perizinan a. Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari petugas Front Office; b. Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke loket pembayaran yang telah disediakan atau Bank yang ditunjuk untuk perjinan yang telah selesai; c. Pemohon menerima bukti pembayaran retribusi (untuk perizinan yang dikenakan retribusi);
5
d. Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani; dan e. Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
6
B.2 Mekanisme Perizinan Model 2 : Tanpa Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi
BPMPT
PEMOHON FRONT OFFICE
SKPD
BACK OFFICE
TIM TEKNIS
PIMPINAN BPMPT
Informasi
Lengkap Verifikasi/ Validasi
Pemeriksaan Berkas
Valid
Tidak Valid
Tidak Lengkap Lengkap Tidak Lengkap
Via Elektronik
Penyerahan
Administrasi Perizinan
Penerbitan Naskah
Tanda Tangan
7
Prosedur Perizinan Model 2 : Tanpa Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi 1) Prosedur Permohonan: a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan; b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan: c. Permohonan via Loket: i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas; ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap. d. Permohonan via Elektronik: i. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan. 2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi): a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap; dan d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office. 3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Penerbitan Permohonan (Proses Administrasi): a. Petugas Back Office melakukan verifikasi dan validasi administratif terhadap berkas permohonan; b. Petugas Back Office membuat naskah Izin dan/atau Non Izin untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan; dan c. Petugas Back Office membuat naskah penolakan atau penangguhan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dan validasi dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan.
8
4) Kepala Badan menandatangani dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan): a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan; c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan; d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan Tidak Bersifat Strategis; dan e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum. 5) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan) 6) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan: a. Penyerahan via Loket: i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; dan ii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan. b. Penyerahan via Non Loket: i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon. 7) Prosedur Penerimaan Dokumen Perizinan: Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
9
B.3 Mekanisme Perizinan Model 3 : Dengan Kajian Teknis dan Dengan Retribusi
BPMPT
PEMOHON FRONT OFFICE
SKPD
BACK OFFICE
TIM TEKNIS
PIMPINAN BPMPT
Informasi
Lengkap Verifikasi/ Validasi
Pemeriksaan Berkas
Tidak Valid
Tidak Lengkap
Via Elektronik
Kajian Teknis dengan Penetapan SKRD
Valid
BAP/ Pertimbangan Teknis/ Lainnya
Lengkap Penerbitan Naskah
Tidak Lengkap
Penyerahan
Administrasi Perizinan
Tanda Tangan
10
Prosedur Perizinan Model 3 : Dengan Kajian Teknis dan Dengan Retribusi: 1) Prosedur Permohonan: a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan; b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan; c. Permohonan via Loket; i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas; ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap. d. Permohonan via Elektronik. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan. 2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi): a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan yang bersifat umum tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap untuk persyaratan yang bersifat umum; dan d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office. 3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Kajian Teknis (Proses Teknis): a. Badan menyampaikan permintaan tertulis melalui surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan kepada Tim Teknis untuk melakukan validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis secara terpadu dengan petugas Back Office; b. Tim Teknis dan Back Office menetapkan metode dan waktu validasi/ verifikasi dan kajian yang akan dilaksanakan dan menginformasikannya kepada pemohon melalui Front Office, surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan; c. Validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis dilaksanakan dengan metode:
11
i.
ii. iii.
On desk, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di Kantor dengan dapat menghadirkan pemohon apabila dipandang perlu; On site, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di lokasi objek perijinan; dan On desk dan on site.
4) Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian, serta menghitung nilai retribusi sebagai bahan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh pejabat yang berwenang; (Proses Teknis). 5) Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis dan SKRD kepada Badan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; (Proses Teknis). 6) Petugas Back Office membuat rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Kepala Badan; (Proses Teknis). 7) Kepala Badan menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan): a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan; c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan; d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan Tidak Bersifat Strategis; dan e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum. 8) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan).
12
9) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan: a. Penyerahan via Loket: i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; ii. Petugas Front Office menyerahkan SKRD ke Pemohon; dan iii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan. b. Penyerahan via Non Loket: i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan), resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon. 10) Prosedur Pembayaran dan Penerimaan Dokumen Perizinan: a. Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari petugas Front Office; b. Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke loket pembayaran yang telah disediakan atau Bank yang ditunjuk untuk perjinan yang telah selesai; c. Pemohon menerima bukti pembayaran retribusi (untuk perizinan yang dikenakan retribusi); dan d. Pemohon menerima surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani setelah menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi pendaftaran/ bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi (untuk naskah perizinan) dan syarat lainnya yang ditetapkan.
13
B.4 Mekanisme Perizinan Model 4 : Dengan Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi
BPMPT
PEMOHON FRONT OFFICE
SKPD
BACK OFFICE
TIM TEKNIS
PIMPINAN BPMPT
Informasi
Lengkap Pemeriksaan Berkas
Tidak Lengkap
Via Elektronik
Valid
Verifikasi/ Validasi
Kajian Teknis
Tidak Valid BAP/ Pertimbangan Teknis/ Lainnya
Lengkap Penerbitan Naskah
Tidak Lengkap Penyerahan
Administrasi Perizinan
Tanda Tangan
14
Prosedur Perizinan Model 4 : Dengan Kajian Teknis dan Tanpa Retribusi: 1) Prosedur Permohonan: a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan; b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Badan; c. Permohonan via Loket: i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas; ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap. d. Permohonan via Elektronik: Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan. 2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi): a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan yang bersifat umum tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap untuk persyaratan yang bersifat umum; d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office. 3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Kajian Teknis (Proses Teknis) a. Badan menyampaikan permintaan tertulis melalui surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan kepada Tim Teknis untuk melakukan validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis secara terpadu dengan petugas Back Office; b. Tim Teknis dan Back Office menetapkan metode dan waktu validasi/ verifikasi dan kajian yang akan dilaksanakan dan menginformasikannya kepada pemohon melalui Front Office, surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan; c. Validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis dilaksanakan dengan metode:
15
i. On desk, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di Kantor dengan dapat menghadirkan pemohon apabila dipandang perlu; ii. On site, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di lokasi objek perijinan; dan iii. On desk dan on site. 4) Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian; (Proses Teknis). 5) Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada Badan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; (Proses Teknis). 6) Petugas Back Office membuat rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Kepala Badan; (Proses Penerbitan). 7) Kepala Badan menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan; (Proses Penerbitan): a. Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan penandatangan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu ijin kepada pejabat yang menangani perizinan; c. Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan; d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan; dan e. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan. 8) Petugas Back Office melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan). 9) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan: a. Penyerahan via Loket:
16
i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; dan ii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/ atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan. b. Penyerahan via Non Loket: i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon. 10) Prosedur dan Penerimaan Dokumen Perizinan: Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan.
17
B.5 Mekanisme Perizinan Model 5 : Bersifat Strategis
BPMPT
PEMOHON FRONT OFFICE
SKPD
BACK OFFICE
GUBERNUR
TIM TEKNIS
Informasi
Lengkap Verifikasi/ Validasi
Pemeriksaan Berkas
Tidak Lengkap
Tidak Valid
Lengkap Via Elektronik
Valid
Penerbitan & Penandatanganan Penolakan /Penundaan/ Pengembalian
Verifikasi/ Validasi, Pembahasan, Kajian Teknis Tidak Valid
Paraf Asisten Sekda Wagub
BAP/ Pertimbangan Teknis
Penerbitan Naskah
Tidak Lengkap
Paraf
Penyerahan
Valid
Administrasi Perizinan
Tanda Tangan
Prosedur Perizinan Model 5 : Bersifat Strategis. 1) Prosedur Permohonan: a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui loket informasi, telepon atau diunduh (download) pada web site Badan; dan b. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ditujukan kepada Kepala Gubernur. c. Permohonan via Loket: i. Pemohon yang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus perizinan, dapat diwakili oleh Kuasanya, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan/atau surat tugas bermaterai cukup serta menunjukan identitas; ii. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke loket pendaftaran atau media elektronik; dan iii. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran apabila persyaratan dinyatakan lengkap. d. Permohonan via Elektronik Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi perizinan yang disediakan Badan. 2) Prosedur Pemeriksaan Permohonan (Proses Administrasi): a. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; b. Petugas Front Office mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki/dilengkapi oleh Pemohon apabila persyaratan yang bersifat umum tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Petugas Front Office memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada Pemohon apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap untuk persyaratan yang bersifat umum; dan d. Petugas Front Office menyerahkan berkas permohonan ke petugas Back Office. 3) Prosedur Validasi/ Verifikasi dan Kajian Teknis (Proses Teknis): a. Badan menyampaikan permintaan tertulis melalui surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan kepada Tim Teknis untuk melakukan validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis secara terpadu dengan petugas Back Office; b. Tim Teknis dan Back Office menetapkan metode dan waktu validasi/ verifikasi dan kajian yang akan dilaksanakan dan menginformasikannya kepada pemohon melalui Front Office, surat biasa, elektronik, SMS atau otomasi aplikasi perijinan; dan c. Validasi/ verifikasi, kajian dan menyusun pertimbangan teknis dilaksanakan dengan metode:
i. On desk, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di Kantor dengan dapat menghadirkan pemohon apabila dipandang perlu; ii. On site, validasi/ verifikasi persyaratan permohonan oleh petugas Back Office dan kajian teknis oleh Tim Teknis dilaksanakan di lokasi objek perijinan; dan iii. On desk dan on site. 4)
Tim Teknis menyusun Berita Acara Pemeriksaan atau pembahasan dan pertimbangan teknis yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang mencakup substansi pertimbangan Teknis dan analisa kajian; (Proses Teknis).
5)
Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada Badan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; (Proses Teknis).
6)
Petugas Back Office membuat rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Gubernur; (Proses Penerbitan).
7)
Kepala Badan menyampaikan rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan kepada Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup bidang tugasnya setelah dicatat di Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ditembuskan kepada Biro sesuai lingkup tugasnya. (Proses Penerbitan).
8)
Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup bidang tugasnya melakukan pemarafan rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan setelah mendapatkan masukan dari tim teknis yang berada dilingkup setda dan Biro Hukum; (Proses Penerbitan).
9)
Sekretaris Daerah melakukan pemarafan rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan setelah diparaf oleh Asisten Sekretaris Daerah; (Proses Penerbitan).
10) Gubernur menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan setelah diparaf oleh Wakil Gubernur; (Proses Penerbitan).
11) Petugas ketatausahaan Sekretariat Daerah memberikan penomoran dan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan). 12) Petugas Back Office melaksanakan pengarsipan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan (Proses Penerbitan). 13) Prosedur Penyerahan Dokumen Perizinan: a. Penyerahan via Loket; i. Petugas Back Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada petugas front office; dan ii. Petugas Front Office menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani kepada pemohon, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan. b. Penyerahan via Non Loket: i. Surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan dapat disampaikan melalui pos, setelah pemohon menyerahkan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas/ bukti pendaftaran dan syarat lainnya yang telah ditetapkan; dan ii. Biaya pengiriman melalui pos ditanggung oleh pemohon. 14) Prosedur dan Penerimaan Dokumen Perizinan: Pemohon mengambil surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/ penangguhan permohonan yang telah ditandatangani ke petugas front office dengan menyertakan dan/atau memperlihatkan resi penerimaan berkas dan syarat lainnya yang telah ditetapkan. Model sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif Dan Produk, Kolom B. C. Jangka Waktu Penyelesaian (sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif Dan Produk, Kolom C):
1) Jangka waktu perizinan atau Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterimanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditangguhkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin dan non izin. Jangka waktu perizinan untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana kolom C3 waktu proses penerbitan. Proses penerbitan berupa proses penyusunan naskah perizinan, penandatanganan, penomoran dan proses lainnya sehingga naskah perizinan siap diserahkan kepada pemohon; 2) Permohonan perizinan dinyatakan secara lengkap setelah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis; 3) Durasi waktu proses admistrasi untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana kolom C1 waktu proses administrasi. Proses administrasi berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan perizinan; dan 4) Durasi waktu proses teknis untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana kolom C2 waktu proses teknis. Proses teknis berupa pemeriksaan kesahan/kebenaran/ validitas informasi yang disampaikan pemohon, pelaksanaan kajian teknis dan penyusunan pertimbangan teknis. D. Biaya/ Tarif Retribusi: 1) Biaya/ tarif retribusi untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif Dan Produk, Kolom D; dan 2) Besaran biaya/ tarif retribusi adalah sebagaimana tertera pada Tabel : Biaya/ Tarif Retribusi. E. Produk Pelayanan: 1) Produk pelayanan pelayanan perizinan terpadu adalah administrasi perizinan yang terdiri dari izin dan non izin; dan 2) Produk pelayanan untuk setiap jenis perizinan adalah sebagaimana Tabel : Komponen Mekanisme/ Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif dan Produk, Kolom E.
TABEL KOMPONEN MEKANISME/ PROSEDUR, WAKTU PENYELESAIAN, BIAYA/ TARIF DAN PRODUK Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur
Jenis Izin
Produk
C2
C3
D
E
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
4
14
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
021010 021011
4 4
7 7
3 3
02102
4
7
3
4 4 4
7 7 7
3 3 3
4
7
3
Ket
01 011
Izin Usaha Perkebunan (IUP);
011010
2.
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
011020
3.
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
011030
4.
Izin Peremajaan Tanaman
011040
Bidang Perikanan dan Kelautan Jenis Izin 8. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT Baru; Perubahan. 9. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan SIPI Andon. Baru; Perubahan; Perpanjangan. 10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT;
Biaya/Tarif
Penerbitan
1.
Jenis Non Izin 5. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru; 6. Rekomendasi Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan; 7. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan
Admini strasi C1
Teknis
B Bidang Perkebunan
Waktu Proses (hari kerja)
Sesuai Model 4
012 012010 012020
Sesuai Model 5 Sesuai Model 4
012030 02 021 02101
Izin
Sesuai Model 3
021020 021021 021022 021030
Sesuai Model 4
Sesuai Model 3
Ada Ada
Izin Izin Izin
Ada Ada Ada
Izin Izin Izin Izin
Bersifat Strategis
Bidang dan Jenis Perizinan
11. 12. 13.
14. 15.
16.
Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; Penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukutan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota; Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jenis Non Izin 17. 18. 19.
20.
Laut
Usaha dengan
Bidang Kehutanan Jenis Izin 21.
Mekanisme/ Prosedur
021040
B Sesuai Model 3
021050 021060
Sesuai Model 4
021070
Waktu Proses (hari kerja)
Biaya/Tarif
Produk
C3 3
D
E Izin
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Buku Pas Kapal
Admini strasi C1 4
Teknis
Penerbitan
C2 7
4
021080
Sesuai Model 3
4
7
3
Izin
021090
Sesuai Model 4
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
022030
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
022040
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
5
15
10
Tidak Ada
Izin
022
Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan sampai dengan 12 Mil; Rekomendasi Ekspor/Import Ikan Hidup; Rekomendasi Pembudidayaan/Penangkapan Ikan Menggunakan Tenaga Asing; Rekomendasi Produsen Obat Ikan
Kode Perizinan
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun;
022010 022020 Sesuai Model 4
03 031
031010
Sesuai Model 4
Ket
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
22.
23.
24. 25.
26.
27.
28. 29.
30. 31. 32. 33. 34.
Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun; Izin Perubaham Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun; Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; Izin Penurunan Kapasitas Produksi pada IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun; Izin Peremajaan Mesin (Reengineering) IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun; Izin Perubahan (addendum) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m3 per tahun; Izin Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi; Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau satwa liar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon di Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda; Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Biofarmaka di Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda; Izin Pengusahaan Wisata Alam di Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda; Izin Pemanfaatan Jasa Air di di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Izin Pemanfaatan Jasa Aliran Air di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
031020
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031030
4
7
3
Tidak Ada
Izin
031040
4
7
3
Tidak Ada
Surat Pedaftaran
031050
4
7
3
Tidak Ada
Izin
031060
4
7
3
Tidak Ada
Izin
031070
4
7
3
Tidak Ada
Izin
031080
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031090
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031100
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031110
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031120
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031130
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031140
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Ket
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
35. 36.
37.
38.
Perizinan Jasa Usaha di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung Skala Provinsi Lintas Kabupaten/ Kota; Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil;
Jenis Non Izin 39. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk Kapasitas Produksi di atas 6.000 m3 per Tahun; 40. Rekomendasi Izin Pengusahaan Taman Buru Skala Provinsi; 41. Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Lembaga Konservasi (antara lain Kebun Binatang, Taman Safari) Skala Provinsi; 42. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Kawasan Skala Provinsi (Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam) 43. Rekomendasi Penunjukan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; 44. Rekomendasi pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
031150
5
15
10
Tidak Ada
Izin
031160
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Ket
031170
Sesuai Model 5
5
75
10
Tidak Ada
Persetujuan Prinsip
Bersifat Strategis
031180
Sesuai Model 5
5
75
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
032010
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032020
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032030
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032040
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032050
5
30
10
Tidak Ada
Rekomendasi
Bersifat Strategis
5
45
10
Tidak Ada
Rekomendasi
Bersifat Strategis
032
Sesuai Model 4
Sesuai Model 5 032060
Kode Perizinan
Bidang dan Jenis Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
46.
skala provinsi; Rekomendasi Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
47.
Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;
48.
Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota; Rekomendasi Calon Lahan Pengganti;
45.
49.
yang
Bidang Kesehatan Jenis Izin 50. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT); 51. 52. 53. 54. 55. 56.
Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; Izin Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang; Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang; Izin Laboratorium Kesehatan Madya;
Jenis Non Izin 57. 58. 59. 60.
Rekomendasi Izin Laboratorium Patologi Anatomik; Rekomendasi Izin Laboratorium Parasitologi Klinik; Rekomendasi Izin Laboratorium Mikrobiologi Klinik; Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
032070
5
75
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032080
5
60
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032090
5
105
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032100
5
60
10
Tidak Ada
Rekomendasi
032110
5
60
10
Tidak Ada
Rekomendasi
04 041 041010
5
20
10
Tidak Ada
Izin
041020
5
25
10
Tidak Ada
Izin
041030
5
25
10
Tidak Ada
Izin
041040 041050
5 5
20 20
10 10
Tidak Ada Tidak Ada
Izin Izin
5
20
10
Tidak Ada
Izin
041070
5
25
10
Tidak Ada
Izin
042 042010 042020
5 5
25 25
10 10
Tidak Ada Tidak Ada
Rekomendasi Rekomendasi
042030
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042040
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
041060
Sesuai Model 4
Ket
Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
61. 62. 63. 64.
65. 66.
67.
68. 69. 70. 71. 72.
73.
74.
CTKI; Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK); Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF); Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO); Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Kelas A/Utama atau yang setara; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Kelas A; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan Kelas Utama; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Institusi Penguji Kalibrasi Alat Kesehatan; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Lapangan; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit PMA/PMDN; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir; Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Klinik Kedokteran Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis (PAM); Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Medis Sub Spesialis Khusus; Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
042050 042060
5 5
20 20
10 10
Tidak Ada Tidak Ada
Rekomendasi Rekomendasi
042070
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042080
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042090
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042100
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042110
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042120
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042130
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042140
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042150
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042160
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042170
5
25
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042180
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
Ket
Kode Perizinan
Bidang dan Jenis Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
75. 76. 77. 78.
Tangga (PKRT) Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi; Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional; Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik; Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU IEBA)
Bidang Perhubungan Jenis Izin 79.
80.
81. 82.
83.
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
042190
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042200
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042210
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
042220
5
20
10
Tidak Ada
Rekomendasi
4 4 4 4
7 7 7 7
3 3 3 3
Ada Ada Ada
4
0
10
Izin Izin Izin Kartu Pengawasan
4
7
3
4 4 4
7 7 7
3 3 3
Ada Ada Ada
4
0
10
Ada
Izin Izin Izin Kartu Pengawasan Izin
051
Izin Operasi Angkutan Kota (AKDP); Baru; Perubahan; Perpanjangan; Registrasi Kartu Pengawasan;
Dalam
Provinsi
Jasa
Pengurusan
05101 051010 051011 051012 051013
051023
Transportasi
Sesuai Model 3 Sesuai Model 1
05102 051020 051021 051022
Izin Insidentil; Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dibawah 20 m3/7 Gross Ton; Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan; Usaha
Admini strasi C1
05
Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP); Baru; Perubahan; Perpanjangan; Registrasi Kartu Pengawasan;
Izin
Waktu Proses (hari kerja)
Sesuai Model 3 Sesuai Model 1
051030
Sesuai Model 1
0.5
0
0.5
051040
Sesuai Model 4
4
7
3
Tidak Ada
4
7
3
Tidak Ada
051043 05105
Izin Kartu Pengawasan
Ket
Kode Perizinan
Bidang dan Jenis Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
(SIUJPT); Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan; 84.
85.
86.
87.
88.
89.
Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) dan Herregistrasi; Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan; Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi; Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan; Izin Usaha Perusahaan Depo (SIUPDPK); Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan;
Peti
Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPPER); Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan; Izin Pembukaan Kantor Cabang Pelayaran Rakyat; Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan;
Kemas
Rakyat
Perusahaan
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E Izin Kartu Pengawasan
Teknis
Penerbitan
C2
051050
4
7
3
Tidak Ada
051053
4
7
3
Tidak Ada
051060
4
7
3
Tidak Ada
051063
4
7
3
Tidak Ada
051070
4
7
3
Tidak Ada
051073
4
7
3
Tidak Ada
051080
4
7
3
Tidak Ada
051083
4
7
3
Tidak Ada
051090
4
7
3
Tidak Ada
051093
4
7
3
Tidak Ada
051100
4
7
3
Tidak Ada
051103
4
7
3
Tidak Ada
05106 Izin Kartu Pengawasan
05107 Izin Kartu Pengawasan
05108 Izin Kartu Pengawasan
05109 Izin Kartu Pengawasan
05110
Izin Usaha Tally di Pelabuhan;
05111
Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan;
051110
4
7
3
Tidak Ada
051113
4
7
3
Tidak Ada
Izin Kartu Pengawasan Izin Kartu Pengawasan
Ket
Kode Perizinan
Bidang dan Jenis Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
90.
91.
92.
Izin Usaha Penyewaan Alat Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL); Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan;
Angkutan
Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUEMPU); Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan; Izin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara; Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan;
93.
94. 95.
96.
97.
Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi; Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan; Izin Pembangunan Prasarana yang Melintasi Alur Sungai dan Danau; Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; Persetujuan Angkutan Orang dengan Menggunakan Gerbong Kereta Api dalam Kondisi Tertentu yang Pengoperasian di dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi; Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Izin Kartu Pengawasan
Teknis
Penerbitan
C2
05112 051120
4
7
3
Tidak Ada
051123
4
7
3
Tidak Ada
051130
2
4
1
Tidak Ada
051133
2
4
1
Tidak Ada
051140
2
4
1
Tidak Ada
051143
2
4
1
Tidak Ada
051150
4
7
3
Tidak Ada
051153
4
7
3
Tidak Ada
051160
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051170
4
7
3
Tidak Ada
Persetujuan
051180
4
7
3
Tidak Ada
Persetujuan
051190
4
7
3
Tidak Ada
Izin
05113 Izin Kartu Pengawasan
05114 Izin Kartu Pengawasan
05115 Izin Kartu Pengawasan
Ket
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
98.
99.
100.
101. 102. 103. 104. 105. 106.
107.
108. 109.
Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT <7) dan Tonase lebih dari 7 sampai dengan GT 300 (Tugas Perbantuan) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau); Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal (Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang Dari GT 7 (GT < 7) yang Berlayar di Laut; Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT <7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau); Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional; Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional; Izin Reklamasi di dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional; Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional; Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional; Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat; Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional (Lintas Batas); Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder; Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
051200
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051210
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051220
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051230
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051240
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051250
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051260
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051270
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051280
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051290
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051300 051310
4 4
7 7
3 3
Tidak Ada Tidak Ada
Izin Izin
Ket
Kode Perizinan
Bidang dan Jenis Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
110. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum; 111. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum; 112. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; 113. Izin Usaha Sarana Perkeretaapian Umum;
115. Izin Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus 116. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus; 117. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; Angkutan
Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
051320
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051330
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051340
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051350
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051360
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051370
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051380
4
7
3
Tidak Ada
Izin
051390
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
4
7
3
Tidak Ada
Izin Kartu Pengawasan
052010
4
7
3
Tidak Ada
052020
4
7
3
Tidak Ada
052030
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052040
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
Sesuai Model 5
114. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;
118. Izin Usaha Perusahaan (Pembukaan Kantor Cabang); Surat Keputusan; Registrasi Kartu Pengawasan;
Waktu Proses (hari kerja)
Laut
Jenis Non Izin 119. Informasi Pengusahaan Angkutan Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); 120. Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan; 121. Rekomendasi Izin Trayek Lintas Provinsi/AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)/ Rekomendasi Izin Operasi; 122. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS);
05140 051400
Sesuai Model 4
051403 052
Surat Informasi Surat Keterangan
Sesuai Model 4
Ket
Bersifat Strategis
Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
123. Rekomendasi Ketinggian Bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; 124. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Usaha Penunjang Angkutan Udara (Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara); 125. Surat Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B; 126. Pengesahaan Rancang Bangun Terminal Penumpang Tipe B; 127. Surat Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B; 128. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota; 129. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan, Dlkr/Dlkp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara serta Jaringan Jalur Kereta Api; 130. Pelaksanaan Pengukuran Kapal sampai dengan GT 300 (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau) Ditugaspembantuankan kepada Provinsi; 131. Penerbitan Pas Perairan Daratan (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau); 132. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau); 133. Penerbitan Dokumen Pengawakan Kapal (Kapal
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
052050
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052060
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052070
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052080
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052090
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052100
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052110
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052120
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052130
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052140
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052150
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
Ket
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
134.
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.
142.
143. 144.
Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau); Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Internasional Hub, Internasional dan Nasional; Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum; Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Internasional Hub; Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Internasional; Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Nasional; Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum; Rekomendasi Penetapan/Izin Pembangunan Bandar Udara Umum yang Melayani Pesawat Udara ≥ 30 Tempat Duduk; Rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus yang Melayani Pesawat Udara dengan Kapasitas < 30 (tiga puluh) Tempat Duduk dan Ruang Udara Disekitarnya Tidak Dikendalikan dan Terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi, sesuai dengan Batas Kewenangan Wilayahnya.Pemberitahuan Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus; Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus Dengan RTRW Provinsi; Rekomendasi Persetujuan Pembangunan
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
052160
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052170
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052180
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052190
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052200
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052210
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052220
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052230
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
052240
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
2
7
5
Tidak Ada
Rekomendasi
052250 052260
Sesuai Model 5
Ket
Bersifat Strategis Bersifat
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota; 145. Rekomendasi Persetujuan Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota; 146. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota; 147. Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Perkereteapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota; Bidang Ketenagakerjaan Jenis Izin 148. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan; 149. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
150.
151. 152.
153.
154.
Perpanjangan (IMTA-P); Pencabutan (IMTA-C); Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL); Baru Perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Skala Provinsi; Izin Pendirian Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Skala Provinsi; Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS); Izin Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Teknis
Penerbitan
C2
C3
Biaya/Tarif
Produk
D
E
Ket
Strategis
052270
2
7
5
Tidak Ada
Rekomendasi
Bersifat Strategis
052280
2
7
5
Tidak Ada
Rekomendasi
Bersifat Strategis
052290
2
7
5
Tidak Ada
Rekomendasi
Bersifat Strategis
06 061 061010
Sesuai Model 4
1
4
2
Tidak Ada
RPTKA
061020 061023 061024
Sesuai Model 3
1 1
1 1
1 1
Tidak Ada
Izin Izin
061030
12
061030 061033 061040
3 3 4
6 6 7
3 3 3
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Izin Izin Izin
3
6
3
Tidak Ada
Izin
061060
3
6
3
Tidak Ada
Izin
061070
4
7
3
Tidak Ada
Izin
061050
Sesuai Model 4
Tidak Ada
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
155. Izin Terhadap Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan Skala Provinsi; 156. Izin Tempat Penampungan Calon TKI Skala Provinsi Jenis Non Izin 157. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 158. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); 159. Rekomendasi Kepada Swasta dalam Pengelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job Fair Skala Provinsi; 160. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIPPTKIS/PPTKIS); 161. Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar Negeri; 162. Rekomendasi Perizinan Pendirian Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan,; 163. Rekomendasi Terhadap Izin Operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan Beroperasi Lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi; 164. Rekomendasi Terhadap Izin Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan; 165. Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
061080
4
7
3
Tidak Ada
Izin
061090
4
7
3
Tidak Ada
Izin
062010
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
062020
0.5
2
0.5
Tidak Ada
Rekomendasi
062030
1
2
1
Tidak Ada
Rekomendasi
062040
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
062060
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
062070
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
062080
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
062090
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
062
062050
07
Sesuai Model 4
Ket
Kode Perizinan
Bidang dan Jenis Perizinan
Jenis Izin 166. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar; Jenis Non Izin 167. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor Terdaftar (DT); 168. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor; 169. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub-Distributor; 170. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula antar Pulau (SPPGAP); 171. Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P) 172. Angka Pengenal Impor – Umum (API-U) 173. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau Bidang Pendidikan Jenis Izin 174. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB); 175. Izin Operasional Pendidikan Menengah (SMK/SMA) Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat; Bidang Peternakan Jenis Izin 176. Izin Membawa Provinsi/Pulau; 177. Izin Membawa Provinsi/Pulau; 178. Izin Membawa
Mekanisme/ Prosedur
Waktu Proses (hari kerja)
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
B
Admini strasi C1
Sesuai Model 4
4
7
3
Tidak Ada
Izin
072010
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
072020
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
072040
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
072050 072060
4 4
7 7
3 3
Tidak Ada Tidak Ada
API-P API-U
072070
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
1
4
2
Tidak Ada
Izin
1
4
2
Tidak Ada
Izin
1
4
2
Tidak Ada
Izin
Teknis
Penerbitan
C2
071 071010 072
072030 Sesuai Model 4
08 081 081010 Sesuai Model 4 081020 09 091
Hewan
Kesayangan
Antar
Masuk
Bibit
Ternak
Antar
Keluar
Bibit
Ternak
Antar
091010 091020 091030
Sesuai Model 4
Ket
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
Provinsi/Pulau 179. Izin Distributor Obat Hewan; 180. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi Jawa Barat; Jenis 181. 182. 183.
184. 185. 186. 187.
188. 189. 190.
Non Izin Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan; Rekomendasi Importasi/Eksportasi Obat Hewan; Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI; Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke luar Wilayah Negara RI; Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk Pangan Asal Hewan; Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk Hewan Non Pangan; Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Potong ke dalam Wilayah Negara RI; Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak; Rekomendasi Pengeluaran/ Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi; Rekomendasi Pengeluaran/ Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi;
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
091040
4
7
3
Tidak Ada
Izin
091050
4
7
3
Tidak Ada
Izin
092 092010 092020
4 4
7 7
3 3
Tidak Ada Tidak Ada
Rekomendasi Rekomendasi
092030
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
092040
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
092050
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
092070
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
092080
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
092090
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
092100
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
092060
Sesuai Model 4
Rekomendasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Jenis Izin 191. Izin Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi; 192. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan
10 101 101010
Sesuai Model 4
101020
Sesuai Model 5
5
20
5
Tidak Ada
Izin
Tidak Ada
Izin
Ket
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai debngan 12 mil Laut; Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
193.
194.
195.
196.
197.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian; Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan; Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai debngan 12 mil Laut; Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat; Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama; Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
Ket
Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis
101020
5
15
10
Tidak Ada
Izin
101020
5
15
10
Tidak Ada
Izin
101020
5
15
10
Tidak Ada
Izin
101020
5
15
10
Tidak Ada
Izin
101030
5
20
5
Tidak Ada
Izin
5
20
5
Tidak Ada
Izin
5
20
5
Tidak Ada
Izin
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
5
45
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat
101030
Sesuai Model 4
101030
101040
101050
Sesuai Model 5
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
198.
199.
200. 201.
202.
203.
Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Daerah Provinsi; Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi; Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Penerbitan izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri)
Jenis Non Izin 204. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Lain di luar Kegiatan Migas pada Lintas Kabupaten/Kota; 205. Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak dalam rangka Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Laut Diukur Dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Teknis
Penerbitan
C2
C3
Biaya/Tarif
Produk
D
E
Ket
Strategis
101060
5
20
5
Tidak Ada
Izin
101070
5
20
5
Tidak Ada
Izin
101080
5
45
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
101090
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
101010
5
45
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
101011
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
5
20
5
Tidak Ada
Rekomendasi
5
20
5
Tidak Ada
Rekomendasi
Sesuai Model 4
Sesuai Model 5
102 102020 Sesuai Model 4 102030
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
Perairan Kepulauan; 206. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi; 207. Rekomendasi Izin Prinsip Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); Bidang Binamarga Jenis Izin 208. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan (Rumija); 209. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan (Rumija) Bidang PSDA Jenis Izin 210. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai); Baru; Perpanjangan. 211. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan; Bidang Komunikasi dan Informatika Jenis Izin 212. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio; Izin Prinsip; Izin Penyelenggaraan.
102040
Waktu Proses (hari kerja)
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
Bersifat Strategis
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
Bersifat Strategis
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4 4
12 12
5 5
Tidak Ada Tidak Ada
Izin Izin
4
12
5
Tidak Ada
Izin
4 4
7 7
3 3
Tidak Ada Tidak Ada
Izin Izin
Admini strasi C1
Teknis
Penerbitan
C2
5
Ket
Sesuai Model 5 102050
11 111 111010 Sesuai Model 4 111020 12 121 12101 121010 121013
Sesuai Model 4
121020
131 13101 Sesuai Model 4 131010 131010
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
213. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator; 214. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang;
131020
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1 2
Biaya/Tarif
Produk
C3 3
D Tidak Ada
E Izin
Teknis
Penerbitan
C2 5
13103
Baru
131031
4
7
3
Tidak Ada
Izin
Perpanjangan
131033
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
5
15
10
Tidak Ada
Izin Lokasi
5
15
10
Tidak Ada
Penetapan Lokasi
4
7
3
Tidak Ada
Pertimbangan
4
7
3
Tidak Ada
Izin
Tidak Ada
Izin
Tidak Ada
Rekomendasi
Jenis Non Izin 215. Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (End To End) Cakupan Provinsi; 216. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta; Bidang Pertanahan Jenis Izin 217. Izin Lokasi; 218. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi; 219. Pertimbangan dan Usulan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Izin Lokasi; Bidang Sosial Jenis Izin 220. Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi; 221. Penerbitan Izin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Jenis Non Izin 222. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional;
Ket
132 132010 Sesuai Model 4 132020 14 141 141010 141020
Sesuai Model 5
141030 15 151 151010 Sesuai Model 4
152 152010
Sesuai Model 4
4
7
3
Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat Strategis
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
223. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Bidang Pertanian Jenis Izin 224. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura Wilayah Provinsi; 225. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Bidang Pemukiman dan Perumahan Jenis Izin 226. Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota; 227. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota; 228. Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus;
Jenis Non Izin 229. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota, 230. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara;
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jenis Izin 231. Izin Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi; 232. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Ke Luar
152020
Waktu Proses (hari kerja)
Biaya/Tarif
Produk
C3 3
D Tidak Ada
E Rekomendasi
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Bersifat Strategis
Admini strasi C1 4
Teknis
Penerbitan
C2 7
4
Ket
16 161 161010 Sesuai Model 4 161020 17 171 171010 171020
Sesuai Model 5
171030 172 172010
Sesuai Model 4
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
172020
Sesuai Model 5
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Izin
4
7
3
Tidak Ada
Izin
18 181 181010 181020
Sesuai Model 4
Bersifat Strategis
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
233.
234. 235. 236.
Provinsi Dan Antar Kabupaten / Kota; Izin Survei Dan Pengangkatan Benda Cagar Budaya/Situs Di Atas 4 (Empat) Sampai Dengan 12 (Dua Belas) Mil Laut Dari Garis Pantai Atas Rekomendasi Pemerintah, 14 Hari Kerja; Registrasi Museum Dan Koleksi Di Provinsi; Izin Lokasi Syuting Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
Jenis Non Izin 237. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi; 238. Rekomendasi Pembebasan Fiskal untuk Kegiatan Misi Kesenian Indonesia ke Luar Negeri dari Provinsi. 239. Rekomendasi peningkatan bintang hotel pariwisata skala provinsi 240. Rekomendasi izin penelitian cagar budaya 241. Rekomendasi dan/atau izin mengubah fungsi cagar budaya 242. Rekomendasi dan/atau izin pencairan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya Bidang Lingkungan Hidup Jenis Izin 243. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas); 244. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL; 245. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha dan/atau
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Biaya/Tarif
Produk
C3
D
E
Teknis
Penerbitan
C2
181030
4
7
3
Tidak Ada
Izin
181040
4
7
3
Tidak Ada
Tanda Daftar
181050
4
7
3
Tidak Ada
Izin
181060
4
7
3
Tidak Ada
Tanda Daftar
182010
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
182020
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
182040
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
182050
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
182060
4
7
3
Tidak Ada
Rekomendasi
5
30
10
Tidak Ada
Izin
191020
5
70
10
Tidak Ada
Izin
191030
4
10
10
Tidak Ada
Izin
Ket
182
182030
Sesuai Model 4
19 191 191010 Sesuai Model 5
Bersifat Strategis Bersifat Strategis Bersifat
Bidang dan Jenis Perizinan
Kode Perizinan
Mekanisme/ Prosedur B
Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL 246. Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung
Jenis Non Izin 247. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional; 248. Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Lindung
191040
Waktu Proses (hari kerja) Admini strasi C1
Teknis
Penerbitan
C2
C3
Biaya/Tarif
Produk
D
E
5
15
10
Tidak Ada
Izin
Ket
Strategis Bersifat Strategis
192 192010
Sesuai Model 4
5
30
10
Tidak Ada
Rekomendasi
192020
Sesuai Model 5
5
15
10
Tidak Ada
Rekomendasi
5
15
10
Tidak Ada
Izin
5
15
10
Tidak Ada
Izin
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4
2 2 3 5 2 2 2 2 2 2 2
Bidang Koperasi dan UMKM Jenis Izin 249. Izin Usaha Simpan Pinjam 250. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
20 201 201010
Bidang Penanaman Modal Jenis Izin 251. Izin Prinsip Penanaman Modal 252. Izin Prinsip Perluasan 253. Izin Prinsip Perubahan 254. Izin Prinsip Penggabungan 255. Izin Usaha Penanaman Modal 256. Izin Usaha Perluasan 257. Izin Usaha Perubahan 258. Izin Usaha Penggabungan 259. Izin Pencabutan 260. Izin Pembatalan 261. Izin Pembukaan Kantor Cabang
21 211 211010 211020 211030 211040 211050 211060 211070 211080 211090 211100 211110
201020
Sesuai Model 4
Sesuai Model 2
Sesuai Model 4
Sesuai Model 2
Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Izin Izin Izin Izin Izin Izin Izin Izin Pencabutan Pembatalan Izin
Bersifat Strategis
No 1 2
3
4
5
6
Biaya/ Tarif Retribusi Tarif Retribusi Jenis Retribusi Satuan Besaran Ijin Usaha Keramba Jaring Per Kolam (7x7 Rp. 50.000,Apung m)/ 5 tahun Ijin Usaha Penangkapan Ikan Long Line Payang Dogol Purse seine Purse seine pelagis kecil Purse seine pelagis besar Jaring Insang Jaring Cumi Bubu
(SIPI) Per GT/ Per GT/ Per GT/ Per GT/ Per GT/ Per GT/ Per GT/ Per GT/
2 2 2 3 3 2 2 3
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000,25.000,20.000,11.000,20.000,17.000,25.000,15.000,-
Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Long Line Per GT/ Payang Dogol Per GT/ Pukat ikan dan sejenisnya Per GT/ Purse seine pelagis kecil Per GT/ Purse seine pelagis besar Per GT/ Jaring Insang Per GT/ Jaring Cumi dan sejenisnya Per GT/ Bubu Per GT/
3 3 3 3 3 3 3 3
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
10.000,5.000,10.000,5.000,10.000,7.500,8.500,10.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
300.000,200.000,250.000,200.000,300.000,150.000,-
Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Long Line Payang Dogol Purse seine Jaring Insang Jaring Cumi dan sejenisnya Bubu Izin Trayek/ Operasi Angkutan Darat Mobil Bis dengan kapasitas Per 5 Tahun tempat duduk 10-15 Mobil Bis dengan kapasitas Per 5 Tahun tempat duduk 16-25 Mobil Bis dengan kapasitas Per 5 Tahun tempat duduk 26 Mobil penumpang lainnya Per 5 Tahun (Taksi) Perpanjangan Mempekerjakan Kerja Asing (IMTA)
Izin Per Tenaga tahun
Rp. 412.500,Rp. 442.500,Rp. 512.500,Rp. 400.000,-
Orang/ US$ 100
F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: 1. Terdapat unit atau kelompok petugas pelayanan yang khusus menangani pengaduan, saran dan masukan dari pelanggan/ masyarakat. 2. Terdapat sarana-prasarana dan sistem informasi yang khusus menerima dan menindaklanjuti pengaduan, sarana dan masukan dari pelanggan/ masyarakat. 3. Prosedur pengaduan adalah sebagai berikut: a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Badan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan; c. Pengaduaan yang disampaikan lebih dari 30 (tiga puluh) dapat diperlakukan sebagai saran/ masukan/ permohonan baru/ koreksi/ revisi; d. Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan secara cepat, tepat dan memberikan jawaban, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan; dan e. Pemohon mengisi data pengaduan yang dapat disampaikan melalui: 1) loket pengaduan; 2) telephon; dan 3) Media elektronik/ Aplikasi Pengaduan. f. Petugas menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Pencatatan pengaduan yang setidaknya meliputi identitas pelapor/yang mengadukan dan objek/materi pengaduan; 2) Pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor/ yang mengadukan atau objek/materi pengaduan diperlakukan sebagai saran atau masukan; 3) Menelaah dan mengelompokan pengaduan berdasarkan: a) Bidang/ Sektor/ Jenis Perijinan; b) Jenis masalah yang dikelompokan sesuai komponen/unsur didalam Standar Pelayanan/SOP/lainnya, diantaranya: Persyaratan; Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk pelayanan; Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; dll. 4) Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Merumuskan inti masalah yang diadukan;
b) Menghubungkan materi pengaduan dengan SP/SOP/peraturan yang relevan; c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti: klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan; e) Melakukan klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kepada pihak yang terkait baik diinternal atau eksternal Badan; f) Hasil penelahaan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (1). Penyelesaian pengaduan di internal Badan, untuk dugaan yang permasalahannya berada diinternal Badan. Tindaklanjut pengaduan diinternal Badan, diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Badan, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya; (2). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait, untuk pengaduan yang dugaan permasalahannya berada dieskternal Badan; Tindaklanjut pengaduan yang melibatkan Tim Teknis/ Perangkat Daerah terkait diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkatan pelaksana sampai dengan Kepala Perangkat Daerah, dengan tetap melaporkan secara tertulis hasil tindaklanjutnya ke pejabat diatasnya; (3). Penyelesaian pengaduan yang ditindaklajuti dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk pengaduan yang tidak bisa diselesaikan secara internal atau eksternal Badan. Pelibatan APIP berdasarkan persetujuan Kepala Badan/ Perangkat Daerah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5) Hasil tindaklanjut pengaduan diinformasikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada atasan langsung.
MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
BPMPT
PEMOHON FRONT OFFICE
OPD/ APIP
BACK OFFICE
PIMPINAN BPMPT
PENGADUAN Gabungan
PENCATATAN
PENELAAHAN Mandiri
PENGELOMPOKAN PERUMUSAN MASALAH CEK SP/ SOP PERIKSA DOKUMEN/ INFORMASI PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KLARIFIKASI/ KONFIRMASI/ PENELITIAAN/ PEMERIKSAAN/ INVESTIGASI
PENYELESAIAN INFORMASI
PENGELOMPOKAN PERUMUSAN MASALAH CEK SP/ SOP PERIKSA DOKUMEN/ INFORMASI PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KLARIFIKASI/ KONFIRMASI/ PENELITIAAN/ PEMERIKSAAN/ INVESTIGASI
PENYELESAIAN
PELAPORAN TINDAKAN
