STANDAR PELAYANAN PENILAIAN, PENETAPAN ANGKA KREDIT, DAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL GURU BAGI GURU MADYA PANGKAT PEMBINA TK I GOLONGAN RUANG IV/b KE ATAS SERVICE DELIVERY NO. 1.
KOMPONEN Persyaratan Pelayanan
URAIAN 1. Guru minimal jabatan Guru Madya pangkat Pembina Tk I Golongan Ruang IV/b; 2. Guru melengkapi dokumen kepegawaian terdiri: a. Surat Usul Penilaian Angka Kredit dari Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota; b. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir; c. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) Terakhir; d. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir; e. Fotokopi Konversi NIP (apabila pada SK Pangkat dan jabatan terakhir belum tercantum NIP baru ybs); f. Fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan; dan g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS satu tahun terakhir. Catatan: Poin b sampai dengan g dilegalisir oleh: 1) Guru oleh Kepala Sekolah; dan 2) Kepala Sekolah oleh pejabat struktural minimal eselon IV. 3. Guru mengusulkan DUPAK beserta lampiran bukti fisik yang terdiri: a. Unsur Utama : 1) Pendidikan a) fotokopi ijazah pendidikan lanjutan yang akan diperhitungkan angka kreditnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila ijazah diperoleh dari Luar Negeri, harus mendapat pengakuan dari Kementerian Ristek dan Dikti; b) fotokopi surat izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) fotokopi SK tugas belajar, SK pembebasan sementara dan SK pengangkatan kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
NO.
KOMPONEN
URAIAN 2) Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu a) surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu; b) laporan hasil penilaian kinerja guru kelas/mapel/bimbingan dengan melampirkan rekapitulasi hasil penilaian, perhitungan angka kredit berdasarkan hasil PK Guru selama masa penilaian; c) laporan hasil penilaian kinerja tugas tambahan dengan melampirkan hasil penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan, rekapitulasi hasil penilaian, perhitungan angka kredit berdasarkan hasil PK Guru selama masa penilaian bagi guru yang mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran; d) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang tugas melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan; e) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas tertentu guru yang tidak mengurangi jam mengajar. 3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Surat Pernyataan Kepala Sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan: a) Pengembangan Diri 1) Laporan pengembangan diri sistematika yang telah ditentukan;
dengan
2) Surat tugas atau surat izin dari atasan langsung; dan 3) Fotokopi surat keterangan/sertifikat/STTPL yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. b) Publikasi Ilmiah Bukti fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku c) Karya Inovatif. Bukti fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Unsur Penunjang: 1) Surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru; 2) Ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu: a) fotokopi ijazah pendidikan lanjutan yang akan
NO.
KOMPONEN
URAIAN diperhitungkan angka kreditnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila ijazah diperoleh dari Luar Negeri, harus mendapat pengakuan dari Kementerian Ristek dan Dikti; b) fotokopi surat izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c) fotokopi SK tugas belajar, SK pembebasan sementara dan SK pengangkatan kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas guru sesuai ketentuan dalam masa penilaian; 4) Fotokopi penghargaan/tanda jasa yang diperoleh dalam masa penilaian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
NO. 2.
KOMPONEN
URAIAN
Sistem, Mekanisme, Prosedur pengajuan Penetapan angka Kredit: dan Prosedur 1. Guru mengumpulkan bukti-bukti kegiatan yang akan diajukan untuk kenaikan pangkat dalam DUPAK; 2. Kepala Sekolah menyetujui dan mengusulkan kenaikan pangkat guru kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota; 3. Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota mengusulkan Penetapan Angka Kredit guru ditujukan kepada: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan u.p. Kepala LPMP setempat Untuk kenaikan pangkat periode bulan April, berkas DUPAK diterima sekretariat terakhir pada tanggal 30 November tahun sebelumnya, sedang untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober, berkas DUPAK diterima terakhir pada tanggal 31 Mei tahun berjalan. 4. Sekretariat tim penilai menerima dan merekap data; 5. Tim penilai menilai berkas DUPAK; 6. Sekretariat tim penilai memproses hasil penilaian, berupa: a. Bagi yang memenuhi syarat angka kredit yang ditentukan akan dilakukan proses lebih lanjut: 1) Penerbitan PAK penyesuaian yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bagi yang belum); 2) Penerbitan PAK hasil penilaian yang akan ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK); 3) Pengajuan usulan SK Penyesuaian Jabatan ke Biro Kepegawaian (bagi yang belum); 4) Pengajuan usulan SK Kenaikan Jabatan Fungsional Guru ke Biro Kepegawaian. b. Bagi yang belum memenuhi syarat angka kredit akan dilakukan proses: 1) Penerbitan surat laporan hasil penilaian angka kredit disertai saran-saran yang harus dilakukan; 2) Penerbitan penyesuaian PAK dari PAK terakhir. 7. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan penetapan kenaikan jabatan fungsional guru kepada Kepala Biro Kepegawaian; 8. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Mendikbud menetapkan Surat Keputusan kenaikan jabatan fungsional guru; 9. Sekretariat tim penilai mengirimkan PAK, SK Kenaikan Jabatan, laporan hasil penilaian kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan; 10. Guru menerima SK.
NO.
KOMPONEN
URAIAN
Guru mengusulkan DUPAK sesuai persyaratan melalui Kepala Sekolah Kepala Sekolah mengusulkan penetapan AK kepada Kepala Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan mengusulkan berkas ke Ditjen GTK melalui LPMP setempat
Sekretariat Tim memverifikasi berkas Dupak
Tim Penilai melakukan penilaian
Direktur Jenderal mengusulkan penetapan jabatan kepada Sekretaris Jenderal melalui Karopeg
Karopeg menetapkan SK jabatan
Sekretariat Tim Penilai menyampaikan PAK, SK Kenaikan Jabatan, dan laporan hasil penilaian ke Kepala Sekolah
Guru menerima SK
3.
Jangka penyelesaian
4.
Biaya / Tarif
waktu Maksimal 90 hari kerja setelah berkas diterima dan persyaratan lengkap Tidak dipungut biaya
NO. 5.
6.
KOMPONEN Produk Pelayanan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
URAIAN Bagi guru yang DUPAKnya memenuhi syarat: a. SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (bagi yang belum) b. PAK Penyesuaian (bagi yang belum) c. PAK hasil penilaian d. SK Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Bagi guru yang DUPAKnya tidak memenuhi syarat: a. Penerbitan surat laporan hasil penilaian angka kredit disertai saransaran yang harus dilakukan; b. Penerbitan penyesuaian PAK dari PAK terakhir. Unit Layanan Terpadu Kompleks Kemdikbud Gedung C Lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Telepon: 021 5703303, 021 57903020 Fax : 021 5733125 Email :
[email protected] SMS : 0811976929
MANUFACTURING NO. KOMPONEN 1 Dasar Hukum
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
16.
17.
18.
URAIAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun
NO.
KOMPONEN
2
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas
3
Kompetensi Pelaksana
4 5 6
URAIAN 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013; dan 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Aplikasi Data (Dapodik) SIMPAK Server Komputer dengan akses internet Ruang penyimpanan dokumen Printer Scanner Barcode reader Telepon Faksimile Mesin Fotocopy
1. Memahami peraturan dan kebijakan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya 2. Memahami pedoman dan petunjuk teknis tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya 3. Mampu bekerja dalam tim 4. Memiliki kompetensi TIK 5. Memahami aplikasi data (DAPODIK) 6. Memahami aplikasi SIMPAK 7. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan Pengawasan Internal Kasi Pengembangan Karir Kasi Penilaian Kinerja Jumlah Pelaksana ± 15 orang Jaminan Pelayanan 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Standar Standar Pelayanan Penilaian, Penetapan Angka Kredit, Dan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bagi Guru Madya Pangkat Pembina Tk I Golongan Ruang IV/B ke atas. 2. Pemohon dapat melihat perkembangan proses melalui wesite
NO. KOMPONEN URAIAN 7 Jaminan Keamanan 1. SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru dijamin keabsahannya dan Keselamatan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan Pelayanan dan stempel basah 2. PAK Penyesuaian dijamin keabsahannya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah 3. PAK hasil penilaian dijamin keabsahannya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah 4. SK Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dijamin keabsahannya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah 5. Surat klarifikasi keabsahan PAK ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah 8 Evaluasi Kinerja Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam satu Pelaksana tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
