1. BIDANG PENANAMAN MODAL a. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Prinsip. No. Komponen Uraian

Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan Nomor : Tahun 2014 Tanggal : Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis Perizinan dan Nonperizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan

A. PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, diketahui bahwa Tugas Pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan adalah membatu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan meyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan, maka perlu menetapkan standar pelayanan perizinan dengan Peraturan Bupati Grobogan. B. STANDAR PELAYANAN Waktu Pelayanan pada BPPT Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut : Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 13.30 WIB Hari Jum’at : Jam 08.00 s/d 10.30 WIB Hari Sabtu : Jam 08.00 s/d 11.00 WIB Jenis Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, terbagi atas 3 (tiga) bidang sebagai berikut : 1. BIDANG PENANAMAN MODAL a. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Prinsip

No.

Komponen

Uraian 1.

1.

Dasar Hukum 2.

3.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan Penanaman Modal; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.

1

2.

Persyaratan Pelayanan

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan 2. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi yang berbadan hukum (khusus PT dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM) 3. dan surat kuasa bermeterai untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan. 4. Fotocopy NPWP Perusahaan dan Pemegang Saham 5. Bukti dari pemegang saham (KTP,NPWP,Paspo,Akte Pendirian Anggaran Dasar,Surat dari instansi pemerintah atau kedutaan Besar) 6. Keterangan rencana kegiatan (untuk industri berupa diagram alir proses produksi mencantumkan bahan baku, sedangkan untuk sector jasa menjelaskan kegitan dan produk jasa yang dihasilkan) 7. Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan 8. Fotocopy Surat Kesesuaian Tata Ruang; ( bila telah memiliki lokasi) 9. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat /Perjanjian Sewa Menyewa; ( bila telah memiliki lokasi) 10. Berita Acara Sosialisasi warga sekitar diketahui Ketua RT/RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat; ( bila dipersyaratkan)

Prosedur Pelayanan Izin 1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaan, tanda terima pendaftaran oleh Fo

tidak memenuhi syarat

3. Validasi Berkas oleh BO

4a. Surat Penolakan

(bid.PM)

Memenuhi syarat

4b. Proses Izin dan Penetapan SK

5. Selesai Finish 2

Keterangan bagan : 1. 2. 3.

4. 5.

6.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan . Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran

4.

Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan Penyelesaian benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan Sarana, prasarana dan /atau fasilitas

Izin Prinsip

7.

8.

Kompetensi pelaksana

9.

Pengawasan internal

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. a. b. c. d. e. f. g. h.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE. Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Lemari dokumen. Ruang Arsip Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Formulir Permohonan Alat tulis kantor. Jaringan Internet. Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Penanaman Modal Penatalaksana pelayanan perizinan bidang penanaman modal Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal Pengadministrasi umum TU Caraka

1. Kepala BPPT Kab.Grobogan 2. Inspektorat Kab Grobogan 3

10.

11.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS,Telepon, Website, dan pengaduan, melalui petugas loket pengaduan. saran dan masukan Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Prinsip sebanyak 8 orang. pelaksana Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13.

Jaminan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. keamanan dan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. keselamatan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin pelayanan keasliannya.

14.

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam rapat internal.

4

b. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Prinsip Perluasan No.

Komponen

Uraian 1.

1.

Dasar Hukum

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Nonperijinan Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non perijinan Penanaman Modal; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.

2.

3.

2.


1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan Fotocopy izin Prinsip atau perubahan dan Izin Usaha, bila diperlukan Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi yang berbadan hukum (khusus PT dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM) Dalam hal terjadi perubahan penyertaan melampirkan risalah RUPS/ Akte Perusahaan BA RUPS, bukti dari pemegang saham baru (KTP/NPWP/paspor/Akte Pendirian/ Anggaran Dasar/Surat dari Insatnsi Pemerintah atau Kedutaan Besar) Fotocopy KTP pemohon / penanggung jawab Hasil Rapat Tim Teknis bila diperlukan. Tanda terima penyampaian LKM dan LKM periode terakhir. Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaan , tanda terima pendaftaran, oleh FO tidak memenuhi syarat

4a. Surat Penolakan

3. Validasi Berkas oleh BO ( bid.PM)

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish 5

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan . 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran

4.

5. 6. 7.

8.

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Produk Pelayanan Sarana, prasarana dan/atau fasilitas

Izin Prinsip Perluasan


Rp. 0,-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. a. b. c. d. e. f. g. h.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE Website. Televisi Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Formulir Permohonan Alat tulis kantor. Jaringan Internet Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Penanaman Modal Penatalaksana pelayanan perizinan bidang penanaman modal Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal Pengadministrasi umum TU Caraka

6

9.

Pengawasan internal

10.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS,Telepon, Website, dan pengaduan, melalui petugas loket pengaduan. saran dan masukan Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Prinsip Perluasan sebanyak 8 orang. pelaksana Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. Jaminan Sesuai denga SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas yang pelayanan memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

11.

12.

1. Kepala BPPT Kab.Grobogan 2. Inspektorat Kab Grobogan

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

14.


Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal.

7

c. No.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Prinsip Perubahan Komponen

Uraian 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pedoman

1.

2.

Dasar Hukum


dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 508) 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 509) 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan 2. Fotocopy izin Prinsip /Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan perubahan dan Izin Usaha (bila ada) yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perubahan yang dimohon untuk diubah. 3. Fotocopy KTP pemohon / penanggung jawab 4. Fotocopy NPWP 5. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi yang berbadan hukum (khusus PT dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM) 6. Melampirkan Data dukung untuk perubahan yang dimohonkan 7. Tanda terima penyampaian LKM dan LKM periode terakhir. 8. Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan 9. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaan, tanda terima pendaftaran oleh FO



4a. Surat

( bid.PM)

Penolakan

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish 8

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan . 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran

4.

Jangka Penyelesaian

Waktu

3 (tiga) .hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Prinsip Perubahan

7.

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas

8.


1. Ruang tunggu yang memadai. 2. Lapangan parkir. 3. Toilet. 4. Loket pelayanan. 5. Ruang sekretariat tim teknis. 6. Aplikasi SPIPISE 7. Televisi 8. Website. 9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. 10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. 11. Ruang arsip. 12. Lemari dokument. 13. Komputer. 14. Printer. 15. Telepon / facsimile. 16. Alat tulis kantor. 17. a. Kepala Badan b. Kabag TU c. Kepala Bidang Penanaman Modal d. Penatalaksana pelayanan perizinan bidang penanaman modal e. Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan f. Pengadministrasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal g. Pengadministrasi umum TU h. Caraka

9.

Pengawasan internal


9

10.

11.

12.

13.

14.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan pengaduan, saran dan melalui petugas loket pengaduan. masukan Jumlah pelaksana Jumlah personil yang menangani Izin Prinsip Perubahan sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. Jaminan pelayanan Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan. Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. pelayanan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal. pelaksana

10

d. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Prinsip Penggabungan No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 508) 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 509) 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan 2. Fotocopy izin Prinsip dan Izin Usaha dan atau perubahan . 3. Fotocopy KTP pemohon / penanggungjawab 4. Fotocopy NPWP 5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hokum ( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengedilan negeri 6. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam risalah RUPS atau Akta Perubahan dalam bentuk pernyataan Keputusan Rapat /Berita Acara RUPS (masingmasingperusahaan ) 7. Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir (Masing-masing perusahaan) 8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai lampiran formulir permohonan izin Prinsip Penggabungan perusahaan. 9. Laporan Neraca Keuangan Perusahaan Periode terakhir yang telah diaudit oleh akutan publik 10. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon




4a. Surat Penolakan

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish 11

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan . 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran 4. 5.

Jangka Penyelesaian Biaya / Tarif

Waktu

3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Prinsip Penggabungan

7.


1. Ruang tunggu yang memadai. 2. Lapangan parkir. 3. Toilet. 4. Loket pelayanan. 5. Ruang sekretariat tim teknis. 6. Aplikasi SPIPISE 7. Televisi 8. Website. 9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. 10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. 11. Ruang arsip. 12. Lemari dokument. 13. Komputer. 14. Printer. 15. Telepon / facsimile. 16. Alat tulis kantor.

8.


a. b. c. d. e. f. g. h.

9.

Pengawasan internal

10.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

1. Kepala BPPT Kab.Grobogan 2. Inspektorat Kab Grobogan Melalui kotak saran dan pengaduan , Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Penanaman Modal Penatalaksana pelayanan perizinan bidang penanaman modal Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal Pengadministrasi umum TU Caraka

12

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

13.

Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. pelayanan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi pelaksana

kinerja

Jumlah personil yang menangani Izin Prinsip Penggabungan sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.


13

e. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha No.

Komponen 1.

1.

Dasar Hukum 2.

3.

2.


Uraian Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 508) Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 509) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.

Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan 2. Foto copy Izin prinsip /Izin Usaha yang dimiliki; 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengedilan negeri 4. Fotocopy KTP pemohon / penanggungjawab 5. Fotocopy NPWP 6. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah (Sertifikat/ Letter C Desa / Perjanjian Sewa) ; 7. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan) 8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 9. Foto copy Izin Gangguan (HO) 10. Foto copy Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 11. Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir 12. Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan 13. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

2. Pendaftaran, pemeriksaan, tanda

Dikirim ke pemohon

terima pendaftaran oleh FO tidak memenuhi syarat

4a. Surat


Penolakan

Memenuhi syarat



Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan . 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran 4.

Jangka Waktu Penyelesaian

4 .(empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.


Surat Izin Usaha

7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor.

8.


a. Kepala Badan b. Kabag TU c. Kepala Bidang Penanaman Modal d. Penatalaksana pelayanan perizinan bidang penanaman modal e. Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan f. Pengadministrasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal g. Pengadministrasi umum TU h. Caraka

9.

Pengawasan internal


15

10.

11.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan , Surat, SMS, Telepon, Website, dan pengaduan, melalui petugas loket pengaduan. saran dan masukan Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Usaha sebanyak 8 orang. pelaksana Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.


14.



16

f. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Perluasan No.

1.

Komponen

Dasar Hukum

Uraian 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 508) 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 509) 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-

2.


dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 2. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan 3. Foto copy Izin prinsip /Izin Usaha yang dimiliki 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengedilan negeri 5. Fotocopy KTP pemohon / penanggungjawab 6. Fotocopy NPWP 7. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah (Sertifikat/ Letter C Desa / Perjanjian Sewa) ; 8. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan) 9. Foto copy Izin Gangguan (HO) 10. Foto copy Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL 11. Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir 12. Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan 13. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat


Penolakan

(bid.PM) Memenuhi syarat



Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan

administrasi yang ditetapkan . 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai

dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry

data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran 4.

Jangka Waktu 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan Penyelesaian benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.


Surat Izin Usaha Perluasan

8.


a. Kepala Badan b. Kabag TU c. Kepala Bidang Penanaman Modal d. Penatalaksana pelayanan perizinan bidang penanaman modal e. Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan f. Pengadministrasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal g. Pengadministrasi umum TU h. Caraka

9.

Pengawasan internal


10.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.

7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


18

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Perluasan sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.


14.



19

g. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penggabungan (merger) No.

Komponen

1.

Dasar Hukum

2.


Uraian 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 508) 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 509) 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan 2. Foto copy Izin prinsip /Izin Usaha yang dimiliki 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengedilan negeri 4. Fotocopy KTP pemohon / penanggungjawab 5. Fotocopy NPWP 6. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah (Sertifikat/ Letter C Desa / Perjanjian Sewa) ; 7. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan) 8. Foto copy Izin Gangguan (HO) 9. Foto copy Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL 10. Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir 11. Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan 12. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaan , tanda terima pendaftaran oleh FO


4a. Surat Penolakan

3. Validasi Berkas oleh BO (bid.PM) Memenuhi syarat



Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan 2. 3.

4. 5.

6.

administrasi yang ditetapkan . Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran

4.

Jangka Waktu 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan Penyelesaian benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Penggabungan (Merger)

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.


9.

Pengawasan internal

a. b. c. d. e. f. g. h.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor. Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Penanaman Modal Penatalaksana pelayanan perizinan bidang penanaman modal Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang penanaman modal Pengadministrasi umum TU Caraka

1. Kepala BPPT Kab.Grobogan 2. Inspektorat Kab Grobogan 21

10.

11.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan , Surat, SMS, Telepon, Website, dan pengaduan, melalui petugas loket pengaduan. saran dan masukan Jumlah Jumlah personil yang menangani Izin Usaha Merger sebanyak 8 orang. pelaksana Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan

Sesuai denga SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13.


14.



22

h. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Perubahan No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 508) 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 509) 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Surat kuasa asli bermeterai dan stempel perusahaan untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi/pimpinan Perusahaan 2. Foto copy Izin prinsip /Izin Usaha yang dimiliki 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ( khusus PT ada pengesahan dari Depkumham dan untuk CV sudah didaftarkan di Pengedilan negeri 4. Fotocopy KTP pemohon / penanggungjawab 5. Fotocopy NPWP 6. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ penguasaan tanah (Sertifikat/ Letter C Desa / Perjanjian Sewa) ; 7. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai (apabila diperlukan) 8. Foto copy Izin Gangguan (HO) 9. Foto copy Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL dan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL 10. Tanda Terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir 11. Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan 12. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaan, tanda terima pendaftaran oleh FO tidak memenuhi syarat

4a. Surat Penolakan

3. Validasi Berkas oleh BO (bid.PM) Memenuhi syarat



Keterangan bagan : 1. 2. 3.

4. 5.

6.

4. 5. 6.

Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan . Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran

Jangka Waktu 4. (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap Penyelesaian dan benar Biaya / Tarif Rp. 0,Produk Pelayanan Sarana, prasarana dan/atau fasilitas

Surat Izin Usaha Perubahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


8.


a. b. c. d. e. f. g. h.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Penanaman Modal Penatalaksana pelayanan perizinan bidang Penanaman Modal Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang Penanaman Modal Pengadministrasi umum TU Caraka

9.

Pengawasan internal


7.

24

10.

11.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan pengaduan, melalui petugas loket pengaduan. saran dan masukan Jumlah Jumlah pelaksana izin Usaha Perubahan sebanyak 8 orang. pelaksana Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.


14.



25

i. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Lokasi No.

Komponen

Uraian 1.

1.

Dasar Hukum

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

2.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Fotocopy KTP pemohon / penanggung jawab yang masih berlaku. 2. Foto copy NPWP 3. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan Hukum (Khusus PT, ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV) 4. Fotocopy ijin lokasi yang terdahulu untuk perluasan / perubahan 5. Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah / yang berhak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa rencana pemanfaatan tanah yang dimohon 7. Fotocopy surat persetujuan Penanaman Modal bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau surat Persetujuan Presiden bagi Penanaman Modal Asing (PMA) 8. Fotocopy surat Keterangan Terdaftar sebagai anggota REI / APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan 9. Advice Plan asli + Fotocopy 10. Pertimbangan teknis dari dari Kantor Pertanahan 11. Foto Copy Kesesuaian Tata Ruang 12. Persyaratan dimasukan dalam satu stop map warna biru

26

Prosedur Pelayanan Izin 3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat


Penolakan

( bid.PM)

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan . 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Penanaman Modal (PM)/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penanaman Modal PM untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti Pendaftaran 4.

Jangka Penyelesaian

Waktu

4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Surat Izin Lokasi

7.

Sarana, prasarana 1. dan/atau fasilitas 2.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. 27

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor. Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Penanaman Modal Penatalaksana pelayanan perizinan bidang Penanaman Modal Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang Penanaman Modal Pengadministrasi umum TU Caraka

8.


a. b. c. d. e. f. g. h.

9.

Pengawasan internal


10.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan pengaduan, saran dan melalui petugas loket pengaduan. masukan Jumlah pelaksana Jumlah pelaksana Izin Lokasi sebanyak 8 orang.

11.

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. 12.

Jaminan pelayanan

13.

Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. pelayanan 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi pelaksana

kinerja

Sesuai denga SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.


28

1. BIDANG PENANAMAN MODAL a. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Prinsip. No. Komponen Uraian

Recommend Documents