Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU / HO) DAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA MIRAS & MINUMAN BERALKOHOL (SITU MB) No.
Komponen
Uraian
1.
Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2.
Persyaratan pelayanan
Baru: 1. Permohonan ditujukan kepada Walikota Samarinda di atas kertas bermaterai RP. 6.000,-. 2. Surat Pernyataan bersedia mentaati ketentuan yang berlaku; 3. Persetujuan tetangga (tidak keberatan), disetujui RT dan Lurah setempat; 4. Fotocopy PBB tahun terakhir; 5. Fotocopy KTP yang masih berlaku; 6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ); 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Fotocopy sertifikat/bukti kepemilikan tanah; Surat Perjanjian Sewa Menyewa (apabilamenyewa); Denah lokasi; Pas photo 4 x 6 = 3 lembar (berwarna); Akta notaris bagi yang berbadan hukum; Rekomendasi dari instansi terkait sesuai bidang usaha bila diperlukan; Foto tempat Usaha.
Perpanjangan : 1. Permohonan perpanjangan/heregistrasi ditujukan kepada Walikota Samarinda di atas kertas bermaterai RP. 6.000,2. Fotocopy PBB tahun terakhir; 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku; 4. Pas photo 4 x 6 = 3 lembar (berwarna); 5. SITU asli yang telah habis masa berlaku dilampirkan.
SITU Miras dan Minuman Beralkohol : 1. Persyaratan sama seperti SITU /HO Baru 2. Penunjukan dari Distributor / Sub Distributor Minuman Beralkohol. 3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan lokasi/lapangan; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penetapan biaya/retribusi; Pembayaran di kasir; Proses pencetakan izin; Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Paraf Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; Tanda tangan Kepala Badan; Pengambilan izin terbit di loket pengambilan.
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
7 (tujuh ) hari kerja setelah berkas lengkap
5.
Biaya/tarif
Tarif dan objek SITU sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011: Perdagangan : Luas 0 s/d 35 m² = Rp. 8.000,- /m² Luas 36 s/d 50 m² = Rp. 8.500,- /m² Luas 51 s/d 100 m² = Rp. 9.000,- /m² Luas 101 s/d 500 m² = Rp. 10.000,- /m² Luas 501 s/d 1.000 m² = Rp. 10.500,- /m² Luas di atas 1.000 m² = Rp. 11.000,- / m² Pariwisata : Luas 0 s/d 40 m² = Luas 41 s/d 60 m² = Luas 61 s/d 80 m² = Luas 81 s/d 500 m² = Luas 501 s/d 1.000 m² = Luas diatas 1.000 m² =
Rp. 8.500,- /m² Rp. 9.000,- /m² Rp. 9.500,- /m² Rp. 10.000,- /m² Rp. 10.500,- /m² Rp. 11.000,- /m²
Pergudangan : Luas 0 s/d 250 m² = Luas 251 s/d 1.000 m² = Luas diatas 1.000 m² =
Rp. 5.000,- /m² Rp. 6.000,- /m² Rp. 7.000,- /m²
Industri : Luas 0 s/d 35 m² = Luas 36 s/d 50 m² = Luas 51 s/d 100 m² = Luas 101 s/d 500 m² = Luas 501 s/d 1.000 m² = Luas diatas 1.000 m² =
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Lain–Lain (Usaha lainnya yang berbadan Pariwisata, Pergudangan dan Industri ) Luas 0 s/d 35 m² = Rp. Luas 36 s/d 50 m² = Rp. Luas 51 s/d 100 m² = Rp. Luas 101 s/d 500 m² = Rp.
4.500,- /m² 5.000,- /m² 5.500,- /m² 6.000,- /m² 6.500,- /m² 7.000,- /m² hukum selain Perdagangan, 300.000,- /m² 400.000,- /m² 500.000,- /m² 600.000,- /m²
Luas 501 s/d 1.000 m² = Luas diatas 1.000 m² =
Rp. 700.000,- /m² Rp. 800.000,- /m²
Untuk Luasan Ruang Tempat Usaha ditetapkan minimal: a. Kawasan perdagangan 35 m² X Rp. 8.000,- = Rp. 280.000,b. Kawasan pariwisata 40 m² X Rp. 8.500,= Rp. 340.000,c. Kawasan pergudangan 250 m² X Rp. 5.000,- = Rp 1.250.000,d. Kawasan industri kecil 50 m² X Rp. 4.500,- = Rp. 225.000,6.
Produk Pelayanan
Surat Izin Tempat Usaha
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8.
Kompetensi Pelaksana
9.
Pengawasan Internal
1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
10.
Penanganan Pengaduan, saran, dan Masukan
1. 2. 3. 4.
1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer
4. 5. 6. 7.
Printer Kursi Kertas SK Lemari
8. ATK 9. AC 10. Gudang arsip 11. Gedung
SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; Strata 1 semua jurusan = back office (BagianTeknis); SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 08115843555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id
5. Email :
[email protected] 11.
Jumlah Pelaksana
7 (tujuh) orang
12.
Jaminan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan Proses pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo;
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV 2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang
14.
Evaluasi Kinerja
1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut :
a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit Pelayanan
No 1
2.
3.
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Unsur/Aspek Manajemen Tugas dan fungsi
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Negeri Nomor 20 Tahun 2008 adalah : tentang Pedoman Organisasi Tugas : dan Tata Kerja Unit Pelayanan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Perizinan Terpadu di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Fungsi : 2008 Tentang Penjabaran 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perijinan secara terpadu sesuai dengan Struktur Organisasi rencana strategis yang ditetapkan Inspektorat, Badan Pemerintah Daerah ; Perencanaan Pembangunan 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah dan Lembaga Teknis pembinaan dan pengendalian kebijakan Daerah Kota Samarinda. teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi Uraian
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu Instansi/Unit/Satker 1. Dinas Pendapatan Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Masyarakat/ Pengguna Layanan
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pelayanan Administrasi
Surat Izin
1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Pelaku Usaha
Dinas Pendapatan Daerah
1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Tempat Usaha
Pihak Terkait
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
Produk Pelayanan
1
Surat Izin Tempat Usaha
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan Persyaratan pelayanan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas Baru: 1. Permohonan ditujukan kepada permohonan di loket Walikota Samarinda di atas pelayanan; kertas bermaterai RP. 6.000,-. 2. Pemeriksaan berkas; 2. Surat Pernyataan bersedia 3. Pemeriksaan mentaati ketentuan yang lokasi/lapangan, berlaku; 3. Persetujuan tetangga (tidak 4. Penetapan biaya/retribusi; keberatan), disetujui RT dan Lurah setempat; 5. Pembayaran di kasir; 4. Fotocopy PBB tahun terakhir; 6. Proses pencetakan 5. Fotocopy KTP yang masih izin; berlaku; 7. Tanda tangan Kepala 6. Fotocopy Izin Mendirikan Bidang Pelayanan Bangunan ( IMB ); Perizinan; 7. Fotocopy sertifikat/bukti 8. Tanda tangan Kepala kepemilikan tanah; Bidang Pendataan 8. Denah lokasi; dan Penetapan; 9. Pas photo 4 x 6 = 3 lembar 9. Tanda tangan Kepala (berwarna); Badan; 10. Akta notaris bagi yang 10. Pengambilan izin berbadan hukum; terbit di loket 11. Rekomendasi dari instansi pengambilan terkait sesuai bidang usaha bila diperlukan; 12. Bukti lunas retribusi. 13. Foto tempat Usaha
Perpanjangan : 1. Permohonan perpanjangan/heregistrasi ditujukan kepada Walikota Samarinda di atas kertas bermaterai RP. 6.000,2. Surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan yang berlaku; 3. Persetujuan tetangga (tidak
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
Dikenakan Biaya
7 hari
Kepala Badan
No.
Persyaratan pelayanan
Produk Pelayanan
4. 5. 6. 7. 8.
keberatan), disetujui RT dan Lurah setempat; Fotocopy PBB tahun terakhir; Fotocopy KTP yang masih berlaku; Pas photo 4 x 6 = 3 lembar (berwarna); SITU asli yang telah habis masa berlaku dilampirkan; Bukti lunas retribusi.
SITU Miras dan Minuman Beralkohol : 1. Persyaratan sama seperti SITU /HO Baru; 2. Penunjukan dari Distributor / Sub Distributor Minuman Beralkohol.
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait)
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Surat Izin Tempat Usaha
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Meja komputer Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung *) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (BagianTeknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
Jumlah SDM
Keterangan*)
7 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur
Dukungan SDM
Sarana
Keterangan
Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Sarana
-
-
Bentuk Organisasi
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda@gm ail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
